Xcloud.id

kab/kota: Ancol

  • Sinergi tiga gubernur dorong Jakarta menuju kota global

    Sinergi tiga gubernur dorong Jakarta menuju kota global

    Jakarta (ANTARA) – Aktivis Jakarta dari Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (KATAR), Sugiyanto berpendapat sinergi tiga gubernur hasil Pilkada DKI Jakarta Fauzi Bowo (Foke), Anies Baswedan, dan Pramono Anung Wibowo menjadi modal penting dalam mendorong Jakarta menuju kota global berkelas dunia.

    Sugiyanto dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengaku sempat berdiskusi langsung dengan ketiganya dalam waktu yang berbeda.

    Sekitar dua hingga tiga bulan lalu, dia bertemu Gubernur DKI Jakarta periode 2007-2012, Fauzi Bowo (Foke), di kediamannya di Menteng, Jakarta Pusat. Pertemuan serupa juga dilakukannya dengan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, Anies Baswedan di pendopo rumahnya di Jakarta Selatan.

    Sugiyanto pun berkesempatan bertemu Gubernur DKI Jakarta saat ini, Pramono Anung Wibowo beberapa hari dalam seminar bertema “Water Governance Towards Global Cities” yang diselenggarakan Pusat Studi Keamanan Maritim dan Ketahanan Air Universitas Pertahanan (Unhan) RI di Jakarta Pusat.

    “Ketiganya sosok yang cerdas, punya legitimasi akademis, dan kapasitas kepemimpinan kuat. Keahlian mereka berbeda-beda namun saling melengkapi. Ini bisa menjadi fondasi berharga bagi pembangunan Jakarta ke depan,” paparnya.

    Menurut dia, Fauzi Bowo dikenal sebagai ahli tata kota dengan pendidikan doktoral di Jerman. Semasa menjabat, ia menggagas pembangunan Pelabuhan Internasional Jakarta di Marunda, Giant Seawall, ITF, ERP, hingga proyek strategis lain seperti Jalan Layang Non Tol (JLNT) Antasari dan Casablanca, penyelesaian Banjir Kanal Timur (BKT), serta kelanjutan pembangunan MRT.

    Anies Baswedan, lanjutnya, menonjol dalam kebijakan publik dan berhasil merevitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM) serta membangun Jakarta International Stadium (JIS) di Sunter. Ia juga menggelar ajang balap mobil listrik Formula E di Ancol.

    “Foke dan Anies Baswedan ini karyanya mengingatkan kita pada Gubernur fenomenal Ali Sadikin yang membangun Jakarta dengan berbagai proyek ikonik,” kata Sugiyanto.

    Sementara Gubernur Pramono Anung Wibowo, kata dia, membawa visi besar menjadikan Jakarta sejajar dengan kota-kota dunia. Ia menargetkan peringkat Jakarta naik menjadi kota global ke-50 pada 2029, dari posisi 74 saat ini.

    “Arah pembangunan Jakarta di bawah kepemimpinan Pramono Anung semakin jelas dan mantap. Program unggulannya diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang paripurna,” tuturnya.

    Sugiyanto menuturkan, sejarah Pilkada Jakarta menunjukkan adanya dinamika dukungan politik di antara para mantan gubernur. Pada Pilkada 2024, baik Anies Baswedan maupun Fauzi Bowo mendukung pasangan Pramono Anung–Rano Karno yang akhirnya menang satu putaran.

    “Sinergi dan kolaborasi lintas generasi kepemimpinan ini menunjukkan kesadaran bahwa pembangunan Jakarta tidak boleh berhenti pada satu periode pemerintahan,” ucapnya.

    Dia menilai Gubernur Pramono memimpin Jakarta dengan sikap tenang, teliti, dan tulus, serta berlandaskan kepercayaan kepada para pembantunya.

    “Semoga di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung Wibowo, Jakarta semakin mantap menuju kota modern berstandar dunia,” kata dia.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Alviansyah Pasaribu
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPC PPP Banyumas Tegas Tolak SK Kepengurusan Mardiono, Ini Alasannya

    DPC PPP Banyumas Tegas Tolak SK Kepengurusan Mardiono, Ini Alasannya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Penolakan untuk Surat Keputusan (SK) kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pimpinan Muhammad Mardiono berdatangan.

    Kali ini yang melakukan penolakan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Banyumas.

    Penolakan ini dilayangkan oleh PPP cabang Banyumas melalui surat penolakan yang beredar.

    Terlihat surat penolakan itu ditanda tangani langsung oleh Balqis Fadillah, SHI., M. Pd. selaku Ketua DPC.

    Pihak PPP cabang Banyumas di surat itu menyatakan penolakan tegas SK kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pimpinan Muhammad Mardiono

    Dalam surat pernyataan itu dibeberkan tiga alasan PPP cabang Banyumas melakukan penolakan.

    Untuk poin pertama terkait pengabaian seluruh fakta yang terjadi di Muktamar sebelumnya.

