kab/kota: Ancol

  • Kawasan Ancol terdampak banjir rob

    Kawasan Ancol terdampak banjir rob

    Jakarta (ANTARA) – Kawasan Ancol yang dikelola PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk terdampak banjir akibat kenaikan air laut (rob) dan air meluap hingga ke bagian daratan di dalam kawasan destinasi wisata keluarga di Jakarta Utara tersebut.

    “Kawasan Ancol yang terdampak tinggi banjir rob adalah kawasan Dermaga Marina,” kata Corporate Communication PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, Daniel Windriatmoko di Jakarta, Kamis.

    Ia mengatakan, tingginya pasang air laut sehingga meluap ke area daratan, khususnya jalur lalu lintas untuk kendaraan.

    Manajemen Ancol Taman Impian telah melakukan rekayasa lalu lintas, khususnya kendaraan yang keluar dan masuk dari Pintu Gerbang Marina.

    Manajemen Ancol Taman Impian juga telah bertindak sigap dan taktis dalam menangani luapan pasang air laut ini dengan memaksimalkan pompa di titik lokasi.

    “Pada pukul 15.30 WIB pasang surut air laut telah kembali normal dan luapan air dapat ditangani,” kata dia.

    Sebelumnya, beredar video air laut meluap dari Dermaga Marina Ancol ke jalan jalur dua yang berada di kawasan Ancol akibat pasang air laut atau banjir pesisir pada Kamis.

    Kondisi jalur dua di kawasan Dermaga Marina Ancol yang sudah kering dari banjir rob pada Kamis (4/12/2025) sore. (ANTARA/HO-Ancol)

    Air mengalir deras dan memenuhi seluruh jalur tersebut dan pihak Ancol sudah melakukan penanganan terhadap kondisi tersebut.

    Sebelumnya Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Maritim Tanjung Priok mengeluarkan peringatan dini banjir pesisir atau rob yang diprediksi terjadi pada 1-10 Desember 2025.

    Kondisi ini menyebabkan fenomena pasang maksimum air laut bersamaan dengan fenomena fase Bulan Purnama dan Perigee (Supermoon) yang berpotensi meningkatkan ketinggian pasang air laut maksimum berupa banjir pesisir atau rob di wilayah pesisir utara Jakarta.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • “Bullying” di sekolah, sejumlah orang tua siswa lapor polisi

    “Bullying” di sekolah, sejumlah orang tua siswa lapor polisi

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian Untayana mengatakan, Dinas Pendidikan harus mencabut izin operasional sekolah yang tak mampu memberikan keamanan dan keadilan di sekolah serta tidak merespon terhadap perundungan (bullying).

    “‘Bullying’ terus dihadapi oleh anak-anak kita di sekolah. Hal ini sangat disayangkan karena saya juga sudah berulangkali menyoroti permasalahan ini,” kata Justin di Jakarta, Kamis.

    Dia mengungkapkan, ada sejumlah orang tua yang telah melapor ke Kepolisian terkait “bullying” di Sekolah Dasar Kristen (SDK) Penabur Kelapa Gading, Jakarta Utara (Jakut).

    Justin menilai bahwa adanya laporan kepada Kepolisian oleh para orang tua murid perihal perundungan merupakan indikasi pihak sekolah tidak merespon keluhan mereka.

    “Dilaporkannya kasus-kasus ‘bullying’ ini kepada pihak Kepolisian semakin mempertebal dugaan ketidakseriusan pihak sekolahan,” katanya.

    Kemungkinan besar para orang tua dari murid yang terdampak melaporkan hal itu karena tak kunjung mendapatkan keadilan dari pihak sekolah.

    Ia menyatakan, apabila pihak sekolah serius dalam mengatasi “bullying” dan menindak para pelakunya secara tegas, mungkin para orang tua murid tidak perlu menghabiskan energi untuk pergi ke Kepolisian.

    Justin menambahkan bahwa sebelumnya ada juga orang tua siswa di SD Gandhi School Ancol yang melaporkan kasus “bullying” terhadap anaknya. Kejadian-kejadian ini menunjukkan adanya darurat perundungan di Jakarta.

    Dia pun mendorong penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Anti-Bullying untuk mengatasi masalah perundungan di Jakarta.

    “Kita harus mempertimbangkan pemberian sanksi denda dan atau kurungan bagi orang tua-orang tua yang anaknya melakukan ‘bullying’ di Jakarta,” kata dia.

