kab/kota: Ambon

  • Kantor DPD Golkar Maluku Dirusak Massa, Polisi Periksa 10 Orang
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        10 Oktober 2025

    Kantor DPD Golkar Maluku Dirusak Massa, Polisi Periksa 10 Orang Regional 10 Oktober 2025

    Kantor DPD Golkar Maluku Dirusak Massa, Polisi Periksa 10 Orang
    Tim Redaksi
    AMBON, KOMPAS.com
    – Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dit Reskrimum) Polda Maluku memeriksa 10 orang terkait kasus perusakan kantor DPD Partai Golkar Maluku.
    Pemeriksaan dilakukan usai pengurus Partai Golkar Maluku melaporkan kejadian tersebut ke Polda Maluku pada Kamis (9/10/2025).
    “Ada 10 orang yang sudah diperiksa,” kata Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rositah Umasugi kepada
    Kompas.com
    , Jumat (10/10/2025).
    Adapun 10 orang yang diperiksa tersebut yakni mereka yang diduga sebagai pelaku perusakan dan pengurus DPD Partai Golkar Maluku yang saat kejadian berada di kantor.
    “Mereka diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi,” ujarnya.
    Rositah mengatkan, sesuai laporan yang diterima, terlapor dalam kasus tersebut yakni JFM bersama sekitar 30 orang lainnya. 
    “Mereka diduga datang ke lokasi dan melakukan tindakan perusakan terhadap bangunan kantor serta sejumlah barang inventaris milik DPD Partai Golkar Maluku,” ungkapnya.
    Ia mengungkapkan, akibat dari peristiwa itu, pihak DPD Partai Golkar Maluku mengaku mengalami kerugian materiil sekitar Rp 70 juta.
    Barang-barang yang menjadi sasaran perusakan antara lain perabotan kantor dan perlengkapan administrasi organisasi.
    “Untuk kerugian sesuai pengakuan DPD Partai Golkar Maluku mengaku mengalami kerugian materiil sekitar Rp 70 juta,” ujarnya.
    Rosita menambahkan, dari hasil pemeriksaan awal, motif perusakan diduga dipicu oleh kesalahpahaman internal. Sementara modus operandi para pelaku adalah dengan cara merusak barang dan fasilitas di dalam kantor.
    Kasus ini kini tengah dalam proses penyelidikan oleh penyidik Dit Reskrimum Polda Maluku.
    Adapun perbuatan para pelaku diduga telah melanggar ketentuan Pasal 170 KUHP dan Pasal 406 KUHP tentang perusakan barang, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
    “Polda Maluku memastikan bahwa proses penegakan hukum akan dilakukan secara objektif, transparan, dan sesuai prosedur, dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah bagi semua pihak yang terlibat,” ungkapnya.
    Sementara itu, pelapor, Theodoron Makarios Soulisa, menyatakan bahwa pihaknya telah menyerahkan penanganan kasus ini kepada aparat penegak hukum untuk diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    “Kami berharap kepolisian dapat menindaklanjuti laporan ini secara profesional dan transparan, agar tidak menimbulkan kegaduhan di ruang publik. Partai Golkar menghormati hukum dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak berwenang,” katanya.
    Sebelumnya, puluhan orang melakukan perusakan terhadap kantor DPD Partai Golkar di kawasan Karang Panjang Kota Ambon pada Kamis sore (9/10/2025).
    Perusakan dilakukan saat pengurus DPD Partai Golkar Maluku sedang melakukan rapat internal untuk membahas surat keputusan DPP Partai Golkar perihal pergantian antar waktu (PAW) Anggota DPRD Maluku atas nama Ridwan Marasabessy yang menggantikan Efendi Latuconsina karena meninggal dunia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Oknum Brimob di Maluku Perkosa Gadis ABG, Istri Pelaku Ancam Korban Cabut Laporan

    Oknum Brimob di Maluku Perkosa Gadis ABG, Istri Pelaku Ancam Korban Cabut Laporan

    GELORA.CO – Kasus dugaan pemerkosaan yang dilakukan oleh Bripka RN, oknum anggota Brimob Polda Maluku terhadap gadis 16 tahun berinisial L, gegerkan publik.

    Bripka RN, seorang oknum Brimob Polda Maluku ditahan atas tuduhan kasus asusila. 

    Oknum polisi tersebut diduga memerkosa seorang anak perempuan yang masih berusia 16 tahun.

    Kasus tersebut kini ditangani oleh Subbid Paminal Bidang Propam Polda Maluku.

    Dugaan kasus rudapaksa yang melibatkan seorang oknum anggota Brimob, Bripka RN di Ambon kembali mencoreng institusi kepolisian. 