    Kemudian di poin kedua bahwa tidak adanya dan tidak pernah adanya aklamasi.

    Dan poin ketiga atau yang terakhir terkait soal Ketua Umum yang harus naik secara aklamasi adalah Agus Suparmanto.

    “Berikut Tiga Poin Penting Surat Penolakan PPP cabang Banyumas:

    Bahwa surat keputusan (SK) Menteri Hukum diatas mengabaikan seluruh fakta yang terjadi dalam Muktamar X PPP di Ancol Jakarta.

    Bahwa kami sebagai utusan atau Muktamirin menyaksikan sendiri secara langsung tidak ada dan tidak pernah ada aklamasi untuk Muhammad Mardiono sebagai Ketua Umum

    Bahwa yang melalui proses Muktamar secara lengkap sesuai dengan mekanisme dan tata tertib, dan telah melaksanakan Sidang Paripurna I sampai dengan Sidang Paripurna VIII adalah Muktamar yang menghasilkan Ketua Umum secara aklamasi yaitu sdr. Agus Suparmanto.,” tulis tiga poin di surat penolakan tersebut.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Menkum Klaim Tak Ada Intervensi Pemerintah soal Keputusan SK PPP Mardiono

    Menkum Klaim Tak Ada Intervensi Pemerintah soal Keputusan SK PPP Mardiono

    BANDUNG  – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengklaim dalam pengesahan SK Mardiono sebagai Ketua Umum PPP olehnya, tidak ada intervensi dari pemerintah.

    “Enggak ada intervensi-intervensi, nggak ada. Jadi jangan harap ya ada intervensi dari pemerintah. Siapa yang mendaftar, kami verifikasi. Kalau sudah sesuai, kami terbitkan,” kata Supratman dilansir ANTARA, Kamis, 2 Oktober.

    Supratman menegaskan tak ada masalah ketika ditanya wartawan soal perbedaan sikapnya dengan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, soal Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

    Yusril sebelumnya menyatakan netral dalam menyikapi persoalan PPP, sementara Supratman dikabarkan telah mengesahkan Surat Keputusan (SK) Mardiono sebagai Ketua Umum PPP.

    “Apanya yang masalah?,” kata Supratman.

    SK PPP Mardiono, kata Supratman, disampaikan ke pihaknya tanggal 30 September 2025, dan ditandatangani oleh dirinya pada tanggal 1 Oktober 2025.

    Sampai tanggal 30 September 2025, diklaimnya, tidak ada satupun nota keberatan atas pendaftaran Mardiono sebagai Ketua Umum PPP.

    “Sampai kemarin, tanggal 30, itu enggak ada satupun surat yang kami terima soal keberatan pendaftaran Pak Mardiono. Setelah saya tanda tangan SK-nya, baru kemudian ada yang datang. Gimana saya mau rubah SK-nya? Sudah saya tanda tangan,” ujarnya.

    Penandatanganan tersebut, diklaim Supratman, sudah dilakukan pemeriksaan baik anggaran dasar (AD), maupun anggaran rumah tangganya (ART) dan telah dinyatakan sesuai.

    “Sehingga mekanisme yang digunakan AD/ART sesuai dengan hasil Mutamar ke-9 di Makassar,” katanya.

    Ketika ditanyakan mengenai penandatanganan SK Mardiono sebagai Ketua Umum PPP yang hanya memakan waktu sekitar satu hari, Supratman mengatakan sudah terlalu lama.

    “Semuanya, jangankan satu hari. Golkar saya selesaikan dua jam. PKB itu tiga jam saya selesaikan SK-nya. Jadi kalau sehari, kelamaan,” kata dia.

    Terkait dengan SK dari pihak PPP yang memilih Agus Suparmanto sebagai ketua umum yang dikabarkan telah masuk ke Kementerian Hukum, Supratman mengatakan tidak mungkin lagi dirinya melakukan pengesahan karena telah menandatangani SK Mardiono.

    “Tidak mungkin dong, kalau kita sudah tandatangan. Silakan lakukan upaya hukum, kalau itu dirasa keputusan tata usaha negara itu ada masalah, silahkan,” ucapnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa pemerintah bersikap netral dan tidak memihak kubu mana pun dalam menyikapi dinamika internal yang terjadi di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

    Yusril pun mempersilakan kedua ketua umum PPP hasil muktamar untuk mendaftarkan susunan pengurusnya ke Kemenkum dengan melampirkan berbagai dokumen pendukung.

    “Pemerintah wajib mengkaji dengan saksama permohonan tersebut untuk memastikan mana yang sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan mana yang tidak,” ujarnya.

    Yusril menekankan pemerintah tidak akan dan sama sekali tidak berkeinginan mencampuri dinamika internal partai mana pun.

    Menurutnya, konflik internal partai merupakan urusan yang harus diselesaikan secara internal sesuai AD/ART dan Undang-Undang Partai Politik yang berlaku.

    Karenanya, pemerintah tidak akan mengintervensi. Kalau bisa, kata dia, kedua pihak pun jangan meminta pemerintah untuk menjadi penengah atau fasilitator konflik internal.

