Xcloud.id

kab/kota: Badung

  • 5 Menteri Terkaya Kabinet Merah Putih, Menpar Paling Tajir

    5 Menteri Terkaya Kabinet Merah Putih, Menpar Paling Tajir

    Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pahala Nainggola mengatakan kemarin, (21/1) terdapat 58 pejabat baru dari total 124 Kabinet Merah Putih yang telah melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LKHPN) ke KPK.

    Bahkan, dia juga menyebut ada beberapa menteri dengan jumlah harta kekayaan terbesar. Salah satu yang disorot adalah menteri dengan jumlah kekayaan sebesar Rp5,4 triliun.

    Berdasarkan data LHKPN, berikut daftar Menteri Terkaya di Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran. Simak selengkapnya di bawah ini.

    1. Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana (Rp5,43 triliun)

    Menteri Pariwisata (Menpar) RI, Widiyanti Putri Wardhana menjadi menteri terkaya di Kabinet Merah Putih saat ini. Melansir situs e-LHKPN KPK, Widiyanti Putri memiliki total harta kekayaan sebesar Rp5.435.833.014.169 atau lebih dari Rp5,43 triliun.

    Rinciannya, Widiyanti mempunyai 7 tanah dan bangunan di Jakarta Selatan. Total kekayaan tanah dan bangunannya senilai Rp152 miliar.

    Kemudian untuk alat transportasi dan mesin, Widiyanti memiliki 7 mobil. Mobil milik Widiyanti Putri yang tercatat di LHKPN, yaitu:

    Mercedes Benz S63 tahun 2014 senilai Rp2,9 miliar Toyota Vellfire 3,5 AT tahun 2011 Rp506 juta Bentley Continental GT tahun 2011 Rp2,8 miliar Land Rover Range Rover 5.0 Autobiography A/T tahun 2013 Rp2,3 miliar Bentley Flying Spur W12 tahun 2022 Rp4,5 miliar Lexus LM350H tahun 2024 Rp2,5 miliar Lexus LS500H tahun 2024 Rp3,65 miliar.

    Selanjutnya, Widiyanti mempunyai harta bergerak lainnya sebesar Rp43,8 miliar. Lalu, dia juga memiliki surat berharga senilai Rp5 triliun.

    Selain itu, Widiyanti mempunyai kas dan setara kas sebesar Rp67,1 miliar. Serta, harta lainnya yang dimilikinya senilai Rp77,7 miliar. Adapun Widiyanti tak memiliki utang.

    2. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono (Rp2,6 triliun)

    Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono. (dok. KKP)

    Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) RI, Sakti Wahyu Trenggono menjadi menteri terkaya kedua di Kabinet Merah Putih. Trenggono menjadi Menteri KP RI sejak 2020 lalu, menggantikan Edy Prabowo.

    Menukil situs e-LHKPN KPK, Trenggono mempunyai total harga kekayaan sebesar Rp2.665.900.513.951 atau Rp2,6 triliun.

    Rinciannya, Trenggono memiliki 48 tanah dan bangunan hasil sendiri yang tersebar di Bekasi, Sragen, Jakarta Selatan, Cianjur, Buleleng, Boyolali, Karanganyar, dan Sleman. Total kekayaan tanah dan bangunannya senilai Rp 91.027.827.055 atau sekitar Rp91 miliar.

    Kemudian untuk alat transportasi dan mesin, Trenggono mempunyai kendaraan hasil sendiri, yaitu:

    Mobil Audi RS 5 sedan tahun 2015 senilai Rp800 juta Motor Honda Beat Solo tahun 2018 senilai Rp3,2 juta Mobil Mini Cooper S Countryman F60 minibus tahun 2023 senilai Rp1 miliar.

    Selanjutnya, Trenggono memiliki harta bergerak lainnya sebesar Rp22,9 miliar. Lalu, dia juga mempunyai surat berharga senilai Rp2,2 triliun.

    Selain itu, Trenggono mempunyai kas dan setara kas sebesar Rp156,1 miliar. Serta, harta lainnya yang dimiliki Menteri KP tersebut senilai Rp166,9 miliar. Adapun Trenggono juga tak memiliki utang.

    Pada periode sebelumnya, Trenggono juga telah melaporkan total harta kekayaannya yakni sebesar Rp3 triliun. Angka tersebut lebih besar dibandingkan laporan harta kekayaan terbarunya. Laporan ini pun dikeluarkan oleh KPK pada 29 Maret 2023 lalu, dengan tanggal lapor 31 Desember 2022.

    3. Menteri BUMN, Erick Thohir (Rp2,3 triliun)

    Menteri BUMN Erick Thohir mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/11). ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal

    Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir menjadi menteri terkaya ketiga di Kabinet Merah Putih. Erick menjadi Menteri BUMN RI sejak 2019 lalu.

    Mengutip situs e-LHKPN KPK, Erick Thohir memiliki total harta kekayaan sebesar Rp2.313.421.974.354 atau lebih dari Rp2,3 triliun.

    Rinciannya, Erick mempunyai 24 tanah dan bangunan hibah yang tersebar di Depok, Bekasi, Pasuruan, Jakarta Selatan, Bogor, dan Tangerang. Adapun dia memiliki 10 tanah dan bangunan hasil sendiri di Jakarta Selatan, Bogor, Manggarai Barat, Jakarta Pusat, dan Depok. Total kekayaan tanah dan bangunannya senilai Rp419.672.160.071 atau Rp419,6 miliar.

