Xcloud.id

kab/kota: Aceh Barat

  • Isi Garasi Bupati Aceh Selatan yang Umrah saat Warganya Dilanda Bencana

    Isi Garasi Bupati Aceh Selatan yang Umrah saat Warganya Dilanda Bencana

    Jakarta –

    Bupati Aceh Selatan Mirwan MS tengah menjadi sorotan. Mirwan pergi umrah saat bencana banjir dan tanah longsor melanda wilayahnya. Perjalanan itu dilakukan tanpa izin pemerintah daerah maupun pusat.

    Presiden Prabowo Subianto sampai menyentil Bupati Aceh Selatan Mirwan MS yang pergi umrah tanpa izin saat wilayahnya terdampak bencana. Prabowo menyinggung Bupati Aceh Selatan Mirwan MS yang ‘lari’ saat bencana melanda wilayah Aceh Selatan.

    Isi Garasi Mirwan

    Mengintip sisi otomotif Mirwan, Bupati Aceh Selatan ini memiliki beberapa kendaraan bermotor Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Mirwan terakhir kali menyampaikan LHKPN pada 1 Oktober 2024 sebagai calon bupati.

    Berdasarkan LHKPN-nya, Mirwan memiliki beberapa kendaraan. Di antaranya:

    Toyota Fortuner 2017 Hasil Sendiri senilai Rp 435 jutaDaihatsu Pick Up Tahun 2013 Hasil Sendiri senilai Rp 72 jutaMitsubishi Colt Diesel Dump Truck FE 74 Tahun 2008 Hasil Sendiri senilai Rp 185 jutaMitsubishi Colt Diesel Dump Truck FE SHD Tahun 2009 Hasil Sendiri senilai Rp 195 jutaToyota Fortuner VRZ 4×2 Tahun 2021 Hasil Sendiri senilai Rp 450 jutaToyota Rush 1.5S AT Tahun 2020 Hasil Sendiri senilai Rp 200 jutaToyota Rush 1.5S AT Tahun 2020 Hasil Sendiri senilai Rp 200 jutaToyota Rush 1.5S AT Tahun 2020 Hasil Sendiri senilai Rp 200 jutaToyota Camry 2.5 V AT Tahun 2019 Hasil Sendiri senilai Rp 400 juta.

    Selain itu, Mirwan memiliki kendaraan alat berat yaitu Komatsu Hydroulic Excavator PC 200-6 tahun 2007 senilai Rp 450 juta dan Komatsu Excavator VC 200/5 Tahun 2004 senilai Rp 260 juta. Jadi, total harta berupa alat transportasi dan mesin yang dimiliki mencapai Rp 3.047.000.000 (Rp 3 miliaran).

    Harta kekayaan Mirwan paling banyak berasal dari lima tanah dan bangunan senilai Rp 21.882.555.000. Lokasinya ada yang terletak di Jakarta Timur dan Aceh Barat Daya yang disebut merupakan hasil sendiri. Tercatat harta bergerak lainnya senilai Rp 321.400.000, kas dan setara kas Rp 223.015.622, serta harta lainnya Rp 710.000.000.

    Total kekayaan Mirwan sebenarnya tercatat sebesar Rp 26.183.970.622, namun dikurangi kepemilikan utang Rp 225.000.000 sehingga menjadi Rp 25.958.970.622.

    Lihat Video ‘Sindiran Prabowo ke Bupati Aceh Selatan yang ‘Lari’ dari Bencana’:

    (rgr/din)

  • Profil Bupati Mirwan MS yang Umrah Saat Aceh Selatan Dilanda Bencana

    Profil Bupati Mirwan MS yang Umrah Saat Aceh Selatan Dilanda Bencana

    Jakarta, Beritasatu.com – Mirwan MS menjadi sorotan nasional setelah langkahnya melakukan perjalanan ibadah umrah di tengah kondisi Aceh Selatan yang masih dilanda bencana banjir bandang dan tanah longsor menuai kritik keras.

    Peristiwa ini bukan sekadar memunculkan perdebatan publik mengenai sensitivitas kepemimpinan saat krisis, tetapi juga memancing perhatian langsung Presiden Prabowo Subianto hingga partai politik yang menaunginya.

    Presiden Prabowo Subianto secara terbuka menyoroti keputusan Mirwan MS yang meninggalkan wilayah tugasnya pada saat masa tanggap darurat masih berlangsung. Teguran tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi penanganan bencana yang digelar di Posko Terpadu Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Minggu (7/12/2025).

    Pada awal pertemuan, presiden sebenarnya memberi apresiasi kepada para kepala daerah di Aceh yang hadir mengikuti rapat bersama pemerintah pusat. Ia menyampaikan terima kasih kepada para bupati yang terus berjuang mendampingi masyarakat, menegaskan bahwa kepala daerah memang dipilih untuk menghadapi masa-masa sulit.

    Namun suasana berubah ketika Prabowo menyinggung keberangkatan Mirwan MS ke tanah suci. Dengan nada berseloroh yang disertai penegasan serius, Presiden menyatakan tindakan meninggalkan daerah dalam kondisi darurat merupakan hal yang tidak dapat dibenarkan.

    Ia bahkan meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk memproses persoalan tersebut secara administratif, serta menyebut tindakan itu layaknya “desersi” dalam istilah militer—meninggalkan tanggung jawab di tengah keadaan berbahaya.

    “Kalau yang mau lari, lari aja, enggak apa-apa. Copot langsung. Mendagri bisa ya diproses ini? Bisa ya?” kata Prabowo kepada Mendagri Tito Karnavian yang turut hadir.

    Kronologi Singkat Keberangkatan Umrah Bupati Aceh Selatan

    Sebelumnya, Mirwan MS sempat mengungkapkan kesulitan menangani dampak bencana yang melanda wilayahnya.

    Namun pada 2 Desember 2025, publik dikejutkan oleh kabar keberangkatannya menunaikan ibadah umrah bersama sang istri, pada saat Aceh Selatan masih berada dalam status darurat bencana.

    Langkah itu menuai kritik luas dari masyarakat dan berbagai kalangan karena dinilai tidak mencerminkan empati dan kepemimpinan pada masa krisis.

