Jenis Media: Tekno

Komdigi Minta Meta-TikTok Cs Terapkan Fitur Ramah Anak, PP Tunas Berlaku Full 2026

Bisnis.com, JAKARTA— Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid meminta kepada platform digital untuk segera menerapkan teknologi yang mendukung terciptanya ruang digital yang aman.

Dia mengatakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Perlindungan Anak di Ruang Digital (PP TUNAS) rencananya akan berlaku penuh pada tahun depan.

Dia mengatakan saat ini regulasi sudah diterbitkan, namun pelaksanaannya masih menunggu kesiapan teknologi dari para platform digital.

“Kami menunggu para platform untuk menyiapkan teknologinya. Mudah-mudahan di tahun depan ini sudah bisa betul-betul diterapkan,” kata Meutya usai acara Anugerah Jurnalistik Komdigi pada Rabu (19/11/2025).

PP TUNAS mengatur kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) menyediakan teknologi dan fitur aman bagi anak, termasuk verifikasi usia, kontrol orang tua, serta edukasi keamanan digital.

Meutya mengatakan regulasi ini diterbitkan pada Maret 2025 dan lahir dari kesadaran bahwa paparan media sosial, termasuk gim dengan fitur komunikasi, dapat berdampak buruk bagi anak.

Karena itu, pemerintah menilai penundaan akses anak usia 13–18 tahun masuk platform digital perlu diterapkan. Meutya menambahkan ancaman di ruang digital bersifat sama dengan dunia fisik, mulai terorisme hingga perjudian dan narkoba.

“Karena itu sekali lagi kenapa pemerintah merasa perlu mengatur atau menunda akses anak masuk ke dalam platform-platform digital,” katanya.

Meski demikian, dia mengakui implementasi PP TUNAS memiliki tantangan, antara lain tingginya tingkat adiksi digital dan resistensi dari platform besar yang harus mengubah cara mereka memfasilitasi akses pengguna anak. Namun, dia meyakini perusahaan teknologi akan mematuhi regulasi Indonesia.

“Tapi kami selalu meyakini Insya Allah mereka semua mau dan akan mematuhi aturan di Indonesia. Jadi mohon dukungan untuk semuanya,” ungkapnya.

Sebelumnya, Pemerintah menegaskan PP TUNAS dirancang sebagai model tata kelola perlindungan anak di ruang digital yang dapat menjadi acuan global.

Dalam aturan tersebut, seluruh PSE diwajibkan mengambil langkah aktif melindungi anak, mulai dari menyaring konten berbahaya, menyediakan fitur pelaporan yang mudah diakses pengguna, hingga menjamin proses penanganan laporan secara cepat dan transparan. Selain itu, platform digital juga harus menerapkan verifikasi usia serta pembatasan akses agar anak tidak terpapar konten negatif.

Pemerintah juga dapat menjatuhkan sanksi administratif hingga pemblokiran bagi platform yang tidak patuh. Menurut data terbaru, 48% pengguna internet di Indonesia adalah anak-anak dan remaja di bawah usia 18 tahun yang menguatkan urgensi implementasi PP TUNAS secara penuh.

20/11/2025 06:10
Kreator Indonesia Azrealon Juara Dunia Minecraft, Tuai Pujian MrBeast

Setiap sudut map Indonesia tampak dibuat dengan teliti dan penuh perhitungan. Penonton yang memperhatikan dengan seksama akan menemukan banyak bangunan, ikon, dan interior yang menggambarkan keberagaman budaya Indonesia.

Azrealon memperlihatkan tribun khusus yang menjadi centre of map Indonesia. Terdapat ikon yang terlihat sangat jelas ketika menonton, yaitu burung Garuda dengan simbol Pancasila, 8 tokoh berpengaruh seperti Sukarno, Habibie, Kartini, Imam Bonjol, dan tokoh lainnya berhasil membuat juri kagum. Bahkan Azrealon dan kreator lain membuat dua ikon ini berdampingan dengan gambar batik mega mendung.

“Ini simbolisme, intinya ada 8 tokoh berpengaruh di Indonesia,” Azrealon menjelaskan.

Namun tidak kalah menarik, terdapat interior rumah adat Indonesia, mulai dari rumah Honai dari Papua, rumah Gadang dari Padang, hingga rumah Panggung khas Kalimantan. Tidak kalah menariknya ketika juri dan Azrealon datang ke salah satu pulai kecil berisi toko coklat Feastable milik MrBeast.

