kab/kota: Aceh Barat

  • Luapan Sungai Krueng Woyla mengakibatkan puluhan rumah tergenang banjir di Aceh Barat

    Luapan Sungai Krueng Woyla mengakibatkan puluhan rumah tergenang banjir di Aceh Barat

    Minggu, 17 November 2024 17:56 WIB

    Banjir di Aceh Barat. Seorang anak berenang di depan rumahnya yang terendam banjir di Desa Blang Cot Mameh, Woyla Barat, Aceh Barat, Aceh, Minggu (17/11/2024). Banjir yang disebabkan tingginya intensitas hujan dan meluapnya Sungai Krueng Woyla tersebut mengakibatkan terputusnya akses jalan dan puluhan rumah di Kecamatan Woyla Barat dan Arongan Lambalek terendam banjir dengan ketinggian air 30-130 cm. ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/YU

    Seorang warga melintas di samping rumahnya yang terendam banjir di Desa Napai, Woyla Barat, Aceh Barat, Aceh, Minggu (17/11/2024). Banjir yang disebabkan tingginya intensitas hujan dan meluapnya Sungai Krueng Woyla tersebut mengakibatkan terputusnya akses jalan dan puluhan rumah di Kecamatan Woyla Barat dan Arongan Lambalek terendam banjir dengan ketinggian air 30-130 cm. ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/YU

  • Mendagri sebut inflasi November 2024 terendah sejak merdeka

    Mendagri sebut inflasi November 2024 terendah sejak merdeka

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bersyukur inflasi secara year on year (YoY) pada bulan November 2024 terkendali sebesar 1,55 persen, atau angka tersebut terendah sejak Indonesia merdeka.

    Hal itu disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Dirangkaikan dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Surat Edaran Bersama tentang Penguatan Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa.

    Tito menjelaskan bahwa Pemerintah telah menargetkan angka inflasi terendah 1,5 persen dan tertinggi 3,5 persen. Angka tersebut dinilai mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan produsen dan konsumen.

    Apabila angka itu di bawah 1,5 persen, menurut dia, akan menyulitkan produsen seperti nelayan dan petani dalam menutupi ongkos produksi.

    “Sebaliknya, tidak boleh di angka 3,5 persen di atas itu karena menyenangkan produsen, petani, pabrik, dan nelayan, tetapi menyulitkan masyarakat, konsumen terutama masyarakat yang miskin, rentan miskin,” kata Tito dalam keterangannya.

    Kendati demikian, dia mengingatkan meski rerata angka inflasi nasional rendah, kondisi di daerah masih beragam. Tercatat 10 daerah yang angkanya masih di atas rerata nasional.

    Di tingkat provinsi, misalnya Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat, Maluku Utara, Bali, Papua, Papua Barat Daya, Maluku, Sulawesi Utara, dan Kalimantan Selatan.

    Di tingkat kabupaten, dia menyebutkan Nabire, Sorong Selatan, Mimika, Jayawijaya, Minahasa Utara, Banggai, Berau, Minahasa Selatan, Manokwari, dan Aceh Barat.

    Selanjutnya di tingkat kota, yakni Pematang Siantar, Denpasar, Ternate, Ambon, Bima, Jayapura, Kotamobagu, Sibolga, Serang, dan Banda Aceh.

    “Meskipun angka inflasi provinsi yang tidak bisa ditoleran adalah Papua Tengah dan Papua Pegunungan karena di atas 3,5 persen,” ujarnya.

    Mendagri menekankan kepada pemerintah daerah (pemda) agar memperhatikan berbagai komoditas yang mengalami kenaikan harga.

    Berdasarkan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada pekan keempat November 2024 beberapa komoditas perlu diatensi. Hal ini seperti bawang merah yang mengalami kenaikan di 322 kabupaten/kota, bawang putih di 225 kabupaten/kota, dan minyak goreng di 215 kabupaten/kota.

    Komoditas lain yang perlu diwaspadai, lanjut Tito, yaitu daging ayam ras dan telur ayam ras. Sikap waspada ini penting terlebih menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang bakal berdampak pada permintaan komoditas pangan.

    Sebagai informasi, Rakor tersebut dihadiri langsung oleh sejumlah narasumber, di antaranya Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini, Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono, serta Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Yusra Egayanti,

    Hadir pula secara daring sejumlah narasumber lainnya dari perwakilan kementerian dan lembaga, antara lain, dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kejaksaan Agung, Satgas Pangan Polri, TNI, dan Bulog. Adapun Rakor tersebut juga diikuti secara daring oleh kepala daerah atau yang mewakili dan jajaran forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda).

