Xcloud.id

kab/kota: Ancol

  • Tanggapi Walk Out Rocky Gerung, Geisz Chalifah: Menghadapi Kaum OD Memang Melelahkan

    Tanggapi Walk Out Rocky Gerung, Geisz Chalifah: Menghadapi Kaum OD Memang Melelahkan

    Fajar.co.id, Jakarta — Aksi Rocky Gerung yang meninggalkan forum saat diskusi publik di salah satu televisi swasta hingga kini jadi perbincangan.

    Sikap itu diambil Rocky karena lelah menjelaskan tetapi sulit masuk ke nalar pendukung Jokowi yang ikut dalam diskusi. Diskusi dinilainya jadi tidak sehat.

    Terkait kejadian itu, mantan Komisaris Ancol, Geisz Chalifah, turut menyampaikan pandangannya.

    “Rocky Gerung akhirnya meninggalkan forum. Ia lelah menghadapi mereka yang sejak lama saya sebut sebagai kaum OD,” tulisnya melansir akun media sosialnya, Kamis (25/9/2025).

    Menurut Geisz kesabaran Rocky habis setelah berulang kali mencoba membangun abstraksi pemikiran: menyusun argumen dari potongan kejadian, menganalisis situasi, lalu memproyeksikan ke depan.

    Tentu saja, cara berpikir semacam itu tak bisa dibenturkan dengan teknis—apalagi dimintakan bukti empiris yang jelas-jelas mustahil tersedia untuk publik secara terbuka. “Ironisnya, mereka tahu hal itu, tapi tetap berpura-pura menuntutnya,” kritiknya.

    Generasi 80-an, lanjut Geisz, mengenal debat sebagai ajang intelektual: menuntaskan ratusan buku, mengikuti puluhan seminar, lalu menulis artikel atau jurnal di berbagai media. Semua itu menjadi fondasi diskusi.

    Kini, semua seakan tak berarti.
    Para “ternak” bisa bicara apa saja: tanpa data, tanpa kerangka teori, tanpa sistematika. Lebih parah lagi, sering kali mereka mengarang sendiri tanpa rujukan.

    “Saya pun berkali-kali mengalaminya. Dan memang, butuh kesabaran luar biasa untuk menghadapi ketololan kolektif itu,” tutup Geisz Chalifah. (sam/fajar)

  • Polisi tangkap wanita yang curi dan jual motor Rp300 ribu di Jakut

    Polisi tangkap wanita yang curi dan jual motor Rp300 ribu di Jakut

    Jakarta (ANTARA) – Polsek Pademangan menangkap wanita berinisial A (23) yang mencuri sepeda motor di Jalan Lodan Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara (Jakut), dan menjual barang hasil curian tersebut dengan harga Rp300 ribu.

    “Pelaku ini kami tangkap pada Selasa (23/9) di kawasan Tanjung Priok setelah dilakukan penyelidikan terkait aksi pencurian ini,” kata Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Pademangan AKP Muhaiyin Ikhsan di Jakarta, Rabu.

    Pengungkapan kasus tersebut, menurut dia, berawal dari penyelidikan yang dilakukan berdasarkan sejumlah informasi yang didapatkan petugas.

    Dari rekaman kamera pengawas (CCTV) di sekitar lokasi kejadian, diketahui pelaku tersebut perempuan dan kerap beraktivitas di kawasan Tanjung Priok.

    “Dia ini pelaku tunggal dan tidak memiliki jaringan,” ujar Muhaiyin.

    Awalnya, dia menyebutkan pelaku tersebut datang ke lokasi pencurian dan mengawasi kondisi di lokasi tersebut.

    Setelah dirasa aman, dia langsung menjalankan aksi pencuriannya dengan menggunakan kunci palsu yang sudah disiapkan.

    Di sisi lain, korban juga mengakui rumah kunci motor miliknya sudah agak rusak atau dol sehingga mesin dapat dinyalakan dengan menggunakan kunci lain.

    Muhaiyin menambahkan motor yang dicuri oleh pelaku itu kemudian langsung dijual dengan harga Rp300 ribu, dan uang hasil pencurian tersebut digunakan oleh pelaku untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

    Lebih lanjut, dia mengungkapkan pelaku dijerat pasal 363 ayat 5 Kitab Hukum Undang-Undang Pidana terkait pencurian dengan pemberatan dengan ancaman maksimal tujuh tahun.

    Dia pun mengimbau masyarakat, khususnya warga Pademangan, agar lebih waspada terkait pencurian sepeda motor yang marak terjadi di wilayah DKI Jakarta.

    “Kami mengimbau warga selalu menggunakan kunci ganda agar pencuri tidak berani melakukan aksinya, karena membutuhkan waktu lebih lama untuk mencuri,” tegas Muhaiyin.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Viral Mobil Listrik Hyundai Ioniq 5 Mogok di Bogor Bikin Macet

    Viral Mobil Listrik Hyundai Ioniq 5 Mogok di Bogor Bikin Macet

    Jakarta –

    Viral di media sosial video yang menampilkan mobil listrik Hyundai Ioniq 5 mogok di jalan. Peristiwa itu dilaporkan terjadi di Bogor, Jawa Barat.