    Polemik kian memanas setelah Gubernur Aceh Muzakir Manaf, menegaskan bahwa dirinya tidak pernah memberikan izin maupun rekomendasi kepada Mirwan untuk melakukan perjalanan ke luar negeri selama proses penanganan bencana masih berlangsung.

    Sanksi dari Partai Gerindra

    Menindaklanjuti peristiwa tersebut, Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra akhirnya mengambil langkah disiplin dengan mencopot Mirwan MS dari jabatannya sebagai ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.

    Keputusan itu menjadi penegasan sikap partai terhadap tindakan yang dinilai bertentangan dengan nilai tanggung jawab pejabat publik. Meski demikian, pencopotan tersebut tidak berpengaruh terhadap status Mirwan sebagai bupati Aceh Selatan.

    Profil Pribadi Mirwan MS

    Mirwan MS lahir di Peulumat, Kecamatan Labuhanhaji Timur, Kabupaten Aceh Selatan, pada 9 Maret 1975. Ia dikenal sebagai figur politik yang memiliki latar belakang dunia usaha sebelum memasuki ranah pemerintahan.

    Pendidikan formalnya ditempuh sejak sekolah dasar di SDN 1 Peulumat pada periode 1983-1989, dilanjutkan ke SMP Labuhanhaji Timur pada 1989-1992, dan kemudian menempuh pendidikan menengah kejuruan di STMN 1 Banda Aceh tahun 1992-1995.

    Setelah itu, ia meraih gelar Sarjana Ekonomi dari STIE ISM pada 2014, serta melanjutkan pendidikan magister ilmu politik di Universitas Nasional (Unnas) yang diselesaikannya pada 2021.

    Sebelum terjun ke dunia politik, Mirwan MS meniti karier profesional di berbagai perusahaan sejak 1995 sampai 2021. Ia mengisi beragam posisi, mulai dari pelaksana lapangan, pengawas proyek, hingga menduduki jabatan penting di sejumlah perusahaan besar.

    Selain itu, ia juga aktif memimpin serta membina berbagai organisasi sosial, yang kemudian menjadi modal jejaring politiknya di Aceh Selatan.

    Memasuki dunia politik sebagai kader Partai Gerindra, Mirwan akhirnya maju dalam Pemilihan Kepala Daerah 2024 berpasangan dengan Baital Mukadis.

    Pasangan ini berhasil memenangkan kontestasi dengan perolehan 36,32 persen suara sah. Pelantikan sebagai Bupati Aceh Selatan dilakukan pada 17 Februari 2025 untuk masa jabatan 2025-2029.

    Laporan Kekayaan Mirwan MS

    Dalam dokumen LHKPN yang dilaporkannya saat mencalonkan diri sebagai bupati, total harta kekayaan Mirwan MS tercatat mencapai Rp 25,96 miliar. Aset tersebut terdiri atas kepemilikan tanah dan bangunan, kendaraan serta alat berat, hingga harta bergerak lainnya.

    Rinciannya mencakup sejumlah bidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Jakarta Timur serta Aceh Barat Daya. Pada sektor kendaraan, ia tercatat memiliki belasan unit, antara lain Toyota Fortuner, Mitsubishi Colt Diesel, serta alat berat berupa ekskavator. Di samping itu, terdapat kas serta aset lain dengan nilai yang melampaui Rp 1 miliar.

  • Kekayaan Mirwan MS, Bupati Aceh Selatan yang Dicopot Gerindra Gara-gara Umroh saat Wilayahnya Banjir

    Kekayaan Mirwan MS, Bupati Aceh Selatan yang Dicopot Gerindra Gara-gara Umroh saat Wilayahnya Banjir

    GELORA.CO  – Terungkap harta kekayaan Mirwan MS, Bupati Aceh Selatan yang dicopot dari kursi ketua DPC Gerindra setelah diketahui melaksanakan ibadah umroh saat daerahnya diterjang bencana banjir bandang. 

    Foto-foto Mirwan MS yang tengah berada di tanah suci Mekkah, Arab Saudi yang sempat dibagikan travel umrah yang memberangkatkannya, viral di media sosial. 

    Mirwan MS diketahui umrah bersama istrinya Devina Fisah Mirwan pada Selasa (2/12/2025) atau setelah wilayahnya diterjang banjir bandang.

    Sekretaris Jenderal Gerindra, Sugiono, mengatakan bahwa pihaknya sangat menyayangkan keputusan Bupati Aceh Selatan untuk menunaikan ibadah umrah.

    “Tadi saya dilaporkan mengenai bupati Aceh Selatan yang juga merupakan Ketua DPC Gerindra Kabupaten Aceh Selatan. Sangat disayangkan sikap dan kepemimpinan yang bersangkutan,” ujarnya dikutip dari Kompas.com, Jumat (5/12/2025).

    “Oleh karena itu DPP Gerindra memutuskan untuk memberhentikan yang bersangkutan sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan,” tambahnya.

    Terpisah, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, mengaku keberatan dan menegaskan bahwa ia tidak menandatangani surat izin perjalanan luar negeri yang diajukan Mirwan.

    “Tidak saya teken (surat izin) untuk sementara waktu jangan pergi. Kalau dia pergi juga terserah sama Mendagri nanti sanksinya apa,” kata Mualem di Lanud SIM Aceh Besar, Jumat (5/12/2025).

    Juru Bicara Pemerintah Provinsi Aceh, Muhammad MTA, menjelaskan bahwa permohonan izin Bupati Aceh Selatan diajukan pada 24 November 2025, namun ditolak karena Aceh sedang berada dalam status darurat bencana hidrometeorologi.

    “Atas dasar pertimbangan yang paling krusial, bahwa Aceh sedang dilanda bencana alam dan Gubernur telah menetapkan Status Darurat Bencana Hidrometeorologi 2025, maka permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan,” ujar MTA.

    Ia menambahkan bahwa Aceh Selatan termasuk daerah terdampak paling parah, sehingga pihaknya berupaya mengonfirmasi keberangkatan Mirwan.

    “Gubernur telah menegaskan apabila hal tersebut benar adanya, maka beliau akan melakukan teguran kepada Bupati Aceh Selatan,” katanya.

    Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, tidak memiliki izin untuk pergi umrah saat daerahnya dilanda banjir dan longsor.

