Ahli Ingatkan Bahaya Penggunaan Air Tanah di Jakarta, Tanah Amblas dan Air Payau
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Penggunaan air tanah di Jakarta semakin marak, terutama di wilayah pesisir Muara Angke, Jakarta Utara.
Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran terkait
penurunan permukaan tanah
dan kerusakan lingkungan.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, sempat melarang pengambilan
air tanah
di
kawasan pesisir
untuk mencegah penurunan muka tanah yang membahayakan warga.
Mengingat salah satu penyebab penurunan tanah di Jakarta adalah penggunaan air tanah yang tidak terkendali, Pemprov DKI berencana menetapkan aturan pelarangan pengambilan air tanah, terutama di kawasan pesisir.
“Maka di daerah ini nanti termasuk daerah yang akan kami buat aturan untuk air tanahnya tidak diambil,” ujar Pramono saat meninjau Muara Angke, Kamis (12/10/2025).
Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Ika Agustin Ningrum, menyebut bahwa penurunan permukaan tanah di Jakarta kini mencapai 5–10 sentimeter per tahun.
Wilayah paling terdampak adalah Pluit, Ancol, Tanjung Priok, dan Cilincing.
“Rata-rata (penurunannya) 5–10 sentimeter per tahun,” kata Ika, Selasa (17/12/2025).
Pakar Ilmu Lingkungan, Mahawan Karuniasa, menjelaskan risiko penggunaan air tanah yang berlebihan.
“Dampak jangka panjangnya ada dua aspek penting: kuantitas dan kualitas,” kata Mahawan kepada Kompas.com, Sabtu (13/12/2025).
Menurut Mahawan, pengambilan air tanah yang berlebihan mengurangi kemampuan sistem aquifer untuk menyimpan air.
Proses ini disebut kompaksi, di mana ruang penyimpanan air semakin menyusut.
“Turunnya kemampuan daya simpan, atau daya simpan air, itu berkurang. Jadi, sistem aquifer sebagai salah satu sistem di mana air itu tersimpan, itu bisa berkurang ya, dengan proses yang disebut sebagai kompaksi. Jadi, airnya tambah sedikit,” jelas Mahawan.
Selain kuantitas,
kualitas air
juga terancam. Mahawan menuturkan, muka air tanah yang turun bisa menarik zat pencemar ke dalam sistem air tanah.
Semakin menurun permukaan air tanah, semakin banyak zat pencemar yang ikut masuk.
Ia mencontohkan limbah domestik dari septic tank bisa terbawa ke dalam air tanah, sehingga kualitas airnya menurun.
“Dari septic tank itu bisa ikut terbawa, ikut turun, tertarik ke dalam sistem air tanah. Sehingga berkurangnya muka air tanah itu juga dapat menurunkan kualitas apa namanya, air itu sendiri,” kata dia.
Dampak pemakaian air tanah berlebihan menjadi lebih serius di kawasan pesisir.
Mahawan menjelaskan, pengambilan air tanah yang masif dapat mempercepat terjadinya tanah amblas atau land subsidence.
“Misalkan pesisir dengan konsumsi air tanah yang berlebihan, maka di tempat-tempat yang struktur tanahnya belum memungkinkan, maka mendorong lebih banyak terjadi land subsidence, atau amblas tanah,” paparnya.
Selain itu, air laut berpotensi masuk ke dalam sistem aquifer. Kondisi ini menyebabkan air tanah menjadi payau dan tidak lagi layak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
“Khususnya daerah pesisir, maka air bisa menjadi payau,” ujarnya.
Untuk menekan ketergantungan terhadap air tanah, Mahawan menilai peralihan ke layanan air perpipaan menjadi langkah penting.
Masyarakat bisa beralih ke air yang dikelola pemerintah atau PAM.
Meski begitu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Pemprov DKI agar penggunaan PAM bisa merambah ke kawasan pesisir dan dinikmati oleh seluruh warga.
Pertama, Pemerintah bisa menyesuaikan tarif air agar lebih terjangkau.
Salah satu skema yang dapat diterapkan adalah subsidi silang.
Tarif air untuk rumah tangga di kawasan perumahan mewah dapat dinaikkan dan selisihnya dialihkan untuk membantu pembiayaan layanan air bagi warga dengan status ekonomi menengah ke bawah.