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Ketakutan Pimpinan Ponpes Sembunyi di Plafon karena Diamuk Warga, Gazebo Dibakar, Polisi Bertindak

    Ketakutan Pimpinan Ponpes Sembunyi di Plafon karena Diamuk Warga, Gazebo Dibakar, Polisi Bertindak

    TRIBUNJATIM.COM – Aksi pimpinan ponpes sembunyi di plafon viral di media sosial.

    Pimpinan pondok pesantren tersebut diketahui berinisial KH.

    Peristiwa ini terjadi di Kabupaten Serang, Banten.

    KH sembunyi di plafon karena diamuk warga.

    Pemicunya KH diduga melakukan pencabulan terhadap santriwatinya di Pondok Pesantren Bani Ma’mun Cikande.

    KH yang mengetahui hal tersebut kemudian berusaha melarikan diri dengan cara bersembunyi dari kejaran warga. 

    Namun persembunyian tersebut tidak berlangsung lama lantaran personel gabungan Polres Serang dan Polsek Cikande berhasil mengetahui lokasinya. 

    KH nekat bersembunyi dari atas plafon rumahnya demi menghindari massa yang telah menggeruduk kediamannya.

    Penangkapan KH dipimpin langsung oleh Kapolres Serang AKBP Condro Sasongko. 

    Ketakutan KH tersebut beralasan lantaran aksi massa yang kesal sudah sangat anarkis. 

    Massa membakar dua gazebo serta merusak seluruh kobong serta tempat pimpinan ponpes.

    Kepala Desa Gembor Udik, Arsyad membenarkan terkait adanya kejadian tersebut.

    Warga mengamuk lantaran salah seorang santriwati diduga dicabuli oleh seorang ustadz inisial KH yang merupakan pimpinan ponpes.

    “Tempat duduk duduk (gazebo) anak santri saja dibakar. Tapi langsung dipadamkan, itu spontan saja oleh warga, ada juga warga luar, kejadiannya sekitar pukul 14.00 sampai pukul 15.00 WIB,” ujar Arsyad kepada wartawan, dikutip dari Wartakotalive pada Senin (2/12/2024).

    Pimpinan ponpes sembunyi di plafon karena takut diamuk warga. Ia diduga melakukan pencabulan terhadap santriwati. (via Wartakotalive)

    Kejadian itu diduga terkait pencabulan yang dilakukan pimpinan ponpes dan sudah dilaporkan ke Polres Serang,” sambungnya.

    Arsyad mengungkapkan, pimpinan ponpes KH sendiri memang sangat tertutup.

    Bahkan, sama aparat desa setempat pun tidak kenal.

    Sehingga sampai saat ini pun pihaknya tidak tahu nama dari ponpes tersebut.

    Arsyad mengatakan, hingga sore hari Minggu menjelang maghrib warga masih berkumpul di pondok pesantren.

    Puluhan personil Polres Serang dan Polsek Cikande masih menjaga di kawasan ponpes.

    Kapolres Serang AKBP Condro Sasongko membenarkan terjadinya peristiwa pengrusakan bangunan ponpes dan rumah KH oleh ratusan massa.

    Kapolres juga membenarkan peristiwa pengrusakan dipicu dari dugaan pimpinan ponpesberinisial KH telah melakukan tindakan asusila kepada santriwatinya.

    “Benar telah terjadi pengrusakan bangunan ponpes oleh sejumlah warga buntut dari peristiwa dugaan tindakan asusila yang dilakukan pimpinan ponpes,”ujar AKBP Condro Sasongko.

    Kapolres mengatakan pimpinan ponpes berinisial KH telah berhasil diamankan saat bersembunyi di atas plafon rumah warga tidak jauh dari lokasi ponpes Bani Ma’mun Kobak.

    “Pimpinan ponpes yang diduga melakukan tindakan asusila berhasil diamankan ketika bersembunyi di atas plafon rumah warga beberapa saat setelah peristiwa pengrusakan terjadi. Saat ini KH masih dalam pemeriksaan intensif di Mapolres Serang,” kata AKBP Condro Sasongko.

    Kasus lainnya, video seorang santri di Aceh Barat merintih kesakitan lantaran disiram air cabai viral di media sosial.