    “Yang bersangkutan tidak ada izin (untuk pergi umrah),” kata Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto kepada Kompas.com, Jumat (5/12/2025).

    Bima Arya menyampaikan, seharusnya kepala daerah dapat menyesuaikan rencana umrah ketika wilayahnya membutuhkan lebih banyak perhatian khusus. Ia pun meminta kepala daerah untuk fokus sepenuhnya pada penanganan bencana.

    “Seharusnya dalam kondisi seperti ini rencana umrah bisa disesuaikan. Harus fokus pada penanganan bencana,” ucap Bima.

    Lebih lanjut, Bima menyampaikan, Kemendagri akan mengambil tindakan serius atas hal ini.

    “Kemendagri akan mengirimkan Irsus (Inspektur Khusus) besok (Sabtu) ke Aceh. Kita lihat hasil pemeriksaan nanti,” tandasnya.

    Terkait sanksi, Kemendagri akan menunggu dan melihat hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektur Khusus tersebut terlebih dahulu.

    Pembelaan Mirwan MS

    Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, memberikan klarifikasi atas keberangkatannya ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah umrah di tengah penanganan bencana banjir dan longsor di wilayahnya.

    Dalam keterangan tertulis pada Jumat (5/12/2025), Mirwan menyatakan bahwa ia telah turun langsung mengecek kondisi banjir sebelum berangkat.

    Ia menyebut telah meninjau pengungsian dan memimpin rapat koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

    “Sebelum saya berangkat, saya sudah turun langsung mengecek kondisi masyarakat terdampak banjir dan memastikan seluruh OPD bekerja sesuai alur komando. Dari hasil koordinasi, situasi saat itu terkendali sehingga saya dapat menunaikan nazar saya untuk melaksanakan ibadah umrah,” ungkap Mirwan.

    Ia menegaskan bahwa keberangkatannya ke Mekkah merupakan nazar pribadi yang telah lama ia rencanakan.

    Mirwan juga menanggapi surat Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), yang sebelumnya menolak permohonan izin ke luar negeri. Menurutnya, surat tersebut baru diterima setelah ia berada di Mekkah.

    “Surat dari Gubernur Aceh saya ketahui setelah saya berada di Tanah Suci. Informasi dari daerah juga terlambat diterima karena jaringan telekomunikasi dan listrik di Aceh Selatan sempat padam akibat gangguan listrik di Aceh. Inilah yang menyebabkan adanya miskomunikasi,” jelas Mirwan.

    Ia memastikan bahwa penanganan banjir tetap berlangsung efektif melalui komando posko utama dan OPD terkait.

    “Saya akan segera kembali ke tanah air pada 6 Desember 2025, dan insyaAllah pada hari Minggu sudah tiba kembali di Aceh,” ujarnya.

    Sosok Mirwan MS

    Mirwan Lahir di Peulumat Labuhan Haji, Aceh Selatan pada 19 Maret 1975.

    Ia menempuh Pendidikan SD N 1 Pelumat dan lulus pada 1989, SMP Labuhanhaji Timur dan lulus pada tahun 1992. 

    Dia lalu melanjutkan ke SMA STMN 1 Banda Aceh dan lulus pada tahun 1995. 

    Pendidikan S1 diselesaikan di STIEM ISM Sarjana Ekonomi dan lulus pada tahun 2014, bahkan ia juga melanjutkan S2 di UNNAS Megister Ilmu Politik dan lulus pada tahun 2021.

    Bupati Aceh Selatan ini juga aktif diberbagai organisasi, diantaranya: 

    Ketua Kamomat 2004-2006

    Penasehat Yayasan Panti Asuhan Payung Agung 2013-2016

    Pembina Yayasan Panti Asuhan Mizan 2013-2023

    Pembina Yayasan Panti Asuhan YPI 2019-2023

    Pembina PEPPAS – Jakarta 2022-2025

    Dewan Penasehat PM. LATIM 2019-2023, Pembina IKAMAS Jakarta 2023-2028. 

    Sementara riwayat karirnya sebagai berikut:

    Pelaksana Husni Utama Grub Tahun 1995-1997

    Pelaksana PT Alfindo Jaya Abadi Jakarta Tahun 1998-1999.

    Pengawas PT Lampiri Jakarta Utara Tahun 1999-2021

    Direktur PT Ariesta (APM) Tahun 2002-2011. 

    Direktur PT Desindo Putra Mandiri Tahun 2011-2014 

    Direktur PT Ariesta Motor (Showroom) Tahun 2010-Sekarang.

    Komisaris PT Ariesta Aldundo Venturer Tahun 2011- Sekarang.

    Karir Politik

    Dikutip dari Wikipedia, Mirwan MS merupakan Bupati Aceh Selatan sejak 17 Februari 2025 hingga 2030.

    Mirwan MS merupakan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Aceh Selatan.

    Pada Pilbup Aceh Selatan 2024, ia mencalonkan diri sebagai Bupati Aceh Selatan masa jabatan 2025–2030 berpasangan dengan politikus Partai Demokrat, Baital Mukadis. 

    Pasangan calon ini berhasil unggul dengan meraih 51.609 suara atau 36,32 persen dari total suara sah.

    Sebelumnya, Mirwan juga pernah mencalonkan menjadi Bupati pada periode 2018-2023.

    Saat itu Mirwan berpasangan dengan Zirhan yang di usung oleh Partai Aceh (PA) bersama dengan beberapa Partai Koalisinya.

    Namun saat itu Mirwan – Zirhan tak bisa meraih kemenangan, pasangan tersebut finis di posisi ke tiga.

    Akan tetapi, tekad Mirwan untuk membangun daerah kelahirannya tetap tak surut. Hingga hari ini Mirwan-Baital Mukadis telah sah menjadi Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Priode 2025-2030.

    Harta Kekayaan Mirwan MS

    Mirwan, yang dicopot dari jabatannya sebagai Ketua DPC Gerindra, memiliki kekayaan senilai Rp 25.958.970.622.

    Jumlah tersebut sesuai dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang ia laporkan ketika mencalonkan diri sebagai Bupati Aceh Selatan pada 1 Oktober 2024.

    Kekayaan Mirwan terdiri dari tanah dan bangunan, alat transportasi dan mesin, serta harta lainnya.