    Dalam video yang beredar viral di media sosial, mobil Hyundai Ioniq 5 berkelir putih itu melintang di jalan. Seorang wanita pengemudi Hyundai Ioniq 5 itu mengatakan baterai dalam kondisi terisi penuh 100 persen. Namun, mobil itu disebut tiba-tiba mati mesin dan tidak bisa dilajukan.

    Mobil listrik itu pun tak bisa didorong, soalnya penanganan mobil listrik tidak bisa sembarangan. Jadi, pemilik mobil tersebut menunggu kedatangan tim Hyundai untuk menjemput mobil listrik tersebut.

    “Saya sudah telepon orang Hyundai-nya sih, dia sudah jalan ke sini,” kata pengemudi Ioniq 5 tersebut dalam video viral yang diunggah akun Instagram hazairinsitepu.

    Akibat mogoknya Hyundai Ioniq 5 di Bogor ini, lalu lintas di sekitar disebut sempat macet. “Tadi udah ada yang coba bantu dorong nggak bisa. Saya juga nggak mau di tengah jalan begini, nggak enak,” kata pengemudi mobil listrik itu.

    detikOto mencoba menghubungi pihak PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) mengenai permasalahan Ioniq 5 yang mogok di Bogor tersebut. Namun, hingga berita ini ditulis, pihak HMID yang kami hubungi belum memberikan respons.

    Sebelumnya, kejadian serupa juga pernah terjadi di Jakarta. Sebuah mobil listrik Hyundai Ioniq 5 mogok di Ancol, Jakarta Utara, pada Februari 2025 lalu.

    Kasus serupa juga pernah dialami Hyundai Ioniq 5 milik Sandiaga Uno. Pada Agustus 2023, ketika masih menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno mengunggah video mobil Ioniq 5 mogok sehingga ia terpaksa harus naik mobil patwal untuk menuntaskan pekerjaan.

    Menurut pihak HMID, komponen yang bermasalah pada mobil milik Sandiaga Uno saat itu adalah aki kecil atau auxiliary battery 12V, bukan baterai lithium yang menggerakkan motor. Aki kecil itu drop, setelah di-jumper tidak bisa, akhirnya aki tersebut diganti.

    (rgr/din)

  • Tak Hanya Soal Kesehatan, Posyandu Juga Ikut Jaga Ketertiban Umum hingga Pendidikan Nasional 22 September 2025

    Tak Hanya Soal Kesehatan, Posyandu Juga Ikut Jaga Ketertiban Umum hingga Pendidikan Nasional 22 September 2025

    Tak Hanya Soal Kesehatan, Posyandu Juga Ikut Jaga Ketertiban Umum hingga Pendidikan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, mengatakan bahwa Pos Pelayanan Terpadu atau Posyandu (Posyandu) tak lagi hanya mengurus soal kesehatan, tetapi juga masuk dalam bagian enam standar pelayanan minimal (SPM), salah satunya adalah ketentraman dan ketertiban umum.
    Hal ini disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Posyandu, di Mercure Ancol, Jakarta Utara, pada Senin (22/9/2025).
    Tito mengatakan bahwa Posyandu telah bertransformasi dengan melaksanakan enam standar pelayanan minimal (SPM). Sebelumnya, Posyandu lebih banyak dikenal dalam konteks pelayanan kesehatan.
    “Jadi pelayanan publik yang dibuat secara terpadu dalam satu pos. Kira-kira gitu. Nah, apa saja? Tidak hanya di bidang kesehatan, tapi enam standar pelayanan minimal, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah,” kata Tito.
    Enam SPM tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat (trantibumlinmas), dan sosial.
    Dalam konteks ini, pendayagunaan Posyandu diarahkan pada enam bidang SPM sesuai kewenangan desa/kelurahan, dengan penekanan pada kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal.
    “Posyandu sebagai mitra pemerintah. Posyandu itu adalah mitra pemerintah. Tapi diakui keberadaannya dalam undang-undang,” tegas Mendagri.
    Sebagai mitra pemerintah, Posyandu dapat menyempurnakan tugas-tugas yang dilaksanakan pemerintah.
    Hal ini termasuk kontribusi terhadap pendidikan anak usia dini (PAUD), pemanfaatan literasi digital, penguatan sektor pangan, serta bidang lainnya yang menjadi persoalan di lingkungan masyarakat.
    Mendagri mencontohkan, salah satu langkah konkret yang dapat dilakukan Posyandu ialah memperkuat sektor pangan melalui gerakan menanam.
    Jika dilakukan secara kolektif oleh kader Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Posyandu, serta pemerintah desa, gerakan ini diyakini dapat membantu pemenuhan kebutuhan pangan.
    “Kalau itu dilakukan oleh semua desa melalui gerakan PKK, Posyandu, bergerak menanamnya seperti cabai masing-masing untuk konsumsi desanya sendiri, konsumsi rumah tangga yang sendiri, enggak ada inflasi setiap minggu itu enggak ada. Karena sudah cukup untuk masing-masing,” tutur Tito.
    Dia juga menjelaskan bahwa keberadaan Posyandu memiliki dasar hukum yang kuat.
    Hal ini antara lain diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2018, serta Permendagri Nomor 13 Tahun 2024.
    Dalam UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan secara tegas bahwa Posyandu merupakan salah satu unsur lembaga kemasyarakatan desa (LKD).
    Selain itu, Posyandu juga menjadi mitra pemerintah desa dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan masyarakat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Itjen Kemendagri Sudah Komunikasi dengan Bupati Buton yang Dilaporkan Hilang Nasional 22 September 2025

