Xcloud.id

kab/kota: Ankara

  • Lebanon Membara, Turki Kirim Kapal untuk Evakuasi Ribuan Warganya

    Lebanon Membara, Turki Kirim Kapal untuk Evakuasi Ribuan Warganya

    Ankara –

    Pemerintah Turki mengirimkan kapal untuk mengevakuasi sekitar 2.000 warganya dari Lebanon. Evakuasi lewat jalur laut ini dilakukan Ankara saat wilayah Lebanon terus digempur militer Israel yang berkonflik dengan kelompok Hizbullah.

    Kementerian Luar Negeri Turki dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP dan Reuters, Selasa (8/10/2024), mengumumkan bahwa dua kapal Angkatan Laut akan berangkat dari pelabuhan di Provinsi Mersin menuju ke Beirut pada Selasa (8/10) waktu setempat.

    Diperkirakan ada sekitar 14.000 warga negara Turki yang tinggal dan terdaftar di konsulat negara itu di Lebanon.

    Para pejabat Ankara mengatakan pihaknya telah menyusun rencana darurat untuk mengevakuasi warganya dari Lebanon, karena situasi keamanan yang memburuk di lapangan.

    Sekitar 2.000 warga Turki yang akan dievakuasi dari jalur laut itu merupakan orang-orang yang telah mengajukan permohonan untuk meninggalkan Lebanon.

    Sumber Kementerian Luar Negeri Turki secara detail mengatakan bahwa sekitar 2.500 warga Turki sebenarnya mengajukan permohonan untuk dievakuasi dari Lebanon, namun setelah pemeriksaan lanjutan ditentukan kapasitas kapal hanya memenuhi sebanyak 2.000 orang.

    Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan bahwa kapal-kapal yang mengevakuasi warga Turki itu diperkirakan akan meninggalkan Lebanon pada Rabu (9/10) besok waktu setempat.

    Disebutkan juga bahwa proses evakuasi akan dilanjutkan pada hari-hari berikutnya jika diperlukan. Selain menjemput warga Turki, kapal evakuasi itu juga akan mengangkut bantuan kemanusiaan ke Lebanon.

    Pekan lalu, Kementerian Luar Negeri Turki mengumumkan bahwa pedoman untuk evakuasi warga negara ketiga via Turki juga telah ditentukan, dan bahwa persiapan yang diperlukan sedang dilakukan melalui kerja sama dengan hampir 20 negara yang telah meminta dukungan.

    Simak: Video: Detik-detik Ledakan di Lebanon Imbas Serangan Israel

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Siasat Percepat Aksesi Uni Eropa?

    Siasat Percepat Aksesi Uni Eropa?

    Ankara –

    Turki secara resmi mengajukan permohonan untuk bergabung dengan BRICS, organisasi negara-negara ekonomi berkembang di dunia. BRICS awalnya terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, tapi kini sebagian besar didominasi oleh Moskow dan Beijing.

    Omer Celik, juru bicara dari Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) partai Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, mengonfirmasi hal ini dan mengatakan permintaan tersebut “tertunda.”

    “Presiden kami telah menyatakan beberapa kali bahwa kami ingin menjadi anggota BRICS,” ujar Omar Celik pada awal September. Presiden Rusia Vladimir Putin menyambut aspirasi Turki, menurut laporan media Turki, dan mengatakan ia akan “sepenuhnya mendukung” keanggotaan Turki.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Jika benar-benar jadi anggota BRICS, yang sering digambarkan sebagai penyeimbang tatanan global yang dipimpin Barat, Turki dapat semakin menjauh dari keanggotaan Uni Eropa (UE) dan sejumlah keuntungan yang ditawarkannya.

    Turki ingin gabung UE sejak 2005

    “Kami mengharapkan semua negara kandidat UE untuk mendukung nilai-nilai UE dengan tegas, guna menghormati kewajiban yang berasal dari perjanjian perdagangan yang relevan, dan agar selaras dengan Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersama UE,” kata Peter Stano, juru bicara layanan diplomatik UE. kepada DW.

    Beberapa pihak melihat tujuan Turki untuk bergabung dengan kelompok BRICS sebagai reaksi terhadap lambatnya kemajuan dalam perundingan aksesi UE.

    Nacho Sanchez Amor, anggota parlemen dari kelompok Sosialis dan Demokrat di Parlemen Eropa menegaskan, jalan Turki menuju UE adalah melalui reformasi.

    “Belakangan ini kami melihat minat baru dari pemerintah Turki dalam menghidupkan kembali proses aksesi UE,” katanya dalam pernyataan 2023.

    “Proses ini tidak akan terjadi karena tawar-menawar geopolitik, tetapi hanya terjadi jika otoritas Turki menunjukkan minat nyata dalam menghentikan kemunduran yang terus-menerus dalam kebebasan fundamental dan supremasi hukum di negara itu.”

    Proses aksesi Turki dimulai pada tahun 2005, tetapi terhenti pada tahun 2018 karena beberapa masalah, termasuk kekhawatiran UE tentang pembatasan kebebasan media, kontrol eksekutif atas peradilan, dan lemahnya pengawasan sipil terhadap pasukan keamanan Turki.

    Frustrasi kepada EU, Turki main mata dengan BRICS?

    Ozgur Unluhisarcikli, pakar Turki di German Marshall Fund (GMF), menambahkan bahwa minat Turki terhadap BRICS adalah sinyal rasa frustrasi negara itu terhadap UE.