Tepat di depan toko cokelat, para kreator juga merancang area perlombaan khas Indonesia, Panjat Pinang lengkap dengan hadiah di puncaknya.

“Aku lebih terkesan kalian membuat ini, ini seperti karya seni,” ujar salah satu juri.

Bangunan ikonik lainnya juga ditampilkan seperti, Pura Saraswati, Kelenteng Cao Fu Miao, hingga Candi Borobudur yang menjadi sorot bangunan utama.

“Yang ini luar biasa bagusnya, semuanya tersusun dengan sangat baik,” ungkap MrBeast.

Juri semakin terkesima ketika masuk ke dalam interior tersembunyi di balik Borobudur. Di dalamnya, dibuat sebuah pohon beringin besar, deretan 26 avatar kreator di depannya, dan danau di sekitar dalam bangunan yang membuat pengalaman menarik ketika dikunjungi.

“Ini pengalaman imersif, aku suka itu,” ujar MrBeast.

19/11/2025 21:01
Siap-siap Perang Amerika-China Meletus, Pemerintah Trump Bereaksi

Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintahan Amerika Serikat mulai mempersiapkan berbagai skenario di tengah meningkatnya ketegangan dengan China. Salah satunya dilakukan oleh Badan Keamanan Siber dan Keamanan Infrastruktur AS (CISA), lembaga di bawah pemerintahan Donald Trump.

Lembaga itu mengungkap rencana agresif untuk merekrut besar-besaran mulai 2026, setelah mengalami pemangkasan tenaga kerja besar era Donald Trump.

Langkah ini disebut krusial untuk memperkuat pertahanan siber AS apabila konflik dengan China benar-benar pecah, sebagaimana diprediksi sejumlah pakar terjadi pada 2027.

Pelaksana Tugas Direktur CISA, Madhu Gottumukkala, dalam memo internal yang bocor ke publik mengatakan lembaganya telah mencapai titik kritis dan saat ini masih terhambat oleh tingkat kekosongan jabatan mencapai 40% di area misi utama.

“Dengan China terus menargetkan infrastruktur penting AS dan sekutunya, CISA harus segera mempekerjakan profesional berkualifikasi tinggi hingga akhir 2026,” tulis Gottumukkala dalam sebuah memo, dikutip dari Cybersecurity Dive, Rabu (19/11/2025).

CISA akan memprioritaskan perekrutan koordinator keamanan siber negara bagian dan penasihat regional, terutama di wilayah yang kekurangan tenaga sejak masa pemerintahan Trump.

Pada periode tersebut, lebih dari sepertiga staf CISA hengkang karena diPHK maupun pengunduran diri, yang membuat berbagai operasi penting lumpuh dan kemitraan strategis macet.

Selain perekrutan manual, CISA juga akan memanfaatkan sistem khusus Cyber Talent Management System milik Departemen Keamanan Dalam Negeri untuk menarik talenta siber dengan standar gaji kompetitif pasar. Fokusnya pada tenaga junior, ahli berpengalaman, hingga pegawai dengan keahlian teknis.

Namun, memo itu tidak menyebutkan berapa banyak orang yang akan direkrut CIS

CISA turut membuka peluang fleksibilitas kerja bagi pegawai, khususnya yang memiliki tugas kritis, demi mempertahankan talenta terbaik. Lembaga itu juga memperluas kerja sama dengan universitas untuk mencetak generasi baru pakar keamanan siber, termasuk membuka kembali program magang besar-besaran.

“CISA tetap menargetkan setidaknya 80% pegawai bekerja dari kantor,” tulis Gottumukkala.

Kebijakan ini menandai upaya besar pemerintah AS untuk mengembalikan kemampuan pertahanan siber nasional pasca-pemangkasan era Trump, sebuah kondisi yang disebut para analis melemahkan kesiapan AS menghadapi ancaman Beijing.

(fab/fab)

[Gambas:Video CNBC]

Next Article

Video: Ancaman Siber Jadi Bom Waktu Transformasi Teknologi, Solusinya?

19/11/2025 21:00
TikTok Berubah, Pengguna Jangan Tertipu Konten Palsu

Jakarta, CNBC Indonesia – TikTok meluncurkan fitur baru yang memungkinkan pengguna mengontrol seberapa banyak konten hasil kecerdasan buatan (AI) yang muncul di laman For You.