    Itjen Kemendagri Sudah Komunikasi dengan Bupati Buton yang Dilaporkan Hilang Nasional 22 September 2025

    Itjen Kemendagri Sudah Komunikasi dengan Bupati Buton yang Dilaporkan Hilang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Benni Irwan mengatakan Inspektorat Jenderal Kemendagri telah berkomunikasi dengan Bupati Buton, Alvin Akawijaya Putra yang dilaporkan hilang oleh warganya sendiri.
    Benni mengatakan, saat ini Kemendagri akan menunggu kesempatan untuk bisa berkomunikasi lebih lanjut.
    “Apakah nanti akan dipanggil ke Kementerian Dalam Negeri atau bagaimana tindak lanjutnya, kita tunggu langkah-langkah yang diambil oleh Inspektur Jenderal,” ucap Benni saat ditemui di Mercure Ancol, Jakarta Utara, Senin (22/9/2025).
    Benni mengatakan, informasi yang didapat oleh Kemendagri, sejauh ini Bupati Buton masih berada di tempat untuk berkegiatan yang berkaitan dengan pembangunan di Kabupaten Buton.
    “Salah satunya di Jakarta, jadi beliau masih ada,” ucapnya.
    Namun demikian, Kemendagri tidak menutup kemungkinan memanggil Bupati Buton yang berkaitan dengan laporan orang hilang tersebut.
    Terpisah, Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra, menyatakan kesiapannya untuk menghadap Kemendagri menyusul laporan dirinya hilang yang dilayangkan oleh warganya sendiri.
    Saat ditemui di Buton, Sulawesi Tenggara, Senin (22/9/2025), Alvin mengaku akan bertanggung jawab dan menjelaskan seluruh kegiatannya selama berada di Jakarta.
    “Saya siap (bila dipanggil Kemendagri) saya sangat siap, tak apa-apa memang seperti itu harus ada pertanggungjawaban,” kata Alvin.
    Ia mengaku sampai saat ini dirinya belum mendapat undangan untuk diperiksa dari Kemendagri.
    Alvin menegaskan, semua kegiatannya selama di Jakarta ia posting di media sosialnya sehingga sangat mudah untuk dipantau.
    “Sebenarnya sangat mudah memonitor gerakan saya, kan sosmed saya aktif (selama) di Jakarta, apa yang kita lakukan nanti kita akan tunjukannya nanti di teman-teman di Kemendagri, “ucap Alvin.
    Sebelumnya diberitakan, puluhan warga bersama mahasiswa yang tergabung dalam organisasi kepemudaan melaporkan Bupati Buton, Alvin Akawijaya Putra, sebagai orang hilang ke Polres Buton, Kamis (18/9/2025).
    Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Buton, Muhammad Muzli, mengatakan laporan tersebut disebabkan karena beberapa pekan terakhir Bupati Buton tidak pernah berkantor maupun menempati rumah jabatan.
    Selain membuat laporan orang hilang, warga dan pelajar juga membuat pamflet orang hilang dengan gambar bupati dan ditempelkan di tempat umum.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Buka Munas IMI Ke-X, Bamsoet Dorong Prestasi Balap Indonesia Mendunia

    Buka Munas IMI Ke-X, Bamsoet Dorong Prestasi Balap Indonesia Mendunia

    Jakarta –

    Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo membuka Musyawarah Nasional (Munas) IMI ke-X di Yogyakarta, kemarin. Dalam sambutannya, Bamsoet optimistis Indonesia tak hanya dapat menjadi tuan rumah ajang balap dunia, tetapi juga sebagai negara yang melahirkan juara dunia.

    “Dalam Munas ke-X ini kita akan menetapkan keputusan strategis dalam meningkatkan prestasi olahraga otomotif Indonesia di pentas dunia. Termasuk melaksanakan pemilihan Ketua Umum IMI secara musyawarah dan mufakat. Tradisi ini adalah wujud kedewasaan organisasi yang perlu kita jaga dan kita teruskan,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Minggu (21/9/2025).

