Xcloud.id

kab/kota: Alor

  • Beredar Surat Undangan Perang Terbuka Antarpemuda di Alor NTT, Polisi Beberkan Pemicunya

    Beredar Surat Undangan Perang Terbuka Antarpemuda di Alor NTT, Polisi Beberkan Pemicunya

     

    Liputan6.com, Alor – Surat undangan mengajak perang terbuka dari pemuda Kampung Welai Barat kepada pemuda dari Kampung Wetabua, Alor NTT, beredar di media sosial. Pihak polres Alor NTT meminta masyarakat setempat untuk tidak terprovokasi. 

    “Jangan terprovokasi dengan undangan ajakan perang terbuka itu. Jangan ditanggapi demi menjaga ketertiban dan keamanan bersama,” kata Kapolres Alor AKBP Nur Azhari, Rabu (17/9/2025).

    Hal ini disampaikan berkaitan dengan keluarnya surat undangan dari Pemuda Kelurahan Welai Barat kepada Pemuda Kelurahan Wetabua di Kabupaten Alor yang mengajak perang terbuka dengan menggunakan alat perang masing-masing.

    Di dalam surat undangan itu dijadwalkan perang terbuka itu dilaksanakan pada Rabu (17/9/2025) hari ini bertempat di lapangan mini Kalabahi yang dijadwalkan pada pukul 10.00 Wita.

    Untuk mengantisipasi bentrok, polisi sudah melakukan patroli gabungan baik TNI, Polri dan Pemda untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di daerah tersebut.

    Nur Azhari mengatakan, tim Pleton Kerangka Polres Alor diterjunkan ke titik-titik rawan, sementara Satuan Intelkam melakukan penggalangan ke pemuda Wetabua agar tidak terprovokasi.

    “Semenjak surat undangan itu keluar kita sudah antisipasi dengan melakukan patroli bersama dan pertemuan sebagai upaya untuk meredam ketegangan, sehingga situasi tetap terkendali,” katanya.

    Hingga kini kondisi kamibmas di Kabupaten Alor khususnya di kedua kelurahan tersebut, kata dia, dalam keadaan kondusif.

     

  • Kilas Balik Upacara HUT Ke-80 RI: Tradisi Baju Adat Masih Bertahan hingga Ada Karnaval Nasional 18 Agustus 2025

    Kilas Balik Upacara HUT Ke-80 RI: Tradisi Baju Adat Masih Bertahan hingga Ada Karnaval Nasional 18 Agustus 2025

    Kilas Balik Upacara HUT Ke-80 RI: Tradisi Baju Adat Masih Bertahan hingga Ada Karnaval
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) berlangsung meriah sekaligus khidmat di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8/2025).
    Ribuan tamu undangan, mulai dari pejabat negara, duta besar negara sahabat, hingga masyarakat umum, tumpah ruah mengikuti rangkaian upacara bersama Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
    Suasana nasionalisme terasa kental sejak pengibaran Bendera Merah Putih hingga penutupan upacara.
    Menariknya, di pengujung acara, para tamu disuguhi hiburan rakyat berupa penampilan musik Tabola-bale yang mengajak semua orang berjoget, termasuk Presiden Prabowo dan jajaran Kabinet Merah Putih.
    Seperti tahun-tahun sebelumnya, perayaan HUT RI di Istana Merdeka tetap mempertahankan tradisi penggunaan baju adat.
    Presiden Prabowo tampil mengenakan beskap Melayu berkalung melati, menegaskan simbol kesederhanaan dan persatuan.
    Para menteri Kabinet Merah Putih pun hadir dengan busana adat dari berbagai daerah.
    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono serta Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, misalnya, sama-sama memilih baju adat Aceh.
    Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia serta Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengenakan baju adat Jawa.
    Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan memilih baju adat Alor dari Flores, Nusa Tenggara Timur, dengan tujuan mempromosikan kain tenun buatan mama-mama Flores.
    Ada pula Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie yang mengenakan baju Bodo khas Makassar, Sulawesi Selatan.
    Stella mengaku busana itu dipilih karena mengingatkannya pada masa kecil.
     