    Kemudian untuk alat transportasi dan mesin, Erick mempunyai 1 kendaraan hibah tanpa akta dan 3 kendaraan hasil sendiri. Kendaraan hibahnya yaitu mobil Mercedes Benz W108280S tahun 1969.

    Sedangkan kendaraan hasil sendiri milik Erick Thohir, yaitu motor Honda NF125TR senilai Rp6,5 juta, mobil Hyundai Ioniq 5 EV mobil listrik tahun 2022 Rp862,5 juta, dan mobil Hyundai Genesis G80EV mobil listrik tahun 2022 Rp3,99 miliar.

    Selanjutnya, Erick memiliki harta bergerak lainnya sebesar Rp28,5 miliar. Lalu, dia juga mempunyai surat berharga senilai Rp1,7 triliun.

    Selain itu, Erick memiliki kas dan setara kas sebesar Rp192,3 miliar. Serta, harta lainnya yang dimilikinya senilai Rp149 miliar. Adapun Erick memiliki utang sebesar Rp203,7 miliar.

    Pada periode 2023, Erick juga telah melaporkan total harta kekayaannya yakni sebesar Rp2.303.835.823.202 atau lebih dari Rp2,3 triliun. Angka tersebut lebih kecil dibandingkan laporan harta kekayaan terbarunya.

    4. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman (Rp1,2 triliun)

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (5/11). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

    Menteri Pertanian (Mentan) RI Andi Amran Sulaiman kini menjadi menteri keempat terkaya di Kabinet Merah Putih. Dia menggantikan Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang terjerat kasus dugaan korupsi dan gratifikasi.

    Dilansir situs e-LHKPN KPK, Andi Amran memiliki total kekayaan sebesar Rp1.248.582.111.274 atau Rp1,2 triliun.

    Rinciannya, Amran memiliki 53 tanah dan bangunan hasil sendiri di Makassar, Gowa, Bone, Pangkajene, Jakarta Selatan, dan Konawe Utara. Adapun Amran mempunyai 3 tanah dan bangunan hibah tanpa akta yang berada di Makassar. Total kekayaan tanah dan bangunannya senilai Rp276.840.522.750 atau lebih dari Rp276,8 miliar.

    Kemudian untuk alat transportasi dan mesin, dia mempunyai 7 mobil hasil sendiri, yaitu:

    Hummer Jeep tahun 2009 senilai Rp2,5 miliar Toyota Camry sedan tahun 2005 Rp300 juta Toyota Fortuner Jeep tahun 2006 Rp450 juta Toyoya Kijang Innova minibus tahun 2005 Rp170 juta Toyota Alphard 2,5 G tahun 2019 Rp1,8 miliar Mini Cooper S Countryman tahun 2018 Rp1 miliar Mercedes Benz Maybach S-Class tahun 2021 Rp8,1 miliar.

    Adapun Amran memiliki 1 mobil hadiah berupa Honda Brio Satya 1,2 E CVT CKD tahun 2021 senilai Rp160 juta dan 1 mobil hibah tanpa akta, yaitu Toyota Alphard 3,5 Q A/T tahun 2018 senilai Rp1,4 miliar.

    Selanjutnya, Amran mempunyai harta bergerak lainnya sebesar Rp2.814.812.500 atau lebih dari Rp2,8 miliar. Lalu, dia juga memiliki surat berharga senilai Rp858.494.000.000 atau lebih dari Rp858,4 miliar.

    Selain itu, dia mempunyai kas dan setara kas sebesar Rp372,9 miliar. Serta, harta lainnya yang dimiliki Mentan RI tersebut senilai Rp47,5 miliar. Adapun Amran mempunyai utang sebesar Rp326 miliar.

    Sebelumnya, dia juga telah melaporkan total harta kekayaannya yakni sebesar Rp.1.248.582.111.274 atau lebih dari Rp1,2 triliun. Angka tersebut sama dengan laporan harta kekayaan terbarunya.

    5. Menteri Investasi, Rosan Perkasa Roeslani (Rp864 miliar)

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani bersiap mengikuti rapat yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/11). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

    Menteri Investasi RI sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Perkasa Roeslani menjadi menteri kelima terkaya di Kabinet Merah Putih.

    Dilansir situs e-LHKPN KPK, Rosan Roeslani memiliki total harta kekayaan sebesar Rp864.649.182.834 atau Rp864,6 miliar.

    Rinciannya, Rosan mempunyai 21 tanah dan bangunan hasil sendiri yang tersebar di Sumbawa, Manggarai, Lombok Barat, Denpasar, Klungkung, Manggarai Barat, Badung, dan Jakarta Selatan. Adapun dia memiliki 5 tanah dan bangunan hibah tanpa akta di Jakarta Selatan dan Jakarta Utara. Total kekayaan tanah dan bangunannya senilai Rp511,1 miliar.

    Kemudian untuk alat transportasi dan mesin, Rosan mempunyai 2 kendaraan hasil sendiri, yaitu mobil Lexus LM35 A/T tahun 2020 senilai Rp1,5 miliar dan motor Piaggio Vset 4-150 tahun 2001 Rp9,5 juta. Adapun dia memiliki 1 kendaraan hibah tanpa akta yakni mobil VW mobil penumpang tahun 1962 senilai Rp250 juta.

    Selanjutnya, Rosan mempunyai harta bergerak lainnya sebesar Rp20,3 miliar. Lalu, dia juga memiliki surat berharga senilai Rp15,7 miliar.

    Selain itu, Rosan mempunyai kas dan setara kas sebesar Rp61,7 miliar. Serta, harta lainnya yang dimilikinya senilai Rp253,7 miliar. Adapun Rosan tak memiliki utang.

