kab/kota: Ancol

  • Wapres Gibran ingatkan pembangunan MRT harus sesuai standar dan jadwal

    Wapres Gibran ingatkan pembangunan MRT harus sesuai standar dan jadwal

    “Arahannya, untuk dipastikan berjalan dengan baik,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengingatkan pembangunan MRT Jakarta Fase 2A harus memperhatikan standar yang telah ditetapkan dan jadwal penyelesaian yang telah ditargetkan yaitu pada tahun 2027 untuk segmen Bundaran HI—Harmoni dan tahun 2029 untuk Harmoni—Kota.

    Gibran menyampaikan langsung arahan-arahannya itu kepada Direktur Utama PT MRT Jakarta Tuhiyat saat sesi kunjungan kerja Wapres RI di lokasi pembangunan Stasiun MRT Sawah Besar, Jakarta, Senin (29/9) sore, sebagaimana dikonfirmasi oleh Sekretariat Wakil Presiden, Selasa.

    Kunjungan itu, Sekretariat Wapres menjelaskan, merupakan bukti komitmen pemerintah turun langsung mengecek kemajuan pembangunan transportasi publik yang aman, terjangkau, dan yang dapat mendukung mobilitas masyarakat perkotaan.

    “Arahannya, untuk dipastikan berjalan dengan baik,” kata Tuhiyat menyampaikan kembali instruksi dari Wapres Gibran.

    Stasiun MRT Sawah Besar merupakan bagian dari pembangunan MRT Jakarta Fase 2A untuk segmen Harmoni—Kota. Di lokasi pembangunan stasiun, Wapres Gibran mendapatkan penjelasan mengenai capaian-capaian penting pembangunan MRT Jakarta Fase 2A, yaitu keberhasilan mesin bor bawah tanah (tunnel boring machine) membuka jalur bawah tanah untuk menghubungkan Stasiun MRT Bundaran HI sampai dengan Stasiun MRT Sawah Besar.

    “Peninjauan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pembangunan infrastruktur strategis nasional di berbagai wilayah Indonesia. Pemerintah menargetkan transportasi publik yang lebih terintegrasi, efisien, dan ramah bagi seluruh lapisan masyarakat,” demikian siaran resmi Sekretariat Wakil Presiden menjelaskan kunjungan Wapres Gibran sebagaimana dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

    Pembangunan MRT Jakarta Fase 2 terdiri atas dua tahap, yaitu Fase 2A dan Fase 2B. Fase 2A terdiri atas tujuh stasiun MRT bawah tanah, yaitu Stasiun MRT Thamrin, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok, dan Jakarta Kota. Panjang keseluruhan jalur bawah tanah itu mencapai 5,8 kilometer. Sementara itu, Fase 2B mencakup dua stasiun bawah tanah, yaitu Stasiun MRT Mangga Dua dan Ancol, dan satu depo di Ancol Marina. Total panjang jalur sekitar 6 kilometer.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jejak Dualisme PPP antara Rommy dan Djan Faridz, Berakhir Islah pada 2021
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        30 September 2025

    Jejak Dualisme PPP antara Rommy dan Djan Faridz, Berakhir Islah pada 2021 Nasional 30 September 2025