    Selain itu, seharusnya sekolah juga bisa secara tegas menerapkan sanksi-sanksi nyata terhadap murid-muridnya yang melakukan perundungan sekalipun dalam kadar yang ringan.

    “Apabila tak mampu sebaiknya cabut saja izin operasi dari sekolah-sekolah tersebut,” katanya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pramono Ungkap DKI Sudah Bangun Tanggul NCICD 11,8 Km dari Target 28,2 Km

    Pramono Ungkap DKI Sudah Bangun Tanggul NCICD 11,8 Km dari Target 28,2 Km

    Jakarta

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan progres pembangunan proyek tembok Pengendalian Terpadu Ibu Kota atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Jakarta harus membangun NCICD sepanjang 28,2 km, saat ini sudah terbangun 11,8 km.

    “NCICD atau Giant Sea Wall yang harus dibangun total oleh DKI Jakarta sepanjang 28,2 kilometer. Yang sudah terbangun 11,8 kilometer,” kata Pramono di Balai Kota, Kamis (4/12/2025).

    Pramono menyebut pembangunan tanggul pesisir menjadi semakin krusial karena adanya banjir rob. Pramono pun memaparkan sejumlah titik tanggul yang sudah selesai dibangun sepanjang 2025.

    “Tahun 2025 yang sudah kita bangun adalah kawasan Ancol 1,2 kilometer, Muara Angke 1,1 kilometer, dan Bywalk Pluit 400 meter dari total 600 meter,” jelasnya.

    Untuk tahun 2026, Pemprov DKI telah menyiapkan anggaran untuk melanjutkan konstruksi di beberapa titik prioritas tanggul.

    Pemprov DKI akan mempercepat pembangunan yang menjadi bagiannya. Kekurangan tanggul yang menjadi kewenangan DKI akan diselesaikan secara bertahap.

    “Mudah-mudahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat juga segera dilakukan, karena ini sudah mendesak,” ucapnya.

    (bel/eva)

  • Angkutan Barang Dibatasi Saat Libur Nataru, Ini Ruas Jalan dan Jadwalnya

    Angkutan Barang Dibatasi Saat Libur Nataru, Ini Ruas Jalan dan Jadwalnya

    Jakarta

    Pembatasan operasional angkutan barang diterapkan kembali pada momen Libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Langkah ini diambil untuk mencegah kemacetan yang terjadi pada saat peningkatan lalu lintas selama Nataru.

    Kebijakan itu dituangkan dalam Kementerian Perhubungan, Korlantas Polri dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) secara resmi telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan serta Penyeberangan Selama Masa Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

    Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan menuturkan selama periode libur Nataru diprediksi akan ada peningkatan pergerakan masyarakat utamanya pada tanggal 20 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026. Untuk itu antisipasi kepadatan lalu lintas perlu dilakukan.

    “Maka diperlukan suatu pengaturan agar meningkatkan aspek keselamatan dan kelancaran di jalan,” ungkap Aan dalam keterangannya, Rabu (3/12/2025).

    SKB Nomor: KP – DRJD 6064 Tahun 2025, HK.201/11/19/DJPL/2025, 104/KPTS/Db/2025, Kep/230/XI/2025 ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Muhammad Masyhud, Direktur Jenderal Bina Marga Roy Rizali Anwar, dan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Irjen Pol Agus Suryonugroho.

    Pembatasan kendaraan angkutan barang dilakukan pada mobil barang dengan sumbu 3 atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan, kereta gandengan, serta mobil barang yang mengangkut hasil galian, hasil tambang dan bahan bangunan.

    Sementara itu, untuk angkutan barang yang dikecualikan dari pembatasan atau tetap bisa beroperasi yaitu yang mengangkut BBM/BBG, hantaran uang, hewan dan pakan ternak, pupuk, penanganan bencana alam, sepeda motor gratis serta barang pokok.

    Namun kendaraan tersebut harus dilengkapi dengan surat muatan dengan beberapa ketentuan, yakni diterbitkan oleh pemilik barang yang diangkut, surat muatan yang berisi keterangan jenis barang, tujuan, dan nama serta alamat pemilik barang. Terakhir, ditempelkan pada kaca depan sebelah kiri angkutan barang.

    Jadwal Pembatasan

    Pembatasan kendaraan angkutan barang di ruas jalan tol diberlakukan mulai tanggal 19 Desember 2025 pukul 00.00 – 20 Desember 2025 pukul 24.00 waktu setempat. Kemudian diberlakukan kembali pada tanggal 23 Desember 2024 hingga 28 Desember 2025 pukul 00.00 sampai pukul 24.00 waktu setempat.