Langkah ini menjadi upaya terbaru perusahaan untuk mengatasi konten AI realistis yang berpotensi menyesatkan pengguna.

Fitur bernama AI-generated content control tersebut hadir di menu Manage Topics dalam aplikasi. Pengguna dapat menggeser pengaturan untuk meningkatkan atau mengurangi intensitas kemunculan konten AI, layaknya memilih kategori seperti olahraga atau kuliner.

“Manage Topics sudah memungkinkan orang menyesuaikan seberapa sering mereka melihat konten terkait lebih dari 10 kategori seperti Tari, Olahraga, dan Makanan & Minuman,” jelas TikTok dalam sebuah posting blog, dikutip dari TechCrunch, Rabu (19/11/2025).

“Seperti kontrol tersebut, pengaturan AIGC bertujuan membantu orang menyaring beragam konten di feed mereka, bukan menghapus atau mengganti konten sepenuhnya,” imbuh perusahaan.

Kehadiran fitur ini tidak lepas dari meningkatnya tren video AI di berbagai platform teknologi. Meta dan OpenAI sudah lebih dulu merilis feed khusus AI lewat Vibes dan Sora.

Sejak itu, video AI yang tampak seperti nyata semakin mudah ditemukan di TikTok, termasuk untuk topik sejarah maupun selebritas.

TikTok menegaskan fitur baru ini ditujukan agar pengguna dapat mengatur pengalaman menonton sesuai preferensi, bukan menghapus kategori konten sepenuhnya.

Tak hanya itu, TikTok juga mulai menguji teknologi invisible watermarking, sebuah penanda digital yang tidak terlihat dan hanya dapat dibaca oleh sistem TikTok. Teknologi ini membuat label AI sulit dihapus ketika video diposting ulang atau diedit di platform lain.

Sebelumnya, TikTok sudah menggunakan standar Content Credentials dari C2PA yang menyematkan metadata pada konten AI. Namun, metadata itu kerap hilang saat konten diunggah ulang di luar TikTok.

Dengan invisible watermark, TikTok menambah lapisan keamanan baru untuk memastikan pengguna tidak terkecoh konten AI palsu atau menyesatkan.

Watermark tersebut akan diterapkan pada konten AI yang dibuat menggunakan alat TikTok seperti AI Editor Pro, serta konten yang diunggah dengan metadata C2PA. TikTok menyebut sistem ini akan membantu pelabelan konten menjadi lebih andal dan konsisten.

Sebagai bagian dari upaya melawan misinformasi berbasis AI, TikTok juga mengumumkan dana literasi AI senilai US$2 juta. Dana ini akan diberikan kepada pakar dan organisasi seperti Girls Who Code untuk memproduksi konten edukasi terkait keamanan dan literasi AI.

(fab/fab)

[Gambas:Video CNBC]

Next Article

TikTok PHK Massal, Karyawan Dicuekin Langsung Diganti AI

19/11/2025 20:40
Peneliti China Temukan Tiruan Alami dari Obat Kurus Ajaib Ozempic

Jakarta, CNBC Indonesia – Peneliti China menemukan alternatif alami dari Ozempic, obat diabetes yang efektif digunakan untuk menurunkan berat badan.

Dalam laporan penelitian berjudul “Free fatty acid receptor 4 modulates dietary sugar preference via the gut microbiota” yang diterbitkan di Nature Biology, sekelompok peneliti dari Jiangnan University menemukan bahwa mikroba bernama memiliki fungsi serupa dengan GLP-1.

GLP-1 adalah singkatan dari peptida-1 yang menyerupai glucagon, yaitu hormon yang diproduksi oleh tubuh untuk mengendalikan gula darah dan rasa kenyang. Produksi GLP-1 berdasarkan reaksi atas makanan dan mikrobioma perut. Obat seperti Ozempic mereplika fungsi GLP-1 menggunakan bahan sintetis bernama semaglutide.

Eksperimen menggunakan tikus laboratorium menunjukkan bahwa tikus yang tidak bisa memproduksi protein perut bernama Ffar4 menyebabkan koloni B. vulgatus menyusut. Penyusutan ini kemudian mengurangi produksi hormon FGF21 yang terkait dengan keinginan konsumsi gula.

Peneliti juga menemukan bahwa manusia dengan varian genetik FGF21 lebih banyak ditemukan suka makanan manis dibanding manusia lainnya.