    Jejak Dualisme PPP antara Rommy dan Djan Faridz, Berakhir Islah pada 2021
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali di ambang perpecahan setelah Muktamar X yang digelar pada 27-28 September 2025 tidak berjalan baik.
    Forum untuk memilih dan menetapkan ketua umum PPP itu justru berujung kericuhan dan dualisme kepemimpinan.
    Muktamar X yang digelar di kawasan Ancol, Jakarta, melahirkan dualisme kepemimpinan. Klaim kemenangan pertama digaungkan oleh Muhammad Mardiono yang merupakan petahana ketua umum PPP.
    Kemenangan lain diumumkan oleh kubu Agus Suparmanto, yang merupakan mantan Menteri Perdagangan (Mendag) pada era Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi).
    Kubu Mardiono mengeklaim bahwa jagoannya telah terpilih secara aklamasi untuk memimpin Partai Kabah untuk periode 2025-2030.
    “Saya ingin menyampaikan selamat kepada Pak Mardiono atas terpilihnya secara aklamasi dalam muktamar ke-10 yang baru saja kami ketuk palunya,” kata pimpinan sidang Muktamar X PPP, Amir Uskara dalam konferensi pers, Sabtu (27/9.2025).
    Sehari setelahnya, kubu Agus Suparmanto juga menyatakan bahwa Agus terpilih secara aklamasi untuk memimpin PPP lima tahun ke depan.
    Ketua Pimpinan Sidang Paripurna VIII Qoyum Abdul Jabbar menyebutkan, Agus terpilih secara aklamasi oleh mayoritas peserta Muktamar X di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta.
    “Aklamasi Pak Agus Suparmanto merupakan kehendak muktamar dan aspirasi muktamirin yang menentukan keputusan,” ujar Qoyum, melalui keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (28/9/2025).
    Dualisme kepemimpinan di PPP sendiri bukan yang pertama terjadi. Terbelahnya partai berlambang Ka’bah itu pernah terjadi pada 2014, dimulai ketika Suryadharma Ali tertangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
    Lantas, bagaimana perpecahan PPP dulu terjadi dan berakhir seperti apa partai berlambang Ka’bah saat itu? Berikut kilas baliknya:
    Pada Kamis (2/7/2015), Menteri Agama (Menag) yang juga Ketua Umum PPP, Suryadharma Ali ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012-2013 di Kementerian Agama (Kemenag).
    Dewan Pengurus Pusat (DPP) PPP pun memutuskan memecat Suryadharma Ali dari posisi ketua umum partai berlambang Ka’bah itu.
    “Memutuskan memberhentikan Suryadharma Ali (dari) jabatan Ketua Umum DPP PPP,” kata Sekretaris Jenderal DPP PPP saat itu Romahurmuziy atau Rommy saat menggelar konferensi pers, pada Rabu (10/9/2014).
    Setelah pemecatan itulah, konflik internal di PPP muncul dan melahirkan dua kubu. Muktamar yang digelar di Surabaya, Jawa Timur, menetapkan Rommy sebagai ketua umum PPP pada 15 Oktober 2014.
    Namun, Muktamar lain juga digelar setelahnya dan menetapkan Djan Faridz sebagai ketua umum PPP pada 2 November 2014.
    Baik kubu Rommy dan Djan Faridz mengeklaim bahwa Muktamar Surabaya maupun Jakarta merupakan forum yang sah.
    Dualisme kepemimpinan PPP di bawah Rommy dan Djan Faridz pun berujung kepada keputusan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), yang tidak mengesahkan kepemimpinan dua kubu tersebut.
    Pada 7 Januari 2016, Kemenkumham justru memutuskan bahwa kepengurusan DPP PPP dikembalikan kepada hasil Muktamar pada 2011 yang digelar di Bandung, Jawa Barat.
    Muktamar Bandung itu diketahui menetapkan Suryadharma Ali sebagai Ketua Umum PPP. Serta Rommy sebagai Sekretaris Jenderal PPP.
    Suara dan desakan kader PPP pun menguat pada pertengahan 2016 yang menuntut kedua kubu untuk islah atau berdamai.
    Akhirnya, PPP kembali menggelar Muktamar pada 9 April 2016 yang menetapkan Rommy sebagai ketua umum partai berlambang Ka’bah itu.
    Muktamar yang digelar di Jakarta itu turut dihadiri oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dan sesepuh PPP KH Maimoen Zubair.
    Akhirnya, Kemenkumham mengesahkan kepengurusan PPP yang berada di bawah kepemimpinan Rommy.
    Rommy saat itu mengajak Djan Faridz untuk bergabung dalam kepengurusan PPP di bawah kepemimpinannya, tetapi ajakan tersebut ditolak.
    Singkat cerita, Djan Faridz akhirnya mengundurkan diri sebagai ketua umum PPP hasil Muktamar Jakarta dan digantikan oleh Humprey Djemat pada 30 Juli 2018.
    Antara Foto / Indrianto Eko Suwarso Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono (tengah) bersama Ketua Majelis Pertimbangan Partai Muhammad Romahurmuziy (kiri) dan jajaran pengurus partai menyanyikan mars partai pada pembukaan Mukernas ke-II PPP, di Jakarta, Jumat (13/12/2024). Mukernas bertajuk Transformasi PPP untuk Indonesia yang akan berlangsung 13-15 Desember 2024 tersebut membahas agenda penyelenggaraan Muktamar PPP, evaluasi kinerja partai pada pemilu baik pileg maupun pilpres, serta revitalisasi partai. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc.
    Djan Faridz kembali muncul di acara PPP dalam rapat pimpinan nasional (Rapimnas) I yang digelar pada 12 Maret 2021.
    Saat itu, Rommy sudah tidak lagi menjabat sebagai ketua umum PPP karena tersandung kasus jual beli jabatan di Kemenag pada 2019.
    Pengganti Rommy saat itu adalah Suharso Monoarfa yang memimpin Rapimnas I PPP yang turut dihadiri Djan Faridz.
    Dalam Rapimnas tersebut, Djan Faridz mengaku siap membantu Suharso Monoarfa yang memimpin PPP saat itu.
    “Puji Syukur kehadirat Allah SWT, sahabat tercinta saya menjadi Ketum PPP. Selain doa, saya siap kok bantu beliau (Suharso Monoarfa),” kata Djan dalam Rapimnas I.
    Selain itu, Djan Faridz juga berharap partai berlambang Ka’bah itu dapat tetap eksis dan semakin berjaya dalam dunia politik.
    “Kita harus melihat ke depan, bagaimana PPP ini tetap eksis di dunia politik dan manfaat untuk umat Islam khususnya. Jadi jangan sampai kita ini sudah bersatu, saya sudah bersatu dengan beliau, terus manfaat buat PPP-nya malah kurang,” ujar Djan Faridz yang saat itu ditunjuk menjadi anggota Majelis Kehormatan PPP.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menggapai cita-cita besar Jakarta sebagai kota sinema

    Menggapai cita-cita besar Jakarta sebagai kota sinema

    Jakarta harus siap menjadi tempat yang ramah, mudah digapai dengan syarat dan ketentuan yang masuk akal bagi pelaku industri film

    Jakarta (ANTARA) – Jakarta yang bersiap menuju kota global punya sederet mimpi besar. Setelah menyandang predikat sebagai kota literatur pada tahun 2021 dari UNESCO, kini Ibu Kota bercita-cita menjadi kota sinema.