    Demikianlah daftar menteri terkaya di Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran.

  • Diskominfo Gandeng Moratelindo Dorong Transformasi Digital di Badung

    Diskominfo Gandeng Moratelindo Dorong Transformasi Digital di Badung

    Bisnis.com, JAKARTA – Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung meresmikan kerjasamanya dengan PT. Mora Telematika Indonesia, Tbk (“Moratelindo”) di Courtyard Bali Nusa Dua Resort pada tanggal 21 Januari 2025 pukul 10.00 WITA. Diskominfo dan Moratelindo bekerjasama untuk penyediaan layanan International Fiber Optic (FO) Internet berkapasitas 20.000 Mbps.

    Kerjasama ini mencerminkan komitmen kedua belah pihak dalam mendukung pengembangan dan penerapan teknologi informasi untuk pemerintahan yang lebih baik. Dengan adanya layanan yang handal dan efisien, baik pemerintah daerah maupun masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari digitalisasi dan teknologi komunikasi yang semakin berkembang.

    Dalam kerjasama ini, Moratelindo memberikan layanan internet ke 1.009 lokasi dan layanan tambahan antara lain wifi corner (minimal 50 lokasi), akses internet pada Crisis Center Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badung, lokasi e-tiket di seluruh DTW Kabupaten Badung, 5 sekolah Taman Kanak-kanak Negeri se-Badung, layanan CCTV sejumlah 500 unit, layanan pengembangan berupa 500 access point, layanan colocation data center yang bersertifikasi TIER 3,3 unit mobil operasional, dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia bidang Teknologi, Informasi, dan Komunikasi. Proyek ini memastikan akses internet berkualitas tinggi untuk berbagai kebutuhan pemerintah Kabupaten Badung.

    Dengan adanya kerjasama ini, Moratelindo berharap dapat berkontribusi dalam mewujudkan Kabupaten Badung yang lebih maju dan berbasis teknologi, sekaligus memperkuat sektor-sektor penting yang mendukung kemajuan daerah tersebut, seperti pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan pariwisata. Moratelindo berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia, khususnya dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih efisien dan masyarakat yang lebih terhubung dengan teknologi.

  • DPR buka peluang panggil Menteri KKP dalami soal pagar laut

    DPR buka peluang panggil Menteri KKP dalami soal pagar laut

    “Mungkin ya, karena agenda dari komisi teknis belum ada, mungkin setelah masuk masa sidang kita lihat di komisi teknis yang bersangkutan,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad membuka peluang pihaknya akan memanggil Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono untuk mendalami ihwal pagar laut sepanjang 30,16 km di perairan Tangerang, Banten.

    Dia mengatakan pemanggilan tersebut kemungkinan akan dilakukan setelah DPR RI memasuki masa sidang baru usai masa reses berakhir.

    “Mungkin ya, karena agenda dari komisi teknis belum ada, mungkin setelah masuk masa sidang kita lihat di komisi teknis yang bersangkutan,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Dia pun mengaku sudah menanyakan kepada Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono terkait pembongkaran pagar laut yang sempat menuai polemik tersebut.

    Dari penjelasan yang diperolehnya, dia menyebut pembongkaran akan dilakukan oleh KKP selama kurun waktu 20 hari, dan kayu yang dibongkar akan dijadikan sebagai alat bukti dalam penyelidikan.

    “Menteri KKP sudah menyebutkan dalam jangka waktu 20 hari dan kemudian ada yang diserahkan untuk barang bukti,” ujarnya.

    Dia pun berharap baik KKP maupun TNI Angkatan Laut (AL) dapat saling berkoordinasi dalam aktivitas pembongkaran pagar laut tersebut guna menghindari polemik yang menyeruak ke publik

    “Sehingga saya pikir polemik yang ada di lapangan bisa selesai dengan tupoksi masing-masing, dan pesan dari kami kepada Kementerian KKP untuk melakukan koordinasi dengan institusi terkait,” tuturnya.

    Sebelumnya, Sabtu (18/1), TNI Angkatan Laut (TNI AL) bersama dengan masyarakat sekitar membongkar pagar laut di kawasan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten.

    Pembongkaran tersebut dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan Utama AL (Danlantamal) III Jakarta Brigjen TNI (Mar) Harry Indarto. Dia mengatakan ada 600 orang yang merupakan gabungan anggota TNI AL dan masyarakat sekitar dalam pembongkaran pagar-pagar laut tersebut

    Sementara itu pada Minggu (19/1), KKP memberi sinyal untuk menunda pencabutan pagar laut sepanjang 30 kilometer di Pantai Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Banten karena masih proses penyidikan.

    “Pencabutan kan tunggu dulu dong, kalau sudah tahu siapa yang menanam kan lebih mudah (penyidikan),” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di Pantai Kedonganan, Kabupaten Badung, Bali.

    Menurut dia, seharusnya pagar laut dari bambu itu menjadi barang bukti dari kegiatan yang ia nilai ilegal tersebut.

    “Saya dengar berita ada pembongkaran oleh institusi Angkatan Laut, saya tidak tahu, harusnya itu barang bukti setelah dari hukum sudah terdeteksi, terbukti, sudah diproses hukum, baru bisa (dicabut),” ucapnya.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Tunas Indonesia Raya gelar rapat pra kongres ke IV di Bali 

    Tunas Indonesia Raya gelar rapat pra kongres ke IV di Bali 

    Sumber foto: Eko Sulestyono/elshinta.com.