    Tak hanya upacara, perayaan HUT ke-80 RI juga dimeriahkan karnaval kemerdekaan yang digelar di kawasan Monumen Nasional (Monas) hingga Thamrin-Sudirman pada Minggu malam.
    Karnaval dimulai pukul 19.30 WIB dan diikuti berbagai kementerian/lembaga dengan mobil hias yang menampilkan konsep masing-masing.
    Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran turut hadir menyapa masyarakat yang memenuhi jalanan utama Jakarta.
    Ribuan warga antusias menonton parade mobil hias dan penampilan musik di sepanjang rute karnaval.
    Salah satu momen paling menyita perhatian publik terjadi saat Prabowo turun dari panggung untuk menyapa masyarakat secara langsung.
    Di hadapannya, sejumlah anak-anak mendekat bersama orangtuanya.
    Seorang bocah kecil digendong pria dewasa berikat kepala merah putih.
    Bocah itu kemudian disambut langsung oleh Prabowo, yang mencium kepalanya dengan penuh kasih.
    Presiden ke-8 RI itu juga memeluk erat seorang anak bertopi, menggendong bocah lainnya, hingga menundukkan badan untuk menyambut anak kecil yang lain.
    Total lima anak terekam kamera berinteraksi langsung dengan Prabowo, momen yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden.
    Lagu “Bangun Pemudi Pemuda” yang dibawakan band Cokelat mengiringi interaksi hangat tersebut.
    Menjelang akhir acara, ribuan warga semakin bersemangat ketika Prabowo menaiki kendaraan taktis Maung dan berkeliling menyapa masyarakat.
    Dari
    rooftop
    kendaraan, ia melambaikan tangan selama hampir 30 menit, sesekali berhenti untuk melayani permintaan bersalaman dari warga.
    Aksi spontan itu membuat suasana semakin meriah.
    Banyak warga berusaha mengabadikan momen dengan kamera ponsel mereka, sementara yang lain berebut mendekat untuk bersalaman langsung dengan Kepala Negara.
    HUT ke-80 RI pun ditutup dengan penuh sukacita.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 80 Tahun RI Merdeka, 10 Desa Ini Belum Dapat Listrik, Internet Numpang Timor Leste

    80 Tahun RI Merdeka, 10 Desa Ini Belum Dapat Listrik, Internet Numpang Timor Leste

    Soleman, yang merupakan anggota DPRD dari daerah pemilihan Kabupaten Alor mengatakan, kondisi paling memprihatinkan terjadi di empat desa di Kecamatan Pureman.

    Selain tidak memiliki jaringan listrik, warga di kecamatan tersebut juga belum menikmati layanan internet. Untuk mengakses informasi, warga memanfaatkan jaringan internet dari negara tetangga, Timor Leste.

    “Jarak dari pusat kabupaten sekitar 80 kilometer. Kecamatan ini masuk di wilayah berbatasan dengan Timor Leste,” ujar Soleman.

    Ia berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata untuk membantu warga di 10 desa tersebut agar bisa menikmati penerangan listrik dan akses internet.

    “Kita berharap warga bisa segera menikmati penerangan listrik dan jaringan internet,” tutupnya.

     

  • Kriminalitas kemarin, kasus Arya Daru hingga satpam tewas di Jaksel

    Kriminalitas kemarin, kasus Arya Daru hingga satpam tewas di Jaksel

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita kriminal dan pengamanan yang terjadi di wilayah DKI Jakarta pada Selasa (22/7) masih menarik dibaca kembali hari ini.

    Di antaranya Kompolnas melakukan pengecekan TKP kamar kos Almarhum Arya Daru Pangayunan (ADP) hingga pihak Kepolisian masih mendalami kasus satpam yang ditemukan tewas di apartemen kawasan Kemang, Jakarta Selatan.

    Berikut berita selengkapnya yang masih menarik untuk dibaca kembali.

    1. Kompolnas ungkap hasil pengecekan kamar kos Arya Daru

    Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mengungkapkan hasil pengecekan tempat kejadian perkara (TKP) kamar kos diplomat muda sekaligus staf Kementerian Luar Negeri, Almarhum Arya Daru Pangayunan (ADP) di Jalan Gondangdia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat.