    Cita-cita tersebut bukan hal yang mustahil terwujud, apalagi karena industri film telah menjadi bagian penting yang menggerakkan perekonomian kreatif di Jakarta.

    Berdasarkan perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Ekonomi Kreatif DKI Jakarta 2024, subsektor film, animasi, dan video tumbuh lebih tinggi (6,22 persen) jika dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB DKI Jakarta secara keseluruhan (5,04 persen).

    Optimisme menjadi kota sinema juga didukung 141 rumah produksi yang ada, sebanyak 80 persennya berdomisili di Jakarta. Rumah produksi tersebut menghasilkan sebanyak 42.331 judul film yang masuk Lembaga Sensor Film dan 285 di antaranya lulus sensor.

    Langkah mewujudkan kota sinema yang berbudaya dan seni pun dilakukan dengan memberikan kemudahan perizinan hingga kebutuhan lainnya.

    Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Jakarta Andhika Permata menyatakan siap memfasilitasi sineas untuk syuting di Jakarta melalui platform Filming in Jakarta.

    Fasilitas yang disiapkan termasuk aset-aset milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jakarta seperti PT Pembangunan Jaya Ancol dan Jakarta Experience Board (JxB).

    Tujuannya bukan sekadar ingin Jakarta sebagai lokasi syuting, tetapi juga memperlihatkan kota sebagai ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan industri secara keseluruhan.

    Apalagi Jakarta sejak era produksi film negara telah menjadi latar bagi rumah produksi untuk menciptakan film yang menggambarkan kehidupan, dinamika, serta perkembangan kota dan masyarakatnya seperti “Njai Dasima”, “Si Doel Anak Sekolahan”, “Janji Joni” hingga film-film modern yang menorehkan prestasi di kancah nasional maupun internasional.

    Lalu untuk semakin menarik minat sineas menjadikan Jakarta sebagai lokasi syuting, lembaga bernama Komisi Film Jakarta akhirnya diinisiasi untuk dibentuk sebagai lembaga pelayanan One Stop Service (OSS) atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

    Fungsinya bukan hanya tentang perizinan, namun juga database lokasi syuting, penghubung dengan talenta lokal, dan promotor utama Jakarta sebagai destinasi produksi film.

    Ini seperti yang dimiliki kota-kota di dunia seperti Busan, Korea Selatan; Hong Kong, Tokyo; Jepang, hingga kota di Belanda.

    Dukungan pun diberikan oleh sejumlah lembaga festival film, seperti diungkapkan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno saat menghadiri Festival Film Cannes, Prancis pada Mei 2025.

    Adapun Komisi Film Jakarta menjadi bagian dari agenda besar dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta. Ini lantaran sektor film menjadi sebagai salah satu prioritas utama di antara pembangunan infrastruktur lainnya.

    Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PPP Purworejo Sebut Terpilihnya Agus Suparmanto Jadi Momentum Konsolidasi
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        30 September 2025

    PPP Purworejo Sebut Terpilihnya Agus Suparmanto Jadi Momentum Konsolidasi Regional 30 September 2025

    PPP Purworejo Sebut Terpilihnya Agus Suparmanto Jadi Momentum Konsolidasi
    Tim Redaksi
    PURWOREJO, KOMPAS.com
    – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Purworejo memberikan dukungan penuh kepada Agus Suparmanto yang terpilih sebagai Ketua Umum PPP periode 2025–2030 melalui aklamasi dalam Muktamar X di Jakarta, pada Minggu (28/9/2025) dini hari.
    Ketua DPC PPP Purworejo, Muhammad Kartika Zuhala, menyatakan bahwa terpilihnya Agus Suparmanto merupakan momentum penting bagi konsolidasi partai, terutama dalam upaya mengembalikan kejayaan PPP di tingkat nasional maupun daerah.
    “PPP Purworejo siap mendukung penuh kepemimpinan Pak Agus Suparmanto. Beliau adalah sosok yang mampu menyatukan kader, dan meneguhkan arah perjuangan PPP ke depan,” ujarnya, Senin (29/9/2025).
    Dalam Muktamar X yang berlangsung di Mercure Ancol, Jakarta, Agus Suparmanto terpilih secara aklamasi menggantikan Plt Ketua Umum Mardiono.
    Penetapan tersebut dilakukan dalam sidang paripurna VIII yang dipimpin oleh Qoyum Abdul Jabar sekitar pukul 01.07 WIB.
    Forum muktamar juga menetapkan tim formatur untuk menyusun kepengurusan DPP PPP periode 2025–2030, yang dipimpin langsung oleh Agus Suparmanto.
    Anggota tim formatur ini terdiri dari Ir. Romahurmuziy, KH.
    Musyafa’, Rusman Yaqub, serta sembilan ketua DPW dari berbagai daerah, termasuk DPW Jawa Tengah.
    Meskipun muktamar sempat diwarnai oleh dinamika internal, mayoritas peserta tetap konsisten mendukung jalannya forum hingga menghasilkan keputusan aklamasi.
    “PPP Purworejo percaya, dinamika yang terjadi di muktamar justru semakin memperkuat semangat kader untuk menjaga persatuan. Kami akan segera melakukan konsolidasi di tingkat PAC agar semangat perubahan ini sampai ke akar rumput,” imbuh Kartika Zuhala.
    Dengan terpilihnya Agus Suparmanto, PPP Purworejo berharap arah perjuangan partai semakin jelas dalam memperjuangkan aspirasi umat, sekaligus meningkatkan perolehan suara pada Pemilu mendatang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Profil dan Kekayaan Agus Suparmanto Eks Kader PKB yang Terpilih jadi Ketum Baru PPP

