Jenis Media: Regional

  • 10
                    
                        Kejagung Sebut Kerugian Kasus Korupsi Chromebook Bertambah Jadi Rp 2,1 Triliun
                        Nasional

    10 Kejagung Sebut Kerugian Kasus Korupsi Chromebook Bertambah Jadi Rp 2,1 Triliun Nasional

    Kejagung Sebut Kerugian Kasus Korupsi Chromebook Bertambah Jadi Rp 2,1 Triliun
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kejaksaan Agung (Kejagung) melimpahkan berkas perkara eks Mendikbudristek Nadiem Makarim terkait dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook ke pengadilan.
    Direktur Penuntutan (Dirtut) Jampidsus Kejagung, Riono Budisantoso, mengatakan
    kerugian negara
    dari kasus tersebut bertambah menjadi Rp2,1 triliun.
    “Total kerugian negara mencapai lebih dari Rp 2,1 triliun,” kata Riono di Kejagung, Jakarta, Senin (8/12/2025).
    Riono merincikan, angka Rp 2,1 triliun ini berdasarkan kemahalan harga Chromebook sebesar Rp 1.567.888.662.719,74 dan pengadaan Chrome Device Management yang tidak diperlukan dan tidak bermanfaat sebesar Rp 621.387.678.730.
    Menurutnya, kasus terkait dengan pengadaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi berupa Chromebook serta Chrome Device Management (CDM) ini terjadi pada 2019-2022.
    Dari hasil penyidikan Jampidsus Kejagung, kata dia, Nadiem diduga memerintahkan perubahan hasil kajian tim teknis.
    “Awalnya, tim teknis telah melaporkan atau menyampaikan kepada saudara Nadiem Anwar Makarim selaku Mendikbudristek bahwa spesifikasi teknis pengadaan peralatan teknologi informasi dan komunikasi tahun 2020 tidak boleh mengarah pada sistem operasi tertentu,” kata Riono.
    “Namun, kajian tersebut kemudian diperintahkan untuk diubah agar merekomendasikan khusus penggunaan Chrome OS, sehingga mengarah langsung pada pengadaan Chromebook,” ujar dia.
    Padahal, pada tahun 2018, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI pernah melakukan pengadaan Chromebook dengan sistem operasi Chrome.
    Hasilnya, penerapannya dinilai gagal.
    Akan tetapi, pengadaan serupa kembali dilakukan pada tahun 2020 hingga 2022 tanpa dasar teknis yang objektif.
    Riono menambahkan, tindakan tersebut bukan hanya mengarahkan proses pengadaan kepada produk tertentu, tetapi juga telah secara melawan hukum menguntungkan berbagai pihak, termasuk penyedia barang dan jasa.
    “Dengan demikian, terdapat dugaan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi secara melawan hukum, termasuk adanya penerimaan uang oleh pejabat negara,” ucap dia.
    Pada Senin sore tadi, Jaksa Penuntut Umum secara resmi telah melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan Nadiem serta tiga tersangka lainnya ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
    Dengan demikian, Nadiem dan kawan-kawan akan segera menjalani persidangan.
    “Pelimpahan berkas ke Pengadilan Tipikor ini menegaskan bahwa seluruh proses penyidikan dan penuntutan telah dilakukan secara cermat, profesional, dan berdasarkan bukti yang kuat,” ucap Riono.
    Selain Nadiem, tiga tersangka lainnya yang juga dilimpahkan adalah eks Konsultan Teknologi di lingkungan Kemendikbudristek, Ibrahim Arief.
    Lalu, Direktur SMP pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek Tahun 2020-2021 sekaligus KPA di Lingkungan Direktorat Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2020-2021, Mulyatsyah.
    Kemudian, Direktur Sekolah Dasar pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah pada tahun 2020-2021 sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Lingkungan Direktorat Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2020-2021, Sri Wahyuningsih.
    Para terdakwa dijerat Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 2 Pelari Meninggal di Siksorogo Lawu Ultra Tak Tercover Asuransi, Keluarga Dapat Santunan
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        8 Desember 2025