    Tak hanya disiram air cabai sampai kepanasan, santri tersebut juga digunduli wanita yang ternyata istri pimpinan ponpes.

    Kini pelaku telah ditangkap polisi.

    Adapun wanita pelaku yang tega menyirami santri pakai air cabai sampai menjerit kepanasan ternyata istri pimpinan pondok pesantren (ponpes) di Aceh Barat.

    Sosok istri pimpinan pondok pesantren (ponpes) di Aceh Barat tersebut berinisial NN (40).

    NN merupakan istri dari pimpinan pesantren.

    Atas kejahatannya, NN mengakibatkan korban merasakan sakit yang parah, termasuk rasa panas di bagian tubuhnya.

    Alasan NN melakukan kekerasan kepada santri tersebut karena korban melakukan kesalahan.

    Ksus ini terkuak setelah videonya viral beredar di media sosial.

    Terlihat video menunjukkan kondisi santri yang menangis kesakitan saat dibersihkan oleh keluarganya menggunakan sabun mandi.

    Dalam video tersebut, korban terlihat berusaha meredakan rasa perih dengan meloncat ke dalam bak mandi.

    Kini Polres Aceh Barat memeriksa wanita berinisial NN, istri pimpinan salah satu dayah di Kecamatan Pante Ceureumen, Aceh Barat.

    Wanita ini diperiksa sebagai terlapor atas dugaan menyiram air cabai terhadap seorang santri berusia 13 tahun di dayah tersebut pada Senin (30/9/2024).

    Terlapor melakukan hal ini sebagai hukuman karena santri ini ketahuan merokok.

    Kasus yang videonya tersebut sudah viral akhirnya dilaporkan pihak keluarga korban ke Polres Aceh Barat, Selasa (1/10/2024) malam.

    Kapolres Aceh Barat, AKBP Andi Kirana, melalui Kasat Reskrim, Iptu Fachmi Suciandy, menyampaikan hal ini kepada Serambinews.com, Rabu (2/10/2024).

    Menurutnya, pelaku diperiksa setelah pihak keluarga korban melapor kasus ini ke Polres Aceh Barat, Selasa (1/10/2024) malam.

    “Saat ini pelaku sedang kita mintai keterangan lebih lanjut terkait dugaan penyiraman air cabai ke salah satu santrinya,” ujar Iptu Fachmi Suciandy.

    Santri di Aceh disiram air cabai oleh istri pimpinan ponpes. (Tribun-medan)

    Pemanggilan terhadap NN (40) dilakukan sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/123/X/2024/SPKT/POLRES ACEH BARAT/Polda Aceh, yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak.

    “Petugas kami dari unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) tengah mendalami kasus ini,” tambah Iptu Fachmi Suciandy.

    Proses kasus ini masih berjalan dan pihak kepolisian berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus yang viral di media sosial maupun media online di Aceh Barat tersebut. 

    Jika terbukti bersalah, NN akan terancam dikenakan Pasal Kekerasan terhadap Anak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76.c jo Pasal 80 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

    Hingga saat ini, NN masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Aceh Barat untuk mendalami lebih lanjut terkait dugaan penyiraman air cabai tersebut.

    Pihak kepolisian berkomitmen untuk menindaklanjuti kasus ini agar dapat memberikan keadilan bagi korban.

    Mereka juga mengingatkan tindakan kekerasan dalam bentuk apapun tidak dapat dibenarkan dan harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku.

    Dalam laporan keluarga santri, korban mengalami penyiksaan yang berupa penyiraman air cabai dan pencukuran rambut.

    Penyiksaan ini sebagai bentuk hukuman setelah ketahuan merokok di lembaga pendidikan tersebut.

    Terkini, korban harus dijemput oleh keluarganya dan dirawat oleh neneknya setelah mengalami kesakitan akibat insiden tersebut.

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com

  • Hasil quick count, Mualem klaim kantongi 62 persen suara Pilkada Aceh 2024

    Hasil quick count, Mualem klaim kantongi 62 persen suara Pilkada Aceh 2024

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Hasil quick count, Mualem klaim kantongi 62 persen suara Pilkada Aceh 2024
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 28 November 2024 – 12:47 WIB

    Elshinta.com – Calon Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang dikenal dengan sapaan Mualem, mengklaim bahwa dirinya bersama pasangannya, Fadhlullah (Dek Fadh) berhasil mengantongi 62 persen suara dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Aceh 2024.