    Korban, seorang perempuan muda, mengaku diserang saat tengah malam oleh terduga pelaku dalam keadaan mabuk. 

    Pemerkosaan tersebut terjadi di salah satu kawasan di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon pada Oktober 2025.

    Insiden itu bermula saat Bripka RN yang diduga dalam keadaan mabuk meminta korban untuk tidur bersama di dalam kios miliknya. Saat itulah, korban kemudian diperkosa.

    Tak hanya sekali, keesokan harinya korban kembali diperlakukan tidak senonoh. Adapun korban hanya bisa pasrah karena takut dengan ancaman pelaku.

    Lebih parah, usai melapor, korban justru mendapat intimidasi dari keluarga terduga pelaku agar mencabut laporannya.

    Korban mengaku dijemput dari pule oleh anggota Brimob dan dibawa ke Asrama Batalyon untuk dibujuk agar mencabut laporannya bahkan ditawari uang dan surat bermaterai yang sudah ditandatangani komandan.

    Kasus tersebut kini menjadi sorotan masyarakat setelah dilaporkan oleh keluarga korban ke Polda Maluku.

    Kronologi Kejadian

    Korban berinisial SS (16) menceritakan peristiwa memilukan itu terjadi akhir Agustus 2025 sekitar pukul 02.00 WIT di rumahnya.

    Saat itu, korban sedang berada di kamar bersama tetangganya, FS (11), yang menemaninya tidur karena korban tinggal seorang diri.

    “Terduga pelaku menelepon saya berulang kali, tapi tidak diangkat. Lalu dia mengirim pesan: ‘Beta turun sekarang ee’. Tak lama kemudian lampu rumah padam dan pelaku memanggil nama korban dari luar rumah,” ungkap korban saat ditemui TribunAmbon.com, Selas (7/10/2025).

    Korban yang penasaran sempat membuka pintu untuk memastikan siapa yang datang. 

    Namun, tanpa diduga, Bripka RN langsung mendorong pintu dan memaksa masuk ke dalam rumah sambil membawa minuman keras jenis sopi dan rokok.

    “Dia dalam keadaan mabuk. Dia menyalakan lampu handphone, meletakkannya di atas lemari, lalu melakukan perbuatan asusila kepada saya,” tutur korban.

    Korban mengaku sempat melawan dan ingin berteriak, namun terduga pelaku menindih dan memukul kaki, bahu, serta tulang belakang korban sambil memerintahkan agar tidak bersuara. 

    Usai melancarkan aksi bejatnya, terduga pelaku pergi meninggalkan korban yang menangis hingga pagi karena trauma mendalam.

    Beberapa minggu kemudian, korban memberanikan diri melapor ke Propam Polda Maluku pada 22 September 2025. 

    Namun, korban merasa tak nyaman saat menjalani pemeriksaan.

    “Selama tiga kali lebih diperiksa di Paminal, seluruh pemeriksa laki-laki, tidak ada satu pun Polwan yang hadir. Korban merasa canggung dan tidak nyaman,” ujarnya.

    Istri Pelaku Ancam Korban Cabut Laporan

    Belum sempat pulih dari trauma, korban justru mendapat tekanan baru. 

    Istri terduga pelaku, berinisial GP dan ibunya berinisial WS, mendatangi rumah korban dan melontarkan ancaman agar korban mencabut laporannya.

    “Mereka bilang perbuatan itu dibayar, jadi bukan rudapaksa. Istrinya bahkan sempat menggertak mau memukul saya,” kata korban.

    Keluarga terduga pelaku juga menyebut korban tidak berhak melapor karena dianggap sudah dibayar oleh terduga pelaku. 

    Ancaman itu membuat korban semakin takut dan tertekan.

    Terpisah dari itu, Nini Kusniati, pendamping dari UPTD PPA Kota Ambon saat ditemui mengungkapkan korban kini mendapat pendampingan intensif.

    Nini meminta Polda Maluku menangani kasus ini secara profesional dan transparan.

    “Kami minta jaminan perlindungan bagi korban. Tidak boleh ada tekanan atau upaya bungkam. Ini menyangkut kehormatan perempuan dan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum,” tegasnya.

    Atas kasus ini, TribunAmbon.com telah mengkonfirmasi istri terduga pelaku GP.

    Namun, ia mengatakan bahwa itu kasus penipuan.

    “Ini kasus penipuan,” singkatnya melalui pesan WhatsApp, Selasa (7/10/2025).

    Sementara terduga pelaku, Bripka. RN tak merespon saat dikonfirmasi.

    Redaksi akan terus berupaya menghubungi Bripka. RN untuk memenuhi prinsip keberimbangan berita (cover both sides). 