    Anggota Komisi III DPR RI ini menegaskan Munas IMI bukan sekadar agenda rutin empat tahunan, melainkan momen meneguhkan semangat kebersamaan, kekeluargaan, dan persaudaraan melaui spirit ‘Standing and Growing Together’.

    Bamsoet mengatakan semangat inilah yang menjadi fondasi kokoh bagi seluruh keluarga besar IMI dalam menjaga harmoni, membangun solidaritas, serta menggerakkan roda organisasi.

    “Kita menyadari masih banyak yang harus kita perbaiki dan sempurnakan. Saya bersama pengurus lainnya percaya bahwa kepengurusan IMI yang baru, dengan Ketua Umum IMI yang baru, IMI akan lebih maju dan terus mendunia dengan prestasi tinggi yang membanggakan bagi bangsa dan negara Indonesia,” papar Bamsoet.

    Sederet Capaian IMI

    Bamsoet memaparkan selama empat tahun kepemimpinannya, IMI telah mencatat sejumlah capaian. Kini, Indonesia semakin diakui sebagai salah satu tuan rumah penting kejuaraan dunia otomotif, baik roda dua maupun roda empat.

    Tercatat, ajang MotoGP Mandalika sukses digelar tiga kali, diikuti dengan MXGP di Lombok sebanyak tiga kali, serta dua kali World Superbike di Mandalika. Pada kategori mobil, Formula E di Ancol Jakarta telah berlangsung tiga kali, Asia Pacific Rally Championship (APRC) digelar tiga kali di Sumatera Utara, dan F1 Powerboat tercatat dua kali digelar di perairan Danau Toba.

    “Rangkaian kejuaraan balap internasional tersebut menjadi bukti bahwa Federasi Otomotif Dunia (FIA) dan Federasi Motor Internasional (FIM) menaruh kepercayaan besar kepada Indonesia. Ajang balap internasional tersebut sekaligus membuka ruang bagi pembalap muda Indonesia untuk belajar dan bersaing dalam kompetisi level dunia,” ucap Bamsoet.

    Bamsoet menjelaskan salah satu capaian penting lainnya adalah restrukturisasi organisasi yang menghasilkan terbentuknya 37 IMI provinsi, termasuk provinsi baru di Papua. Hingga kini, 276 IMI kabupaten/kota telah terbentuk atau sekitar 54 persen dari total wilayah di Indonesia. Hal tersebut menjadi tonggak penting agar pembinaan atlet balap dan pengelolaan olahraga otomotif lebih merata di daerah.

    IMI juga terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sejak tahun 2021 hingga 2025, IMI telah menerbitkan 1.942 lisensi bagi steward, pimpinan lomba, penyelenggara event, teknisi mobil-motor, hingga tenaga medis olahraga.

    “Keanggotaan IMI juga melonjak signifikan, dengan lebih dari 26 ribu Kartu Tanda Anggota Pro dan Mobilitas, 1.217 tanda klub terdaftar, serta 2.564 kartu izin start. Kita harapkan IMI kedepan akan terus melahirkan prestasi, memperkuat persaudaraan otomotif, dan menjadi motor kemajuan bangsa,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, pembukaan Munas IMI ke-X di Yogyakarta juga dilakukan bersama Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Hadir dalam kegiatan ini, antara lain Menteri Komdigi RI Meutya Hafid, Wakil Ketum KONI Pusat Tursandi Alwi, Danrem 072/Pamungkas Brigjen TNI Bambang Sujawo, Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol Faizal, Pembina IMI Tinton Soeprapto, Komjen Pol (Purn) Nanan Soekarna, Komjen Pol (Purn) M Iriawan, Musa Rajekshah, Prasetyo Edi Marsudi, Ningrum Natasha Sirait, Robert J. Kardinal dan Boy H. Joedo, Calon Ketua Umum IMI Moreno Soeprapto, para pengurus IMI Pusat dan para Pengurus IMI Provinsi.

    (akn/ega)

  • PAM Jaya bakal bangun 700 km sambungan pipa air bersih di 2026

    PAM Jaya bakal bangun 700 km sambungan pipa air bersih di 2026

    Jakarta (ANTARA) – Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PAM) Jaya berencana menjalankan proyek besar penyambungan pipa air bersih sepanjang 700 kilometer (km) pada 2026.

    Untuk menjalankan proyek ini, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah (Perumda) PAM Jaya Arief Nasrudin mengatakan, kurang lebih akan ada 100 lubang galian (pit) yang berpotensi berdampak pada arus lalu lintas.

    Adapun titik “pit” itu tersebar di berbagai wilayah Ibu Kota. “Jalan terdampaknya berarti kurang lebih sekitar hampir ada 100 titik ‘pit’,” kata Arief di Jakarta, Sabtu.

    Arief menjelaskan, meski jumlah titik galian mencapai ratusan, panjang total jaringan yang akan dikerjakan jauh lebih besar.