Analisis darah terhadap 60 partisipan yang mengidap diabetes tipe 2, peneliti menemukan bahwa mutasi Ffar4 yang menekan produksi FGF21, mendorong selera atas gula.

Lewat berbagai temuan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa mikrobioma di perut bisa memengaruhi proses hormon yang berpengaruh pada konsumsi gula. Tikus yang diberikan B. vulgatus mengalami kenaikan produksi GLP-1, yang kemudian memicu produksi FGF21.

Tikus yang menerima B. vulgatus memiliki gula darah yang lebih terkendali sekaligus mengurangi “nafsu” konsumsi gula.

(dem/dem)

[Gambas:Video CNBC]

Next Article

Swiss Cari 10.000 Kotoran Manusia Buat Disimpan di Kulkas

19/11/2025 20:20
Komdigi Berharap PP TUNAS Dapat Diimplementasikan 100% Tahun Depan

Bisnis.com, JAKARTA— Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid berharap implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Perlindungan Anak di Ruang Digital (PP TUNAS) dapat berlaku penuh pada tahun depan.

Dia mengatakan saat ini regulasi sudah diterbitkan, namun pelaksanaannya masih menunggu kesiapan teknologi dari para platform digital.

“Kami menunggu para platform untuk menyiapkan teknologinya. Mudah-mudahan di tahun depan ini sudah bisa betul-betul diterapkan,” kata Meutya usai acara Anugerah Jurnalistik Komdigi pada Rabu (19/11/2025).

PP TUNAS mengatur kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) menyediakan teknologi dan fitur aman bagi anak, termasuk verifikasi usia, kontrol orang tua, serta edukasi keamanan digital.

Meutya mengatakan regulasi ini diterbitkan pada Maret 2025 dan lahir dari kesadaran bahwa paparan media sosial, termasuk gim dengan fitur komunikasi, dapat berdampak buruk bagi anak.

Karena itu, pemerintah menilai penundaan akses anak usia 13–18 tahun masuk platform digital perlu diterapkan. Meutya menambahkan ancaman di ruang digital bersifat sama dengan dunia fisik, mulai terorisme hingga perjudian dan narkoba.

“Karena itu sekali lagi kenapa pemerintah merasa perlu mengatur atau menunda akses anak masuk ke dalam platform-platform digital,” katanya.

Meski demikian, dia mengakui implementasi PP TUNAS memiliki tantangan, antara lain tingginya tingkat adiksi digital dan resistensi dari platform besar yang harus mengubah cara mereka memfasilitasi akses pengguna anak. Namun, dia meyakini perusahaan teknologi akan mematuhi regulasi Indonesia.

“Tapi kami selalu meyakini Insya Allah mereka semua mau dan akan mematuhi aturan di Indonesia. Jadi mohon dukungan untuk semuanya,” ungkapnya.

Sebelumnya, Pemerintah menegaskan PP TUNAS dirancang sebagai model tata kelola perlindungan anak di ruang digital yang dapat menjadi acuan global.

Dalam aturan tersebut, seluruh PSE diwajibkan mengambil langkah aktif melindungi anak, mulai dari menyaring konten berbahaya, menyediakan fitur pelaporan yang mudah diakses pengguna, hingga menjamin proses penanganan laporan secara cepat dan transparan. Selain itu, platform digital juga harus menerapkan verifikasi usia serta pembatasan akses agar anak tidak terpapar konten negatif.

Pemerintah juga dapat menjatuhkan sanksi administratif hingga pemblokiran bagi platform yang tidak patuh. Menurut data terbaru, 48% pengguna internet di Indonesia adalah anak-anak dan remaja di bawah usia 18 tahun yang menguatkan urgensi implementasi PP TUNAS secara penuh.

19/11/2025 20:08
Komdigi Sebut 76% Situs Judi Online RI Menggunakan Cloudflare

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencatat sebagian besar situs judi online yang ditangani menggunakan infrastruktur Cloudflare.

Dari 10.000 sampel situs judi online yang ditangani pada periode 1–2 November 2025, lebih dari 76% di antaranya menggunakan layanan Cloudflare, baik untuk menyamarkan alamat IP maupun mempercepat perpindahan domain guna menghindari pemblokiran konten.

