Xcloud.id

kab/kota: Badung

  • Bali jadikan penghargaan mendagri bukti berhasil jaga ekonomi

    Bali jadikan penghargaan mendagri bukti berhasil jaga ekonomi

    Denpasar (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Bali menjadikan penghargaan dari menteri dalam negeri bukti dari keberhasilan menjaga stabilitas ekonomi di daerah.

    Ini disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali, Luh Ayu Aryani, yang mewakili Pemprov Bali menerima penghargaan kategori Kinerja Terbaik Dalam Pengendalian Inflasi di Jakarta.

    “Anugerah ini menjadi bukti bahwa Pemprov Bali berhasil menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah dinamika nasional maupun global,” kata dia dalam keterangan di Denpasar, Rabu.

    “Ini sekaligus menunjukkan komitmen kuat Pemprov Bali dalam menjaga kesejahteraan masyarakat,” sambung Luh Ayu.

    Belum lagi, selain pemerintah provinsi, pemerintah daerah di Bali juga meraih penghargaan membanggakan.

    Denpasar memperoleh penghargaan untuk kategori Kinerja Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Badung meraih penghargaan pada kategori Pelayanan Publik-Peningkatan Akses Layanan Pendidikan; dan Gianyar meraih tiga penghargaan sekaligus untuk kategori layanan kesehatan, penyerapan tenaga kerja, dan pengurangan ketimpangan kesejahteraan masyarakat.

    “Prestasi yang diraih Pemprov Bali dan sejumlah pemda di Bali pada 2025 ini menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola dan mendorong inovasi demi kesejahteraan masyarakat Bali,” ujarnya.

    Luh Ayu mengatakan, pada ajang Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2025 yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini keberhasilan tak hanya diborong Bali.

    Selain Bali yang berhasil menjaga stabilitas ekonomi, Kemendagri menyerahkan total 57 penghargaan kepada 19 provinsi, 19 kabupaten, dan 19 kota di seluruh Indonesia.

    Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, sendiri menyampaikan penghargaan ini bukan sekadar seremoni, tetapi bentuk pengakuan terhadap daerah yang menunjukkan kinerja terbaik dan komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

    “Ini menjadi dorongan agar pemda terus memperbaiki diri, memenuhi amanah publik, dan menjaga legitimasi kepemimpinan daerah,” kata dia.

    Penilaian yang mengantarkan penghargaan ini dilakukan berdasarkan dua jalur utama, yaitu tata kelola pemerintahan dan akselerasi pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN).

    Indikatornya mencakup inovasi daerah, pengelolaan keuangan, capaian pendapatan, Standar Pelayanan Minimal (SPM), hingga kerja sama dengan lembaga nasional seperti KPK, BRIN, dan KemenPAN-RB.

    Selain itu, sektor strategis seperti pengendalian inflasi, kemiskinan, pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan kesejahteraan juga menjadi fokus penilaian.

    Agar adil, penilaian dibagi berdasarkan kelompok kapasitas fiskal daerah rendah, sedang, dan tinggi, dan penjurian pun dilakukan dengan analisis data berbagai kementerian/lembaga.

    Ke depan, mulai 2026 Kemendagri menjanjikan rencananya memberikan insentif fiskal tambahan bagi pemda berprestasi sebagai bentuk penghargaan nyata atas kinerja yang terus ditingkatkan.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Ade P Marboen
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Taiwan Lanjutkan Pemberdayaan Petani di Indonesia, Dukung Swasembada Pangan

    Taiwan Lanjutkan Pemberdayaan Petani di Indonesia, Dukung Swasembada Pangan

    Bisnis.com, JAKARTA — Taiwan dan Indonesia memperkuat kerja sama berupa transfer pengetahuan bidang pertanian dalam rangka mendukung program swasembada pangan yang digencarkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Bruce Hung, Representative Taipei Economic and Trade Office (TETO) mengatakan bahwa kerja sama pendampingan petani untuk mengembangkan sektor pertanian sudah berlangsung 49 tahun atau sejak dimulainya program Taiwan Technical Mission (TTM) pada 1976.