    Tunas Indonesia Raya gelar rapat pra kongres ke IV di Bali 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 20 Januari 2025 – 18:23 WIB

    Elshinta.com – Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dalam hal ini melalui salah satu organisasinya yaitu Tunas Indonesia Raya (TIDAR) menggelar berbagai agenda kegiatan selama di berada Bali dari 17 hingga 19 Januari 2025.

    Salah satu agenda utamanya adalah menggelar agenda Rapat Pra – Kongres ke IG yang berlangsung di Hotel Merusaka, kawasan ITDC Nusa Dua, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, Sabtu pada 18 Januari 2025.

    Selain itu, TIDAR juga menggelar kegiatan lainnya diantaranya seperti bersih-bersih di Pantai Padma yang melibatkan siswa Sekoalh Dasar (SD) dan juga sekaligus menggelar kegiatan sosialisasi terkait Makan Bergizi Gratis (MBG). 

    “Rapat Pra – Kongres TIDAR (Tunas Indonesia Raya) yang ke IV di Bali dihadiri peserta dari 42 DPD (Dewan Pimpinan Daerah) dari 38 Provinsi,” kata Satrio Rama Widyowicaksono selaku Ketua OC Pra Kongres Tidar ke IV di Bali, Sabtu (18/1). 

    Sementara itu, Aryo Djojohadikusumo selaku pendiri dan sekaligus Ketua Dewan Pembina TIDAR keoada wartawan mengatakan menurut rencana agenda Rapat Kongres TIDAR akan digelar pada April 2025 mendatang namun hingga saat untuk sementara masih belum ditentukan dimana lokasinya karena masih menunggu hasil Rapat Pra – Komgres ke IV.

    “TIDAR dalam kesempatan ini juga berkomitmen untuk mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam 5 tahun ke depan,” kata Aryo Djojohadikusumo seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Eko Sulestyono, Senin (20/1).

    Sedangkan dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum (Ketum) TIDAR yaitu Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mengatakan bahwa setiap kegiatan TIDAR harus merakyat dan menjangkau seluruh pemuda di daerahnya masing-masing.

    “Setiap musim itu ada orangnya dan setiap orang itu ada musimnya. TIDAR sudah ada di semua provinsi dan TIDAR juga telah terbentuk di empat (4) negara,” kata Rahayu Saraswati Djojohadikusumo.

    Ia juga menambahkan bahwa sudah banyak kader TIDAR  yang berhasil terpilih sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) hingga Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi/Kabupaten/Kota.

    Selain itu juga ada kader TIDAR yang terpilih sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dan ada pula yang terpilih menjadi kepala daerah, seperti bupati hingga wakil wali kota.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Gerindra Bali sambut baik rencana pertemuajn Prabowo dengan Megawati 

    Gerindra Bali sambut baik rencana pertemuajn Prabowo dengan Megawati 

    Sumber foto: Eko Sulestyono/elshinta.com.

    Gerindra Bali sambut baik rencana pertemuajn Prabowo dengan Megawati 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 20 Januari 2025 – 18:32 WIB

    Elshinta.com – Berbagai isu politik nasional terkait seputar rencana pertemuan dua tokoh besar yakni Presiden Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra dengan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri terus hingga saat ini terus  bergulir.

    Merespons hal tersebut Ketua DPD Partai Gerindra Bali, Made Muliawan Arya atau yang akrab disapa De Gadjah menyambut baik jika hal tersebut terjadi karena dua figur tokoh nasional tersebut masing-masing sudah saling mengenal sejak lama. 

    “Beliau (Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri) teman baik dari dulu. Ya bagus lah kalau bertemu semua elit-elit politik itu bertemu silaturahmi itu saya rasa bagus jadi adem damai jalannya pemerintahan bagus,” kata Made Muliawan Arya dalam acara Rapat Pra Kongres ke IV Tunas Indonesia Raya (TIDAR) di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali pada Sabtu (18/1). 

    Meski belum mengetahui agenda kapan pertemuan tersebut namun De Gadjah berharap apa yang terjadi di pusat juga berlaku di daerah karena lebih baik bersinergi dan bersatu untuk membangun Bali. 

    “Jangan pernah berpikir the winner take all selama ini kan begitu, mari kita bersinergi bersatu untuk membangun Bali berbuat untuk rakyat Bali,” tegasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Eko Sulestyono, Senin (20/1). 

    Menariknya, jika pertemuan antara dua tokoh pimpinan partai itu terjadi, De Gadjah pun juga sudah siap membuka pintu untuk mengundang Gubernur Provinsi Bali terpilih sekaligus Ketua DPD PDIP Bali yaitu I Wayan Koster ke rumahnya. 

    “Kalau sudah ada pertemuan pasti ada arahan mungkin setelah itu saya akan undang pak Koster makan di pondok saya,” ungkapnya sembari menambahkan bahwa selama ini dirinya mengaku juga sering mengunjungi kediaman I Wana Koster. 

    “Saya punya pondok, saya undang beliau (I Wayan Koster) kan wajar aja. Nggak apa-apa. Saya sampaikan pondok saya begitu, berkenan nggak. Masuk-masuk gang. Mungkin saya undang beliau makan siang, biar pernah gubernur (Gubernur Bali) main ke rumah saya,” terangnya. 

    Ia menambahkan jika selama ini sudah ada menteri hingga Ketua MPR yang datang ke rumahnya, maka itu ia akan mengundang I Wayan Koster agar pernah Gubernur Bali ke rumahnya.

    Meski diprediksi kedua partai yakni PDIP dan Gerindra berpeluang untuk koalisi, namun De Gadjah tak segan-segan untuk mengkritisi kebijakan pemimpin Bali jika tidak pro rakyat. 