Cloudflare juga tercatat sebagai salah satu dari 25 perusahaan yang belum mendaftarkan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar mengatakan pendaftaran PSE tidak hanya bersifat administratif, tetapi merupakan instrumen penting untuk memastikan kedaulatan digital Indonesia serta melindungi masyarakat dalam ekosistem digital yang sehat dan bertanggung jawab.

“Tanpa status PSE yang sah, koordinasi dan penegakan terhadap konten terlarang seperti judol jadi lebih sulit dilakukan,” kata Sabar, dikutip dari laman resmi Komdigi pada Rabu (19/11/2025).

Alexander menambahkan temuan mengenai tingginya jumlah IP situs judi online yang berada di balik layanan Cloudflare telah disampaikan kepada perusahaan tersebut.

Komdigi juga telah memanggil Cloudflare untuk memberikan klarifikasi dan meminta komitmen agar segera melakukan pendaftaran sebagai PSE Lingkup Privat.

“Jika sebuah platform mengabaikan notifikasi dan tetap tidak melakukan pendaftaran, maka sanksi administratif hingga pemutusan akses dapat diterapkan sesuai ketentuan perundang-undangan,” tegasnya.

Sabar menjelaskan penegakan ini dilakukan secara proporsional, mengingat banyak layanan publik maupun komersial yang bergantung pada infrastruktur Cloudflare.

Langkah ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang memberikan kewenangan pemerintah untuk memutus akses terhadap informasi bermuatan terlarang.

Regulasi ini diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Pasal 96), serta Permen Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, yang mewajibkan setiap penyelenggara sistem elektronik tunduk pada hukum Indonesia.

Komdigi juga menegaskan ruang kolaborasi selalu terbuka bagi platform global selama mereka menunjukkan itikad baik terkait kepatuhan dan perlindungan masyarakat digital.

“Kami terbuka dan selalu siap untuk kerja sama, tapi kepatuhan kepada peraturan dan undang-undang tetap jadi garis merah. Menjaga ruang digital Indonesia tetap bersih dan aman adalah tanggung jawab bersama,” tutup Sabar.

Daftar 25 PSE Lingkup Privat yang Telah Diberi Notifikasi

    • Cloudflare, Inc. (cloudflare.com dan aplikasi 1.1.1.1 + WARP: Safer Internet)

    • Dropbox, Inc. (dropbox.com dan aplikasi Dropbox)

    • Flextech, Inc. (terabox.com dan aplikasi Terabox)

    • OpenAI, L.L.C. (chatgpt.com dan aplikasi ChatGPT)

    • Duolingo, Inc. (id.duolingo.com dan aplikasi Duolingo)

    • Marriott International, Inc. (marriott.com dan aplikasi Marriott Bonvoy)

    • PT Duit Orang Tua (roomme.id)

    • Accor S.A. (accor.com dan aplikasi ALL Accor)

    • InterContinental Hotels Group PLC (ihg.com dan aplikasi IHG One Rewards)

    • PT HIJUP.COM (hijup.com dan aplikasi HIJUP)

    • PT Kasual Jaya Sejahtera (kasual.id)

    • Fashiontoday (fashiontoday.co.id)

    • PT Beiersdorf Indonesia (nivea.co.id)

    • Shutterstock, Inc. (shutterstock.com, aplikasi Shutterstock dan Shutterstock Contributor)

    • Getty Images, Inc. (gettyimages.com)

    • PT Kaio Tekno Medika (doktersiaga.com)

    • Fine Counsel (finecounsel.id)

    • PT Halo Grup Indo (hellobeauty.id)

    • PT Afiliasi Kontenindo Jaya (bistip.com)

    • PT Inggris Prima Indonesia (ef.co.id dan aplikasi EF Hello)

    • Wikimedia Foundation (wikipedia.org, wiktionary.org dan aplikasi Wikipedia)

    • PT Media Kesehatan Indonesia (doktersehat.com)

    • PandaDoc, Inc. (pandadoc.com)

    • airSlate, Inc. (signnow.com dan aplikasi SignNow)

    • PT Zoho Technologies (zoho.com dan aplikasi Zoho Sign)

19/11/2025 20:03
Website Cari Ganti Cloudflare Atau Kena Blokir di RI, Waktunya 14 Hari

Jakarta, CNBC Indonesia – Media sosial X, Canva, hingga ChatGPT tak bisa diakses pada Selasa malam (18/11/2025). Ternyata ini bersumber dari layanan infrastruktur internet Cloudflare yang mereka gunakan.

