kab/kota: Ancol

Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyebut pembangunan Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa di Jakarta membutuhkan dana sekitar Rp123 triliun. Proyek ini disebut sebagai langkah strategis untuk melindungi pesisir utara Jakarta dari ancaman banjir dan penurunan muka tanah.

“Ya, terkait dengan (giant sea wall), kami menyebutnya coastal protection (perlindungan pantai) sekaligus juga flood management (pengelolaan banjir), kita memitigasi bahaya banjir dan juga terjadinya penurunan permukaan tanah,” ujar AHY dalam konferensi pers di sela acara International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta, Rabu (11/6/2025).

“Sehingga proyek besar semacam Giant Sea Wall ini menjadi salah satu yang kita bahas, karena cukup banyak yang bukan hanya tertarik, tetapi juga benar-benar serius ingin masuk ke proyek tersebut,” sambungnya.

AHY menegaskan, proyek ini masih dalam tahap kajian dan belum diputuskan. “Tentunya masih terus kita pelajari karena ini ruang yang terbuka untuk semua. Kita tidak ingin cepat-cepat menyimpulkan karena sekali lagi, ini adalah proyek besar,” kata dia.

Dari hasil studi sebelumnya, lanjut AHY, pembangunan tanggul sepanjang 41 kilometer di wilayah Jakarta ini diperkirakan menelan biaya sekitar US$ 8 miliar atau setara Rp123 triliun.

Namun, AHY mengingatkan bahwa membangun tanggul raksasa saja tidak cukup. Menurutnya, solusi harus dilakukan menyeluruh dari hulu ke hilir, termasuk mengatasi banjir rob, naiknya muka air laut, serta penurunan muka tanah akibat eksploitasi air tanah.

Foto: Proyek pembangunan tanggul laut atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) Fase A di kawasan Ancol Barat, Jakarta Utara, Rabu (14/5/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)
Proyek pembangunan tanggul laut atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) Fase A di kawasan Ancol Barat, Jakarta Utara, Rabu (14/5/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

“Yang perlu dipahami adalah, menyelesaikan masalah land subsidence (penurunan tanah), termasuk juga banjir rob, permukaan air laut yang makin tinggi, itu bukan hanya berbicara pertahanan pantai. Itu satu hal penting. Jangan sampai makin tenggelam, air laut makin tinggi, ya tenggelam begitu. Makin-makin menurun permukaan tanah dan air laut makin tinggi,” jelas AHY.

Ia menambahkan, perlindungan pantai perlu dilengkapi dengan infrastruktur pendukung seperti normalisasi sungai, pembangunan embung, tampungan air hujan, serta sistem distribusi air bersih untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap air tanah.

“Kita proteksi dengan tanggul-tanggul laut, tanggul pantai saat ini agar tidak ada yang tenggelam masyarakat kita. Tapi tidak cukup dengan itu. Artinya ada permasalahan di hulu. Jadi hulu ke hilir ini harus kita bereskan. Harus ada sentuhan infrastruktur dasar, infrastruktur yang sekali lagi bisa meningkatkan kapasitas tampungan air hujan, misalnya untuk normalisasi sungai, di powder-powder yang dibangun, embung-embung yang sekali lagi bisa mencegah terjadinya banjir kiriman dari wilayah hulu,” terang dia.

Tak hanya soal banjir, ia juga menyinggung pentingnya memperkuat pasokan air bersih. “Air bersih ini juga harus diperkuat untuk mencegah memburuknya land subsidence, penurunan permukaan tanah. Dan sekali lagi ini membutuhkan dukungan infrastruktur,” ucapnya.

AHY pun mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan momen ini sebagai waktu yang tepat dalam melihat prioritas pembangunan nasional.

“Jadi masih banyak hal yang perlu kita lakukan, dan di sinilah kesempatan yang baik untuk bisa mengetahui apa saja yang menjadi prioritas,” pungkasnya.

(wur)