Jenis Media: Regional

  • Buruh Serabutan di Kawasan Puncak Cabuli 6 Anak Sesama Jenis, Sering Pinjamkan HP Berisi Video Porno

    Buruh Serabutan di Kawasan Puncak Cabuli 6 Anak Sesama Jenis, Sering Pinjamkan HP Berisi Video Porno

     

    Liputan6.com, Cianjur – Seorang pria berinisial FR (34) terbukti mencabuli 6 orang anak laki-laki warga Kecamatan Cipanas, kawasan Puncak, Cianjur. Anak-anak korban pencabulan itu berusia setingkat SD dan SMP.

    Kasatreskrim Polres Cianjur AKP Fajri Amelia Putra, Kamis (11/12/2025) mengatakan, terungkapnya perbuatan menyimpang pelaku penyuka sesama jenis itu, setelah salah seorang korban melaporkan perbuatan pelaku pada orang tuanya.

    “Orang tua korban melaporkan hal tersebut ke Polres Cianjur, sehingga kami langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku yang sehari-hari bekerja sebagai buruh serabutan di kawasan Puncak,” katanya.

    Berdasarkan keterangan pelaku terdapat enam orang anak yang menjadi korban pelampiasan nafsu menyimpangnya, dimana hal tersebut dilakukannya sejak 2023. Agar korban tutup mulut, pelaku memberi iming-iming sejumlah uang agar tidak melapor. 

    Bahkan sebelum melakukan pelecehan terhadap korban, pelaku kerap meminjamkan telepon selularnya yang berisi video porno, sehingga dengan mudah melancarkan aksinya berkali-kali terhadap sejumlah korban.

    “Ada yang sudah berkali-kali dilecehkan sejak tahun 2023 dan ada yang baru satu kali, rata-rata korban tinggal tidak jauh dari rumah pelaku sehingga dengan mudah melancarkan aksinya dan kerap memberi korban uang agar tidak melapor,” katanya.

     

  • Pemulihan Pidie Jaya Terkendala, Lumpur Tebal Halangi Warga Kembali

    Pemulihan Pidie Jaya Terkendala, Lumpur Tebal Halangi Warga Kembali

    Meureudu, Pidie Jaya, Beritasatu.com – Rumah warga Pidie Jaya terkubur lumpur tebal, menyisakan keputusasaan. Hujan deras dan listrik padam hambat pemulihan, warga butuh alat berat segera.

    Warga Desa Berawang, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, mulai putus asa membersihkan rumah mereka yang masih tertimbun lumpur tebal sisa banjir besar. Sebagian besar rumah belum bisa dihuni karena dipenuhi material lumpur, pasir, dan sampah yang dibawa arus.

    Kondisi pemulihan semakin berat karena hujan deras masih mengguyur Pidie Jaya hampir setiap malam. Warga dihantui rasa waswas, terutama karena desa masih gelap gulita tanpa aliran listrik.

    “Rumah kami sama sekali tidak bisa ditempati. Setiap malam kami takut kalau hujan kembali turun. Desa ini gelap, listrik belum menyala,” kata Rahmania kepada Beritasatu.com, Kamis (11/12/2025).

    Rahmania menjelaskan, ketebalan lumpur membuat upaya pembersihan manual hampir mustahil dilakukan.

    “Lumpurnya sangat dalam. Kami sudah coba pakai cangkul, tetapi tidak sanggup. Kami benar-benar sudah kelelahan,” tambahnya.

    Meskipun pemerintah telah mengerahkan alat berat untuk membantu pembersihan, warga menilai bantuan tersebut belum memadai. Banyak permukiman memiliki gang sempit dan area yang sulit dijangkau ekskavator.

    “Kami belum tahu harus mulai dari mana. Kami menumpang di rumah kerabat, lalu setiap pagi datang ke sini hanya untuk melihat kondisi,” ujar Rahmania.

    Selain kerusakan rumah, kebutuhan dasar seperti air bersih, peralatan kebersihan, dan penerangan masih sangat terbatas. Warga berharap adanya tambahan alat berat dan bantuan sukarelawan segera tiba, agar mereka dapat kembali menempati hunian masing-masing.