    Profil dan Kekayaan Agus Suparmanto Eks Kader PKB yang Terpilih jadi Ketum Baru PPP

    Bisnis.com, JAKARTA — Agus Suparmanto resmi terpilih menjadi Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

    Dia terpilih melalui aklamasi dalam sidang Paripurna VIII oleh pimpinan Qoyum Abdul Jabbar yang digelar di Hotel Mercure, Ancol, Sabtu (27/9/2025) dan ditetapkan pada Minggu (28/9/2025) dini hari.

    “Aklamasi pak Agus Suparmanto merupakan kehendak Muktamar dan aspirasi Muktamirin ini yang menentukan keputusan,” jelas Qoyum dalam keterangan resminya, Minggu (28/9/2025).

    Selanjutnya, Agus bersama dengan tim formatur akan segera menyusun struktur kepengurusan baru PPP yang mencerminkan kekuatan internal partai.

    Hanya saja, ketetapan Agus menjadi pimpinan partai berlogo Ka’bah ini menuai polemik. Pasalnya, pihak pengurus kubu Mardiono menilai bahwa terpilihnya Agus ini tidak sesuai dengan AD/ART partai. Salah satunya terkait dengan jumlah peserta sidang tidak sesuai kuorum.

    Adapun, usai dinyatakan terpilih, Agus Suparmanto, menyatakan bahwa dirinya akan menyiapkan strategi agar PPP bisa kembali ke Senayan.

    “Kita akan meraih kemenangan berikutnya, yaitu bagaimana PPP ini bisa kembali ke Senayan,” tutur Agus.

    Profil Agus Suparmanto

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, Agus merupakan pria kelahiran 23 Desember 1965. Dia merupakan lulusan sarjana ekonomi di Universitas Nasional Jakarta.

    Dalam perjalanan hidupnya, Agus menekuni bidang bisnis serta olahraga. Tercatat, dia sempat menjabat sebagai Dirut PT Galangan Manggar Biliton (GMB). 

    Perusahaan tersebut merupakan penggarap proyek pembangunan dok kapal di Pelabuhan Sungai Manggar, Kabupaten Belitung Timur.

    Di sektor olahraga, Agus tersohor sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (PB IKASI). Dia tercatat menjabat posisi tersebut dalam dua periode berturut-turut yakni 2014-2018 dan 2018-2022.

    Kemudian, Agus diangkat menjadi Menteri Perdagangan (Mendag) di era Presiden ke-7 Joko Widodo menggantikan Enggartiasto Lukita. Namun, kariernya sebagai menteri terhitung cukup singkat.

    Agus dilantik Jokowi pada 23 Oktober 2019 dan dicopot pada 22 Desember 2020. Jabatan Agus itu kemudian diisi oleh Muhammad Luthfi. Di samping itu, Agus juga tercatat sempat menjadi kader PKB.

    Kekayaan Agus Suparmanto

    Adapun, Agus Suparmanto tercatat memiliki harta senilai Rp1,6 triliun. Kekayaan itu tercatat dalam LHKPN yang dilaporkan Agus saat menjabat sebagai Mendag pada 31 Maret 2021.

    Mayoritas kekayaan Agus berada di tanah dan bangunan senilai Rp896 miliar. Aset ini tersebar di Jakarta, Singapura, Badung hingga Bandung.

    Selain itu, Agus juya memiliki dua mobil Lexus Rp1,5 miliar. Kemudian, harta bergerak lainnya Rp950 miliar; surat berharga Rp766 miliar; kas dan setara kas Rp51 miliar.

    Kala itu, Agus juga mencatatkan bahwa dirinya memiliki utang Rp91 miliar.

  • Panasnya Muktamar X PPP: Ricuh Dua Kubu hingga Lahirkan Klaim 2 Ketum Partai Kabah
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        29 September 2025

    Panasnya Muktamar X PPP: Ricuh Dua Kubu hingga Lahirkan Klaim 2 Ketum Partai Kabah Nasional 29 September 2025

    Panasnya Muktamar X PPP: Ricuh Dua Kubu hingga Lahirkan Klaim 2 Ketum Partai Kabah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melahirkan dua klaim kepemimpinan Partai Kabah. Keduanya adalah kubu mantan Menteri Perdagangan era Presiden Joko Widodo, Agus Suparmanto; dan calon petahana, Mardiono.
    Sejak awal, suasana Muktamar X yang berlangsung di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, pada Sabtu (27/9/2025), sudah memanas sejak pembukaan. Pemilihan ketua umum yang semestinya dilangsungkan Minggu (28/9/2025) mendadak dipercepat oleh panitia. Alasannya, karena situasi tidak kondusif.
    Kubu Mardiono mengklaim bahwa jagoannya telah terpilih secara aklamasi untuk memimpin Parta Kabah untuk periode 2025-2030.
    “Saya ingin menyampaikan selamat kepada Pak Mardiono atas terpilihnya secara aklamasi dalam muktamar ke-10 yang baru saja kami ketuk palunya,” kata Pimpinan Sidang Muktamar X PPP, Amir Uskara, dalam konferensi pers, Sabtu.
    Sehari setelahnya, kubu Agus Suparmanto juga menyatakan bahwa Agus terpilih secara aklamasi untuk memimpin PPP lima tahun kedepan.
    Ketua Pimpinan Sidang Paripurna VIII Qoyum Abdul Jabbar menyebutkan, Agus terpilih secara aklamasi oleh mayoritas peserta Muktamar X di Hotel Mercure, Ancol, pada Sabtu (28/9/2025).
    Menurut dia, keputusan tersebut diambil tanpa ada peserta yang meninggalkan arena forum.
    ”Aklamasi Pak Agus Suparmanto merupakan kehendak muktamar dan aspirasi muktamirin yang menentukan keputusan,” ujar Qoyum, melalui keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (28/9/2025).

