kab/kota: Angke

  • Penerbitan KTP bagi warga eks relokasi kolong tol tunggu rekomendasi

    Penerbitan KTP bagi warga eks relokasi kolong tol tunggu rekomendasi

    Sementara masih menunggu proses relokasi dan surat rekomendasi dari pihak rusun

    “Bila sudah dipindahkan ke rusun, baru Dukcapil memberikan KTP sesuai alamat terbaru di rusun tersebut,” kata Gentina melanjutkan.

    Diketahui terdapat 257 kepala keluarga dengan jumlah jiwa total 685 jiwa di Kolong Tol Angke yang terkena relokasi. Dari 257 jiwa tersebut, ada 139 keluarga memiliki KTP DKI Jakarta, 98 keluarga dengan KTP luar DKI Jakarta, dan 20 tanpa KTP.

    139 kepala keluarga yang ber-KTP DKI Jakarta serta 20 keluarga tanpa KTP tersebut masih dalam proses pemindahan ke sejumlah rumah susun (rusun) yang ada di wilayah Jakarta.

    Sementara 98 keluarga ber-KTP luar DKI Jakarta tidak dipindahkan ke rusun namun diberikan biaya kompensasi sebesar Rp1,5 juta per keluarga untuk biaya sewa tinggal selama dua bulan.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Banjir rob Muara Angke

    Banjir rob Muara Angke

    Seorang anak berada di depan rumahnya saat banjir rob di kawasan Muara Angke, Jakarta, Senin (18/11/2024). Menurut BPBD Jakarta, rob yang melanda sejumlah wilayah di Jakarta Utara tersebut disebabkan fenomena pasang maksimum air laut bersamaan dengan fase bulan baru yang berpotensi meningkatkan ketinggian pasang air laut maksimum berupa banjir pesisir di wilayah pesisir utara Jakarta. ANTARA FOTO/Alif Bintang/rwa.

  • Legislator minta DKI persiapkan lima langkah konkret antisipasi banjir

    Legislator minta DKI persiapkan lima langkah konkret antisipasi banjir

    Pedagang sayur menarik gerobaknya melintasi banjir rob di Muara Angke, Jakarta, Senin (2/12/2024). Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan banjir pesisir atau rob di Jakarta pada 28 November hingga 6 Desember 2024 yang disebabkan adanya fenomena pasang maksimum air laut bersamaan dengan fase bulan baru. ANTARA FOTO/Zaky Fahreziansyah

    Legislator minta DKI persiapkan lima langkah konkret antisipasi banjir
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 07 Desember 2024 – 10:49 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mempersiapkan lima langkah konkret sebagai kesiapsiagaan dalam mengantisipasi banjir di musim hujan ini.

    “Saya meminta Pemprov Jakarta untuk lebih proaktif dan cepat dalam menghadapi potensi bencana tersebut,” kata Kenneth di Jakarta, Sabtu.

    Hal ini disampaikannya menanggapi prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yakni musim hujan saat ini disertai fenomena La Nina membuat curah hujan meningkat hingga 20 persen dari normalnya.

    “Koordinasi yang lebih baik, peningkatan infrastruktur dan edukasi kepada masyarakat menjadi langkah-langkah penting dalam mengurangi dampak banjir yang dapat merugikan banyak pihak,” katanya.

    Fenomena itu bisa berdampak pada skenario terburuk curah hujan yang ekstrem hingga banjir bandang seperti yang pernah terjadi di Jakarta pada 2020.

    Dengan kesiapsiagaan yang baik diharapkan Jakarta dapat mengurangi risiko banjir dan memastikan keselamatan warganya.

    “Ada beberapa saran konkret kepada Pemprov Jakarta dalam rangka mengantisipasi potensi bencana banjir di musim hujan ini,” ujar Kenneth.

    Pertama, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta harus segera memastikan bahwa seluruh infrastruktur drainase berfungsi maksimal dengan melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan rutin.

    Pemprov juga diharapkan dapat melakukan pengerukan lumpur di sungai atau kali di Jakarta serta mempercepat normalisasi sungai dan saluran air agar mampu menampung volume air yang tinggi.

    Kedua, Pemprov Jakarta perlu memastikan sistem peringatan dini berjalan efektif dan cepat tersampaikan ke masyarakat. Simulasi evakuasi untuk masyarakat juga perlu diperkuat sehingga warga yang tinggal di kawasan rawan banjir bisa dengan cepat bergerak menuju tempat aman.

