Xcloud.id

Jenis Media: Regional

  • Waspada, Kalteng Berisiko Tinggi Dilanda Banjir Jelang Pergantian Tahun Regional 12 Desember 2025

    Waspada, Kalteng Berisiko Tinggi Dilanda Banjir Jelang Pergantian Tahun Regional 12 Desember 2025

    Waspada, Kalteng Berisiko Tinggi Dilanda Banjir Jelang Pergantian Tahun
    Tim Redaksi
    PALANGKA RAYA, KOMPAS.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) memetakan risiko banjir di sebagian besar wilayah provinsi tersebut.
    Hasil pemetaan menunjukkan bahwa risiko banjir akan semakin tinggi menjelang akhir tahun 2025.
    BPBD Kalteng
    mengidentifikasi bahwa
    potensi banjir
    pada akhir tahun hingga awal 2025 diperkirakan akan meningkat seiring dengan masuknya musim penghujan dan pengaruh fenomena iklim global, khususnya La Niña, yang ditandai dengan suhu permukaan laut yang lebih dingin dari biasanya di tengah dan timur Samudra Pasifik.
    “Sesuai dengan Kajian Risiko Bencana 2022-2026, potensi banjir dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) memang menjadi bencana utama di Kalteng, terlebih pada akhir tahun yang didominasi oleh banjir,” ungkap Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kalteng, Indra Wiratama, dalam keterangan tertulisnya kepada Kompas.com, Jumat (12/12/2025) malam.
    Indra juga menyebutkan bahwa wilayah utara Kalteng, seperti Barito Utara dan Murung Raya, memiliki curah hujan yang tinggi hampir sepanjang tahun, sesuai dengan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
    “BMKG tidak mengenal musim kemarau untuk daerah utara, karena hampir setiap tahun wilayah tersebut berada dalam kondisi musim penghujan,” tambahnya.
    Potensi La Niña berskala lemah juga turut meningkatkan intensitas hujan di sejumlah daerah.
    Dengan adanya musim penghujan yang ditambah dengan fenomena La Niña, curah hujan diprediksi akan mengalami peningkatan yang signifikan.
    BPBD Kalteng mencatat bahwa dua kabupaten, yaitu Kapuas dan Lamandau, telah menetapkan status siaga banjir.

    Pihaknya juga mengimbau agar wilayah Kapuas bagian utara dan Gunung Mas mewaspadai potensi banjir.
    “Sebagai langkah mitigasi, kami terus memetakan wilayah rawan banjir serta meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait. Kami melaksanakan koordinasi dengan BPBD kabupaten dan kota serta instansi vertikal, salah satunya Kementerian PU,” jelas Indra.
    BPBD Kalteng berupaya memperkuat langkah kesiapsiagaan menghadapi potensi banjir di sejumlah wilayah yang diprediksi akan mengalami peningkatan curah hujan.
    Indra menegaskan bahwa BPBD Kalteng melalui Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan telah menginstruksikan BPBD kabupaten/kota untuk memastikan sistem peringatan dini dan sarana komunikasi kebencanaan berfungsi secara optimal, termasuk sirene, kentongan, hingga alat komunikasi radio dan grup informasi daring.
    Selain itu, seluruh jalur evakuasi dan titik pengungsian juga akan dilakukan pengecekan berkala untuk memastikan kesiapan wilayah dalam menghadapi kemungkinan banjir akibat curah hujan ekstrem.
    “Kami memastikan pemantauan terhadap tinggi muka air, kondisi sungai, dan prakiraan cuaca dilakukan secara rutin. Koordinasi antara Pusdalops BPBD, BMKG, dan Balai Wilayah Sungai menjadi prioritas agar setiap potensi bencana bisa diantisipasi lebih cepat,” tutupnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pakar ITB Ingatkan Pemerintah Lakukan Pemodelan Banjir yang Akurat Sebelum Relokasi Warga Bandung 12 Desember 2025

