kab/kota: Ancol

Jokowi hingga Anies, Nama Besar yang Diharapkan Jadi Juru Selamat PPP
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com – 
Menjelang Muktamar
Partai Persatuan Pembangunan
(PPP) 2025 yang akan digelar pada Agustus atau September 2025 mendatang, bursa calon
ketua umum PPP
mulai menghangat.
Salah satu yang menjadi daya tarik dalam peta perebutan kursi ketua umum PPP adalah munculnya sejumlah nama eksternal yang dilirik oleh para elite PPP.
Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP Arwani Thomafi menyatakan, setidaknya ada sekitar 20 DPW yang ingin ketua umum baru dari eksternal partai.
Sebagian pihak menganggap Plt
Ketua Umum PPP
Muhamad Mardiono gagal memimpin PPP dan tidak layak untuk maju sebagai
calon ketua umum PPP
pada muktamar mendatang.
Nama-nama calon ketua umum awalnya diungkap oleh Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy atau Rommy.
Mereka adalah mantan Kepala Staf Angkatan Darat Dudung Abdurachman, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan eks Menteri Perdagangan Agus Suparmanto.
Menurut Rommy, PPP perlu dipimpin oleh sosok eksternal partai agar PPP dapat kembali mendapatkan kursi DPR pada 2029 mendatang.
“Saya berusaha sebisa mungkin agar partai ini kembali ke Senayan.
Effort
untuk ke situ maha berat. Mengingat belum ada satu sejarah pun sejak 1998, partai yang terlempar dari Senayan mampu kembali,” kata Rommy, Senin (26/5/2025).
“Karenanya dibutuhkan
extra ordinary power
dan
extra ordinary leader
untuk memimpin PPP. Karenanya saya berusaha membujuk banyak tokoh yang saya nilai mampu,” ujar dia.
Kemudian, muncul nama Presiden ke-7 RI
Joko Widodo
dalam bursa calon ketua umum PPP, yang diungkapkan oleh Ketua Mahkamah PPP, Ade Irfan Pulungan.
Menurut Irfan, wacana menjagokan Jokowi berkembang alami di kalangan internal partai, mengingat kedekatan PPP dengan Jokowi selama dua periode masa kepemimpinannya.
“Muncul beberapa nama yang sudah beredar, dan juga muncul karena teman-teman PPP itu 10 tahun Pemerintahan Pak Jokowi, banyak lakukan komunikasi, berdialog, diskusi, ya muncul lah nama beliau (Jokowi),” kata Irfan kepada wartawan, Rabu (28/5/2025).
Terbaru, mantan Gubernur DKI Jakarta
Anies Baswedan
juga disebut-sebut.
Wakil Ketua DPW PPP DKI Jakarta, Belly Bilalusalam mengungkapkan, Anies dan Amran Sulaiman sering menjadi perbincangan positif dari kader PPP.
“Nama Caketum PPP dari eksternal yang sering menjadi perbincangan positif oleh kader PPP Jakarta adalah Amran Sulaiman dan Anies Baswedan,” kata Belly Bilalusalam, Sabtu (31/5/2025).
Namun, kemunculan nama yang diharapkan menjadi “Juru Selamat” itu menolak satu per satu.
Penolakan pertama datang dari Dudung Abdurachman yang kini menjabat Penasihat Khusus Presiden Bidang Urusan Pertahanan Nasional.
Dudung menyatakan tak berminat menjadi ketua umum PPP.
“Waduh saya enggak tahu, itu yang bilang siapa? Oh Pak Rommy, saya tidak (berminat),” ujar mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu.purnawirawan jenderal bintang empat itu.
Penolakan juga datang dari Mensos Saifullah Yusuf karena mengaku tak sanggup dengan tanggung jawab yang besar.
 