    Kemudian, pada periode tahun baru 2026 akan dilaksanakan kembali pembatasan pada tanggal 2 Januari 2026 hingga 4 Januari 2026 pukul 00.00 hingga 24.00 waktu setempat.

    Sementara itu untuk pembatasan operasional angkutan barang di ruas jalan non tol berlaku mulai tanggal 19 Desember 2025 hingga 20 Desember 2025 pukul 00.00 sampai 22.00 waktu setempat. Dilanjutkan kembali pada tanggal 23 Desember 2025 hingga 28 Desember 2025 mulai pukul 05.00 – 22.00 waktu setempat.

    Kemudian pada momentum tahun baru dilakukan pembatasan mulai tanggal 2 Januari 2026 hingga 4 Januari 2026 mulai pukul 05.00 hingga 22.00 waktu setempat.

    Daftar Ruas Jalan

    Jalan Tol
    1. Lampung dan Sumatera Selatan: Bakauheni-Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung – Palembang.
    2. DKI Jakarta – Banten: Jakarta – Tangerang- Merak.
    3. DKI Jakarta:
    a) Prof. DR. Ir. Sedyatmo;
    b) Jakarta Outer Ring Road (JORR); dan
    c) Dalam Kota Jakarta:
    * Cawang – Tomang – Pluit
    * Cawang – Tanjung Priok – Ancol Timur – Jembatan Tiga/Pluit
    4. DKI Jakarta dan Jawa Barat:
    a) Jakarta – Bogor – Ciawi;
    b) Ciawi – Cigombong – Cibadak;
    c) Bekasi – Cawang – Kampung Melayu; dan
    d) Jakarta – Cikampek.
    5. Jawa Barat:
    a) Cikampek – Purwakarta – Padalarang – Cileunyi;
    b) Cikampek – Palimanan – Kanci – Pejagan;
    c) Jakarta – Cikampek II Selatan segmen Sadang – Bojongmangu (Fungsional).
    d) Cileunyi – Sumedang – Dawuan;
    e) Bogor Ring Road (BORR).
    6. Jawa Tengah:
    a) Pejagan – Pemalang – Batang – Semarang;
    b) Krapyak – Jatingaleh, (Semarang);
    c) Jatingaleh – Srondol, (Semarang);
    d) Jatingaleh – Muktiharjo, (Semarang);
    e) Semarang – Solo – Ngawi;
    f) Semarang – Demak; dan
    g) Yogyakarta – Solo segmen Kartasura – Klaten – Prambanan.
    7. Jawa Timur:
    a) Surabaya – Gempol;
    b) Gempok – Pandaan – Malang;
    c) Surabaya – Gresik;
    d) Gempol – Pasuruan – Probolinggo;
    e) Probolinggo – Banyuwangi segmen SS Gending – Paiton (Fungsional).