    Pakar ITB Ingatkan Pemerintah Lakukan Pemodelan Banjir yang Akurat Sebelum Relokasi Warga
    Tim Redaksi
    BANDUNG,KOMPAS.com
    – Ahli Geodesi dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian (FITB) ITB Harry Andreas mengingatkan pemerintah untuk melakukan pemodelan banjir yang akurat sebelum merelokasi warga. 
    Pasalnya
    Pemerintah
    Provinsi
    Jawa Barat
    menyebut, kondisi penurunan permukaan tanah di
    Bandung
    berada lebih rendah daripada permukaan air.
    Hal ini dinilai menjadi salah satu faktor utama yang memperparah
    banjir
    tahunan di wilayah Bandung Selatan. 
    Gubernur Jabar Dedi Mulyadi bahkan berencana merelokasi warga terdampak, upaya ini merupakan salah satu strategi mitigasi banjir di wilayah Bandung Selatan.
    Menanggapi hal itu, Harry Andreas mengatakan bahwa kondisi penurunan tanah di Bandung Selatan ini memang benar terjadi dan sudah berlangsung bertahun-tahun. 
    Dijelaskan, penurunan muka tanah yang terus berlangsung menyebabkan sejumlah wilayah berubah menjadi cekungan besar seperti mangkuk. Ketika tanah turun lebih rendah dibandingkan kawasan sekitarnya, air otomatis akan mengalir dan berkumpul di area tersebut. 
    “Jadi kayak mangkok, cekung gitu. Nah air ini nanti lari ke situ, kan air itu mencari tempat yang lebih rendah, gara-gara subsiden penurunan tanah, jadi lebih rendah disitulah jadi tempatnya ngumpul air. Itu makanya Dayeuhkolot, Gedebage, Rancaekek yang depan Kahatek itu gak beres-beres, kan udah jadi cekung tanahnya,” ujarnya dihubungi, Jumat (21/12/2025).
    Menurut Harry, Fenomena penurunan tanah ini bersifat tahunan.
    Angkanya bisa mencapai 10 sentimeter per tahun, sehingga dalam tiga tahun saja akumulasi penurunan bisa mencapai 30 sentimeter.
    Penyebab utamanya adalah eksploitasi air tanah secara berlebihan, baik oleh industri, msyarakat, maupun lembaga penyedia air. 
    “Jadi kalau saya bilang itu ya sudah eksploitasi (air tanah) berjamaah lah sekarang mah,” ucapnya. 
    Menanggapi rencana pemerintah untuk merelokasi warga terdampak banjir, Harry mengingatkan bahwa setiap kebijakan harus didasarkan pada simulasi dan pemodelan yang akurat. 
    Menurutnya, sebelum menentukan relokasi, bijak bagi pemerintah untuk melakukan kajian pemodelan performa desain yang mempertimbangkan curah hujan, arah aliran air, kapasitas tampung wilayah, hingga tingkat subsiden yang terjadi.
    “Ya harusnya kan itu bisa dibuatkan simulasi nya dulu ya, nanti curah ujannya berapa Kemudian lari kemana? harus dipastikan dulu. Setelah itu baru dikasih opsi-opsi pilihan. Jadi harus berbasis performa desain gitu, nanti setelah itu baru kita memutuskan,” katanya. 
    “Harus berbasis model performa desain, Jangan pakai hipotesis misalnya, oh iya itu karena turun, tapi turunnya juga disebelah mana, Ya baru katanya, Kemudian habis itu langsung relokasi. Nah itu masih
    jumping into

    conclusion-
    lah kalau saya bilang,” tambahnya. 
    Ia menyebut sudah ada beberapa studi terkait subsiden dan cekungan banjir.
    Namun kajian komprehensif yang menggabungkan subsiden, hidrologi, serta skenario desain penanganan banjir masih perlu dilakukan lebih mendalam. 
    Harry berharap pemerintah mulai menangani persoalan banjir dengan pendekatan ilmiah berbasis data dan pemodelan yang terukur.
    Dengan pemahaman mekanisme banjit yang tepat, keputusan penanganan dapat lebih efektif dan tepat sasaran. 
    “Ya harapan saya kita mulai melihat mekanismenya, kemudian memodelkan mekanismenya, baru nanti keputusan-keputusan itu berbasis dari pemodelan yang dibuat dengan data-data yang akurat tentunya, sehingga lebih terukur,” harapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kejati Geledah Rumah dan Kantor Kadis ESDM Kalteng Terkait Korupsi Zirkon Rp 1,3 Triliun Regional 12 Desember 2025