    1. Tanah dan Bangunan

    Tanah dan bangunan seluas 95 m2/172 m2 di Kota Jakarta Timur, hasil sendiri: Rp 1.450.000.000.

    Tanah seluas 579 m2 di Kabupaten Aceh Barat Daya, hasil sendiri: Rp 868.500.000.

    Tanah dan bangunan seluas 517 m2/312 m2 di Kota Jakarta Timur, hasil sendiri: Rp 13.000.000.000.

    Tanah seluas 4.283 m2 di Kabupaten Aceh Barat Daya, hasil sendiri: Rp 564.055.000.

    Tanah dan bangunan seluas 769 m2/769 m2 di Kabupaten Aceh Barat Daya, hasil sendiri: Rp 6.000.000.000.

    2. Alat Transportasi dan Mesin

    Mobil Toyota Fortuner tahun 2017, hasil sendiri: Rp 435.000.000

    Mobil Daihatsu pick up tahun 2014, hasil sendiri: Rp 72.000.000

    Komatsu Hydraulic Excavator PC 200-6 tahun 2007, hasil sendiri: Rp 450.000.000

    Mobil Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck FE 74 tahun 2008, hasil sendiri: Rp 185.000.000

    Mobil Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck FE SHD tahun 2009, hasil sendiri: Rp 195.000.000

    Komatsu Excavator VC 200/5 tahun 2004, hasil sendiri: Rp 260.000.000

    Mobil Toyota Fortuner VRZ 4X2 tahun 2021, hasil sendiri: Rp 450.000.000

    Mobil Toyota Rush 1.5S AT tahun 2020, hasil sendiri: Rp 200.000.000

    Mobil, Toyota Rush 1.5S AT tahun 2020, hasil sendiri: Rp 200.000.000

    Mobil Toyota Rush 1.5S AT tahun 2020, hasil sendiri: Rp 200.000.000

    Mobil Toyota Camry 2.5V AT tahun 2019, hasil sendiri: Rp 400.000.000.

    3. Harta Lainnya

    Harta bergerak lainnya: Rp 321.400.000

    Kas dan setara kas: Rp 223.015.622

    Harta lainnya: Rp 710.000.000.

    4. Utang

    Utang: Rp 225.000.000.

  • Wajib Catat! Ini Nomor Darurat Banjir dan Longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar

    Wajib Catat! Ini Nomor Darurat Banjir dan Longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar

    Jakarta: Tragedi bencana banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sejak akhir November 2025 telah menimbulkan duka mendalam dan kerusakan yang berdampak pada pemukiman warga, akses jalan, hingga aktivitas layanan publik.

    Dalam situasi tersebut, akses terhadap layanan darurat menjadi penting agar dapat melaporkan kondisi berbahaya, meminta bantuan evakuasi, maupun memperoleh informasi terkait penanganan bencana di wilayahnya.

    Masyarakat bisa menyimpan dan memanfaatkan nomor-nomor darurat bencana. Nomor-nomor ini sangat penting untuk pelaporan, evakuasi, dan permintaan bantuan.
    Nomor Darurat Nasional yang Bisa Hubungi

    ​- BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana): 117

    ​- Polisi: 110

    ​- SAR/BASARNAS (Pencarian dan Pertolongan): 115

    – ​Pemadam Kebakaran: 113

    – ​Informasi dan perbaikan listrik (PLN): 123

    – Sentra Informasi Keracunan BPOM: 1500-533

    Nomor ini dapat digunakan untuk kejadian darurat umum, termasuk laporan bencana, evakuasi, dan penyelamatan.

    Kontak Darurat Wilayah Aceh

    Beberapa layanan darurat di Aceh yang dapat dihubungi:

    – BPBD Aceh: (0651) 34783

    – BASARNAS Aceh: (0651) 33876

    – PMI Aceh: 0852 2315 0090

    – BPBD Aceh Besar: 0811 6713 113

    – Pusdalops BPBD Aceh Tengah: 0812 6425 7378

    – BPBD Aceh Utara: (0645) 31710

    – BPBD Pidie: (0653) 7829567

    – BPBD Aceh Barat: (0655) 7551413

    – BPBD Banda Aceh (WA): 0822 7670 5800

    – BPBD Aceh Timur: 0823 2466 8545

    – BPBD Aceh Jaya: 0811 6899 113

    – Damkar Aceh Jaya: 0811 6792 113

    – BPBD Langsa: (0641) 20113113

    – BPBD Bireuen: (0644) 323535

    – BPBD Gayo Lues: (0642) 21390

    – BPBD Aceh Tenggara: (0629) 21741
     

    Kontak Darurat Wilayah Sumatera Barat

    – BPBD Sumatera Barat: (0751) 890721

    – PMI Sumatera Barat: (0751) 27882

    – Damkar Kota Padang: 0811 6606 113

    – BPBD Padang Pariaman: 0811 666 2114

    – BPBD Pesisir Selatan: 0852 6938 0950

    – Damkar Bukittinggi: 0853 5515 7883

    Kontak Darurat Wilayah Sumatera Utara

    – BASARNAS Medan: 0851 9179 5579

    – BPBD Sumut: 0811 622 1733

    – BPBD Deli Serdang: 0811 6782 022

    – BPBD Medan: 0813 7080 0880

    – Damkar Medan: 0811 6566 113

    – BPBD Binjai: 0811 6192 611

    – BPBD Pematang Siantar: 0822 6277 330

    – BPBD Tapanuli Tengah: 0820 9022 022

    – BPBD Tapanuli Utara: 0813 7519 4119

    – BPBD Sibolga: 0631 21544

    – BPBD Tapanuli Selatan: 0811 6217 115

    – BPBD Sidempuan: 0813 9241 5449

    Nomor-nomor darurat ini bisa membantu masyarakat mendapatkan bantuan lebih cepat saat kondisi mendesak. Simpan nomor-nomor tersebut, bagikan kepada keluarga dan kerabat, dan jangan lupa selalu mengutamakan keselamatan. 

    (Sheva Asyraful Fali)

    Jakarta: Tragedi bencana banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sejak akhir November 2025 telah menimbulkan duka mendalam dan kerusakan yang berdampak pada pemukiman warga, akses jalan, hingga aktivitas layanan publik.
     