    2 Pelari Meninggal di Siksorogo Lawu Ultra Tak Tercover Asuransi, Keluarga Dapat Santunan Regional 8 Desember 2025

    2 Pelari Meninggal di Siksorogo Lawu Ultra Tak Tercover Asuransi, Keluarga Dapat Santunan
    Tim Redaksi

    KARANGANYAR, KOMPAS.com
    – Pihak panitia event lari Siksorogo Lawu Ultra menyebut dua pelari yang meninggal dunia tidak tercover asuransi.
    Meski begitu,
    keluarga korban
    telah diberikan
    santunan
    .
    Selain itu, para peserta juga telah menanda tangani
    surat pelepasan tanggung jawab
    yang menyatakan tidak akan menuntut panitia apabila terjadi peristiwa luar biasa, salah satunya meninggal dunia.
    Dua peserta
    event lari

    Siksorogo Lawu Ultra
    2025, dilaporkan meninggal dunia saat mengikuti perlombaan kategori fun trail run 15 kilometer pada Minggu (7/12/2025).
    Panitia Siksorogo Lawu Ultra 2025 mengungkapkan, bahwa para peserta telah mengumpulkan dan menyetujui sejumlah dokumen sebagai prasyarat keikutsertaan.
    Salah satunya adalah surat
    pelepasan tanggung jawab
    .
    Ketua Panitia Siksorogo Lawu Ultra 2025, Fajar Brilianto, mengungkapkan bahwa surat tersebut menyatakan bahwa para peserta tidak akan menuntut panitia apabila terjadi peristiwa luar biasa.
    Dengan menandatangani surat tersebut, peserta telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi saat mengikuti race.
    “Kami menyadari bahwa olahraga ini bukan olahraga sepele. Tetapi benar-benar olahraga yang tingkat risikonya tinggi,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor DPRD
    Karanganyar
    , Jawa Tengah (Jateng), Senin (8/12/2025).
    Brilianto menjelaskan, salah satu peristiwa luar biasa itu adalah meninggal dunia saat race.
    Selain itu, cuaca ekstrem juga dianggap sebagai situasi luar biasa karena peserta dituntut meiliki ketahanan tubuh yang ekstra.
    Dewan Pembina Siksorogo Lawu Ultra 2025, Tony Harmoko, menambahkan bahwa event Siksorogo memiliki standard operating procedure (SOP) yang ketat.
    Selain menandatangani, para peserta wajib menandatangani surat pelepasan tanggung jawab, dan mereka juga harus menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter.
    “Semua SOP itu sudah ada, baik itu surat sehat atau surat pelepasan tanda tangan. Itu semua sudah menjadi SOP kami,” tegasnya.
    Tony menambahkan bahwa pihaknya telah menjelaskan peristiwa yang terjadi kepada pihak kepolisian dan
    asuransi
    .
    Asuransi yang diberikan hanya mencakup kecelakaan seperti jatuh ke jurang, kejatuhan pohon, dan tersandung.
    “Itu merupakan kedua korban terkena serangan jantung. Korban tidak mendapatkan asuransi,” bebernya.
    Namun demikian, Tony menegaskan bahwa pihak keluarga telah mendapatkan uang santunan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Puting Beliung Terjang Tuban, Ratusan Rumah Rusak

    Puting Beliung Terjang Tuban, Ratusan Rumah Rusak

    Tuban (beritajatim.com) – Hujan deras disertai angin kencang melanda wilayah Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Senin (8/11/2025), mengakibatkan ratusan rumah warga dan sejumlah fasilitas umum mengalami kerusakan. Angin puting beliung yang menyertai hujan tersebut juga menumbangkan banyak pohon serta merobohkan gardu listrik, sehingga aliran listrik di kawasan itu padam total.

    Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tuban, Sudarmaji, mengatakan peristiwa terjadi menjelang waktu salat ashar. Sejauh ini laporan kerusakan terfokus di wilayah Kecamatan Semanding.

    “Saat ini laporan dari warga yang masuk berada di Kecamatan Semanding. Untuk wilayah lain belum ada laporan,” ujar Sudarmaji.

    Rumah warga yang terdampak angin puting beliung di Desa Tegalagung, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban .[foto: Diah Ayu/beritajatim.com]Enam desa dilaporkan terdampak langsung, yakni Desa Penambangan, Bektiharjo, Prunggahan Wetan, Prunggahan Kulon, Tegalagung, dan Semanding. Sejumlah pohon tumbang melintang di jalan serta menimpa kabel listrik sehingga menghambat akses transportasi dan memicu padamnya listrik di beberapa titik.

    “Banyak pohon tumbang, bahkan ada yang mengenai kabel-kabel listrik dan masuk ke badan jalan,” imbuhnya.