    “Kilometernya tadi itu 700. Karena memang setiap jarak itu kan kurang lebih hampir 2-3 kilo ‘chamber’ kita ada,” kata Arief.

    Arief menyebutkan, proyek 2026 akan difokuskan pada jaringan pipa dari Instalasi Pengolahan Air (IPA) Jatiluhur Hilir 1, Buaran 3 hingga Karian-Serpong.

    “Itu ada memang cukup panjang, itu ada kurang lebih 700 kilometer tahun 2026. Itu untuk Jatiluhur Hilir 1, kemudian dan Buaran 3,” katanya.

    Kemudian satu lagi dari Karian Serpong. “Tapi nanti mungkin lewat empat IPA kita yang sedang kita bangun,” katanya.

    Untuk tahun 2025, sebagian besar pekerjaan galian disebut sudah rampung, meski ada beberapa tambahan titik yang masih harus diselesaikan sesuai kebutuhan warga.

    Arief memaparkan, wilayah yang sudah ditangani sepanjang 2025 antara lain dari Ancol hingga Pesanggrahan.

    Ia mengakui proyek galian ini akan mengganggu aktivitas masyarakat. Namun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta ini berupaya meminimalkan dampak terhadap lalu lintas.

    “Pastinya memang sekali lagi kepada masyarakat, kami mohon maaf, ada ‘chamber control’ yang nggak bisa ditutup. Tapi kita coba minimalisir supaya itu tidak memakan bahu jalan terlalu berlebihan,” kata Arief.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • ​Buka PNLG Forum 2025, Gubernur Pramono Tegaskan Komitmen Jakarta Bangun Ekonomi Biru Berkelanjutan

    ​Buka PNLG Forum 2025, Gubernur Pramono Tegaskan Komitmen Jakarta Bangun Ekonomi Biru Berkelanjutan

    Jakarta: Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, secara resmi membuka Partnerships in Environmental Management for the Seas of East Asia (PEMSEA) Network of Local Government (PNLG) Forum 2025 di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, pada Selasa, 16 September 2025. Forum internasional ini diharapkan dapat memperkuat kepemimpinan Jakarta dalam pembangunan ekonomi biru berkelanjutan. 

    Dalam pidatonya, Gubernur Pramono menegaskan, sebagai tuan rumah PNLG Forum 2025, Jakarta merasa terhormat sekaligus mengemban tanggung jawab besar. Jakarta sebagai kota megapolitan dan kota pesisir memiliki tantangan nyata, seperti banjir rob, abrasi pantai, polusi laut, serta dampak langsung dari perubahan iklim. Namun, di balik tantangan tersebut, tersimpan peluang besar untuk menghadirkan solusi melalui ekonomi biru yang inklusif.

    “Jakarta berperan penting dalam mengembangkan model ekonomi biru yang bertujuan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan ekosistem laut dan pesisir. Wilayah laut Jakarta seluas 6.977,5 km² dengan garis pantai sepanjang 120 km dan 113 pulau adalah harta karun yang akan menentukan wajah baru Jakarta,” papar Gubernur Pramono. 

    Mengusung tema “Towards a Sustainable and Inclusive Blue Economy: Linking Climate, Nature and Energy”, forum ini menekankan pentingnya keterkaitan antara aksi iklim, konservasi alam, dan transisi energi untuk memperkuat ketahanan masyarakat pesisir.

    Tema tersebut sejalan dengan arah pembangunan Jakarta sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menempatkan lingkungan hidup dan ekonomi biru sebagai arus utama transformasi menuju kota global berkelanjutan.

    “Masa depan Jakarta adalah menjadi kota global yang berkelanjutan, tangguh, dan berbasis kelautan,” terang Pramono. 

    Ia menambahkan, Pemprov DKI Jakarta telah mengadopsi pendekatan Integrated Coastal Management (ICM) melalui skema Sustainable Development Strategy (SDS) untuk menyinergikan tata ruang, pengendalian banjir rob, dan pengelolaan pulau kecil. 

    Menurut Gubernur Pramono, Jakarta memiliki potensi wisata bahari berstandar internasional, seperti kawasan Ancol, wisata pulau dengan konsep resort, dan inclusive tourism berbasis masyarakat. Restorasi ekosistem dijalankan melalui penanaman mangrove, transplantasi karang, dan konservasi habitat laut yang juga berperan sebagai solusi mitigasi iklim berbasis blue carbon.

    Selain itu, masyarakat Kepulauan Seribu diberdayakan melalui perikanan berkelanjutan, ekowisata bahari, budidaya perikanan, dan pengembangan UMKM berbasis kelautan dan perikanan.

    “Pemprov DKI Jakarta sangat serius dalam pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kami. Pendekatan ICM yang kami terapkan membutuhkan terobosan-terobosan segar. Tata kelola ICM harus didorong lebih konsisten,” ujarnya. 

