Xcloud.id

Jenis Media: Tekno

  • Heboh Bjorka Bilang Data Nasabah BCA Bocor, Manajemen Langsung Jawab

    Heboh Bjorka Bilang Data Nasabah BCA Bocor, Manajemen Langsung Jawab

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Bank Central Asia Tbk (BCA) diklaim diretas oleh hacker Bjorka. Informasi tersebut diungkap Bjorka melalui akun X (dulunya Twitter) @bjorkanesiaaa.

    Dalam unggahannya, Bjorka memuat tangkapan layar akses dan database BCA Mobile. Database tersebut berisi nama nasabah, nomor rekening, riwayat transaksi dan jumlah uang yang disimpan di rekening.

    “Kami telah berhasil meretas rekening bank BCA Anda, Anda harus terus memperbarui sistem Anda, Ini hanya sebagai pengingat agar Anda tetap aman dan penting untuk privasi pengguna di negara Anda!,” tulis dia melalui X, dikutip Kamis (6/2/2025).

    Dalam pernyataannya, BCA memastikan bahwa informasi terkait kebocoran data nasabah yang beredar di media sosial tidak benar.

    “Sehubungan dengan informasi di media sosial yang mengklaim adanya data nasabah BCA yang tersebar, kami sampaikan bahwa informasi tersebut tidak benar,” tulis EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn.

    Saat ini, pihak BCA memastikan bahwa data nasabah tetap aman.

    BCA mengimbau nasabah setia untuk selalu berhati-hati terhadap oknum yang mengatasnamakan BCA dan berbagai modus penipuan yang bertujuan untuk mengetahui data nasabah.

    Nasabah diimbau jangan pernah bagikan data pribadi perbankan yang bersifat rahasia seperti BCA ID, password, One Time Password (OTP), dan Personal Identification Number (PIN), kepada siapapun.

    Nasabah juga diharapkan mengubah PIN dan password secara berkala.

    (int/dem)

  • eFishery Likuidasi, Ekosistem Perikanan Berguncang?

    eFishery Likuidasi, Ekosistem Perikanan Berguncang?

    Bisnis.com, JAKARTA — Restrukturisasi dinilai menjadi langkah yang paling rasional, yang dapat dilakukan oleh investor startup agritech, eFishery. Likuidasi atas unicorn ini dikhawatirkan membuat ekosistem perikanan berguncang.  

    Diketahui, penasihat yang menyelidiki dugaan penipuan akuntansi di perusahaan agritech indonesia eFishery dikabarkan merekomendasikan investor membuat langkah antara melikuidasi atau restrukturisasi perusahaan tersebut.

    Keputusan penting ini diharapkan akan dilakukan pada bulan ini, menyusul krisis besar yang dihadapi oleh perusahaan rintisan tersebut.

    Direktur Ekonomi Digital dan Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai agar perusahaan ini tidak ditutup atau dilikuidasi. 

    Salah satu alasan adalah eFishery telah menjadi bagian penting dalam ekosistem ekonomi digital, terutama dalam sektor perikanan yang sedang berkembang di Indonesia.

    “Bagi saya, eFishery masih memiliki potensi besar untuk tumbuh dan berinovasi dalam lingkup ekonomi digital. Jika perusahaan ini ditutup atau dilikuidasi, tentunya ekosistem digital akan mengalami kerugian,” kata Huda kepada Bisnis, Kamis (6/2/2025).

    eFishery, sebagai platform teknologi yang mendukung para petani ikan dan pembudidaya ikan dengan solusi otomatisasi pemberian pakan, telah berhasil menciptakan dampak positif dalam industri perikanan. 

    Namun, seperti banyak perusahaan lainnya, eFishery juga tidak terhindar dari kesulitan yang datang dengan perubahan pasar, kompetisi ketat, dan tantangan internal.

    Meskipun demikian, Huda percaya bahwa menutup atau melikuidasi eFishery bukanlah pilihan yang tepat. Sebaliknya, yang lebih diharapkan adalah restrukturisasi internal yang lebih fokus pada perbaikan operasional dan penguatan fondasi perusahaan. 