    Dalam situasi tersebut, akses terhadap layanan darurat menjadi penting agar dapat melaporkan kondisi berbahaya, meminta bantuan evakuasi, maupun memperoleh informasi terkait penanganan bencana di wilayahnya.
     
    Masyarakat bisa menyimpan dan memanfaatkan nomor-nomor darurat bencana. Nomor-nomor ini sangat penting untuk pelaporan, evakuasi, dan permintaan bantuan.
    Nomor Darurat Nasional yang Bisa Hubungi

    ​- BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana): 117

    ​- Polisi: 110
     
    ​- SAR/BASARNAS (Pencarian dan Pertolongan): 115
     
    – ​Pemadam Kebakaran: 113
     
    – ​Informasi dan perbaikan listrik (PLN): 123
     
    – Sentra Informasi Keracunan BPOM: 1500-533
     
    Nomor ini dapat digunakan untuk kejadian darurat umum, termasuk laporan bencana, evakuasi, dan penyelamatan.
     
    Kontak Darurat Wilayah Aceh
     
    Beberapa layanan darurat di Aceh yang dapat dihubungi:
     
    – BPBD Aceh: (0651) 34783
     
    – BASARNAS Aceh: (0651) 33876
     
    – PMI Aceh: 0852 2315 0090
     
    – BPBD Aceh Besar: 0811 6713 113
     
    – Pusdalops BPBD Aceh Tengah: 0812 6425 7378
     
    – BPBD Aceh Utara: (0645) 31710
     
    – BPBD Pidie: (0653) 7829567
     
    – BPBD Aceh Barat: (0655) 7551413
     
    – BPBD Banda Aceh (WA): 0822 7670 5800
     
    – BPBD Aceh Timur: 0823 2466 8545
     
    – BPBD Aceh Jaya: 0811 6899 113
     
    – Damkar Aceh Jaya: 0811 6792 113
     
    – BPBD Langsa: (0641) 20113113
     
    – BPBD Bireuen: (0644) 323535
     
    – BPBD Gayo Lues: (0642) 21390
     
    – BPBD Aceh Tenggara: (0629) 21741
     

     
    Kontak Darurat Wilayah Sumatera Barat
     
    – BPBD Sumatera Barat: (0751) 890721
     
    – PMI Sumatera Barat: (0751) 27882
     
    – Damkar Kota Padang: 0811 6606 113
     
    – BPBD Padang Pariaman: 0811 666 2114
     
    – BPBD Pesisir Selatan: 0852 6938 0950
     
    – Damkar Bukittinggi: 0853 5515 7883
     
    Kontak Darurat Wilayah Sumatera Utara
     
    – BASARNAS Medan: 0851 9179 5579
     
    – BPBD Sumut: 0811 622 1733
     
    – BPBD Deli Serdang: 0811 6782 022
     
    – BPBD Medan: 0813 7080 0880
     
    – Damkar Medan: 0811 6566 113
     
    – BPBD Binjai: 0811 6192 611
     
    – BPBD Pematang Siantar: 0822 6277 330
     
    – BPBD Tapanuli Tengah: 0820 9022 022
     
    – BPBD Tapanuli Utara: 0813 7519 4119
     
    – BPBD Sibolga: 0631 21544
     
    – BPBD Tapanuli Selatan: 0811 6217 115
     
    – BPBD Sidempuan: 0813 9241 5449
     
    Nomor-nomor darurat ini bisa membantu masyarakat mendapatkan bantuan lebih cepat saat kondisi mendesak. Simpan nomor-nomor tersebut, bagikan kepada keluarga dan kerabat, dan jangan lupa selalu mengutamakan keselamatan. 
     
    (Sheva Asyraful Fali)

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (RUL)

  • LPG Mulai Masuk ke Wilayah Terdampak Bencana Banjir Sumatera

    LPG Mulai Masuk ke Wilayah Terdampak Bencana Banjir Sumatera

    Jakarta –

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PT Pertamina (Persero) memasok LPG ke wilayah-wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Dalam hal ini, wilayah terdampak bencana di Bireun, Aceh dan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara (Sumut) merupakan dua daerah yang relatif sulit dijangkau untuk distribusi LPG.

    “Untuk kebutuhan LPG masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, kita akan ambil dari hub Sumatera Barat yang tadinya itu dari Dumai agar lebih cepat,” kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dikutip dari keterangan tertulis Kementerian ESDM, Kamis (4/11/2025).

    Ia menjelaskan akibat terputusnya jembatan di Bireun, pasokan LPG di wilayah terdampak Aceh bagian utara akan dikirim melalui dua jalur. Pertama, dari sisi utara melalui kapal yang memuat skid tank dari terminal LPG Arun (Lhokseumawe) ke Banda Aceh.

    Sementara jalur kedua adalah pengiriman melalui sisi selatan dan barat Aceh dengan mengirimkan tabung isi dari Sumut serta menyiapkan gudang darurat (gudang emergency) di Aceh Barat. Untuk pasokan LPG pertama sudah tiba hari ini.

    “Kapal akan tiba di Lhokseumawe Kamis hari ini dan akan tiba di Banda Aceh Jumat besok,” lanjut Bahlil.

    Sementara pasokan LPG kebutuhan masyarakat Sibolga, Tapanuli Tengah, dan Nias, pengiriman juga akan dilakukan melalui dua jalur.

    Pertama melalui jalur laut menggunakan skid tank dan pengiriman tabung isi dari Teluk Kabung, Sumatera Barat, ke Nias, Sibolga, dan Tapteng. Kedua melalui jalur darat, lewat Pakpak Bharat ke Tapteng-Sibolga.

    “Pengiriman pertama sudah tiba kemarin melalui dua jalur alternatif ini,” jelas Bahlil.

    Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah berharap dapat mengurangi beban masyarakat terdampak bencana yang terisolir, khususnya di Provinsi Sumatera Utara dan Aceh.

    (igo/hns)

  • LPG berhasil masuk di Bireun dan Tapteng yang terisolir akibat bencana

    LPG berhasil masuk di Bireun dan Tapteng yang terisolir akibat bencana

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah bersama Pertamina akhirnya berhasil memasok kebutuhan LPG masyarakat di wilayah-wilayah yang terisolir akibat terputusnya jalur pasokan pascabanjir dan longsor seperti di Bireun, Aceh dan Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara.

