Xcloud.id

kab/kota: Angke

  • Pemerintah beri kompensasi bagi warga kolong Angke ber-KTP luar DKI

    Pemerintah beri kompensasi bagi warga kolong Angke ber-KTP luar DKI

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan kompensasi bagi 98 kepala keluarga (KK) yang selama ini tinggal di kolong Tol Angke, Jelambar Baru, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, yang ber-KTP luar Jakarta.

    “Bagi yang non-KTP DKI saat ini akan diberikan kompensasi dalam bentuk uang sewa, yang mau masih tinggal di Jakarta,” kata Asisten Pemerintahan (Aspem) Kota Jakarta Barat Firmanudin Ibrahim kepada wartawan di Jakarta pada Rabu.

    Masing-masing dari 98 KK tersebut mendapatkan kompensasi sebesar Rp1,5 juta untuk uang sewa selama dua bulan.

    Selain itu, kata Firman, 98 KK tersebut akan mendapatkan bantuan sembako dari Dinas Sosial DKI Jakarta melalui pihak kecamatan/kelurahan setempat.

    “Mereka juga diberikan dalam bentuk sembako oleh Dinas Sosial,” ungkap Firman.

    Firman menuturkan bahwa uang kompensasi yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak wajib digunakan sebagai uang sewa. Warga yang mendapatkan kompensasi juga bisa pulang ke daerah asal.

    “Kalaupun mereka nanti ternyata mau pulang kampung, maka mereka akan dikoordinasi oleh Dinas Sosial untuk pemberangkatan ke daerahnya masing-masing,” tutur Firman.

    Camat Grogol Petamburan Agus Sulaeman menyebutkan bahwa 98 KK yang ber-KTP luar DKI Jakarta itu adalah daftar yang sudah direkapitulasi oleh pihak Kelurahan Jelambar Baru.

    “Selama yang bersangkutan ber-KTP daerah (luar DKI) dan tercatat di dalam daftar yang sudah dilakukan oleh kelurahan. Mereka tetap akan diberikan uang sewa,” ungkap.

    Terdapat 257 KK dengan jumlah jiwa total 685 jiwa yang selama ini tinggal di kolong Tol Angke dan mereka terkena relokasi ke rumah susun (rusun).

    Dari 257 jiwa tersebut, ada 139 keluarga dengan KTP DKI Jakarta, 98 keluarga dengan KTP luar DKI Jakarta dan 20 tanpa KTP.

    Hingga kini, 139 KK yang ber-KTP masih dalam proses pemindahan ke sejumlah rumah susun (rusun) yang ada di wilayah Jakarta.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pemkot Jakbar akan jadikan ruang terbuka publik di kolong Tol Angke

    Pemkot Jakbar akan jadikan ruang terbuka publik di kolong Tol Angke

    Hari ini mau dirapatkan dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), dinas terkait, Menteri PU, ke depannya mau seperti apa

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Barat akan menjadikan ruang terbuka publik yang nyaman di kolong Jalan Tol Angke, Jelambar Baru, Grogol Petamburan agar bisa dipergunakan warga untuk beraktivitas.

    Kolong Tol Angke Jelambar Baru, kata Uus, bakal menyediakan ruang interaksi bagi masyarakat setempat.

    “Intinya ruang yang menyediakan tempat interaksi masyarakat. Ruang untuk publik lah, untuk kebutuhan masyarakat,” kata Uus.

    “Hari ini mau dirapatkan dengan Kementerian PKP, dinas terkait, Menteri PU, ke depannya mau seperti apa,” kata Uus.

    Diketahui, terdapat 257 kepala keluarga dengan jumlah jiwa total 685 jiwa di kolong Tol Angke yang terkena relokasi.

    “Minggu ini, kita targetkan 139 keluarga itu sudah selesai direlokasi. Awalnya kan 44 keluarga dulu. Jadi selain Rusun Rawa Buaya, ada rusun lain juga, di Tegal Alur ada Pantai Indah Kapuk (PIK) juga, kita upayakan Minggu ini,” ungkap Uus di Jakarta pada Senin (2/12).