    Langkah ini diyakini dapat memperkuat daya saing eFishery di masa depan dan memungkinkan perusahaan untuk bertahan lebih lama.

    “Restrukturisasi adalah langkah yang lebih bijak untuk saat ini. Selama eFishery mampu memperbaiki internal dan melakukan efisiensi, saya cukup yakin perusahaan ini masih bisa berjalan dengan baik dan bahkan berkembang,” ujarnya.

    Diberitakan sebelumnya, eFishery, salah satu perusahaan rintisan terkemuka di Indonesia, sedang menghadapi penyelidikan terkait adanya tuduhan penggelembungan pendapatan dan laba.

    Melansir dari Straits Time, Rabu (22/1/2025) penyelidikan ini dipicu adanya laporan yang mencurigakan terkait praktik akuntansi di eFishery.

    Dalam draf laporan setebal 52 halaman yang beredar di antara para investor dan diulas oleh Bloomberg News diperkirakan manajemen menggelembungkan pendapatan hampir US$600 juta atau Rp9,7 triliun (kurs Rp16.197) selama Januari-September 2024

    Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa lebih dari 75% dari angka-angka yang dilaporkan adalah palsu.

    Laporan tersebut mengungkapkan bahwa pendapatan eFishery untuk periode Januari hingga September 2024 sebenarnya hanya sekitar US$157 juta, jauh dari angka yang diumumkan sebesar US$752 juta. 

    Sementara itu, Dewan Direksi eFishery Pte Ltd. (eFishery) dan anak perusahaannya menyatakan bakal mengambil langkah tegas terkait dugaan pelanggaran yang melibatkan pihak manajemen tertentu dalam Grup mereka, yang mencakup potensi tindakan fraud.

  • Ini Deretan Fitur AI Samsung Galaxy S25, Siap Jadi Andalan Para Kreator Konten – Page 3

    Ini Deretan Fitur AI Samsung Galaxy S25, Siap Jadi Andalan Para Kreator Konten – Page 3

    Untuk diketahui, Samsung telah mencuri perhatian publik dengan mengungkap keberadaan Galaxy S25 Edge. Meski sudah diperkenalkan, Samsung belum mengumumkan informasi soal smartphone baru ini.

    Kendati demikian, seperti dikutip dari GSM Arena, Jumat (31/1/2025), bocoran mengenai Samsung Galaxy S25 Edge mulai sedikit terungkap. Bocoran kali ini menyebut soal konfigurasi smartphone tersebut.

    Dikabarkan, smartphone tersebut akan hadir dua kamera belakang, berbeda dari bocoran sebelumnya yang menyebut akan ada tiga kamera belakang.

    Bocoran ini pun sesuai dengan tampilan smartphone ini saat diungkap Samsung di Galaxy Unpacked 2025. Adapun kombinasi kamera belakang HP Samsung ini adalah lensa utama 200MP dan lensa ultrawide 12MP.

    Bocoran ini berasal dari sumber anonim yang mengklaim telah mendapatkan akses ke informasi purwarupa internal. Karenanya, tidak tertutup kemungkinan ada perubahan saat perangkat ini meluncur nantinya. 

    Selain sistem kamera, rumor lain juga menyebutkan Galaxy S25 Edge akan hadir dengan layar yang diproteksi oleh Gorilla Glass Victus 2, sama seperti yang digunakan di Galaxy S25 dan S25 Plus.

    Terkait kehadirannya, Galaxy S25 Edge diperkirakan akan diluncurkan pada April 2024. Kendati demikian, Samsung hingga sekarang belum memberikan informasi resmi mengenai spesifikasi atau jadwal peluncurannya.

    Sebelumnya, Samsung Galaxy S25 Edge diperkirakan akan memiliki bodi yang super tipis. Berdasarkan rumor yang beredar, perangkat ini memiliki ketebalan hanya 6,4mm.