    Pernyataan ini berdasarkan hasil sementara perhitungan suara (quick count) yang telah masuk. Mualem menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada masyarakat Aceh yang telah mendukungnya.

    “Kami berterima kasih kepada seluruh rakyat Aceh, partai pengusung dan pendukung, para relawan, serta tim pemenangan yang telah berjuang bersama. Berdasarkan suara yang sudah masuk, sebanyak 2,2 juta lebih, pasangan 02 unggul dengan persentase 62 persen,” ujar Mualem, di Banda Aceh, Rabu (27/11/2024).

    Sementara itu, pasangannya, Dek Fadh, juga turut mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang terlibat, termasuk media yang ikut mengawal proses Pilkada Aceh 2024 ini.

    “Hasil ini adalah wujud keinginan masyarakat Aceh. Kami mengajak seluruh rakyat untuk bersama-sama menjaga komitmen ini demi membawa Aceh ke arah yang lebih baik,” katanya.

    Ketua Badan Pemenangan Paslon 02, H. Kamaruddin Abu Bakar atau Abu Razak, menyampaikan bahwa suara pasangan ini dominan di sejumlah kabupaten seperti Abdya, Aceh Jaya, Simeulue, Aceh Barat, Aceh Timur, dan Aceh Utara sebagai penyumbang suara terbanyak.

    “Kami sangat berterima kasih kepada seluruh masyarakat Aceh atas dukungan ini, hasil ini merupakan bukti kepercayaan rakyat Aceh kepada Mualem-Dek Fadh,” ujar Abu Razak.

    Abu Razak menyampaikan bahwa hasil akhir diperkirakan tidak akan berbeda jauh dengan hasil hitung cepat.

    Kendati pasangan mereka unggul dalam hasil sementara, Abu Razak tetap mengingatkan para relawan dan saksi untuk terus memantau setiap tahapan Pilkada hingga pengumuman resmi dilakukan.

    “Kita pastikan proses berjalan dengan transparansi dan keadilan,” kata Abu Razak.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Safaruddin-Zaman Akli Klaim Menang di Pilkada Abdya 2024
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        28 November 2024

    Safaruddin-Zaman Akli Klaim Menang di Pilkada Abdya 2024 Regional 28 November 2024

    Safaruddin-Zaman Akli Klaim Menang di Pilkada Abdya 2024
    Tim Redaksi
    BANDA ACEH, KOMPAS.com –
    Pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 3, Safaruddin – Zaman Akli, mengeklaim meraih suara terbanyak pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Aceh Barat Daya (Abdya).
    Kalim itu didasarkan pada hasil perhitungan sementara dari data rekap formulir C1 yang dikumpulkan oleh tim pemenangan mereka.
    Pasangan ini mengeklaim unggul telak di semua kecamatan dari dua pesaingnya, yaitu paslon nomor urut 1, Salman Alfarisi-Yusran, dan paslon nomor urut 2, Jufri Hasanuddin-Fakhruddin.
    Dari 256 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 152 desa di 9 kecamatan di Abdya, dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) 109.138, perolehan suara yang masuk sebanyak 97.194.
    Berdasarkan jumlah suara tersebut,
    Safaruddin-Zaman Akli
    meraih 56.841 suara atau 58,48 persen.
    Salman Alfarisi-Yusran memperoleh 37.161 suara atau 38,23 persen, dan Jufri Hasanuddin-Fakhruddin hanya meraih 2.330 suara atau 2,40 persen.
    Sedangkan jumlah suara rusak total 865.
    Safaruddin mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan dukungan dan kepercayaan terhadapnya.
    “Kita patut bersyukur kepada Allah, kemenangan ini tentunya adalah kemenangan rakyat Abdya,” kata Safaruddin saat dihubungi Kompas.com via telepon, Kamis (28/11/2024).
    Meski masih berdasarkan hasil perhitungan sementara, Safaruddin berharap kemenangan pasangan nomor urut 3 ini dapat menjadi langkah awal untuk membawa Aceh Barat Daya (Abdya) menuju kemajuan yang lebih baik di masa depan.
    Safaruddin juga mengingatkan agar seluruh tim dan pendukungnya terus mengawal hasil penghitungan suara hingga pleno resmi KIP.
     