    Rumah warga yang terdampak angin puting beliung di Desa Tegalagung, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban .[foto: Diah Ayu/beritajatim.com]BPBD bersama petugas terkait kini memfokuskan penanganan pada evakuasi pohon tumbang untuk membuka akses jalan. Sementara itu, tim PLN tengah melakukan perbaikan gardu dan jaringan listrik yang rusak.

    “Untuk jumlah rumah terdampak masih dalam proses asesmen. Besok akan kami rilis data resminya,” jelas Sudarmaji.

    Selain itu, tim relawan juga telah dikerahkan untuk melakukan pengecekan lanjutan ke rumah-rumah warga. “Rencananya besok kita akan kerja bakti bersama,” pungkasnya. [dya/but]

  • Rekonstruksi Adik Bunuh Kakak Ipar di Pringsewu, Golok Akikah Berlumur Darah

    Rekonstruksi Adik Bunuh Kakak Ipar di Pringsewu, Golok Akikah Berlumur Darah

    Diberitakan sebelumnya, polisi menangkap Adji Darma Saputra. Peristiwa pembunuhan itu dipicu ucapan korban yang dianggap membuat sakit hati pelaku.

    Kapolres Pringsewu AKBP Yunnus Saputra mengatakan, insiden bermula ketika Adji sedang beristirahat di rumah, pada Rabu malam (1/10/2025) sekira pukul 23.30 WIB. Pelaku terbangun dari tidurnya lantaran mendengar teriakan korban dari belakang rumah.

    “Korban berteriak, ‘saya tidak mau kamu tinggal di sini, monak-manak koyo kucing (beranak terus seperti kucing)’. Perkataan itu membuat pelaku tersinggung,” ujar Yunnus, Kamis, (2/10/).

    Tersulut emosi, Adji keluar rumah sambil membawa sebilah golok. Dia langsung menyerang Alfian berkali-kali.

    “Korban sempat berusaha menyelamatkan diri dengan berlari, namun tetap dikejar dan kembali diserang,” jelas dia.

    Aksi itu baru berhenti setelah orang tua korban melerai. Adji kemudian meninggalkan lokasi dan meminta perlindungan Ketua Karang Taruna setempat agar tidak diamuk warga.

    Tak lama kemudian, polisi datang dan mengamankannya ke Mapolres Pringsewu. Meski sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan, nyawa Alfian tak tertolong. Korban tewas dengan tiga luka akibat sabetan senjata tajam di kepala, bahu dan punggung.

  • Nasib Abu-abu Tenaga Honorer di Magelang usai Gagal Jadi PPPK Paruh Waktu
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        8 Desember 2025

    Nasib Abu-abu Tenaga Honorer di Magelang usai Gagal Jadi PPPK Paruh Waktu Regional 8 Desember 2025

    Nasib Abu-abu Tenaga Honorer di Magelang usai Gagal Jadi PPPK Paruh Waktu
    Tim Redaksi
    MAGELANG, KOMPAS.com
    – Ratusan pekerja honorer di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, menghadapi ketidakpastian menjelang pergantian tahun.
    Meskipun tahun baru segera tiba, mereka masih dihadapkan pada pertanyaan krusial: apakah mereka akan tetap bekerja atau menjadi pengangguran.
    Ketidakpastian ini muncul setelah status honorer dihapus pada 31 Oktober 2023.
    Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (
    Kemenpan RB
    ) kemudian mulai melakukan penataan pegawai non-aparatur sipil negara melalui skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan PPPK paruh waktu.
    Namun, masih ada sejumlah
    pekerja honorer
    yang tidak terdaftar dalam basis data Badan Kepegawaian Negara (BKN), sehingga nasib mereka tetap menggantung.
    Agung Prabowo
    , ketua forum pekerja honorer non-database BKN, mengungkapkan kebingungannya.
    “Saya belum mengetahui apakah saya akan tetap bekerja di Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah
    Kabupaten Magelang
    ,” ujarnya.
    Kelompok yang dipimpin Agung ini terdiri dari 166 orang yang menuntut diangkat menjadi PPPK paruh waktu.
    Pada medio November 2025, perwakilan tenaga honorer tersebut, bersama Komisi I DPRD dan pejabat Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang, mengunjungi Kemenpan RB untuk menyampaikan tuntutan mereka.