“Apakah mungkin bagi di rumah-rumah perumahan mewah, itu mungkin ya bisa ditingkatkan biayanya, namun bisa dialihkan untuk membiayai masyarakat di tempat-tempat, atau kantong-kantong kemiskinan ya, sehingga pendapatan dari PAM pun tidak turun karena memang itu digunakan untuk memberikan layanan dasar,” ujarnya.
Kedua, memastikan jangkauan PAM hingga ke seluruh rumah tangga agar masyarakat memiliki alternatif air bersih selain air tanah.
Ketiga, PAM perlu meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat.
Aliran air PAM harus lancar dan bersih agar warga mau berlangganan.
Selain layanan perpipaan, Mahawan menyebutkan sejumlah alternatif lain, seperti pemanfaatan air permukaan melalui waduk, daur ulang air untuk kebutuhan nonkonsumsi, serta pemanenan air hujan dengan pengawasan kualitas yang ketat.
Menurut dia, pemenuhan kebutuhan air harus memperhatikan tiga aspek utama, yakni kualitas, kuantitas, dan kontinuitas.
Tanpa pengelolaan yang berkelanjutan, penggunaan air tanah justru akan memperparah risiko lingkungan di Jakarta.
“Tapi kan panen air hujan sekarang ini, apalagi di kota besar, harus memastikan kualitasnya terjaga dengan baik. Yang pernah ramai kan mikroplastik sudah ada di air hujan. Ya, misalkan begitu, jadi tidak menjadi alternatif pada saat kualitasnya tidak bisa apa, memenuhi standar,” ungkap Mahawan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
kab/kota: Angke
-
/data/photo/2025/07/23/68807a6c50a6b.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Ahli Ingatkan Bahaya Penggunaan Air Tanah di Jakarta, Tanah Amblas dan Air Payau Megapolitan 13 Desember 2025
-
/data/photo/2025/12/07/693507960aa45.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Pramono Ungkap Penyebab Banjir Rob Jakarta Awal Desember Megapolitan 8 Desember 2025
Pramono Ungkap Penyebab Banjir Rob Jakarta Awal Desember
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com –
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengungkapkan penyebab banjir rob yang terjadi di pesisir utara Jakarta pada awal Desember 2025.
Dalam tinjauan pembangunan tanggul pengaman lantai di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (8/12/2025),
Pramono
menjelaskan bahwa tingginya air laut di Muara Angke menjadi faktor utama terjadinya banjir.
Pramono menegaskan bahwa fenomena pasang air laut kali ini merupakan kondisi khusus yang disebabkan oleh
supermoon
.
“Kemarin memang rob yang terjadi karena apa, bulan
supermoon
. Jadi
supermoon
itu bulan penuh, dan dari 15 hari yang lalu kami sudah mempersiapkan di Pemerintah Jakarta, termasuk di beberapa titik terutama di tempat ini,” kata Pramono.
Ia menambahkan beberapa lokasi lain juga dalam pemantauan.
“Kemudian di Muara Baru, di Muara Angke, di Martadinata, dan sebagainya,” kata Pramono.
Menurut dia, persoalan kewenangan antarinstansi turut menjadi kendala dalam penanganan
banjir rob
.
“Karena ada titik yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Pelindo, Kenenterian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Pemprov Jakarta,” kata Pramono.
Dalam kunjungannya ke pembangunan tanggul pengaman lantai di Muara Baru, Pramono menyebut rob masih berpotensi muncul dalam beberapa bulan ke depan.
Ia menegaskan bahwa periode paling tinggi telah terjadi pada akhir pekan lalu.
“Rob-nya untuk bulan depan atau bulan-bulan ke depan pasti masih ada, tetapi puncaknya memang kemarin ini,” kata Pramono usai peninjauan di Penjaringan, Senin (8/12/2025).
Ia meminta koordinasi penanganan diperkuat di berbagai titik pesisir.
“Untung di Jakarta kemarin kami sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari, penyiapan pompa dan sebagainya. Sehingga ketika air rob-nya naik, yang oleh Pak Ahok diperkirakan kalau jebol bisa sampai banjir di Monas, waktu itu saya jawab dengan, ya serius juga, bahwa mudah-mudahan enggak terjadi,” kata Pramono.