    Kejati Geledah Rumah dan Kantor Kadis ESDM Kalteng Terkait Korupsi Zirkon Rp 1,3 Triliun Regional 12 Desember 2025

    Kejati Geledah Rumah dan Kantor Kadis ESDM Kalteng Terkait Korupsi Zirkon Rp 1,3 Triliun
    Tim Redaksi
    PALANGKA RAYA, KOMPAS.com – Tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Tengah (Kalteng) kembali melakukan penggeledahan di tiga lokasi terkait dugaan tindak pidana korupsi penjualan atau ekspor zirkon oleh PT Investasi Mandiri.
    Dua dari tiga lokasi tersebut adalah rumah dan kantor tersangka Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalteng, Vent Christway (VC).
    “Kami langsung geledah rumah dan kantor tersangka (Kadis ESDM Kalteng),” ungkap Asisten Intelijen
    Kejati Kalteng
    , Hendri Hanafi, saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (12/12/2025).
    Hendri menjelaskan bahwa penggeledahan dilakukan di tiga lokasi, yaitu bangunan rumah di Jalan Ruting Suling, bangunan rumah di Jalan RTA Milono, dan Kantor Dinas ESDM Kalteng yang beralamat di Jalan Tjilik Riwut Km 5, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya.
    “Dari ketiga lokasi tersebut, penyidik mengamankan satu buah laptop, dua buah flashdisk, dan dokumen-dokumen yang terkait dengan
    PT Investasi Mandiri
    ,” lanjut Hendri.
    Barang-barang yang disita akan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
    Hendri menjelaskan bahwa dugaan tindak pidana korupsi ini berawal dari PT Investasi Mandiri yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi komoditas zirkon seluas 2.032 hektar.
    Izin ini diterbitkan oleh Bupati Gunung Mas pada tahun 2010 dan diperpanjang oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalteng pada tahun 2020.
    “Dalam melakukan penjualan, PT Investasi Mandiri menggunakan Persetujuan RKAB yang diterbitkan oleh Dinas ESDM Kalteng sebagai kedok seakan-akan komoditas zirkon yang dijual berasal dari lokasi pertambangan mereka, padahal mereka membeli dan menampung hasil tambang dari luar wilayah yang diizinkan,” jelas Hendri.
    Kasus ini melibatkan penyimpangan dalam penerbitan Persetujuan RKAB oleh Dinas ESDM Kalteng yang digunakan oleh PT Investasi Mandiri untuk menjual komoditas zircon, ilmenite, dan rutile baik lokal maupun ekspor sejak tahun 2020 hingga 2025.
    “Akibat penyalahgunaan persetujuan RKAB tersebut, seakan-akan melegalisasi penjualan zircon, ilmenite, dan rutile yang bukan berasal dari lokasi IUP OP PT Investasi Mandiri, negara dirugikan senilai Rp 1,3 triliun,” tambahnya.
    Selain kerugian negara, sektor pembayaran pajak daerah juga terdampak dari aktivitas tersebut.
    Aktivitas ini juga menyebabkan kerusakan lingkungan hidup, karena penambangan dilakukan di kawasan hutan tanpa adanya Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

    “Saat ini penyidik masih berupaya mengumpulkan alat bukti yang mendukung pembuktian perkara ini, yang juga memungkinkan penerapan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), serta mencari dan mengumpulkan aset-aset milik PT Investasi Mandiri,” pungkasnya.
    Diketahui, Kadis ESDM Kalteng, VC, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam
    kasus korupsi
    tambang zirkon yang melibatkan PT IM.
    Selain VC, Direktur PT IM yang berinisial HS juga ditetapkan sebagai tersangka.
    Hendri Hanafi menambahkan bahwa pihaknya telah melakukan rangkaian pemeriksaan dan menemukan dua alat bukti yang cukup untuk penyidikan perkara dugaan korupsi terkait
    penjualan zirkon
    dan mineral turunan lainnya oleh PT Investasi Mandiri dan entitas lainnya di Provinsi Kalimantan Tengah untuk periode 2020-2025.
    “Penyidik menetapkan tersangka VC selaku Kepala Dinas ESDM Kalteng, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas ESDM Kalteng, dan tersangka HS selaku Direktur PT Investasi Mandiri,” jelas Hendri dalam konferensi pers di Kantor Kejati Kalteng usai penahanan tersangka, Jumat (11/12/2025).
    Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kalteng, Wahyudi Eko Husodo, menjelaskan peran kedua tersangka dalam kasus ini, kerugian negara yang ditimbulkan, serta pasal yang disangkakan kepada keduanya.
    Eko menjelaskan, tersangka VC selaku Kadis ESDM Kalteng memberikan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT Investasi Mandiri untuk tahun 2020 hingga 2025 yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
    “Dia diduga menerima pemberian atau janji sehubungan dengan jabatannya terkait penerbitan persetujuan RKAB PT Investasi Mandiri dan penerbitan pertimbangan teknis dalam perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) perusahaan tersebut,” tuturnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menembus Lumpur untuk Menemukan 2 Desa yang Hilang di Aceh Timur Regional 12 Desember 2025