    Kabid Propam Polda Maluku, Kombes Pol. Indera Gunawan mengatakan kasus tersebut dalam penyelidikan Paminal.

    “Pengaduan sudah kami terima, sementara dilakukan penyelidikan. Nanti bila sudah diperiksa saksi-saksi dan juga bukti-bukti lain pasti kami gelarkan kasusnya,” ungkapnya saat dikonfirmasi TribunAmbon.com, Rabu (8/10/2025).

    Lanjutnya, jika terbukti bersalah maka pelaku akan diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.

    Namun Kombes Indera mengaku hingga kini pelaku belum ditahan 

    “Bila cukup bukti pasti kami proses, sementara terduga pelaku belum kami tahan,” ujarnya.

    Polda Maluku Tindak Pelaku

    Terkait kasus tersebut, Kepala Bidang Humas Polda Maluku Kombes Rosita Umasugi menegaskan bahwa Polda Maluku akan menegakkan hukum secara profesional dan transparan dalam menangani setiap laporan masyarakat, termasuk dugaan tindak kekerasan seksual yang diduga dilakukan Bripka RN.

    “Polda Maluku telah merespons kejadian tersebut dengan segera melakukan klarifikasi terhadap pelapor, sejumlah saksi, serta terlapor. Dari hasil klarifikasi awal, diperoleh sejumlah informasi yang menjadi dasar untuk melakukan pendalaman lebih lanjut,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (9/10/2025).

    Ia mengatakan, penyelidikan atas laporan kasus tersebut dilakukan secara profesional sesuai prosedur yang berlaku tanpa ada intervensi dari pihak manapun.

    Polda Maluku, kata dia, sangat serius menangani setiap laporan yang melibatkan anggota Polri, apalagi yang berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap anak.

    “Saat ini proses klarifikasi, pendalaman dan gelar perkara kasus tersebut telah dilakukan oleh Bid Propam, dan kasusnya juga telah ditingkatkan ke tahap pemeriksaan untuk ditindaklanjuti secara hukum oleh penyidik yang berwenang,” ujarnya. 

    Rosita mengatakan, dari hasil pemeriksaan dan gelar perkara yang dilakukan terlapor, Bripa RN telah dinyatakan terbukti melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.

    Kasus tersebut lantas ditingkatkan ke tahap pemeriksaan pada Subbid Wabprov Bid Propam untuk proses kode etik profesi, sedangkan untuk proses pidananya juga telah berproses pada Subdit PPA Ditreskrimum Polda Maluku.

    “Kami tegaskan, tidak ada toleransi bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran hukum, terlebih terhadap kasus yang menyangkut kekerasan terhadap anak. Proses penegakan hukum dilakukan secara terbuka, akuntabel dan tanpa adanya intervensi,” ucap Rositah.

    Polda Maluku juga memastikan bahwa korban mendapat pendampingan dan perlindungan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bekerja sama dengan lembaga terkait untuk menjamin hak-hak korban selama proses hukum berlangsung.

    Rositah mengimbau masyarakat untuk tetap menghormati proses hukum yang sementara berjalan, serta tidak menyebarkan informasi yang bersifat spekulatif atau dapat mengungkap identitas korban.

    “Kami meminta publik untuk menahan diri dari menyebarkan informasi yang dapat merugikan korban. Mari kita percayakan proses hukum kepada aparat penegak hukum yang berwenang,” kata dia. 

  • Menkomdigi Sebut Pemblokiran IMEI Bertujuan Amankan Data Pribadi jika HP Dicuri
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        8 Oktober 2025

    Menkomdigi Sebut Pemblokiran IMEI Bertujuan Amankan Data Pribadi jika HP Dicuri Nasional 8 Oktober 2025