    Dalam forum ini, sebagai bentuk komitmen, akuntabilitas, dan langkah strategis ke depan, Gubernur Pramono meluncurkan “State of The Coast (SoC) Jakarta 2025″. Hal tersebut menjadi bukti komitmen Pemprov DKI untuk melindungi kawasan pesisir, memberdayakan warga, serta mendorong pembangunan laut yang berkelanjutan.

    “Jakarta bukan hanya pusat pemerintahan dan ekonomi, tetapi juga rumah bagi lebih dari 10 juta penduduk dengan 113 pulau kecil dan lebih dari setengah juta hektar wilayah laut. Kami ingin menunjukkan bahwa kota besar tidak harus menjadi beban lingkungan, melainkan bisa menjadi pelopor solusi global. PNLG Forum ini adalah momentum untuk membuktikan komitmen itu,” tegasnya. 
     

    Pramono berharap, forum ini tidak hanya berhenti pada diskusi kebijakan, tetapi juga menghadirkan aksi nyata. Para peserta akan berkunjung ke Kepulauan Seribu guna melakukan penanaman mangrove dan karang, restocking ikan, serta bertemu langsung dengan komunitas lokal yang mengelola lingkungan dan produk UMKM.

    “Hasil jangka pendek dari forum ini yang harus terlihat dan dirasakan, di antaranya pesisir yang lebih hijau, laut yang lebih bersih, dan masyarakat pesisir yang lebih berdaya. Itulah wajah ekonomi biru yang kami perjuangkan,” pungkasnya. 

    Sebagai tambahan informasi, PNLG adalah jejaring pemerintah lokal di Asia Timur yang berkomitmen pada pengelolaan pesisir dan laut berkelanjutan. Forum tahunannya menjadi wadah berbagi praktik terbaik, memperkuat kolaborasi, serta mendorong aksi nyata di tingkat lokal untuk menjawab tantangan global.

    Forum internasional ini menghadirkan lebih dari 55 pemerintah daerah anggota PNLG, perwakilan kementerian, pakar kelautan dan perubahan iklim, akademisi, dunia usaha, serta organisasi masyarakat sipil dari seluruh kawasan Asia Timur.

    Jakarta: Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, secara resmi membuka Partnerships in Environmental Management for the Seas of East Asia (PEMSEA) Network of Local Government (PNLG) Forum 2025 di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, pada Selasa, 16 September 2025. Forum internasional ini diharapkan dapat memperkuat kepemimpinan Jakarta dalam pembangunan ekonomi biru berkelanjutan. 
     
    Dalam pidatonya, Gubernur Pramono menegaskan, sebagai tuan rumah PNLG Forum 2025, Jakarta merasa terhormat sekaligus mengemban tanggung jawab besar. Jakarta sebagai kota megapolitan dan kota pesisir memiliki tantangan nyata, seperti banjir rob, abrasi pantai, polusi laut, serta dampak langsung dari perubahan iklim. Namun, di balik tantangan tersebut, tersimpan peluang besar untuk menghadirkan solusi melalui ekonomi biru yang inklusif.
     
    “Jakarta berperan penting dalam mengembangkan model ekonomi biru yang bertujuan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan ekosistem laut dan pesisir. Wilayah laut Jakarta seluas 6.977,5 km² dengan garis pantai sepanjang 120 km dan 113 pulau adalah harta karun yang akan menentukan wajah baru Jakarta,” papar Gubernur Pramono. 

    Mengusung tema “Towards a Sustainable and Inclusive Blue Economy: Linking Climate, Nature and Energy”, forum ini menekankan pentingnya keterkaitan antara aksi iklim, konservasi alam, dan transisi energi untuk memperkuat ketahanan masyarakat pesisir.
     
    Tema tersebut sejalan dengan arah pembangunan Jakarta sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menempatkan lingkungan hidup dan ekonomi biru sebagai arus utama transformasi menuju kota global berkelanjutan.
     
    “Masa depan Jakarta adalah menjadi kota global yang berkelanjutan, tangguh, dan berbasis kelautan,” terang Pramono. 
     
    Ia menambahkan, Pemprov DKI Jakarta telah mengadopsi pendekatan Integrated Coastal Management (ICM) melalui skema Sustainable Development Strategy (SDS) untuk menyinergikan tata ruang, pengendalian banjir rob, dan pengelolaan pulau kecil. 
     
    Menurut Gubernur Pramono, Jakarta memiliki potensi wisata bahari berstandar internasional, seperti kawasan Ancol, wisata pulau dengan konsep resort, dan inclusive tourism berbasis masyarakat. Restorasi ekosistem dijalankan melalui penanaman mangrove, transplantasi karang, dan konservasi habitat laut yang juga berperan sebagai solusi mitigasi iklim berbasis blue carbon.
     
    Selain itu, masyarakat Kepulauan Seribu diberdayakan melalui perikanan berkelanjutan, ekowisata bahari, budidaya perikanan, dan pengembangan UMKM berbasis kelautan dan perikanan.
     