    Melalui program ini, ahli pertanian Taiwan didatangkan langsung ke Indonesia untuk memberikan pembelajaran dan pendampingan petani lokal, mulai dari cara pemilihan benih yang baik, peningkatan produksi, hingga membangun jaringan pemasaran.

    “Sejak berdirinya Taiwan Technical Mission di Indonesia pada 1976, kami telah terlibat dalam pembelajaran bersama, dan berbagi kebahagiaan atas kemajuan dengan para petani di seluruh Indonesia,” ujarnya dalam sambutan kegiatan “Showcase of the Taiwan Technical Mission Achievements” yang digelar di Energy Building, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

    Salah satu program TTM adalah pendampingan petani di Karawang untuk meningkatkan produksi beras serta pengembangan produk sayuran. Pendampingan serupa juga dilakukan di Sumatra Utara untuk peningkatan produksi bawang putih dan bawang merah.

    Menurut Bruce Hang, seiring dengan tantangan ketahanan pangan yang makin besar, Presiden Prabowo telah secara aktif mempromosikan kebijakan nasional Indonesia tentang swasembada pangan.

    Sejalan dengan arah ini, Taiwan akan meluncurkan dua proyek baru dengan Indonesia tahun 2026 di Sulawesi Selatan dan Jawa Barat. “Proyek-proyek ini akan berfokus pada produksi benih jagung dan sayuran untuk memperkuat sistem pemasaran,” jelas Bruce.

    Di sisi lain, menurut Bruce, sebanyak 400.000 warga negara Indonesia kini tinggal, belajar, dan bekerja di Taiwan sebagai bagian dari hubungan kerja sama yang baik antar-pemerintah. Ke depannya, Taiwan berkomitmen untuk menjadi mitra yang andal dalam pembangunan Indonesia.

    “Kami antusias untuk menjajaki peluang kerja sama di bidang pertanian, teknologi, pendidikan, pengembangan bakat, dan bidang lainnya. Sebagai anggota komunitas global yang aktif dan bertanggung jawab, Taiwan dapat membantu, dan saya yakin Indonesia dapat memimpin,” jelas Bruce.

    Hanafi Chaniago, Staf Ahli DPR sekaligus mantan Kepala Dinas Pertanian Karawang mengatakan program TTM awalnya bertujuan untuk meningkatkan produksi beras di daerah yang dikenal sebagai lumbung padi nasional tersebut. Produktivitas beras pun berhasil meningkat hingga mencapai 850.000 ton per tahun dari kebutuhan Karawang sebanyak 350.000 sehingga Karawang mengalami surplus beras sebanyak 500.000 ton.

    “Ketika program itu sudah selesai, TTM menanyakan kepada petani apa yang bisa dibantu. Petani berharap selanjutnya ada pelatihan menanam sayuran karena saat itu sayuran harus mendatangkan dari luar daerah,” ujarnya.

    Pemda Karawang kemudian menyediakan lahan seluas 2 hektare untuk proyek pengembangan sayuran dan buah-buahan sekaligus pendampingan kepada petani. Tidak hanya itu, TTM juga membangun green house, cold storage, serta menginisiasi pasar untuk menyerap produk sayuran.

    “TTM memperkenalkan sayuran yang belum pernah dikenal petani yaitu okra. Untuk pemasarannya ke supermarket seperti Papaya dan sejumlah supermarket di Jakarta,” ujar Hanafi.

    Isu Pangan Menjadi Penting

    Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengatakan bahwa isu pangan menjadi isu penting seiring dengan adanya perubahan iklim serta tantangan global. Jika persoalan pangan tidak menjadi perhatian serius untuk diantisipasi, menurut dia, dikhawatirkan tidak ada lagi petani di masa depan.

    Oleh karena itu, kerja sama Taiwan dengan Indonesia melalui pengiriman anak magang selama 2 tahun sangat membantu petani terutama di Kalimantan Barat dan Kebumen. “Peran Taiwan sangat penting di mana negara lain hanya bisa panen sekali, Indonesia menjadi tiga kali panen. Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia. Di sana ada peran strategis Taiwan,” katanya.