“Dan alhamdulillah tidak terjadi,” imbuhnya.
Pemprov DKI Jakarta, Dinas SDA, Kementerian PU, KKP, dan PT Pelindo dijadwalkan menggelar pertemuan pada Selasa (9/12/2025) untuk membahas koordinasi lanjutan.
Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Utara menyampaikan kerusakan tanggul di Muara Baru sebagai salah satu faktor masuknya air laut ke permukiman.
Heria Suwandi menjelaskan bahwa struktur tanggul telah melemah akibat usia.
“Ada celah pada sheet pile yang menyebabkan air laut masuk ke belakang tanggul,” kata Kepala Sudin SDA Jakarta Utara, Heria Suwandi.
Ia menjelaskan penanganan darurat sudah dilakukan.
“Selain itu, struktur beton yang mengalami korosi juga ditambal untuk mengurangi laju rembesan,” kata dia.
Menurut Heria, kemampuan tanggul menahan tekanan hanya bersifat sementara. Ia menambahkan bahwa perencanaan struktur permanen sedang disusun.
“Perencanaan teknisnya sedang disusun dan mudah-mudahan bisa direalisasikan pada tahun anggaran 2026 dan selesai pada 2027,” kata Heria.
Ia juga memaparkan faktor kombinasi penyebab kebocoran, termasuk korosi, tekanan air laut tinggi, kenaikan muka air laut, serta penurunan tanah.
“Sudin SDA juga menangani limpasan air laut di Pelabuhan Perikanan Nizam Zachman yang terjadi karena elevasi dermaga lebih rendah dari tinggi rob,” kata dia.
Ketua RT 15 Penjaringan menjelaskan bahwa kondisi tanggul telah lama dikeluhkan warga dan sering menimbulkan rembesan air ke rumah saat pasang tinggi.
Dewi berharap perbaikan segera dilakukan.
“Kami berharap tanggul yang bocor bisa segera diperbaiki dan penanganan akan dilakukan,” kata Ketua RT 15 Penjaringan, Dewi.
Rembesan air laut ini berdampak pada sedikitnya tujuh RT, yakni 04, 05, 06, 11, 12, 14, dan 15.
(Reporter: Dian Erika Nugraheny | Editor: Ambaranie Nadia Kemala Movanita)
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/12/06/6933b115d10f0.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Pengamat: Jika Tanggul Muara Baru Jebol, Banjir Bisa Merembet hingga Pusat Kota Megapolitan 8 Desember 2025
Pengamat: Jika Tanggul Muara Baru Jebol, Banjir Bisa Merembet hingga Pusat Kota
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com —
Kebocoran
tanggul laut
di
Muara Baru
, Penjaringan, Jakarta Utara, sejak Kamis (4/12/2025), memicu kekhawatiran luas warga. Kondisi itu bukan hanya mencerminkan melemahnya struktur pelindung pesisir, tetapi juga memperbesar risiko banjir saat Jakarta memasuki puncak musim hujan.
Banyak warga resah karena takut tanggul tiba-tiba jebol. Ketinggian air laut yang hampir menyamai tanggul setinggi tiga meter juga membuat masyarakat di sekitar Muara Baru hidup dalam kegelisahan setiap hari.
Pengamat Tata Kota M Azis Muslim mengatakan, pemerintah harus bergerak cepat melakukan mitigasi. Menurutnya, kebocoran yang muncul di banyak titik menunjukkan adanya persoalan serius.
Pasalnya, dalam kondisi tanpa jebol pun, Jakarta tengah menghadapi musim penghujan yang rawan banjir. Jika tanggul jebol secara mendadak, ancaman bagi aktivitas warga akan berlipat ganda. Menurut dia, kebocoran yang tidak tertangani dengan baik berpotensi membuat air laut tumpah hingga ke pusat kota.
“Tidak menutup kemungkinan, kondisi ini merembet sampai ke pusat kota jika tidak ditangani dengan baik,” jelas Azis kepada
Kompas.com.
Azis meminta pemerintah
melakukan
penanganan terukur untuk mencegah banjir besar, terlebih jika air laut yang tumpah bercampur dengan air hujan.