    “Pemprov DKI Jakarta sangat serius dalam pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kami. Pendekatan ICM yang kami terapkan membutuhkan terobosan-terobosan segar. Tata kelola ICM harus didorong lebih konsisten,” ujarnya. 
     
    Dalam forum ini, sebagai bentuk komitmen, akuntabilitas, dan langkah strategis ke depan, Gubernur Pramono meluncurkan “State of The Coast (SoC) Jakarta 2025”. Hal tersebut menjadi bukti komitmen Pemprov DKI untuk melindungi kawasan pesisir, memberdayakan warga, serta mendorong pembangunan laut yang berkelanjutan.
     
    “Jakarta bukan hanya pusat pemerintahan dan ekonomi, tetapi juga rumah bagi lebih dari 10 juta penduduk dengan 113 pulau kecil dan lebih dari setengah juta hektar wilayah laut. Kami ingin menunjukkan bahwa kota besar tidak harus menjadi beban lingkungan, melainkan bisa menjadi pelopor solusi global. PNLG Forum ini adalah momentum untuk membuktikan komitmen itu,” tegasnya. 
     

     
    Pramono berharap, forum ini tidak hanya berhenti pada diskusi kebijakan, tetapi juga menghadirkan aksi nyata. Para peserta akan berkunjung ke Kepulauan Seribu guna melakukan penanaman mangrove dan karang, restocking ikan, serta bertemu langsung dengan komunitas lokal yang mengelola lingkungan dan produk UMKM.
     
    “Hasil jangka pendek dari forum ini yang harus terlihat dan dirasakan, di antaranya pesisir yang lebih hijau, laut yang lebih bersih, dan masyarakat pesisir yang lebih berdaya. Itulah wajah ekonomi biru yang kami perjuangkan,” pungkasnya. 
     
    Sebagai tambahan informasi, PNLG adalah jejaring pemerintah lokal di Asia Timur yang berkomitmen pada pengelolaan pesisir dan laut berkelanjutan. Forum tahunannya menjadi wadah berbagi praktik terbaik, memperkuat kolaborasi, serta mendorong aksi nyata di tingkat lokal untuk menjawab tantangan global.
     
    Forum internasional ini menghadirkan lebih dari 55 pemerintah daerah anggota PNLG, perwakilan kementerian, pakar kelautan dan perubahan iklim, akademisi, dunia usaha, serta organisasi masyarakat sipil dari seluruh kawasan Asia Timur.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (RUL)

  • Pramono tegaskan komitmen Jakarta bangun ekonomi biru berkelanjutan

    Pramono tegaskan komitmen Jakarta bangun ekonomi biru berkelanjutan

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menekankan komitmen Jakarta sebagai kota megapolitan untuk membangun ekonomi biru yang berkelanjutan.

    Menurut Pramono, Jakarta berperan penting dalam mengembangkan model ekonomi biru yang bertujuan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan ekosistem laut dan pesisir.

    “Wilayah laut Jakarta seluas 6.977,5 km² dengan garis pantai sepanjang 120 km dan 113 pulau adalah harta karun yang akan menentukan wajah baru Jakarta,” ujar Pramono saat membuka “Partnerships in Environmental Management for the Seas of East Asia (PEMSEA) Network of Local Government (PNLG) Forum 2025” di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Selasa.

    Mengusung tema “Towards a Sustainable and Inclusive Blue Economy: Linking Climate, Nature and Energy”, Pramono mengatakan, tema tersebut sejalan dengan arah pembangunan Jakarta sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menempatkan lingkungan hidup dan ekonomi biru sebagai arus utama transformasi menuju kota global berkelanjutan.

    Ia mengatakan, Pemprov DKI Jakarta telah mengadopsi pendekatan “Integrated Coastal Management” (ICM) melalui skema “Sustainable Development Strategy” (SDS) untuk menyinergikan tata ruang, pengendalian banjir rob, dan pengelolaan pulau kecil.

    Menurut Pramono, Jakarta memiliki potensi wisata bahari berstandar internasional, seperti kawasan Ancol, wisata pulau dengan konsep resort, dan “inclusive tourism” berbasis masyarakat.

    Restorasi ekosistem dijalankan melalui penanaman mangrove, transplantasi karang, dan konservasi habitat laut yang juga berperan sebagai solusi mitigasi iklim berbasis “blue carbon”.

    Selain itu, masyarakat Kepulauan Seribu diberdayakan melalui perikanan berkelanjutan, ekowisata bahari, budidaya perikanan, dan pengembangan UMKM berbasis kelautan dan perikanan.

    Dalam forum ini, sebagai bentuk komitmen, akuntabilitas, dan langkah strategis ke depan, Pramono juga meluncurkan “State of The Coast (SoC) Jakarta 2025”.

    Hal tersebut menjadi bukti komitmen Pemprov DKI untuk melindungi kawasan pesisir, memberdayakan warga, serta mendorong pembangunan laut yang berkelanjutan.

