Jenis Media: Regional

  • Kecelakaan Beruntun di Kota Blitar, Ini Pemicunya

    Kecelakaan Beruntun di Kota Blitar, Ini Pemicunya

    Blitar (beritajatim.com) – Kecelakaan beruntun melibatkan 3 kendaraan, satu truk, satu sepeda motor, dan satu mobil terjadi di Jalan Kalimantan, Kelurahan Sananwetan, Kota Blitar, pada Senin (08/12/2025). Insiden dipicu oleh kelalaian pengemudi truk yang diduga kurang menjaga jarak dan kurang konsentrasi saat menghindari kendaraan di depannya yang berhenti mendadak.

    “Melibatkan 3 kendaraan,” ucap Kasat Lantas Polres Blitar, AKP Agus Prayitno

    Dipaparkannya, kecelakaan bermula ketika Kendaraan R6 Dump Truk dengan nomor polisi AG 9704 US, yang dikemudikan oleh Didiet Yoga Pratama (33) dari Tulungagung, melaju dari arah utara menuju selatan.

    Saat melintas di lokasi kejadian, tepat di depan truk tersebut, terdapat mobil R4 tak dikenal yang tiba-tiba berhenti. Karena terkejut dan tidak sempat mengerem, pengemudi truk Didiet memutuskan membanting setir ke sisi barat jalan untuk menghindar.

    Kendaraan yang terlibat kecelakaan beruntun di Blitar. (foto : Winanto/beritajatim.com)

    Nahas, saat menghindar, truk tersebut langsung bertabrakan dengan Kendaraan Sepeda Motor Honda Supra AG 5043 KCP yang dikendarai oleh Muji Santoso (43), seorang karyawan swasta warga Sananwetan, yang datang dari arah berlawanan (selatan ke utara).

    Benturan keras membuat sepeda motor tersebut terpental dan kemudian menghantam Kendaraan R4 Honda Yaris AG 1146 MD yang dikemudikan oleh seorang dokter bernama Gatut Wicaksono (41).

    “Diduga pengemudi Kendaraan R6 Dump Truk AG 9704 US tidak menjaga jarak serta kurang berkonsentrasi sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas,” jelasnya.

    Akibat kecelakaan ini, pengendara sepeda motor Honda Supra, Muji Santoso, dilaporkan mengalami luka lecet (babras) pada bagian kaki dan dalam kondisi sadar Luka Ringan. Sementara itu, pengemudi truk, Didiet Yoga Pratama, dan pengemudi Honda Yaris, Gatut Wicaksono, dinyatakan tidak mengalami luka fisik.

    Semua kendaraan yang terlibat, yakni truk AG 9704 US, sepeda motor Honda Supra AG 5043 KCP, dan mobil Honda Yaris AG 1146 MD, mengalami kerusakan.

    Saat ini, kasus kecelakaan lalu lintas ini masih dalam penanganan lebih lanjut oleh Unit Gakkum Satlantas Polres Blitar Kota untuk proses penyelidikan dan penentuan pihak yang bertanggung jawab.

    “Kasus ini masih kami tangani lebih lanjut, untuk proses penyelidikan,” tegasnya. (owi/but)

  • 7
                    
                        UMP Gagal Ditetapkan, Buruh Mengamuk Robohkan Gerbang Kantor Gubernur Jateng
                        Regional