    Menembus Lumpur untuk Menemukan 2 Desa yang Hilang di Aceh Timur Regional 12 Desember 2025

    Menembus Lumpur untuk Menemukan 2 Desa yang Hilang di Aceh Timur
    Tim Redaksi
    ACEH TAMIANG, KOMPAS.com
    – Dua desa yang sebelumnya hilang tersapu banjir, yakni Desa Sahraja dan Desa Sijudo di Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur, akhirnya dapat ditembus melalui jalur darat pada Jumat (12/12/2025).
    Kedua desa itu luluh lantak setelah banjir besar pada 26 November 2025.
    Akses menuju dua desa tersebut tidak mudah. Hanya sepeda motor jenis trail yang mampu melalui jalur berlumpur tebal yang menutup badan jalan menuju kawasan pedalaman berbatasan dengan pegunungan Bener Meriah.
    Bupati
    Aceh
    Timur,
    Iskandar Usman Al-Farlaky
    mengatakan, perjalanan menuju Sijudo dan Sahraja sangat menantang.
    “Area yang berlumpur dan bekas banjir belasan meter membuat perjalanan semakin sulit dan harus berhati-hati,” ujarnya melalui sambungan telepon.
    Ia turut membawa bantuan logistik, layanan kesehatan gratis, serta jaringan internet Starlink untuk warga di kamp pengungsian.
    Dari penuturan warga, banjir di dua desa tersebut mencapai ketinggian lebih dari 8 meter. Seluruh kawasan tenggelam, termasuk rumah ibadah seperti masjid.
    “Warga kami di sini mengungsi di SMP 4 Pante Bidari dan sebagian di perbukitan. Mereka di sini membutuhkan tenda, kelambu, dan bahan logistik. Nanti menyusul kebutuhan-kebutuhan lain akan kita antarkan,” jelas Bupati Al-Farlaky.
    Ia menegaskan, desa yang hilang akibat banjir di Aceh Timur adalah Sahraja dan Sijudo.
    Pemerintah daerah, menurutnya, terus berupaya mengirimkan suplai bahan pangan ke wilayah terdampak.
    “Meski sulit, saya tidak mau mendengar ada cerita mati kelaparan,” tegasnya.
    Sebelumnya diberitakan, banjir dan longsor yang melanda Aceh pada 26 November 2025 berdampak pada 18 kabupaten/kota. Hingga kini, ratusan korban jiwa dilaporkan meninggal dunia akibat bencana tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PTPN Sebut Warga Berstatus Karyawan BUMN di KTP adalah Pekerja Borongan Surabaya 12 Desember 2025

    PTPN Sebut Warga Berstatus Karyawan BUMN di KTP adalah Pekerja Borongan Surabaya 12 Desember 2025