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • BPBD : Ketinggian banjir rob sempat 40 centimeter pada Senin pagi

    BPBD : Ketinggian banjir rob sempat 40 centimeter pada Senin pagi

    Untuk berapa rumah yang terendam kami belum mengetahui hal itu

    Jakarta (ANTARA) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat ketinggian air yang merendam pemukiman penduduk di RW 22 Muara Angke Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara sempat mencapai 40 centimeter pada Senin pagi.

    “Tadi pukul 09.00 WIB ketinggian air mencapai 40 centimeter dan siang ini pukul 14.00 WIB air menyusut dengan ketinggian air 20 centimeter,” kata anggota TRC BPBD Jakarta, Naufal di Jakarta, Senin.

    Ia mengatakan air ini masih diakibatkan banjir rob yang merendam pemukiman penduduk di RW 22 yang terdiri dari RT 10, RT 5, dan RT 2.

    “Untuk berapa rumah yang terendam kami belum mengetahui hal itu. Ada jalanan yang terendam air banjir ini,” kata dia.

    Ia mengatakan petugas sudah melakukan koordinasi dengan kelurahan,RT dan RW jika butuh bantuan untuk evakuasi.

    “Sampai sekarang tidak ada yang dievakuasi. Kami stand by di sini untuk memberikan bantuan jika diperlukan warga,” kata dia.

    Sementara BPBD Jakarta mencatat hingga pukul 14.00 WIB ada satu RT yang terendam banjir rob di Kelurahan Pluit. Sementara satu RT di Kelurahan Marunda Cilincing air banjir sudah mulai surut.

    Kepala BPBd DKI Jakarta Isnawa Adji mengatakan BMKG telah mengeluarkan peringatan dini banjir rob sejak 28 November hingga 6 Desember 2024 akibat adanya fenomena pasang maksimum air laut bersamaan dengan fase bulan baru yang berpotensi meningkatkan ketinggian pasang air laut maksimum berupa banjir pesisir atau rob di wilayah pesisir utara Jakarta

    Menurut dia pasang air laut menyebabkan Pintu Air Pasar Ikan Siaga/Siaga 2 pada Minggu (01/12) pukul 05.00 WIB dan menyebabkan terjadinya beberapa genangan di wilayah DKI Jakarta.

    BPBD DKI Jakarta masih mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah dan mengkoordinasikan unsur Dinas SDA, Dinas Bina Marga, Dinas Gulkarmat untuk melakukan penyedotan genangan dan memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik bersama dengan para lurah dan camat setempat.

    “Genangan ditargetkan untuk surut dalam waktu cepat,” kata dia.

    Ia juga mengimbau kepada masyarakat agar tetap berhati-hati dan waspada terhadap potensi genangan.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Relokasi Warga Kolong Tol Angke: KTP DKI Dapat Rusun, Non-KTP Terancam Terlantar