  • Banjir Bandang Pidie Jaya, Safriana Kehilangan Segalanya

    Banjir Bandang Pidie Jaya, Safriana Kehilangan Segalanya

    Meureudu, Pidie Jaya, Beritasatu.com – Bencana hidrometeorologi yang menerjang Desa Berawang, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, menyebabkan Safriana dan keluarganya kehilangan tempat tinggal. Rumah mereka ludes dihanyutkan oleh arus deras banjir.

    Saat banjir datang, Safriana hanya memiliki waktu singkat untuk menyelamatkan diri bersama keluarganya. Arus yang menghantam permukiman membuat rumah kayu miliknya roboh dan terbawa air.

    “Rumah kami hilang semuanya. Tidak ada yang tersisa. Kami hanya sempat keluar dengan pakaian yang sedang dipakai,” tutur Safriana kepada Beritasatu.com, Kamis (11/12/2025).

    Menurut Safriana, air datang mendadak dan langsung merendam halaman rumah. Dalam hitungan detik, bagian dapur rumahnya mulai goyah sebelum akhirnya ambruk terseret arus.

    “Ketika pagi tiba, saya kembali ke lokasi rumah kami, tetapi sudah tidak ada lagi. Tanah tempat rumah berdiri pun hanya tersisa separuh,” tambahnya.

    Hingga saat ini, Safriana dan keluarganya terpaksa menumpang di rumah kerabat di desa lain. Mereka belum mampu memikirkan rencana pembangunan kembali karena kesulitan memenuhi kebutuhan primer sehari-hari.

    Safriana berharap adanya perhatian dan bantuan khusus dari pemerintah atau lembaga terkait untuk keluarga yang benar-benar kehilangan tempat tinggal.

    “Kami sudah tidak punya apa-apa. Jika ada bantuan untuk mendirikan rumah darurat, itu akan sangat membantu kami,” harapnya.

  • 10 Jenazah Tanpa Identitas di Agam Dimakamkan secara Massal

    10 Jenazah Tanpa Identitas di Agam Dimakamkan secara Massal

    Agam, Beritasatu.com – Sebanyak 10 jenazah korban banjir bandang atau galodo di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat (Sumbar), akhirnya dimakamkan secara massal pada Kamis (11/12/2025). Seluruh jenazah tidak berhasil diidentifikasi meski telah berada di RSUD Lubuk Basung selama 14 hari.

    Kaposko DVI RSUD Lubuk Basung, Kombes Wahono Edhi, menjelaskan 10 jenazah tersebut terdiri dari tiga anak perempuan, tiga perempuan dewasa, dua pria dewasa, dan dua anak laki-laki. “Tidak teridentifikasi dan sudah 14 hari di RSUD Lubuk Basung, hari ini dilakukan pemakaman massal,” ujarnya.

    Meski belum dikenali, seluruh jenazah telah diambil sampel DNA-nya. Wahono mengimbau warga yang merasa kehilangan anggota keluarga untuk melapor ke Posko DVI agar dilakukan pencocokan DNA. 

    “Sampel DNA sudah kami kirim ke DVI Mabes Polri dan datanya disimpan di sana. Jika ada keluarga yang merasa kehilangan, nanti bisa dicocokkan,” katanya.

    Pemakaman berlangsung di TPU Kampung Baru, Lubuk Basung. Sepuluh jenazah dimakamkan dalam satu liang lahad yang dibuat memanjang sebagai bentuk penghormatan terakhir. Sebelum dimakamkan, seluruh jenazah disalatkan terlebih dahulu di Masjid Nurul Falah, Lubuk Basung, dengan Kapolres Agam AKBP Muari bertindak sebagai imam.

  • Duduk Perkara Aktivis Kendeng Dipolisikan karena Dituding Halangi Penambangan

    Duduk Perkara Aktivis Kendeng Dipolisikan karena Dituding Halangi Penambangan

    Liputan6.com, Jakarta – Kawasan Pegunungan Kendeng yang menghampar di wilayah perbatasan selatan Kabupaten Pati, Jawa Tengah, kini memanas. Kondisi ini menyusul dilaporkannya Gunretno, aktivis peduli lingkungan ke Polda Jateng.

    Pentolan Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) yang selama ini dikenal kritis menolak aktivitas pertambangan itu, dituding menghalangi dan menghambat pertambangan batu kapur karst oleh pengusaha tambang galian C.