    Suasana Muktamar X memang sudah memanas sejak Plt Ketua Umum PPP Mardiono membuka Muktamar, Sabtu sore.
    Aksi saling teriak bersahutan terjadi antara pendukung Mardiono yang meminta agar kepemimpinannya dilanjutkan lima tahun mendatang, dengan kubu Agus Suparmanto yang mendorong terjadinya perubahan. 
    Tensi di ruangan pun kian meninggi. Mardiono bahkan beberapa kali menghentikan pidatonya. Untuk mendinginkan suasana, pembawa acara bahkan sempat meminta kader melantunkan shalawat.
    Meski suasana memanas, pada malam harinya Sidang Paripurna I dengan agenda pengesahan jadwal acara dan tata tertib muktamar, tetap digelar. 
    Di tengah jalannya sidang, gelombang interupsi terjadi karena pendukung  Agus Suparmanto tidak setujuh sidang dipimpin oleh Amir Uskara yang terindikasi menjadi Ketua Tim Pemenangan Mardiono. 
    Menurut Sekretaris Steering Committee (SC) Muktamar X PPP Rusman Yakub, dari kubu Agus Suparmanto mengatakan bahwa muktamirin meminta agar Amir Uskara diganti oleh Ketua dan Sekretaris SC. Namun, protes ini tak diindahkan Amir.
    “Pak Amir (kemudian) mengungkapkan kalimat yang menantang muktamirin yang mencederai tata aturan sidang dan keabsahan sidang dengan menghilangkan hak bicara peserta muktamar dengan pernyataan, ‘Meski kalian DPW DPC, tetapi saya yang menentukan karena saya yang memegang palu’,” jelas Rusman.
    Usai pernyataan itu dilontarkan, situasi menjadi tidak kondusif dan Muktamar tidak bisa dilanjutkan.
    Para pimpinan sidang kemudian meninggalkan ruangan dan terjadi kekosongan.
    Padahal, semestinya pemilihan ketua umum baru digelar pada Minggu malam, setelah Sidang Paripurna II untuk membahas laporan pertanggungjawaban (LPJ) pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP 2020-2025 dan Sidang Paripurna III untuk mendengarkan pandangan umum DPW digelar. 
    Konferensi pers itu turut dihadiri Mardiono beserta 30 pimpinan dewan pimpinan wilayah (DPW) yang mendukungnya. 
    Mardiono mengungkapkan, agenda pemilihan ketua umum dipercepat karena situasi yang tidak kondusif. Ia kemudian menggunakan Pasal 11 AD/ART PPP yang menyatakan bahwa pemilihan dapat dipercepat dalam kondisi darurat.
    “Diatur dalam Pasal 11, ya, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), maka proses bisa dipercepat dan kemudian ini kita anggap sebagai penyelamatan dalam kondisi situasi yang sangat darurat,” kata Mardiono dalam konferensi pers di Jakarta Utara, Sabtu.
    Menurut Mardiono, pihaknya sejak awal sudah mengendus bahwa proses Muktamar X akan diwarnai kericuhan sejak acara pembukaan.
    Keributan akhirnya pecah saat peserta Muktamar X meninggalkan ruang pertemuan. Puluhan orang terlibat perkelahian hingga mengakibatkan jatuhnya korban.
    Di tengah konferensi pers yang berlangsung, pendukung Agus Suparmanto mendekat ke arah Mardiono dan kembali meneriakkan “Perubahan, perubahan”.
    Teriakan ini memancing amarah pendukung Mardiono yang meminta mereka menghentikan perbuatannya karena dinilai mengganggu jalannya konferensi pers.
    Kericuhan pun kembali pecah. Kedua belah pihak pendukung terlibat perkelahian. Bahkan, Ketua Majelis Pertimbangan PPP M Romahurmuziy atau Rommy sampai dievakuasi dari lokasi. 
    Pihak keamanan internal PPP berupaya meredam kericuhan, tetapi tak diindahkan. Bahkan, salah seorang kader PPP yang terpojok sempat menjadi sasaran bulan-bulanan massa.
    Petugas keamanan yang berusaha melerai juga tak lepas dari amukan kader. 
    Saat situasi mereda, percekcokan kembali terjadi. Secara tiba-tiba kursi melayang dan membuat keributan kembali pecah.
    Di tengah suasana memanas, putra almarhum KH Maimoen Zubair, salah satu tokoh PPP, Taj Yasin Maimoen, meminta kader yang rusuh membaca shalawat Asyghill. 
    Tensi kader pun kembali mereda. Namun, setelah Yasin pergi, keributan kembali terjadi. 
    Akibat kerusuhan ini, tiga kader mengalami luka-luka dan harus dilarikan ke RSPAD Gatot Subroto untuk mendapatkan penanganan.
    Sementara itu, di tengah pelaksanaan Sidang Paripurna I yang ditinggalkan, muktamirin yang berada di lokasi menuntut agar sidang dilanjutkan dan mereka menunjuk sejumlah pengurus partai untuk menjadi pimpinan sidang yang baru.
    Secara bergantian, ada beberapa nama yang memimpin jalannya sidang paripurna Muktamar.
    Mereka adalah: Qoyum Abdul Jabbar, Komarudin Taher, Rusman Yakub, Qonita Lutfia, Khairunnisa, Ainul Yaqin, Dahlia Umar, Mustafa Nuur, dan Dony Ahmad Munir.
    Setelah menentukan majelis pimpinan sidang, Muktamar X PPP lanjut membahas sejumlah hal. Mulai dari teknis pelaksanaan Muktamar hingga hal lain yang bersinggungan dengan AD/ART partai.
    Mardiono yang sejak kericuhan pecah sudah meninggalkan ruang sidang sempat diminta untuk kembali ke lokasi Muktamar.
    Ia sempat ditelepon sebanyak tiga kali oleh Waketum PPP Musyafa. Namun, Mardiono tetap tidak hadir.
    Tanpa Mardiono, muktamirin melanjutkan sidang dan sepakat untuk menolak laporan pertanggungjawaban (LPJ) DPP PPP periode 2020-2025.
    “Dalam sidang paripurna, pandangan umum tersebut, Ketua DPP seluruh Indonesia juga menyampaikan dukungan terhadap Agus Suparmanto sebagai Ketua Umum Muktamar PPP 2025,” lanjut Rusman.
    Kemudian, sidang membahas dan mengubah AD/ART partai terkait dengan persyaratan calon ketua umum dan masa pemberlakuan perubahan AD/ART.
    Dalam sidang yang sama, perubahan AD/ART ini disetujui oleh semua peserta di ruangan. Lalu, peserta sidang juga menyepakati tata tertib pemilihan ketum dan ketua formatur.
    Usai aturan-aturan teknis ini disetujui, pendaftaran caketum PPP kembali dibuka. Pada tahap ini, hanya satu orang yang mendaftar, yaitu Agus Suparmanto.
    Lalu, verifikasi pendaftaran dilakukan dan Agus Suparmanto dinyatakan sebagai calon tunggal.
    “Pimpinan sidang menerima pendaftaran calon, memverifikasi calon, dan hasil verifikasi hanya terdapat satu calon yang bernama bapak Agus Suparmanto dengan membuktikan KTA partai,” kata Rusman.
    Setelah nama Agus dinyatakan lolos verifikasi, pimpinan sidang kemudian meminta pendapat dari para peserta yang hadir.
    Seluruh DPW dan DPC yang hadir di lokasi menyepakati secara aklamasi dan memilih Agus Suparmanto sebagai Ketum PPP periode 2025-2030.
    Rusman menegaskan, proses Muktamar X PPP berjalan lancar. Ia membantah pencalonan Agus melanggar AD/ART partai.
    “Hasil Muktamar X PPP melahirkan pimpinan baru, Ketum baru yaitu bapak Agus Suparmanto untuk menahkodai PPP lima tahun ke depan,” kata Rusman lagi.