    Relokasi Warga Kolong Tol Angke: KTP DKI Dapat Rusun, Non-KTP Terancam Terlantar

    Relokasi Warga Kolong Tol Angke: KTP DKI Dapat Rusun, Non-KTP Terancam Terlantar
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai merelokasi 14 keluarga yang tinggal di kolong Tol Angke, Jakarta Barat, ke Rumah Susun (Rusun) Rawa Buaya pada Sabtu (30/11/2024).
    Langkah ini bertujuan untuk memberikan hunian yang lebih layak bagi warga yang selama ini hidup di bawah fasilitas umum.
    Relokasi tahap pertama ini, 14 Kepala Keluarga (KK) diharuskan melengkapi persyaratan administratif untuk bisa menempati rusun tersebut.
    Kepala Satpol PP Jakarta Barat, Agus Irwanto, menyatakan proses relokasi berjalan lancar. Satu per satu barang sudah dipindahkan dengan bantuan timnya.
    “Tidak ada penertiban, hanya pemindahan ke rumah susun di Jakarta Barat. Warga menyambut baik langkah ini,” kata Agus.
    Warga ber-KTP Jakarta yang telah direlokasi akan diberikan hak istimewa oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta. Mereka diberikan kebebasan biaya rusun selama enam bulan.
    Tidak hanya itu, bahkan bantuan berupa sembako juga diberikan dari Pemprov Jakarta untuk mereka.
    “Selama enam bulan kami berikan free. Tidak ada biaya sama sekali. Kemudian ada bantuan sembako,” kata Penjabat (PJ) Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi, Selasa (26/11/2024).
    Setelah masa tersebut, mereka diwajibkan membayar biaya sewa sesuai tipe unit yang dihuni.
    Tentunya itu menjadi kekhawatiran mereka. Meski digratiskan tinggal selama enam bulan, mereka tetap khawatir dengan beban biaya setelahnya.
    Salah satunya Desi (26). Dia mengaku lega meski harus mengatur pengeluaran ke depannya.
    “Selama enam bulan gratis, tapi setelah itu bayar. Saya ambil tipe 30, biayanya Rp 300.000 per bulan belum termasuk air dan listrik,” ujarnya.
    Begitu pula dengan Acip (72), warga KTP Jakarta yang juga direlokasi, merasa berat memikirkan pengeluaran bulanan.
    “Kalau pakai air banyak, bayar lebih besar. Pakai listrik banyak, bayar lebih besar. Enam bulan gratis, tapi setelah itu berat juga,” keluh Acip.
    Relokasi warga kolong Tol Angke, Jakarta Barat, ke Rumah Susun (Rusun) Rawa Buaya menyisakan persoalan bagi warga yang tidak memiliki KTP DKI Jakarta.
    Pasalnya, mereka tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan unit di rusun yang disediakan pemerintah.
    Yoknio (71), salah satu warga yang memiliki KTP Tangerang, mengaku bingung akan tinggal di mana setelah harus meninggalkan kolong tol.
    “Saya KTP Tangerang, bingung mau tinggal di mana. Di Tangerang sudah enggak ada keluarga. Barang sudah di-packing, tapi bingung mau dikemanain,” ujar Yoknio saat berbincang dengan
    Kompas.com,
    Sabtu (30/11/2024).
    Bagi warga non-KTP DKI, relokasi ini justru menimbulkan ketidakpastian. Mereka harus mencari tempat tinggal sendiri dengan dana terbatas.
    Meski ada kompensasi berupa uang ganti rugi, Yoknio menganggap itu tidak cukup untuk menjamin kehidupan yang stabil di masa mendatang.
    “Saya sebenarnya mau saja tinggal di rusun, tapi syaratnya tidak bisa dipenuhi. Mau ke mana lagi, bingung,” imbuh Dia.
    Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Barat, Agus Irwanto, memastikan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan warga non-KTP DKI terlantar.
    Dia menyebutkan Pemprov DKI sedang mengupayakan solusi untuk mereka.
    “Untuk warga non-KTP DKI, kami akan bantu mencarikan tempat tinggal lain. Proses ini sedang kami koordinasikan dengan pihak terkait,” kata Agus.
    Meski demikian, Agus belum merinci jenis bantuan atau lokasi alternatif yang akan diberikan kepada warga non-KTP DKI.
    Warga berharap janji tersebut segera direalisasikan agar mereka tidak terkatung-katung tanpa tempat tinggal.
    Sementara itu, warga seperti Yoknio berharap bisa tetap menjalani kehidupan yang layak meski tanpa jatah hunian di rusun.
    “Kalau memang bisa dibantu tempat lain, saya ikut saja. Yang penting ada tempat tinggal,” tutupnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kisah Keluarga Tiga Generasi Pindah ke Rusun, Tinggalkan Kenangan Puluhan Tahun di Kolong Tol

    Kisah Keluarga Tiga Generasi Pindah ke Rusun, Tinggalkan Kenangan Puluhan Tahun di Kolong Tol