    “Untuk kepentingan rakyat Bali saya support, kalau melenceng saya akan kritisii,” pungkas Made Muliawan Arya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Boyamin MAKI Gugat Praperadilan KKP usai Tak Kunjung Tetapkan Tersangka Pemilik Pagar Laut Tangerang – Halaman all

    Boyamin MAKI Gugat Praperadilan KKP usai Tak Kunjung Tetapkan Tersangka Pemilik Pagar Laut Tangerang – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman menggugat praperadilan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) karena tidak kunjung menetapkan tersangka terkait pemilik pagar laut sepanjang 30 kilometer yang berdiri di Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten.

    Adapun gugatan praperadilan tersebut didaftarkan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dengan register perkara Nomor 01/Pid.Prap/2025/PN.Jkt.Pst pada Senin (20/1/2025).

    Dalam siaran pers yang diterima Tribunnews.com, Boyamin mengatakan tindakan yang dilakukan KKP tersebut menjadi wujud penghentian penyidikan.

    Selain itu, upaya KKP dengan memberikan kesempatan selama 20 hari agar pemilik pagar laut tersebut mengaku juga dianggap tindakan ceroboh.

    Boyamin mengatakan hal semacam yang dilakukan KKP justru membuat adanya potensi pemilik bakal melarikan diri dan menghilangkan barang bukti.

    “Sebagaimana diketahui, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah memberikan pernyataan umum bahwa telah melakukan penyidikan dan penyegelan atas pagar bambu di laut utara Kabupaten Tangerang.”

    “Namun, belum menetapkan tersangka (dan) bahkan memberikan tenggat waktu 20 hari untuk memberikan kesempatan terduga pelaku muncul memberikan pengakuan,” kata Boyamin.

    Di sisi lain, berdasarkan materi perkara yang diterima Tribunnews.com dari Boyamin, KKP dalam hal ini termohon, telah mengetahui adanya pagar laut sejak awal pembangunan.

    “Bahwa termohon telah mengetahui adanya pembangunan pagar laut tersebut saat progres pembangunan baru mencapai sekitar 10 km, namun tidak melakukan tindakan apapun,” demikian poin ketiga pokok perkara gugatan.

    Lalu, adanya pagar laut itu juga dianggap telah melanggar Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang DKP Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2023 serta Pasal 73 ayat 1 UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

    Pasca ramainya pemberitaan terkait adanya pagar laut tersebut, lantas KKP melakukan penyegelan pada 9 Januari 2025 lalu.

    Adapun niat penyegelan tersebut untuk kepentingan penyidikan dan penetapan tersangka dalam pembangunan pagar laut tersebut.

    Namun, KKP justru tidak segera menetapkan tersangka tersebut dan berujung adanya pembongkaran pagar laut yang seharusnya menjadi barang bukti untuk menangkap pemiliknya.

    Pembongkaran itu, seperti diketahui, dilakukan TNI AL bersama masyarakat sekitar pada Sabtu (18/1/2025).

    “Bahwa karena tidak segera menetapkan tersangka, maka peluang terjadinya perusakan barang bukti pagar laut yang telah disegel tersebut semakin terbuka.”

    “Hal mana terbukti dengan adanya pembongkaran pagar laut oleh personel TNI Angkatan Laut, padahal penyegelan pagar laut jelas-jelas untuk kepentingan penyidikan tindak pidana,” demikian isi pokok perkara nomor 10.

    Sementara, Boyamin mengajukan enam petitum agar dikabulkan hakim PN Jakarta Pusat yaitu:

    Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
    Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan memutus permohonan pemeriksaan praperadilan atas perkara a quo;
    Menyatakan pemohon sah dan berdasar hukum sebagai pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan praperadilan atas perkara a quo;
    Menyatakan secara hukum termohon telah melakukan penghentian penyidikan secara tidak sah pada perkara tindak pidana pembangunan pagar laut secara ilegal di wilayah perairan laut di Kabupaten Tangerang;
    Memerintahkan termohon untuk segera menyelesaikan penyidikan dan menetapkan tersangka tindak pidana pembangunan pagar laut secara ilegal di wilayah perairan laut di Kabupaten Tangerang;
    Menghukum termohon untuk membayar biaya perkara.

    KKP-TNI AL Sepakat Bongkar Pagar Laut Tangerang

    KKP telah sepakat dengan TNI AL akan mulai membongkar pagar laut di Tangerang pada Rabu (22/1/2025) lusa.

    Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono didampingi Wakil Menteri KP Laksdya TNI (Purn) Didit Herdiawan menyampaikan telah berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali dan jajarannya.

    Trenggono mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan jajaran Ali untuk mengevaluasi terkait pagar laut.

    Ia menjelaskan sebelum melakukan pembongkaran pagar laut pihaknya akan kembali melakukan rapat koordinasi dengan TNI AL pada Rabu (22/1/2025) pagi.

    “Jadi kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi, kita akan rapat koordinasi Rabu pagi, lalu siangnya kita akan melakukan tindakan pembongkaran. Begitu ya Pak KSAL?” tanya Trenggono dikutip dari video di akun Instagram resmi Trenggono @swtrenggono yang diunggah pada Senin (20/1/2025).

    Ali yang berdiri di sebelahnya pun menyetujui apa yang disampaikan Trenggono. Ia juga tampak mengacungkan jempol tangannya sebagai tanda sepakat.

    “Siap Bapak, setuju,” tegas Ali.