    Menurut data tim pemenangan, Safaruddin-Zaman Akli memenangi perolehan suara di semua kecamatan.
    Rinciannya, di Kecamatan Babahrot, paslon nomor urut 1 meraih 6.132 suara, paslon nomor urut 2 mendapatkan 310 suara, dan paslon nomor urut 3 memperoleh 7.053 suara.
    Di Kecamatan Kuala Batee, paslon nomor urut 1 memperoleh 5.804 suara, paslon nomor urut 2 mendapatkan 591 suara, dan paslon nomor urut 3 meraih 7.528 suara.
    Di Kecamatan Jeumpa, paslon nomor urut 1 meraih 2.856 suara, paslon nomor urut 2 memperoleh 129 suara, dan paslon nomor urut 3 mendapatkan 4.386 suara.
    Sementara di Kecamatan Susoh, paslon nomor urut 1 meraih 4.507 suara, paslon nomor urut 2 mendapatkan 261 suara, dan paslon nomor urut 3 meraup 11.220 suara.
    Untuk Kecamatan Blangpidie, paslon nomor urut 1 memperoleh 5.097 suara, paslon nomor urut 2 mendapatkan 485 suara, dan paslon nomor urut 3 meraih 8.959 suara.
    Sedangkan di Kecamatan Setia, paslon nomor urut 1 meraih 2.310 suara, paslon nomor urut 2 mendapatkan 117 suara, dan paslon nomor urut 3 memperoleh 3.311 suara.
    Di Kecamatan Tangan-Tangan, paslon nomor urut 1 memperoleh 3.753 suara, paslon nomor urut 2 mendapatkan 152 suara, dan paslon nomor urut 3 meraih 4.869 suara.
    Di Kecamatan Manggeng, paslon nomor urut 1 memperoleh 3.727 suara, paslon nomor urut 2 mendapatkan 138 suara, dan paslon nomor urut 3 meraih 5.654 suara.
    Sementara di kecamatan lainnya, paslon nomor urut 1 memperoleh 2.975 suara, paslon nomor urut 2 mendapatkan 147 suara, dan paslon nomor urut 3 memperoleh 3.861 suara.
    Hasil resmi nantinya akan dikeluarkan atau diumumkan secara langsung oleh
    Komisi Independen Pemilihan
    (KIP).
    Seperti diketahui, Komisi Pemilihan Umum baru akan mengumumkan hasil resmi Pilkada serentak 2024 untuk tingkat kabupaten/kota pada 12 Desember 2024. Sementara hasil resmi pilkada tingkat provinsi akan diumumkan pada 15 Desember 2024.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPRK Aceh Barat targetkan pengesahan RAPBK 2025 pada 26 November

    DPRK Aceh Barat targetkan pengesahan RAPBK 2025 pada 26 November

    Insyaa Allah, jika tidak ada kendala, Selasa nanti atau pada 26 November 2024, APBK 2025 sudah kita sahkan

    Meulaboh (ANTARA) – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat menargetkan pengesahan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) 2025 pada 26 November 2024.

    “Insyaa Allah, jika tidak ada kendala, Selasa nanti atau pada 26 November 2024, APBK 2025 sudah kita sahkan,” kata Ketua DPRK Aceh Barat, Siti Ramazan kepada wartawan di Meulaboh, Minggu.

    Menurut dia, target pengesahan APBK 2025 pada akhir bulan ini, sebagai upaya untuk mengikuti arahan pemerintah pusat terkait ketentuan pengesahan anggaran belanja daerah.

    Siti Ramazan mengatakan, pembahasan rancangan APBK Aceh Barat Tahun 2025 telah berlangsung sejak beberapa hari lalu, dan pada Senin (25/11), pihaknya akan menunggu jawaban dari Pj Bupati Aceh Barat terkait pandangan sejumlah fraksi di DPRK Aceh Barat.

    Ia mengakui pembahasan tersebut dilakukan sejak pagi hingga malam hari bersama sejumlah OPD Kabupaten Aceh Barat, sebagai upaya untuk mendukung pembangunan demi kesejahteraan dan perekonomian masyarakat.

    “Alhamdulillah, selama ini tidak ada kendala dalam pembahasan APBK Aceh Barat,” kata Siti Ramazan.

    Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun 2025 sebesar Rp1,5 triliun lebih ke DPRK setempat, Rabu (20/11).

    Rancangan tersebut diserahkan oleh Penjabat (Pj) Bupati Aceh Barat Azwardi kepada Ketua DPRK Siti Ramazan.

    Ada pun komposisi rancangan APBK 2025 yang diusulkan tersebut diantaranya belanja daerah direncanakan sebesar Rp1,52 triliun lebih, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp1,41 triliun lebih.