    “Hasil pertemuan saat itu (nasib pekerja honorer) dikembalikan ke daerah masing-masing,” kata Agung saat dihubungi Kompas.com, Senin (8/12/2025).
    Kemenpan RB memberikan solusi bagi pemerintah daerah yang ingin tetap mempekerjakan tenaga honorer melalui skema alih daya (outsourcing).
    Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Magelang, Ari Handoko, menjelaskan bahwa skema outsourcing hanya bisa diterapkan pada posisi tertentu, seperti sopir, petugas kebersihan, dan petugas keamanan.
    “Tidak bisa jabatan ASN di-outsourcing-kan,” ujarnya setelah kegiatan pengangkatan PPPK paruh waktu di Gedung Olahraga Pakubumi, Senin.
    Mengenai nasib pekerja honorer, Ari menyatakan bahwa instansi terkait yang mengetahui situasi tersebut, karena hal itu berada di luar kewenangan BKPPD.
    Bupati Magelang, Grengseng Pamuji, juga menegaskan bahwa pihaknya hanya mengikuti aturan yang menghapus tenaga honorer di lingkungan pemerintahan.
    “Kami tidak punya kewenangan buat regulasi. Kewenangannya ada di BKN,” cetusnya dalam kesempatan yang sama.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 8 Daerah di Riau Tetapkan Status Siaga Bencana Hidrometeorologi, 4 Lainnya Diminta Menyusul

    8 Daerah di Riau Tetapkan Status Siaga Bencana Hidrometeorologi, 4 Lainnya Diminta Menyusul

    Liputan6.com, Jakarta – Delapan kabupaten/kota di Provinsi Riau telah menetapkan status siaga bencana hidrometeorologi sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi banjir dan longsor di musim hujan.

    Namun, masih terdapat empat daerah yang belum menetapkan status siaga tersebut, yaitu Kabupaten Kampar, Pelalawan, Indragiri Hulu, dan Kepulauan Meranti.

    “Ada empat daerah yang belum menetapkan status siaga hidrometeorologi, dari 12 kabupaten/kota di Riau ini. Kami mengimbau kabupaten/kota yang belum menetapkan jangan sampai setelah kejadian baru ditetapkan,” kata Kepala BPBD dan Damkar Riau, M. Edy Afrizal, dikutip dari Antara, Senin (8/12/2025).

    Adapun untuk delapan daerah yang sudah menetapkan status siaga hidrometeorolgi, Kabupaten Rokan Hulu, Indragiri Hilir, Siak, Kuantan Singingi, Rokan Hilir, Bengkalis, Kota Pekanbaru dan Dumai.

    Edy Afrizal meminta keempat daerah tersebut segera menetapkan status siaga karena merupakan daerah yang rawan terjadinya bencana banjir dan longsor. Termasuk jika pintu waduk Pembangkit Listrik Tenaga Air Koto Panjang dibuka, dan akan menyebabkan terjadi banjir terutama daerah di bantaran sungai, seperti Kabupaten Kampar dan Pelalawan.

    “Daerah yang rawan bencana itu seperti Kampar dan Pelalawan. Sekarang ini curah hujan cukup tinggi dikhawatirkan terjadi banjir apalagi waduk PLTA dibuka. Kalau untuk daerah pesisir itu biasanya rawan banjir rob, dan sudah terjadi di Kota Dumai, Inhil dan Bangkalis. Biasanya banjir rob sebentar dan surut satu dua jam,” jelasnya. 

  • Waspada, BMKG Ingatkan Prediksi Cuaca Ekstrem Landa Sumut 8-15 Desember
                
                    
                        
                            Medan
                        
                        8 Desember 2025

    Waspada, BMKG Ingatkan Prediksi Cuaca Ekstrem Landa Sumut 8-15 Desember Medan 8 Desember 2025