    Jalan Non Tol
    1. Sumatera Utara:
    a) Bts. Provinsi Aceh – Tanjung Pura – Stabat – Binjai – Medan – Lubuk Pakam – Sei Rampah;
    b) Sei Rampah – Tebing Tinggi – Lima Puluh – Kisaran – Aek Kanopan – Rantauprapat – Kota Pinang – Bts Riau;
    c) Medan – Berastagi; dan
    d) Pematang Siantar – Parapat Simalungun – Porsea.
    2. Riau :
    a) Bts. Sumatera Utara/Riau – Pekanbaru – Bts. Riau/Jambi; dan
    b) Pekanbaru – Bangkinang – Bts. Riau/Sumatera Barat.
    3. Jambi dan Sumatera Barat:
    a) Jambi – Tebo – Dharmasraya – Padang;
    b) Padang – Bukit Tinggi – Bts. Riau/Sumatera Barat; dan
    c) Bts. Riau/Jambi – Jambi – Bts. Jambi/Sumsel.
    4. Jambi – Sumatera Selatan – Lampung:
    a) Bts. Jambi/Sumsel – Palembang – Bts. Sumsel/ Lampung – Bujung Tenuk – Bandar Lampung – Bakauheni; dan
    b) Bts. Jambi/Sumsel – Palembang – Bts. Sumsel/Lampung – Bujung Tenuk – Sukadana – Bakauheni.
    5. DKI Jakarta – Banten: Jakarta – Tangerang – Serang – Cilegon – Merak.
    6. Banten:
    a) Merak – Cilegon – Lingkar Selatan Cilegon – Anyer – Labuhan;
    b) Jalan Raya Merdeka – Jalan Raya Gatot Subroto; dan
    c) Serang – Pandeglang – Labuhan.
    7. DKI Jakarta – Jawa Barat: Jakarta – Bekasi – Cikampek – Pamanukan – Cirebon.
    8. Jawa Barat:
    a) Bandung – Nagreg – Tasikmalaya – Ciamis – Banjar;
    b) Nagreg – Kadungora – Leles – Garut;
    c) Bandung – Sumedang – Majalengka – Cirebon;
    d) Bogor – Ciawi – Sukabumi – Cianjur – Bandung;
    e) Padalarang – Gadog – Bangkong – Cimahi;
    f) Karawang – Subang – Indramayu – Cirebon;
    g) Sukabumi – Pelabuhan Ratu – Jampang – Cianjur – Garut – Tasikmalaya – Pangandaran – Banjar; dan
    h) Subang – Lembang – Bandung.
    9. Jawa Barat – Jawa Tengah: Cirebon – Brebes.
    10. Jawa Tengah:
    a) Brebes – Tegal – Pemalang – Pekalongan – Batang – Kendal – Semarang – Demak;
    b) Tegal – Purwokerto;
    c) Bawen – Magelang – Yogyakarta; dan
    d) Solo – Klaten – Yogyakarta.
    11. Jawa Tengah – Jawa Timur: Solo – Ngawi.
    12. Yogyakarta:
    a) Yogyakarta – Wates;
    b) Yogyakarta – Sleman – Magelang;
    c) Yogyakarta – Wonosari; dan
    d) Jalur Jalan Lintas Selatan (jalan Daendeles).
    13. Jawa Timur:
    a) Pandaan – Malang;
    b) Probolinggo – Lumajang;
    c) Madiun – Caruban – Jombang; dan
    d) Banyuwangi – Jember.
    14. Bali: Denpasar – Gilimanuk.

    (hal/hns)

  • Mendagri Instruksikan Pemda Siaga Bencana Jelang Nataru 2026

    Mendagri Instruksikan Pemda Siaga Bencana Jelang Nataru 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) segera melakukan langkah antisipasi bencana sekaligus mempersiapkan penyelenggaraan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026.

    Hal tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah untuk Antisipasi Momentum Natal dan Tahun Baru 2026 di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta.

    “Inti dari rapat ini ada dua, antisipasi bencana dan persiapan Nataru. Ini memerlukan sinergi dan tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Karena itu, kami di tingkat pusat berkumpul dengan para stakeholder terkait. Harapannya, setelah ini kepala daerah segera melakukan rapat dengan Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) dan pemangku kepentingan kebencanaan di daerah,” kata Tito dikutip dari Antara, Selasa (2/12/2025).

    Tito menegaskan bahwa dalam tiga pekan terakhir telah terjadi dua bencana hidrometeorologi besar, yakni longsor dan banjir bandang di Jawa Tengah, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Karena itu, mitigasi dari pemda penting untuk mencegah jatuhnya korban jiwa.

    Tito juga mengingatkan pemda untuk memperkuat kesiapan menghadapi peningkatan mobilitas masyarakat pada masa Nataru, baik transportasi darat, laut, maupun udara.

    Selain itu, Nataru berpotensi memicu kenaikan harga pangan karena tingginya kebutuhan masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. 

    “Oleh karena itu, stok pangan dan kesiapan distribusi perlu diperhatikan,” kata Tito.

    Selain kesiapan pangan, Tito meminta pemda dan aparat keamanan memantau titik-titik keramaian pada puncak malam pergantian tahun. Hal ini untuk mencegah terjadinya kepadatan berlebih yang bisa memicu insiden fatal, seperti Tragedi Halloween Itaewon, Korea Selatan, pada 29 Oktober 2022 yang menewaskan lebih dari 150 orang.

    “Dimensi keamanan juga penting, baik lalu lintas maupun lokasi wisata dengan potensi bahaya seperti ombak besar. Pada malam tahun baru, titik keramaian seperti di Ancol harus dijaga agar tidak terjadi situasi seperti tragedi Itaewon,” tegas Tito.

    Sementara itu, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani memaparkan bahwa dua bulan ke depan wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB) , sebagian Sulawesi Selatan, Papua Selatan, dan Kalimantan akan mengalami curah hujan tinggi hingga sangat tinggi. Ia juga menyebut adanya potensi bibit siklon atau siklon tropis di perairan selatan Indonesia hingga NTT, Laut Arafura, serta selatan Papua.