  • Komdigi Bakal Panggil Platform Digital Bahas Aturan Usia Anak

    Komdigi Bakal Panggil Platform Digital Bahas Aturan Usia Anak

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bakal memanggil platform digital untuk membahas regulasi baru terkait perlindungan anak di ruang digital. Salah satunya batasan usia bagi anak.

    Staf Ahli bidang Komunikasi dan Media Massa, Molly Prabawaty mengatakan pemanggilan platform digital dilakukan guna mendengar masukan terkait perlindungan anak di ruang digital.

    “Jadi sehingga semua kita dengar gitu masukannya dari pendidikan tadi tentunya guru, kemudian anak, suara anak kita dengar, lalu dari platform-platform digitalnya,” kata Molly di Komdigi, Kamis (6/2/2025).

    Lebih lanjut, terkait dengan ketentuan batasan umur bagi anak yang akan diatur dalam perlindungan anak di ruang digital, Molly menuturkan bahwa batasan tersebut belum dapat disepakati.

    Sebab, pihaknya masih melakukan pendalaman dan kajian lebih lanjut untuk menentukan batasan tersebut.

    “Jadi tadi itu masih mencari formula yang baik. Dalam hal tadi batasan umur ya, itu kita belum menemukan juga kesepakatan tadi batasan umur,” ujarnya.

    Diberitakan sebelumnya, mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta regulasi perlindungan anak di ruang digital rampung dalam waktu 2 bulan.

    Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid mengemukakan bahwa, perlindungan anak terhadap paparan media sosial adalah salah satu poin yang akan difokuskan dalam rencana beleid tersebut.

    “Seluruh menteri yang terlibat memiliki semangat yang sama dengan Presiden untuk mempercepat perlindungan anak-anak di dunia digital. Tim Penguatan Regulasi Perlindungan Anak di Ranah Digital yang dibentuk terdiri dari perwakilan pemerintah, akademisi, praktisi, dan perwakilan LSM anak,” kata Meutya dalam keteranganya, Minggu (2/2/2025).

    Politikus Golkar itu juga menegaskan bahwa arahan Presiden akan dijalankan dengan serius. Regulasi ini tidak hanya bertujuan untuk memperketat pengawasan dan meningkatkan literasi digital bagi anak-anak serta orang tua, tetapi juga untuk memastikan penegakan hukum terhadap pelaku dan penyebar konten berbahaya.

    Dengan mandat langsung dari Presiden Prabowo Subianto, Komdigi berkomitmen untuk menyelesaikan regulasi ini dalam waktu satu hingga dua bulan, sebagai bentuk nyata perlindungan negara terhadap anak-anak Indonesia.

    Tidak hanya itu, guna menjaga anak di ruang digital, Meutya juga membentuk Tim Penguatan regulasi perlindungan anak di ruang digital.

    “Tim ini akan bekerja memperkuat regulasi, meningkatkan pengawasan, serta menindak tegas konten berbahaya agar anak-anak Indonesia bisa berinternet dengan aman,” ujarnya. 

  • Korban Perang China-AS Makin Banyak, Cek Sasaran Berikutnya

    Korban Perang China-AS Makin Banyak, Cek Sasaran Berikutnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah China tengah mempertimbangkan akan membuka penyelidikan resmi terhadap biaya dan kebijakan App Store milik Apple. Akibatnya saham Apple dilaporkan turun sekitar 1% pada Rabu (5/2).

    State Administration for Market Regulation (SAMR) sedang menyelidiki kebijakan-kebijakan Apple yang mengambil potongan sebanyak 30% untuk pengeluaran dalam aplikasi. Serta memblokir layanan pembayaran pihak ketiga dan toko-toko aplikasi, demikian menurut laporan Bloomberg mengutip beberapa orang yang mengetahui hal ini.

    Regulator pasar China belum memutuskan apakah akan secara resmi membuka penyelidikan terhadap Apple. Apple dan Kementerian Perdagangan China tidak segera bersedia memberikan komentar ketika dihubungi oleh CNBC Internasional.