    Turki tidak hanya marah terhadap UE karena menunda proses aksesi. Negara ini juga dinilai stagnan dalam modernisasi bea cukai atau perjanjian perdagangan, atau dalam peta jalan untuk liberalisasi visa, yang dapat membuka jalan bagi warga negara Turki untuk bepergian tanpa visa ke negara-negara Eropa.

    Sementara jumlah negara anggota BRICS telah berlipat ganda sejak dibentuk 15 tahun lalu. Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab (UEA) telah menjadi anggota dan kelompok tersebut. Saat ini, masuk pula pendaftaran untuk bergabung dari hampir 20 negara, termasuk Turki.

    Para anggotanya bekerja sama dalam perdagangan dan perluasan ekonomi, serta memberikan apa yang mereka lihat sebagai penyeimbang politik lembaga-lembaga internasional yang didominasi oleh Amerika Serikat dan Eropa.

    Gabung BRICS bisa jadi bumerang buat Turki

    Para pakar Turki mengatakan, pendekatan Erdogan untuk bergabung dengan BRICS bisa jadi untuk mendapatkan pengaruh dalam upaya aksesi Turki ke UE.

    Asli Aydintasbas, peneliti di Brookings Institute yang mengkhususkan diri pada Turki mengatakan, proses aksesi Turki ke UE “telah lama mengalami koma.” Karena itu, politisi Turki mencoba untuk menghidupkannya kembali, atau merasa tidak ada salahnya bergabung dengan BRICS.

    “Eropa secara efektif telah membekukan proses aksesi Turki dan berencana menendang Turki sepenuhnya keluar dari agenda perluasan, sementara negara Balkan telah bergerak maju,” kata Aydintasbas kepada DW.

    Menurutnya, ini adalah cara Turki membuat Barat cemburu dan upaya meraih perhatian mereka.

    EU butuh Turki, tapi tidak percaya

    Serangkaian kebijakan luar negeri dan keamanan Turki tidak disambut baik oleh negara Barat.

    Turki menolak untuk mendukung sanksi terhadap Rusia, dan malah menjadi pembeli utama minyak mentah Rusia. Turki juga mendukung Hamas, kelompok militan Palestina yang diklasifikasikan sebagai organisasi teroris oleh UE, Amerika Serikat, Jerman, dan beberapa negara lain.

    Amerika Serikat dan sekutu NATO lainnya marah kepada Ankara, atas pembelian sistem pertahanan rudal S400 dari Rusia pada tahun 2017 dan pada 2022 ketika Turki menahan keanggotaan Swedia dan Finlandia di NATO selama dua tahun.

    Namun, lokasi strategis Turki antara barat dan timur membuatnya penting bagi misi NATO dan AS di kawasan tersebut. Selain itu, Turki juga menandatangani perjanjian dengan UE pada tahun 2016 yang memungkinkan pemulangan migran ilegal yang mencapai UE.

    Sebuah survei German Marshall Fund tentang hubungan Turki dengan sekutu Barat menyebutkan, “Turki adalah negara mitra yang paling tidak dapat diandalkan, menurut responden di setiap negara tempat survei dilakukan. Pada saat yang sama, responden Turki juga menganggap sulit mengandalkan sekutu.”

    Alexandra von Nahmen turut berkontribusi dalam artikel ini.

    Diadaptasi dari artikel DW Inggris

    (nvc/nvc)

  • Erdogan Serukan Negara-negara Islam Bikin Aliansi Melawan Israel

    Erdogan Serukan Negara-negara Islam Bikin Aliansi Melawan Israel

    Istanbul –

    Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyerukan negara-negara Islam untuk membentuk aliansi guna melawan Israel. Erdogan mencetuskan aliansi negara-negara Islam itu harus melawan apa yang disebutnya sebagai “ancaman ekspansionisme yang semakin berkembang” dari Tel Aviv.

    Seruan dari Erdogan itu, seperti dilansir Reuters, Senin (9/9/2024), disampaikan setelah dia membahas apa yang disebut para pejabat Palestina dan Turki sebagai pembunuhan oleh pasukan Israel terhadap seorang wanita keturunan Turki-Amerika yang ikut unjuk rasa menentang perluasan permukiman Yahudi di Tepi Barat.

    “Satu-satunya langkah yang akan menghentikan arogansi Israel, banditisme Israel, dan terorisme negara Israel adalah aliansi negara-negara Islam,” cetus Erdogan saat berbicara dalam acara asosiasi sekolah-sekolah Islam di dekat Istanbul.

    Erdogan mengatakan bahwa langka-langkah baru-baru ini yang diambil Turki untuk meningkatkan hubungan dengan Mesir dan Suriah bertujuan untuk “membentuk garis solidaritas dalam melawan meningkatnya ancaman ekspansionisme”, yang menurutnya juga mengancam Lebanon dan Suriah.

    Pekan ini, Erdogan menjamu Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi di Ankara. Kunjungan itu yang pertama dalam 12 tahun terakhir bagi seorang Presiden Mesir untuk mendatangi Turki. Keduanya membahas soal perang Gaza dan cara-cara untuk memperbaiki hubungan kedua negara yang sejak lama membeku.

    Hubungan antara Ankara dan Kairo mulai mencair pada tahun 2020 ketika Turki memulai upaya diplomatik untuk meredakan ketegangan dengan negara-negara yang bermusuhan di kawasan.

    Erdogan mengatakan pada Juli lalu bahwa Turki akan menyampaikan undangan kepada Presiden Suriah Bashar al-Assad “kapan saja” untuk kemungkinan melakukan pembicaraan guna memulihkan hubungan antara kedua negara bertetangga itu, yang memutuskan hubungan tahun 2011 lalu usai konflik Suriah pecah.