    Sedangkan pembiayaan daerah dipatok sebesar Rp112,67 miliar untuk menyeimbangkan anggaran.

    Penjabat (Pj) Bupati Aceh Barat, Azwardi mengatakan rancangan APBK 2025 diusung dengan tema “Memacu Pertumbuhan Ekonomi melalui Stabilisasi Produktivitas dan Pengembangan Hilirisasi Produk serta Meningkatkan Daya Saing Daerah.

    Pewarta: Teuku Dedi Iskandar
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2024

  • Faiz-Syarifah dinobatkan jadi Agam Inong Aceh 2024

    Faiz-Syarifah dinobatkan jadi Agam Inong Aceh 2024

    Agam Inong terpilih ini dapat menjadi duta yang mempromosikan potensi Aceh terutama pariwisata ke dunia internasional. Mereka ini juga menjadi duta dari segala duta

    Banda Aceh (ANTARA) – Muhammad Faiz Alkiramy dan Syarifah Qadriah dinobatkan sebagai Agam Inong Aceh 2024 yang merupakan duta pariwisata Aceh.

    “Agam Inong terpilih ini dapat menjadi duta yang mempromosikan potensi Aceh terutama pariwisata ke dunia internasional. Mereka ini juga menjadi duta dari segala duta,” kata Pj Ketua Dekranasda Aceh Safriati Safrizal di Banda Aceh, Minggu.

    Di sela-sela penobatan Agam Inong Aceh tersebut, ia menjelaskan, mereka yang terpilih tersebut merupakan duta kebudayaan Aceh, duta ekonomi kreatif, duta semua yang terkait dengan potensi lokal dan dutanya wastra Aceh.

    “Semuanya kalian adalah dutanya termasuk dari duta bahasa Aceh,” kata Safriati.

    Dia meminta duta yang terpilih untuk menggunakan sekaligus mempromosikan bahasa Aceh.

    “Saya meminta adik-adik semua untuk bisa menjadi duta bahasa Aceh di mana kalian juga harus selalu mempromosikan dan menggunakan bahasa Aceh disela-sela kegiatan yang kalian laksanakan,” kata Safriati.

    Dewan juri memutuskan Agam Juara 1 Muhammad Faiz Alkiramy dari Aceh Besar dan Inong Juara 1 Syarifah Qadriah dari Aceh Timur.

    Sementara Agam Juara 2 yakni Marzha Halis Munthe (Aceh Tengah) dan Inong juara 2 Puja Rahma Kusuma (Aceh Barat) dan agam Juara 3 Arya Alfarisi (Sabang) dan Inong Juara 3 Bella Tri Ananda (Bener Meriah).

    Istri dari orang nomor satu di Provinsi Aceh itu memberikan bonus kepada Faiz dan Syariah berupa explore Labuhan Bajo.

    Kadisbudpar Almuniza Kamal berharap Agam Inong 2024 dapat lebih giat dalam mempromosikan pariwisata dan ekonomi kreatif Aceh.

    Dia berharap wisatawan yang berkunjung ke Serambi Makkah dapat dengan mudah menemukan destinasi serta kuliner yang harus dicoba.

    Pewarta: M Ifdhal
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pakar rekomendasikan penyederhanaan aturan perundangan sawit

    Pakar rekomendasikan penyederhanaan aturan perundangan sawit

    Karyawan mengawasi Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit sebelum dimasak di salah satu pabrik minyak kelapa sawit milik PT.Karya Tanah Subur (KTS) Desa Padang Sikabu, Kaway XVI, Aceh Barat, Aceh, Senin (18/11/2024). ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/agr (ANTARA FOTO/SYIFA YULINNAS)

    Pakar rekomendasikan penyederhanaan aturan perundangan sawit
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 23 November 2024 – 12:33 WIB

    Elshinta.com – Ketua Pusat Studi Sawit Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof. Budi Mulyanto merekomendasikan dilakukannya penyederhanaan peraturan perundangan sawit atau semacam omnibus law sawit yang mengatur dari hulu hingga hilir. Budi menyampaikan peraturan tersebut diharapkan bisa membenahi tata kelola agar penggunaan dan pemanfaatan potensi sawit lebih maksimal.