    7 UMP Gagal Ditetapkan, Buruh Mengamuk Robohkan Gerbang Kantor Gubernur Jateng Regional

    UMP Gagal Ditetapkan, Buruh Mengamuk Robohkan Gerbang Kantor Gubernur Jateng
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com
    – Ratusan buruh menggeruduk kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (8/12/2025), setelah penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 kembali gagal dilakukan seperti jadwal.
    Gerbang kantor sempat dirobohkan massa sekitar pukul 16.00 WIB sebelum aparat mengamankan situasi.
    Setelah situasi terkendali, gerbang yang sempat roboh langsung dipasang kembali.
    Ketua DPD Serikat Pekerja Nasional (SPN) Jateng sekaligus Koordinator Gabungan Serikat Pekerja Jepara Raya (Gaspera), Maksuri, menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk protes atas penundaan penetapan
    UMP
    .
    “Harusnya UMP itu ditetapkan pada bulan November. Tetapi, sampai dengan hari ini UMP dan UMSP belum ditetapkan. Pemerintah itu terkesan selalu mengakal-ngakali kami,” kata Maksuri di sela aksi.
    Ia menilai penundaan dilakukan secara sengaja agar buruh tak punya ruang negosiasi ketika keputusan UMP tidak sesuai kebutuhan hidup layak (KHL). Jateng, katanya, masih menjadi wilayah dengan upah terendah.
    “Kondisinya jauh di bawah kebutuhan hidup layak. Upah di Jawa Tengah ini adalah upah terendah se-Indonesia Raya. Buruh itu dieksploitasi,” ujarnya.
    Maksuri menyebut penundaan
    penetapan UMP
    terus berulang. Tahun lalu UMP ditetapkan pada 1 Desember, sedangkan tahun ini jadwal kembali mundur.
    “Artinya, kalau misalnya diketok mepet, berarti 1 Januari itu mau tidak mau harus dilaksanakan. Iya, harus dilaksanakan. Paling ya nanti tunggu di MK,” katanya.
    Ia menegaskan buruh menuntut kenaikan
    UMP 2026
    sebesar 8,5–10,5 persen agar memenuhi KHL.
    “Kenaikan UMP antara 8,5 – 10,5 persen. Kami minta segera diketuk,” tegasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tepis Stigma Anti Kritik, Forum PKB Blitar Mendengar Digelar

    Tepis Stigma Anti Kritik, Forum PKB Blitar Mendengar Digelar

    Blitar (beritajatim.com) – Menjawab dinamika politik yang kian cair dan menuntut transparansi, Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Blitar mengambil langkah strategis yang tidak biasa.

    Menepis stigma bahwa partai politik kerap berjarak dan anti-kritik, PKB Blitar justru membuka pintu selebar-lebarnya bagi publik untuk mengkritik kinerja kader dan anggota DPRD Kabupaten Blitar yang berasal dari partainya.

    Acara tersebut digelar dengan tajuk PKB Mendengar. Forum yang digelar bekerja sama dengan komunitas MATA Blitar ini bukan sekadar seremonial. Dihadiri oleh 100 representasi elemen masyarakat, mulai dari petani, pelaku UMKM, penyandang disabilitas, hingga akademisi.

    Acara ini didesain sebagai pengadilan rakyat yang konstruktif untuk mengevaluasi kinerja partai, termasuk para wakil rakyatnya di DPRD. Ketua DPC PKB Kabupaten Blitar, Rini Syarifah, menegaskan bahwa forum ini adalah manifestasi dari komitmen partai untuk tidak menjadi “menara gading”.

    Perempuan yang akrab disapa Mak Rini tersebut menekankan bahwa anggota DPRD dari PKB maupun struktur partai harus memiliki telinga yang tebal terhadap kritik namun hati yang lapang untuk menerima saran.

    “PKB harus kembali pada ruhnya: menjadi rumah besar aspirasi rakyat. Itu sebabnya hari ini kami duduk bersama masyarakat untuk mendengar, bukan hanya bicara. PKB siap dikritik, diberi saran, dan diberi tugas oleh rakyat Kabupaten Blitar,” tegas Mak Rini di hadapan peserta forum.

    Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bahwa PKB Blitar sedang melakukan mekanisme reset politik. Tujuannya jelas yakni memastikan partai tetap relevan, akuntabel, dan tidak resisten terhadap suara-suara sumbang yang justru membangun.

    Merespons Krisis Kepercayaan Publik
    Langkah berani PKB Blitar ini juga mendapat sorotan dari Direktur MATA Blitar, Bahrul Ulum. Menurutnya, forum ini lahir dari kegelisahan kolektif atas merosotnya indeks kepercayaan publik terhadap institusi partai politik.

    Bahrul menilai, keberanian PKB untuk duduk satu meja dan mencatat masukan pedas dari akar rumput adalah antitesis dari arogansi kekuasaan. Inklusivitas yakni forum ini tidak hanya mendengar elit, tetapi langsung menyentuh masalah riil petani dan kaum marjinal. Serta masukan yang masuk tidak akan menguap, melainkan dicatat sebagai basis data untuk menyusun agenda kerja partai dan fraksi di DPRD.

    “Jadi masukan dari petani, pelaku UMKM, disabilitas, hingga akademisi dicatat untuk ditindaklanjuti menjadi agenda kerja partai,” ujar Bahrul.

