Jokowi Tanggapi Marak Coretan ‘Adili Jokowi’, Merasa Terganggu? – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, SOLO-  Presiden ke-7 RI Joko Widodo telah mendengar maraknya vandalisme coretan ‘Adili Jokowi’ yang tersebar di berbagai titik di Indonesia.

Coretan tersebut juga ada di Kota Solo, Jawa Tengah.

Jokowi menganggap coretan itu sebagai cara masyarakat menyalurkan ekspresi.

“Ya itu cara mengungkapkan ekspresi. Cara mengungkapkan ekspresi,” kata Jokowi saat ditemui di kediamannya di Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat (7/2/2025) sore.

Ketika ditanya apakah dirinya merasa terganggu dengan coretan yang bersifat provokatif, Jokowi hanya diam sejenak dan mengulang jawaban yang sama.

“Ya, itu kan cara mengungkapkan ekspresi,” jelasnya.

Satpol PP Hapus Coretan dan Selidiki Pelaku

Sebelumnya, Kepala Satpol PP Solo, Didik Anggono, mengonfirmasi bahwa ada enam titik di Solo yang ditemukan coretan tersebut.

Namun, Satpol PP telah menghapus coretan tersebut dan kini tengah memburu pelaku yang dianggap melakukan vandalisme serta mengganggu keindahan kota.

Penghapusan dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2015 Pasal 62, yang melarang aksi corat-coret yang mengganggu estetika kota.

“Bahwa kegiatan corat-coret yang mengganggu keindahan kota itu merupakan larangan,” jelas Didik.

“Jika itu mengganggu keindahan kota, akan kita kembalikan ke bentuk aslinya, sehingga keindahan kota terjaga, dan kenyamanan warga juga terjaga,” tambahnya.

Saat ini, pihaknya masih menyelidiki pelaku di balik aksi vandalisme tersebut.

“CCTV tentunya terbatas. Kami sudah menyampaikan kepada jajaran di seluruh wilayah, khususnya Linmas, agar melakukan patroli di wilayah masing-masing,” kata Didik.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan jika menemukan aksi vandalisme serupa. 

“Jika ditemukan vandalisme yang mengarah pada ujaran kebencian, maka patroli Satpol PP akan melakukan koordinasi dan penghapusan,” pungkasnya.

Pelaku harus bertanggung jawab

Pengamat politik dan pakar komunikasi Emrus Sihombing mengatakan hal itu bisa dimaknai sebagai mural kritikan terhadap kekuasaan.

Mural tersebut adalah ekspresi dan hak berpendapat setiap warga negara. Terkait mural ‘adili Jokowi’ tersebut, Emrus menilai hal itu biasa di negara demokrasi.

Menurut Emrus, ada dua hal munculnya mural tersebut. Pertama adalah kepada Presiden Joko Widodo saat menjabat presiden dan ketidakpuasan kepada Jokowi sebagai individu.

“Ketidakpuasan terhadap pemerintahan dan ketidakpuasan terhadap perilaku politik kepada Joko Widodo sebagai individu sehingga masyarakat menyampaikan pandangan ‘adili Jokowi’ melalui mural,” kata Emrus saat dihubungi Tribunnews, Rabu (4/2/2025).

Oleh karena itu, kata Emrus, penting bagi pembuat mural memperhatikan segala aspek. Menurut dia, alangkah lebih baik jika si pembuat mural menguraikan alasan Jokowi harus diadili. Harus dijelaskan apa kekurangan dan kesalahan sehingga muncul isi mural tersebut.

Emrus mafhum hal itu tidak mungkin bisa dimuat di mural. Oleh karena itu, di mural tersebut dipadukan dengan teknologi yakni melalui media sosial.

“Bisa diakses di akun medsos tertentu sehingga masyarakat bisa akses medsos itu sehingga masyarakat punya kesadaran kemengapaan mural tersebut. Sehingga masyarakat tidak sekadar melihat ‘adili Jokowi’ tapi si pembuat mural harusnya cantumkan akun medsos yang bisa diakses warga,” kata Emrus.

Setelah masyarakat membaca informasi yang lengkap, lanjut Emrus, masyarakat akhirnya bisa menilai apakah layak diadili atau kemungkinan kedua pesan mural tidak benar alasannya.

“Supaya masyarakat semakin cerdas. Oleh karena itu orang yang membuat kritikan melalui mural harusnya juga berikan tanggung jawab moral kemengapaan (mural itu dibuat),” kata Emrus.

Emrus menekankan ketika pesan disampaikan ke ruang publik, sudah menjadi kewajiban kepada si pemberi pesan agar memberikan informasi yang utuh agar masyarakat tidak dimanipulasi persepsinya.

“Karena ruang publik milik bersama. Jadi cantumkan alamat media sosial yang memuat alasan mural tersebut,” pungkasnya.

Coretan juga ditemukan di Medan

Sebelumnya diberitakan Tribunnews, Mural ‘Adili Jokowi’ juga ditemukan Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut). Di antaranya di jalan Jamin Ginting, tepat di bawah Flyover.

Tulisan yang sama juga terlihat seperti di jalan Jalan Ngumban Surbakti, Jalan Setia Budi, Jalan Wiliam Iskandar, Jalan Sutrisno dan sejumlah kawasan lainya di Medan.

Tulisan berbunyi “Adili Jokowi” terpampang pada sejumlah tempat di kota Medan. Tulisan tersebut terlihat di tembok-tembok sudut kota Medan, Sabtu (1/2/2025). 

Tidak diketahui siapa yang membuat tulisan Adili Jokowi dan apa motifnya.

Salah seorang warga yang ditemui di jalan Jamin Ginting mengaku tidak tahu mengenai makna dan siapa pihak yang menulis tulisan tersebut. 

“Tidak tahu siapa yang buat di sini,” kata salah seorang warga di sana. 

Pengamat politik dari Universitas Sumatera Utara Indra Fauzan berpandangan, tulisan tersebut merupakan bagian dari ekspresi masyarakat. 

Indra juga berpandangan tulisan itu tak lepas dari masuknya Jokowi dalam deretan presiden terkorup versi OCCRP. 

“Saya melihat hal tersebut sebagai bentuk ekspresi. Sebagian masyarakat terkait isu isu terkini, bagaimana dalam beberapa kasus nama pak Jokowi selalu disebut sebut efek dari kebijakan beliau semasa memimpin di Indonesia, puncaknya tentu terkait dengan hasil dari OCCRP yang menempatkan beliau sebagai finalis,” kata Indra. 

Selain  itu, isu-isu soal program strategis nasional kawasan pondok indah kapuk juga tak lepas dari keberadaan tulisan tersebut. 

“Tentunya suara – suara sumbang ini melihat bahwa ada sesuatu yang harus diselesaikan walaupun dalam beberapa waktu lalu pak Jokowi juga merespon terkait isu isu tersebut, seperti pada isu PSN dan PIK 2,” lanjutnya.

Menurut Indra, tulisan tersebut sengaja dibuat apalagi Medan merupakan kediaman salah satu keluarga Jokowi. 

“Jadi ini sebagai bentuk ekspresi dari Sebagian masyarakat yang kritis saja. Adapun tulisan tulisan tersebut tentunya cukup memberi pesan kan di Medan karena disini kan ada menantu beliau yang sedang memimpin jadi pesannya seperti itu,” tutup Indra. (Kompas.com/Tribunnews/Tribun Medan)