    Waspada, BMKG Ingatkan Prediksi Cuaca Ekstrem Landa Sumut 8-15 Desember
    Tim Redaksi
    MEDAN, KOMPAS.com
    – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Wilayah 1 memprediksi akan ada cuaca ekstrem, berupa intensitas hujan tinggi, yang melanda Sumatera Utara dari rentang 8-15 Desember 2025.
    Masyarakat diminta waspada untuk mengantisipasi dampak dari
    cuaca ekstrem
    tersebut.
    “Kami mengimbau masyarakat untuk lebih waspada karena dalam beberapa minggu ke depan wilayah di
    Sumatera Utara
    diperkirakan akan mengalami peningkatan intensitas hujan,” ujar Kepala Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah 1, Hendro Nugroho, dalam keterangan tertulisnya, Senin (8/12/2025).
    Hendro juga mengharapkan masyarakat memiliki langkah mitigasi menyikapi
    prediksi cuaca
    ekstrem tersebut.
    “Masyarakat diharapkan dapat mengambil langkah antisipatif agar aktivitas harian tetap dapat berlangsung aman dan lancar,” katanya.
    Adapun wilayah yang berpotensi
    hujan lebat
    ialah Kabupaten Dairi, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Mandailing Natal, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Langkat, Deli Serdang, Karo, Simalungun, Samosir, Serdang Bedagai, dan Labuhanbatu Selatan.
    Selanjutnya, wilayah lainnya, Kota Gunungsitoli, Sibolga, Padang Sidempuan, Medan, Binjai, dan Pematang Siantar.
    Hendro mengatakan, prediksi cuaca ekstrem diketahui setelah dilakukan identifikasi adanya bibit siklon tropis 91S di Samudera Hindia Barat Daya Lampung, yang mengakibatkan adanya belokan angin dan konfluensi atau pertemuan massa udara di Sumatera Utara.
    Kehadiran bibit siklon tropis 91S juga didukung oleh aktifnya gelombang atmosfer dan MJO di sekitar pusat sirkulasinya.
    “Kondisi IOD negatif masih akan berlangsung hingga bulan Desember 2025. Selain itu, suhu muka laut terpantau hangat berkisar 29–30 derajat selsius dan kelembapan udara yang tinggi di semua lapisan atmosfer,” ujar Hendro.
    Hendro mengatakan, dengan adanya faktor tersebut, wilayah Sumatera Utara diprediksi akan menerima tambahan uap air sehingga terjadi peningkatan pembentukan awan-awan hujan, khususnya di wilayah pantai barat.
    Mengingat cuaca bersifat dinamis, masyarakat juga diharapkan untuk terus memantau informasi terkini dari BMKG.
    “(Begitu juga) Para Kepala Daerah juga diimbau untuk dapat berkoordinasi dengan BPBD, TNI, Polri setempat untuk terus mengikuti informasi yang disampaikan oleh Balai Besar MKG Wilayah I Medan,” tutup Hendro.
    Sebelumnya, peringatan serupa juga disampaikan Prakirawan BMKG Wilayah I Sumut, Endah Paramita.
    Dia mengatakan meski intensitas hujan di bulan Desember lebih rendah dari bulan November 2025, masyarakat tetap diminta waspada, terutama yang rumahnya di wilayah berbukit dan di sekitar aliran sungai.
    Terkhusus di wilayah Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, dan Kota Medan.
    “BMKG juga mengingatkan masyarakat yang tinggal di wilayah berbukit dan di sekitar aliran sungai untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir dan tanah longsor,” kata Endah saat press conference di Pemprov Sumut, Kamis (4/12/2025).
    Sementara itu, sebelumnya banjir dan longsor menerjang 18 kabupaten/kota di Sumatera Utara sejak Senin (24/12/2025).
    Data terbaru BPBD Sumut, Senin (8/12/2025) pukul 08.00, jumlah korban meninggal akibat musibah itu berjumlah 338 jiwa, 138 hilang, terluka 650, dan 42.686 mengungsi.
    Lokasi terparah di Kabupaten Tapanuli Tengah.
    Korban meninggal tercatat 110 orang, hilang 94 orang, dan luka-luka 524 orang.
    Terparah kedua terjadi di Kabupaten Tapanuli Selatan.
    Korban meninggal 85 orang, 30 orang hilang, dan 69 orang luka-luka.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pencarian 3 Korban Longsor Masih Terus Dilakukan Arjasari, Bandung Masih Nihil, BPBD: Medannya Sulit
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        8 Desember 2025

    Pencarian 3 Korban Longsor Masih Terus Dilakukan Arjasari, Bandung Masih Nihil, BPBD: Medannya Sulit Bandung 8 Desember 2025