    “Kami mengecek soal CCTV termasuk mengonfirmasi CCTV itu hidup ataukah mati, kalau hidup berapa jam dan diambil oleh Kepolisian skemanya berapa waktu dijelaskan cukup baik,” kata Komisioner Kompolnas Mohammad Choirul Anam saat ditemui di Jakarta, Selasa.

    Berita selengkapnya klik di sini

    2. Penusukan di Jatinegara Jaktim berawal dari sabu

    Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengungkapkan motif penusukan oleh tersangka B (44) terhadap kakaknya berinisial DS (47) diawali permasalahan penjualan metamfetamina atau sabu.

    “Diawali dengan hasil setoran korban kepada pelaku tidak sesuai dengan penjualan. Sehingga membuat korban dan pelaku sering cekcok atau berargumen,” kata Kasubdit Resmob Polda Metro Jaya, AKBP Resa Fiardi Marasabessy dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Berita selengkapnya klik di sini

    3. Polisi bekuk tiga orang sindikat oli palsu di Kembangan Jakbar

    Polres Metro Jakarta Barat membekuk tiga orang anggota sindikat penjualan oli palsu di kawasan Kembangan, Jakarta Barat, di mana pengungkapan kasus itu bermula dari adanya laporan masyarakat pada pertengahan Juli 2025.

    “Kami mendapatkan laporan masyarakat pada pertengahan Juli terkait adanya usaha yang memperdagangkan dan produksi oli yang duga palsu di daerah Kembangan,” ujar Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Raden Dwi Kennardi Dewanto kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

    Berita selengkapnya klik di sini

    Kompolnas melakukan pengecekan TKP tempat Diplomat Kemlu Arya Daru Pangayunan (ADP) ditemukan tewas di Jalan Gondangdia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, (22/7/2025). (ANTARA/HO-Kompolnas

    4. Ada 75 reka adegan dalam rekonstruksi pembunuhan wanita di Tangerang

    Kanit IV Subdit Resmob Polda Metro Jaya, AKP Charles Bagaisar Putra Alor menyebutkan sebanyak 75 reka adegan diperagakan dalam rekonstruksi kasus pembunuhan wanita yang terborgol berinisial APSD (22) yang dilakukan oleh tiga pelaku di Cisauk, Kabupaten Tangerang.

    Charles di Jakarta, Selasa, mengatakan, reka adegan pembunuhan yang dilakukan oleh tiga pelaku, yakni berinisial RRP (19), IF (21), dan APH (17) dilaksanakan di tempat kejadian perkara (TKP) sekitar pukul 09.50 WIB.

    Berita selengkapnya klik di sini

    5. Polisi dalami kasus satpam yang ditemukan tewas di apartemen Kemang

    Aparat kepolisian mendalami kasus satpam berinisial WLS (39) yang ditemukan tewas di apartemen kawasan Kemang, Jakarta Selatan pada Selasa siang pukul 12.30 WIB.

    “Unit Reskrim masih melakukan penyelidikan,” kata Kapolsek Mampang, Kompol Wahid Key saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

    Berita selengkapnya klik di sini

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bahlil Tak Mau Buru-Buru Bangun PLTP Jika Masyarakat Masih Menolak – Page 3

    Bahlil Tak Mau Buru-Buru Bangun PLTP Jika Masyarakat Masih Menolak – Page 3

     

    Ia menambahkan, sejak awal, penetapan Flores sebagai pulau panas bumi/pulau geothermal dalam Keputusan Menteri ESDM No. 2268/K/30/MEM/2017, tidak melibatkan masyarakat Nusa Tenggara Timur khususnya masyarakat Pulau Flores.

    Selain itu, ESDM juga menentukan 28 titik potensial pengembangan geothermal di NTT yaitu 21 titik di Pulau Flores-Lembata, 6 titik di Pulau Alor dan 1 titik di Kabupaten Kupang.

    Dalam penetapan titik potensial ini, Gres mengatakan, masyarakat tidak pernah dimintai izin untuk melakukan pemetaan dan sosialisasi soal akan adanya pengembangan geothermal.

    Alarm Buat Pemerintah

    Secara geografis, NTT sebagai provinsi yang terdiri dari pulau-pulau kecil dan berada di jalur ring of fire, harusnya menjadi acuan dalam membuat kebijakan.