    Lihat Video ‘Erdogan Kecam Militer Israel yang Tembak Mati Aktivis Turki-AS di Tepi Barat’:

    Israel belum memberikan komentar atas pernyataan Erdogan tersebut.

    Militer Israel mengatakan setelah insiden pada Jumat (6/9) lalu bahwa pihaknya sedang menyelidiki laporan soal wanita warga negara asing “tewas akibat tembakan di Tepi Barat”. Disebutkan bahwa detail insiden itu dan situasi yang melingkupinya masih dalam peninjauan.

    Kantor Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu juga belum berkomentar atas insiden penembakan itu.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Bagaimana Perang Gaza Dekatkan Turki dan Mesir?

    Bagaimana Perang Gaza Dekatkan Turki dan Mesir?

    Jakarta –

    Sebagian orang meminta damai dengan al-Sisi, “tapi saya tolak. Saya tidak duduk bersama dengan seorang anti-demokrat,” kata Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada 2019 silam soal Presiden Mesir Abdel Fatah Al-Sisi.

    Erdogan pernah memanggil panglima militer Mesir itu seorang “pembunuh,” setelah menggalang kudeta terhadap bekas Presiden Mohammed Morsi yang terpilih secara demokratis. Morsi merupakan pimpinan organisasi Islam Ikhwanul Muslimin yang dekat secara ideologi dengan Partai Keadilan dan Pembangunan, AKP, pimpinan Erdogan.

    Permusuhan itu belakangan surut. Al-Sisi dan Erdogan sempat berjabat tangan saat Piala Dunia 2022 di Qatar. Perjumpaan tersebut disusul dengan “diplomasi gempa bumi,” di mana Al-Sisi menelepon Erdogan dan menawarkan bantuan setelah gempa bumi dahsyat pada tahun 2023.

    Pada September 2023, kedua presiden bertemu pada KTT G20 di India. Pada Februari 2024, Al-Sisi menerima Erdogan di Kairo dan keduanya tersenyum di depan kamera. Saat itu, Erdogan sudah tidak lagi menyebut Al-Sisi sebagai “pembunuh,” melainkan “Saudaraku yang terhormat.”

    Dan pada 4 September mendatang, Al-Sisi untuk pertama kalinya akan disambut di Ankara.

    “Disatukan” oleh Israel

    Kesamaan sikap kedua negara terhadap konflik Israel-Palestina disebut telah mendorong pemulihan hubungan diplomasi. “Perang di Timur Tengah dan cara Israel mengobarkannya memainkan peran pemersatu,” kata Selin Nasi, ilmuwan politik di London School of Economics, LSE.

    Dia membandingkan hubungan kedua negara sebagai sebuah “perkawinan demi kenyamanan.” “Kalaupun kedua negara tidak sepakat, namun kepentingan mereka selaras. Baik Ankara maupun Kairo menginginkan gencatan senjata, penarikan pasukan Israel dari Jalur Gaza, dan pembentukan negara Palestina,” kata Nasi.

    Mithat Rende, mantan duta besar Turki untuk Qatar, menekankan bahwa pemulihan hubungan ini sebagian merupakan kepentingan Israel. “Israel sebenarnya selalu ingin kedua negara kembali dekat, karena ingin menyatukan negara-negara Muslim agar membentuk fron bersama melawan Iran,” kata Rende.

    Turki juga ingin memainkan peran konstruktif di Gaza, yang hanya mungkin terjadi jika Mesir terlibat. “Yang penting hubungan dengan Mesir membaik. Untuk bisa mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza, Turki membutuhkan bantuan Mesir karena 90 persen bantuan ini disalurkan melalui perbatasan Rafah,” kata Nasi.

    Keuntungan ekonomi

    Selain alasan geopolitik, kepentingan ekonomi ikut melatarbelakangi pemulihan relasi. “Perekonomian kedua negara saling melengkapi. Mesir kaya akan energi, sedangkan Turki memiliki infrastruktur industri yang baik. Investor Turki mempunyai minat yang besar terhadap Mesir,” kata Rende.

    “Mesir semakin menjadi pemain penting dalam hal energi,” tegas Nasi, menyinggung cadangan minyak dan gas yang ingin dimanfaatkan Turki. Mesir memainkan peran sentral dalam “Forum Gas Mediterania Timur” yang berkantor pusat di Kairo. Selain Mesir, negara-negara Mediterania yang terlibat adalah Yunani, Siprus, Prancis, Israel, Italia, Yordania dan Wilayah Palestina, bukan Turki.

    “Kabar Baik”

    Para pengamat umumnya melihat pemulihan relasi antara kedua negara sebagai sebuah perkembangan baik, tidak hanya bagi kawasan, namun juga bagi seluruh dunia.

    “Perkembangan ini sangat baik bagi semua orang. Stabilitas di Mediterania Timur penting bagi semua orang yang terlibat,” kata Rende. “Kita berbicara tentang dua tentara terkuat dan dua masyarakat paling terpelajar di dunia Islam. Selain itu, negara-negara ini mengendalikan sebagian besar perdagangan global, kata diplomat tersebut, sambil menunjuk ke Bosphorus, Dardanella, dan Terusan Suez.