    Budaya Politik Baru
    Melalui “PKB Mendengar”, DPC PKB Kabupaten Blitar tengah berupaya membangun budaya politik baru. Sebuah budaya di mana kritik tidak dianggap sebagai serangan, melainkan sebagai bahan bakar untuk pembenahan. Dengan orientasi pelayanan yang lebih nyata, PKB Blitar menantang dirinya sendiri untuk membuktikan bahwa mereka adalah partai yang benar-benar dimiliki oleh rakyat, bukan sekadar kendaraan politik lima tahunan. (owi/ted)

  • Polisi Hentikan Sementara Aktivitas Dugaan Pembalakan Liar di Lampung: Tiga Orang Sudah Diperiksa

    Polisi Hentikan Sementara Aktivitas Dugaan Pembalakan Liar di Lampung: Tiga Orang Sudah Diperiksa

     

    Liputan6.com, Lampung Direktur Ditreskrimsus Polda Lampung, Kombes Pol Dery Agung Wijaya mengatakan, pihaknya menindaklanjuti temuan aktivitas dugaan pembalakan liar di kawasan hutan Kabupaten Pesisir Barat. 

    Sesampainya di lokasi, tiga orang yang berada di sana sudah ditangkap dan dimintai keterangan.

    “Kami sudah mengecek langsung lokasi, dan sementara aktivitas di sana telah kami hentikan,” kata Dery di Lampung, Senin (8/12/2025).

    Adapun ketiga orang yang ditangkap diantaranya satu orang pekerja, satu operator alat, seorang mandor.

    “Mereka masih kami perlakukan sebagai saksi,” ungkap Dery.

    Selain itu, dia menuturkan, Polda Lampung menggandeng Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dalam proses penyelidikan.

    “Kami masih terus melakukan pendalaman. Mohon bersabar, perkembangannya akan kami informasikan,” kata Dery.

    Sebelumnya, aksi brutal pembalakan liar di kawasan hutan Sahbardong, Pekon Pugung Penengahan, Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, terjadi di depan mata dan membuat warga resah. Ribuan kayu hutan ditebangi dalam kurun waktu lama, namun hingga kini nyaris tak tersentuh hukum.

    Dalam sebuah video yang beredar pada Sabtu (6/12/2025), tampak dua pekerja dengan santainya menebang pohon hutan berdiameter besar menggunakan gergaji mesin. Balok-balok kayu berukuran raksasa berserakan.

  • Begini Nasib Kampung Adat Waru Wora di NTT Usai Terbakar Hebat

    Begini Nasib Kampung Adat Waru Wora di NTT Usai Terbakar Hebat

    Sebanyak 28 unit rumah adat di Kampung Waruwora-Lamboya, Desa Patiala Bawa, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, NTT terbakar, Jumat (5/12/2925).

    Kebakaran ini menyebabkan 41 kepala keluarga (KK) atau 139 orang warga kehilangan tempat tinggal. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian materi diperkirakan cukup besar.

    Kapolres Sumba Barat, AKBP Yohanis Nisa Pewali, menuturkan kejadian bermula saat warga datang ke Kampung Waruwora untuk mengambil kayu sebagai bahan pembuatan kandang babi. Ketika melintas di depan rumah milik Marsel Yeru, mereka melihat kobaran api telah membakar bagian atap belakang rumah tersebut.

  • Tragis! Istri Sembunyikan Kehamilan dari Suami, Saat Bayi Lahir Malah Dibunuh karena Alasan Ekonomi

    Tragis! Istri Sembunyikan Kehamilan dari Suami, Saat Bayi Lahir Malah Dibunuh karena Alasan Ekonomi

    Bayi malang itu pertama kali ditemukan seorang warga, TM (70), di sebuah kebun saat mencari rumput.

    Korban ditemukan sudah tidak bernyawa dalam karung putih, kemudian dibawa pulang warga untuk dimakamkan.

    Dari pemeriksaan, tersangka mengaku melahirkan bayinya seorang diri di kebun yang berjarak sekitar 15 meter dari rumahnya, pada Jumat siang.

    “Tersangka menyampaikan bahwa ia tidak menghendaki kelahiran korban karena alasan ekonomi. Hal itu yang mendorongnya melakukan perbuatan tersebut,” ujar Eko.

    Korban merupakan anak keempat. S diketahui memiliki suami yang bekerja di sebuah warung kopi di Surabaya.