    Pencarian 3 Korban Longsor Masih Terus Dilakukan Arjasari, Bandung Masih Nihil, BPBD: Medannya Sulit
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS. com
    — Upaya pencarian 3 korban bencana tanah longsor di Kampung Condong, Desa Wargaluyu, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, hingga kini masih belum membuahkan hasil.
    Proses evakuasi terkendala medan yang sulit dan kondisi tanah yang labil.
    Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bandung, Beni Sonjaya, mengatakan tim gabungan masih terus melakukan pencarian meski dihadapkan pada hambatan di lapangan. 
    Salah satunya, alat berat jenis ekskavator sempat ambles saat diterjunkan ke lokasi.
    “Belum ditemukan. Medannya sulit. Alat berat juga ambles, beko sempat marebes (terperosok). Sekarang sebagian tim fokus mencari korban, sebagian lagi mengangkat alat berat,” katanya dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Senin (8/12/2025).
    Meski menghadapi kendala teknis, operasi pencarian tetap dilanjutkan dengan pembagian tugas di antara personel untuk mempercepat proses evakuasi sekaligus menormalkan akses alat berat.
    Terkait dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Beni memastikan bantuan sudah disalurkan ke Kabupaten Bandung.
    Bantuan tersebut meliputi kebutuhan logistik, sembako, pengiriman alat berat, hingga operasional dapur umum bagi warga terdampak.
    “Ada bantuan, sembako, logistik, alat berat, dan dapur umum dari provinsi sudah ada,” ujarnya.
    Beni menegaskan, penetapan status siaga bencana tidak semata bergantung pada keputusan pemerintah provinsi.
    Pemerintah daerah, kata dia, tetap memiliki kewenangan menetapkan status darurat jika kondisi di lapangan sudah mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat.
    “Kalau kondisinya sudah genting ekonomi terganggu, ada pengungsian maka itu jadi dasar penetapan. Pemkab tetap menetapkan status jika kehidupan dan penghidupan warga sudah terganggu,” ucap Beni.
    Hingga kini, BPBD bersama TNI, Polri, relawan, dan masyarakat terus melanjutkan operasi pencarian sambil memantau potensi
    longsor
    susulan mengingat kondisi cuaca masih fluktuatif.
    Sementara, Pelaksana Tugas Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Lana Saria, mengingatkan tim gabungan pencarian dan pertolongan (SAR) agar mengutamakan keselamatan personel. 
    Petugas diminta menghentikan pencarian saat hujan deras maupun sesaat setelahnya karena lereng di sekitar lokasi masih berpotensi longsor.
    Untuk rumah-rumah warga yang rusak berat akibat tertimbun material longsor, Badan Geologi merekomendasikan relokasi permanen ke wilayah yang dinilai aman dari ancaman gerakan tanah.
    Selain itu, pemerintah daerah didorong memasang rambu-rambu peringatan rawan longsor dan menyiapkan jalur evakuasi di sekitar lokasi terdampak.
    “Patuhi seluruh arahan petugas dan lakukan pemantauan rutin agar potensi gerakan tanah dapat terdeteksi lebih dini,” kata Lana.
    Sebelumnya,
    bencana longsor
    terjadi di Kecamatan Arjasari, pada Jumat (5/12/2025) sore.
    Longsor itu mengakibatkan empat rumah rusak dan lima keluarga rusak berat, selain itu sekitar 100 rumah terancam.
    Tak hanya itu dalam insiden tersebut empat orang menjadi korban, satu korban atas nama Ramdan (15) berhasil selamat dan menderita luka dibagian kepala dan sudah mendapatkan perawatan medis dari Rumah Sakit Welas Asih.
    Sementara, tiga korban lainnya, Aisyah (70), Citra (19), dan Alfa (15) hingga masih dalam pencarian.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemerintah Siapkan Dana Rp 233 M Untuk Satu Sekolah Garuda, Siap Beroperasi Juni 2026
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        8 Desember 2025

    Pemerintah Siapkan Dana Rp 233 M Untuk Satu Sekolah Garuda, Siap Beroperasi Juni 2026 Regional 8 Desember 2025