    Wilayah yang perlu meningkatkan kewaspadaan yakni Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa, Bali, NTB, NTT, Maluku, Papua Selatan, dan Papua Tengah.

    “BMKG terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga melalui operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi risiko cuaca ekstrem pada puncak musim hujan dan libur Nataru. Namun, teknologi modifikasi cuaca saat ini masih belum mampu mencegah pembentukan bibit siklon atau mengurangi intensitas siklon,” jelas Fathani.

    Dia menambahkan, periode November 2025–April 2026 merupakan fase pertumbuhan bibit atau siklon tropis di selatan Indonesia yang berpotensi menimbulkan hujan lebat dan angin kencang.

  • Kris Dayanti, Once, hingga Chicha Koeswoyo hibur penyintas HIV/AIDS

    Kris Dayanti, Once, hingga Chicha Koeswoyo hibur penyintas HIV/AIDS

    Jakarta (ANTARA) – Deretan kader PDI Perjuangan yang berlatar belakang penyanyi, Kris Dayanti, Once, dan Chicha Koeswoyo menghibur anak penyintas HIV/AIDS (ADHA) dalam acara peringatan Hari AIDS Sedunia yang digelar PDIP di Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta, Senin.

    Tawa riang dan sorak-sorai pecah di antara puluhan anak-anak, untuk sejenak melupakan diagnosis HIV/AIDS (ADHA) yang melekat pada diri mereka.

    “Supaya kita tidak merasa sendiri, tetapi kita merasa satu, merasa bersama di dalam kehidupan ini,” kata Wakil Sekretaris Jenderal PDIP, Sri Rahayu, dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Momen mengharukan tercipta ketika KD bernyanyi dan menyapa anak-anak tersebut langsung. Dengan penuh kehangatan menyanyikan lagu hits Usah Kau Lara Sendiri, KD tak segan menyapa, melambaikan tangan, dan tersenyum kepada anak-anak yang duduk di barisan depan. Suasana hangat dan penuh empati itu menyelimuti acara tersebut.

    Ia berjabat tangan, memberikan semangat, dan berfoto bersama. Untuk sesaat, wajah-wajah polos itu bersinar, bebas dari beban stigma yang sering kali mereka tanggung.

    Setelah selesai menyanyikan lagu tersebut, KD lalu memanggil koleganya, Once dan Chicha untuk bergabung bersamanya menghibur anak-anak penyintas HIV/AIDS.

    Mereka lalu menyanyikan lagu Laskar Pelangi yang mendapatkan respons antusias dari anak-anak.

    Di balik gemerlap hiburan, acara ini menjadi wadah penegasan komitmen advokasi PDIP untuk isu HIV/AIDS. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, dengan tegas menyoroti masih adanya kesulitan akses obat dan diskriminasi di fasilitas kesehatan.

    Sebagai langkah advokasi yang sangat personal dan langka, Charles secara berani membuka jalur komunikasi langsung untuk para penyintas.

    “Kami terbuka untuk bisa dihubungi, diberikan masukan, diminta untuk melakukan advokasi apabila Bapak Ibu teman-teman menghadapi berbagai permasalahan di lapangan,” ujarnya, seraya memberikan nomor kontak pribadinya.

    Komitmen yang sama ditegaskan oleh Ketua DPP PDIP Bidang Kesehatan, Ribka Tjiptaning, yang membuka acara dengan semboyan Jauhi virusnya, bukan orangnya!. Seruan ini sekaligus menegaskan posisi partai dalam melawan stigma sosial yang masih melekat pada ODHA dan ADHA.

    Acara yang dihadiri oleh sejumlah elite partai, termasuk Ketua DPP Ganjar Pranowo dan Wakil Bendahara Umum Yuke Yurike, ini menutup hari dengan pesan yang jelas: perang melawan AIDS bukan hanya tentang obat dan kebijakan, tetapi juga tentang membangun lingkungan yang penuh dukungan, kepedulian, dan senyuman yang tulus bagi para penyintas, terutama anak-anak.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Ade P Marboen
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PDIP siap bantu advokasi kesulitan akses kesehatan dan obat ODHA

    PDIP siap bantu advokasi kesulitan akses kesehatan dan obat ODHA

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDi Perjuangan Charles Honoris, yang bertugas di Komisi Kesehatan, memastikan layanan optimal bagi penyintas HIV adalah kewajiban partai.