    Kisah Keluarga Tiga Generasi Pindah ke Rusun, Tinggalkan Kenangan Puluhan Tahun di Kolong Tol
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sudah 24 tahun, Wulan (24) hidup di bawah
    kolong Tol
    Angke atau kolong jalan Tol Cawang-Tomang-Pluit Kilometer 17, Jelambar Baru, Jakarta Barat.
    Meskipun sederhana, banyak kenangan yang terlukis di sana.
    Beton
    kolong tol
    menjadi saksi bisu dari kerasnya kehidupan keluarga Wulan.
    Bagaimana tidak?
    Di bawah kolong tol itu, Wulan lahir dari rahim ibundanya, Yulihartari (56), yang merupakan buah madu kasih dengan Kamsari (68).
    Sementara, Wulan kini sudah mempunyai anak yang bernama Nur Hasanah (3).
    Namun, suaminya sudah meninggal dunia.
    “Saya lahir di sana (kolong tol), 24 tahun tinggal di sana, lalu saya melahirkan anak juga di sana. Anak saya satu, usianya 3 tahun,” ujar Wulan saat ditemui Kompas.com di
    Rusunawa
    Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu (30/11/2024).
    Dalam periode 24 tahun terakhir ini, panas dan dingin menjadi sahabat keluarga Wulan.
    Layaknya Katara dalam Avatar: The Last Airbender, keluarga Wulan harus tidur di atas air ketika musim hujan tiba.
    “Sering banjir di situ. Kalau sudah banjir, ya sudah, kami tidurnya di atas air,” jawab Wulan dengan santai.
    Wulan mengandalkan juru parkir (jukir) liar di sebuah persimpangan sebagai mata pencaharian utama.
    Kakak angkatnya, Effendi (26), bekerja serabutan jika ada panggilan.
    “Kerja markir dapat Rp 20.000, Rp 30.000, cuma buat beli susu sama buat makan besok, sudah habis, sudah enggak ada lagi. Boro-boro bisa menabung,” keluh Wulan.
    Sudah beberapa tahun terakhir, Yulihartari terpaksa berhenti bekerja sebagai tukang cuci gosok pakaian.
    Dia diminta Kamsari untuk berhenti karena kerap jatuh sakit.
    Sedangkan, sudah tiga bulan terakhir Kamsari tidak lagi bekerja tarik bajaj.
    Sebab, kendaraan roda tiga itu dicuri oleh orang yang tak bertanggung jawab.
    “Sekarang (Kamsari) enggak kerja. Itu saja pas bajajnya hilang, bapak saya diminta ganti rugi Rp 10 juta,” ungkap Wulan dengan nada memelas.
    Beruntung, ada orang baik yang meminjamkan uang sehingga urusan bajaj tidak terlalu dipusingkan keluarga Wulan.
    Tinggal cicilan per bulan saja.
    Kini, keluarga Wulan menjadi salah satu keluarga yang direlokasi oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dari kolong tol ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa).
    Keluarga Wulan mendapatkan tempat di Rusunawa Rawa Buaya.
    Saat pertama kali mengetahui pengumuman akan direlokasi, keluarga Wulan cukup terkejut.
    Awalnya, mereka berpikir keras akan bermukim di mana.
    “Tadinya kan kami sudah enak di situ, tiba-tiba ada gusuran. Orangtua saya juga syok, keluarga saya juga syok gara-gara pindah ke sini. Di kolong sana juga sudah lumayan lama,” ucap Wulan.
    “Sebenarnya sih, orang-orang juga enggak mau ya kan pindah ke sini. Bingung saya juga sih. Bahagia ada, sedih juga ada. Kan lumayan lama kami tinggal di sana, banyak kenangan di sana,” kata Wulan lagi.
    Namun, keluarga Wulan tetap mengikuti arahan dari Pemprov DKI Jakarta.
    Mereka menyadari bahwa selama ini bermukim bukan di tempat yang layak.
    Oleh karena itu, keluarga Wulan menerima tawaran dari Pemprov DKI Jakarta untuk direlokasi ke rusunawa.
    “Kami turuti apa kata pemerintah saja. Kalau misalnya kami harus pindah, ya pindah,” ujar dia.
    Wulan mengaku sudah melihat huniannya. Rasa haru seketika mengalir dalam tubuhnya.
    Sebab, Wulan sudah tidak lagi menjadi pengendali air seperti Katara.
    “Sudah enggak tidur di atas air lagi. Sudah bersyukur dapat hunian kayak begini, sudah terima kasih, enggak kena panas, enggak kena hujan. Buat tempati orangtua juga enak,” kata Wulan.
    Dia mengaku akan beradaptasi dengan lingkungan barunya selama enam bulan ke depan.
    Jangka waktu itu merupakan pembebasan biaya sewa bagi warga yang direlokasi dari kolong tol.
    Setelah enam bulan habis, keluarga Wulan akan membayar Rp 550.000 per bulan karena mereka memilih tipe 36.
    “Untuk lanjut atau enggak setelah enam bulan, ya bagaimana nanti saja, beradaptasi dulu. Setelah itu, ya lihat nanti,” pungkas Wulan.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rumah-rumah Kosong di Kolong Tol Angke, Ditinggal Pemilik ke Kehidupan Baru…