    Pelapor tersebut adalah Didik Setyo Utomo, pemilik tambang di Desa Gadudero, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati.

    Informasi yang dihimpun Liputan6.com, Gunretno dilaporkan Didik Setyo Utomo ke Ditreskrimsus Polda Jateng pada 5 November 2025.

    Pasal yang diadukan pengusaha tambang galian C asal Desa Tambakromo Pati, terkait Pasal 162 Undang-Undang Minerba tentang setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan.

    Pihak pelapor Didik Setyo Utomo mengklaim bahwa aktivitas usaha pertambangannya dihalang-halangi oleh Gunretno.

    Laporan yang masuk ke Polda Jateng, membuat warga Desa Gadudero, di mana Gunretno tinggal, kini memanas. Warga desa yang banyak menjadi simpatisan gerakan JMPPK ini, memberikan dukungan atas perkara yang menimpa Gunretno.

    Untuk diketahui, perjuangan JMPPK selama belasan tahun tetap konsisten menolah apapun aktivitas yang merusak alam Pegunungan Kendeng.

    Tercatat mereka getol menolak rencana pendirian pabrik semen di Pati selatan yang dilakukan di Kecamatan Sukolilo dan Kecamatan Tambakromo Pati.

    Tidak hanya itu, JMPPK yang beranggotakan warga yang tersebar di Kabupaten Pati, Rembang, Kudus, Grobogan dan Blora itu, juga terus konsisten menolak pabrik semen di Rembang dan Grobogan.

    Gigihnya perjuangan JMPPK menolak rencana pabrik semen dilakukan berbagai cara. Di antaranya unjuk rasa di depan kantor Bupati Pati, melakukan long march dari Kecamatan Sukolilo Pati ke Kantor Gubernur Jateng beberapa tahun silam.

    Mereka juga sempat melakukan aksi cor kaki dengan semen di depan kantor Istana Negara, yang sempat membuat salah satu aktivis perempuan meninggal dunia beberapa tahun lalu.

    Peserta aksi cor kaki dengan semen ini meninggal dunia, diduga karena kelelahan.

    Perbesar

    Aktivis Kendeng Gunretno. (Liputan6.com/Arief Pramono)… SelengkapnyaGunretno Diperiksa Polda Jateng

    Sepekan usai dilaporkan ke polisi, penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah akhirnya memanggil Gunretno, Kamis (4/12/2025). Gunretno dipanggil untuk dimintai klarifikasi.

    Gunretno yang membawa serta anak dan istrinya itu, mendatangi Kantor Ditreskrimsus Polda Jateng di Semarang. Tak hanya itu, Gunretno juga dikawal ratusan warga Pegunungan Kendeng Pati.

    “Saat diklarifikasi polisi ya materi pertanyaannya soal menghalang-halangi kegiatan tambang legal. Saya tidak merasa,” ujar Gunretno dihubungi Liputan6.com, Kamis (11/12/2025).

    Gunretno menegaskan sejak awal memang tak menyetujui adanya aktivitas pertambangan di Pegunungan Kendeng. Meski demikian, Gunretno mengakui bahwa ada usaha tambang yang sudah mengantongi izin dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jateng di wilayah itu.

    Namun Gunretno mempertanyakan keabsahan izin usaha tambang tersebut. Sebab sepengetahuan dia, usaha tambang diberikan izin resmi setelah mengantongi 60 persyaratan yang harus dipenuhi sebuah pertambangan legal.

    “Enam puluh persyaratan ini dipenuhi atau tidak? Saat saya mendatangi lokasi tambang juga tidak ada papan namanya. Patok titik koordinat yang dikeluarkan izin juga tidak tidak ada,” ungkap Gunretno.

    Perbesar

    Aktivis Kendeng Gunretno. (Liputan6.com/Arief Pramono)… Selengkapnya

    Dengan kejanggalan itu, dia mendesak Dinas ESDM Jateng dan kepolisian turut memeriksa terkait legalitas izin pertambangan di Pegunungan Kendeng tersebut.

    Sedangkan untuk usaha tambang di Desa Gadudero, lanjut Gunretno, izin penambangan yang dikeluarkan hanya satu titik berdasarkan keterangan polisi.