    Ketiga, Pemprov perlu memaksimalkan kapasitas pompa air dan memastikan operasionalnya berjalan lancar. Hal ini penting untuk menghindari genangan air di wilayah-wilayah yang rawan banjir.

    Keempat, Pemprov juga diminta untuk menggencarkan kampanye edukasi kepada masyarakat terkait cara-cara mitigasi banjir yang sederhana namun efektif, seperti menjaga kebersihan saluran air dan mengurangi pembuangan sampah sembarangan.

    Kelima, Pemprov Jakarta perlu untuk melibatkan sektor swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan masyarakat dalam berbagai program mitigasi banjir. Pendekatan kolaboratif ini akan memaksimalkan sumber daya yang tersedia untuk pembangunan infrastruktur yang lebih baik.

    Langkah-langkah mitigasi BPBD DKI Jakarta seharusnya bisa berjalan lebih efektif dalam menghadapi bencana, khususnya banjir dan angin kencang.

    Ke depannya, kata dia, penting untuk terus memperkuat koordinasi antar instansi, meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan memanfaatkan teknologi untuk pemantauan dan respons bencana yang lebih cepat.

    Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta bersama BMKG akan melakukan rekayasa cuaca hingga akhir tahun 2024 guna mengantisipasi potensi curah hujan yang diprediksi tinggi pada akhir tahun.

    Rekayasa cuaca akan dilakukan untuk pertengahan sampai akhir tahun. Hal ini sedang dijajaki dan akan dibicarakan dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

    “Tentu saja dengan BMKG juga terkait penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk rekayasa cuaca,” kata Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi di Jakarta Pusat, Jumat (6/12).

    Sumber : Antara

  • DKI optimalkan pemeliharaan rumah pompa agar maksimal tangani banjir

    DKI optimalkan pemeliharaan rumah pompa agar maksimal tangani banjir

    Arsip foto – Petugas membersihkan sampah di sekitar Rumah Pompa Green Garden, Kedaung Kali Angke, Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu (6/11/2024). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air (SDA) mengoptimalkan pemeliharaan dan pengoperasian sarana pengendali banjir salah satunya rumah pompa agar dapat bekerja maksimal menangani banjir. ANTARA/Lia Wanadriani Santosa

    DKI optimalkan pemeliharaan rumah pompa agar maksimal tangani banjir
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 07 Desember 2024 – 12:57 WIB

    Elshinta.com – Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta mengoptimalkan pemeliharaan dan pengoperasian sarana pengendali banjir termasuk rumah-rumah pompa agar dapat bekerja maksimal untuk menangani banjir.

    “Antisipasi banjir yang dilakukan dengan optimalisasi pengoperasian dan pemeliharaan/perawatan sarana dan prasarana pengendali banjir,” kata Sekretaris Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Hendri saat dihubungi di Jakarta, Sabtu.

    Optimalisasi dilakukan di rumah-rumah pompa, pintu air dan penyiapan alat berat sehingga dapat bekerja secara maksimal saat kondisi pra banjir atau saat penanganan banjir.

    DKI Jakarta saat ini memiliki sebanyak 202 rumah pompa dengan total 593 unit pompa di lima wilayah Jakarta. Pompa-pompa ini bekerja menyalurkan air yang tidak bisa mengalir secara gravitasi mengingat sebagian wilayah Jakarta berada di bawah permukaan laut.

    Adapun lokasi sebaran rumah pompa ini, yakni di Jakarta Timur sebanyak 26 lokasi rumah pompa dengan jumlah pompa 58 unit, Jakarta Barat dengan 47 rumah pompa dan 148 unit pompa.

    Di Jakarta Pusat terdapat 28 lokasi rumah pompa dengan 108 unit pompa, di Jakarta Selatan ada 48 lokasi rumah pompa dengan 116 unit pompa serta di Jakarta Utara dengan 53 lokasi rumah pompa dan 165 unit pompa.

    Hendri menuturkan upaya lain yang juga dilakukan, yakni melakukan pengerukan sedimen lumpur sungai, kali, waduk dan saluran di lima wilayah kota administrasi Jakarta.

    Kemudian, pemetaan lokasi banjir atau genangan untuk mempercepat penanganan di daerah banjir atau genangan.