    Adapun, beberapa pencapaian dari proyek TTM ditampilkan dalam kegiatan tersebut. Program yang sudah berjalan di antaranya peningkatan sistem sayur dan buah-buahan di Kawarang pada 2019—2025 berhasil meningkatkan pendapatan petani hingga 240%, memperluas hingga 31 pasar, produksi sayur mendekati 80 ton per tahun, mengembangkan 50 hektare lahan dan mendampingi 108 petani.

    Kemudian proyek di Sumatra Utara mengembangkan produksi serta pemasaran bawang putih dan bawang merah pada 2023—2025. TTM berhasil mengembangkan 120 hektare lahan pertanian serta meningkatkan pendapatan petani sebesar 93%. Produksi bawang merah meningkat dari 1,6 ton per ha menjadi 10 ton per ha. Begitu juga dengan hasil bawang putih meningkat dari 3,5 ton per ha menjadi 5 ton per ha.

    Proyek di Sulawesi Selatan berlangsung pada 2021—2023 melalui program perluasan benih padi berkualitas. Program ini berhasil menyumbang 32% produksi benih padi berkualitas di daerah tersebut, memproduksi 4.765 ton benih padi pada 2023 serta meningkatkan pendapatan petani sebesar 24%. TTM berhasil mengembangkan 400 ha lahan dan membina sebanyak 300 petani.

    Proyek di Bali diselenggarakan melalui one village one project yang berlangsung pada 2011—2014 di dua lokasi yakni Kabupaten Badung berupa pengembangan asparagus dan Kabupaten Bangli mengembangkan buah jeruk. TTM berhasil membudidayakan 1.271.570 bibit asparagus dengan total produksi mencapai 128.472 kg dan berhasil memproduksi jeruk mencapai 79.129 kg. Total produksi kombinasi asparagus dan sayuran mencapai 170.527 kg.

  • Saya Nggak Kesal, Tapi Kita Perlu Solusi

    Saya Nggak Kesal, Tapi Kita Perlu Solusi

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali bicara soal ancaman pembekuan institusi Bea Cukai yang ada di bawah kendalinya. Purbaya mengaku tidak punya kekesalan apapun kepada institusi tersebut.

    Hanya saja, reformasi tegas dan cepat memang harus dilakukan di institusi tersebut. Perbaikan harus dilakukan segera di Bea Cukai.

    “Saya nggak kesal sama bea cukai. Tapi kita memerlukan solusi dari kita semua di Kementerian Keuangan untuk memperbaiki kinerja bea cukai,” ungkap Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (27/11/2025).

    Menurutnya bila Bea Cukai sama sekali tidak bisa melakukan perbaikan, wacana pembekuan institusi tersebut dan diberikan kepada institusi swasta seperti era orde baru mulai jadi diskusi pemerintah. Baginya, wacana ini justru bukan berita negatif, tapi memberikan semangat baru bagi para stafnya untuk melakukan perbaikan.

    “Jadi saya pikir dengan adanya seperti itu, orang-orang Bea Cukai tim saya di Bea Cukai semakin semangat. Pengembangan software-nya juga cepat sekali. Saya pikir kita akan bisa menjalankan program-program yang di Bea Cukai dengan lebih bersih, tanpa harus menyerahkan ini ke tangan orang lain,” sebut Purbaya.

    Ketika ditanya apa saja potensi masalah yang terjadi di Bea Cukai, Purbaya mencontohkan ada praktik under invoicing, hingga barang ilegal yang lolos masuk tanpa pengawasan.

    “Kan ada under-invoicing, ekspor yang nilainya lebih rendah, ada juga barang-barang yang ilegal masuk, yang nggak ketahuan segala macam. Orang kan nuduh katanya bea cukai main segala macam, saya nggak tau ya,” ujar Purbaya.

    Tonton juga video “Purbaya: Kalau Masyarakat Nggak Puas, Bea Cukai Bisa Dibekukan”

    Saksikan juga Blak-blakan: Adi Arnawa Ungkap Fokus Utama Akselerasi Pembangunan Kabupaten Badung

    (hal/fdl)

  • Purbaya ‘Sentil’ Bea Cukai: Citranya Kurang Bagus!

    Purbaya ‘Sentil’ Bea Cukai: Citranya Kurang Bagus!

