Jenis Media: Tekno

Bisnis.com, MALANG—Roblox, platform game online yang semakin populer di kalangan anak-anak dan remaja Indonesia, dinilai dapat menjadi media edukasi yang menarik, namun di sisi lain ada kekhawatiran akan konten negatif yang mungkin diakses oleh anak-anak.

Dosen Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Muhammadiyah Malang, Arina Restian, mengatakan  Roblox memiliki dua sisi yang perlu diperhatikan. 

“Menurut saya, Roblox itu memiliki sisi positif dan negatif. Positifnya terdapat edukasi terkait keilmuan matematika, fokus, dan strategi. Tetapi juga karena adanya oknum-oknum yang memunculkan sisi negatif seperti kekerasan, pornografi, dan lain sebagainya,” jelasnya, Selasa (12/8/2025).

Menanggapi hal ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) dan Mendikdasmen sempat menyampaikan kekhawatiran mengenai dampak negatif Roblox. 

Seperti dilansir di beberapa media,Mendikbud mengatakan bahwa Roblox berpotensi membahayakan anak-anak jika tidak diawasi dengan baik. Mendikdasmen juga sempat mengingatkan agar orang tua dan sekolah ikut berperan aktif dalam mengawasi interaksi anak-anak di platform tersebut, mengingat risiko seperti aksi bebas, interaksi dengan orang asing, dan cyber bullying.

Karena itulah, Arina menilai, pendampingan orang tua dan guru sangat penting agar anak-anak dapat memanfaatkan Roblox dengan aman dan bermanfaat. Selain untuk hiburan, Roblox juga berpotensi sebagai media pembelajaran bagi anak-anak usia sekolah dasar dengan pendekatan project based learning. 

“Pemanfaatan dalam pembelajaran anak SD itu, mungkin kalau dalam bahasa pembelajaran itu project based learning. Jadi anak-anak bisa merasakan keseruan belajar melalui Roblox, di lain sisi guru juga bisa menyampaikan materi dengan lebih lancar,” tambahnya.

Sebagai pendidik, dia menekankan,  semua langkah pengawasan dan pemanfaatan harus sesuai dengan payung hukum yang berlaku, seperti tentang perlindungan anak dan tentang pornografi yang melarang akses konten pornografi bagi anak-anak. 

“Jadi yang pertama kita harus berpacu pada payung hukum ya, salah satunya UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak kemudian yang kedua UU No. 23 Tahun 2002 tentang Pornografi. Artinya melarang penyediaan akses konten pornografi pada anak,” jelasnya.

Untuk melindungi anak dari konten negatif di Roblox, beberapa strategi dapat diterapkan, mulai dari menggunakan fitur kontrol usia yang resmi hingga edukasi literasi digital. 

Arina melanjutkan, strategi melindungi anak dalam konteks Roblox itu yang pertama adalah menggunakan fitur yang dikontrol secara resmi. Biasanya ada batasan usia sehingga kita menonaktifkan anak-anak yang di luar batas usianya. Kemudian edukasi literasi digital yang mengajarkan tentang batas aman informasi, cara menolak ajakan mencurigakan, dan pentingnya kolaborasi dengan sekolah.

Dia juga menyebutkan bahwa pemerintah saat ini tengah memfasilitasi pelatihan coding yang sebenarnya berkaitan dengan pembuatan konten Roblox. Namun, pemantauan secara rutin sangat dibutuhkan, misalnya melalui server privat yang edukatif. 

“Roblox ini punya potensi bagus di dunia pendidikan jika digunakan dengan baik dan maksimal. Kalau mau main Roblox, anak-anak harus dikontrol oleh sekolah. Misalnya memastikan ada admin dari sekolah dan admin dari orang tua. Dengan begitu, anak-anak bisa merasa senang namun pembelajaran tetap aman dan nyaman,” ujarnya.

 Arina menyampaikan tiga kata kunci penting yang perlu diperhatikan agar pemanfaatan Roblox bisa berkelanjutan dan aman, yakni  memastikan agar anak aman secara digital. 

Kemudian anak-anak juga harus produktif, tidak hanya bermain Roblox sembarangan. Terakhir, membekali anak-anak dengan literasi digital sehingga mereka tidak mudah tertipu dan terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan. 

Untuk itu, verifikasi dan sinergi dari berbagai pihak terkait seperti dunia pendidikan, teknologi informasi, serta lembaga perlindungan anak dan pornografi sangat diperlukan. 

Rekomendasi terakhir adalah adanya sinergi dengan kebijakan pemerintah agar pemanfaatan game edukasi dapat sesuai dengan undang-undang perlindungan anak, UU IT, dan kebijakan Kominfo. 

“Adanya sinergi dengan kebijakan pemerintah agar pemanfaatan game edukasi sesuai dengan regulasi yang ada,” ucapnya. (K24)