    “Layanan kesehatan adalah hak dari setiap warga negara dan tentunya tidak boleh ada diskriminasi sama sekali,” kata Charles Honoris dalam peringatan Hari AIDS Sedunia 2025 yang diselenggarakan PDIP di Kawasan Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta, Senin.

    PDI Perjuangan bakal memanfaatkan momentum peringatan Hari AIDS Sedunia untuk fokus pada isu krusial mengenai hak dan akses kesehatan bagi Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) dan anak-anak penyintas (ADHA).

    Charles Honoris menyoroti bahwa masih banyak kesulitan di lapangan, terutama terkait akses mendapatkan obat dan adanya diskriminasi di fasilitas layanan kesehatan. Sebagai langkah konkret, ia secara terbuka menawarkan jalur komunikasi langsung untuk advokasi.

    “Kami terbuka untuk bisa dihubungi, diberikan masukan, diminta untuk melakukan advokasi apabila Bapak Ibu teman-teman menghadapi berbagai permasalahan di lapangan,” ujar Charles, seraya memberikan nomor kontak pribadinya agar penyintas bisa langsung menghubungi.

    Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDI Perjuangan, Sri Rahayu, menekankan bahwa jumlah penyintas HIV yang semakin banyak menuntut adanya tanggung jawab kolektif dari semua pihak.

    “Ibu Ketua Umum selalu menyampaikan kepada kita semua, karena jumlah penyintas HIV ini bukan semakin turun, tetapi semakin banyak dengan berbagai sebab. Maka kita semua punya tanggung jawab,” jelas Sri Rahayu.

    Sri Rahayu mengajak para penyintas, keluarga, dan kader partai untuk membangun komunikasi yang intensif, khususnya bagi anak-anak yang harus mendapatkan edukasi tentang cara mengakses pengobatan lanjutan.

    “Supaya kita tidak merasa sendiri, tetapi kita merasa satu, merasa bersama di dalam kehidupan ini,” katanya, menekankan perlunya keterbukaan di antara semua pihak agar persoalan dapat diatasi secara bersama-sama.

    Acara kepedulian ini juga dimeriahkan oleh berbagai penampilan. Selain penampilan puisi, penyanyi cilik Savia turut mendendangkan lagu bertema motivasi yang membangkitkan semangat, yaitu “Jangan Menyerah” dari D’Masiv dan lagu “Aku Pasti Bisa” dari Citra Scholastika.

    Kader PDI Perjuangan, Kris Dayanti, juga turut menyumbangkan suara emasnya dengan lagu hits “Usah Kau Lara Sendiri”.

    Penampilan-penampilan ini memberikan suntikan semangat dan keceriaan bagi seluruh anak-anak dan keluarga yang hadir..

    Acara dibuka secara resmi oleh Ketua DPP PDIP bidang Kesehatan Ribka Tjiptaning yang kembali menegaskan semboyan yang digemakan para elite partai: “Jauhi virusnya, bukan orangnya!”

    Hadir Ketua DPP Ganjar Pranowo, Wakil Bendahara Umum PDIP Yuke Yurike, serta anggota DPRD DKI Jakarta.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 7
                    
                         Fatwa MUI soal Bumi dan Bangunan Tak Layak Kena Pajak, PP Muhammadiyah Singgung Kinerja Eks Menkeu Sri Mulyani
                        Regional

    7 Fatwa MUI soal Bumi dan Bangunan Tak Layak Kena Pajak, PP Muhammadiyah Singgung Kinerja Eks Menkeu Sri Mulyani Regional