    “Sebab hal tersebut bisa saja ditafsirkan sebagai bentuk intervensi atau tekanan halus dari pemerintah,” tutur Yusril.

    Adapun, Muktamar ke-10 PPP di Ancol pada akhir September 2025 melahirkan dua ketua umum terpilih, yakni Muhammad Mardiono dan Agus Suparmanto.

    Keduanya mengaku terpilih secara aklamasi dan mengeklaim kepemimpinan yang sah sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP.

    Kedua kubu juga menyatakan akan segera mendaftarkan susunan pengurus baru pascamuktamar setelah lebih dahulu menuangkan keputusan muktamar ke dalam akta notaris.

  • Pemerintah Sahkan PPP Kubu Mardiono, Kubu Agus Meradang

    Pemerintah Sahkan PPP Kubu Mardiono, Kubu Agus Meradang

    Pemerintah Sahkan PPP Kubu Mardiono, Kubu Agus Meradang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Perselisihan internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memasuki babak baru setelah kepengurusan kubu Ketua Umum Muhammad Mardiono disahkan pemerintah.
    Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menandatangani Surat Keputusan Menteri Hukum tentang kepengurusan Mardiono pada Rabu (1/10/2025).
    “Kemarin pagi saya sudah menandatangani SK pengesahan kepengurusan Bapak Mardiono,” kata Supratman saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2025).
    Supratman menyebutkan, Mardiono telah mendaftarkan kepengurusan hasil Muktamar X di Ancol, Jakarta Utara, pada 30 September.
    Direktorat Jenderal Administrasi dan Hukum Umum (Ditjen AHU) pada Kementerian Hukum kemudian memeriksa permohonan tersebut.
    Setelah diteliti, ternyata tidak ada anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga (AD/ART) PPP hasil Muktamar IX di Makassar yang berubah.
    Supratman lalu menandatangani dokumen tersebut dan menyerahkannya pada pegawai Kementerian Hukum.
    “Yang jelas saya sudah tandatangani kepengurusan itu,” tutur Supratman.
    Sementara itu, pihaknya tidak mengetahui apakah kubu yang di seberang Mardiono, yakni Agus Suparmanto yang mengeklaim sebagai Ketua Umum PPP, sudah mendaftarkan diri.
    “Saya belum tahu karena saya tidak pernah bertemu,” kata Supratman.
    Adapun Agus merupakan figur eksternal PPP. Ia diusung menjadi ketua umum pada Muktamar X oleh Ketua Majelis Pertimbangan Partai PPP Muhammad Romahurmuziy dan kawan-kawan.
    Pengusungan Agus mensyaratkan perubahan AD/ART terkait syarat calon ketua umum harus dari kader internal PPP.
    Mengetahui kepengurusannya disahkan pemerintah, Mardiono menyampaikan terima kasih kepada pemerintah.
    Ia kemudian mengajak seluruh kader PPP saling bergandeng tangan membangun kembali partai ka’bah.
    Mardiono mengatakan, saat ini tidak ada lagi faksi-faksi dalam tubuh PPP karena pelaksanaan Muktamar X sudah selesai.
    “Tentu, tentu. Saya masih menunggu, bukan hanya menunggu tapi mengajak (untuk bergabung),” kata Mardiono, saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Kamis malam.
    Mardiono mengatakan, saat ini pihaknya masih harus melengkapi struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP.
    Setelah itu, PPP masih harus menggelar musyawarah wilayah yang melibatkan 38 pengurus provinsi dan konsolidasi pengurus cabang.
    “Ini tentu tingkat cabang lebih dari 500 cabang ya,” kata dia.
    Mardiono mengatakan, pihaknya membuka pintu bagi Agus dan Romy untuk bersatu di kepengurusannya.
    Ia memastikan akan memberikan Romy kursi di DPP PPP meski harus melalui musyawarah partai.
    “Oh, bukan seandainya, itu harus ya, harus kita bersama-sama ya,” ujar Mardiono.
    Sementara itu, kubu Agus menyatakan keberatan Menteri Hukum mengesahkan PPP kubu Mardiono.
    Menurut mereka, keputusan Menteri Hukum itu cacat hukum karena terdapat syarat yang belum dipenuhi.
    Romy mengatakan, kubu Mardiono tidak mengantongi surat keterangan yang menyatakan tidak ada konflik di internal PPP.
    “SK tersebut cacat hukum karena tanpa melalui 8 poin yang disyaratkan oleh Permenkumham RI Nomor 34/2017,” kata Romy, Kamis malam.
    Romy menyebutkan, Mahkamah Partai PPP tidak pernah menerbitkan surat keterangan itu.
    Di sisi lain, menurut dia, dalam Muktamar X PPP, Mardiono tidak pernah menang secara aklamasi.
    “Karenanya, kami akan melakukan langkah politik, langkah administrasi, dan gugatan hukum bila diperlukan agar Menkum membatalkan SK tersebut,” tutur Romy.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kisruh PPP: Agus Suparmanto Vs Mardiono, Siapa Ketua Umum Sah?