    PTPN Sebut Warga Berstatus Karyawan BUMN di KTP adalah Pekerja Borongan
    Tim Redaksi
    JEMBER, KOMPAS.com
    – PT Perkebunan Nusantara (PTPN) 1 Regional 5 kembali menyebutkan bahwa warga yang tercatat sebagai karyawan BUMN di dalam KTP dan menetap di tengah lahan perkebunan adalah pekerja borongan.
    Sebagaimana diberitakan sebelumnya, ada warga yang tinggal di Afdeling Kampongan, Dusun Silosanen, Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, Kabupaten
    Jember
    . Warga tersebut hidup dalam kemiskinan ekstrem.
    Di dalam KTP, warga tersebut berstatus sebagai
    karyawan BUMN
    . Akibatnya, ia tidak pernah mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah dan tak bisa mengakses layanan kesehatan gratis.
    Plt Kepala Sub Bagian Humas dan TJSL PTPN I Regional 5 M Syaiful Rizal menegaskan bahwa status pekerjaan karyawan BUMN dalam KTP itu bukan berasal dari data perusahaan.
    Ia juga memastikan warga itu bukan karyawan PTPN, melainkan pekerja borongan di
    Perkebunan Silosanen
    .
    “Saat pendataan, warga menyebut bekerja di kebun, sehingga dalam KTP tertulis seperti itu, secara faktual, mereka adalah pekerja borongan, bukan karyawan PTPN,” ucapnya dalam keterangan resmi, Jumat (12/12/2025).
    Rizal menambahkan bahwa munculnya status keliru tersebut berkaitan dengan proses migrasi dari KTP manual ke e-KTP yang dilakukan perangkat desa beberapa tahun lalu.
    Ia juga menepis anggapan bahwa warga tersebut tinggal di dalam area Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan.
    Menurutnya, rumah-rumah warga termasuk pekerja borongan itu berada di luar HGU, meski akses menuju lokasi permukiman memang harus melewati jalan kebun.
    “Untuk menuju rumah warga memang harus melewati jalan kebun, sehingga tampak seolah-olah berada di tengah areal perkebunan,” terangnya.
    Rizal mengklaim bahwa dalam sebulan para pekerja borongan bekerja rata-rata 25 hari.
    “Saat ini terdapat belasan ribu pekerja borongan di wilayah Kebun Silosanen. Mereka berasal dari enam desa sekitar kebun, yakni Desa Silo, Harjomulyo, Pace, Mulyorejo, Sidomulyo, dan Sumberjati,” paparnya.
    UMK Jember tahun 2025 sebesar Rp 2.838.642.
    Kepala Bagian Sekretaris Perusahaan PTPN I Regional 5 RI Setiyobudi menuturkan bahwa keberadaan perusahaan justru berperan besar membuka lapangan kerja padat karya bagi masyarakat Jember.
    “Dengan menyerap belasan ribu pekerja borongan, PTPN mendukung program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja tanpa persyaratan khusus seperti pendidikan, pengalaman, atau keterampilan tertentu,” katanya.
    Selain itu, pihaknya menyampaikan mengenai kontribusi perusahaan lewat program sosial melalui skema Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).
    Ia menyebutkan, pada 2024 sampai 2025, TJSL yang telah disalurkan di Jember mencapai Rp 851,5 juta.
    “Program ini mencakup pembagian sembako, bedah rumah, pembangunan fasilitas umum dan sosial, bantuan penanganan stunting, hingga program mudik gratis bersama BUMN,” sebut Setiyobudi.
    Ia menambahkan bahwa setiap program dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah untuk menjamin ketepatan sasaran dan keberlanjutan manfaat.
    “Kami selalu berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat memperoleh manfaat optimal dari keberadaan perusahaan,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Proyek di Jimbaran Hijau Dihentikan, Satpol PP Pasang Police Line Denpasar 12 Desember 2025

    Proyek di Jimbaran Hijau Dihentikan, Satpol PP Pasang Police Line Denpasar 12 Desember 2025