    Menkomdigi Sebut Pemblokiran IMEI Bertujuan Amankan Data Pribadi jika HP Dicuri
    Tim Redaksi
    AMBON, KOMPAS.com
    – Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa aturan mengenai pemblokiran International Mobile Equipment Identity (IMEI) telepon seluler (ponsel) dibuat  melindungi data pribadi penggunanya.
    Meutya menyebutkan, dengan adanya aturan ini, masyarakat bisa mengajukan pemblokiran IMEI apabila HP mereka hilang atau dicuri sehingga data-data pribadi mereka tetap aman.
    “Pada intinya semangatnya adalah bagi masyarakat yang kehilangan dalam rangka pengamanan data-data diri mereka, mereka diperbolehkan untuk melakukan pemblokiran terhadap IMEI-nya sendiri,” kata Meutya di Ambon, Maluku, Rabu (8/10/2025).
    “Yang ada hanya memperbolehkan dalam regulasi untuk mereka yang memang memilih, karena kehilangan, dicuri, atau memang atas keinginan pribadi, untuk melakukan
    self-block
    terhadap IMEI-nya sendiri,” ujar dia.
    Meutya menuturkan, pemilik ponsel dapat melakukan
    self-block
    terhadap IMEI-nya sendiri secara sukarela dan tidak dipungut biaya tambahan.
    Politikus Partai Golkar ini juga membantah bahwa pemerintah akan membuat aturan  aturan balik nama ponsel seperti kendaraan bermotor.
    “Jadi tidak ada aturan yang akan Komdigi keluarkan terkait balik nama seperti BPKB motor, itu tidak benar,” kata Meutya.
    “Kami juga telah menegur tim kami mungkin dalam penyampaian kepada publiknya salah,” ujar dia.
    Ia juga menegaskan agar masyarakat tidak khawatir dengan penerapan aturan ini, sebab sistem yang sedang disiapkan justru bertujuan melindungi pengguna dari potensi penyalahgunaan ponsel yang hilang atau dicuri.
    Diberitakan,  Kementerian Komdigi berencana memberlakukan pemblokiran dan pendaftaran ulang IMEI untuk ponsel yang hilang atau dicuri.
     
    Praktisi keamanan digital Vaksincom, Alfons Tanujaya menilai, wacana pemblokiran IMEI tersebut akan berdampak positif apabila tidak mengenakan biaya tambahan dan administrasi yang berbelit.
    “Sebenarnya, memang salah satu cara untuk menekan pencurian ponsel adalah mengontrol penyalahgunaan ponsel-ponsel curian,” kata Alfons saat dihubungi
    Kompas.com
    , Senin (6/10/2025).
     
    Dia menjelaskan, pemblokiran IMEI menyebabkan ponsel yang dicuri menjadi tidak dapat berfungsi dengan sempurna.
    Dengan begitu, motivasi kriminal dan usaha eksploitasi ponsel curian menjadi menurun secara tidak langsung.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menkomdigi Tegur Operator Seluler gara-gara Gangguan Internet di Ambon
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        8 Oktober 2025

    Menkomdigi Tegur Operator Seluler gara-gara Gangguan Internet di Ambon Nasional 8 Oktober 2025

    Menkomdigi Tegur Operator Seluler gara-gara Gangguan Internet di Ambon
    Tim Redaksi
    AMBON, KOMPAS.com –
    Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid menegur operator seluler agar meningkatkan sistem keandalan jaringan dan memperkuat infrastruktur digital di wilayah timur Indonesia.
    Teguran ini disampaikan Meutya setelah menemukan adanya gangguan layanan internet di wilayah Ambon, Maluku, yang berlangsung sekitar 38 menit.
    “Kami juga telah menegur operator seluler terkait agar terus memperbaiki sistem layanan mereka,” kata Meutya di Ambon, Rabu (8/10/2025).
     
    “Tadi juga kami diberitahu bahwa hari ini ada satu lagi gangguan selama 38 menit, tapi langsung diatensi,” ujar dia melanjutkan.
    Meutya meminta maaf atas insiden tersebut karena kejadian ini membuat masyarakat tidak nyaman dalam beraktivitas, terutama yang berkaitan dengan internet.
    “Kami mohon maaf, tadi saya pantau sampai menitnya karena sekecil apa pun gangguan ini pasti merupakan ketidaknyamanan bagi masyarakat,” kata Meutya.
    Meutya menyebutkan, gangguan internet berasal dari jalur darat, bukan dari kabel bawah laut yang biasanya memerlukan waktu lebih lama untuk diperbaiki.
    “Kalau di Indonesia Timur itu biasanya antara gangguan di darat atau kabel bawah laut. Kalau kabel bawah laut memang memakan waktu lebih panjang,”ujar dia.
    Meutya juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas jaringan di Maluku.
    Politikus Partai Golkar ini menugaskan Balai Monitor (Balmon) Komdigi di wilayah tersebut untuk melakukan pemantauan rutin terhadap layanan operator seluler.
    “Kami menugaskan Balai Monitor kami di sini untuk selalu memeriksa bagaimana kualitas layanan dari para operator seluler,” kata Meutya.
    “Kita juga meminta operator seluler untuk terus memperbaiki layanan di Provinsi Maluku,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kenalkan Sekolah Garuda di Ambon,Menkomdigi Dorong Siswa Bisa Kuliah di Top Universitas Global
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        8 Oktober 2025

    Kenalkan Sekolah Garuda di Ambon,Menkomdigi Dorong Siswa Bisa Kuliah di Top Universitas Global Nasional 8 Oktober 2025