    Pemerintah Siapkan Dana Rp 233 M Untuk Satu Sekolah Garuda, Siap Beroperasi Juni 2026
    Tim Redaksi
    MAKASSAR, KOMPAS.com
    – Pemerintah menyiapkan dana sekitar Rp 233 miliar untuk pembangunan satu sekolah garuda, program pendidikan unggulan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan lulusan mampu bersaing global.
    Selain pembangunan fisik, pemerintah juga menyiapkan 700–1.000 beasiswa untuk melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi ternama di dunia.
    Direktur Jenderal Sains dan Teknologi (Saintek) Ahmad Najib Burhani mengatakan
    sekolah garuda
    pertama mulai beroperasi Juni 2026 di empat lokasi: Kabupaten Soe (NTT), Desa Mayang (Belitung Timur), Kabupaten Bulungan (Kalimantan Utara), dan Konawe Selatan (Sulawesi Tenggara).
    “Itu yang sudah mulai kita konstruksi dan selesai Insya Allah nanti itu bulan Juni dipakai untuk siswa-siswa baru tahun 2026,” ujarnya di Makassar, Senin (8/12/2025).
    Najib menyebut pemerintah juga menargetkan tujuh sekolah baru dibangun pada 2026 dan beroperasi 2027, di antaranya di Rejang Lebong, Mempawah, Manokwari, NTB, Lampung, Aceh, dan Katingan.
    Najib menjelaskan kurikulum sekolah garuda menggabungkan empat kurikulum nasional dan pengayaan global untuk mendukung penerimaan mahasiswa ke kampus terbaik dunia. Seluruh siswa akan diasramakan sebagai bagian kurikulum karakter dan kebangsaan.
    “Yang ini kebangsaan itu agak mirip nanti modifikasi dari yang sekarang diterapkan misalnya di Pradita, di Tarunan Nusantara, dan sebagainya,” katanya.
    Ia menyebut 80 persen siswa sekolah garuda diproyeksikan memperoleh beasiswa studi S1 ke kampus internasional.
    “Mereka itu akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan beasiswa S1 ke perguruan tinggi terbaik dunia,” ungkapnya.
    Pada 2025 pemerintah sudah memberi beasiswa S1 kepada 403 siswa dari berbagai sekolah.
    “Tahun depan Insya Allah sekitar 700 sampai 1000 beasiswa untuk S1,” sambungnya.
    Saat ini pemerintah mempersiapkan rekrutmen dan pemutasian guru untuk sekolah garuda.
    “Separuh rekrutmen yang sebagian itu mutasi, sebagian itu adalah pemindahan atau penugasan dari beberapa tempat itu untuk di sekolah Garuda,” ujarnya.
    Menurut Najib, kriteria guru dan kepala sekolah salah satunya kemampuan bahasa Inggris.
    “Kalau kepala sekolahnya itu memiliki pengalaman untuk memimpin kepala sekolah. Untuk gurunya itu ada tuvel kalau gak salah 7 atau 6,” jelasnya.
    Rekrutmen siswa juga disiapkan melalui tes bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika.
    “Ini adalah bagian dari upaya memeratakan pembangunan, meningkatkan literasi, numerasi di berbagai daerah,” katanya.
    Najib menyebut sekolah garuda terbagi dua: sekolah garuda baru yang dibangun dari nol dan sekolah garuda transformasi yang merupakan sekolah unggulan yang ditingkatkan.
    Biaya pembangunan satu sekolah garuda baru mencapai Rp 233 miliar, sementara sekolah garuda transformasi akan didukung melalui pendanaan pengayaan dan penguatan kapasitas.
    “Itu ada beberapa anggarannya macam-macam yang berkaitan dengan persiapannya,” terangnya.
    Di Sulawesi, sekolah garuda baru saat ini dibangun di Konawe Selatan. Namun pemerintah merencanakan dua lokasi di Sulsel, salah satunya di Desa Puca, Kecamatan Tompbulu, Maros.
    Najib menegaskan prioritas pembangunan bergantung pada tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
    Daerah dengan IPM tinggi menjadi prioritas kedua, kecuali jika daerah IPM rendah lambat mengajukan usulan.
    “Kepri dan Sulsel itu yang lebih tinggi dari beberapa daerah yang lain. Itu bisa masuk kalau umpamanya, tidak cepat daerah-daerah yang lain itu memberikan usulannya,” ujarnya.
    Menurutnya pemerintah tetap memprioritaskan daerah membutuhkan terlebih dahulu.
    “Kalau umpamanya sudah penuh, itu mungkin kalau umpamanya ada daerah-daerah yang sangat membutuhkan yang menjadi prioritas itu akan didahulukan,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Misteri Angka di Kayu Gelondongan Pasca Banjir Sumatera
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        8 Desember 2025