    “Kita berada di masa, di mana rantai pasokan global sedang berantakan. Di masa depan, persaingan antara AS dan Cina bisa berkembang menjadi konflik. Bagaimanapun, Turki dan Mesir akan berfungsi sebagai lokasi produksi.”

    rzn/hp

    (ita/ita)

  • Serangan Drone Tewaskan 2 Jurnalis di Irak, Diduga Serangan Tentara Turki

    Serangan Drone Tewaskan 2 Jurnalis di Irak, Diduga Serangan Tentara Turki

    Jakarta –

    Serangan pesawat nirawak menewaskan dua jurnalis wanita di wilayah otonomi Kurdi di Irak. Para pejabat setempat menyalahkan Turki yang militernya beroperasi.

    Dilansir AFP, Sabtu (24/8/2024), layanan kontra terorisme di ibu kota daerah Arbil mengatakan korban tewas adalah pejuang Partai Pekerja Kurdistan (PKK). Tetapi pejabat di kota Sulaimaniyah mengatakan mereka adalah jurnalis.

    Seorang pejabat keamanan Irak mengatakan kepada AFP dengan syarat anonim bahwa pesawat nirawak yang kemungkinan milik tentara Turki menyerang sebuah kendaraan yang membawa jurnalis di Sayyid Sadik, sebelah timur Sulaimaniyah.

    Ketika dihubungi oleh AFP, kementerian pertahanan di Ankara mengatakan bahwa bukan tentara Turki yang melakukan serangan tersebut. Kemudian, layanan kontraterorisme di Arbil melaporkan serangan oleh pesawat nirawak tentara Turki terhadap sebuah kendaraan pejuang Partai Pekerja Kurdistan di distrik Sayyid Sadik.

    Seorang pejabat PKK, sopirnya, dan seorang pejuang tewas dalam pengeboman tersebut, tambahnya. Namun, ketua serikat jurnalis Sulaimaniyah, Karouan Anwar, mengatakan kepada wartawan bahwa kedua wanita yang terbunuh itu diketahui bekerja di dunia jurnalisme dan media.

    Sementara, Direktur rumah produksi media Kurdi CHATR, Kamal Hama Ridha, mengatakan bahwa ia mempekerjakan kedua jurnalis itu, dengan mengatakan bahwa salah satu dari mereka adalah penduduk provinsi Sulaimaniyah, sementara yang lainnya adalah warga Kurdi dari Turki.

    Wakil perdana menteri wilayah Kurdi, Qubad Talabani, menggambarkan serangan itu sebagai kejahatan yang tidak dapat dibenarkan dan pelanggaran mencolok terhadap kedaulatan Irak.

    (azh/azh)

  • Rusia di Bawah Putin Bukan Tak Tergoyangkan

    Rusia di Bawah Putin Bukan Tak Tergoyangkan

    Jakarta –

    “Sungguh seperti dalam mimpi” – begitulah politisi oposisi Rusia Andrei Pivovarov merangkum perasaannya selama beberapa jam dan hari terakhir.

    Pada bulan Juli 2022 dia dijatuhi hukuman empat tahun di penjara di negara asalnya. Dari sudut pandang pengadilan, dia dituduh memimpin sebuah “organisasi yang tidak diinginkan”.

    Yang dimaksud adalah kelompok “Rusia Terbuka” yang kritis terhadap Kremlin. Pivovarov baru-baru itu datang ke kantor Deutsche Welle di Bonn, di sebelahnya ada dua tokoh oposisi Rusia lainnya Ilya Yashin dan Vladimir Kara-Mursa.

    “Beberapa hari yang lalu kami sendirian, semua orang di sel kecil kami, sekarang kami melihat begitu banyak orang.” Sekitar 100 jurnalis dan pengamat datang ke konferensi pers, kamera menyala, kamera berputar.

    “Tidak semua orang Rusia berpikir seperti Putin”

    Ada hari-hari berat ke depan bagi ketiga orang tersebut dan orang-orang lainnya yang dibebaskan. Pada hari Kamis (01/08), penerbangan pertama ke Ankara, di mana terjadi pertukaran tahanan dari Rusia di satu pihak dan tahanan Rusia di Barat di pihak lainnya.

    Pada Kamis malam penerbangan selanjutnya membawa mereka ke Jerman dan tiba di bandara Kln /Bonn. Kanselir Jerman Olaf Scholz sudah menunggu mereka di sana.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Dan dia secara praktis memohon kepada para jurnalis di Bonn untuk tidak menyerah pada tanah airnya hanya karena ada tiran yang berkuasa di sana, Presiden Rusia Vladimir Putin.

    “Ada banyak warga di Rusia yang tidak terlihat, yang berpikir berbeda dari Putin. Citra bahwa kita semua duduk di dalam benteng – harus dihilangkan.” Dan dia menyerukan masyarakat di Jerman untuk kembali memperhatikan masyarakat di Rusia.

    Pertukaran kata dengan agen rahasia

    Selain Pivovarov, Vladimir Kara-Mursa juga dibebaskan. Dia berkata: “Saya merasa seperti berada di sebuah film untuk hari kedua sekarang. Beberapa hari yang lalu kami berada dalam isolasi, sekarang kami tiba di konferensi pers di sini di tepi Sungai Rhein, Bonn.”

    Kara-Mursa adalah politikus dan jurnalis Rusia-Inggris yang telah menjadi korban setidaknya dua serangan racun dan dijatuhi hukuman 25 tahun penjara pada April 2023 karena mengutuk serangan Rusia terhadap Ukraina.

    Pemenang Hadiah Pulitzer ini mengatakan dia menderita gangguan sistem saraf sejak serangan tersebut. Yang paling dia ingat tentang perjalanan yang melelahkan itu adalah setiap kandidat pertukaran didampingi oleh seorang agen dinas rahasia Rusia.