    Kisruh PPP: Agus Suparmanto Vs Mardiono, Siapa Ketua Umum Sah?

    Bisnis.com, JAKARTA – Kisruh pemilihan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menemui babak baru setelah pemerintah mengesahkan kepengurusan 2025-2030 yang dipimpin oleh Muhammad Mardiono.

    Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas telah menandatangani Surat Keputusan (SK) Kepengurusan PPP di bawah kepemimpinan Mardiono.

    Pengesahan itu setelah kubu Mardiono mengajukan berkas-berkas ke Kementerian Hukum dan dinyatakan memenuhi syarat administrasi serta telah seusai dengan AD/ART hasil Muktamar PPP ke-9 di Makassar. 

    “Maka setelah dilakukan penelitian berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, di mana menggunakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga hasil Muktamar ke-9 di Makassar yang lalu,  dan itu tidak berubah,  maka kemarin pagi saya sudah menandatangani SK pengesahan kepengurusan Bapak Mardiono,” kata Supratman di Komplek Parlemen, Kamis (2/10/2025).

    Dia menjelaskan penandatanganan telah dilakukan sekitar pukul 10.00 WIB,  Rabu (1/10/2025). Namun dia belum mengetahui apakah surat pengesahan tersebut telah diambil oleh pihak terkait karena surat dilimpahkan ke jajarannya di Kementerian Hukum

    “Kemudian apakah sudah diambil, saya belum tahu. Karena saya serahkan kepada teman-teman di Kementerian Hukum untuk menyerahkannya yang jelas saya sudah tandatangani kepengurusan itu,” jelasnya.

    Dualisme Kepemimpinan PPP

    Sebelumnya Agus Suparmanto resmi terpilih sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam Muktamar X yang digelar di Jakarta pada Minggu (28/9/2025).

    Dia terpilih melalui aklamasi oleh mayoritas peserta yang tetap berada di arena sidang yang digelar di Hotel Mercure, Ancol, Sabtu (27/9/2025).

    Penetapan Agus sebagai ketua umum disampaikan secara resmi dalam Sidang Paripurna VIII oleh pimpinan sidang Qoyum Abdul Jabbar pada Minggu (28/9/2025) dini hari.

    “Aklamasi pak Agus Suparmanto merupakan kehendak Muktamar dan aspirasi Muktamirin ini yang menentukan keputusan,” jelas Qoyum dalam keterangan resminya, Minggu (28/9/2025).

    Qoyum menambahkan bahwa ketua umum terpilih bersama dengan tim formatur akan segera menyusun struktur kepengurusan baru PPP yang mencerminkan kekuatan internal partai.

    “Ketua umum terpilih bersama formatur akan segera menyusun kepengurusan dengan mengakomodir kekuatan PPP,” katanya.

    Terkait pernyataan sepihak yang disampaikan sebelumnya oleh Plt. Ketum PPP Mardiono, Qoyum menyayangkan tindakan tersebut, termasuk penyebaran informasinya ke media tanpa melalui mekanisme yang sah.

    “Masa argumentasi aklamasi hanya dengan absen, ya tidak bisa seperti itu,” jelasnya.

    Meski terdapat dinamika selama persidangan, Qoyum menegaskan bahwa jalannya sidang tetap kondusif dan berlangsung normal.

    “Bisa kita lihat, buktinya tidak ada apa-apa, peserta Muktamirin suka cita, ini fakta yang berbicara,” tandasnya.

    Kubu Agus Suparmanto Menolak

    Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Romahurmuziy yang mewakili kubu Agus Suparmanto, menyatakan menolak surat keputusan (SK) yang diteken Menteri Hukum Supratman Andi Agtas yang mengesahkan kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Muhammad Mardiono.

    “Sehubungan dengan terbitnya SK Menkum RI tentang kepengurusan PPP yang menetapkan Mardiono sebagai Ketua Umum dan Imam Fauzan Amir Uskara sebagai Sekjen, yang disampaikan Menkum RI hari ini di media, bersama ini kami sampaikan, bahwa kami bersama seluruh muktamirin dan kader PPP se-Indonesia menolak SK Menkum RI sebagaimana dimaksud,” kata Romahurmuziy dikutip dari Antara di Jakarta, Kamis (2/10/2025).

    Rommy, sapaan akrab Romahurmuziy, menyebut SK tersebut cacat hukum karena tidak memenuhi delapan poin yang disyaratkan oleh Permenkumham RI No. 34/2017.

    Menurutnya Pengajuan SK kepengurusan Mardiono tidak mendapatkan persyaratan poin 6 Permenkumham 34/2017 yaitu: “Surat Keterangan tidak dalam Perselisihan Internal Partai Politik dari Mahkamah Partai Politik”.