    Terputusnya jembatan di Bireun, Aceh, menyebabkan pemerintah memasok kebutuhan LPG di wilayah terdampak Aceh bagian utara melalui dua jalur. Pertama, dari sisi utara melalui kapal yang memuat skid tank dari terminal LPG Arun (Lhokseumawe) ke Banda Aceh.

    “Kapal akan tiba di Lhokseumawe Kamis hari ini dan akan tiba di Banda Aceh Jumat (5/12) besok,” ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia saat dikonfirmasi dari Jakarta, Kamis.

    Jalur kedua adalah pengiriman melalui sisi selatan dan barat Aceh dengan mengirimkan tabung isi dari Sumatera Utara (Sumut), serta menyiapkan gudang darurat di Aceh Barat. Untuk pasokan LPG pertama, menurut dia, sudah tiba pada Kamis ini

    Sementara itu, ia mengatakan untuk pasokan LPG kebutuhan masyarakat Sibolga, Tapanuli Tengah dan Nias, pengiriman juga akan dilakukan melalui dua jalur. Pertama melalui jalur laut menggunakan skid tank dan pengiriman tabung isi dari Teluk Kabung, Sumatera Barat, ke Nias, Sibolga, dan Tapanuli Tengah.

    Kedua melalui jalur darat, lewat Pakpak Bharat ke Tapteng—Sibolga.

    “Pengiriman pertama sudah tiba kemarin (Rabu, 3/12) melalui dua jalur alternatif ini,” kata Bahlil.

    Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah berharap dapat mengurangi beban masyarakat terdampak bencana yang terisolir, khususnya di Provinsi Sumatera Utara dan Aceh.

    Pemerintah memastikan stok bahan bakar minyak (BBM) dan LPG di daerah terdampak banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dalam kondisi aman, meski distribusi di sejumlah titik masih mengalami kendala akibat akses jalan yang terputus.

    Stok BBM di daerah terdampak bencana dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di kisaran tujuh hingga delapan hari atau sesuai dengan standar kecukupan.

    “Tapi memang di beberapa daerah yang jalannya putus, itu mobilisasi BBM-nya terkendala. Karena itu, kita sebagian ada pakai genset, pakai tangki, terus dilakukan,” kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BMKG Prediksi Banjir Rob di Pesisir Aceh, Ini Daftar Lokasinya

    BMKG Prediksi Banjir Rob di Pesisir Aceh, Ini Daftar Lokasinya

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi banjir rob di pesisir wilayah Aceh.

    Informasi tersebut disampaikan melalui surat bernomor B/ME.02.04/047/XI/2025. Dalam surat ini dijelaskan bahwa banjir rob disebabkan oleh adanya fenomena fase perigee (jarak terdekat bulan ke bumi) dan bulan purnama pada 4 Desember 2025 yang berpotensi meningkatkan ketinggian air laut maksimum.

    “Fenomena ketinggian air laut signifikan pada wilayah Aceh dengan kategori sedang (1.25-2 meter) hingga tinggi (2.5-4.0 meter),” jelas akun Instagram @infobmkg_Aceh, dikutip Rabu (3/12/2025).

    Adapun wilayah yang berpotensi terdampak yakni Pesisir Kota Meulaboh, Kec. Johan Pahlawan; Pesisir Kota Bireun, Kec. Jangka; Pesisir Lhokseumawe Kec. Banda Sakti dan Kec. Muara Satu; 

    Pesisir Aceh Selatan/Pesisir Tapaktuan; Pesisir Aceh Barat Daya, Kec. Tangan-Tangan; Pesisir Aceh Timur, Kec. Idi Rayeuk; Aceh Utara, Kec. Seuneudun. Wilayah ini diprediksi dilanda banjir rob pada 5-10 Desember.

    BMKG mengimbau agar masyarakat siaga untuk menghadapi air pasang dengan ketinggian maksimum dan memantau perkembangan informasi dari situs atau jejaring sosial BMKG.

    Tak hanya Aceh, wilayah pesisir Batam juga diprediksi dilanda banjir rob. Berdasarkan catatan Bisnis, Kepala BMKG Hang Nadim Batam Ramlan menyebut peningkatan tinggi muka air laut ini dipicu oleh fase perigee, yakni posisi bulan yang berada pada jarak terdekat dengan bumi, yang bertepatan dengan bulan purnama pada 4 Desember. 

    Berdasarkan hasil dari pemantauan data water level menunjukkan tren kenaikan signifikan dalam beberapa hari ke depan.

    Adapun wilayah Batam yang berpotensi terjadi banjir rob yakni Batuaji, Batuampar, Sekupang, Nongsa dan lainnya.

    “Fase perigee yang bersamaan dengan bulan purnama dapat meningkatkan ketinggian pasang laut. Kami mengimbau warga pesisir Batam untuk meningkatkan kewaspadaan mulai 4 sampai 13 Desember,” ujarnya, Selasa (2/12/2025)

  • Banjir Aceh Barat, Puluhan SD Terendam Lumpur, 2 Bangunan Sekolah Hancur

    Banjir Aceh Barat, Puluhan SD Terendam Lumpur, 2 Bangunan Sekolah Hancur

     

    Liputan6.com, Aceh Barat – Sebanyak 32 unit sekolah dasar (SD) yang ada di sejumlah kecamatan Aceh Barat terendam banjir dengan ketinggian air di atas satu meter, sehingga mengakibatkan aktivitas belajar mengajar terhenti. Hal itu diungkapkan Dinas Pendidikan Aceh Barat, Minggu (30/11/2025).

    Kepala Dinas Pendidikan Aceh Barat Husensah mengatakan, banjir bandang juga merusak dua sekolah dasar di pedalaman Aceh Barat, sehingga sarana pendidikan bagi anak didik terhenti total.

    “SD yang hancur terbawa arus sungai akibat banjir bandang di antaranya SDN Alue Lhok, Kecamatan Pante Ceureumen dan SD Sikundo, Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat,”  katanya, seperti dikutip dari Antara.