    Misteri Angka di Kayu Gelondongan Pasca Banjir Sumatera Regional 8 Desember 2025

    Misteri Angka di Kayu Gelondongan Pasca Banjir Sumatera
    Dosen, Penulis dan Peneliti Universitas Dharma Andalas, Padang
    KETIKA
    air bah menyapu Sumatera dalam beberapa hari terakhir, tidak hanya rumah, jembatan, dan kebun warga yang hanyut dibawa arus. Di sejumlah lokasi banjir, mulai dari wilayah hulu di Sumatera Barat, Aceh, hingga Sumatera Utara, warga menemukan puluhan hingga ratusan kayu gelondongan tersangkut di tepian sungai dan permukiman.
    Bukan hal baru bahwa banjir kerap membawa hasil tebangan liar dari hutan. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda: pada banyak gelondongan itu tampak angka atau nomor tertentu yang ditulis dengan cat atau kapur.
    Warga bertanya-tanya, siapa yang menandai kayu itu? Apa maksud angka-angka tersebut? Dan yang paling penting: apakah ini menjadi bukti terselubung praktik
    pembalakan liar
    yang selama ini hanya dituduh tanpa pernah benar-benar terbongkar?
    Temuan
    kayu gelondongan
    dengan nomor tertentu menguatkan dugaan lama bahwa hulu sungai-sungai di Sumatera telah lama dikerat tanpa kendali. Tanggul alami berupa hutan yang selama ini menjadi pelindung dari ancaman banjir semakin tipis, bahkan hilang. Air hujan yang turun di wilayah hulu tak lagi tertahan oleh akar dan kanopi hutan; ia meluncur begitu saja ke hilir, membawa lumpur, batu, dan kini kayu bertanda.
    Masyarakat di berbagai daerah melaporkan temuan serupa: beberapa kayu bertuliskan angka “03”, “7-12”, hingga kombinasi huruf dan nomor seperti “A17”. Pola penandaan membuat warga meyakini bahwa kayu tersebut bukan berasal dari pohon tumbang alami akibat angin atau banjir, melainkan stok tebangan siap kirim.
    Dalam rantai industri kayu ilegal, penomoran biasanya menunjukkan kelompok tebang, jalur pengiriman, atau kode tempat penimbunan. Artinya, kayu tersebut telah lebih dulu diolah dalam sistem operasi tertentu, bukan terjatuh begitu saja dari hutan yang rusak.
    Dalam kondisi normal, aktivitas pembalakan liar bekerja secara sunyi: tebang, seret, kirim, hilangkan jejak. Namun banjir mengubah segalanya. Debit air yang melonjak memporak-porandakan jalur logistik mereka, menghanyutkan apa pun yang belum sempat diangkut.
    Banjir, dalam ironi yang pahit, justru membuka tabir gelap yang selama ini tertutup lebatnya hutan dan tumpukan dokumen formalitas. Alam seperti ingin memberi pesan, apa yang disembunyikan manusia, akan terbuka ketika tanah tak lagi kuat menahan beban ketamakan.
    Penemuan kayu gelondongan bertanda seharusnya menjadi pintu masuk investigasi serius. Sayangnya, dalam pengalaman bertahun-tahun, kasus pembalakan liar kerap menguap di tengah jalan. Modusnya berulang: pelaku lapangan tertangkap, dalang utama lenyap. Hutan tetap tergerus, masyarakat hilir tetap menanggung banjir.
    Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum tak boleh lagi berpura-pura tidak melihat bukti yang kini terserak di depan mata. Nomor-nomor pada gelondongan itu sangat potensial ditelusuri: apakah sesuai dengan dokumen legal? Apakah ada catatan produksi? Apakah kayu itu berasal dari kawasan lindung?
    Jika negara mau bekerja serius, angka-angka itu bukan sekadar tanda, tapi “sidik jari” kejahatan lingkungan.
    Lebih jauh, banjir yang terjadi berulang kali di Sumatera bukanlah kejadian alam semata. Di hulu, hutan ditebang dengan alasan ekonomi dan kebutuhan industri. Di tengah, jalur sungai disempitkan oleh pemukiman dan perkebunan. Di hilir, tata ruang dibiarkan longgar sehingga daerah rawan bencana tetap ditempati.
    Kayu bertanda hanyalah satu potret kecil dari kerusakan sistem yang lebih luas. Namun ia menjadi bukti visual yang kuat: kerusakan itu nyata, kasat mata, dan kini terbawa arus hingga ke halaman rumah warga.
    Apa yang perlu dilakukan?
    Banjir Sumatera
    bukan semata bencana hidrometeorologis. Ia adalah pesan lingkungan, peringatan keras bahwa hutan hasil eksploitasi telah mencapai batas. Kayu gelondongan bertanda yang kini berserakan di tepi sungai adalah semacam “arsip kejahatan” yang dibawa air.
    Misteri angka-angka itu sebetulnya bukan lagi teka teki. Ia menunggu negara berani menyebutnya apa adanya: bukti aktivitas pembalakan liar yang berkontribusi pada banjir besar. Dan selama pemerintah tidak serius menindak, angka-angka itu akan terus muncul bukan hanya di kayu, tapi juga dalam statistik bencana yang terus meningkat setiap tahun.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.