    “Saat kondisi sebelum memasuki musim hujan, Dinas SDA juga terus melaksanakan pembangunan infrastruktur pengendali banjir juga dilakukan guna meminimalisir genangan saat musim hujan,” ujar Hendri.

    Untuk mengantisipasi banjir, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah mengadakan apel kesiapsiagaan bencana dan memastikan infrastruktur penanggulangan banjir dapat bekerja optimal.

    Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi curah hujan tinggi pada 6-9 Desember 2024 berdasarkan diprediksi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

    Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi meminta dinas-dinas di jajaran Pemprov DKI seperti SDA, Bina Marga, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan lainnya untuk menyiapkan langkah mitigasi penanganan banjir termasuk sumber daya manusia.

    Sumber : Antara

  • Kolong Tol Angke Sebaiknya Dijadikan Taman daripada Diisi Rumah Liar

    Kolong Tol Angke Sebaiknya Dijadikan Taman daripada Diisi Rumah Liar

    ERA.id – Pengamat Perkotaan dari Universitas Trisakti, Nirwono Yoga, mengusul agar kolong Tol Angke, Jelambar Baru, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, disulap jadi ruang terbuka hijau (RTH) agar tak lagi dijadikan hunian liar.

    “Setelah pengosongan, pemerintah daerah (pemda) harus bergerak cepat untuk merealisasikan RTH dan diawasi dengan ketat agar tidak beralih fungsi lagi (jadi hunian),” kata Nirwono saat dihubungi di Jakarta, Jumat (6/12/2024).

    Hal tersebut menjadi signifikan, kata Yoga, lantaran sebagian warga kampung kolong Angke adalah eks gusuran kolong Kalijodo pada 2016.

    Para penghuni itu tetap mencari hunian gratis meski sudah mendapat kompensasi. Mereka mencari area-area yang masih kosong sekalipun berstatus ilegal dan tidak layak untuk dihuni.

    Menurut Yoga, pemerintah harus memastikan bahwa semua warga yang ber-KTP DKI Jakarta, direlokasi ke rumah susun sewa sederhana (rusunawa). Sementara yang non DKI Jakarta, perlu dicarikan solusi yang jelas untuk penanganannya.

    “Karena kalau hanya disewakan ke tempat lain dengan batas waktu atau diberi kerohiman untuk pulang kampung, tidak akan menyelesaikan masalah,” ungkap Nirwono.

    “Karena mereka akan kembali ke kolong-kolong lain yang luput dari pengawasan pemda,” imbuhnya.

    Solusi tersebut misalnya dengan mengarahkan warga ke rusunawa yang bukan dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta.

    Diketahui, terdapat 257 kepala keluarga dengan jumlah jiwa total 685 jiwa di Kolong Tol Angke yang terkena relokasi.

    Dari 257 jiwa tersebut, ada 139 keluarga dengan KTP DKI Jakarta, 98 keluarga dengan KTP luar DKI Jakarta dan 20 tanpa KTP.

    Hingga kini, 139 kepala keluarga yang ber-KTP DKI Jakarta serta 20 keluarga tanpa KTP masih dalam proses pemindahan ke sejumlah rumah susun (rusun) yang ada di wilayah Jakarta.

    Adapun 98 keluarga ber-KTP luar DKI Jakarta tidak dipindahkan ke rusun namun diberikan biaya kompensasi sebesar Rp1,5 juta per keluarga untuk biaya sewa tinggal selama dua bulan.

    Sementara itu, Dinas Sosial DKI Jakarta akan memfasilitasi pemberangkatan jika ada dari 98 keluarga tersebut yang hendak pulang ke daerah asal tanpa memotong biaya kompensasi.

    Sebelumnya, Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto menyebut bahwa kolong Tol Angke, sebagai lokasi bekas relokasi, bakal dijadikan ruang terbuka publik oleh pemerintah setempat.

    “Dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) itu diminta untuk dibangun ruang terbuka publik, mungkin nanti dibuatkan taman,” kata Uus Kuswanto saat dihubungi di Jakarta pada Selasa (3/12).

    Pemanfaatan Kolong Tol Angke pascarelokasi telah dibahas bersama oleh Pemprov DKI Jakarta beserta dinas-dinas terkait, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) serta Kementerian PKP.