    “Mengingat sawit istimewa bagi bangsa Indonesia, banyak manfaatnya dan banyak urusannya, maka satu badan untuk mengelola urusan sawit A-Z, sehingga masyarakat mendapat pelayanan satu pintu,” ujar Budi melalui keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Menurut Budi, badan ini juga harus mengelola satu data sawit yang diperbarui secara periodik guna perbaikan dan pengembangan industri sawit (continuous improvement).

    “Harapannya dimulai oleh Pemerintah Presiden Prabowo, industri sawit berkembang lebih mantap dan tertata, sehingga nilai easy of doing bussiness (EODB) Indonesia meningkat, dan investor yakin berinvestasi di sektor sawit,” katanya.

    Budi juga mengapresiasi hasil kajian sistemik Ombudsman RI terkait potensi maladministrasi dalam tata kelola industri kelapa sawit di Indonesia. Hasil temuan ini diharapkan dapat ditindaklanjuti dengan kebijakan afirmatif (affirmative policy) untuk settling down permasalahan sawit.

    Diketahui, berdasarkan temuan Ombudsman RI, status lahan perkebunan sawit yang tidak jelas akibat tumpang tindih dengan kawasan hutan telah mengganggu keberlangsungan usaha perkebunan kelapa sawit. Ditemukan luasan irisan overlay tumpang tindih lahan perkebunan sawit dengan kawasan hutan adalah seluas 3.222.350 hektare, dengan subjek hukum sejumlah 3.235.

    Konflik status kepemilikan lahan antara perkebunan kelapa sawit dan kawasan hutan mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi petani dan perusahaan.

    Ombudsman RI menemukan potensi maladministrasi berupa ketidakjelasan prosedur dan kepastian hukum dalam persaingan usaha Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dengan kebun dan PKS tanpa kebun, kebijakan biodesel dan pengaturan tarif ekspor Palm Oil Mill Effluent (POME).

    Tata kelola industri kelapa sawit yang tidak cukup baik berpotensi menimbulkan kerugian ekonomis totalnya sawit sekitar Rp279,1 triliun per tahun.

    Ombudsman mengusulkan ada satu kelembagaan yang khusus mengurusi kebijakan terkait urusan kelapa sawit. Kelembagaan tersebut diberi kewenangan sedemikian rupa sehingga dapat melakukan integrasi kebijakan terkait urusan kelapa sawit sekaligus melakukan pengawasan implementasi regulasi terkait urusan kelapa sawit.

    Sumber : Antara

  • BPBD: 4 Desa di Aceh Barat Banjir Akibat Luapan Sungai

    BPBD: 4 Desa di Aceh Barat Banjir Akibat Luapan Sungai

    Meulaboh, Beritasatu.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Barat mengerahkan tim ke empat desa di dua kecamatan yang dilanda banjir. Ketinggian air akibat banjir tersebut berkisar antara 30 hingga 50 sentimeter (cm).

    “Curah hujan yang tinggi selama beberapa hari terakhir menyebabkan sungai meluap, sehingga banjir terjadi,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPBD Aceh Barat Said Wahyu dilansir Antara, Minggu (17/11/2024) malam.

    Desa yang terdampak banjir meliputi Napai, Pasi Mali, dan Cot Rubek di Kecamatan Woyla Barat, serta Desa Teupin Peuraho di Kecamatan Arongan Lambalek.

    Selain banjir, BPBD juga mencatat insiden rumah rusak di Desa Blang Cot Mameh, Kecamatan Woyla Barat. Sebuah rumah mengalami kerusakan akibat pohon tumbang yang diterpa angin kencang pada Sabtu malam (16/11/2024) sekitar pukul 21.15 WIB.

    “Dalam kejadian tersebut, tujuh warga terdampak karena salah satu bagian rumah mereka rusak tertimpa pohon,” jelas Said Wahyu.

    Ia juga menegaskan tidak ada korban jiwa akibat banjir maupun insiden angin kencang tersebut.

    “Saat ini, Tim Pusdalops BPBD Aceh Barat masih terus melakukan pendataan terhadap dampak banjir dan kerusakan yang diakibatkan oleh hujan deras serta angin kencang,” tutupnya.

  • 152 imigran Rohingya direlokasi ke Alun-alun Tapaktuan Aceh Selatan

    152 imigran Rohingya direlokasi ke Alun-alun Tapaktuan Aceh Selatan

    “Kewajiban kita adalah menyelamatkan manusia, termasuk memberi pelayanan dasar seperti kesehatan dana pangan. Kami berharap masyarakat mendukung penyelamatan pengungsi Rohingya demi kemanusiaan,”Banda Aceh (ANTARA) – Sebanyak 152 imigran etnis Rohingya direlokasi dari penampungan di Pelabuhan Labuhan Haji ke Lapangan Alun-alun, Gampong Hilir, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, Rabu.