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bicara terkait citra Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) di mata masyarakat hingga pimpinan tertinggi. Citra tentang instansi tersebut dianggap kurang bagus.

    Hal itu sudah disampaikan Purbaya di depan jajaran DJBC saat melakukan rapat internal. Ia meminta agar citra yang kurang bagus itu diperbaiki dengan peningkatan kinerja.

    “Bea Cukai, saya sudah panggil mereka, kita rapat internal ya, kita diskusikan dengan mereka. Saya bilang begini, image Bea Cukai kurang bagus di media, di masyarakat, di pimpinan tertinggi kita. Jadi kita harus perbaiki dengan serius,” ujar Purbaya kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

    Purbaya meminta waktu ke Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki kinerja DJBC dalam satu tahun. Jika tidak ada perbaikan, instansi tersebut terancam dibekukan dan dialihkan kepada perusahaan swasta asal Swiss, Societe Generale de Surveilance (SGS) seperti kebijakan pada masa orde baru.

    “Saya sudah minta waktu ke Presiden, satu tahun untuk nggak diganggu dulu. Saya biarkan, biarkan saya beri waktu saya untuk memperbaiki Bea Cukai, karena ancamannya serius,” ucap Purbaya.

    “Kalau kita, Bea Cukai tidak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih nggak puas, Bea Cukai bisa dibekukan, diganti dengan SGS seperti jaman dulu lagi,” tambahnya.

    Menurut Purbaya, para pegawai DJBC telah memahami ancaman yang mengintai mereka sehingga semangat untuk berbenah. Pasalnya jika tidak, 16.000 orang pegawai berada di ujung tanduk untuk dirumahkan.

    “Karena gini saya bilang, kalau kita gagal memperbaiki, nanti 16.000 orang pegawai Bea Cukai dirumahkan. Orang Bea Cukai pintar-pintar dan siap untuk mengubah keadaan,” tutur Purbaya.

    Salah satu perbaikan yang dilakukan yakni peningkatan sistem digital di seluruh kantor Bea Cukai untuk mengantisipasi penyelewengan. “Kita sudah mulai terapkan AI-AI di stasiun-stasiun Bea Cukai, jadi nanti under invoicing akan cepat terdeteksi sambil kita perbaiki yang lain. Jadi sekarang cukup baik kemajuannya, saya pikir tahun depan sudah aman, artinya Bea Cukai akan bisa bekerja dengan baik dan profesional,” tambahnya.

    Tonton juga video “Purbaya: Kalau Masyarakat Nggak Puas, Bea Cukai Bisa Dibekukan”

    Saksikan juga Blak-blakan: Adi Arnawa Ungkap Fokus Utama Akselerasi Pembangunan Kabupaten Badung

    (aid/hns)

  • Demi Estetika Pariwisata, Kabel Provider di Badung Bali Ditertibkan

    Demi Estetika Pariwisata, Kabel Provider di Badung Bali Ditertibkan

    Jakarta –

    Bupati Badung I, Wayan Adi Arnawa, kembali menertibkan jaringan utilitas dengan memotong kabel provider bersama Dinas PUPR Badung. Kegiatan ini digelar bersama Kepala Kejaksaan Negeri RI (Kejari) Badung, Sutrisno Margi Utomo, beserta jajaran.

    Adi Arnawa menyampaikan Pemerintah Kabupaten Badung tetap berupaya melanjutkan program penertiban jaringan utilitas di seluruh wilayah Kabupaten Badung, bukan hanya di daerah pariwisata, tetapi juga di daerah permukiman secara bertahap. Nantinya kabel-kabel provider ini akan ditempatkan di bawah trotoar.

    “Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga estetika dan keindahan wilayah Kabupaten Badung yang menjadi wilayah destinasi pariwisata. Saya mengajak seluruh provider untuk menjaga estetika dan keindahan Kabupaten Badung,” kata Adi Arnawa, dalam keterangan tertulis, Rabu (26/11/2025).