  • Cegah Warga Kembali ke Kolong Tol Angke Setelah Relokasi, Pemprov DKI Bakal Beri Pelatihan Kerja

    Cegah Warga Kembali ke Kolong Tol Angke Setelah Relokasi, Pemprov DKI Bakal Beri Pelatihan Kerja

    JAKARTA – Ratusan keluarga yang selama ini tinggal di kolong Tol Angke, Jelambar Baru, Grogol Petamburan mulai direlokasi ke sejumlah rumah susun sederhana sewa (rusunawa).

    Mereka difasilitasi menghuni rusun secara gratis selama enam bulan pertama. Selanjutnya, warga akan dikenakan tarif Rp550 ribu perbulan untuk biaya sewanya.

    Ada kekhawatiran warga akan kembali ke kolong tol setelah masa penggratisan rusun berakhir karena tak mampu membayar sewa hunian.

    Merespons hal tersebut, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Kelik Indriyanto menyebut Pemprov DKI akan memberi pelatihan kerja kepada warga yang telah direlokasi ke rusunawa.

    “Pemprov DKI Jakarta pada prinsipnya akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan berbagai bentuk kemudahan akses dan bantuan, bantuan yang sifatnya seperti pembekalan, pelatihan, pemberdayaan kepada masyarakat,” kata Kelik kepada wartawan, Jumat, 5 Desember.

    Selain itu, Pemprov DKI juga akan memberikan bantuan yang bersifat langsung seperti akses Transjakarta gratis, perolehan pangan murah bersubsidi setiap bulan bagi yang membutuhkan dan terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

    Dalam hal pemberdayaan kepada masyarakat di rusunawa, terdapat Instruksi Gubernur Nomor 131 Tahun 2016 Tentang Optimalisasi Pengelolaan Rusunawa, di mana terdapat penugasan kepada berbagai macam perangkat daerah untuk memberikan bantuan kemudahan kepada pengelola rumah susun dan juga para penghuninya.

    “Harapannya masyarakat mampu mengembangkan dirinya dan memiliki kemampuan dan ketrampilan wirausaha secara mandiri, untuk selanjutnya bisa memperoleh pekerjaan atau menciptakan lapangan pekerjaan minimal bagi dirinya sendiri,” jelas Kelik.

    Sebagai informasi, terdapat 257 KK dengan 685 jiwa yang sebelumnya tinggal di kolong Tol Angke. Dari 257 kepala keluarga, tercatat 139 jiwa ber-KTP DKI Jakarta dan telah direlokasi ke rusunawa.

    Sementara, 98 keluarga memiliki KTP luar Jakarta dan 20 tanpa KTP. Keluarga yang tak memiliki KTP DKI tidak direlokasi ke rusun namun diberikan biaya kompensasi sebesar Rp1,5 juta per KK selama dua bulan. Pemprov DKI juga memfasilitasi keluarga yang ingin pulang ke daerah asal.

  • Warga kolong tol dinilai perlu pendampingan saat tinggal di rusun

    Warga kolong tol dinilai perlu pendampingan saat tinggal di rusun

    itu perlu pendampingan, penguatanIa juga berpandangan bahwa warga kampung kolong tol Angke mau direlokasi, salah satunya karena penawaran gratis biaya sewa selama enam bulan.

    Jika setelah masa gratis selesai, Yayat khawatir mereka pada akhirnya akan kembali ke tempat tinggal asalnya.

    “Sesudah enam bulan masih bertahan mereka di situ? Karena keberlanjutan tergantung kemampuan membayar sewanya,” kata Yayat.

    Yayat khawatir, warga yang pada akhirnya tak dapat membayar biaya sewa usai digratiskan, akan kembali mencari celah-celah kolong tol demi bisa hidup gratis.

    “Jadi, kalau misalnya di Jakarta itu Rp 1,2 juta per bulan, bisakah mereka punya penghasilan untuk hidup layak di rumah susun?” ucap Yayat.

    Jika kemampuan ekonominya tidak ada, lanjutnya, maka upaya sekadar memindahkan memang bisa, tetapi masalahnya yang dipindahkan adalah kehidupan mereka.

    Sebelumnya, dari 257 kepala keluarga dengan jumlah jiwa total 685 jiwa di Kolong Tol Angke yang terkena relokasi itu, terdiri 139 keluarga dengan KTP DKI Jakarta, 98 keluarga dengan KTP luar DKI Jakarta dan 20 tanpa KTP.

    Adapun 98 keluarga ber-KTP luar DKI Jakarta tidak dipindahkan ke rusun, namun diberikan biaya kompensasi sebesar Rp1,5 juta per keluarga untuk biaya sewa tinggal selama dua bulan.