    Proyek di Jimbaran Hijau Dihentikan, Satpol PP Pasang Police Line
    Tim Redaksi
    DENPASAR, KOMPAS.com
    – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Bali langsung memasang
    police line
    usai pengumuman proyek Jimbaran Hijau, Kabupaten Badung, harus dihentikan sementara.
    Ada dua titik pemasangan
    police line
    , yakni di palang pintu pertama menuju Pura Belong Batu Nunggul dan di palang pintu kedua, yang lokasinya masih di area Jalan Goa Peteng-Kacong II.
    Proyek di kawasan
    Jimbaran
    Hijau tersebut dihentikan setelah tim Pansus Tata Ruang, Aset, Perizinan (TRAP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali, Jumat (12/12/2025) melakukan inspeksi mendadak (sidak).
    Kasatpol PP Provinsi Bali, Dewa Nyoman Rai Dharmadi mengungkapkan, proyek dihentikan sementara, selama pihaknya melakukan pengecekan atas dokumen perizinan yang dimiliki perusahaan.
    “Tadi sudah diputuskan oleh Pansus TRAP ini untuk dihentikan sementara dulu kegiatannya, sembari kita memperdalam perizinannya dan izin-izin lainnya,” kata Dewa Dharmadi.
    Ketua Pansus TRAP DPRD Bali, I Made Supartha mengungkapkan akan melakukan evaluasi lebih menyeluruh dan memetakan siapa saja pihak yang melakukan pelanggaran.
    “Saya hanya mempertegas dan menyampaikan, kegiatan
    cut and fill
    ini
    kan
    (kita) belum tahu.”
    “Belum kita lihat izinnya secara
    riil
    . Kalau besok dia bawa izin-izinnya yang lain, kita lihat besok atau kapan, kita akan evaluasi semuanya,” ungkap Supartha.
    Menurut dia, ada sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar Undang-undang maupun peraturan daerah.
    “Siapa yang melanggar peraturan Undang-undang dan Perda, semua ada sanksinya. Nanti kita putuskan dan (buat) rekomendasinya,” tambah Supartha.
    Sebagaimana dimuat dalam laman
    Jimbaran Hijau
    , dijelaskan bahwa Jimbaran Hijau merupakan kawasan
    mix-use
     di Bali. Perusahaan ini pernah meraih pengakuan bergengsi di ajang FIABCI Indonesia–REI Excellence Awards 2024.
    Adapun proyek unggulan Jimbaran Hijau, yakni Natadesa, dinobatkan sebagai Gold Winner dalam kategori Luxury Housing.
    Lalu, kawasan terintegrasi Jimbaran Hijau pernah mendapat penghargaan Silver Winner dalam kategori
    Mixed-Use Development
    melalui pengembangan Jimbaran Hub.
    Sekretaris Pansus TRAP, I Dewa Nyoman Rai menambahkan, setelah mendalami dan membuktikan apa yang mereka temukan selama sidak, memang akhirnya diputuskan untuk melakukan penutupan sementara.
    “Tadi rapat mendadak seketika tadi, memutuskan hasil sidak kita hari ini. Setelah kita dalami dan membuktikan apa yang ada di daerah ini, pada hari ini untuk sementara kita lakukan penutupan sementara melalui Satpol PP,” ungkap Dewa Rai.
    Dia memastikan, bakal secepat mungkin memanggil pihak perusahaan. Penutupan ini bersifat sementara sampai pihak perusahaan bisa menunjukkan dokumen secara lengkap dan jelas.
    “Keputusan kami, eksekutif dan legislatif, kita tutup sementara. Kita akan undang segera, lebih cepat selesai, lebih cepat bagus. Itu keputusan lembaga,” tegas dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tak Layak Huni, UPZ SIG Pabrik Tuban Bedah Rumah Milik Nenek Sarpuah

    Tak Layak Huni, UPZ SIG Pabrik Tuban Bedah Rumah Milik Nenek Sarpuah

    Tuban (beritajatim.com) – Seorang nenek bernama Sarpuah (64) warga Desa Kapu, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban kini merasakan lebih nyaman lagi tinggal di rumahnya, setelah mendapat bantuan pembangunan rumah yang diinisiasi oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) Pabrik Tuban.

    Sebelumnya rumah nenek Sarpuah yang berukuran 5×7 meter itu bisa dikatakan tidak layak huni dan cukup memprihatinkan, terbuat dari dinding bambu yang sudah lapuk serta berlubang begitu pula dengan atapnya, sehingga saat musim hujan seperti ini sudah dipastikan bocor.

    Tampak bahagia di raut wajah nenek Sarpuah kala rumahnya sudah jadi dibangun dengan luas 5×9 meter tidak ada lagi atap bocor dan tidur lebih nyaman. Sedangkan, rumahnya yang lama telah dirobohkan dan dibangun kembali oleh UPZ.

    “Alhamdulillah sekarang rumah saya sudah bagus dan lebih nyaman,” ucap nenek Sarpuah. Jumat (12/12/2025).