    “Kami sudah memastikan kepada Mahkamah Partai yang dipimpin saudara Irfan Pulungan, bahwa mereka tidak menerbitkan surat untuk kepengurusan Mardiono,” ujarnya.

    Dia mengatakan, SK Menkum RI di atas telah mengabaikan seluruh fakta yang terjadi dalam Muktamar X PPP, bahwa tidak pernah ada aklamasi untuk Mardiono. Yang ada adalah klaim aklamasi oleh Pimpinan Sidang Amir Uskara di tengah hujan interupsi penolakan dari floor, yang berakibat kaburnya Amir dari arena sidang.

    “Pada saat pimpinan sidang paripurna memanggil Mardiono untuk hadir ke arena persidangan, yang bersangkutan tidak hadir bahkan setelah ditelpon berkali-kali,” kata Rommy.

  • Kemenkum Sahkan Kepengurusan PPP 2025-2030, Mardiono Ajak Agus Suparmanto Bersama-sama Besarkan PPP

    Kemenkum Sahkan Kepengurusan PPP 2025-2030, Mardiono Ajak Agus Suparmanto Bersama-sama Besarkan PPP

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Struktur pengurus DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) periode 2025-2030 resmi disahkan Kementerian Hukum (Kemenkum).

    Kepengurusan yang disahkan Kemenkum itu yakni hasil Muktamar X di Mercure Ancol, Jakarta Utara, pada Sabtu (27/10), dengan Ketua Umum, Muhamad Mardiono.

    Atas pengesahan itu, Ketua Umum, Muhamad Mardiono, menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah setelah mengesahkan kepengurusan struktur partai yang dipimpinnya.

    Pernyataan ini disampaikan Mardiono merespons keputusan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas yang telah menandatangani Surat Keputusan (SK) Kepengurusan PPP periode 2025-2030.

    “Untuk yang pertama saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah yang pada hari ini telah mengesahkan atas hasil muktamar ke X yang diselenggarakan di Jakarta,” kata Mardiono ditemui dikediamannya, Permata Hijau, Jakarta, Kamis malam (2/10).

    “Alhamdulillah kami mendapatkan pelayanan yang cepat. Sebagaimana karena Kementerian Hukum telah memberikan layanan melalui proses digitalisasi. Ini tentu merupakan satu harapan bagi masyarakat, bagi kami semua agar kita semua bisa mendapatkan pelayanan-pelayanan yang cepat dari pemerintah,” sambungnya.

    Mardiono juga menyampaikan terima kasih kepada para kader partai berlambang Kakbah yang telah memberikan dukungan kepada dirinya untuk kembali memimpin PPP pada periode 2025-2030.

    “Selanjutnya juga saya ucapkan juga terima kasih kepada kader-kader Partai Persatuan Pembangunan. Baik apakah itu peserta muktamirin maupun peserta dari luar muktamirin yang telah ikut hadir berpartisipasi dalam selenggaran Muktamar ke X itu,” ucapnya.

  • KCI Buka-bukaan soal Rencana Pembangunan Stasiun KRL Dekat JIS

    KCI Buka-bukaan soal Rencana Pembangunan Stasiun KRL Dekat JIS

    Jakarta –

    PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) atau KAI Commuter bicara tentang pembangunan Stasiun kereta rel listrik (KRL) baru di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara. Adapun proyek ini ditargetkan rampung dan siap beroperasi dalam satu sampai dua bulan ke depan.

    Direktur Operasi dan Pemasaran KAI Commuter Broer Rizal mengatakan, lokasi stasiun tersebut akan berada persis di samping stadion, dengan jarak hanya beberapa langkah kaki. Stasiun ini akan berada di rute pendek antara Stasiun Tanjung Priok dan Jakarta Kota.

    “Rencana pembangunan stasiun JIS itu. Titiknya atau lokasinya pas di samping stadion JIS, itu sebagai titik stasiun JIS, yang berada di antara stasiun Ancol dan Tanjung Priok. Titiknya di situ,” kata Rizal, di Stasiun Sudirman Baru (BNI CIty), Jakarta Pusat, Kamis (2/10/2025).

    Pembangunan stasiun baru ini berada di bawah andil Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta. Lokasinya juga sudah ditetapkan dan pembangunannya telah berjalan. Proses penertiban lokasi pembangunan juga telah dilakukan.

    “Sudah dilakukan penertiban, tapi ada juga sih titik yang kemarin menjadi salah satu lokasi nanti, masih ada yang mesti bersihkan. Tapi yang jelas lokasinya sangat-sangat memungkinkan (untuk dibangun stasiun),” ujarnya.

    Rizal menjelaskan, pembangunan stasiun ini sudah terencana sejak lama. Namun karena ada beberapa kendala, mulai dari pandemi Covid-19 hingga pelaksanaan berbagai berbagai kegiatan, pembangunannya pun menjadi tertunda sehingga baru digeber di era Gubernur Jakarta saat ini yakni Pramono Anung.