    Namun, suaminya sama sekali tidak mengetahui bahwa istrinya sedang mengandung karena S sengaja menyembunyikannya.

    “Bayi itu adalah anak sah hasil hubungan suami-istri. Berat badan tiga kilogram dan panjang 51 sentimeter. Korban belum sempat diberi nama,” kata dia.

    Saat ini, S telah ditahan di Rutan Trenggalek setelah menjalani perawatan pascamelahirkan.

    Polisi menjerat tersangka dengan Pasal 76C jo Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak, dengan ancaman hukuman lebih dari 15 tahun penjara.

  • Libur Nataru Makin Dekat, Pengawasan Tempat Wisata di Lamongan Diperketat

    Libur Nataru Makin Dekat, Pengawasan Tempat Wisata di Lamongan Diperketat

    Lamongan (beritajatim.com) – Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan, memperketat pengawasan terhadap destinasi wisata, menjelang libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

    Pengetatan pengawasan dilakukan melalui monitoring, yang dilakukan bersama instansi terkait, meliputi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Perhubungan, Satpol PP, serta Satlantas Polres Lamongan.

    Kepala Disparbud Lamongan, Siti Rubikah, mengatakan Monitoring ini dilakukan untuk memastikan kelayakan sarana dan prasarana, kesiapan keamanan dan kebersihan destinasi wisata.

    “Kami ingin memastikan tempat-tempat wisata tetap aman dan nyaman bagi pengunjung, selama liburan Natal dan Tahun Baru,” kata Rubikah, Senin (8/12/2025).

    Selain itu, seluruh pengelola wisata juga dihimbau untuk terus meningkatkan pengawasan, kesiapsiagaan, serta pelayanan, terutama dalam menghadapi potensi cuaca ekstrem.

    “Khususnya terkait potensi cuaca ekstrem pada akhir Desember hingga awal Januari, yang diprediksi disertai hujan lebat dan angin kencang,” ujarnya.

    Sejumlah destinasi wisata yang sudah disambangi Disparbud Lamongan beserta tim, antara lain Pantai Kutang, Pantai Putri Klayar, WBL, Pantai Joko Murshodo, Waduk Gindang, WEGO, dan dilanjutkan ke destinasi wisata lainnya.

    “Dengan sinergi semua pihak, diharapkan momentum libur Natal dan Tahun Baru dapat berjalan aman, nyaman, dan menyenangkan bagi wisatawan lokal maupun luar daerah,” ucapnya. (fak/ted)

  • Jambi di Ambang Bencana, Pemerintah Didesak Segera Bertindak Sebelum Terlambat

    Jambi di Ambang Bencana, Pemerintah Didesak Segera Bertindak Sebelum Terlambat

    Penyumbang deforestasi atau kerusakan hutan di Jambi berdasarkan data yang diolah Walhi, adalah sektor Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang memegang izin pemanfaatan hutan seluas 530.000 hektare. Jika dipersentasekan, 53,35% dari total kerusakan tutupan lahan, diakibatkan oleh PBPH.

    “Ratusan ribu hektare lahan kritis di hulu DAS telah menjadi milik perizinan ini, menjamin bahwa risiko banjir di hilir akan terus meningkat,” kata Oscar menjelaskan.

    Kontribusi deforestasi lainnya datang dari pertambangan emas tanpa izin (peti) yang menghancurkan lebih dari 44.387 hektare hutan. Di Kabupaten Sarolangun, zona terparah dengan area deforestasi akibat pertambangan ilegal seluas 14.900 hektare.

    Yang lebih ironis, wilayah yang dijanjikan sebagai harapan terakhir seperti kawasan Taman Nasional, juga menjadi korban. Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) kehilangan 39.000 hektare dan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) kehilangan 890 hektare.

    “Transaksi kerusakan lingkungan ini diperkirakan akan terus berlanjut, mengingat saat ini terdapat 3 perusahaan yang telah mengajukan perizinan PBPH baru di Provinsi Jambi dengan total luasan 32.661,95 hektare,” ungkapnya.

    Menilik data tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi harus berpihak pada kelestarian. Oscar menuntut pertanggungjawaban dan langkah pemulihan secepatnya kepada pihak pemerintah.