    Rommy menilai, klaim Mardiono terpilih secara aklamasi tak berdasar. 
    Menurutnya, hingga pukul 22.30 WIB, sidang muktamar masih berlangsung dan baru menyelesaikan Sidang Paripurna IV.
    ”Tidak betul Mardiono terpilih, apalagi aklamasi,” ujar Rommy dalam keterangan tertulis.
    Rommy menjelaskan bahwa sidang-sidang sebelumnya baru membahas tata tertib, laporan pertanggungjawaban, pandangan umum DPW berbasis zona, serta jawaban DPP atas pandangan umum tersebut.
    Karena itu, ia menilai klaim Mardiono terpilih aklamasi merupakan informasi yang tidak benar.
    ”Adanya berita sekitar pukul 21.22 WIB yang menyebutkan Mardiono terpilih secara aklamasi adalah palsu, klaim sepihak, tidak bertanggung jawab, dan merupakan upaya memecah belah PPP,” tegas dia.
    Menurut Rommy, tidak masuk akal sidang paripurna pertama langsung menetapkan ketua umum, apalagi di tengah gelombang penolakan terhadap Mardiono.
    ”Jelas-jelas pada saat pidato di arena pembukaan, Mardiono diteriaki ’Yang Gagal Mundur’ dan ’Perubahan’ dari seluruh penjuru forum. Tidaklah masuk akal hawa penolakan yang begitu besar berakhir dengan terpilihnya Mardiono secara aklamasi,” ujar Rommy.
    Sementara Qoyum menyesalkan klaim kubu Mardiono yang lebih dulu menyatakan kemenangan.
    ”Masa argumentasi aklamasi hanya dengan absen, ya tidak bisa seperti itu. Bisa kita lihat, sidang tetap berjalan, peserta muktamirin sukacita, ini fakta yang berbicara,” kata Qoyum.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PPP Jember Tolak Klaim Kemenangan Mardiono dalam Muktamar

    PPP Jember Tolak Klaim Kemenangan Mardiono dalam Muktamar

    Jember (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Jember, Jawa Timur, menolak klaim kemenangan Mardiono dalam Muktamar X partai tersebut di Hotel Mercure Ancol, Sabtu (29/9/2025).

