Jepang Ngasih Utang ke RI Lagi, Rp 3,9 Triliun untuk 2 Sektor Ini

Jakarta, CNBC Indonesia – Jepang kembali memberikan pinjaman kepada Indonesia. Melalui Japan International Cooperation Agency (JICA), RI akan menerima pinjaman dari pemerintah Negeri Sakura senilai total 38,693 miliar yen atau sekitar Rp 3,9 triliun.

“Hari ini Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masaki Yasushi dan Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI Abdul Kadir Jailani menandatangani dua jenis Pertukaran Nota atau E/N,” kata Kepala Bagian Ekonomi Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, Ueda Hajime, di kantor Kedutaan Jepang, Jakarta Pusat, pada Selasa (24/12/2024).

Ueda mengatakan, pinjaman ini akan diberikan kepada dua sektor, yakni sektor Pengurangan Risiko Bencana Gunung Berapi senilai 23,148 miliar yen (Rp 2,3 triliun) dan sektor Pengembangan Terpadu Pelabuhan Perikanan dan Pasar Ikan Internasional tahap 1 senilai 15,545 miliar yen (Rp 1,6 triliun).

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan JICA di Indonesia dan ASEAN, Takeda Sachiko, menyebut ada beberapa persyaratan peminjaman. Masing-masing pinjaman akan dikenakan suku bunga tetap 1,6% untuk sektor Pengurangan Risiko Bencana Gunung Berapi dan suku bunga tetap 1,8% untuk sektor Pengembangan Terpadu Pelabuhan Perikanan dan Pasar Ikan Internasional.

Jumlah suku bunga tersebut termasuk 0,2% per tahun untuk konsultan. Sementara masa pengembalian dana selama 30 tahun, termasuk masa tenggang 10 tahun, dengan masa pengadaan tidak terikat atau untied.

“Perbedaan dari suku bunganya ini sendiri memang dilihat dari sektor prioritasnya. Memang ada beberapa sektor-sektor yang menjadi prioritas, seperti misalnya di bidang kesehatan, medis, dan pendidikan itu memang cenderung lebih tinggi bunganya,” ujar Takeda.

Lebih lanjut Takeda juga menjelaskan bahwa proyek sektor Pengurangan Risiko Bencana Gunung Berapi akan dimulai dari Desember 2024 hingga Juli 2031. Sementara sektor Pengembangan Terpadu Pelabuhan Perikanan dan Pasar Ikan Internasional dimulai dari Desember 2024 hingga Februari 2032.

Peminjaman sektor Pengurangan Risiko Bencana Gunung Berapi nantinya akan digunakan untuk proyek perbaikan fasilitas pengendalian erosi, terutama pada Gunung Semeru dan Gunung Kelud di Jawa Timur, serta Gunung Agung di Bali, dan gubung berapa lainnya di wilayah Indonesia.

Untuk proyek ini yang akan menjadi pelaksana adalah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum.

Sementara peminjaman sektor Pengembangan Terpadu Pelabuhan Perikanan dan Pasar Ikan Internasional akan dilakukan di 8 pelabuhan, yaitu Banda Aceh di Aceh; Bagansiapiapi di Riau; Natuna di Kepulauan Riau; Jakarta; Pekalongan di Jawa Tengah; Likupang di Sulawesi Utara; Biak di Papua; dan Merauke di papua Selatan.

Dalam proyek ini, pelabuhan perikanan ini akan dilakukan pemeliharaan dan rehabilitas pemecah gelombang, dermaga pendaratan, pabrik pengelolaan ikan serta fasilitas pembekuan dan pendinginan dan lainnya. Untuk proyek ini disebut sejalan dengan visi Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk swasembada pangan.

(wia)