    Berita ini muncul ketika perang dagang antara AS dan China meningkat di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump.

    Apple telah menyatakan bahwa kebijakan App Store yang ketat dirancang untuk melindungi pengguna dan meningkatkan pengalaman di seluruh produknya.

    China minggu ini juga membuka penyelidikan terhadap Google atas dugaan pelanggaran antimonopoli, meskipun regulator pasar tidak memberikan perincian mengenai fokus penyelidikan.

    Financial Times melaporkan bahwa SAMR juga sedang mempertimbangkan penyelidikan terhadap pembuat chip AS, Intel.

    App Store Apple sendiri telah berada di bawah pengawasan regulator global. Apple dipaksa untuk membuka App Store-nya di Eropa, di bawah Undang-Undang Pasar Digital yang berlaku di Uni Eropa.

    Ini berarti bahwa sekarang memungkinkan perusahaan non-Apple untuk menawarkan toko aplikasi di Eropa, dan pengembang aplikasi juga dapat menggunakan sistem pembayaran pihak ketiga.

    Jika penyelidikan di China berlanjut, hal ini akan menimbulkan masalah lebih lanjut bagi Apple di salah satu pasar terbesarnya.

    Raksasa asal Cupertino AS ini sudah menghadapi persaingan ketat dari pemain lokal seperti Huawei yang menggerogoti pangsa pasar ponsel pintarnya. Penjualan Apple di China turun 11% dari tahun ke tahun pada kuartal Desember.

    (dem/dem)

  • Menkomdigi Kumpulkan Pakar Bahas Aturan Usia Anak Akses Medsos

    Menkomdigi Kumpulkan Pakar Bahas Aturan Usia Anak Akses Medsos

    Jakarta –

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid kumpulkan para ahli hingga akademisi berbagai perguruan tinggi di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komindigi). Agenda yang dibahas untuk memperkuat regulasi pembatasan usia yang mengakses media sosial (medsos) yang saat ini sedang digarap.

    Meutya mengatakan bahwa ruang digital tidak sepenuhnya aman, sebab di dalamnya ada dampak negatif yang bisa mempengaruhi perkembangan anak. Hal itu yang mendasari pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap anak di ruang digital.

    “Ini sekali lagi tidak ada rencana atau niatan untuk membuat anak-anak ini lepas koneksi dengan internet, tapi kita ingin anak-anak ini dapat mengadopsi teknologi dengan aman dan juga produktif,” ujar Meutya dalam sambutannya di Kantor Kementerian Komdigi, Kamis (6/2/2025).

    “Pembentukan regulasi ini merupakan wujud nyata perlindungan terhadap generasi penduduk sebangsa dan juga dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan kepentingan perlindungan anak, khususnya di ruang digital,” sambungnya.

    Dalam pertemuan ini, pemerintah yang dalam hal ini Komdigi ingin mendengarkan dari para ahli dan akademisi terkait aturan penggunaan medsos di Tanah Air. Kategori minimal yang bisa menggunakan medsos pun masih belum disepakati karena harus melalui berbagai pertemuan lagi ke depannya.

    “Kami pun belum menentukan usianya ya. Terlebih kalau kami dari Komdigi akan sangat mendengarkan masukan dari bapak ibu yang memang sudah berkecimpung dengan dunia anak-anak karena ranah kami tidak di situ sebetulnya, sehingga kita membuka usia ini kepada tim kajian untuk melihat usia berapa sih yang pas untuk di Indonesia ini,” kata Menkomdigi.

    Meutya menjelaskan Komdigi berharap aturan tersebut dapat diterbitkan kurang dari waktu sebulan ini, karena regulasinya dinilai sangat dibutuhkan.

    “Untuk membuat dasar yang kuat agar regulasi yang dihasilkan tepat sasaran, diperlukan kajian. Dan karena itu kita semua ada di sini, bapak ibu, tapi inginnya cepat gitu ya. Jadi, saya ingin dengan pemahaman itu bahwa mudah-mudahan kita bisa dilakukan dengan tidak terlalu lama,” tutur Meutya.