    Kubu Mardiono mengklaim meraih kemenangan secara aklamasi. Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Amir Uskara yang menjadi pimpinan sidang menyatakan, pelaksanaan pemilihan pimpinan ketua umum sudah dilakukan sesuai aturan yang berlaku dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.

    Abu Yazid Merdeka, Sekretaris DPC PPP Jember, membantah klaim itu. “Saat pembukaan, Pak Maardiono sudah diteriaki untuk turun dan mundur. hampir 80 persen peserta muktamar yang sah sudah meneriaki seperti itu,” katanya, Senin (29/9/2025).

    Sidang pleno pertama dipimpin Amir Uskara. “Salah satu peserta sudah menginterupsi dan meminta Pak Amir Uskara untuk tidak memimpin sidang, mempertanyakan kapasitas Pak Amir sebagai apa,” kata Yazid.

    Saat Musyawarah Kerja Wilayah PPP Jawa Timur, Yazid sudah berpesan agar sidang pleno muktamar tidak dipimpin Amir Uskara. “Karena Pak Amir Uskara kalau memimpin sidang rem blong, ngegas. Tidak pernah lihat kanan kiri, dak dok sah,” katanya.

    Peserta muktamar ingin sidang awal dipimpin ketua dan sekretaris organizing committee dan ketua dan sekretaris steering committee. “Pak Amir Uskara pegang mikrofon dan mengatakan, ‘sahabat-sahabat dan teman-teman nanti punya bagian untuk berbicara’,” kata Yazid.

    Posisi Amir saat memimpin sidang, menurut Yazid, dilindungi barikade sejumlah orang. “Interupsi peserta tidak didengarkan, tidak diperhatikan. Terus saja memimpin sidang, tidak mendengarkan siapa yang interupsi,” katanya.

    Kekacauan terjadi. “Kalau tidak chaos, lolos itu. Lalu dilemparilah kursi oleh peserta. Pak Amir Uskara kabur, karena barikadenya jebol,” kata Yazid.

    Sebetulnya peserta muktamar hendak melakukan boikot dan keluar dari ruang sidang. Namun sebagian peserta meminta untuk meneruskan sidang. “Kalau keluar, nanti akan ada orang lain memimpin sidang. Ini juga bahaya,” kata Yazid.

    Namun ternyata, terdengar informasi bahwa Amir Uskara menyatakan bahwa muktamar sudah berakhir aklamasi. “Padahal di rancangan agenda, sidang pertama adalah pengesahan acara,” kata Yazid.

    Padahal muktamirin sudah mengangkat pimpinan sidang dari unsur SC dan OC untuk melanjutkan tahapan sidang berikutnya. “Disepakati sidang tidak di komisi, tapi pleno. Sidang tata tertib, sidang AD/ART, sidang laporan pertanggungjawaban,” kata Yazid.

    Saat sidang laporan pertanggungjawaban, Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP Mardiono tidak hadir. “Karena tidak hadir, tetap dilakukan pemandangan umum oleh Dewan Pimpinan Wilayah PPP seluruh Indonesia, sampai sidang berikutnya hingga sidang pemiliihan ketua umum,” kata Yazid. [wir]

  • Politik, dari Istana cabut ID pers liputan hingga soal MBG

    Politik, dari Istana cabut ID pers liputan hingga soal MBG

    Jakarta (ANTARA) – Beberapa peristiwa di bidang politik terjadi di sepanjang Minggu (29/9), dari mulai pencabutan ID pers oleh Biro Pers Istana Negara hingga arahan Presiden Prabowo Subianto tentang Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Berikut rangkuman berita politik dari ANTARA

    1. Mensesneg minta Biro Pers cari jalan keluar soal pencabutan ID liputan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah menyampaikan kepada Biro Pers Sekretariat Presiden untuk mencari jalan keluar terkait keputusan mencabut kartu identitas pers untuk peliputan di Istana milik jurnalis CNN Indonesia pada Sabtu (27/9).

    Pernyataan Pras, sapaan akrabnya, itu berkaitan dengan pencabutan kartu identitas pers milik jurnalis CNN Indonesia bernama Diana Valencia, yang diduga mengajukan pertanyaan di luar konteks saat Presiden Prabowo Subianto kembali dari lawatan kenegaraan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Sabtu (27/9).

    Baca di sini

    2. Dewan Pers minta Istana pulihkan akses liputan wartawan CNN Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Pers meminta Istana atau Biro Pers, Media, dan informasi Sekretariat Presiden (BPMI Setpres) untuk memulihkan akses liputan seorang wartawan CNN Indonesia.

    “Dewan Pers meminta agar akses liputan wartawan CNN Indonesia yang dicabut segera dipulihkan, sehingga yang bersangkutan dapat kembali menjalankan tugas jurnalistiknya di Istana,” ujar Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Baca di sini

    3. PWI Pusat dorong BPMI Setpres klarifikasi pencabutan kartu liputan

    Jakarta (ANTARA) – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat mendorong Biro Pers, Media, dan informasi Sekretariat Presiden (BPMI Setpres) untuk memberikan klarifikasi mengenai pencabutan kartu liputan istana yang dialami seorang wartawan CNN Indonesia.