    Di samping itu, Rizal mengatakan, pihaknya mendukung penuh pembangunan akses menuju JIS, khususnya melalui fasilitas transportasi kereta. Menurutnya, kereta menjadi salah satu alternatif publik transport yang representatif untuk melayani akses ke arah JIS.

    Hal ini apalagi mengingat terbatasnya akses dari dan menuju JIS setiap kali diselenggarakan acara besar di sana. Untuk membawa kendaraan pribadi saja, baik itu mobil dan motor, parkiran terbatas. Itu pun banyak yang sampai diarahkan untuk parkir di Ancol dan harus berjalan jauh lagi menuju JIS.

    “Biasanya kalau ada acara di JIS parkirnya di Ancol, kemudian disiapkan feeder yang itu juga agak merepotkan. Satu alternatif publik transport yang representatif untuk melayani ke arah JIS ya kereta api atau KRL yang kebetulan dari rel ke arah JIS juga relatif dekat,” kata dia.

    Sebagai informasi, kelanjutan pembangunan Stasiun KRL di dekat JIS mulanya disinggung oleh Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi. Hal ini menjadi salah satu topik bahasan saat dirinya bertemu dengan Gubernur Jakarta Pramono Anung beberapa waktu lalu.

    “Kami kemarin bicara dengan pihak KAI minta supaya stasiun yang ada di dekat JIS itu segera direalisasikan sehingga masyarakat yang akan melakukan aktivitas atau beraktivitas di JIS itu bisa dengan mudah mengakses khususnya transportasi kereta api,” kata Dudy dalam media Briefing di Jakarta, Selasa (30/9/2025).

    “Saya minta konfirmasi lagi, harapan saya mungkin 1-2 bulan ini bisa selesai. Karena biasanya kalau di akhir tahun itu kan banyak event yang berlangsung di wilayah Ancol dan sekitarnya,” sambungnya.

    Sementara itu, isu pembangunan stasiun dekat JIS sendiri telah terdengar sejak tahun 2023 silam. Mohamad Risal Wasal yang pada kala itu menjabat sebagai Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub bilang, stasiun KRL dekat JIS sedang dibangun.

    “(Line) ada yang dari Ancol, ada yang dari Kemayoran,” kata Risal di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (5/7/2023).

    Untuk proses pembangunan sedang dalam tahap perbaikan stasiun oleh Balai Teknik dan perbaikan elektrifikasi. “(Progresnya) saya belum mendapatkan laporan juga perkembangannya sekarang,” lanjutnya.

    Berdasarkan pantauan detikcom di lokasi, Rabu (5/7/2023), proyek stasiun KRL JIS ini terletak tepat di depan (sisi barat) stadion. Proyek ini berhadapan langsung dengan Jl. R. E. Martadinata.

    Pada bagian sisi samping proyek yang berhadapan langsung dengan jalan, sudah dibangun dinding-dinding penghalang yang terbuat dari pembatas jalan beton dan seng.

    Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga sempat menyinggung progres pembangunan proyek tersebut pada 2023. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan, proyek stasiun ini pada kala itu ditargetkan rampung pada April 2024.

    “Saat ini sedang kami siapkan stasiun KRL sementara di JIS. Pembangunannya sudah 30%,” kata dia dikutip dari Antara.

    Namun hingga kini proses pembangunan masih terus berlangsung dan ditargetkan rampung 1-2 bulan ke depan. Dengan begitu pada akhir tahun ini stasiun KRL baru itu sudah mulai beroperasi.

    Lihat juga Video: Ada Demo, Penumpang KRL Diimbau Hindari Stasiun Palmerah

    (kil/kil)

  • Kubu Agus Suparmanto daftarkan hasil Muktamar PPP ke Kementerian Hukum

    Kubu Agus Suparmanto daftarkan hasil Muktamar PPP ke Kementerian Hukum

    “Ada tujuh berkas yang kita serahkan dan alhamdulillah sudah lengkap semuanya. Ini bagian dari ketaatan hukum bahwa selesai muktamar, kita harus menyerahkan hasil-hasilnya dan kita butuh SK dari Menteri Hukum,”

    Jakarta (ANTARA) – Pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Agus Suparmanto resmi mendaftarkan hasil Muktamar X yang memilih mantan Menteri Perdagangan itu sebagai Ketua Umum PPP Periode 2025–2030 ke Kementerian Hukum.

    Berkas-berkas hasil muktamar diserahkan oleh Sekretaris Jenderal PPP kubu Agus, Taj Yasin Maimoen, didampingi Anggota Tim Formatur sekaligus mantan Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Romahurmuziy.

    “Ada tujuh berkas yang kita serahkan dan alhamdulillah sudah lengkap semuanya. Ini bagian dari ketaatan hukum bahwa selesai muktamar, kita harus menyerahkan hasil-hasilnya dan kita butuh SK dari Menteri Hukum,” kata Taj Yasin Maimoen usai penyerahan berkas di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Rabu.