    Kenalkan Sekolah Garuda di Ambon,Menkomdigi Dorong Siswa Bisa Kuliah di Top Universitas Global
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid memperkenalkan Sekolah Garuda di SMA Negeri Siwalima Ambon, Maluku, pada Rabu (8/10/2025).
    Sekolah ini merupakan bagian dari program nasional Garuda Transformasi yang digagas pemerintah untuk melahirkan generasi unggul Indonesia, baik di bidang akademik maupun karakter.
    Dalam sambutannya, Meutya menegaskan bahwa Sekolah Garuda dirancang bukan hanya untuk mencetak siswa berprestasi, tetapi juga menanamkan semangat kebersamaan dan daya juang.
    “Di sini nanti adik-adik akan ketemu kakak-kakak, adik-adik baru. Intinya kita membentuk keluarga baru, berjuang bersama-sama, dan mudah-mudahan nanti berhasil bersama-sama, menjadi generasi unggul bersama-sama,” ujar Meutya.
    Ia menjelaskan, salah satu fokus Sekolah Garuda adalah mendorong siswa untuk belajar ke luar negeri, agar dapat membawa kembali ilmu dan pengalaman ke tanah air.
    “Kenapa Sekolah Garuda juga fokus mengirimkan siswa ke luar negeri? Karena dibandingkan dengan negara seperti Cina dan India, tingkat pengiriman pelajar Indonesia ke luar negeri masih sedikit,” katanya.
    Menurut Meutya, pemerintah ingin memperbanyak perwakilan pelajar Indonesia di berbagai negara, membentuk diaspora muda berilmu, dan kelak berkontribusi untuk kemajuan bangsa.
    “Presiden Prabowo Subianto menginginkan sekolah unggulan yang tidak hanya mencetak anak-anak unggul di bidang sains dan teknologi, tapi juga memiliki karakter yang kuat. Tidak ada orang pintar yang bisa menjadi unggul kalau tidak punya karakter,” tegasnya.
    Sebagai informasi, pemerintah memperkenalkan 16 Sekolah Garuda di seluruh Indonesia.
    Sebanyak 12 di antaranya merupakan sekolah transformasi, sedangkan 4 lainnya sekolah baru.
    Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 100 Sekolah Garuda hingga 2029, terdiri dari 80 sekolah transformasi dan 20 sekolah baru.
    Sekolah Garuda transformasi akan diberikan tambahan kurikulum khusus untuk mempersiapkan siswa mencapai universitas top dunia peringkat 20–100 global.
    Sementara itu, Sekolah Garuda baru akan menampung siswa-siswi terpilih sejak jenjang SMP.
    Program ini diharapkan membuka akses lebih luas bagi generasi muda Indonesia untuk melanjutkan studi ke luar negeri dan berperan dalam membangun bangsa di masa depan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wamendikti Saintek: Pemerintah Luncurkan Sekolah Garuda di 16 Titik Besok

    Wamendikti Saintek: Pemerintah Luncurkan Sekolah Garuda di 16 Titik Besok

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan meresmikan pengenalan Sekolah Garuda secara serentak di 16 titik seluruh Indonesia pada Rabu (8/10/2025). 

    Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie menyebut inisiatif ini sebagai penyempurna orkestrasi transformasi pendidikan nasional.

    “Sekolah Garuda adalah realisasi visi besar Presiden untuk membawa anak Indonesia dari seluruh penjuru negeri menuju kampus terbaik dunia. Ini bagian dari persiapan generasi emas 2045,” ujar Stella.

    Peluncuran serentak ini meliputi 12 Sekolah Garuda Transformasi dan 4 lokasi pembangunan Sekolah Garuda Baru.

    “Hingga 2029, pemerintah menargetkan 80 sekolah transformasi dan pembangunan 20 sekolah baru,” ucapnya.

    Stella menjelaskan Sekolah Garuda ditopang oleh tiga pilar utama yaitu penyeimbang akses guna pemerataan kesempatan pendidikan unggulan.

    Kemudian, inkubator pemimpin guna membentuk karakter kepemimpinan menuju Indonesia Emas 2045. Lalu, akademik dan pengabdian agar siswa tidak hanya berprestasi secara akademik tetapi juga berkomitmen mengabdi setelah menimba ilmu.

    Menurutnya, keberadaan Sekolah Garuda menjadi sangat penting dalam upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia. Human Capital Index menunjukkan rata-rata siswa Indonesia baru memanfaatkan 54% dari potensi penuh mereka.

    Apalagi, kata Stella, data Kementerian Pendidikan mencatat, pada 2024 sudah ada 143 lulusan SMA penerima Beasiswa Indonesia Maju (BIM) yang berhasil masuk ke 100 universitas terbaik dunia.