    Selain itu, PWI Pusat mendorong BPMI Setpres untuk membuka ruang dialog dengan insan pers setelah kejadian tersebut.

    Baca di sini

    4. Rommy tegaskan Agus Suparmanto terpilih jadi Ketum PPP 2025–2030

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Tim Formatur sekaligus mantan Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy atau akrab disapa Rommy menegaskan mantan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto terpilih menjadi Ketua Umum PPP periode 2025-2030.

    “Kami perlu menegaskan Muktamar ke-10 PPP tahun 2025 telah usai, dan telah terpilih Agus Suparmanto bersama 12 orang formatur yang mewakili Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Wilayah PPP seluruh Indonesia yang akan mulai bekerja mulai malam ini,” ujar Rommy di kawasan Ancol, Jakarta, Minggu.

    Baca di sini

    5. Prabowo langsung beri arahan teknis dan detail soal MBG ke SPPG

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto langsung memberikan arahan-arahan yang bersifat teknis dan detail kepada satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) setelah adanya insiden keracunan makan bergizi gratis (MBG) yang jumlah penerima terdampak mencapai 5.000 lebih anak-anak.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, saat ditemui di sekitar kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu malam, menjelaskan rapat mengenai MBG langsung digelar oleh Presiden Prabowo pada Sabtu (27/9) malam beberapa jam setelah Presiden tiba di Jakarta.

    Baca di sini

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Canda Cak Imin di Depan Menkum: Urusan PPP, PKB Enggak Ikut-ikut – Page 3

    Canda Cak Imin di Depan Menkum: Urusan PPP, PKB Enggak Ikut-ikut – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyampaikan kelakar terkait dualisme kepemimpinan di PPP. Diketahui, saat ini dua pihak mengkalim sebagai Ketum PPP 2025-2030, yakni Mardiono dan Agus Suparmanto.

    Canda tersebut disampaikan Cak Imin saat pidato saat Munas VI PKS di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (28/9/2025) malam.

    “Yang terhormat para menteri Kabinet Menteri Putih yang hadir, Pak Menteri Hukum dan HAM, serta seluruh pejabat, Dirjen, Dirjen yang hadir yang saya muliakan,” kata Cak Imin

    “Urusan PPP, PKB enggak ikut-ikut,” canda Cak Imin yang langsung disambut tawa.

    Cak Imin menegaskan, tak ada penyusupan orang PKB di PPP.  “Tidak ada istilah penyusupan di situ,” kata Cak Imin.

    Sebelumnya, Ketua Umum terpilih PPP Agus Suparmanto mengadakan tasyakuran Muktamar X di Discovery Hotel, Ancol, Jakarta Utara, Minggu (28/9/2025). Sejumlah tokoh hadir, salah satunya mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP 2020-2025 Arwani Thomafi.

    “Alhamdulilah tadi pagi saya terplih sebagai ketua umum,” kata Agus di Ancol, Minggu (28/9/2025).

     

  • Mardiono Terpilih Aklamasi Pimpin PPP, Siap Kawal Program Prioritas Prabowo
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        28 September 2025

    Mardiono Terpilih Aklamasi Pimpin PPP, Siap Kawal Program Prioritas Prabowo Nasional 28 September 2025

    Mardiono Terpilih Aklamasi Pimpin PPP, Siap Kawal Program Prioritas Prabowo
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Muhamad Mardiono kembali terpilih sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melalui aklamasi dalam Muktamar X yang digelar di kawasan Ancol, Jakarta, Minggu (28/9/2025).
    Seluruh 30 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP dari berbagai daerah menyatakan dukungan penuh kepadanya.
    Usai terpilih, Mardiono menegaskan akan memfokuskan kepemimpinannya pada penyusunan strategi transformasi partai menuju Pemilu Legislatif 2029.
    Ia juga memastikan PPP akan berjalan seirama dengan pemerintah dengan mendukung program-program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto.
    “Bismillah, kami akan fokus pada penyusunan strategi transformasi PPP menuju Pemilu 2029. Sebagai partai yang juga berjalan bersama pemerintah, PPP akan mendukung program-program prioritas Bapak Presiden Prabowo Subianto,” ujar Mardiono melalui siaran persnya, Minggu (28/9/2025).
    Adapun dukungan tersebut mencakup sejumlah agenda yang dianggap pro-rakyat, seperti ketahanan pangan, Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, layanan kesehatan gratis, serta program Makan Bergizi Gratis (MBG).
    Sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan, Mardiono menilai penting bagi PPP untuk ikut hadir di tengah masyarakat dengan mendorong pengembangan ekonomi umat.
    “Tentu program-program prioritas Presiden pro dengan rakyat, maka kami juga mendorong pengembangan ekonomi umat,” ucapnya.
    Meski sempat diwarnai kericuhan, pimpinan sidang Amir Uskara menegaskan keputusan aklamasi sah karena hanya Mardiono yang memenuhi syarat sebagai calon ketua umum.
    Dengan mandat baru ini, Mardiono disebut bakal mengarahkan PPP untuk memperkuat peran politiknya sekaligus mengawal agenda besar pemerintah Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.