    Rumah-rumah Kosong di Kolong Tol Angke, Ditinggal Pemilik ke Kehidupan Baru…

    Rumah-rumah Kosong di Kolong Tol Angke, Ditinggal Pemilik ke Kehidupan Baru…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Di bawah naungan kolong Tol Angke, deretan rumah semi permanen yang dulunya penuh orang kini tampak lengang. Sebagian besar telah ditinggalkan, menyisakan dinding tripleks yang sunyi dan pintu-pintu yang digembok rapat.
    Para pemilik yang bertahun-tahun menetap di sana, kini melangkah ke kehidupan baru di
    Rusun Rawa Buaya
    .
    Sambil mengemas barang-barang seperti kasur dan lemari plastik, warga seperti Desi (26) mengakui beratnya meninggalkan tempat yang telah menjadi rumah sejak kecil. 
    “Sebenarnya tidak mau pindah, tapi ya bagaimana lagi,” ujarnya, Sabtu (30/11/2024).
    Kata Desi, hanya warga dengan KTP Jakarta yang dapat direlokasi ke rusun.
    Selama enam bulan pertama, warga akan tinggal di rusun secara gratis, namun setelah itu diwajibkan membayar biaya sewa.
    “Saya ambil yang tipe 30, kemarin Rp 300.000 per bulan, belum termasuk air dan listrik. Kalau dihitung semua, ya lumayan mahal,” kata dia.
    Namun, tidak semua penghuni beruntung. Mereka yang ber-KTP luar Jakarta, seperti Yoknio (71), hanya bisa menatap rumah-rumah kosong itu dengan kebingungan.
    Dia tidak mendapatkan jatah unit rusun karena ber-KTP Tangerang.
    Yoknio, yang telah tinggal di kolong tol sejak tahun 2012, harus meninggalkan tempat tersebut tanpa memiliki tujuan jelas.
    “Saya KTP Tangerang, bingung mau tinggal di mana. Di Tangerang sudah tidak ada keluarga. Barang sudah di-packing, tapi bingung mau dikemanain,” ujar Yoknio.
    Menurut Yoknio, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana memberikan kompensasi berupa uang ganti rugi bagi warga non-KTP Jakarta.
    Yoknio sebenarnya bersedia tinggal di rusun jika diizinkan.
    Tetapi dia juga khawatir tidak mampu membayar biaya sewa setelah masa gratis enam bulan pertama berakhir.
    “Saya mau-mau saja yang penting masih bisa usaha. Kalau di rusun memang dikasih bantuan selama enam bulan gratis, ke depannya bayar. Tetapi, kita bakal panjang tinggal di sana, jadi takut bingung bayarnya nanti,” kata Yoknio.
    Sebanyak 139 kepala keluarga (KK) yang sebelumnya bertempat tinggal di kolong tol atau kolong jembatan berbagai wilayah di Jakarta direlokasi ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa).
     