    Oleh sebab itu, dia menilai bahwa Sekolah Garuda diharapkan dapat memperbesar angka tersebut secara signifikan.

    “Sekolah Garuda bukan hanya sekolah unggulan, tetapi pusat lahirnya talenta-talenta sains dan teknologi yang akan mengabdi untuk kemajuan bangsa,” tegas Stella.

    Berikut Daftar Sekolah Garuda Transformasi dan Sekolah Garuda Baru:

    Sekolah Garuda Transformasi:

    SMAN 10 Fajar Harapan, Aceh
    SMA Unggul Del, Sumatera Utara
    MAN Insan Cendekia Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan
    SMAN Unggulan MH Thamrin, DKI Jakarta
    SMA Cahaya Rancamaya, Jawa Barat
    SMA Taruna Nusantara, Jawa Tengah
    SMA Pradita Dirgantara, Jawa Tengah
    SMAN 10 Samarinda, Kalimantan Timur
    SMAN Banua BBS, Kalimantan Selatan
    MAN Insan Cendekia Gorontalo, Gorontalo
    SMAN Siwalima Ambon, Maluku
    SMA Averos Sorong, Papua Barat Daya

     

    Sekolah Garuda Baru:

    Belitung Timur
    Timor Tengah Selatan, NTT
    Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara
    Bulungan, Kalimantan Utara

  • Sempat Dibuka Semalam, Jalan Trans Seram Kembali Diblokade Warga Desa Tala Pagi Ini
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        4 Oktober 2025

    Sempat Dibuka Semalam, Jalan Trans Seram Kembali Diblokade Warga Desa Tala Pagi Ini Regional 4 Oktober 2025

    Sempat Dibuka Semalam, Jalan Trans Seram Kembali Diblokade Warga Desa Tala Pagi Ini
    Tim Redaksi
    AMBON, KOMPAS.com – 
    Warga Desa Tala, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, kembali melakukan aksi blokade di Jalan Trans Seram, Sabtu (4/10/2025) pagi.
    Aksi ini merupakan lanjutan dari ketegangan yang terjadi sehari sebelumnya, meskipun jalan sempat dibuka pada Jumat (3/10/2025) sekitar pukul 19.30 WIT.
    “Betul tadi pagi warga Desa Tala kembali memblokir jalan,” kata Camat Amalatu Rafly Alydrus kepada Kompas.com saat dikonfirmasi, Sabtu.
    Rafly mengungkapkan, pemblokiran jalan tersebut kembali dilaklukan setelah sejumlah warga yang didominasi ibu-ibu dari Desa Seriholo mendatangi perbatasan Desa Tala sambil mengejak warga desa tersebut.
    “Jadi tadi itu ada sekelompok ibu-ibu dari Desa Seriholo datang ke Desa Tala lalu mereka menyindir warga Tala setelah ituu terjadi aksi saling ejek diantara mereka, kemudian warga yang marah mereka palang jalan,” ujarnya.
    Aksi blokade jalan itu sempat membuat kendaraan yang melintas di jalan tersebut sempat tertahan.
    Menurut Rafly aksi pemblokiran jalan yang kembali dilakukan itu tidak berlangsung lama, karena selang beberapa saat penutupan jalan kembali dibuka.
    “Blokade jalan tadi tidak terlalu lama, karena setelah itu dibuka kembali dan arus lalu lintas lancar kembali,” katanya.
    Sebelumnya, warga Tala, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku memblokade jalan Trans Pulau Seram yang menghubungkan tiga kabupaten di pulau terbesar di Maluku itu selama 6 jam pada Jumat (3/10/2025).
    Aksi bloikade jalan tersebut dipicu oleh pelemparan rumah Kepala Desa Tala dan pengrusakan mobil serta pengancaman dengan alat tajam terhadap warga Desa Tala oleh sekelompok pemuda diduga warga Seriholo.
    Tak terima dengan kejadian itu, warga yang marah kemudian memblokade jalan tersebut sambil menuntut para pelaku ditangkap dan diproses hukum.
    Hingga saat ini polisi masih terus memburu para pelaku pelemparan rumah kepala desa dan pengrusakan mobil serta pengancaman warga Tala.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Komisi XIII DPR RI tinjau sarana dan kelayakan Lapas Ambon

    Komisi XIII DPR RI tinjau sarana dan kelayakan Lapas Ambon

    Ambon (ANTARA) – Komisi XIII DPR RI meninjau sarana dan kelayakan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Ambon dalam kunjungan kerja reses di Kota Ambon, Maluku.

    Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Rinto Subekti di Ambon, Sabtu mengatakan kunjungan tersebut sebagai bagian dari agenda reses masa persidangan I tahun sidang 2025–2026 di Provinsi Maluku. Inspeksi tersebut bertujuan memastikan pelayanan pemasyarakatan di Lapas Kelas II A Ambon berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.

    “Kunjungan kami ini untuk memastikan kelayakan lapas sebagai wadah pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan,” kata dia.

    Ia menjelaskan, pengawasan ini mencakup peninjauan sarana dan prasarana, mulai dari blok hunian, klinik, hingga dapur, guna menilai kelayakan fasilitas serta mendukung pelaksanaan program pembinaan.

    Selain itu, Komisi XIII berperan dalam memastikan pemenuhan hak asasi manusia bagi warga binaan, seperti hak kesehatan, pendidikan, dan perlakuan yang manusiawi. Dalam aspek keuangan, pengawasan juga diarahkan pada penggunaan anggaran negara agar tepat sasaran, efisien, dan transparan.

    Komisi XIII DPR RI meninjau fasilitas Lapas kelas II A Ambon. ANTARA/Dedy Azis.

    Peninjauan dilakukan ke sejumlah fasilitas utama, yakni dapur kalesang, klinik pratama, wartel pemasyarakatan, serta blok hunian warga binaan

    “Semuanya sudah baik, namun kami juga akan memberikan rekomendasi perbaikan kepada Kemenimipas maupun Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku, sehingga kualitas pelayanan dan efektivitas program pembinaan serta reintegrasi sosial di Lapas kelas II A Ambon dapat terus ditingkatkan,” jelasnya.

    Sementara itu, Kepala Lapas Ambon, Hendra Budiman, menyatakan kunjungan ini menjadi bentuk perhatian sekaligus dukungan dari Komisi XIII DPR RI terhadap peningkatan kualitas layanan pemasyarakatan di Maluku.

    “Kami berkomitmen untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas layanan pemasyarakatan, demi menciptakan lingkungan pembinaan yang aman, sehat, dan produktif,” kata Hendra.

    Dalam kegiatan itu, rombongan turut didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Maluku, Riky Dwi Biantoro, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, Saiful Sahri, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Provinsi Maluku, Doni Alfisyahrin serta para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi dan Pemasyarakatan se-Maluku.

    Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jalan Trans Seram Dibuka Usai 6 Jam Diblokade, Polisi: Kendaraan Sudah Bisa Lewat
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        3 Oktober 2025

    Jalan Trans Seram Dibuka Usai 6 Jam Diblokade, Polisi: Kendaraan Sudah Bisa Lewat Regional 3 Oktober 2025

    Jalan Trans Seram Dibuka Usai 6 Jam Diblokade, Polisi: Kendaraan Sudah Bisa Lewat
    Tim Redaksi
    AMBON, KOMPAS.com
    – Ruas jalan Trans Pulau Seram yang sempat diblokade warga Desa Tala, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku, akhirnya dibuka kembali setelah enam jam penutupan.
    Blokade yang berlangsung sejak Jumat (3/10/2025) siang itu berakhir sekitar pukul 19.30 WIT.
    Kepala Seksi Humas Polres Seram Bagian Barat, Ipda Asep Soissa, mengonfirmasi bahwa jalan tersebut telah dibuka kembali.
    “Blokade jalan di Desa Tala sudah kembali dibuka, tadi sekitar Pukul 19.30 WIT,” ujarnya kepada Kompas.com.
    Asep menjelaskan bahwa pembukaan jalan tersebut dilakukan setelah aparat kepolisian dan TNI melakukan negosiasi dengan warga dan pemerintah desa Tala.
    “Aparat lakukan negosiasi di lapangan sehingga blokade jalan bisa dibuka,” tambahnya.
    Blokade jalan dimulai pada pukul 13.30 WIT. Warga menggunakan kayu dan batu untuk menutup akses.
    Meskipun warga sempat membuka blokade pada pukul 17.00 WIT, mereka kembali menutup jalan tersebut satu jam kemudian.
    Setelah pembukaan jalan, Asep menyatakan bahwa akses transportasi darat yang sebelumnya lumpuh kini sudah bisa dilalui kendaraan.
    “Sudah bisa lewat, kendaraan sudah bisa lewat,” sebutnya.
    Aksi blokade tersebut dipicu insiden pelemparan rumah kepala Desa Tala oleh sekelompok pemuda yang diduga warga Seriholo.
    Selain melempari rumah kepala desa, para pelaku juga merusak sebuah mobil milik warga Tala dan mengancam pemilik mobil dengan senjata tajam.
    Warga yang marah atas kejadian itu kemudian memblokade jalan sambil menuntut agar para pelaku ditangkap dan diproses hukum.
    Terkait tuntutan warga, Asep menyatakan bahwa proses pengejaran terhadap para pelaku masih terus dilakukan pihak kepolisian.
    “Sampai malam ini para pelaku masih kita kejar. Tentunya mereka harus ditangkap karena selain menyangkut pidana, ini juga soal tuntutan warga yang harus dipenuhi. Kalau tidak, mereka akan blokade jalan lagi,” ungkapnya.
    Camat Amalatu, Rafly Alydrus, mengimbau kepada warga Desa Tala untuk tidak lagi memblokade jalan dan mempercayakan penanganan kasus tersebut kepada aparat kepolisian.
    “Saya mengimbau mari kita menahan diri jangan lagi mengganggu kepentingan masyarakat umum. Untuk para pelaku yang terlibat tindakan pidana, mari kita berikan kepercayaan kepada polisi untuk menanganinya,” ajaknya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Telusuri Jejak Belasan Tentaranya yang Hilang di Ambon saat Perang Dunia II, Delegasi Pemerintah Jepang Temui Gubernur Maluku,
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        2 Oktober 2025