    “Namun faktanya di Gadudero ada dua titik. Nah ini sejauh mana keilegalannya? Jadi perlu kita mengakses izin yang dikeluarkan ESDM Jawa Tengah di Pegunungan Kendeng itu siapa saja? Ini harus terbuka ESDM,” tandas Gunretno.

    Gun menjelaskan, luasan pertambangan di Desa Gadudero mencapai sekitar 9 hektare. Ia melihat bahwa aktivitas pertambangan di kedua titik tersebut sangat aktif.

    “Kalau disebut menghalang-halangi, faktanya aktivitas pertambangan jalan terus,” imbuh Gunretno dengan nada tenang.

    Dengan kondisi itu, Gunretno mendesak Dinas ESDM Jateng membuka secara transparan terkait dokumen perizinan tambang di Pegunungan Kendeng terutaka di Desa Gadudero.

    Gunretno bersama aktivis JMPPK tak akan mundur memperjuangkan, bahwa hasil kajian lingkungan hidup strategis (KHLS) telah merekomendasikan tidak boleh ada izin yang keluar di wilayah Pegunungan Kendeng.

    “Karena ini (Pegunungan Kendeng) rumahnya air, ini spons air untuk kehidupan anak cucu, dan di luar itu, kapur ini berfungsi sebagai penyerap CO2 dua kali lipat,” terang Gun.

    Gunretno, mengaku tidak gentar meskipun dirinya dilaporkan ke pihak kepolisian oleh seorang bos tambang.

    Gunretno menegaskan jika pelaporan tersebut justru memicu semangatnya untuk terus menolak keberadaan seluruh aktivitas pertambangan di kawasan Pegunungan Kendeng.

    Penjelasan Polda Jateng

    Sementara itu, Kanit I Subdit IV Ditreskrimsus Polda Jateng Kompol Hepy Pria Ambara menjelaskan, pemanggilan Gunretno dilakukan karena adanya laporan.

    Ambara terkesan enggan memaparkan identitas maupun latar belakang pihak pelapor. Hanya saja, pelaporan terhadap Gun masuk ke Ditreskrimsus Polda Jateng pada 5 November 2025.

    “Pasal yang diadukannya itu terkait Pasal 162 Undang-Undang Minerba tentang setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan,” terang Ambara kepada wartawan. Menurut Ambara, pihak pelapor mengeklaim bahwa aktivitas usaha pertambangan miliknya di Desa Gadudero dihalang-halangi oleh Gunretno.

    “Tapi kan kami masih mencari fakta yang benar di lapangan itu seperti apa,” tukas Ambara.

    Ambara menyebut bahwa saat ini pelaporan kepada Gunretno masih dalam tahap pemeriksaan awal. Pihaknya akan melakukan penggalian keterangan saksi-saksi lain.

    Ditreskrimsus Polda Jateng baru memeriksa dua orang, yakni pelapor dan Gunretno selaku terlapor dalam perkara itu.

    “Nanti ada saksi-saksi lain. Ketika saksi sudah kami rasa cukup, kami periksa ahli,” ucap Ambara.

    Ambara pun tak membantah bahwa Gunretno kemungkinan akan kembali dipanggil untuk memberikan klarifikasi lanjutan.

  • Segel Dinkes Lampung Tengah, KPK Cari Jejak Fee Proyek Alkes

    Segel Dinkes Lampung Tengah, KPK Cari Jejak Fee Proyek Alkes

    Lampung, Beritasatu.com – Aktivitas pemerintahan di Lampung Tengah tetap berjalan normal setelah operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya. Dalam operasi senyap tersebut, KPK juga menyegel dua ruangan di kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Lampung Tengah terkait dugaan pengaturan pemenang proyek alat kesehatan (alkes).

    Pada Kamis (11/12/2025), suasana di kantor Bupati Lampung Tengah tetap ramai. Sejumlah kendaraan pegawai memenuhi area parkir, sedangkan ASN terlihat beraktivitas seperti biasa. Penangkapan Ardito tidak mengganggu jalannya administrasi pemerintahan.

    Di kantor Dinkes Lampung Tengah, terlihat jelas dua ruangan yang disegel KPK, yaitu ruang kepala Dinas Kesehatan dan ruang sekretaris dinas. Pada dua pintu tersebut terpasang stiker putih berstrip merah berlogo KPK bertuliskan “Dalam Pengawasan KPK”, lengkap dengan tanggal 10 Desember 2025 dan tanda tangan penyidik. Stiker disematkan di lubang kunci dan sisi pintu yang menempel pada kusen, menandakan ruangan tidak boleh dibuka.