    Sementara itu, Dinas Sosial DKI Jakarta akan memfasilitasi pemberangkatan jika ada dari 98 keluarga tersebut yang hendak pulang ke daerah asal tanpa memotong biaya kompensasi.

    Sebelumnya, Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto menyebut bahwa kolong Tol Angke di Jelambar Baru, Grogol Petamburan, Jakarta Barat sebagai lokasi bekas relokasi bakal dijadikan ruang terbuka publik oleh pemerintah setempat.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pemprov DKI Relokasi 274 KK dari Kolong Tol dan Jembatan

    Pemprov DKI Relokasi 274 KK dari Kolong Tol dan Jembatan

    ERA.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memindahkan 274 kepala keluarga (KK) dari target 1.060 KK yang tinggal ilegal di kolong jembatan dan kolong tol ke sejumlah rumah susun (rusun).

    “Mereka kami pindahkan ke rusun yang tersebar di Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan Jakarta Pusat,” ujar Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kelik Indriyanto saat ditemui di Hotel DoubleTree, Jakarta Pusat, Jumat (6/12/2024), dikutip dari Antara.

    Kelik mengatakan pemindahan warga yang tinggal di kolong jalan layang Basura ke Rusunawa Rawa Bebek hanya terdapat satu KK. Sementara, lanjut Kelik, di Jakarta Selatan tidak ada yang direlokasi. Kemudian di Jakarta Timur terdapat satu KK yang sudah direlokasi.

    Lebih lanjut, Kelik mengatakan bahwa warga yang ber-KTP di luar Jakarta tidak mendapatkan rusun. Namun, mereka dibantu pengurusan kepulangannya oleh Dinas Sosial.

    Diberitakan sebelumnya, 139 kepala keluarga (KK) yang sebelumnya bertempat tinggal di kolong Tol Angke, Jakarta Barat, sudah dipindahkan ke rusun.

    Sebanyak 44 KK dipindahkan ke 22 unit tipe 30 dengan biaya retribusi Rp360.000 per bulan dan 22 unit tipe 36 dengan retribusi Rp550.00 per bulan.

    Kemudian sebanyak 95 KK direlokasi ke Rusunawa Daan Mogot Blok sebanyak 20 unit; Rusunawa Daan Mogot Tower sebanyak 4 unit; Rusunawa Tegal Alur sebanyak 26 unit; Rusunawa PIK I Pulogadung sebanyak 45 unit.

    Adapun 95 KK itu mendapatkan unit dengan tipe 36. Di luar 139 KK itu, ada sebanyak 6 KK yang sebelumnya bertempat tinggal di kolong tol jembatan Sungai Landak yang akan dipindahkan ke Rusunawa Nagrak.

    Terakhir, satu KK yang sebelumnya bermukim di kolong tol Fly Over Basura direlokasi ke Rusunawa Rawa Bebek.

    Pemprov DKI Jakarta juga akan membebaskan biaya retribusi selama enam bulan untuk warga kolong jembatan yang baru saja dipindahkan.

    Namun, untuk pembayaran listrik dan air, menjadi tanggung jawab warga untuk membayar sendiri sesuai dengan penggunaan dari masing-masing unit.

    Selama kurun waktu enam bulan itu, Pemprov Jakarta memberikan pelatihan keterampilan untuk bekal warga yang direlokasi mendapatkan pekerjaan.

  • 91 Tahun Unilever di RI, Ini Dampaknya untuk Masyarakat dan Lingkungan

    91 Tahun Unilever di RI, Ini Dampaknya untuk Masyarakat dan Lingkungan

    Jakarta – Tidak banyak perusahaan yang bertahan selama puluhan tahun di tengah gempuran persaingan dan perekonomian yang pasang surut. Namun, Unilever Indonesia sudah ada di Indonesia selama sembilan dekade.

    Selama itu, Unilever Indonesia telah menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian masyarakat Indonesia, yang setiap produknya ada di rumah masyarakat.

    Unilever Indonesia berdiri pada 5 Desember 1933 dengan nama Lever’s Zeepfabrieken N.V. di Angke, Jakarta Utara. Seiring berjalannya waktu, Unilever pernah mengalami beberapa perubahan nama menjadi PT Unilever Indonesia pada 22 Juli 1980 dan kemudian menjadi PT Unilever Indonesia Tbk pada 30 Juni 1997.