    Sebelumnya, dalam penyusunan regulasi, Menkomdigi berkoordinasi dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Agama serta Menteri Kesehatan.

    (agt/fay)

  • Komdigi Mau Tambah Pasal Baru pada Turunan UU ITE, Jaga Ruang Digital

    Komdigi Mau Tambah Pasal Baru pada Turunan UU ITE, Jaga Ruang Digital

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah mengkaji regulasi baru terkait perlindungan anak di ruang digital. 

    Salah satu fokus utama adalah pengaturan batasan usia pada platform digital guna melindungi anak-anak dari konten yang berisiko tinggi.

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid aturan perlindungan anak di ruang digital memang sudah masuk dalam Undang-Undang (UU) ITE yang baru. 

    Saat ini aturan tersebut sudah dibahas dalam bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan nantinya Komdigi bakal menambah beberapa aturan dalam RPP tersebut sebelum disahkan.

    “Kalau penambah pasalnya itu kalau kita jumlah secara kualitas mungkin tidak lebih dari 10, maksimal 15%, artinya tidak banyak,” kata Meutya di kantornya, Kamis (6/2/2025).

    Dari pasal yang akan dimasukan, Meutya mengatakan salah satu fokus utama adalah pengaturan batasan usia pada platform digital.

    Pembahasan mengenai batasan usia ini datang sebagai respons terhadap aspirasi masyarakat yang semakin menguat untuk melindungi anak-anak dari eksposur konten digital yang berpotensi merugikan.

    Meskipun belum ada keputusan mengenai usia yang tepat, pihak Komdigi membuka ruang untuk diskusi lebih lanjut dengan para ahli, akademisi, dan kementerian terkait.

    “Terlebih kalau kami dari Kemkomdigi akan sangat mendengarakan masukan dari Bapak-Ibu yang memang sudah berkecimpung dengan dunia anak-anak. Ranah kami tidak di situ sebetulnya,” ujar Meutya.

    Selain itu, Meutya juga menyatakan pentingnya pengklasifikasian platform digital yang dapat diakses oleh anak-anak. Hal ini meliputi penilaian terhadap risiko psikologis yang dapat ditimbulkan oleh setiap platform. 

    Dengan demikian, diharapkan ada pembagian jelas mengenai platform yang dianggap sangat berbahaya, berbahaya, atau tidak berbahaya bagi anak-anak.

    “Sehingga batasan itu tentu harus juga ada tingkatan-tingkatannya kepada anak-anak,” ucapnya.

  • Skylar Tak Masuk Roster RRQ Hoshi MPL ID S15, Bos RRQ Ungkap Alasannya

    Skylar Tak Masuk Roster RRQ Hoshi MPL ID S15, Bos RRQ Ungkap Alasannya

    Jakarta –

    Roster RRQ Hoshi di MPL ID S15 telah diumumkan. Namun ada yang menarik di sini, karena goldlaner andalan mereka, Schevenko David Tendean alias Skylar, tidak masuk daftar pemain. Founder dan CEO RRQ, Andrian Pauline Husen, pun membeberkan alasannya.

    “Karena rehat saja. Kasih kesempatan untuk yang lain,” kata Andrian kepada detikINET, Kamis (6/2/2025).

    Namun pria yang juga akrab dipanggil Pak AP ini mengungkapkan kemungkinan Skylar akan hadir di MPL ID S16. Jadi dari penjelasannya, pemainnya itu hanya akan istirahat satu season saja.

    Lalu Andrian juga menegaskan bahwa jumlah roster RRQ Hoshi di MPL ID S15 tidak akan bertambah. Lebih lanjut, ia mengatakan jumlahnya akan tetap hanya enam pemain saja.