Bersamaan dengan itu, Cloudflare juga masuk dalam 25 Penyelenggara Sistem Elektronik yang dikirimi peringatan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) karena belum melakukan pendaftaran.

Di timeline media sosial X juga ramai diperbincangkan soal dampak diblokir karena banyak digunakan oleh platform-platform besar. CDN dan layanan lain milik Cloudflare diperkirakan digunakan oleh 20 persen dari website di seluruh dunia. Perusahaan memberikan layanan termasuk memeriksa yang mengunjungi situs benar-benar manusia.

Dirjen Pengawaasan Ruang Digital Kementerian Komdigi, Alexander Sabar mengatakan sebaiknya platform yang menggunakan Cloudflare bisa mencari alternatif lain. Karena layanan internet tidak mau kooperatif dengan aturan di Indonesia.

“Dia harus mencari yang lain. Alternatifnya begitu. Karena dia tidak mau kooperatif. Kalau dia kooperatif ya, dan kita bisa memberikan waktu nih,” kata Alex, Rabu (19/11/2025).

Seharusnya, layanan-layanan itu tidak terus bergantung dengan Cloudflare. “Cloudflarenya sendiri sebagai perusahaan tidak comply aturan kita terus gimana dong?” ujarnya.

Terkait pemadaman semalam, pihak Cloudflare juga telah angkat bicara. Perusahaan mengatakan penyebab utamanya berasal dari file konfigurasi otomatis untuk mengelola lalu lintas ancaman (threat traffic) melebihi ukuran normal. Ini memicu sistem software yang mengatur traffic sejumlah layanan terganggu.

Cloudflare juga memastikan tidak ada indikasi gangguan karena adanya serangan siber atau aktivitas berbahaya.

“Mengingat pentingnya layanan Cloudflare, setiap gangguan tidak dapat diterima. Kami meminta maaf kepada pelanggan dan seluruh internet karena mengecewakan Anda hari ini,” ujar juru bicara perusahaan, dikutip dari CNBC Internasional.

(dem/dem)

[Gambas:Video CNBC]

Next Article

Bukan Komdigi, Ini Penyebab Medsos Tak Bisa Diakses Selagi Demo DPR

19/11/2025 19:55
Australia Larang Anak Main Medsos, Begini Aturan Terbaru di RI

Jakarta, CNBC Indonesia – Indonesia sudah memiliki aturan soal batasan usia anak dalam bermain media sosial dalam Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Layanan Digital Anak (PP Tunas).

Aturan PP Tunas sudah dirilis sejak Maret lalu, dan pemerintah berharap ekosistem digital yang aman bagi anak dapat terlaksana penuh pada 2026, seiring implementasi teknis dari platform global dan lokal.

“Jadi kalau sekarang aturannya sudah dikeluarkan, kita menunggu para platform untuk menyiapkan teknologinya. Mudah-mudahan di tahun depan ini sudah bisa betul-betul diterapkan,” kata Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, saat Anugerah Jurnalistik Komdigi, di Jakarta, Rabu (19/11/2025).

Ia menegaskan bahwa Indonesia memiliki kebijakan yang agak berbeda dari sejumlah negara, termasuk Australia, terkait batasan usia anak dalam mengakses media sosial dan layanan digital.

Meutya mengatakan bahwa Indonesia menerapkan rentang usia 13 hingga 18 tahun dengan kategori risiko yang lebih rinci. Ia mencontohkan Australia yang menerapkan batasan lebih sederhana, yaitu 16 tahun untuk mayoritas akses.

“Kita membagi dari 13 tahun sampai 18 tahun faktor untuk melakukan risiko. Australia misalnya pukul rata dengan 16 (tahun), tapi atas masukan banyak dari pemerhatian anak yang fokusnya adalah melihat tubuh kembang,” ujarnya.

Meutya menjelaskan bahwa penetapan rentang usia dalam regulasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan risiko yang berbeda pada setiap kelompok umur.

Ia menegaskan bahwa pemerintah telah memilah dan menyusun profil risiko tersebut secara detail, termasuk menentukan kategori mana yang dianggap memiliki risiko di bawah usia 13 tahun.

Australia sendiri menjadi negara pertama yang memberlakukan larangan keras untuk anak di bawah 16 tahun, sama sekali tidak boleh memiliki akun medsos.