    “Dan ketika saya lepas landas di Rusia, dia melihat ke arah saya dan berkata: Lihatlah dengan tenang. Anda tidak akan pernah melihat tanah air Anda lagi. Tapi saya mengatakan kepadanya: Saya yakin, saya akan kembali ke Rusia – ke Rusia yang merdeka.”

    Yashin: “Saya memahami dilema Jerman”

    Orang ketiga yang dibebaskan, Ilya Yashin, juga berterima kasih kepada pemerintah Jerman dan khususnya Kanselir Jerman Olaf Scholz atas “usaha kemanusiaan” yang ia katakan.

    Yashin, 41, adalah orang kepercayaan politisi oposisi Boris Nemtsov, yang dibunuh pada tahun 2015, dan teman Alexei Navalny, yang meninggal di penjara Rusia. Pada akhir 2022, ia divonis delapan setengah tahun penjara karena mengkritik perang agresi Rusia di Ukraina.

    Sekarang dia melaporkan percakapan singkat dengan Scholz pada hari Kamis lalu di Bandara Kln/Bonn. “Saya menoleh padanya dan mengatakan bahwa saya memahami betapa sulitnya melepaskan seorang pembunuh. Sebagai imbalan atas seorang pembunuh, orang-orang yang tidak bersalah dan tidak melakukan kejahatan telah dibebaskan.”

    Sebagai imbalan atas pembebasan total 16 orang dari Rusia dan Belarus, agen Rusia yang dijuluki sebagai pembunuh Tiergarten, Vadim Krassikov, dibebaskan dari tahanan.

    Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup di Jerman pada akhir tahun 2021 karena menurut pengadilan Berlin dia menembak mati seorang warga Georgia dari Chechnya di Berlin pada Agustus 2019. Di Moskow dia disambut secara pribadi oleh Putin. (ap/hp)

    (ita/ita)

  • Kedubes Turki Kibarkan Bendera Setengah Tiang untuk Haniyeh, Israel Geram!

    Kedubes Turki Kibarkan Bendera Setengah Tiang untuk Haniyeh, Israel Geram!

    Tel Aviv –

    Kedutaan Besar (Kedubes) Turki di Tel Aviv, Israel, mengibarkan bendera setengah tiang di kompleksnya untuk menghormati mendiang pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Hal ini langsung membuat geram Israel yang memanggil Wakil Duta Besar Turki untuk menegurnya.

    Seperti dilansir The Times of Israel, Jumat (2/8/2024), bendera nasional Turki yang ada di kompleks kedutaan besar mereka di Tel Aviv dikibarkan setengah tiang pada Jumat (2/8) waktu setempat, menjelang pemakaman Haniyeh di Doha, Qatar.

    Hal itu dilakukan setelah otoritas Turki mengumumkan hari Jumat (2/8) ini sebagai hari berkabung nasional atas terbunuhnya Haniyeh.

    Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam Israel yang disebutnya melakukan “pembunuhan licik”, meskipun Tel Aviv sejauh ini belum berkomentar apa pun terkait kematian Haniyeh.

    Atas langkah Kedubes Turki mengibarkan bendera setengah tiang sebagai bentuk berkabung untuk Haniyeh, Menteri Luar Negeri (Menlu) Israel, Israel Katz, memanggil Wakil Dubes Turki untuk Israel guna menyampaikan teguran kepada Ankara.

    “Israel tidak akan menerima ekspresi partisipasi dalam berkabung untuk seorang pembunuh seperti Ismail Haniyeh,” tegas Katz dalam pernyataannya.

    “Jika perwakilan kedutaan ingin berkabung, biarkan mereka pergi ke Turki dan berkabung bersama dengan pemimpin mereka, Erdogan, yang merangkul organisasi teroris Hamas dan mendukung aksi pembunuhan mereka,” sebutnya.

    Secara terpisah, seorang sumber politik Israel yang berbicara kepada media lokal Ynet memberikan komentar keras atas langkah Kedubes Turki di Tel Aviv mengibarkan bendera setengah tiang untuk menghormati Haniyeh.

    “Menjijikkan bahwa Kedutaan Besar Turki di Israel menganggap perlu untuk mengibarkan bendera setengah tiang untuk kematian seorang pria yang bertanggung jawab atas pembunuhan ratusan warga Israel,” sebut sumber politik Israel tersebut.

    Kelompok Hamas telah mengonfirmasi Haniyeh tewas dalam serangan Israel di Teheran pada Rabu (31/7) pagi, setelah menghadiri pelantikan Presiden baru Iran Masoud Pezeshkian sehari sebelumnya atau pada Selasa (30/7).

    Meskipun Israel belum memberikan komentar, juga belum mengaku bertanggung jawab, atas kematian Haniyeh, baik Hamas maupun Iran telah bersumpah akan membalas dendam atas kematian sang pemimpin Hamas tersebut.

    Hal itu semakin menambah kekhawatiran meluasnya perang yang berkecamuk di Jalur Gaza, antara Tel Aviv dan Hamas, menjadi perang besar-besaran di kawasan Timur Tengah.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Pertukaran Tahanan Rusia, Siapa yang Dibebaskan?

    Pertukaran Tahanan Rusia, Siapa yang Dibebaskan?

    Jakarta –

    Total sebanyak 26 tahanan, yang termasuk 24 orang dewasa dan dua anak di bawah umur, telah berhasil dibebaskan di Ankara, Turki. Dalam beberapa hari terakhir, beredar rumor tentang indikasi berlangsungnya pertukaran tahanan itu.