Kebocoran tanggul
laut di Muara Baru dinilai Azis sebagai bukti bahwa pemerintah belum maksimal dalam melakukan perawatan.
“Ini kan menunjukkan bahwa bagaimana pemerintah me-mantaince atau perawatan terhadap infrastruktur itu belum sempurna sepenuhnya efektif dalam melindungi masyarakat dari ancaman banjir,” ungkap Azis.
Menurut dia, kebocoran tanggul ini harus menjadi peringatan dini agar pemerintah memeriksa seluruh tanggul laut di Jakarta.
Evaluasi menyeluruh diperlukan untuk memastikan apakah struktur tanggul masih efektif mencegah limpasan air laut atau sudah membutuhkan perbaikan besar.
Jika monitoring rutin sulit dilakukan, kata Azis, masyarakat sekitar bisa dilibatkan untuk melapor ketika melihat tanda-tanda kerusakan. Pelibatan warga dinilai dapat mempercepat perbaikan sehingga kerusakan tidak berkembang semakin parah.
Tanggul Muara Baru sudah ditambal oleh Suku Dinas Sumber Daya Air (Sudin SDA) Jakarta Utara sejak Kamis (4/12/2025) hingga Jumat (5/12/2025). Ada empat titik yang ditangani menggunakan karung pasir dan semen.
Upaya tersebut bersifat sementara dan bertujuan menahan rembesan air laut. Namun, menurut Azis, metode itu tidak cukup untuk jangka panjang.
“Tentu ini menjadi solusi jangka pendek namun ini tidak akan efektif dalam jangka panjang,” tuturnya.
Azis menekankan perlunya audit struktural untuk mengetahui penyebab kebocoran, apakah karena konstruksi yang kurang kokoh atau faktor perawatan. Dengan mengetahui penyebabnya, perbaikan dapat dilakukan lebih tepat dan berkelanjutan.
Kemudian, pemerintah juga disarankan tidak hanya memperbaiki tanggul hanya karena projek saja, tapi juga berkelanjutan yang disertai dengan mekanisme perawatannya.
Peneliti Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional), Budi Heru Santosa, juga meminta perbaikan dilakukan secara maksimal.
“Kebocoran pada tanggul laut berpotensi mempunyai dampak yang serius. Kebocoran tersebut kerusakan struktural yang akan cepat berkembang menjadi semakin parah. Sangat penting untuk menangani masalahnya segera,” ungkap Budi.
Jika dibiarkan, kebocoran dapat menyebabkan piping atau erosi internal, yakni kondisi ketika rembesan air menggerus tanah dasar tanggul dan membentuk rongga yang memicu kegagalan struktur.
Risiko lain adalah degradasi struktur, ketika rembesan air laut menyebabkan korosi pada beton bertulang sehingga tanggul menjadi rapuh.
“Segera dilakukan
grouting
pada bagian tanggul yang bocor dan untuk sementara, bisa dipasang sheet pile sementara di titik bocor untuk menghambat kebocoran agar tidak parah,” ungkapnya.
Ia juga menyarankan inspeksi rutin terhadap tanggul laut. Apabila sulit dilakukan secara berkala, masyarakat dapat dilibatkan sebagai bagian dari sistem pelaporan dini.
“Membangun kesepakatan pemerintah dan warga sekitar untuk sistem monitor dan pelaporan,” ujar Budi.
Kebocoran tanggul di Muara Baru membuat warga di sekitar lokasi semakin resah. Sejumlah warga khawatir tanggul jebol mendadak dan mengakibatkan air laut masuk dalam jumlah besar.
Warga berharap pemerintah memperbaiki sekaligus membangun tanggul baru yang lebih kokoh.
“Diperbaiki lebih bagus dan ada pembangunan tanggul baru biar lebih kokoh karena udah ngeri juga,” ucap Nurhasan (40).
Iis (42) juga menyampaikan harapan serupa.
“Kami berharap ada pembangunan tanggul lebih kokoh lagi, tinggi, itu udah goyang banget kalau enggak ada tanggul udah kelelap kita,” tuturnya.
Jarak tanggul dengan permukiman warga hanya sekitar 800 meter. Empat RT di RW 17, Penjaringan, berada tepat di sepanjang tanggul, mayoritas berupa bangunan semi permanen berbahan kayu dan papan.