    Lanjut, nenek Sarpuah juga senang melihat lantainya sudah di keramik dan tidak tanah lagi, rasa syukur itu terus diucapkan dan berterimakasih kepada UPZ SIG Tuban. Senada dengan itu, Perangkat Desa Kapu, Dhohir juga mengucapkan banyak terima kasih kepada UPZ SIG Pabrik Tuban yang telah memberikan bantuan pembangunan rumah layak huni bagi warganya.

    “Sebenarnya pemerintah desa juga memiliki keinginan untuk membangun rumah milik Ibu Sarpuah ini. Namun, belum bisa direalisasikan karena adanya kendala pada regulasi. Alhamdulillah sekarang sudah terealisasikan karena adanya bantuan dari program UPZ SIG,” ujar Dhohir.

    Dhohir juga berpesan kepada nenek Sarpuah untuk tetap menjaga dan merawat bantuan rumah yang telah dibangun dari dana zakat karyawan SIG Pabrik Tuban tersebut. “Biar awet rumah ini ya harus tetap dijaga kebersihannya,” kata Dhohir.

    Sementara itu, Sekertaris UPZ SIG Pabrik Tuban, Andik Sutikno, menyatakan bahwa program bedah rumah ini adalah salah satu program UPZ SIG, yakni Tuban Perduli. Selain itu, ada juga program UPZ yang lainnya yaitu Tuban Cerdas, Tuban Takwa, Tuban Berdaya, dan Tuban Sehat.

    ​”Kami berharap rumah baru ini dapat memberikan suasana yang lebih sehat, nyaman dan aman untuk ditempati, sehingga nenek Sarpuah bisa menjalani hari tuanya dengan lebih tenang tanpa perlu khawatir akan kebocoran atau kondisi bangunan yang rapuh,” ungkap Andik Sutikno.

    Menurutnya, program ini merupakan wujud kepedulian sosial dan komitmen berkelanjutan karyawan SIG Pabrik Tuban dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar, khususnya bagi mereka yang berada dalam kondisi ekonomi yang kurang mampu.

    “Semoga bantuan yang diberikan UPZ dapat bermanfaat untuk penerima dan berkah bagi pemberi zakat,” tutup Andik. [dya/ian]

  • Banjir Lahar Semeru, Batu Besar Tutupi Jembatan Limpas, Akses 3 Dusun di Lumajang Terputus Surabaya 12 Desember 2025

    Banjir Lahar Semeru, Batu Besar Tutupi Jembatan Limpas, Akses 3 Dusun di Lumajang Terputus Surabaya 12 Desember 2025

    Banjir Lahar Semeru, Batu Besar Tutupi Jembatan Limpas, Akses 3 Dusun di Lumajang Terputus
    Tim Redaksi
    LUMAJANG, KOMPAS.com
    – Banjir lahar hujan Gunung Semeru kembali menerjang aliran Sungai Regoyo di Desa Gondoruso, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Jumat (12/12/2025).
    Banjir lahar hujan Gunung Semeru terdeteksi di seismograf PVMBG sejak pukul 15.16 WIB dengan amplitudo maksimal 33 milimeter dan berlangsung selama 1 jam 51 menit.
    Pantauan
    Kompas.com
    , banjir terlihat deras dan membawa material pasir serta batu berukuran besar.
    Tampak, puluhan batu berukuran besar bertengger di atas jembatan limpas yang berada di Desa Gondoruso, Kecamatan Pasirian, setelah banjir mulai surut.
    Perangkat Desa Gondoruso, Hari, mengatakan, batu besar yang menutupi jembatan limpas membuat akses warga di tiga dusun terputus.
    “Sangat berdampak, ini akses ke tiga dusun dan Kecamatan Tempursari, sekarang tidak bisa dilewati,” kata Hari di Gondoruso.
    Selain menutupi jembatan limpas di Desa Gondoruso, banjir lahar juga menyebabkan permukiman warga di Dusun Sumberlangsep, Desa Jugosari, Kecamatan Pasirian, kembali diterjang banjir.
    Kali ini, banjir lahar melompati tanggul dan masuk ke permukiman penduduk.
    Beruntung, material yang menyeberangi tanggul tidak terlalu banyak sehingga tidak sampai menimbun rumah warga.
    Untuk mengantisipasi banjir susulan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten
    Lumajang
    sudah mengimbau warga untuk mengungsi.
    Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Lumajang Yudhi Cahyono mengatakan, pihaknya sudah membangun satu tenda tambahan di Balai Desa Jugosari untuk menampung warga Sumberlangsep yang mau mengungsi.
    “Saat ini tenda sudah kita siapkan di balai desa, tadi kita tambah satu tenda lagi, harapannya warga mau mengungsi,” kata Yudhi Cahyono.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Soal Insiden Terra Drone, Pakar Ungkap 5 Penyebab Baterai Terbakar