    Pertukaran itu termasuk tahanan asal Amerika Serikat (AS) Evan Gershkovich dan Paul Whelan, yang keduanya dipenjara atas tuduhan spionase. Selain itu, ada warga negara Jerman Rico Krieger, yang dijatuhi hukuman mati di Belarusia, sebelum akhirnya Presiden Belarusia Alexander Lukashenko mengampuninya awal pekan ini.

    Menyusul ditahannya Krieger di Belarusia, ayahnya meminta agar identitasnya tidak dipublikasikan sampai ia tiba dengan selamat di Jerman.

    Beberapa kritikus Kremlin dan politisi oposisi Rusia, termasuk Ilya Yashin dan Vladimir Kara-Murza, juga ikut dibebaskan. Yashin ditahan di penjara wilayah Smolensk. Ia dijatuhi hukuman 8,5 tahun penjara pada 2022 lalu, karena “menyebarkan informasi palsu” tentang tentara Rusia.

    Sebanyak delapan warga negara Rusia juga telah dikembalikan ke negaranya. Mereka termasuk tersangka agen intelijen Rusia, Vadim Krasikov, yang menjalani hukuman seumur hidup di Jerman atas pembunuhan seorang warga negara Rusia lainnya di taman Tiergarten, Berlin, pada 2019.

    Menurut laporan kantor berita, sebanyak tujuh pesawat diturunkan dalam operasi pertukaran ini. Dinas rahasia Turki mengatakan bahwa para tahanan dari penjara di Polandia, Slovenia, Norwegia, dan Belarusia juga ikut dalam pertukaran kali ini.

    Operasi tersebut berakhir pada Kamis (01/08) malam. Pernyataan resmi pemerintah Turki menyebut operasi kali ini sebagai “pertukaran tahanan terbesar antara Timur dan Barat sejak Perang Dunia ke-II.”

    Reaksi Washington dan Moskow

    Putin juga telah menandatangani sebanyak dua belas pengampunan, termasuk pengampunan untuk Gershkovich dan Whelan, dengan kesepakatan bahwa tahanan Rusia lainnya akan dipulangkan dari penjara-penjara di luar negeri sebagai gantinya.

    Mantan Presiden Dmitry Medvedev, yang merupakan wakil ketua Dewan Keamanan Rusia, mengatakan dia secara pribadi menginginkan “pengkhianat Rusia membusuk di ruang bawah tanah atau mati di penjara,” tetapi akan lebih bermanfaat bagi Rusia jika bisa mengembalikan warganya yang telah bekerja “demi tanah air.”

    Presiden AS Joe Biden menyatakan bahwa ia tidak perlu lagi berbicara dengan Putin karena pertukaran tahanan telah selesai. Dia berterima kasih kepada Kanselir Jerman Olaf Scholz atas konsesi yang diberikan Jerman, di mana tanpa usaha Scholz itu pertukaran ini tidak akan mungkin terjadi, katanya. Jerman telah setuju untuk menyerahkan Krasikov, yang dikenal sebagai “pembunuh Tiergarten”, kembali ke Rusia.

    Hilang kontak jelang pertukaran?

    Kontak dengan beberapa kritikus Kremlin yang ditahan di penjara Rusia, termasuk Kara-Murza dan Yashin, sempat terputus beberapa hari menjelang pertukaran. Baik pengacara maupun keluarga mereka tidak tahu di mana mereka berada.

    Nasib dari para tokoh oposisi lain yang dipenjara juga sempat tidak jelas. Mereka termasuk Lilia Chanysheva, mantan koordinator regional dari markas besar tim oposisi mendiang politisi Alexei Navalny di kota Ufa. Chanysheva telah dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara pada 2021, yang diperpanjang pada April lalu menjadi 9,5 tahun.

    Beberapa hari yang lalu, suami Chanysheva, Almaz Gatin, mencoba mengantarkan sebuah paket untuk istrinya ke penjara tempat dia ditahan. Tetapi, Gatin diberitahu bahwa istrinya telah dipindahkan ke penjara lain yang tidak ia ketahui.

    Kantor berita AFP melaporkan bahwa Chanysheva termasuk di antara mereka yang dibebaskan, bersama dengan Ksenia Fadeyeva, yang dijatuhi hukuman sembilan tahun penjara karena menjalankan markas kampanye Navalny di Tomsk.

    Pengacara musisi Aleksandra Skochilenko telah berupaya keras untuk menghubungi kliennya beberapa hari sebelum pembebasan. Kesehatan Skochilenko menjadi perhatian khusus, karena ia menderita penyakit kronis yang memburuk sejak dipenjara, mulai dari gangguan afektif bipolar, penyakit celiac, dan penyakit jantung. Seniman ini menjalani hukuman penjara selama tujuh tahun karena mengganti label harga di supermarket dengan pesan-pesan yang menentang perang Rusia di Ukraina.

    Oleg Orlov, mantan wakil ketua organisasi HAM dan pemenang Hadiah Nobel Perdamaian, Memorial, juga telah dibebaskan. Dia menjalani hukuman 2,5 tahun perjara karena “berulang kali mendiskreditkan” tentara Rusia.

    Kevin Lick, seorang pemuda berdarah Jerman-Rusia, juga berhasil dibebaskan. Lick ditangkap di bandara Sochi pada Februari 2023 dan dijatuhi hukuman empat tahun penjara atas tuduhan “pengkhianatan tingkat tinggi”. Penyelidikan menemukan bukti bahwa ia telah mengambil foto-foto instalasi militer Rusia.