Tanpa tanggul, air laut bisa dengan mudah menyapu perumahan warga.
Anggota DPRD Jakarta Tri Waluyo mengatakan pemerintah tidak tinggal diam terkait kebocoran tersebut. Pemprov Jakarta terus berkoordinasi dengan Pelindo selaku pemilik tanggul untuk melakukan perbaikan.
Ke depan, pemerintah akan membangun tanggul National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) di sepanjang pesisir Jakarta.
“Ya, memang dari Pemprov sendiri ada pembangunan NCICD yang dibantu dengan kementerian. Akan dibangun NCICD sepanjang pesisir utara Jakarta termasuk Muara Baru, Muara Angke, Cilincing, Marunda,” ucap Tri.
Pembangunan dilakukan bertahap dari Pantai Indah Kapuk (PIK) hingga Marunda, menyesuaikan kebutuhan anggaran.
DPRD juga akan mendorong Pelindo memperbaiki tanggul yang jebol atau membangun tanggul baru untuk mencegah banjir rob berulang.
“Kalau untuk perbaikan tanggul kita berharap agar pihak Pelindo sendiri untuk memperbaiki tanggul yang memang jebol, atau membuat tanggul baru agar tidak terjadi rob berikutnya,” jelas Tri.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Pramono tinjau tanggul laut Muara Baru yang sempat alami kebocoran
Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo meninjau tanggul laut di kawasan pesisir Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara yang sempat viral karena mengalami kebocoran.
“Kami segera menangani, karena ini sekarang, rob-nya untuk bulan depan atau bulan-bulan ke depan pasti masih ada. Tetapi, puncaknya memang kemarin ini,” kata Pramono saat dijumpai di Penjaringan, Jakarta Utara, Senin.
Menurut dia, pembangunan tanggul tersebut memang cukup kompleks karena perlu adanya koordinasi dengan pihak Pelindo. Namun, dia bersyukur antisipasi kebocoran tanggul dapat dilakukan dengan baik.
Pramono pun tak masalah apabila ada beberapa pihak yang memviralkan hal tersebut karena itu justru menjadi masukan agar ke depannya dilakukan perbaikan.
“Untuk yang kawasan Pelindo, kami akan minta untuk di Muara Baru segera dikoordinasikan bekerja bersama-sama dengan sumber daya air (SDA),” ujar Pramono.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta Ika Agustin Ningrum mengatakan pihaknya kini sedang melakukan penguatan struktur untuk mengatasi kebocoran di tanggul National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) fase A tersebut.
“Kami sedang melakukan penguatan struktur dengan cara grouting, menggunakan metode shotcrete, digali tiga meter, kemudian dicor dan diisi dengan menggunakan beton cor ready mix K500 untuk tanggul pengaman pantai,” katanya.
Saat ini penguatan struktur sudah berjalan di hilir Nizam Zachman sepanjang 400 meter dan akan dilanjutkan sepanjang 1 kilometer.
Ika menjelaskan, sebelumnya pihak satuan tugas (satgas) telah melakukan penanganan darurat terlebih dulu di lokasi tersebut sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).
“Hari-hari selanjutnya pasti perkuatan struktur terus dilaksanakan,” kata Ika.
Sebelumnya, Pramono sempat menyebut Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan membantu menambal kebocoran tanggul laut di kawasan pesisir Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara.
Pramono menjelaskan bahwa sebenarnya kebocoran yang terjadi itu bukanlah tanggung jawab Pemerintah Jakarta.
Pramono mengatakan, kebocoran tanggul laut tersebut harusnya merupakan tanggung jawab dari pihak Pelindo.
Namun, seluruh tanggul di wilayah hilir Jakarta kini masuk dalam pengawasan DKI, termasuk di Muara Angke, Waduk Pluit, Sunda Kelapa, Muara Baru, R.E. Martadinata, dan Marunda Pulau.
Oleh karenanya, Pemerintah Jakarta akan membantu menangani kebocoran tanggul tersebut.
Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5436094/original/061710300_1765162312-IMG_4339.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Pramono Cek Tanggul Pengaman Pantai yang Bocor Saat Rob Landa Pesisir Jakarta
Ia menjelaskan, banjir rob yang sejak 4 Desember lalu menghantam pesisir Jakarta dipicu fenomena bulan purnama atau Supermoon yang telah diprediksi sejak dua pekan sebelumnya. Menurut Pramono, tanggul yang sempat bocor sudah langsung ditangani dan ditambal.