    Fatwa MUI soal Bumi dan Bangunan Tak Layak Kena Pajak, PP Muhammadiyah Singgung Kinerja Eks Menkeu Sri Mulyani
    Tim Redaksi
    MAGELANG, KOMPAS.com –
    Majelis Ulama Indonesia (MUI) baru saja mengeluarkan fatwa bahwa bumi dan bangunan berpenghuni tidak layak dikenakan pajak berulang.
    Ketua Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Hikmah Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah
    Busyro Muqoddas
    menilai polemik
    pajak berulang
    tidak lepas dari politik perpajakan selama Sri Mulyani menjabat sebagai Menteri Keuangan.
    Mulanya, Busyro menyatakan fatwa
    Pajak Berkeadilan
    yang dikeluarkan
    MUI
    menjadi momentum untuk mereformasi perpajakan agar menimbulkan keadilan bagi masyarakat.
    “Ini kesempatan emas Presiden dengan Menteri (Keuangan) barunya untuk membongkar politik perpajakan, bersama masyarakat sipil, kampus, periset,” bebernya saat ditemui di Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah Bandongan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Minggu (30/11/2025).
    Busyro menekankan bahwa tidak hanya PBB, melainkan seluruh jenis pajak yang mesti direformasi.
    Ia khawatir apabila reformasi perpajakan tidak dilakukan, dapat menimbulkan keresahan di masyarakat.
    Ia pun menyinggung kasus rencana kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Pati hingga 250 persen yang memicu demonstrasi dan menuntut Sudewo lengser dari Bupati Pati.
    “Kalau ini tidak segera, dikhawatirkan rakyat akan menjadi korban terus dari politik perpajakan yang tidak memihak selama Menteri Keuangan yang dulu, Bu Sri Mulyani,” cetus mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi itu.
    Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan lima fatwa dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke-XI yang digelar selama empat hari sejak 20-23 November 2025 di Mercure Ancol, Jakarta Utara.
    Lima fatwa tersebut mayoritas berkaitan dengan keuangan, seperti manfaat produk asuransi kematian pada asuransi jiwa syariah, status saldo kartu uang elektronik yang hilang atau rusak, kedudukan rekening dormant, dan pajak berkeadilan.
    Satu fatwa lainnya berkaitan umum terkait dengan pengelolaan sampah di sungai, danau, dan laut untuk mewujudkan kemaslahatan umat.
    Terkait dengan pajak berkeadilan, Ketua Komisi Fatwa MUI Asrorun Ni’am mengatakan, pada dasarnya pajak bukan cara yang elok untuk mensejahterakan rakyat.
    Karena dalam Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 menegaskan, pengelolaan sumber daya di Tanah Air adalah cara yang utama.
    “Negara wajib bertanggung jawab mengelola dan memanfaatkan seluruh kekayaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, artinya hubungan antara negara dan juga rakyat ini kontrak sosial untuk kepentingan perwujudan kesejahteraan melalui pendayagunaan kekayaan negara,” kata Asrorun saat ditemui jelang penutupan Munas MUI, Sabtu (22/11/2025).
    Klausul Pajak Berkeadilan yang ditetapkan MUI adalah terkait dengan pengenaan pada harta yang berpotensi untuk produktivitas dan merupakan sekunder serta tersier.
    Pajak harus digunakan untuk kepentingan publik secara luas, prinsip adil, dan pengelolaan yang transparan dan bertanggung jawab.
    MUI juga menetapkan agar pajak secara berulang tak seharusnya dibebankan kepada kebutuhan pokok masyarakat, seperti sandang, papan, dan pangan.
    Secara spesifik, MUI meminta agar barang konsumtif kebutuhan primer seperti sembako tidak boleh dibebankan pajak.
    “Kemudian (pajak) bumi dan bangunan yang dihuni, dalam pengertian dia nonkomersial, tidak boleh dikenakan pajak berulang karena pada hakikatnya dia tidak berkembang,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 717 Ribu Tiket Kereta Api Libur Nataru Sudah Terjual, Rute Jakarta-Surabaya Paling Laris

    717 Ribu Tiket Kereta Api Libur Nataru Sudah Terjual, Rute Jakarta-Surabaya Paling Laris

    Liputan6.com, Jakarta – PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat 717.203 tiket kereta api jarak jauh sudah terjual untuk periode perjalanan pada Libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Ada 10 relasi perjalanan yang diminati paling banyak.

    Vice President Corporate Communications KAI, Anne Purba mengatakan KAI sudah menjual sebanyak 717.203 tiket, atau setara 23,92 persen dari total 2.998.128 tempat duduk yang disediakan untuk periode perjalanan 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026.

    “Relasi Jakarta-Surabaya menjadi pilihan bagi pelanggan yang ingin berlibur maupun bersilaturahmi, karena kedua kota menawarkan beragam aktivitas,” kata Anne dalam keterangan resmi, Sabtu (29/11/2025).

    Beberapa destinasi dinilai jadi pilihan, seperti kawasan Kota Tua, Ancol, dan Taman Mini di Jakarta, hingga wisata sejarah dan kuliner seperti Tunjungan, Monumen Kapal Selam, dan Kenjeran di Surabaya.

    Pada relasi Jakarta-Solo, tingginya pemesanan mencerminkan kuatnya daya tarik wisata budaya seperti Keraton Surakarta, batik Laweyan, Ngarsopuro, serta kawasan Tawangmangu.