    “Situasi ini tentu memberikan suatu alarm bagi pemerintah tentang bagaimana pentingnya melihat kondisi geografis ini sebagai acuan pengembangan proyek geothermal yang juga punya dampak ekologis yang besar terhadap lingkungan di NTT, khususnya Flores yang dialiri oleh jalur cincin api atau ring of fire,” ujar Grace.

    Selain itu, grace juga mengkritisi pemerintah pusat yang abai terhadap ekologi, ekonomi dan sosial budaya masyarakat. “Fakta yang ditemukan WALHI, di setiap titik pengembangan geothermal, persoalan sosial, budaya ekologi dan ekonomi selalu menjadi hal utama dalam alasan penolakan warga,” kata Gres.

     

     

     

  • RI kenalkan inovasi pendanaan kawasan konservasi di UNOC 2025 Prancis

    RI kenalkan inovasi pendanaan kawasan konservasi di UNOC 2025 Prancis

    Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sakti Wahyu Trenggono (kedua kiri), Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi yang akrab disapa Titiek Soeharto (kanan), dan pejabat lainnya saat menghadiri The Third United Nations Ocean Conference (UNOC-3) 2025 yang berlangsung 9-13 Juni 2025, di Nice, Prancis. ANTARA/HO-Humas KKP

    RI kenalkan inovasi pendanaan kawasan konservasi di UNOC 2025 Prancis
    Luar Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 14 Juni 2025 – 19:25 WIB

    Elshinta.com – Delegasi Republik Indonesia (RI) mengenalkan inovasi pendanaan kawasan konservasi pertama di dunia dalam ajang The Third United Nations Ocean Conference (UNOC-3) 2025 di Nice, Prancis, sebagai upaya menjaga kelestarian laut melalui skema pembiayaan berkelanjutan.

    “Indonesia memperkenalkan inovasi pendanaan kelautan terbaru melalui side event bertajuk Indonesia Coral Reef Bond: The World First Outcome Bond for Marine Protected Area and Its Underlying Strategic Activities, pada ajang UNOC yang berlangsung pada 9–13 Juni 2025 di Prancis,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sakti Wahyu Trenggono dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Dia menyampaikan inisiatif itu menjadi langkah konkret menuju target 30 persen kawasan konservasi laut pada 2045. Langkah tersebut juga upaya menjembatani kekurangan pendanaan konservasi sebesar 100–200 juta dolar Amerika Serikat (AS) per tahun.

    “Coral Reef Bond merupakan instrumen pendanaan outcome based pertama di dunia untuk konservasi dengan menggunakan sumber pendanaan bukan dari pihak pemerintah (non-sovereign) dan bukan utang (non-debt), serta principal protection oleh Bank Dunia,” ujar Trenggono.

    Instrumen pendanaan tersebut digunakan untuk mendukung peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi yang diukur menggunakan standar global, yaitu IUCN Green List dengan indikator peningkatan biomassa ikan.

    Terdapat tiga lokasi konservasi prioritas yang menjadi fokus implementasi, yaitu Kawasan Konservasi Nasional Raja Ampat, Kawasan Konservasi Daerah Raja Ampat, dan Kawasan Konservasi Daerah Kepulauan Alor.

    “Indonesia akan mengelola dana dari forgone coupon untuk memastikan hasil konservasi yang terukur dan berkelanjutan di lokasi tersebut,” kata Trenggono.

    Trenggono juga mengajak komunitas global berkolaborasi menjaga terumbu karang, sebab tanggung jawab pelestarian tidak bisa dibebankan pada satu negara saja dan perlu dukungan investasi dari swasta, filantropi, serta masyarakat luas.

    Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi yang akrab disapa Titiek Soeharto turut hadir dalam ajang itu, menyebut pengenalan Coral Reef Bond sebagai tonggak penting dalam inovasi keuangan konservasi.

    Ia menekankan pentingnya dukungan kebijakan dan regulasi, agar inisiatif seperti ini dapat terus tumbuh dan memberi dampak nyata.

    Wakil Menteri Luar Negeri RI Arif Havas Oegroseno yang memfasilitasi jalannya diskusi menegaskan Coral Reef Bond bisa menjadi model global dalam pendanaan konservasi laut yang berkelanjutan dan terukur. Pendekatan ini diharapkan dapat direplikasi oleh negara-negara lain di masa depan.