    Ali menjelaskan pada Senin (20/1/2025) pihaknya bersama Menteri dan Wakil Menteri KKP telah melaksanakan evaluasi terkait pembongkaran pagar laut.

    Satu di antaranya, ungkap Ali, terkait dengan cara pembongkaran pagar laut tersebut.

    “Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, aman, cepat, dan praktis untuk bisa membantu masyarakat nelayan. Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat,” ungkap Ali.

    Sempat Beda Pandangan

    Diberitakan sebelumnya, KKP dan TNI AL sempat berbeda pandangan soal pembongkaran pagar laut di Tangerang.

    TNI Angkatan Laut (AL) mulai melakukan pembongkaran pagar laut yang penanggungjawabnya masih menjadi misteri di perairan Tangerang pada Sabtu (18/1/2025) lalu.

    Namun , KKP empat memiliki pandangan yang berbeda terkait pembongkaran pagar laut tersebut.

    Trenggono mengaku telah berkomunikasi via telepon dengan Ali agar operasi pembongkaran pagar laut dapat dihentikan.

    “Sekarang belum semuanya (pagar dibongkar) tapi tadi KSAL sudah nelpon pas rapat, habis ini saya akan berkoordinasi dengan beliau,” ujar dia kepada wartawan di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali pada Minggu (19/1/2025).

    Trenggono juga mengatakan pagar bambu sepanjang 30,16 kilometer tersebut masih menjadi barang bukti dalam proses penyelidikan oleh KKP. 

    Dia juga khawatir pencabutan pagar tanpa pengelolaan yang baik dapat menimbulkan dampak lain, termasuk terbawanya bambu oleh arus laut.

    “Barang bukti yang masih dalam penyelidikan sebaiknya tidak dibongkar. Jika dibongkar, bisa menimbulkan masalah baru seperti terganggunya arus laut,” ujar dia.

    Menurut Trenggono, pagar tersebut harus tetap berada di lokasi hingga KKP berhasil mengungkap dalang di balik pemasangan pagar misterius ini.

    “Pencabutan itu mudah, tapi lebih penting untuk memastikan siapa yang memasang. Setelah semuanya jelas, baru pembongkaran dilakukan,” tambah dia.

    (Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Gita Irawan)

    Artikel lain terkait Pagar Laut 30 Km di Tangerang 

  • Terungkap! Perusahaan Aguan Miliki Sertifikat HGB di Area Pagar Laut

    Terungkap! Perusahaan Aguan Miliki Sertifikat HGB di Area Pagar Laut

    GELORA.CO – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) merilis sejumlah perusahaan yang tercatat memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di pagar laut wilayah pesisir Tangerang, Banten.

    Dalam laporannya, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid merinci terdapat 263 bidang area perairan di laut Banten yang tercatat memiliki sertifikat hak guna bangunan (HGB).

    “Setelah kami cek benar adanya [ada SHGB di wilayah laut], lokasinya pun benar adanya sesuai dengan aplikasi Bhumi yaitu ada di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang,” kata Nusron dalam Konferensi Pers di Jakarta, Senin (20/1/2025).

    Salah satu perusahaan yang disebut mengantongi SHGB laut itu yakni PT Cahaya Inti Sentosa (CISN) dengan kepemilikan SHGB atas 20 bidang lahan di area perairan.

    Adapun, PT CISN sendiri merupakan entitas anak usaha dari pengembang PIK 2 yaitu PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI) milik konglomerat Sugianto Kusuma atau Aguan.

    Mengacu pada laporan keuangan PANI periode Kuartal III/2024, tercatat PANI memiliki 88.500 lembar saham atau sekitar 99,33% saham di PT CISN.

    “Berdasarkan Akta Notaris No. 86 dari Edison Jingga, S.H., M.H., tanggal 13 Desember 2023, Perseroan melakukan investasi pada CISN sebesar Rp4.159.500.000 (88.500 saham) yang mewakili kepemilikan sebesar 99,33%,” demikian bunyi laporan tersebut.

    Tim Bisnis telah mencoba menghubungi pihak PANI mengenai hal tersebut. Namun, hingga berita ini diturunkan manajemen PANI belum memberikan jawaban.

    Selain CISN, entitas usaha bernama PT Intan Agung Makmur juga dilaporkan menggenggam SHGB laut sebanyak 243 bidang. Kemudian, terdapat 9 bidang SHGB atas nama perorangan

    Dengan demikian, total terdapat 263 bidang lahan perairan yang dilaporkan memiliki sertifikat hak guna bangunan (SHGB).

    Kisruh Pagar Laut

    Sementara itu, polemik pagar laut masih berlanjut hingga saat ini. Pasalnya, terjadi perbedaan pendapat antara TNI AL dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono tak sepakat dengan tindakan pembongkaran pagar laut misterius di Tangerang, Banten yang dilakukan oleh TNI AL.

    Pada Sabtu (18/1/2025), sebanyak 600 personel TNI AL beserta nelayan membongkar pagar laut dari garis Pantai Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga hingga pesisir Pantai Kronjo, Kecamatan Kronjo.

    Para nelayan serta TNI melakukannya dengan cara manual, yaitu mencabut menggunakan tangan ataupun menggunakan tali yang disangkutkan ke kapal. Tahapan pembongkaran pertama tersebut sedikitnya melibatkan 30 kapal nelayan.

    Kapal-kapal tersebut digunakan sebagai pengangkut objek pagar bambu itu.  Sakti menilai seharusnya pagar laut yang menjadi polemik belakangan itu tak dibongkar dulu lantaran dapat mengaburkan proses penyelidikan.