    “Karena bagaimanapun juga, wisatawan bisa merasa aman dan nyaman ada di Badung ini, tentunya akan banyak wisatawan bisa berkunjung, sehingga ekonomi semakin bangkit dan itu juga memberikan ruang bagi pengusaha untuk bisa berinvestasi di Kabupaten Badung ini,” sambungnya.

    Kegiatan telah dilaksanakan di kawasan Jalan Raya Berawa, Desa Tibubeneng, Kuta Utara. Selain kawasan Tibubeneng, Adi Arnawa juga melaksanakan kegiatan ini di kawasan Desa Pererenan dan Desa Munggu, Mengwi, Jumat (20/6).

    Adi Arnawa juga menjelaskan, selain menertibkan jaringan utilitas, Pemkab Badung akan memperbaiki dan menambah lampu penerangan jalan (LPJ) di sepanjang ruas jalan protokol di wilayah Kabupaten Badung.

    “Itu menjadi prioritas kita, sehingga saya berharap Badung ini terang, Badung ini tambah terang. Ini akan lakukan secara bertahap, bertahap setiap tahun kita anggarkan. Komitmen kami untuk itu jelas,kami akan lakukan penambahan LPJ,” sambungnya.

    Sebagai informasi, turut hadir dalam kesempatan ini Sekda Badung Surya Suamba, Kadis Kominfo Badung I Gusti Ngurah Gede Jaya Saputra, Kasat Satpol PP Badung IGAK Suryanegara, Plt Kadis DLHK Badung Made Rai Warastuthi, Plt Kadis PUPR Kabupaten Badung I Nyoman Karyasa beserta jajaran, Kabag Prokompim Setda Badung Made Suardita, perwakilan dari Bappeda Kabupaten Badung, Camat Kuta Utara I Putu Eka Parmana beserta unsur tripika kecamatan, Camat Mengwi I Nyoman Suhartana beserta unsur tripika kecamatan, Perbekel Desa Tibubeneng I Made Kamajaya, Perbekel Desa Munggu I Ketut Darta dan perangkat Desa Pererenan.

    (prf/ega)

  • Penanaman 1.000 Mangrove Teluk Benoa Guna Redam Emisi Karya Kreatif Indonesia 2025

    Penanaman 1.000 Mangrove Teluk Benoa Guna Redam Emisi Karya Kreatif Indonesia 2025

    Liputan6.com, Jakarta – Bank Indonesia (BI) memperkuat perannya dalam mendukung ekonomi hijau dengan menanam 1.000 pohon mangrove di Kawasan Konservasi Maritim Teluk Benoa, Badung, Bali. Langkah ini merupakan bagian dari strategi kompensasi emisi dari penyelenggaraan Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2025.

    Melalui aksi ini, BI tidak hanya melakukan rehabilitasi ekosistem pesisir, tetapi juga menunjukkan bahwa lembaga keuangan dapat mengambil tanggung jawab aktif terhadap dampak lingkungan dari kegiatan ekonomi.

    Dalam perhitungan BI, emisi yang dihasilkan selama KKI 2025 pada 7-10 Agustus mencapai 126 ton.

    Untuk mengimbanginya, BI menggabungkan dua pendekatan, penanaman mangrove dan pembelian kredit karbon di bursa karbon.

    Hal ini menunjukkan bahwa BI memahami keterbatasan lahan tanam, sehingga instrumen berbasis pasar menjadi bagian penting dalam memastikan kompensasi yang optimal.

    “Ini baru 1.000 (mangrove) yang ditanam. Kalau tanam lagi itu mungkin akan susah cari tempat, jadi kami masuk juga untuk membeli kredit karbon. Kita kombinasikan,” kata Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti dilansir dari Antara, Selasa (25/11/2025).

    Inisiatif ini sejalan dengan pandangan BI bahwa pembangunan ekonomi perlu disertai tanggung jawab lingkungan agar pertumbuhan bisa berkelanjutan. 

    Dalam gelaran tahun ini, nilai pembiayaan yang terjembatani mencapai Rp 782 miliar, atau meningkat 41 persen dibandingkan capaian tahun sebelumnya sebesar Rp 553 miliar.