    Sebelumnya, dalam sebuah wawancara dengan DW, pengacara Rusia yang diasingkan, Ivan Pavlov, memperkirakan bahwa pertukaran tahanan ini akan terjadi. Ketika ditanya tentang para tahanan yang “menghilang”, dia berspekulasi bahwa “mereka mungkin akan datang ke Moskow, di mana rezim dapat menjamin kerahasiaan mutlak tentang keberadaan mereka.”

    Paspor dan pengampunan dari presiden nantinya dapat disiapkan untuk para tahanan itu, meski Pavlov juga berpendapat bahwa pengampunan itu dapat diberikan tanpa permintaan sebelumnya, seperti dalam kasus pilot Ukraina Nadiya Savchenko.

    Kembali ke era Soviet

    Aktivis HAM yang berbasis di Berlin, Olga Romanova, sekaligus pendiri organisasi hak-hak sipil “Russia Behind Bars” atau “di balik jeruji besi Rusia”, juga mengatakan kepada DW beberapa hari yang lalu bahwa ia yakin semua tanda mengarah pada “pertukaran besar”, dan bahwa pihak berwenang Jerman juga ikut terlibat.

    Di akun Telegram miliknya, ilmuwan politik Rusia Stanislav Belkovsky menulis bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin baru-baru ini mengadakan pertemuan mendadak dengan Presiden Belarusia Alexander Lukashenko di pulau Valaam Rusia, Danau Ladoga. Belkovsky menduga pertemuan itu bisa jadi tentang pertukaran Krieger.

    Ilmuwan politik Rusia Dmitry Oreshkin juga meyakini bahwa pertukaran tahanan ini merupakan upaya pemerintah Rusia untuk menghidupkan kembali praktik lama Soviet dalam memaksa konsesi di luar negeri dan mencegah perbedaan pendapat di dalam negeri. Oreshkin menambahkan bahwa ia memperkirakan praktik ini akan terus berlanjut.

    “Putin adalah perwakilan dari sistem ini,” katanya. “Dia mengembalikan formula yang jelas dan familiar tentang bagaimana warga Soviet harus menjalani kehidupan mereka.”

    (kp/rs)

    (ita/ita)

  • Rencana Pemerintahan Erdogan Berantas Anjing Liar

    Rencana Pemerintahan Erdogan Berantas Anjing Liar

    Jakarta –

    Ada sekitar empat juta anjing liar di Turki. Mereka membuat banyak warga khawatir. Dari sudut pandang mereka, hewan liar adalah sebuah masalah. Pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdogan ingin mengurangi jumlah anjing liar dengan mengubah undang-undang perlindungan hewan: peraturan perlindungan sebelumnya dihapuskan sehingga anjing liar dapat disuntik mati. Para pecinta binatang di seluruh negeri memprotes RUU tersebut dan menyerukan agar RUU ini dicabut.

    Para anggota parlemen dengan sengit memperdebatkan RUU tersebut selama dua minggu. Hal ini menyebabkan perdebatan sengit di ruang konferensi parlemen di Ankara, dan di luar ruang konferensi. Warga dan aktivis hak-hak binatang mengikuti perdebatan tersebut melalui monitor di lorong dan menyebarkan pernyataan anggota komisi di Internet.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Hasilnya: monitor di gedung parlemen dibongkar. Selain itu, langkah-langkah keamanan di depan gedung parlemen ditingkatkan dan jumlah pasukan polisi di lokasi ditingkatkan.

    Pada Rabu malam (24/7), mayoritas komisi menyetujui seluruh 17 pasal undang-undang perlindungan hewan yang baru. Sekarang parlemen akan melakukan pemungutan suara – AKP pimpinan Erdogan dan sekutu ultranasionalisnya, MHP, punya suara mayoritas. Jadi, sepertinya tidak ada yang menghalangi rencana perubahan undang-undang tersebut.

    “Eutanasia” terhadap hewan?

    Namun protes dari aktivis hak-hak binatang dan oposisi tidak kunjung usai. Membunuh banyak hewan liar bukanlah solusi. Lewat sebuah surat, aktris Prancis Brigitte Bardot meminta Erdogan untuk mencabut RUU ini.

    Seorang perenang berkebangsaan Turki bahkan mengumumkan bahwa ia akan melakukan mogok makan sebagai protes hingga RUU tersebut dicabut. Amandemen juga dikritik karena reformasi tersebut tampaknya tidak mempertimbangkan kekhawatiran masyarakat sipil, dokter hewan, atau partai oposisi.

    Tujuan undang-undang baru ini adalah untuk memastikan bahwa hewan yang membutuhkan perawatan tidak lagi diperbolehkan berkeliaran bebas. Anjing yang menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan tidak dipelihara oleh siapa pun harus disuntik mati.

    Pemerintah awalnya menyebut hal ini sebagai “eutanasia.” Setelah negosiasi yang sengit, istilah tersebut dihapus dari rancangan dan ditulis ulang. Namun ini tidak akan mengubah penanganan praktis. “Dalam situasi di mana perilaku negatif hewan tidak dapat dikendalikan,” dokter hewan dapat memutuskan untuk membunuhnya, menurut RUU baru ini.

    Apa yang mau dicapai dengan membunuh anjing liar?