    Seorang pegawai Dinkes yang enggan disebutkan namanya membenarkan penyegelan tersebut. Menurutnya, tim satgas KPK datang pada Rabu (10/12/2025) sore, saat jam kerja sudah selesai. “Penyegelan dilakukan sekitar pukul 17.30 WIB. Saat itu hanya petugas keamanan yang ada di kantor,” ujarnya.

    Dalam konstruksi perkara, KPK menduga Ardito memerintahkan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bapenda sekaligus kerabat dekatnya, Anton Wibowo, untuk mengatur pemenang lelang pengadaan alkes di Dinkes Lampung Tengah. Dari proyek tersebut, Ardito disebut menerima fee tambahan Rp 500 juta dari Direktur PT Elkaka Mandiri, Mohamad Lukman Sjamsuri.

    KPK juga menegaskan praktik suap di Lampung Tengah tidak hanya terjadi pada proyek infrastruktur, tetapi merembet hingga sektor kesehatan. Skema pengaturan pemenang proyek melibatkan anggota DPRD Lampung Tengah Riki Hendra Saputra (RHS) dan adik Ardito, Ranu Hari Prasetyo.

    Rangkaian praktik korupsi itu disebut berlangsung sejak Februari hingga November 2025. Dari jaringan tersebut, Ardito diduga mengantongi uang hingga Rp 5,25 miliar, ditambah fee Rp 500 juta dari proyek alkes. Dengan adanya temuan aliran dana ke proyek kesehatan, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus ini.

    Sementara itu, Wakil Bupati Lampung Tengah Komang Koheri menegaskan roda pemerintahan tetap berjalan meski bupati sedang menjalani proses hukum. “Saya sebagai wakil bupati siap melaksanakan tugas. Kita tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. Harapannya semua berjalan dengan baik,” ujar Komang di kantor Gubernur Lampung.

    Hingga saat ini, KPK masih melakukan pemeriksaan intensif untuk menelusuri dugaan suap dan aliran fee proyek yang menyeret Ardito Wijaya.

  • Diguyur Hujan Deras, Jalur Wisata Bromo via Probolinggo Longsor

    Diguyur Hujan Deras, Jalur Wisata Bromo via Probolinggo Longsor

    Probolinggo (beritajatim.com) – Hujan deras yang mengguyur kawasan Pegunungan Tengger selama beberapa jam kembali memicu bencana longsor di jalur wisata internasional Gunung Bromo via Kabupaten Probolinggo.

    Material longsor menutup sebagian badan jalan di kawasan Jurang Jontro, Kecamatan Sukapura, pada kamis (11/12/2025). Akibatnya, arus lalu lintas dari dan menuju kawasan wisata Bromo sempat tersendat.

    Peristiwa longsor ini terjadi setelah hujan berlangsung intens sejak pukul 15.00 hingga 17.00 WIB. Tebing dengan kemiringan curam yang berada tepat di sisi jalan tidak mampu menahan tekanan air sehingga sebagian tanah tergerus dan ambrol ke badan jalan.

    Kepala Desa Ngadisari, Sunaryono, mengatakan bahwa longsor terjadi cukup cepat dan membuat sejumlah kendaraan berhenti mendadak lantaran ruang jalan tertutup oleh pohon tumbang.

    “Longsornya sekitar jam tiga sampai lima sore. Material tanah langsung menutup sebagian jalan. Lalu lintas sempat tersendat, tapi syukurlah tidak ada korban jiwa,” ujar Sunaryono.

    Ia menambahkan, warga sekitar bersama beberapa petugas langsung berinisiatif membersihkan material tanah agar jalan dapat kembali dilalui. Meski demikian, proses pembersihan awal dilakukan terbatas karena minimnya alat.

    “Beberapa orang langsung bantu bersihkan, tapi karena materialnya cukup tebal, pembersihan penuh harus menunggu alat berat,” tambahnya.

    Sementara itu, Kalaksa BPBD Kabupaten Probolinggo, Oemar Sjarif, saat dihubungi mengonfirmasi bahwa tim BPBD masih dalam perjalanan menuju lokasi untuk melakukan penanganan.