Undang-undangnya disahkan November 2024 dan mulai efektif dengan sanksi setelah masa transisi selama satu tahun.

Meutya menyampaikan bahwa Indonesia banyak mengambil pembelajaran dari Australia, negara pertama yang menerapkan aturan pembatasan penggunaan media sosial bagi anak-anak.

Berdasarkan pengalaman dan praktik yang diterapkan Australia, pemerintah kemudian menyusun dan memformulasikan regulasi yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan Indonesia.

” Kita juga banyak belajar dari Australia sebagai negara pertama yang memiliki aturan pembatasan sosial media kepada anak-anak, kemudian kita memformulasikan.” pungkasnya.

(fab/fab)

[Gambas:Video CNBC]

Next Article

Ada Pembatasan, Meutya Ungkap Media Sosial yang Tak Boleh Buat Anak RI

19/11/2025 19:45
Peringatan Buat 3,5 Miliar Pengguna WhatsApp, Akun Anda Terancam

Jakarta, CNBC Indonesia – WhatsApp merupakan aplikasi pesan singkat paling populer saat ini, dengan basis 3,5 miliar pengguna di seluruh dunia. Aplikasi di bawah naungan Meta (Instagram, Facebook, Threads) tersebut memudahkan interaksi online antar-pengguna.

Hanya bermodalkan nomor HP, kita bisa langsung terhubung melalui WhatsApp. Namun, kemudahan tersebut ternyata mendatangkan konsekuensi berbahaya.

Di tengah maraknya modus penipuan dan pencurian data, WhatsApp menjadi salah satu incaran penjahat siber karena basis penggunanya yang masif. Ternyata nomor HP WhatsApp juga mudah diamankan oleh para penjahat online.

Hal ini diungkap tim peneliti dari Austria. Mereka mengaku mampu mengekstraksi nomor HP 3,5 miliar pengguna WhatsApp, dikutip dari GSM Arena, Rabu (19/11/2025).

Bahkan, peneliti mengatakan mampu mengakses foto profil sebanyak 57% dari total 3,5 miliar pengguna WhatsApp. Selain itu, mereka juga bisa mengetahui teks pada profile 29% pengguna WhatsApp.

Tak perlu trik canggih untuk mengantongi data pengguna WhatsApp. Peneliti hanya menambahkan miliaran nomor, sama seperti ketika pengguna biasa hendak menambahkan nomor teman untuk dijadikan kontak.

Selanjutnya, WhatsApp akan memberi tahu apakah nomor yang ditambahkan memiliki akun atau tidak. Beberapa akun bahkan mengizinkan untuk memperlihatkan foto profil dan teks di profil secara langsung, tanpa harus mereka menambahkan kontak nomor tak dikenal.

Peneliti hanya melakukan praktik tersebut dalam skala besar, menggunakan antarmuka WhatsApp Web via browser. Mereka mampu mendeteksi sekitar 100 juta nomor HP per jam pada awal tahun ini.

Mekanisme mudahnya ‘membobol’ data WhatsApp ini telah diperingatkan kepada Meta pada 2017 oleh peneliti lain. Namun, WhatsApp tak juga memperketat sistem penambahan kontak pada platform-nya.

Untungnya, setelah para peneliti Austria memberi tahu pihak WhatsApp pada April lalu, perusahaan mulai berbenah. Pada Oktober ini, perusahaan mengimplementasikan ‘pembatasan kecepatan’ untuk mencegah penemuan kontak berskala masif.

Sayangnya, hal ini baru diterapkan setelah bertahun-tahun, ketika berbagai jenis penjahat siber mampu mengeksploitasi sistem aplikasi kawakan tersebut.

Meta menekankan bahwa semua data yang bisa dikumpulkan orang lain ini adalah “informasi dasar yang tersedia untuk umum”. Selain itu, foto profil dan teks tidak akan ditampilkan kepada pengguna yang memilih untuk menjadikannya pribadi.

Perusahaan juga meyakinkan semua orang bahwa mereka “tidak menemukan bukti adanya pelaku jahat yang menyalahgunakan vektor ini dan tidak ada data non-publik yang dapat diakses oleh para peneliti”.

(fab/fab)

[Gambas:Video CNBC]

Next Article

Awas Maling M-Banking Masuk Via WhatsApp, Kenali Modusnya

19/11/2025 19:40