    Menurut dokter hewan dan aktivis hak-hak hewan, ini adalah “alasan” untuk melarang secara permanen semua hewan tunawisma berkeliaran di jalanan. Presiden Asosiasi Dokter Hewan Turki, Murat Arslan, mengatakan bahwa membunuh anjing jalanan bukanlah solusi. Dia lantas menganjurkan untuk membuat hewan steril melalui intervensi medis.

    Seperempat dari sekitar empat juta hewan jalanan telah disterilkan. “Tidak ada satu negara pun di dunia yang menggunakan pembunuhan untuk menyelesaikan permasalahannya,” kata Arslan. Jika negara memberi kesempatan, seorang dokter hewan bisa mensterilkan sepuluh hewan sehari.

    Güliz Gündüz dari organisasi perlindungan hewan Law for Life mengeluh bahwa pembunuhan tersebut sebenarnya bukanlah hal baru. “Hewan-hewan tersebut hidup normal di lingkungan mereka. Kemudian pemerintah kota mendorong mereka ke pinggiran kota. Mereka dibiarkan kelaparan di sana dan mengalami dehidrasi,” kata Gündüz.

    “Turki punya masalah dengan anjing liar”

    Nee Özkanolu, Wakil Presiden Pusat Hak-Hak Hewan dari Asosiasi Pengacara Ankara, memperingatkan bahwa rancangan undang-undang tersebut memiliki “potensi” untuk membunuh anjing tanpa alasan. Dan dia melihat masalah lain.

    “Apa yang kita miliki di sini jelas bukan undang-undang yang akan mengendalikan populasi hewan, namun undang-undang yang akan semakin memperdalam perpecahan sosial,” kata Özkanolu.

    Erdogan membela rancangan undang-undang tersebut dengan mengatakan: “Turki punya masalah dengan anjing liar. Rakyat menuntut kami menyelesaikan masalah ini. Kami tidak bisa berpangku tangan.”

    Pihak oposisi lepas tangan

    Rencananya, kota dan kotamadya akan menerapkan undang-undang baru tersebut. Namun, partai oposisi terbesar, CHP, partai sosial demokrat, telah mengumumkan bahwa mereka tidak akan menerapkan peraturan baru di kota-kota yang mereka kelola.

    Peraturan ini saat ini berlaku untuk setengah dari seluruh kota di Turki, termasuk di kota metropolitan Istanbul dan di ibu kota Ankara. Namun pada akhirnya, pegawai kota di tingkat normallah yang dianggap akan menanggung risikonya. Hal ini karena rancangan undang-undang tersebut menetapkan hukuman penjara bagi pejabat yang tidak menerapkannya. (ae/hp)

    Lihat juga Video ‘Erdogan soal Serangan Israel ke Lebanon: Kita Berhadapan dengan Pembunuh’:

    (ita/ita)

  • Hubungan Rusia-China Ada dalam Kondisi Terbaik

    Hubungan Rusia-China Ada dalam Kondisi Terbaik

    Jakarta –

    Presiden Rusia Vladimir Putin memuji hubungan negaranya dengan Cina, mengatakan bahwa hubungan keduanya ada pada “periode terbaik dalam sejarah.”

    Putin dan Presiden Cina Xi Jinping sebelumnya bertemu di ibu kota Kazakhstan, Astana, pada hari Rabu (3/7), saat menghadiri pertemuan puncak Organisasi Kerjasama Shanghai (SCO). Klub keamanan dan pertahanan Eurasia ini dipandang oleh Moskow dan Beijing sebagai instrumen untuk melawan pengaruh Amerika Serikat (AS) dan sekutunya dalam urusan internasional.

    Selain Rusia dan Cina, India, Iran, Pakistan, dan empat negara Asia Tengah lain, juga menjadi anggota SCO.

    Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga diperkirakan hadir dalam pertemuan puncak SCO tersebut.

    Rusia dan Cina telah memperdalam hubungan politik, militer, dan ekonomi mereka sejak Rusia menginvasi Ukraina pada Februari 2022.

    Apa isi pernyataan Putin dan Xi?

    Dalam pidato pembukaan saat bertemu dengan Xi, Putin memuji SCO karena “memperkuat perannya sebagai salah satu pilar utama tatanan dunia multipolar yang adil”.

    “Hubungan Rusia-Cina, kemitraan komprehensif dan kerja sama strategis kami, sedang mengalami periode terbaik dalam sejarah,” kata Putin.

    Sementara itu, Xi menyebut Putin sebagai “teman lamanya” dan mengatakan bahwa hubungan Cina-Rusia berada pada “tingkat yang tinggi.”

    “Dalam menghadapi situasi internasional yang bergejolak dan lingkungan eksternal, kedua belah pihak harus terus menjunjung tinggi aspirasi asli dan persahabatan untuk generasi yang akan datang,” kata Xi.

    Putin juga bertemu Erdogan

    Putin juga bertemu dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di sela-sela pertemuan SCO di Astana.

    Pemimpin Turki itu mengatakan Ankara dapat membantu membangun dasar untuk mengakhiri perang Ukraina-Rusia. Ia menambahkan bahwa perdamaian yang adil bagi kedua belah pihak bukan kemustahilan.

    Menurut pernyataan kepresidenan Turki, Putin dan Erdogan juga membahas perang yang sedang berlangsung di Jalur Gaza, serta cara untuk mengakhiri konflik di Suriah.

    Selain bertemu dengan Xi dan Erdogan, Putin juga bertemu dengan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, dan Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev, dan Presiden Mongolia Ukhnaagiin Khurelsukh di sela-sela pertemuan puncak SCO itu.

    mel/gtp (AFP, Reuters)

    (ita/ita)