    Untuk pemain yang dimaksud Andrian ialah Sutsujin, Rinz, Idok, Dyrenn, Hazle, dan Toyy. Nah Toyy inilah yang kemungkinan besar mengambil peran penting sebagai goldlaner.

    Menurut CEO RRQ, Toyy punya mekanik permainan yang cukup baik. Dikatakannya, filosofi bermainnya memang sedikit berbeda dengan Skylar, tapi dirinya punya kelebihannya sendiri.

    “Dari saya sendiri memandangnya hal yang positif untuk RRQ. Dan semoga mau siapapun yang main, RRQ akan tetap RRQ selalu menjadi penantang juara,” tegas Andrian.

    Nah mengacu pada jawaban Andrian yang akan kembali menghadirkan Skylar di MPL ID S16, maka menjadi pertanyaan besar apakah Toyy akan tetap masuk ke dalam skuad atau tidak. Terkait hal itu, dirinya masih belum bisa memutuskan sekarang.

    “Belum tahu, akan diputuskan setelah akhir musim,” pungkasnya.

    Seperti yang diberitakan sebelumnya, RRQ resmi mengumumkan sederet pemain yang akan tampil mewakili RRQ Hoshi di MPL ID S15. Mereka mengungkapkannya kemarin malam, Rabu, 5 Februari 2025 melalui media sosial resminya seperti YouTube dan Instagram.

    Sementara ini, jadwal MPL ID S15 masih belum diketahui tanggal pastinya. Apabila mengacu pada road map Mobile Legends Esports pada tahun ini, kompetisi tier satu besutan developer tersebut dimulai bulan Maret hingga Juni 2025.

    (hps/fay)

  • Anak Tak Boleh Punya Akun Media Sosial, Meutya Ungkap Cara Awasi

    Anak Tak Boleh Punya Akun Media Sosial, Meutya Ungkap Cara Awasi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah menggodok aturan pembatasan pembuatan akun anak pada media sosial.

    Komdigi melakukan diskusi dengan berbagai ahli, termasuk Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) dan akademisi dari beberapa universitas, dalam rapat pembahasan perlindungan anak di ruang digital.

    Menteri Komdigi Meutya Hafid menjelaskan bahwa sudah ada Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Tata Kelola Perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik atau TKPA PSE, yang merupakan turunan dari UU ITE Nomor 1 Tahun 2024.

    Namun demikian, terdapat sejumlah aspek yang masih bisa diperkuat, khususnya terkait regulasi batasan usia untuk pembuatan akun-akun di dunia maya atau di ranah digital.

    “Kami konsultasi dengan Presiden, Presiden menyampaikan memang silahkan saja dimasukkan. Dan itu tentu kita libatkan lagi. Sesungguhnya yang RPP sebelumnya itu sudah melalui uji publik, sudah melalui harmonisasi dan memang sudah dikirim ke Presiden,” ujar Meutya saat membuak pertemuan yang dilakukan di Kantor Komdigi, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).

    “Nanti kita minta izin kepada Setneg dan juga Menkum untuk kemudian menambahkan beberapa pasal,” imbuhnya.

    Pada prinsipnya pada RPP akan mengatur mengenai kewajiban dan pelarangan profiling anak di ranah digital. Namun belum mencakup mengenai regulasi batasan usia.

    Karena itu Menkomdigi berpandangan bahwa kajian penguatan regulasi akan berfokus kepada beberapa hal.

    Pertama, meregulasi batasan usia dalam platform digital demi mencegah eksposur dini anak terhadap konten-konten di media digital.

    “Kami pun ini belum menentukan usianya ya. Terlebih kalau kami dari Kemkomdigi akan sangat mendengarkan masukan dari Bapak-Ibu yang memang sudah berkecimpung dengan dunia anak-anak. Ranah kami tidak di situ sebetulnya,” ujar Meutya.

    “Sehingga kita membuka usia ini kepada tim kajian untuk melihat usia berapa sih yang pas untuk di Indonesia ini. Kita tidak datang dengan usia tertentu karena ini memang ranah Bapak-Ibu sekalian yang hadir,” imbuhnya.