    Hal tersebut diumumkan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta Kelik Indroyanto dalam acara penyerahan kunci kepada penghuni perpindahan kolong tol Jalan Inspeksi Kanal Barat (Jelambar Baru) ke Rusunawa Rawa Buaya.
    “Terdapat 139 KK yang ber-KTP DKI yang akan dipindahkan ke beberapa lokasi rusunawa yang dikelola Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta,” ujar Kelik di Rusunawa Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu (30/11/2024).
    Sebanyak 44 KK terdiri dari 22 unit tipe 30 dengan biaya retribusi Rp 360.000 per bulan dan 22 unit tipe 36 dengan retribusi Rp 550.00 per bulan.
    Kemudian sebanyak 95 KK direlokasi ke Rusunawa Daan Mogot Blok sebanyak 20 unit, Rusunawa Daan Mogot Tower sebanyak 4 unit, Rusunawa Tegal Alur sebanyak 26 unit, Rusunawa PIK I Pulogadung sebanyak 45 unit. Adapun 95 KK itu mendapatkan unit dengan tipe 36.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bareng Tito dan Ara, AHY Relokasi 139 Warga Kolong Tol Angke ke Rusun

    Bareng Tito dan Ara, AHY Relokasi 139 Warga Kolong Tol Angke ke Rusun

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (Menko AHY) bersama Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyerahkan kunci rumah susun secara simbolis kepada warga penghuni kolong tol Jalan Inspeksi Kanal Barat (Jelambar Baru) di Rumah Susun Rawa Buaya, Jakarta Barat, Sabtu (30/11/2024). Kegiatan ini merupakan tindakan konkret yang dilakukan pemerintah dalam koordinasi Kemenko Infra.

    Pada kesempatan itu, AHY menyampaikan apresiasi kepada para pihak yang telah bekerja keras dalam kegiatan ini, yakni Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan pihak lainnya. Menurutnya, kegiatan ini sangat baik dan positif yang bisa dijadikan langkah awal untuk memberikan kesejahteraan dan memberikan tempat layak huni kepada masyarakat Indonesia.

    “Bukan hanya di Jakarta tapi di berbagai kota dan daerah lainnya di Indonesia,” ungkapnya.

    Dia menambahkan kegiatan yang dilakukan hari ini sejalan dengan komitmen Kemenko Infrastruktur yang dipimpinnya di bawah Pemerintah Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan kesejahteraan dalam konteks infrastruktur yang bisa menyentuh kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah. Kehadiran pemerintah sangat penting dan vital untuk mengentaskan kemiskinan agar masyarakat bisa semakin baik kehidupannya.

    Foto: Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono saat menyerahkan kunci rumah susun secara simbolis kepada warga penghuni kolong tol Jalan Inspeksi Kanal Barat (Jelambar Baru) di Rumah Susun Rawa Buaya, Jakarta Barat, Sabtu (30/11/2024). (Dok. Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah)
    Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono saat menyerahkan kunci rumah susun secara simbolis kepada warga penghuni kolong tol Jalan Inspeksi Kanal Barat (Jelambar Baru) di Rumah Susun Rawa Buaya, Jakarta Barat, Sabtu (30/11/2024). (Dok. Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah)

    “Alhamdulillah, hari ini kita bisa menjadi bagian dari itikad mewujudkan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia, negara hadir,” imbuhnya.

    Pemindahan warga dari kolong jalan tol ke rusun ini, lanjut AHY tidak hanya sebatas memindahkan tempat tidurnya namun lebih kepada kehidupan dan kesejahteraan masyarakat yang nantinya lebih baik kedepannya. Termasuk soal penyediaan lapangan kerja dan pekerjaan yang lebih baik lagi.

    Warga yang berhasil dipindahkan dari kolong tol Jalan Inspeksi Kanal Barat, Jelambar Baru, Jakarta Barat ini, berjumlah 139 kepala keluarga (KK) yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah Khusus Jakarta. Di antaranya, 44 kepala keluarga yang direlokasi ke Rusun Rawa Buaya. Mereka secara sukarela mau pindah guna mendapatkan tempat tinggal yang lebih baik dan lebih layak huni demi kehidupan lebih baik lagi.