    “Kami ingin menunjukkan bahwa kota besar tidak harus menjadi beban lingkungan, melainkan bisa menjadi pelopor solusi global. PNLG Forum ini adalah momentum untuk membuktikan komitmen itu,” kata Pramono.

    Pramono berharap, forum ini tidak hanya berhenti pada diskusi kebijakan, tetapi juga menghadirkan aksi nyata.

    Para peserta akan berkunjung ke Kepulauan Seribu guna melakukan penanaman mangrove dan karang, restocking ikan, serta bertemu langsung dengan komunitas lokal yang mengelola lingkungan dan produk UMKM.

    PNLG adalah jejaring pemerintah lokal di Asia Timur yang berkomitmen pada pengelolaan pesisir dan laut berkelanjutan. Forum tahunannya menjadi wadah berbagi praktik terbaik, memperkuat kolaborasi, serta mendorong aksi nyata di tingkat lokal untuk menjawab tantangan global.

    PNLG Forum 2025 diikuti oleh 200 peserta dari 24 kota di 9 negara anggota PNLG, perwakilan kementerian, pakar kelautan dan perubahan iklim, akademisi, dunia usaha, serta organisasi masyarakat sipil dari berbagai kawasan Asia Timur.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Fakta-fakta Dugaan Korupsi yang Menyeret Anak Jusuf Hamka di CMNP

    Fakta-fakta Dugaan Korupsi yang Menyeret Anak Jusuf Hamka di CMNP

    Bisnis.com, JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) telah sedang melakukan penyelidikan terkait dugaan korupsi dalam kasus perpanjangan konsesi Tol Cawang-Pluit oleh PT CMNP.

    Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan juga meminta klarifikasi terhadap anak dari bos Emiten Jalan Tol Jusuf Hamka, Fitria Yusuf. Klarifikasi dilakukan seiring dengan dilakukannya penyelidikan kasus dugaan korupsi tol PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP).

    “Benar yang bersangkutan [Fitria Yusuf] diminta keterangan. Sifatnya klarifikasi,” ujar Anang saat dikonfirmasi, Minggu (14/9/2025).

    Menurutnya, permintaan klarifikasi terhadap anak bos CMNP Jusuf Hamka itu baru dilakukan pertama kali. “Baru kali ini,” imbuhnya. Hingga saat ini, Kejagung belum ada menetapkan nama tersangka dan masih dalam 

    Di samping itu, Anang menyatakan bahwa dirinya masih belum bisa mengungkap berapa jumlah pihak yang telah dimintai keterangan dalam kasus ini, termasuk duduk perkara kasusnya secara detail. Pengusutan proyek jalan tol oleh CMNP oleh penyidik Jampidsus Kejagung RI ini masih penyelidikan dan tertutup. Oleh karena itu, pengusutan bersifat klarifikasi.

    Simak Fakta-fakta Dugaan Korupsi yang Menyeret Anak Jusuf Hamka di CMNP

    1. Proses Penyelidikan Kejagung

    Kejagung sedang menyelidiki dugaan korupsi terkait perpanjangan konsesi jalan tol Cawang – Pluit yang melibatkan PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP). Adapun proses ini dilakukan secara tertutup. 

    Sebab, proses penyelidikan masih dalam tahap klarifikasi dan statusnya masih tertutup dari publik. Belum ada penetapan tersangka resmi.

    2. Kedatangan Fitria Yusuf

    Kejagung mengundang anak dari bos emiten jalan tol Jusuf Hamka, Fitria Yusuf, sempat datang ke Gedung Bundar Kejagung pada Jumat (12/9/2025), tetapi belum diketahui alasan kedatangannya.

    “Itu masih sebatas permintaan klarifikasi keterangan,” ujar Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna saat dihubungi, Senin (15/9/2025).

    3. Kebijakan Tidak Sesuai Ketentuan

    Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pengajuan perubahan lingkup proyek tol Ancol Timur-Pluit dilakukan secara langsung, tanpa proses lelang yang sah, sehingga merugikan negara.

    4. Evaluasi Penunjukan Langsung

    Revisi ulang terhadap penunjukan langsung PT CMNP diusulkan agar transparansi dan akuntabilitas pengelolaan proyek diperbaiki. Anang Supriatna menilai bahwa pihaknya sudah melakukan klarifikasi terhadap beberapa pihak, tetapi belum menyampaikan secara rinci siapa saja dan berapa jumlahnya.

    5. Penyelidikan Masih Berlanjut

    Dugaan korupsi di kasus ini tetap dalam proses penyelidikan, dan pihak kejaksaan akan bertindak tegas jika ditemukan penyimpangan sesuai ketentuan hukum. Di sisi lain, kasus ini berpotensi menimbulkan kekhawatiran umum tentang transparansi pengelolaan proyek infrastruktur dan potensi kerugian negara.

    6. Rekomendasi BPK

    BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR agar melakukan evaluasi terhadap penunjukan PT CMNP di proyek jalan tol Ancol Timur-Elevated.