    Informasi, relasi Jakarta-Surabaya dan sebaliknya mencatatkan pemenasan tertinggi oleh calon penumpang. Misalnya, KA Airlangga Surabaya Pasar Turi – Pasarsenen telah dipesan 21.210 pelanggan. Relasi sebaliknya, Pasarsenen-Surabaya Pasar Turi sudah dipesan 21.143 pelanggan.

     

  • LRT Jakarta Masih Kaji Proyek Rute Baru Kelapa Gading Sampai PIK 2
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        26 November 2025

    LRT Jakarta Masih Kaji Proyek Rute Baru Kelapa Gading Sampai PIK 2 Megapolitan 26 November 2025

    LRT Jakarta Masih Kaji Proyek Rute Baru Kelapa Gading Sampai PIK 2
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    PT LRT Jakarta mengaku masih mengkaji proyek pembangunan
    rute Kelapa Gading 
    sampai Pantai Indah Kapuk 2, Jakarta Utara.
    Direktur Proyek LRT Jakarta,
    Ramdani Akbar
    mengatakan, rencana pembangunan trase baru moda LRT tersebut perlu pembahasan yang panjang.
    “Terkait dengan perpanjangan, rencana ke PIK, memang itu masih perlu pembahasan yang panjang terkait kajiannya,” ujar Ramdani dalam sesi media briefing di Stasiun LRT Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (26/11/2025).
    Di sisi lain, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku penyedia infrastruktur
    LRT Jakarta
    saat ini sudah memiliki kajian loopline (jalur kereta api yang melingkar) rencana besar moda LRT di Ibu Kota.
    Antara lain meliputi rencana pembangunan jalur ke Jakarta International Stadium (JIS), Manggarai, Dukuh Atas hingga Halim Perdanakusuma.
    “Yang sudah ada trase-nya pada saat ini memang selain yang sampai Manggarai, itu kita ada yang sudah mendapatkan izin trase JIS sampai ke Halim,” tutur Ramdani.
    Sementara itu, untuk loopline dan perpanjangan jalur LRT Jakarta ke Dukuh Atas saat ini masih dalam tahap perizinan trase.
    Ramdani bilang, rencana pembangunan LRT Jakarta hingga ke JIS dinamai proyek fase 2A.
    Sementara itu, pembangunan hingga Dukuh Atas disebut rencana proyek fase 1C.
    “Namun, sampai saat ini Jakpro masih berdiskusi dengan Pemprov Jakarta terkait mana yang akan lebih duluan dieksekusi,” tambahnya.
    Sebelumnya, Pemprov Jakarta memastikan akan membangun trase baru LRT yang akan melayani kawasan Jakarta Utara.
    Jalur ini dirancang untuk menghubungkan beberapa titik strategis mulai dari Velodrome, Kelapa Gading, Tanjung Priok, JIS, Ancol, hingga PIK 2.
    Gubernur Jakarta
    Pramono Anung
    mengatakan proyek ini sudah mendapatkan lampu hijau dan kini memasuki tahap persiapan teknis.
    “Sekarang ini kami segera membuat, dan proyeknya sudah disetujui. LRT dari Velodrome, Kelapa Gading, Tanjung Priok, kemudian ke Jakarta International Stadium (JIS), ke Ancol, dan nanti terus sampai dengan PIK 2. Sehingga koridor utara ini kami buka,” ujar Pramono di Jakarta Pusat, Jumat (10/10/2025).
    Menurut Pramono, pembangunan jalur baru ini menjadi prioritas karena kawasan Jakarta Utara sering mengalami kemacetan yang lebih parah dibanding wilayah tengah atau selatan Jakarta.
    “Yang pertama memang kami akui, untuk wilayah utara dibandingkan wilayah tengah dan selatan, Jakarta ini ada kemacetan yang terjadi,” kata dia.
    Dengan adanya trase baru LRT, diharapkan pergerakan warga di kawasan utara menjadi lebih cepat dan efisien, serta mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi.
    Pramono juga menyoroti manfaat lain dari jalur baru ini, yaitu kemudahan akses menuju JIS yang selama ini dikeluhkan masyarakat karena sulit dijangkau.
    “Kalau itu dibuka, maka saya yakin yang namanya JIS, yang dulu orang selalu mengeluh kalau pergi ke JIS, sekarang tidak. Karena untuk orang ke JIS kalau naik mobil itu sengsara banget,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.