    Kubu Agus tampak membawa setumpuk berkas. Yasin menjelaskan, sejumlah berkas yang diserahkan, yaitu surat pengesahan AD/ART, pengesahan SK, daftar hadir, foto, berita acara rapat formatur, hingga konsideran hasil dokumentasi Muktamar X PPP.

    “Yang baru kita daftarkan baru ketua umum dan sekretaris jenderal saja,” imbuh dia menjelaskan.

    Mengenai polemik dualisme PPP saat ini, Yasin menyebut muktamar tidak mungkin menghasilkan dua keputusan. Maka dari itu, dalam penyerahan berkas ke Kementerian Hukum hari ini, kubu Agus juga memberikan surat pengantar dari Mahkamah Partai.

    “Pengurus dari muktamar mengajukan kepada Mahkamah Partai untuk memberikan surat pengantar, pengesahan kami hasil dari muktamar sehingga ini putusannya sudah dilalui semuanya, tahapan-tahapan, rapat-rapat paripurna dilaksanakan,” ucapnya.

    Diketahui, PPP menggelar muktamar partai yang ke-10 di kawasan Ancol, Jakarta, akhir pekan lalu.

    Pada Sabtu (27/9) malam, Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono mengeklaim dirinya terpilih secara aklamasi sebagai ketua umum definitif periode 2025–2030. Namun, Muktamar yang sempat diwarnai kericuhan itu tetap berlangsung dan memutuskan Agus Suparmanto sebagai ketua umum.

    Dengan demikian, kini ada dua pihak yang menyatakan diri sebagai Ketua Umum PPP Periode 2025–2030 berdasarkan keputusan Muktamar Ke-10 PPP, yakni kubu Mardiono dan Agus Suparmanto.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Stasiun Dekat JIS Ditargetkan Rampung 2 Bulan Lagi

    Stasiun Dekat JIS Ditargetkan Rampung 2 Bulan Lagi

    Jakarta –

    Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama Pemerintah Provinsi Jakarta meminta PT KAI (Persero) menyelesaikan Stasiun kereta rel listrik (KRL) baru di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara.

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menargetkan stasiun baru ini rampung dan siap beroperasi satu sampai dua bulan ke depan.

    Menurutnya hal ini juga sudah disampaikan ke KAI selaku BUMN operator layanan kereta api di Indonesia.

    “Kami kemarin bicara dengan pihak KAI minta supaya stasiun yang ada di dekat JIS itu segera direalisasikan sehingga masyarakat yang akan melakukan aktivitas atau beraktivitas di JIS itu bisa dengan mudah mengakses khususnya transportasi kereta api,” kata Dudy dalam media Briefing di Jakarta, Selasa (30/9/2025).

    “Saya minta konfirmasi lagi, harapan saya mungkin 1-2 bulan ini bisa selesai. Karena biasanya kalau di akhir tahun itu kan banyak event yang berlangsung di wilayah Ancol dan sekitarnya,” sambungnya.

    Dudy mengatakan keberadaan stasiun baru ini penting untuk mendorong aksesibilitas masyarakat terhadap layanan transportasi umum di sekitar stadium.

    “Selama ini kalau ada event ataupun kegiatan yang berlangsung di sana para pengunjung agak kesulitan mengakses layanan publik,” paparnya.

    Kemenhub bersama Pemprov Jakarta juga berencana untuk membangun stasiun khusus barang di Cipinang, Jakarta Timur. Stasiun baru ini ditujukan untuk mendukung proses bisnis PT. Food Station Tjipinang Jaya yang berlokasi di kawasan itu.

    “Kemarin sempat dibicarakan mengenai pengembangan stasiun barang yang di Cipinang. Stasiun barang yang di Cipinang itu untuk membantu agar kegiatan usaha atau kegiatan bisnis Food Station yang ada di Cipinang itu bisa bisa dimudahkan dengan disediakannya kereta barang dari pihak KAI,” terangnya.

    Sebagai tambahan informasi, Dinas Perhubungan DKI Jakarta menargetkan proyek itu akan selesai April 2024. Hal ini dikatakan oleh Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo.

    “Saat ini sedang kami siapkan stasiun KRL sementara di JIS. Pembangunannya sudah 30%,” kata dia dikutip dari Antara.

    Namun hingga kini proses pembangunan masih terus berlangsung dan ditargetkan rampung 1-2 bulan ke depan. Dengan begitu pada akhir tahun ini stasiun KRL baru itu sudah mulai beroperasi.

    (hns/hns)

  • Profil Agus Suparmanto yang Klaim Menang Aklamasi Muktamar X PPP, Harta Kekayaannya Capai Rp1,65 Triliun

    Profil Agus Suparmanto yang Klaim Menang Aklamasi Muktamar X PPP, Harta Kekayaannya Capai Rp1,65 Triliun

    YOGYAKARTA – Nama Agus Suparmanto sedang ramai diperbincangkan setelah mengklaim sebagai pemenang Muktamar Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Lantas, seperti apa sosoknya? Untuk mengetahuinya, simak profil Agus Suparmanto dalam artikel berikut ini.