    Kemudian, mengklasifikasikan penyelenggaraan sistem elektronik yang dapat diakses oleh anak dengan mempertimbangkan profil risiko yang dapat dihasilkan. Ini juga menjadi ranah yang perlu banyak diskusi terkhusus dari sisi dampak psikologisnya.

    “Kami perlu diberitahu mana PSE atau platform-platform yang memang dianggap sangat berbahaya, berbahaya atau potensi berbahaya dan tidak berbahaya. Sehingga batasan itu tentu harus juga ada tingkatan-tingkatannya kepada anak-anak,” jelasnya.

    Ketiga adalah memformulasikan indikator digital yang tepat bagi anak-anak sebelum dapat mengakses platform digital. Termasuk kewajiban PSE atau platform untuk mengupgrade teknologinya.

    “Mungkin ini kewajiban platform meng-upgrade teknologi ini memang ranah Komdigi, artinya mereka harus meng-upgrade juga kalau mereka memang belum punya sistem yang bisa memastikan ketika anak itu memasukkan datanya, bagaimana caranya anak-anaknya tidak bisa berpura-pura jadi orang dewasa,” terangnya.

    “Dengan AI, harusnya teman-teman platform ini sudah bisa mendeteksi dengan lebih baik daripada sebelumnya,” ujar Menkomdigi

    Meutya menyebut formulasi indikator literasi digital juga bisa dimasukkan untuk pendidikan dari platform untuk memberikan juga literasi digital atau implikasi digital kepada penggunanya.

    “Mereka [platform] juga kita bebankan edukasi itu, sekaligus kita mendengarkan dari khususnya Kemendikdasmen, silahkan bapak ibu akademisi. Bagaimana literasi digital yang juga baik dan apa yang perlu kita masukkan di dalam PP ini yang berkait dengan literasi digital.” pungkasnya.

    (dem/dem)

  • Threads Kini Izinkan Pengguna Berbagi Custom Feeds – Page 3

    Threads Kini Izinkan Pengguna Berbagi Custom Feeds – Page 3

    Di sisi lain, Meta kembali melakukan perombakan aturan moderasi kontennya. Kepala Instagram Adam Mosseri mengumumkan bahwa Instagram dan Threads akan mulai memasukkan konten politik dalam rekomendasi.

    Kebijakan ini merupakan kebalikan dari aturan yang diterapkan kedua platform tersebut tahun lalu, yang mengharuskan pengguna memilih secara aktif jika ingin melihat konten politik.

    Mosseri menjelaskan bakal ada tiga tingkatan konten politik yang dapat dipilih pengguna Instagram dan Threads: lebih sedikit, standar (yang akan menjadi pengaturan bawaan), dan lebih banyak.

    “Telah terbukti tidak praktis untuk menarik garis merah seputar apa yang termasuk dan tidak termasuk konten politik,” tulis Mosseri via Threads, dikutip dari Engadget, Kamis (9/1/2025).

    Perubahan ini mulai diluncurkan minggu ini di AS dan di seluruh dunia dalam beberapa minggu mendatang. Langkah ini merupakan yang terbaru dari serangkaian perubahan yang dilakukan Meta.

    Sebelumnya, CEO Meta Mark Zuckerberg memutuskan akan menghapus pemeriksa fakta pihak ketiga dan beralih ke model Catatan Komunitas untuk Facebook, Instagram, dan Threads, meniru pendekatan yang diambil di X (sebelumnya Twitter).

    Nick Clegg mengundurkan diri sebagai presiden urusan global Meta dan digantikan oleh Joel Kaplan, yang memiliki koneksi kuat dengan politisi Republik di Washington DC.

    Sehari sebelumnya, Instagram juga diketahui telah memblokir beberapa tagar LGBTQ dan memperlakukannya sebagai “materi yang berbau seksual” selama berbulan-bulan. Perusahaan mengatakan ini adalah sebuah kesalahan.