“Pertanggungjawabannya banyak. Oleh karena itu, saya enggak sanggup,” ujar pria yang akrab disapa Gus Ipul itu, di Bandung, Jawa Barat, Kamis (29/5/2025).
Sama seperti Dudung dan Gus Ipul, Jokowi dan Anies juga tampak tak tertarik dengan kursi ketum PPP.
“Untuk saat ini Mas Anies sedang berfokus untuk kegiatan-kegiatan sosial,” kata Juru Bicara Anies, Sahrin Hamid.
Sementara itu, Jokowi juga tidak mau berkomentar banyak soal namanya yang masuk bursa ketua umum PPP.
“Ya, semua nama baik. Dan itu urusan internal PPP,” kata Jokowi di Solo, Rabu (28/5/2025).
Banyaknya nama calon ketua umum dari luar partai sebenarnya membuat internal PPP terusik.
Sebagian dari mereka menginginkan Mardiono kembali memimpin partai berlambang Kabah itu.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP DKI Jakarta, Saiful Rahmat Dasuki bahkan membantah adanya kabar 20 DPW yang menginginkan ketua umum (ketum) baru dari luar partai.
“Informasi tentang adanya 20 DPW yang telah mendukung
calon Ketua Umum PPP
dari luar partai adalah tidak benar,” kata Saiful Rahmat Dasuki dalam konferensi pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/5/2025).
Saiful menilai, Arwani berupaya memprovokasi dan mengadu domba antara pengurus PPP di daerah dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dengan tujuan mengambil alih PPP dengan cara-cara inkonstitusional dan tidak bermartabat.
Menurut dia, PPP tetap berpegang teguh pada keputusan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang terlaksana pada Desember 2024, yang menyetujui Plt Ketum Muhammad Mardiono kembali menakhodai partai.
Saiful juga mengeklaim tidak ada perubahan syarat ketua umum PPP yang diatur dalam AD/ART, yakni harus berasal dari kader.
“Mendukung penuh hasil Mukernas PPP tanggal 13-15 Desember 2024 di Mercure Ancol, Jakarta yang memutuskan tidak ada perubahan AD/ART PPP terkait persyaratan calon Ketua Umum PPP,” ucap dia.
Saiful menekankan, PPP sejatinya terbuka terhadap aspirasi dan keinginan berbagai elemen yang menginginkan energi baru bagi kebangkitan PPP.
Namun hal itu hendaknya tetap mengacu pada mekanisme dan konstitusi PPP.
“Jangan sampai masuknya mereka ini menabrak aturan-aturan yang lain. Inilah yang kami anggap sebagai pemicu daripada kesejukan konsolidasi yang sudah baik menjadi lebih buruk lagi. Ikutilah mekanisme-mekanisme yang ada, jauhkanlah memecah belah potensi-potensi konflik,” beber dia.
Langkah Rommy yang menawarkan kursi ketua umum PPP ke sejumlah pihak eksternal juga menuai kecaman dari sejumlah kader PPP.
Para kader yang tidak setuju dengan Rommy lalu memintanya tidak memperdagangkan partai dengan menawarkan kursi ketua umum kepada pihak eksternal.
Salah satunya dengan munculnya nama Amran Sulaiman yang diakui Rommy merupakan hasil konsultasi dengan Jokowi.
“Malu rasanya mendengar PPP didagangin Rommy. Seolah-olah partai ulama ini hanya jadi komoditas jualan yang diobral kemana-mana,” ujar Ketua DPC PPP Jakarta Timur Ahmad Rifa’i lewat keterangan tertulisnya, Kamis (29/5/2025).
Rifa’i bahkan meminta Rommy untuk bertaubat dan tidak banyak ikut campur dalam urusan partai karena para kader kini sedang berupaya mengembalikan kejayaan PPP.
Ia lantas menyinggung kasus korupsi yang menjerat Rommy jelang Pemilu 2019 lalu yang menurutnya membuat suara partai terjun bebas.
 
“Mestinya Rommy tobat nasuha agar tidak lagi menjadi azab bagi PPP. Jangan ganggu PPP lagi kalau tidak ingin kualat dengan warisan para ulama. Biarkan kader bekerja untuk mengembalikan kejayaan PPP,” kata dia.
“Sesak kami belum hilang, eh malah hari ini muncul lagi bukan untuk pengakuan dosa tetapi malah dagangin PPP,” lanjut Rifa’i.
Kecaman juga datang dari Wakil Ketua Umum PPP Rusli Effendi yang menilai Rommy telah mengeksploitasi PPP dengan menawarkan jabatan ketua umum.
“Sangat tidak etis, seperti mengeksploitasi partai dan seolah-olah ini merupakan barang dagangan,” ujar Rusli lewat keterangan tertulisnya, Senin (26/5/2025).
Pengamat Politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai penolakan kursi ketua umum PPP oleh sejumlah nama terjadi lantaran sulit membawa partai itu memenuhi ambang batas parlemen hingga lolos ke Senayan.
Adi tidak memungkiri, membawa PPP kembali lolos ke Senayan berarti ada perjuangan yang besar.
Semuanya berkelindan di pundak ketua umum baru, meliputi kerja keras membangun branding partai, kerja struktur, mempererat soliditas kader PPP, dan lain-lain.
“(Ada) faktor PPP yang tak lolos parlemen. Tak mudah bagi Ketum PPP untuk kembali bawa PPP lolos parlemen (pada Pemilu) di 2029 nanti,” kata Adi kepada
Kompas.com
, Sabtu (31/5/2025).
Di sisi lain, menurut Adi, penolakan itu terjadi lantaran Dudung dan Saifullah alias Gus Ipul ingin fokus membantu Presiden Prabowo Subianto di pemerintahan.
 “Mereka ingin fokus membantu Presiden Prabowo mengakselerasi semua visi misi politik Prabowo yang populis prorakyat. Itu alasan utamanya. Karena apapun, nama-nama yang disebut PPP itu hari ini adalah pembantu Presiden,” tandasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.