    Telusuri Jejak Belasan Tentaranya yang Hilang di Ambon saat Perang Dunia II, Delegasi Pemerintah Jepang Temui Gubernur Maluku, Regional 2 Oktober 2025

    Telusuri Jejak Belasan Tentaranya yang Hilang di Ambon saat Perang Dunia II, Delegasi Pemerintah Jepang Temui Gubernur Maluku,
    Tim Redaksi
    AMBON,KOMPAS.com
    – Delegasi resmi Pemerintah Jepang melakukan kunjungan ke Provinsi Maluku. 
    Kedatangan delegasi pemerintah Jepang ini untuk mencari informasi guna menelusuri sejumlah tentara Jepang yang gugur di wilayah Maluku khususnya Kota Ambon pada masa Perang Dunia II.
    Dalam kunjungan ke Ambon, delegasi Jepang mendatangi Kantor Gubernur Maluku dan diterima langsung Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa di ruang kerjanya, Rabu (1/10/2025).
    Adapun delegasi Pemerintah Jepang yang datang ke Kantor Gubernur Maluku terdiri dari  perwakilan Kedutaan Jepang di Jakarta, Kementerian Tenaga Kerja, Sosial dan Kesejahteraan Jepang, serta unsur dari Kementerian Kebudayaan. 
    Sementara gubernur didampingi pejabat dari dinas sosial, Dinas Pendidikan Kota Ambon, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku.
    Juru Bicara Pemerintah Provinsi Maluku, Kasrul Selang, mengakui bahwa kunjungan delegasi pemerintah Jepang tersebut memiliki tujuan khusus. 
    “Delegasi Jepang ingin melakukan survei atas tentara mereka yang menjadi korban Perang Dunia II dan dimakamkan di Ambon.”
    “Sebelum ke sini, mereka sudah melaksanakan survei di Morotai dan Tobelo,” ungkapnya kepada Kompas.com dalam keterangan tertulis, Kamis (2/10/2025).
    Menurutnya, pemerintah Jepang mengutus tim untuk menelusuri makan sejumlah tentaranya yang gugur di Ambon berdasarkan laporan lama dari Pemerintah Australia, yang dikenal sebagai laporan J40. 
    Laporan tersebut menyebutkan ada 17 tentara Jepang yang gugur di Pulau Ambon yakni 16 tentara dimakamkan secara massal di sebuah lokasi dan tentara lagi dimakamkan secara  terpisah di Desa Laha.
    Menurutnya delegasi Jepang telah melakukan survei di Desa Tawiri Kecamatan Teluk Ambon, namun hasilnya belum sesuai dengan catatan laporan tersebut.
    Menurut Kasrul, Pemerintah Jepang berencana kembali lagi ke Ambon guna melanjutkan pencarian.
    “Mereka belum mendapatkan hasil yang menggembirakan, sehingga survei ini akan terus dilanjutkan,” ujarnya.
    Dalam pertemuan itu, lanjut Kasrul, Gubernur Hendrik Lewerissa menegaskan komitmen dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Maluku kepada pemerintah Jepang yang sedang berusaha mencari makam tentaranya di Ambon. 
    “Pak Gubernur menyampaikan bahwa apa yang dilakukan delegasi Jepang adalah bentuk penghormatan kepada para korban perang.”
    “Pemerintah Provinsi dan Kota Ambon siap membantu, karena menghormati para pahlawan adalah bagian dari nilai kemanusiaan yang universal,” lanjut Kasrul. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.