    Lonjakan nilai tersebut memperlihatkan bahwa kebutuhan pembiayaan terus bertambah dan sektor hijau bersama UMKM kreatif kini menjadi titik perhatian utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

    BI memandang business matching sebagai strategi konkret untuk mengatasi kesenjangan akses modal yang selama ini menjadi hambatan utama pelaku usaha kecil.

    Dengan mempertemukan langsung para pemilik kebutuhan modal dengan penyedia pembiayaan, proses penilaian dan negosiasi dapat berlangsung lebih cepat, transparan, dan efisien.

    Selain itu, meningkatnya minat perbankan untuk masuk ke sektor hijau juga memperluas peluang pembiayaan yang lebih berkelanjutan.

    Rencana pemindahan ibu kota, pemerhati lingkungan khawatirkan ada degradasi hutan mangrove di Balikpapan, Kalimantan Timur.

  • BPDP Kemenkeu targetkan peremajaan 5 ribu hektare lahan kakao di 2026

    BPDP Kemenkeu targetkan peremajaan 5 ribu hektare lahan kakao di 2026

    ANTARA – Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kementerian Keuangan menargetkan program peremajaan perkebunan kakao seluas 5.000 hektare pada 2026 sebagai upaya mendukung pembangunan sektor perkebunan dan meningkatkan ekspor kakao. Target tersebut, menurut Kepala Divisi Umum BPDP Adi Sucipto dalam diskusi di Badung, Bali, Senin (24/11), ditetapkan berdasarkan ketersediaan benih serta hanya menyasar lahan yang memiliki legalitas. (Irfansyah Naufal Nasution/Andi Bagasela/Rinto A Navis)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Turis China yang Tewas di Bali Dipastikan Tak Keracunan, Ini Dugaan Sementara

    Turis China yang Tewas di Bali Dipastikan Tak Keracunan, Ini Dugaan Sementara

    Badung –

    Polres Badung telah melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap turis China, Deqinzuoga, yang tewas di Clandestino Hotel, Desa Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Badung, Bali. Polisi memastikan korban tidak keracunan.

    “Setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik bahwa bahasa racun itu sudah tidak terdeteksi dalam pemeriksaan laboratoris kriminalistik. Jadi, racun, pestisida, arsen, sianida maupun metanol, dan alkohol tidak terdeteksi. Sehingga, bahasa yang berkembang, racun itu sudah terpatahkan secara scientific investigation,” ujar Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) Polres Badung, AKP Azarul Ahmad, di kantornya, dilansir detikBali, Senin (24/11/2025).

    Dokter Instalasi Forensik dan Pemulasaraan Jenazah Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Prof Ngoerah, Denpasar, Kunthi Yulianti, menjelaskan telah mengambil sampel dari beberapa organ korban, termasuk darah, urine, cairan lambung, hati, paru-paru, dan ginjal, untuk diperiksa di Laboratorium Forensik (Labfor) Polda Bali. Hasilnya, tidak ditemukan senyawa beracun.

    “Tidak ditemukan adanya pestisida pada seluruh sediaan. Juga pada seluruh sediaan tidak ditemukan atau tidak terdeteksi adanya narkoba. Untuk metanol dan etanol juga tidak ditemukan pada seluruh sediaan,” ujar Kunthi.

    “Maka saya menyimpulkan bahwa secara pasti sebab kematian ini memang masih abu-abu begitu ya. Tetapi, secara pemeriksaan makroskopis saya dari autopsi bahwa sebab kematian karena iritasi saluran pencernaan yang menimbulkan diare dan mengakibatkan kekurangan cairan dan elektrolit tidak dapat disingkirkan,” jelas Kunthi.

    Baca selengkapnya di sini

    (idh/idn)

  • Terbukti Konsumtif, Pengeluaran Per Kapita Jaksel Tertinggi se Indonesia Rp26,38 Juta per Tahun

    Terbukti Konsumtif, Pengeluaran Per Kapita Jaksel Tertinggi se Indonesia Rp26,38 Juta per Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA – Orang Jakarta Selatan terbukti paling konsumtif di Indonesia, berdasarkan data pengeluaran per kapita dari Badan Pusat Statistik (BPS).

    Berdasarkan perhitungan dengan metode baru, pengeluaran per Kapita disesuaikan di Jaksel mencapai Rp26,38 juta per tahun per orangnya.