    Pelaksanaan Coral Reef Bond melibatkan kerja sama lintas lembaga, antara lain KKP, Bappenas, Kementerian Keuangan, BRIN, Bank Dunia, GEF, BNP Paribas, dan IUCN. Kolaborasi ini mencerminkan pendekatan multi-stakeholder untuk mencapai tujuan konservasi yang ambisius.

    Side event ini juga menghadirkan panelis internasional dari berbagai lembaga, seperti UN, Bank Dunia, GEF, BNP Paribas, dan UNESCO-IOC. Mereka membahas peluang dan tantangan pembiayaan konservasi, serta strategi menggerakkan pendanaan sektor swasta untuk mendukung kelestarian laut.

    Side event ini dihadiri sekitar 180 peserta dari berbagai negara dan instansi, baik pemerintah, NGO, perguruan tinggi, dan swasta serta pihak terkait lainnya.

    Sumber : Antara

  • Konservasi Laut RI Butuh Duit Rp 3,2 Triliun/Tahun

    Konservasi Laut RI Butuh Duit Rp 3,2 Triliun/Tahun

    Jakarta –

    Menteri Keluatan dan Perikanan (MKP) Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan langkah konkret menuju target 30% kawasan konservasi laut pada 2045. Langkah ini sebagai upaya untuk menalangi kekurangan dana untuk kawasan konservasi laut sekitar US$ 100-200 juta atau setara Rp 3,2 triliun (kurs Rp 16.300) per tahun.

    Inovasi pendanaan tersebut, yakni Coral Reef Bond atau obligasi terumbu karang. Menurut Trenggono, sumber pendanaan tersebut bukan berasal dari pemerintah dan juga utang.

    “Coral Reef Bond merupakan instrumen pendanaan outcome based pertama di dunia untuk konservasi dengan menggunakan sumber pendanaan bukan dari pihak pemerintah (non-sovereign) dan bukan hutang (non-debt), serta principal protection oleh Bank Dunia,” ungkap Menteri Trenggono dalam keterangannya, dikutip Minggu (15/6/2025).

    Trenggono menjelaskan instrumen pendanaan ini digunakan untuk mendukung peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi yang diukur menggunakan standar global, yaitu IUCN Green List dengan indikator peningkatan biomassa ikan.

    Sementara itu, ada tiga lokasi konservasi prioritas yang menjadi fokus implementasi yaitu Kawasan Konservasi Nasional Raja Ampat, Kawasan Konservasi Daerah Raja Ampat, dan Kawasan Konservasi Daerah Kepulauan Alor. Indonesia akan mengelola dana dari forgone coupon untuk memastikan hasil konservasi yang terukur dan berkelanjutan di lokasi tersebut.

    “Upaya menjaga terumbu karang tidak dapat dibebankan pada satu negara saja. Saya mengundang sektor swasta, filantropi, dan masyarakat untuk berinvestasi demi menjaga keberlanjutan ekosistem terumbu karang,” ujar Trenggono.

    Trenggono memperkenalkan inovasi pendanaan ini melalui side event bertajuk Indonesia Coral Reef Bond: The World First Outcome Bond for Marine Protected Area and Its Underlying Strategic Activities, pada acara The Third United Nations Ocean Conference (UNOC) yang berlangsung pada 9-13 Juni 2025 di Nice, Prancis.

    Pada kesempatan tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno menegaskan bahwa Coral Reef Bond bisa menjadi model global dalam pendanaan konservasi laut yang berkelanjutan dan terukur. Pendekatan ini diharapkan dapat direplikasi oleh negara-negara lain di masa depan.

    Pelaksanaan Coral Reef Bond melibatkan kerja sama lintas lembaga, antara lain KKP, Bappenas, Kementerian Keuangan, BRIN, Bank Dunia, GEF, BNP Paribas, dan IUCN. Kolaborasi ini mencerminkan pendekatan multi-stakeholder untuk mencapai tujuan konservasi yang ambisius.