    “Pencabutan kan tunggu dulu dong, kalau sudah tahu siapa yang menanam kan lebih mudah [penyelidikan],” kata Sakti di Pantai Kedonganan, Kabupaten Badung, Bali, Minggu (19/1/2025), dilansir dari Antara. Sakti mengatakan, seharusnya pagar laut dari bambu itu menjadi barang bukti dari kegiatan yang ia nilai ilegal tersebut.

    “Saya dengar berita ada pembongkaran oleh institusi Angkatan Laut, saya tidak tahu, harusnya itu barang bukti setelah dari hukum sudah terdeteksi, terbukti, sudah diproses hukum, baru bisa [dicabut],” ucapnya.

    Perintah Prabowo

    Sementara itu, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengatakan bahwa pembongkaran pangar laut di Tangerang merupakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto. 

    “Pembongkaran akan dilanjutkan, sudah ada perintah dari Bapak Presiden,” tuturnya di Jakarta, Minggu (19/1).

    Agus mengatakan, jika pagar laut tersebut tidak segera dibongkar, maka nelayan akan kesulitan untuk mencari ikan di laut lepas. Maka dari itu, Agus menegaskan bahwa pihaknya sudah memerintahkan prajurit TNI untuk membongkar pagar laut itu.

    “Masyarakat yang mau mencari ikan tidak ada akses sehingga kita akan buka agar masyarakat bisa mencari ikan di laut,” kata Agus.

    Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan, untuk membongkar pagar laut tersebut pihaknya akan melibatkan para pemangku kepentingan terkait.

    “Kita akan lanjutkan bongkar itu dan juga melibatkan stakeholder maritim ya,” ujarnya.

  • Wamendagri Blak-blakan soal Pemda Wajib Sumbang Rp5 Triliun untuk MBG

    Wamendagri Blak-blakan soal Pemda Wajib Sumbang Rp5 Triliun untuk MBG

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa pemerintah daerah (Pemda) tidak wajib menyumbang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sempat meminta Pemda menyumbang APBD sebesar Rp5 triliun untuk program MBG. Bima kemudian menjelaskan, bahwa hal tersebut tak wajib dan kontribusi tersebut bergantung pada kapasitas fiskal masing-masing daerah. 

    “Iya. Tidak wajib [sumbang untuk MBG], tapi sangat sesuai sangat tergantung kepada kapasitas fiskal di daerah. Itu Poin utamanya,” ujarnya ketika ditemui di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, pada Senin (20/1/2024). 

    Lanjutnya, Bima mengatakan bahwa Daerah dengan kapasitas fiskal yang lemah tidak diwajibkan untuk mengalokasikan anggaran untuk program tersebut.

    “Tapi bagi yang kapasitas fiskalnya kuat seperti Kabupaten Badung di Bali dan beberapa tempat lainnya, yang memungkinkan mengalokasikan itu, maka silakan. Silakan dialokasikan, karena ada beberapa model kemitraan dengan Badan Gizi Nasional,” ujarnya. 

    Terkait angka sebesar Rp5 Triliun, Bima mengatakan bahwa angka tersebut sudah menghidung mana daerah yang mampu dan mana yang tidak. 

    Kala ditanya apakah anggaran tersebut telah menjadi standar minimal, ia mengaku bahwa angka tersebut masih dalam tahap proses sinkronisasi kembali. 

    “Namanya anggaran ada pergeseran dan lain-lain. Ini dalam proses semua lah,” pungkasnya. 

  • Update Longsor di Denpasar dan Klungkung Bali: 5 Korban Tewas, 4 Lainnya Masih Tertimbun Material – Halaman all

    Update Longsor di Denpasar dan Klungkung Bali: 5 Korban Tewas, 4 Lainnya Masih Tertimbun Material – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, DENPASAR – Musibah tanah longsor menerjang Denpasar dan Klungkung, Bali akibat kondisi cuaca buruk.

    Total korban tewas hingga Senin (20/12025) siang sebanyak 5 orang.

    Longsor di Lingkungan Celuk, Desa Pikat, Kecamatan Dawan, Klungkung mengakibatkan 4 korban tewas.

    Sementara Kejadian tanah longsor di Desa Ubung Kaja, Denpasar dikabarkan memakan 1 korban nyawa.

    Empat korban lainnya dilaporkan masih tertimbun tanah longsor yang terjadi tepat di depan Kantor Desa Ubung Kaja Denpasar itu.

    Musibah tanah longsor di Desa Ubung Kaja itu terjadi pada Senin (20/1/2025) pagi.

    Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali), I Nyoman Sidakarya mengatakan pihaknya menerima laporan pukul 06.30 Wita.

    “Kami terima informasi warga pukul 06.30 Wita. Diinformasikan ada 8 orang di lokasi kejadian,” kata Kepala Basarnas Bali yang ditemui di lokasi.

    Dari 8 orang korban tanah longsor, 3 orang selamat, 1 orang ditemukan meninggal.

    Sementara untuk 4 orang masih tertimbun tanah longsor dan sedang dievakuasi tim Basarnas.

    Kejadian tanah longsor ini menimpa rumah kos-kosan dengan 3 kamar.

    Saat ini Tim SAR gabungan masih melakukan pembersihan secara manual di TKP tanah longsor.

    Korban Tewas akibat Longsor Klungkung 4 orang

    Tim SAR gabungan telah melakukan evakuasi terhadap korban tanah longsor yang sebelumnya dilaporkan hilang saat longsor di Lingkungan Celuk, Desa Pikat, Kecamatan Dawan, Klungkung.