    Kedua tertinggi yakni Jakbar sebesar Rp22,83 juta per tahun, dan Denpasar Bali Rp21,18 juta per tahun.

    Sementara itu untuk daerah dengan pengeluaran per kapita terendah per tahun yakni di Nduga sebesar Rp4,773 juta per tahun.

    Angka pengeluaran per kapita Jaksel, Jakbar dan Denpasar di atas pengeluaran per kapita nasional selama 2025.

    BPS melaporkan Pengeluaran per Kapita Disesuaikan nasional pada tahun 2025 mencapai Rp12,80 juta per tahun, naik dibandingkan Rp11,30 juta pada tahun 2019.

    Artinya, pengeluaran riil penduduk Indonesia pada 2025 mencapai Rp12,8 juta untuk satu tahun per kapita atau per orang. 

    Angka ini meningkat Rp461.000 dibandingkan 2024. Sebagai informasi, pengeluaran riil per kapita per tahun yang telah disesuaikan rata-rata konsumsi penduduk per tahun berdasarkan harga konstan di tahun 2012 dengan wilayah rujukan Jakarta Selatan.

    Jakarta
    20.676

    Kep. Seribu
    14.691

    Kota Jakarta Selatan
    26.387

    Kota Jakarta Timur
    19.824

    Kota Jakarta Pusat
    19.309

    Kota Jakarta Barat
    22.831

    Kota Jakarta Utara
    20.584

    BALI
    15.383

    Jembrana
    13.113

    Tabanan
    15.752

    Badung
    19.004

    Gianyar
    16.244

    Klungkung
    13.023

    Bangli
    12.447

    Karangasem
    11.676

    Buleleng
    14.827

    Kota Denpasar
    21.185

    PAPUA PEGUNUNGAN
    5.861

    Nduga
    4.773

    Jayawijaya
    8.750

    Lanny Jaya
    5.102

    Tolikara
    5.802

    Mamberamo Tengah
    5.119

    Yalimo
    5.305

    Yahukimo
    5.997

    Pegunungan Bintang
    6.300

  • Lapas Kerobokan Bakal Direlokasi untuk Penataan Ruang Jangka Panjang

    Lapas Kerobokan Bakal Direlokasi untuk Penataan Ruang Jangka Panjang

    JAKARTA – Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mengatakan rencana relokasi Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas II A Kerobokan merupakan salah satu instrumen penataan ruang jangka panjang di wilayah itu.

    “Upaya ini selaras dengan visi penataan infrastruktur Badung yang lebih manusiawi sekaligus mendorong keseimbangan antara pariwisata dan kualitas hidup masyarakat lokal,” ujar Bupati Adi Arnawa dalam keterangannya di Mangupura, Bali, Minggu.

    Ia mengatakan Lapas Kelas II A Kerobokan selama ini berada di kawasan padat penduduk dan berada pada zona pariwisata yang terus berkembang.

    Untuk itu, Pemkab Badung telah mengusulkan agar lahan eks lapas nantinya dialihfungsikan menjadi taman kota berskala besar sebagai ruang terbuka publik yang modern, aman, inklusif, dan adaptif terhadap kebutuhan ekologis.

    “Kami optimistis bahwa relokasi Lapas Kerobokan serta penguatan sistem pengawasan WNA akan membawa Badung ke dalam era tata kelola pariwisata presisi, digital, integratif, dan responsif terhadap tantangan global,” katanya.

    Bupati menjelaskan rencana itu juga telah dibahas bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, dan mendapat dukungan penuh atas rencana tersebut.

    “Hasil koordinasi kami dengan Bapak Menteri menunjukkan komitmen kuat pemerintah pusat untuk mendukung relokasi Lapas Kerobokan. Selanjutnya, akan disusun MoU sebagai dasar hukum awal sebelum penyusunan feasibility study dan perumusan rencana pembangunan lapas baru,” jelasnya.

    Pemkab Badung menargetkan penyusunan studi kelayakan itu rampung pada tahun 2026 sehingga pembangunan lapas baru dapat mulai dikerjakan pada tahun 2027.