    Relokasi seratusan imigran etnis Rohingya tersebut menggunakan empat mobil truk. Mereka terdiri 60 anak-anak, 79 wanita dewasa dan 13 Laki-laki dewasa.

    Relokasi tersebut didasari surat perjanjian masyarakat Labuhan Haji dengan pihak terkait yakni International Organization Migration (IOM) maupun United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).

    Dalam surat tersebut, masyarakat Labuhan Haji menyatakan penampungan imigran etnis Rohingya di Terminal Tipe C Pelabuhan Labuhan Haji hingga Jumat (1/11). Jika lewat dari tanggal tersebut masyarakat mengantarkan imigran tersebut ke Tapaktuan, ibu kota Kabupaten Aceh Selatan.

    Sebelumnya, sebanyak 152 imigran etnis Rohingya dievakuasi dari kapal motor yang mereka tumpangi ke Pelabuhan Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan, Kamis (24/10). Kapal motor pengangkut imigran tersebut sempat terombang-ambing di laut selama beberapa hari karena tidak diizinkan merapat ke daratan.

    Warga Labuhan Haji Raya, meliputi Kecamatan Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji Timur, dan Kecamatan Labuhan Haji Barat, menolak pendaratan seratusan imigran etnis Rohingya tersebut.

    “Warga Aceh Selatan khususnya di Labuhan Haji, Labuhan Haji Timur dan Labuhan Haji Barat, menolak menampung imigran etnis Rohingya,” kata Hernanda Taher, tokoh masyarakat Labuhan Haji Raya.

    Mantan Anggota DPRK Aceh Selatan itu menjelaskan alasan warga menolak karena didasari berbagai kekhawatiran masyarakat terhadap imigran Rohingya yang terus berdatangan ke Provinsi Aceh.

    “Seperti yang diketahui bersama, di beberapa kabupaten di Provinsi Aceh seperti di Aceh Barat, banyak persoalan yang terjadi ketika masyarakat setempat menerima,” kata Hernanda Taher.

    Sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Aceh Meurah Budiman mengatakan penampungan imigran etnis Rohingya di Kabupaten Aceh Selatan setelah didaratkan dari perairan hanya bersifat sementara.

    “Penampungan imigran Rohingya di Aceh Selatan sifat sementara, menunggu lahan relokasi di Lhokseumawe selesai dibenahi. Paling lambat mereka direlokasi ke Lhokseumawe awal November ini,” kata Meurah Budiman.

    Pernyataan tersebut disampaikan Meurah Budiman terkait evakuasi 152 imigran etnis Rohingya ke daratan setelah hampir sepekan mereka terombang-ambing di perairan Labuhan Haji , Kabupaten Aceh Selatan, karena ada penolakan kedatangan manusia perahu tersebut.

    Meurah Budiman mengatakan evakuasi tersebut untuk kemanusiaan dan menyelamatkan mereka. Selanjutnya mereka ditampung di bangunan kompleks Pelabuhan Labuhan Haji.

    Setelah dari Aceh Selatan, mereka dipindahkan ke Lhokseumawe. Pemerintah Kota Lhokseumawe sudah menyediakan lahan seluas lima hektare untuk penampungan imigran etnis Rohingya, kata Meurah Budiman.

    Selain dari Aceh Selatan, lahan tersebut juga untuk penampungan pengungsi Rohingya yang selama ini ditempatkan di gedung eks kantor imigrasi di Lhokseumawe.

    “Lahannya sudah disiapkan. Nantinya, UNHCR menyiapkan prasarana dan sarana seperti tenda, tempat tidur, MCK, dan lainnya. Setelah ini siap, maka Rohingya dari Aceh Selatan kita relokasi ke tempat tersebut,” katanya.

    Menurut Meurah Budiman, penyiapan lahan oleh pemerintah daerah tersebut berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2015 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri.

    “Kewajiban kita adalah menyelamatkan manusia, termasuk memberi pelayanan dasar seperti kesehatan dana pangan. Kami berharap masyarakat mendukung penyelamatan pengungsi Rohingya demi kemanusiaan,” kata Meurah Budiman.

    Pewarta: M.Haris Setiady Agus
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024