    “Proses penanganan masih perjalanan, mas. Tim sedang menuju Jurang Jontro,” singkatnya.

    Hingga berita ini ditulis, kondisi jalan masih dalam proses penanganan. Petugas BPBD, relawan, dan warga bersiap melakukan pembersihan material longsor menggunakan alat berat agar akses menuju kawasan Bromo dapat segera dinormalkan kembali.

    Sementara itu, wisatawan yang hendak menuju Bromo diimbau berhati-hati dan waspada karena intensitas hujan di wilayah pegunungan masih cukup tinggi, meningkatkan potensi longsor susulan. (ada/ian)

  • Periset dan Pengelola Geopark Indonesia Kumpul di Banyuwangi Perkuat Pengembangan Geopark Ijen

    Periset dan Pengelola Geopark Indonesia Kumpul di Banyuwangi Perkuat Pengembangan Geopark Ijen

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Para pengelola geopark dan periset dari berbagai daerah di Indonesia berkumpul di Kabupaten Banyuwangi. Mereka membahas berbagai hal untuk memperkuat pengembangan geopark di Indonesia, terutama Geopark Ijen.

    Kegiatan tergabung dalam Festival Taman Bumi (Geopark), yang digelar di Pendopo Sabha Swagatha Blambangan, Kamis (11/12/2025). Festival tersebut menjadi wadah berbagai stakeholder untuk menguatkan kolaborasi dalam pengembangan geopark Ijen secara berkelanjutan.

    Kegiatan Festival Taman Bumi dihadiri langsung oleh Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dan Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid.

    Festival Taman Bumi diisi berbagai kegiatan menarik seperti forum diskusi, program pengembangan kapasitas pemuda, serta edukasi lapangan. Sejumlah kampus di Banyuwangi juga menampilkan pameran tentang kontribusi perguruan tinggi pada pengembangan Geopark Ijen.

    Kegiatan Festival Taman Bumi ini diikuti ratusan peserta yang terdiri atas para pemangku kebijakan, badan pengelola geopark, mahasiswa, dan masyarakat dari berbagai daerah, termasuk pengelola Geopark Raja Ampat Papua. Sejumlah periset dari berbagai universitas di Indonesia yang telah melakukan riset di kawasan Geopark Ijen juga turut hadir .

    Di antaranya, Dr. Purwanto dari Universitas Negeri Malang, Prof. Hari Sulistyowati dari Universitas Jember, dan Eli Jamilah Miharja Ph.D dari Universitas Bakrie. Juga Dr. Andy Yahya Al Hakim dari Institut Teknologi Bandung (ITB) yang hadir melalui sambungan virtual.

    Mereka mempresentasikan hasil riset yang telah dilakukan terhadap Geopark Ijen, termasuk permasalahan yang ditemukan serta saran solusi untuk permasalahan tersebut.

    “Kami berharap, festival ini bisa menjadi ruang strategis untuk membangun kemitraan jangka panjang dan menghasilkan inisiatif konkret bagi keberlanjutan pengembangan Geopark Ijen,” ujar Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.

    Ipuk berharap, dengan pengembangan yang tepat dan berkelanjutan, Ijen Geopark dapat mempertahankan status sebagai geopark dunia saat pelaksanaan Revalidasi oleh UNESCO pada 2026 mendatang.

    “Revalidasi ini momentum penting bagi kita semua. Bukan sekadar upaya mempertahankan sebuah status, melainkan komitmen jangka panjang dalam membangun wilayah berbasis konservasi, edukasi, dan yang paling penting berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat khususnya di kawasan Geopark Ijen,” tegas Ipuk.

    Ipuk lalu membeber, selama beberapa tahun terakhir, Banyuwangi telah memberikan kontribusi dalam penguatan geopark melalui berbagai program.

    Di antaranya, konservasi lingkungan dan pengelolaan kawasan seperti pemulihan kawasan rawan erosi, reboisasi di bantaran sungai-sungai vulkanik, hingga kolaborasi konservasi dengan TN Alas Purwo dan Balai Konservasi untuk melindungi satwa endemik dan ekosistem geobiodiversity.