    Untuk mendukung pertumbuhan bisnis, Unilever Indonesia terus melakukan inovasi, salah satunya dengan mengakuisisi merek minuman berbasis buah ‘Buavita’ dan ‘Gogo’ dari Ultra pada 2007, yang rampung pada Januari 2008.

    Langkah ini menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk memperluas portofolio produknya dan memenuhi kebutuhan konsumen yang terus berkembang.

    Komitmen Unilever terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab, serta komitmen terhadap kesejahteraan masyarakat dan lingkungan terus digaungkan dan terbukti selama bertahun-tahun.

    Unilever Indonesia juga telah meningkatkan taraf hidup jutaan orang, mencakup jutaan konsumen, 4.589 karyawan, 500.000 peritel kecil, 35.000 petani kedelai hitam dan gula kelapa, serta banyak pemangku kepentingan dalam rantai pasok perusahaan.

    Komitmen terhadap keberlanjutan ini menjadi bagian penting dari keberhasilan Unilever Indonesia. Sebagai bagian dari upaya berkelanjutan, Unilever terlibat dalam pemberdayaan masyarakat dan lingkungan bersama para mitranya.

    Lebih lanjut, komitmen Unilever Indonesia terhadap Equity, Diversity & Inclusion (ED&I) juga menjadi perhatian utama. Dengan fokus pada keadilan gender, penyandang disabilitas, serta penghapusan diskriminasi dan stigma, perusahaan ini berhasil mencetak capaian signifikan. Salah satunya adalah keberhasilan mencapai proporsi 44,7% perempuan di level manajemen senior.

    Selain itu, melalui program YOU-STEP, Unilever bekerja sama dengan KONEKIN untuk melatih 21 mahasiswa penyandang disabilitas agar siap memasuki dunia kerja. Brand seperti Rexona, Dove, dan Sunsilk juga konsisten menghadirkan kampanye iklan yang lebih inklusif, mendukung nilai keberagaman. Komitmen ini telah mengantarkan perusahaan meraih berbagai penghargaan dan pengakuan.

    Kolaborasi ini mempercepat dan memperluas dampak positif program-program lingkungan dan masyarakat di Indonesia.

    Tidak hanya itu, Unilever Indonesia memiliki empat fokus keberlanjutan yaitu iklim, alam, plastik, dan mata pencaharian, komitmen ini mencerminkan upaya perusahaan untuk menciptakan dampak positif yang memberdayakan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan.

    Unilever Indonesia terus berupaya menyebarkan kebaikan, berbagi harapan, dan memberikan dampak positif melalui berbagai inisiatif keberlanjutannya, demi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan.

    Capaian 91 Tahun Unilever di Indonesia

    Unilever Indonesia telah mencatat berbagai pencapaian signifikan bagi masyarakat dan lingkungan, simak capaian selama ini:

    1. Program Sekolah Sehat

    Kolaborasi untuk mempromosikan hidup sehat di kalangan anak sekolah telah menjangkau 465.434 murid SD dan santri hingga tahun 2023.

    2. Program Kesehatan Keluarga ‘BU KARSA’

    Melalui edukasi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), makanan bergizi, dan pengelolaan sampah rumah tangga, program ini telah menyentuh 678.391 perempuan di 12 kota. Program ini berkolaborasi dengan PT Permodalan Nasional Madani (PNM).

    3. Program Santri Berseri

    Dimulai pada tahun 2019, program ini mendidik pengurus dan santri pesantren di 17 provinsi untuk menerapkan PHBS sesuai nilai-nilai Islam. Hingga akhir 2024, program ini menargetkan menjangkau 2 juta anak dengan dukungan Kementerian Agama dan Amal Usaha Muhammadiyah.

    4. Pengurangan Emisi Karbon

    Sejak 2015, Unilever Indonesia telah berhasil mengurangi 89,45% emisi karbon. Pada tahun 2023 saja, terdapat pengurangan sebesar 11,22% dibandingkan tahun sebelumnya.

    5. Regenerasi Alam dan Pasokan Berkelanjutan

    Komitmen untuk hanya memasok minyak kelapa sawit dari pemasok berstandar NDPE (No-Deforestation, No-Peat, No-Exploitation) menjadi prioritas. Teh pada produk SariWangi juga telah bersertifikasi Rainforest Alliance.