    Turut hadir Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, dan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Marrullah Matali.

    (wur)

  • Sabtu Pagi, 14 KK Warga Kolong Tol Angke Pindah ke Rusun Megapolitan 29 November 2024

    Sabtu Pagi, 14 KK Warga Kolong Tol Angke Pindah ke Rusun Megapolitan 29 November 2024

    Sabtu Pagi, 14 KK Warga Kolong Tol Angke Pindah ke Rusun
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Provinsi Jakarta akan memindahkan 14 keluarga yang tinggal di
    kolong Tol Angke
    , Jakarta Barat, Sabtu (30/11/2024) pagi.
    Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Barat Agus Irwanto menuturkan, warga
    Kolong Tol Angke
    akan dipindahkan ke rumah susun (rusun) terdekat.
    “Tidak ada penertiban, rencana 14 KK akan dimulai pindah besok pagi ke rumah susun di Jakarta Barat,” kata Agus saat dikonfirmasi
    Kompas.com,
    Jumat (29/11/2024).
    Saat ini, beberapa warga Kolong Tol Angke masih melakukan kelengkapan data untuk bisa menempati hunian baru di rusun.
    “Masih penenuhan kelengkapan untuk data warga. Ini tahap pertama, selanjutnya menyusul warga lainnya dan warga menyambut baik rencana pemerintah sehingga tahapannya berjalan baik,” jelas dia.
    Sebelumnya diberitakan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar (Ara) Sirait mengatakan, warga kolong jembatan dan kolong jalan tol mulai direlokasi, Sabtu (30/11/2024).
    “Hari Sabtu kita sudah mulai pindahkan dari bawah jembatan ke rumah susun (rusun),” ujar Ara usai menyerahkan kunci bagi penghuni Rusun Pasar Rumput, Jakarta Selatan, Kamis (28/11/2024).
    Dalam paparannya, Ara mengungkapkan ada 232 kepala keluarga (KK) yang tinggal di kolong jembatan dan kolong tol Jakarta.
    Mereka berasal dari kolong jembatan Tomang, kolong tol Jalan Inspeksi Kanal Barat, kolong tol Basuki Rahmat, termasuk
    kolong tol Angke
    .
    Warga yang tinggal di kolong tol dan jembatan Jakarta yang bersedia direlokasi rusun akan digratiskan biaya sewa selama enam bulan.
    Selain membebaskan biaya sewa, Pemprov juga berjanji memberikan bantuan sembako untuk warga yang bersedia pindah ke rusun.
    “Jadi mereka yang pindah ke rumah susun itu selama enam bulan kami (berikan)
    free,
    tidak ada biaya sama sekali. Kemudian, ada bantuan sembako,” ujar Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi saat ditemui di Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (28/11/2024).
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kriminal kemarin, tangkap penabrak bayi hingga pemecatan polisi

    Kriminal kemarin, tangkap penabrak bayi hingga pemecatan polisi

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa berkaitan dengan keamanan menghiasi Jakarta yang terjadi pada Rabu (27/11) kemarin, mulai dari Polisi tangkap sopir mobil ekspedisi yang tabrak bayi hingga tewas hingga tanggapan Lemkapi soal pemecatan AKP Dadang.

    Berikut berita selengkapnya yang masih menarik untuk dibaca kembali.

    1. Polisi tangkap sopir mobil ekspedisi yang tabrak bayi hingga tewas

    Jakarta (ANTARA) – Kepolisian menangkap sopir mobil jasa ekspedisi yang menabrak bayi enam bulan hingga tewas di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

    “Kita tangkap di Jakarta Utara,” kata Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Agung Wuryanto kepada wartawan, Jakarta, Rabu.

    Baca selengkapnya di sini

    2. Lemkapi sebut pemecatan AKP Dadang bentuk ketegasan Polri

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) menyebut pemecatan Kepala Bagian (Kabag) Operasi Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar sebagai anggota Polri merupakan bentuk ketegasan Polri atas anggotanya yang melanggar hukum.