    Pemkab juga rutin turun ke sekolah dan masyarakat untuk melakukan kegiatan edukasi dan literasi kebumian. Banyuwangi juga terus melakukan promosi lewat berbagai event daerah yang menggunakan nama ‘’besar’’ Ijen. Seperti balap sepeda Tour de Banyuwangi Ijen, Ijen Trail Run, dan lainnya.

    “Semua upaya ini untuk memastikan masyarakat Banyuwangi merasakan manfaat langsung dari keberadaan UNESCO Global Geopark. Kami ingin geopark hadir dalam kehidupan sehari-hari, menjadi sumber inspirasi pendidikan, peluang ekonomi, serta kesadaran bahwa alam harus dijaga bersama,” ujarnya.

    Ipuk menambahkan, penguatan pengembangan Ijen Geopark juga dilakukan kolaboratif bersama Pemkab Bondowoso, mengingat kawasan Geopark Ijen terletak di dua daerah tersebut.

    “Kita sudah tidak bicara lagi masalah batas geografis, yang penting bagi kami bagaimana kita semua bisa menjaga kelestarian Geopark Ijen dan masyarakay mendapatkan manfaatnya dari pengelolaan yang berkelanjutan,” kata Ipuk.

    Berbagai program yang dilakukan tersebut mendapatkan apresiasi dari badan pengelola Raja Ampat Unesco Global Geopark, Ana Rohma Septiana. “Edukasi ke anak sekolah dan masyarakat menjadi salah satu kekuatan Ijen Geopark. Ini yang akhirnya kami tiru di Raja Ampat,” pungkasnya. [tar/ian]

  • Lampaui Rata-rata Nasional, Kemenag Raih Skor Indeks Integritas 72,63 di 2025

    Lampaui Rata-rata Nasional, Kemenag Raih Skor Indeks Integritas 72,63 di 2025

    Jakarta (beritajatim.com) – Kementerian Agama (Kemenag) kembali menorehkan catatan positif dalam tata kelola pemerintahan dengan meraih skor Indeks Sistem Penilaian Integritas (SPI) tahun 2025 sebesar 72,63. Angka ini berhasil melampaui rata-rata nasional yang berada di level 72,32, sekaligus menandakan peningkatan kualitas pengendalian risiko, kepatuhan, serta efektivitas pengawasan di lingkungan kementerian.

    Pencapaian strategis ini diumumkan langsung oleh Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenag, Khairunas, dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 di Jakarta, Kamis (11/12/2025). Menurutnya, kenaikan indeks ini bukan sekadar angka, melainkan bukti nyata transformasi pengawasan yang dibangun melalui kolaborasi dan digitalisasi.

    “Peningkatan SPI nasional menunjukkan bahwa pengendalian intern di Kemenag semakin membaik. Ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh satuan kerja, bukan hanya peran pengawasan. SPI adalah cermin dari keseriusan kita dalam memperkuat tata kelola,” tegas Irjen Khairunas.

    Khairunas mengingatkan bahwa skor SPI yang tinggi tidak boleh membuat jajaran Kemenag berpuas diri. Ia menekankan bahwa hasil penilaian ini harus menjadi fondasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan di masa depan, terutama melalui sistem pengendalian berbasis teknologi yang adaptif.

    Sejumlah instrumen transformasi digital telah diterapkan Kemenag untuk menunjang hal ini, mulai dari Conflict of Interest (COI) Online, Governance, Risk, and Compliance (GRC), hingga E-Audit.

    “Kita tidak boleh puas dengan capaian ini. Pengawasan harus terus diperbarui agar lebih efektif, adaptif, dan relevan dengan tantangan organisasi. Transformasi digital seperti COI Online, GRC, dan E-Audit menjadi instrumen penting untuk memperkuat kualitas pengendalian intern ke depan,” jelasnya.

    Selain aspek sistem, Irjen juga menyoroti peran krusial sumber daya manusia dalam menjaga akuntabilitas. Baginya, sistem yang canggih tidak akan maksimal tanpa didukung oleh integritas Aparatur Sipil Negara (ASN).

    “Integritas adalah nafas organisasi. Pengawasan hanya alat, tetapi karakter ASN menentukan kuat atau tidaknya sebuah sistem,” tuturnya.