    Husensah mengatakan, dampak rusaknya dua unit sekolah dasar di pedalaman Aceh Barat tersebut juga telah menghentikan seluruh aktivitas pendidikan terhenti total.

    Bahkan hanya sedikit bangunan sekolah yang tersisa dan saat ini berada di pinggir aliran sungai, karena lahan sekolah telah tergerus sungai. 

    Selain itu, sebanyak 30 unit sekolah dasar tersebar di 10 kecamatan di Aceh Barat juga terendam banjir dan lumpur, sehingga aktivitas belajar bagi murid belum bisa dilaksanakan sementara waktu. 

    Dampak banjir bandang dan banjir luapan juga mengakibatkan aneka sarana belajar di sekolah dasar juga rusak parah, termasuk meja, kursi, buku, alat peraga serta ruang belajar dan sarana elektronik lainnya. 

    Husensah mengatakan pihaknya telah melaporkan kejadian tersebut ke pimpinan daerah termasuk pemerintah provinsi, agar segera mendapatkan penanganan lanjutan.

     

  • Cerita Warga Korban Banjir di Aceh, Harap Bantuan Logistik Segera

    Cerita Warga Korban Banjir di Aceh, Harap Bantuan Logistik Segera

    Bisnis.com, JAKARTA – Korban bencana banjir dan longsor di Provinsi Aceh berharap bantuan makanan dan logistik lainnya dapat dipercepat terutama di daerah terisolir.

    Lima hari pascabanjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah Sumatra, terutama Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat, bantuan memang berangsur didistribusikan oleh pemerintah.

    Kendati demikian, pasokan logistik yang dikirim pemerintah sejauh ini belum seluruhnya diterima oleh para korban terdampak.

    Di Kabupaten Pidie Jaya misalnya, banjir memang berangsur surut sejak kemarin. Meski demikian, sebagian rumah warga sama sekali tidak dapat ditempati. Pasokan logistik juga sangat dibutuhkan segera.

    Salah seorang warga di Desa Buangan, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya, Shaivannur M. Yusuf menceritakan bahwa masyarakat saat ini menghadapi kelangkaan air bersih, makanan dan pakaian.

    “Jangankan air minum, air sumur saja tidak ada. Leuhop (lumpur) semua,” katanya, Minggu (30/11/2025).

    Akibatnya, rumah keluarganya tidak dapat ditempati lagi karena nyaris tertimbun lumpur. Hari ini, dia berencana untuk mengevakuasi keluarganya ke Banda Aceh.

    Selain bantuan logistik, kata dia, masyarakat juga harus menghadapi kendala jaringan listrik dan internet. Dia juga mendorong pemerintah segera menetapkan status darurat bencana nasional untuk banjir dan longsor di Sumatra.

    “Harapannya, untuk bisa mempercepat rehabilitasi pascabanjir bandang ini. Harusnya ini bencana nasional. Di pesisir pantai timur Aceh sudah putus akses jalan. Masyarakat tidak ada tempat tinggal, mengungsi saja tidak ada tempat. Rumah-rumah 90% tidak layak tepati lagi. Sudah lumpur setengah bangunan rata-rata” katanya.

    Sementara itu, salah seorang jurnalis yang melakukan peliputan di Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, Zuhri Noviandi mengatakan bahwa sejauh perjalanan yang ditempuhnya bersama media lain dari Banda Aceh hingga ke Bireuen, bantuan logistik masih minim.

    “Belum terlihat mobilisasi khusus truk dan kendaraan lain yang membawa logistik. Begitu juga hasil wawancara warga, keluhan pertama bantuan makanan masih sangat minim,” katanya, Minggu (30/11/2025).

    Laporan Kementerian Komunikasi dan Digital per 26 November 2025 mencatat bahwa setidaknya 799 site transmisi mengalami gangguan di Aceh. Sementara di Sumatra Utara 495 site terdampak dan 16 site di Sumatra Barat.

    Khusus di Aceh, beberapa daerah dengan persentase dampak signifikan adalah Pidie Jaya 52 site atau 55,91% dari total site di wilayah itu, Bireuen 136 site (44,10%), Banda Aceh 126 site (38,30%), Aceh Barat Daya 29 site (36,71%) dan Nagan Raya 33 site atau setara 32,67% dari total.

    Laporan Korban Jiwa

    Laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat di Provinsi Aceh, sebanyak 47 korban meninggal dunia, 51 orang hilang, serta 8 orang luka-luka. Jumlah pengungsi mencapai 48.887 kepala keluarga yang tersebar di berbagai wilayah, dengan sebaran tertinggi di Aceh Utara, Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Aceh Singkil.

    “Untuk wilayah Aceh ada 47, kemudian 51 masih hilang dan 8 luka-luka. Ini akan berkembang terus datanya, karena ada operasi SAR gabungan yang kemungkinan akan terus menemukan korban,” terang Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Sabtu (29/11/2025).

    Banyaknya kerusakan jembatan dan jalan nasional berdampak pada terputusnya akses utama, termasuk jalur Banda Aceh–Lhokseumawe serta jalur perbatasan Aceh–Sumatera Utara di Aceh Tamiang. Hingga kini, beberapa daerah seperti Gayo Lues, Aceh Tengah, dan Bener Meriah masih belum dapat diakses melalui jalur darat.

    BNPB telah mengaktifkan dukungan komunikasi darurat menggunakan jaringan satelit Starlink di sejumlah titik, terutama di wilayah yang terisolir jaringan. Pengiriman logistik dilakukan melalui udara menggunakan helikopter dan pesawat Cessna Caravan untuk menjangkau daerah yang tidak dapat diakses melalui jalur darat.

    Selain itu, bantuan Presiden berupa alat komunikasi, tenda, genset, perahu karet, makanan siap saji, dan perlengkapan keluarga juga telah tiba di Aceh dan sebagian besar telah didistribusikan ke 17 kabupaten/kota terdampak. Dua helikopter BNPB juga telah dikerahkan dari Bandara Sultan Iskandar Muda untuk mendukung distribusi ke titik-titik kritis.