    “Korban kami temukan di bawah pepohonan. Tepat di timur batu besar,” ujar Kepala Pelaksana BPBD Klungkung, Putu Widiada, Senin (20/1/2025).

    Bangunan pasraman di wilayah Banjar Cempaka, Desa Pikat, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Bali diterjang longsor, Minggu (19/1/2025) malam. Dilaporkan sebanyak 4 korban meninggal dunia akibat tertimbun material longsor. (Tribun Bali/Eka Mita Suputra)

    Korban tanah longsor yang terakhir ditemukan yakni Nengah Mertayasa, asal Desa Pesinggahan. 

    Korban setelah dievakuasi langsung dibawa ke RSUD Klungkung.

    Seperti diketahui, tanah longsor menerjang bangunan pasraman di wilayah Banjar Cempaka, Desa Pikat, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Minggu (19/1/2025) malam.

    Jenazah para korban tanah longsor di Lingkungan Celuk, Desa Pikat, Klungkung, telah dibawa langsung di RSUD Klungkung.

    Ada 3 jenazah korban tanah longsor yang berhasil dievakuasi, sementara seorang lagi masih dalam pencarian Tim SAR.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, 3 jenazah yang telah dievakuasi yakni:

    Wayan Nata dari Banjar Klodan, Desa Pesinggahan, Klungkung
    Ketut Surata asal Dusun Glogor, Desa Pikat 
    I Wayan Mudiana, asal Banjar Timbul Desa Pesinggahan

    Sementara korban tanah longsor yang masih dalam pencarian, I Nengah Mertayasa asal Banjar Timbul, Desa Pesinggahan, Klungkung.

    Sementara warga yang mengalami luka-luka yakni:

    Ketut Mumbul asal Desa Sading Badung. 
    I Gede Aswin asal Desa Sading Badung. 
    I Gusti Made Ariasa asal Beringkit Badung
    I Wayan Kicen Dusun Timbul Desa Pesinggahan.

    “Lokasi yang terkena tanah longsor ini berupa pasraman, tempat menjalankan kegiatan spiritual. Justru banyak orang dari luar desa (Pikat) yang berada di sana,” ujar warga setempat, Komang Mawastika, Minggu.

    Biasanya setiap minggu, kerap ada aktivitas di lokasi itu. Seperti semadi ataupun pengelukatan.

    “Setiap minggu ada saja kegiatannya, biasanya semadi,” ungkapnya.

    Pada Minggu 19 Januari 2025, sekitar pukul 18.00 Wita, ada sekitar 10 orang di lokasi tersebut. 

    Di tengah guyuran hujan, tiba-tiba tanah longsor menerjang sebuah bangunan permanen yang di bawahnya didiami beberapa warga.

    Tidak hanya tanah longsor, batu besar dengan diameter 5 meter, menggelinding menghancurkan bangunan itu secara tiba-tiba.

    “Tadi ada seorang warga yang berlari, minta tolong ke warga,” ungkapnya.

    Saat itu tiga jenazah tergeletak di antara runtuhan bangunan. Sementara seorang lagi masih tertimbun tanah longsor.

  • DPR Minta TNI AL Tetap Melanjutkan Pembongkaran Pagar Laut di Tangerang – Halaman all

    DPR Minta TNI AL Tetap Melanjutkan Pembongkaran Pagar Laut di Tangerang – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan, meminta TNI Angkatan Laut (AL) tetap melanjutkan pembongkaran pagar laut misterius sepanjang 30 kilometer (km) di perairan Tangerang, Banten.

    Hal ini menanggapi permintaan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono, agar pembongkaran dihentikan sementara.

    Daniel meminta TNI untuk melanjutkan pembongkaran, apalagi atas perintah Presiden Prabowo Subianto.

    “Iya dong (tetap lanjut) karena itu sudah perintah presiden,” kata Daniel, saat dihubungi Tribunnews.com, Senin (20/1/2025).

    Dia menyarankan agar dilakukan koordinasi antarpihak yang berwenang sehingga tidak saling lempar menyalahkan dan menimbulkan kegaduhan.

    Daniel meyakini pembongkaran pagar tersebut tidak berarti menghilangkan barang bukti untuk penyelidikan.

    “Barang bukti sudah jelas ada video awal sebelum pembongkaran maupun keterangan nelayan yang dirugikan. Pembongkaran pagar untuk memudahkan nelayan melaut mencari ikan,” ujarnya.

    Trenggono Minta TNI AL Hentikan Pembongkaran Pagar Laut

    Sebelumnya, Trenggono meminta TNI AL menghentikan sementara pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang sebelum kasus diusut tuntas.

    Sebab, pagar bambu yang membentang sepanjang 30,16 kilometer tersebut merupakan barang bukti dalam proses penyelidikan KKP.

    “Kemarin saya mendengar ada pembongkaran oleh Angkatan Laut, ya saya enggak tahu, harusnya itu barang bukti,” kata Trenggono di Pantai Kedonganan, Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, Minggu (19/1/2025).

    Trenggono mengatakan, saat ini pihak KKP masih melakukan penyelidikan guna mengetahui siapa pemilik pagar misterius itu. 

    Dia menuturkan, sedianya pembongkaran akan dilakukan setelah dalang di balik pemasangan pagar laut itu sudah diketahui. 

    “Kalau pencabutan kan tunggu dulu dong, kalau sudah ketahuan siapa yang nanam. Kalau nyabut kan gampang. Kalau sudah terdeteksi, terbukti, sudah diproses hukum, baru jelas (dibongkar),” ucap Trenggono.