    Tren positif kinerja pengawasan Kemenag juga terlihat dalam capaian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Triwulan III 2025–2026. Dalam periode tersebut, Kemenag sukses masuk dalam kategori Baik (Hijau) dengan nilai 45,17%. Konsistensi ini menjadi modal utama Kemenag untuk memastikan layanan publik berjalan transparan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. [beq]

  • Resmi Jabat Pj Ketum PBNU, KH Zulfa Mustofa Pilih Banten Jadi Kunjungan Perdana

    Resmi Jabat Pj Ketum PBNU, KH Zulfa Mustofa Pilih Banten Jadi Kunjungan Perdana

    Serang (beritajatim.com) – Pejabat (Pj) Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Zulfa Mustofa, langsung bergerak cepat melakukan kunjungan kerja perdananya ke Provinsi Banten pada Kamis (11/12). Langkah strategis ini diambil tepat satu hari setelah dirinya resmi ditetapkan memimpin PBNU melalui Rapat Pleno, menegaskan komitmen organisasi dalam memperkuat basis struktural dan kultural di daerah.

    Dalam kunjungan bersejarah ini, KH Zulfa disambut hangat oleh Ketua Tanfidziyah PWNU Banten, Katib Syuriah PWNU Banten, serta jajaran pengurus harian lainnya di kantor PWNU setempat. Agenda tidak hanya berhenti pada konsolidasi organisasi, Pj Ketua Umum PBNU juga menyempatkan diri untuk sowan ke kediaman Ulama Sepuh kharismatik, Abuya Muhtadi Banten.

    “Alhamdulillah pada sore hari ini saya dapat bersilaturahim dalam kunjungan kerja pertama saya ke Provinsi Banten,” ujar KH Zulfa di sela-sela kegiatannya.

    KH Zulfa mengungkapkan alasan mendasar mengapa Banten menjadi destinasi pertamanya. Menurutnya, tanah jawara ini memiliki kedekatan emosional dan historis yang sangat kuat, baik bagi dirinya secara pribadi maupun bagi Nahdlatul Ulama secara kelembagaan.

    “Ini adalah kunjungan pertama saya, satu hari sesudah saya ditetapkan sebagai Penjabat Ketua Umum PBNU. Saya bertekad untuk bersilaturahim kepada para pengurus NU, baik struktural maupun kultural, termasuk para masyayikh NU. Terlebih Banten adalah tempat ibu saya dilahirkan, tempat kakek dan buyut saya, Syekh Abdullah bin Umar juga tempat Syekh Nawawi al-Bantani yang sangat masyhur,” ungkapnya.

    Lebih jauh, KH Zulfa menekankan pentingnya sanad keilmuan Banten dalam tradisi NU. Ia menyoroti hubungan intelektual yang erat antara pendiri NU dengan ulama besar asal Banten yang mendunia, Syekh Nawawi al-Bantani.

    “Kita tahu, Hadratussyekh KH Hasyim Asy’ari dan para masyayikh, termasuk Syekhona Kholil Bangkalan, adalah murid Syekh Nawawi al-Bantani. Maka ikatan sanad keilmuan ini, insyaallah, akan menjadikan NU semakin besar di Banten,” tegasnya.

    Selain silaturahmi, kunjungan kerja ini juga diisi dengan peninjauan langsung proyek strategis pembangunan kampus Nahdlatul Ulama setinggi empat lantai yang kini memasuki tahap penyelesaian. KH Zulfa memastikan PBNU memberikan dukungan penuh agar fasilitas pendidikan ini segera rampung.

    “Dari PBNU, kami memberikan support. Ini bagian dari cinta kasih kami kepada NU. Kami mengajak warga NU di Banten dan seluruh Indonesia yang memiliki ikatan dengan Banten untuk ikut mendukung, baik yang tinggal di Jakarta, luar daerah, maupun luar negeri,” ajaknya.

    Menutup agendanya, KH Zulfa memaparkan visi besar pengembangan layanan publik NU di wilayah Banten. Ia menargetkan hadirnya fasilitas kesehatan dan pendidikan yang representatif sebagai wujud nyata khidmat organisasi kepada umat.

    “Insyaallah nanti di Banten akan ada rumah sakit NU, kampus NU, dan tempat-tempat pelayanan lainnya. Kita ingin khidmat NU terlihat nyata,” pungkas KH Zulfa. [beq]