    “Pemecatan atau pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH) merupakan ketegasan pimpinan Polri yang tidak pernah ragu memberikan sanksi tegas bagi setiap anggota Polri yang melanggar hukum, kata Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Hasibuan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Baca selengkapnya di sini

    3. Polres Jaktim terapkan satu TPS dijaga dua polisi di lapas-rutan

    Jakarta (ANTARA) – Kepolisian Resort Metro Jakarta Timur menerapkan pola pengamanan satu tempat pemungutan suara (TPS) dijaga dua polisi pada sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) khusus di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Pondok Bambu dan Lapas Cipinang, Jakarta Timur.

    “Melalui pola ini berharap masyarakat bisa lebih percaya diri bahwa setiap suara benar-benar dihargai dan dijamin keamanannya,” kata Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Nicolas Ary Lilipaly dalam keterangan resmi, saat meninjau pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Jakarta di sejumlah TPS khusus itu di Jakarta, Rabu.

    Baca selengkapnya di sini

    4. Polda Metro Jaya tinjau TPS di Jakut pastikan pemungutan suara aman

    Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya melakukan pengecekan dan peninjauan sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara, Rabu untuk memastikan pelaksanaannya berjalan dengan aman dan lancar.

    “Pengecekan ini bertujuan memastikan seluruh TPS di wilayah Pelabuhan Muara Angke siap menggelar pemungutan suara secara aman dan tertib sesuai protokol yang berlaku, ” kata Wakapolda Metro Jaya Brigadir Jenderal Polisi Djati Wiyoto Abadhy saat di TPS Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara.

    Baca selengkapnya di sini

    5. Gulkarmat kerahkan 52 personel untuk padamkan restoran di Mal GI

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Pusat mengerahkan 52 personel untuk memadamkan sebuah restoran di lantai 3A Mal Grand Indonesia (GI), Jakarta Pusat pada Rabu siang.

    Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta, Satriadi Gunawan menyebut pihaknya menerima informasi kebakaran sekitar pukul 12.58 WIB.

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2024

  • Sudindik fasilitasi 70 siswa di kolong Tol Angke yang terkena relokasi

    Sudindik fasilitasi 70 siswa di kolong Tol Angke yang terkena relokasi

    sebagai penanggungjawab sekolah sudah sepakat

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Pendidikan (Sudindik) Jakarta Barat memfasilitasi 70 anak yang menjadi murid Sekolah Pondok Domba di kolong Tol Angke, Jelambar Baru, Jakarta Barat yang terkena program relokasi per 1 Desember 2024 agar tetap bisa bersekolah.

    “Itu nanti akan dilakukan pembinaan oleh Sudin Pendidikan termasuk melakukan backup semua kebutuhan 70 siswa-siswi itu,” kata Agus.

    “Ibu Indah sebagai penanggungjawab sekolah sudah sepakat, mereka mau relokasi dan mau dilakukan pembinaan oleh Sudin Pendidikan,” kata Agus.

    Hanya saja hingga kini, Sudindik Jakarta Barat belum memberikan model penanganan atau pembinaan yang akan dilakukan terhadap 70 murid Sekolah Pondok Domba di kolong Tol Angke tersebut.

    Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Jakarta Barat sebelumnya telah melakukan verifikasi data kependudukan dari 550 lebih warga kolong Tol Angke, Jelambar Baru, Grogol Petamburan.

    Verifikasi tersebut dilakukan menyusul relokasi warga kolong Tol Angke menuju sejumlah rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di wilayah Jakarta.

    Gentina mengatakan verifikasi kependudukan khususnya dilakukan dengan mendata warga dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI, warga ber-KTP luar DKI serta warga yang belum memiliki Nomor Induk Keluarga (NIK).

    “Dilakukan verifikasi kaitannya dengan administrasi kependudukan, terdaftar sebagai warga DKI Jakarta apa luar DKI atau mungkin belum punya NIK,” kata Gentina menegaskan.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024