    6. Pengelolaan Limbah Plastik

    Melalui pengembangan 4.000 Bank Sampah di 50 kota/kabupaten, Unilever telah mengumpulkan dan memproses 56.159 ton sampah plastik pada tahun 2023. Selain itu, sistem isi ulang yang tersedia di 817 lokasi di Jakarta dan Surabaya menawarkan alternatif belanja ramah lingkungan.

    7. Program Petani Kedelai Hitam

    Sebanyak 35.000 petani kedelai hitam dan gula kelapa menjadi bagian dari rantai pasokan Bango, mendukung mata pencaharian lokal secara berkelanjutan.

    Unilever Indonesia terus membuktikan komitmennya dalam mendukung kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Lewat inovasi produk, program keberlanjutan, dan pemberdayaan komunitas lokal, perusahaan ini konsisten membangun fondasi untuk masa depan yang lebih baik.

    Dengan semangat kolaborasi dan tanggung jawab, Unilever Indonesia berambisi memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi generasi sekarang dan yang akan datang.

    (akd/ega)

  • Motif Perampokan Truk Bermuatan Ikan 5 Ton di Muara Baru Jakut Dilatarbelakangi Utang Rp70 Juta – Halaman all

    Motif Perampokan Truk Bermuatan Ikan 5 Ton di Muara Baru Jakut Dilatarbelakangi Utang Rp70 Juta – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Polisi membongkar motif kasus perampokan truk bermuatan ikan 5 ton di Muara Baru, Jakarta Utara.

     

    Peristiwa itu terjadi di Jalan Hiu Raya Pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara, Penjaringan, Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Minggu (1/12/2024).

     

    Kanit Reskrim Polsek Kawasan Muara Baru Ipda Rionardo mengatakan dua pelaku berhasil ditangkap.

    “Kedua pelaku pertama seorang pria berinisial SH dan wanita berinisial CA,” ucapnya kepada wartawan, Kamis (5/12/2024).

     

    Keduanya ditangkap pada Rabu (4/12/2024) di Rusun Budha Tsuci Muara Angke, Jakarta Utara. 

     

    Polisi lalu membawa keduanya ke Mapolsek Kawasan Muara Baru untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan.

     

    Rionardo menuturkan hubungan pelaku dengan korban dahulu merupakan rekan bisnis.

     

    Kemudian truk dijaminkan sebagai utang atas kemauan pelaku.

     

    “Utangnya Rp70 juta,” ucap Rionardo.

     

    Sebelumnya, sebuah truk bermuatan ikan salem raib dirampok.

     

    Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi membenarkan kejadian tersebut di mana korban AS telah membuat laporan ke Polsek Kawasan Muara Baru.

     

    Pelaku teridentifikasi seorang perempuan berinisial C usai korban memberikan keterangan.

     

    “Saya membenarkan telah terjadi dugaan perampasan yang terjadi pada Minggu, 1 Desember 2024 sekira pukul 10.00 WIB,” kata dia dalam keterangan tertulis, Rabu (4/11/2024).

     

    Menurut keterangan, korban AS menyuruh karyawannya untuk memuat ikan salem di PT. Gabungan Samudera Internasional Pelabuhan Muara Angke Jakarta Utara. 

     

    Kemudian sebuah mobil Toyota Yaris mencegat kendaraan yang dikemudikan BS anak buah AS.

     

    “Tiba-tiba datang dari arah belakang 1 unit mobil merk Toyota Yaris warna silver memepet mobil yang di kendarai oleh BS dan menyuruh berhenti,” tambahnya.

     

    Ade Ary mengatakan, empat orang yang berada di dalam mobil Toyota Yaris keluar. 

     

    Empat dari tiga terduga pelaku ialah laki laki dan satu orang perempuan diduga berinisial C.

     

    “C langsung mengambil kunci kontak mobil yang dikendarai oleh BS sambil berkata kepada BS ‘telepon bos mu kalau 2 hari gak bayar mobil dan muatan jadi milik terlapor (C)’,” ujar Ade Ary.

     

    Terduga pelaku bersama kawanan membawa mobil berikut muatan ikan sebanyak 5.000 KG atau 5 Ton.

     

    Kejadian tersebut dilaporkan BS kepada atasannya via WhatsApp.

     

    Korban membuat laporan polisi dengan kerugian materil kurang lebih Rp 573 juta, para pelaku saat ini masih buron.

     

    “Kasus dilidik oleh Sektro Kawasan Muara Baru,” pungkasnya.