    Desak Status Bencana Nasional

    Di sisi lain, Forum Jurnalis Aceh – Jakarta (For-JAK) mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera menetapkan Status Darurat Bencana Nasional menyusul bencana banjir dan longsor besar yang melanda wilayah Sumatra, khususnya Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

    Desakan ini disampaikan mengingat dampak bencana semakin meluas dan berbagai akses utama kini lumpuh sehingga penanganan tidak lagi bisa dilakukan secara parsial oleh pemerintah daerah.

    Ketua For-JAK, Salman Mardira, mengatakan bahwa kondisi di sejumlah daerah terdampak sudah sangat memprihatinkan. Banyak warga yang hingga kini masih terisolasi karena jalan terputus, jaringan komunikasi lumpuh, serta minimnya distribusi logistik.

    Menurutnya, situasi ini menunjukkan perlunya intervensi cepat pemerintah pusat melalui penetapan status darurat nasional agar mobilisasi sumber daya dapat dilakukan lebih efektif.

    “For-JAK menilai pemerintah harus segera memulihkan akses komunikasi dan transportasi agar pengiriman bantuan bisa dilakukan secara cepat dan terkoordinasi. Masyarakat di banyak titik masih menunggu bantuan makanan, air bersih, dan obat-obatan,” katanya dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu (29/11/2025).

    Dia menyoroti pentingnya percepatan perbaikan jalur darat Aceh – Medan yang saat ini menjadi salah satu akses vital distribusi barang dan logistik. Kerusakan yang terjadi di ruas jalan tersebut menyebabkan bantuan dari luar daerah sulit masuk dan memperlambat mobilisasi tim penyelamat.

    “For-JAK meminta pemerintah memprioritaskan perbaikan ruas Aceh – Medan karena jalur ini adalah nadi utama pergerakan logistik. Jika akses ini tidak segera dipulihkan, masyarakat di pedalaman Aceh akan semakin kesulitan menerima bantuan,” tegasnya.

  • Doa Prabowo untuk Korban Bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat

    Doa Prabowo untuk Korban Bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rasa duka mendalam dan keprihatinan atas musibah bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia.

    Hal tersebut disampaikan dalam sambutannya pada Puncak Peringatan Hari Guru Nasional 2025 di Indonesia Arena, pada Jumat (28/11/2025) lalu.

    Di hadapan ribuan guru dari seluruh Tanah Air, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah bergerak cepat sejak hari pertama kejadian dengan menyalurkan bantuan melalui jalur darat maupun udara untuk memastikan pertolongan segera sampai kepada warga terdampak.

    “Pada saat sekarang kita merasakan bahwa ada saudara-saudara kita yang mengalami duka, musibah, akibat bencana alam yang terjadi di beberapa tempat di Nusantara kita ini, yang terakhir di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Tentunya kita berdoa agar mereka senantiasa dilindungi oleh Yang Maha Kuasa, diringankan duka dan penderitaan mereka,” ujar Prabowo.

    Presiden Ke-8 RI itu menegaskan bahwa negara hadir sepenuhnya dan seluruh elemen pemerintah terus berupaya memenuhi kebutuhan di lapangan demi menyelamatkan nyawa dan mempercepat pemulihan daerah terdampak.

    Dalam kesempatan terpisah, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menginstruksikan kepada jajarannya untuk fokus terhadap percepatan penanganan darurat bencana di Pulau Sumatra. Tiga wilayah terdampak yang mendapat perhatian pemerintah pusat saat ini adalah Provinsi Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Provinsi Aceh.

    Dari Tapanuli Utara, Suharyanto menegaskan upaya penanganan harus dimaksimalkan seiring membaiknya cuaca di wilayah terdampak. Tiga prioritas yang diperintahkan untuk segera ditangani adalah operasi pencarian dan penyelamatan korban hilang, pemulihan akses komunikasi, serta pendistribusian logistik kepada warga terdampak.

    Operasi pencarian dan pertolongan di Sumatra Utara difokuskan di wilayah Sibolga, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan. Di Sibolga, tiga orang masih dalam pencarian, sementara di dua wilayah lainnya sejumlah warga juga dilaporkan hilang. Suharyanto menegaskan bahwa operasi pencarian dan pertolongan (SAR) dilaksanakan selama 24 jam, dipimpin Basarnas dengan dukungan TNI, Polri, dan relawan.

    Secara bersamaan, percepatan distribusi logistik didorong ke wilayah yang masih terisolasi seperti Tapanuli Tengah. Helikopter MI-17 dan dua helikopter lainnya disiagakan untuk menjangkau lokasi-lokasi terpencil.

    Akses menuju Sibolga dari Tarutung masih terputus akibat sejumlah titik yang tertimbun material longsor. Untuk mengatasi kendala ini, bantuan logistik akan dikirim melalui jalur laut lewat Pelabuhan Jago-jago dengan menggunakan kapal TNI Angkatan Laut. Upaya pemulihan akses komunikasi juga dilakukan dengan pendistribusian unit starlink ke Tapanuli Tengah, Sibolga, dan Tapanuli Selatan.

    Sementara itu, penanganan darurat di Aceh terus dilakukan pemerintah pusat dan daerah menyusul masifnya dampak banjir dan longsor di provinsi tersebut. Sejak Kamis (27/11), tim BNPB yang dipimpin Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jarwansyah telah berada di Aceh untuk mengoordinasikan upaya penanganan.

    Akses darat di lima kabupaten yakni Aceh Tenggara, Gayo Luwes, Aceh Besar, Aceh Barat, dan Pidie Jaya telah dapat dilalui kembali sejak Jumat malam, sehingga distribusi logistik bisa segera dilakukan. Bantuan permakanan, sembako, dan kain sarung mulai dibagikan kepada masyarakat.

    Untuk wilayah yang belum dapat dijangkau melalui jalur darat seperti Aceh Tengah, Aceh Tamiang, Langsa, dan Aceh Timur, BNPB mengerahkan satu pesawat caravan serta enam helikopter yang terdiri dari helikopter TNI dan BNPB.

    Kapal cepat juga disiagakan untuk pengangkutan logistik khususnya di wilayah Lhokseumawe. Pemerintah mengupayakan pemulihan komunikasi dengan mengalokasikan 28 unit starlink dan 33 genset. Selain itu, empat dapur umum dibuka di bawah koordinasi Kementerian Sosial, sementara penanganan kelangkaan BBM ditangani bersama Pertamina.