    Melansir VOI, Muktamar ke-10 PPP di yang digelar di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, pada Sabtu, 27 September 2025 melahirkan dualisme kepemimpinan. Kedua calon ketua umum, yakni Muhammad Mardiono dan Agus Suparmanto sama-sama mengklaim kemenangan dalam muktamar itu.

    Pada Sabtu malam, Mardiono lebih dulu menyatakan terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PPP periode 2025-2030. Dia mengklaim sekitar 80 persen dari total peserta menyatakan setuju agar Muktamar ke-10 PPP mengambil langkah cepat dan memilih ketua umum secara aklamasi.

    Akan tetapi, besoknya, pernyataan itu dibantah oleh Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Romahurmuziy. Pria yang akrab disapa Rommy itu mengatakan bahwa peserta Muktamar X partainya telah memilih Agus Suparmanto sebagai Ketum PPP periode 2025-2030.

    “PPP telah memiliki pemimpin baru, Bapak Agus Suparmanto,” ujar Rommy dalam acara Tasyakuran Muktamar X PPP, Minggu, 28 September 2025.

    Romy menilai Agus Suparmanto memenuhi syarat sebagai calon ketua umum, lantara memiliki kartu tanda anggota PPP dan berpengalaman di lembaga eksekutif, legislative, dan yudikatif. Panitia Muktamar X PPP juga telah memeriksa KTA Agus Suparmanto dalam sidang paripurna pertama hingga kedelapan muktamar.

    Rommy menyebut bahwa Agus bersama 12 formatur diberi waktu selama 30 hari untuk menyusun kepengurusan PP yang baru.

    Terkait hal ini, Agus Suparmanto mengatakan bahwa dirinya akan segera mendaftarkan kepengurusan baru partainya ke Kementerian Hukum.

    “Kami akan lakukan segera, pendaftaran ke Kementerian Hukum,” ujar Agus.

    Profil Agus Suparmanto

    Profil Agus Suparmanto merupakan Menteri Perdagangan RI pada periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo, yakni periode 2019-2024. Akan tetapi, jabatan tersebut tidak lama diemban Agus. Dia dilantik Jokowi sebagai Mendag mada 23 Oktober 2019 dan dicopot pada 22 Desember 2020.

    Sebelum diangkat sebagai menteri, pria kelahiran Jakarta, 23 Desember 1965 itu merupakan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Partainya itu termasuk salah satu partai pendukung pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin dalam Pilpres 2019.

    Selain terjun ke politik, Agus juga menggeluti bidang olahraga dengan menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (PB IKASI) sebanyak dua periode, yakni 2014-2018 dan 2018-2022, dikutip dari Antara.

    Tak cukup sampai disitu, profil Agus Suparmanto juga merupakan seorang pengusaha sukses. Ia menjadi Direktur Utama PT Galangan Manggar Biliton (GMB) yang beroperasi di Bangka Belitung.

    Pada 2016, perusahaan yang dipimpin Agus mengerjakan proyel pembangunan dok kapal di Manggar,tepatnya di pinggir aliran sungai Manggar, Belitung Timur. Proyek itu dikerjakan bersama anak usaha PT Timah Tbk, yakni PT Dok dan Perkapalan Air Kantung (PT DAK).

    Secara lebih rinci, berikut perjalanan karier Agus Suparmanto yang mengklaim menjadi pemenang Muktamar PPP:

    Ketua Umum PB IKASI periode 2014-2018 dan 2018-2022Wakil Presiden Fencing Confederation of ASIA (FCA) periode 2017-2020, terpilih melalui General Assembly FCA di Tokyo, Jepang.Direktur Utama PT GMB di Belitung TimurKader Partai Kebangkitan BangsaMenteri Perdagangan Kabinet Indonesia Maju (2019/2020/satu tahun) di bawah Presiden Jokowi.Calon Ketum PPP di Muktamar X PPP 2025.

    Harta Kekayaan Agus Suparmanto

    Merujuk laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPM) tanggal penyampaian 31 Maret 2021, total harta kekayaan Agus Suparmanto mencapai Rp1.625.410.685.152.

    Harta tersebut terdiri atas:

    15 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta Selatan, Bandung, Badung, dan Singapura. Total nilainya mencapai RP896.443.102.000.Dua alat transportasi berupa mobil Lexus RX 300 Luxury 4×2 AT tahun 2019 Rp 1.300.000.000 dan mobil Lexus GS 300 AT Tahun 2006 senila Rp250.000.000 (hasil sendiri).Harta bergerak lainnya senilai RP950.000.000, surat berharga RP766.272.000.000, kas dan setara kas RP51.214.209.476.

    Dalam LHKPN, Agus tercatat memiliki hutang sebanyak RP91.018.626.324. dengan demikian, total harta kekayaan Agus Suparmanto setelah dikurangi hutang sebesar RP1.625.410.685.152.

    Demikian informasi tentang profil Agus Suparmanto. Dapatkan update berita pilihan lainnya hanya di VOI.ID.