“Kemarin memang rob yang terjadi karena bulan Supermoon, jadi Supermoon itu bulan penuh dan dari 15 hari yang lalu kami sudah mempersiapkan di Pemerintah DKI Jakarta, termasuk di beberapa titik terutama di tempat ini, kemudian di Muara Baru, di Muara Angke, di Martadinata, dan sebagainya,” katanya.
Pramono menyebut pengelolaan kawasan pesisir Jakarta melibatkan banyak pihak, mulai dari Kementerian PUPR, Pelindo, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), hingga Pemprov DKI. Namun, ia menegaskan Pemprov DKI tetap menjadi penanggung jawab utama bagi warga Jakarta.
“Tetapi apapun saya sudah memerintahkan kepada SDA, penanggung jawab utama tentunya adalah Pemerintah DKI Jakarta karena apapun Pemerintah DKI Jakarta harus hadir untuk itu,” ucapnya.
Sebagai informasi, di sepanjang Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, dibagi menjadi dua bagian. Pertama, Muara Baru segmen kawasan pelabuhan Indonesia yang menjadi tanggung jawab Pelindo.
Kemudian, yang kedua ialah tanggul pengaman pantai Muara Baru, segmen pelabuhan perikanan Nizam Zachman.
-
/data/photo/2025/12/06/69340c90d8e99.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Pramono Pastikan Banjir Rob di Jakut Sudah Surut Pagi Tadi Megapolitan 6 Desember 2025
Pramono Pastikan Banjir Rob di Jakut Sudah Surut Pagi Tadi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan banjir rob di wilayah Jakarta Utara sudah mulai surut pada Sabtu (6/12/2025) pagi.
Pramono mengeklaim, puncak
banjir rob
telah terlewati pada pukul 09.30 WIB tadi dan sekarang sudah dalam kondisi pemulihan.
“Sudah, sudah enggak ada lagi (banjir rob). Sejak tadi pagi jam 09.30 WIB adalah puncak tertinggi banjir rob. Dan setelah itu turun dan sekarang sudah hampir normal semuanya,” ucap Pramono kepada wartawan di Indonesia Arena, Jakarta Pusat, Sabtu.
Ia menjelaskan, banjir rob merupakan fenomena alam yang tidak dapat dihindari.
Meski begitu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah melakukan sejumlah langkah antisipasi, termasuk di wilayah Muara Angke dan titik-titik rawan lainnya.
“Untung Jakarta sudah ada persiapan termasuk di Muara Angke, kemudian di beberapa tempat kami kan sudah naikkan (tanggul) sehingga ada rob tetapi tidak berkepanjangan,” jelas Pramono.
“Dan sekali lagi, sekarang ini (air) sudah turun,” lanjut dia.
Berdasarkan data terakhir dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta melaporkan 19 RT dan dua ruas jalan di wilayah Kepulauan Seribu dan Jakarta Utara tergenang banjir rob per Sabtu (6/12/2025) pukul 15.00 WIB.
Di Kepulauan Seribu, genangan terjadi di empat RT di Pulau Tidung dengan ketinggian sekitar 10 sentimeter. Tiga RT di Pulau Harapan terendam dengan ketinggian sekitar 10-20 sentimeter.
Tiga RT di Pulau Pari mengalami genangan setinggi 10-30 sentimeter, sedangkan tiga RT di Pulau Kelapa terdampak rob setinggi 20-25 sentimeter.
Sementara itu, di Jakarta Utara, tiga RT Kelurahan Pluit terendam setinggi 25-60 sentimeter. Tiga RT lainnya di Kelurahan Marunda mengalami genangan setinggi 20-35 sentimeter.
Banjir rob juga menggenangi dua ruas jalan yaitu Jalan R. E. Martadinata atau depan JIS di Papanggo, Tanjung Priok, serta Jalan Lodan Raya di Ancol, Pademangan, dengan ketinggian air 20-25 sentimeter.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
/data/photo/2025/12/09/69384a7e8ee71.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)

/data/photo/2025/12/05/6932c987197cb.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