  • PDIP Tantang Kementerian LH Cabut Permanen Izin 4 Perusahaan Diduga Biang Kerok Bencana di Sumut

    PDIP Tantang Kementerian LH Cabut Permanen Izin 4 Perusahaan Diduga Biang Kerok Bencana di Sumut

    Desakan ini muncul setelah Menteri KLH/BPLH, Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan temuan awal yang mengindikasikan adanya perubahan bentang alam di hulu DAS Batang Toru, Sabtu (6/12/2025).

    Menteri Hanif menyebut tiga sumber utama yang memperparah bencana, yakni kegiatan hutan tanaman industri, pembangunan PLTA yang masif, dan aktivitas penambangan emas.

    “Semua temuan ini harus dinilai dalam satuan lanskap yang utuh. KLH/BPLH akan mereview kembali seluruh persetujuan lingkungan yang berlaku di DAS Batang Toru,” jelas Menteri Hanif.

    Tiga perusahaan telah diwajibkan menghentikan operasional sejak 6 Desember 2025 untuk menjalani audit lingkungan. Sementara perusahaan keempat dipanggil untuk pemeriksaan resmi pada hari ini, Senin (8/12/2025).

    Mangapul Purba menekankan bahwa transparansi hasil audit adalah kunci agar tidak ada lagi saling tuding antar pemerintah, sementara rakyat terus menjadi korban.

    “Setelah ini, harus ada kesimpulan perusahaan itu merusak atau tidak dan sampaikan kepada publik. Kalau tidak merusak, silakan lanjut. Tapi, jangan merusak dibilang tidak, itu nanti membuat bahaya,” tutupnya.

  • Gajah Bantu Bersihkan Puing Kayu Dibawa Banjir Bandang Pidie Jaya Aceh

    Gajah Bantu Bersihkan Puing Kayu Dibawa Banjir Bandang Pidie Jaya Aceh

    Banda Aceh, Beritasatu.com – Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh mengerahkan empat ekor gajah sumatera (Elephas maximus sumatranus) jinak membersihkan puing kayu hutan yang menumpuk di permukiman penduduk pascabanjir bandang di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh.

    “Gajah terlatih yang kita bawa ini sebanyak empat ekor, dan semuanya dari PLG (Pusat Latihan Gajah) Saree,” kata Kepala KSDA Wilayah Sigli, Hadi Sofyan di Pidie Jaya, Senin (8/12/2025).

    Adapun empat gajah tersebut bernama Abu, Mido, Ajis, dan Noni. Hari ini, para mahot (pawang) membawa mereka untuk membersihkan puing-puing kayu di pemukiman penduduk Gampong Meunasah Bie, Kecamatan Meurah Dua, Pidie Jaya.

    Dirinya menjelaskan empat ekor gajah jinak tersebut melakukan pembersihan puing kayu atau lainnya pascabencana, sasarannya adalah lokasi yang tidak bisa dilewati alat berat.

    “Kita target pembersihan di lokasi terdampak banjir bandang di Kecamatan Meureudu dan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya,” ujarnya dikutip dari Antara.

    Ia menyampaikan, gajah-gajah ini bakal membantu membersihkan material yang tersangkut di rumah-rumah penduduk, terutama membuka akses jalan menuju rumah warga yang sudah tertimbun bekas banjir.

    Kemudian, gajah nantinya juga bakal membantu evakuasi apapun yang ditemukan di lokasi, termasuk korban yang belum ditemukan. Selain itu, gajah juga dapat digunakan untuk mengantar logistik kepada para korban banjir di Pidie Jaya.

    “Untuk durasi, kami akan bertugas selama tujuh hari di sini, terakhir 14 Desember 2025,” katanya.

    Dirinya menjelaskan, gajah jinak yang membantu melakukan pembersihan ini sudah memiliki pengalaman panjang. Di mana, keempatnya pernah terlibat membantu membersihkan material saat bencana tsunami Aceh 2004.

    “Berdasarkan pengalaman sebelumnya, termasuk saat tsunami di Aceh, kehadiran gajah sangat membantu membersihkan puing-puing,” ujarnya.

    Ia menambahkan, sementara ini mereka hanya fokus membantu penanganan bencana di Pidie Jaya terlebih dahulu, mengingat akses ke kabupaten lainnya belum bisa ditembus.

    “Sejauh ini belum ke daerah lainnya , karena masih perlu survei dan akses ke kabupaten lain belum bisa dijangkau. Ke depan, jika diperlukan, kami siap membantu,” pungkasnya.