    (kil/kil)

  • Lewat Program Ini, UMKM di NTT Bisa Lebih Cepat Dapat Perizinan BPOM – Page 3

    Lewat Program Ini, UMKM di NTT Bisa Lebih Cepat Dapat Perizinan BPOM – Page 3

     

    Liputan6.com, Jakarta Program Bangun Karya, hasil kolaborasi antara Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Bentoel Group resmi ditutup dalam sebuah upacara penutupan yang berlangsung di Aula Rumah Jabatan Gubernur NTT, Kupang.

    Sebagai bagian dari kampanye keberlanjutan Bangun Bangsa, program ini telah berhasil memberikan pendampingan intensif kepada 10 UMKM di sektor pangan olahan, kosmetik, dan obat tradisional di empat kabupaten dan kota prioritas, yakni Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, dan Alor.

    Salah satu capaian utamanya adalah pembangunan rumah produksi sesuai standar Good Manufacturing Practices (GMP) yang mendukung percepatan perizinan dari Badan POM RI. Sebelumnya, program ini juga telah mengedukasi lebih dari 300 warga dan pelaku usaha mikro dan kecil tentang penerapan praktik produksi yang baik.

    Sejak diluncurkan pada Mei 2024, Bangun Karya telah menjadi wadah kolaborasi strategis antara sektor industri, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan BPOM RI dalam mendorong pemberdayaan UMKM lokal.

    Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, menyampaikan apresiasi atas kontribusi nyata dari sektor swasta dan regulator nasional dalam penguatan ekonomi daerah:

    “Program ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat mampu menjawab tantangan konkret di lapangan. Kita mulai dari desa, dari pelaku UMKM kecil, untuk membangun NTT yang berdaya saing dan siap menghadapi pasar global. Semangat ini juga sejalan dengan Program One Village, One Product (OVOP) yang telah kami luncurkan beberapa hari lalu sebagai bagian transformasi ekonomi dari desa,” kata Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena dalam keterangan tertulis, Sabtu (7/6/2025).

     

  • Rommy Obral Sana-sini Jabatan Ketum PPP, Abdul Madjid Nampira Singgung Awal Kehancuran dan Kegagalan PPP

    Rommy Obral Sana-sini Jabatan Ketum PPP, Abdul Madjid Nampira Singgung Awal Kehancuran dan Kegagalan PPP

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Manuver mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy menjelang Muktamar PPP mendapat respons negatif dari kader PPP.

    Salah satunya Ketua DPC PPP Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, Abdul Madjid Nampira. Dia menyindir berbagai manuver eks ketum partainya Romahurmuziy atau Rommy menyambut pelaksanaan muktamar parpol berlambang Kakbah.

    Sebab, kata Abdul Madjid, Rommy terkesan memperdagangkan partai demi kepentingan pribadi dalam setiap pernyataan menyambut Muktamar PPP.

    “PPP ini terlihat seolah tidak punya muruah dengan diobral sana sini oleh Rommy,” katanya kepada awak media, Kamis (29/5).

    Madjid meminta kepada Rommy tidak membuat narasi yang mempermalukan PPP, karena pernyataan itu membuat citra partai buruk di masyarakat.

    “Kalau dilihat di media sosial pun tanggapan netizen terhadap Rommy, ya, negatif,” ujar Madjid.

    Menurutnya, para kader di daerah telah berjuang sepenuh hati tanpa lelah dan pamrih mengembalikan nama partai.

    Dia merasa tidak rela dengan manuver Rommy yang terlalu banyak merugikan PPP menyambut Muktamar demi memilih ketum partai berkelir hijau. Toh, kata Madjid, Rommy selama memimpin PPP sudah gagal dan membuat gaduh yang menghadirkan perpecahan di internal PPP.

    “Saat Rommy memimpin PPP 2019 dan tertangkap KPK, itu adalah awal kehancuran dan kegagalan PPP. Saat itu, PPP memiliki kursi 39 di DPR, namun 2019 karena Rommy kursi berkurang 20, sehingga menjadi 19 saja. PPP juga tercemarkan karena Rommy,” kata dia.

    Sebelumnya, Rommy mengaku sempat terbang ke Makassar untuk membujuk Menteri Pertanian, Amran Sulaiman bersedia maju sebagai Ketua Umum PPP.

  • BPOLBF undang pelaku pariwisata ikut program FDLP Floratama Plus

    BPOLBF undang pelaku pariwisata ikut program FDLP Floratama Plus

    Target peserta FDLP Floratama Plus ini adalah para pengelola, pelaku, penggiat, juga administrator destinasi yang ada di seluruh wilayah di Provinsi NTT

    Labuan Bajo (ANTARA) – Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) mengundang secara terbuka para pengelola, pelaku, penggiat, dan administrator destinasi pariwisata di Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk mengikuti program Forum Destination Leadership Program (FDLP) Floratama Plus 2025.

    Plt Direktur Utama BPOLBF Frans Teguh dihubungi di Labuan Bajo, Selasa, mengatakan program FDLP Floratama Plus merupakan upaya mendukung pengembangan kapasitas sumber daya manusia serta memperkuat kepemimpinan di destinasi pariwisata di 11 Kabupaten yang menjadi zona koordinatif BPOLBF di Flores, Lembata, Alor, dan dua kecamatan di Bima, NTB, Yaitu Lambu dan Sape (Floratama).

    “Forum ini diperluas jangkauannya menjadi Floratama Plus, sehingga bisa diikuti para peserta dari seluruh wilayah NTT selain dari kawasan Floratama,” katanya.

    FLDP Floratama Plus, lanjut dia, dimaksudkan agar para pelaku, penggiat dan pengelola destinasi wisata memiliki kemampuan yang mumpuni dalam penyelenggaraan kepariwisataan, yang diharapkan dapat melahirkan pahlawan-pahlawan lokal yang memiliki kemampuan kepemimpinan yang baik, yang dapat membangun tata kelola destinasi yang baik, dan bertanggung jawab.

    “Yang pada akhirnya dapat mewujudkan destinasi yang berkarakter, berkeadilan, berkualitas, dan berkelanjutan,” ujarnya.

    Kemampuan kepemimpinan yang baik diyakini Frans Teguh dapat menciptakan tatanan destinasi sebagai pusat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi,” katanya.

    Dalam FDLP Floratama Plus ini peserta nantinya akan dibekali pengetahuan dan pelatihan melalui tahapan pembelajaran dengan 10 modul utama yang materinya akan disampaikan oleh narasumber-narasumber yang ahli di bidangnya dalam beberapa program penguatan kapasitas SDM seperti capacity building, project plan pitching, deep dive explore destination plan, leadership project plan workshop, assessment, inauguration, dan mentoring and evaluation.

    “Target peserta FDLP Floratama Plus ini adalah para pengelola, pelaku, penggiat, juga administrator destinasi yang ada di seluruh wilayah di Provinsi NTT, Kecamatan Sape dan Lambu yang akhirnya akan menyisakan 30 peserta di tahap akhir,” katanya.

    Syarat umum pendaftaran peserta FDLP Floratama Plus, kata dia, adalah peserta merupakan warga Negara Indonesia (WNI), berdomisili di wilayah Provinsi (NTT) dan Bima, memiliki pengalaman sebagai penggiat, pelaku, pengelola administrator destinasi atau wirausaha dalam pengembangan dan pengelolaan destinasi pariwisata minimal tiga tahun yang dibuktikan dengan portofolio.

    Informasi dan pendaftaran peserta dapat diakses pada laman Panduan: bit.ly/BukuPanduanFDLP2025 dan Formulir: bit.ly/LinkPendaftaranFDLP2025.

    Frans juga menjelaskan persiapan yang dilakukan BPOLBF dalam menyukseskan program ini yakni panggilan terbuka atau undangan yang terbuka melalui kanal media sosial resmi BPOLBF sejak April 2025 lalu dan membuka pendaftaran peserta mulai tanggal 5-18 Mei 2025.

    Selanjutnya, pada tanggal 19-23 Mei 2025 akan dilakukan kurasi peserta dan hasil kurasi seleksi persyaratan dokumen akan diumumkan pada 26 Mei 2025.

    “Kick off akan dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2025 dan pelaksanaan keseluruhan tahap FDLP Floratama Plus akan dilaksanakan pada tanggal 4 Juni hingga November 2025,” katanya.

    Pewarta: Gecio Viana
    Editor: Sambas
    Copyright © ANTARA 2025