    Soal Insiden Terra Drone, Pakar Ungkap 5 Penyebab Baterai Terbakar

    Malang (beritajatim.com) – Pakar drone tanah air, Arya Dega menyebut kemungkinan penyebab kebakaran di kantor PT Terra Drone Indonesia karena baterai sangat masuk akal. Dalam kebakaran pada Selasa (9/12/2025), 22 orang dinyatakan meninggal dunia.

    “Jadi analisa saya, sumber dari kebakaran Terra Drone dari baterai itu sangat memungkinkan dan masuk akal. Kenapa masih bisa terbakar, karena saya yakin perusahaan sekelas Terra Drone harusnya sudah punya standart perusahaan besar, yang merupakan cabang di Jepang,” kata Arya di Malang, Jumat, 12 Desember 2025.

    Dalam peristiwa kebakaran ini, Direktur Utama PT Terra Drone Indonesia, Michael Wishnu Wardana, ditangkap polisi, pada Kamis (11/12/2025) dini hari. Dia ditetapkan tersangka atas peristiwa memilukan ini.

    Arya menuturkan penyebab batrai meledak ada 5. Pertama karena overcharger, kedua discharger, ketiga baterai terkena tusukan, keempat karena baterai tertindih beban berat, dan kelima baterai berada pada suhu tidak sesuai spesifikasi.

    “Tetapi yang saya perhatikan di sini, kemungkinan ada 2 yaitu kemungkinan pertama, ketika baterai drone besar juga memiliki ukuran baterai besar, itu karena tekanan tertindih baterai yang lain. Kemungkinan kedua, tidak sengaja tersentuh obeng, pinset atau solder sehingga bisa melukai baterai. Apalagi waktu kejadian kan istirahat ya jadi sangat memungkinkan tidak mematikan solder atau apapun itu, yang kemudian menyentuh baterai dan mencederai fisik baterai sehingga membuat baterai itu meledak,” ujar Arya.

    Kemungkinan lain, karena baterai ini sangat peka terhadap suhu dan temperatur di ruangan, maka perlu dicek AC ruangan. Ada kemungkinan saat jam makan siang, AC dimatikan namun masih ada baterai dengan posisi panas padahal dalam periode tertentu baterai drone tidak boleh dibiarkan terlalu lama.

    “Jadi sebenarnya pemicunya banyak faktor juga. Tapi saya meyakini itu berasal dari baterai, karena diinformasikan juga bahwa sumber kebakaran dari ruangan workshop rakitan drone. Tidak ada penyebab lain selain itu,” ujar Arya.

    Arya menuturkan kemungkinan baterai itu terbakar, atau menggelembung sangat besar. Hal yang paling penting diperhatikan adalah jangan sampai baterai ini tertindih beban berat, atau tertusuk benda tajam, jangan sampai over charger termasuk jangan sampai baterai kosong terlalu lama.

    “Baterai lithium kalau dayanya 0 tidak bisa dicharger, kalaupun rusak itu masih beruntung. Tetapi kalau sudah 0 tapi tetap dicharger juga memungkinkan bisa meledak, karena itu memungkinkan terjadi secara teori,” kata Arya. (luc/but)

  • 258 PMI Ilegal Asal Indonesia Dipulangkan Dari Malaysia, 7 Diantaranya Alami Kecelakaan Laut Regional 12 Desember 2025

    258 PMI Ilegal Asal Indonesia Dipulangkan Dari Malaysia, 7 Diantaranya Alami Kecelakaan Laut Regional 12 Desember 2025

    258 PMI Ilegal Asal Indonesia Dipulangkan Dari Malaysia, 7 Diantaranya Alami Kecelakaan Laut
    Tim Redaksi
    BATAM, KOMPAS.COM
    – Sebanyak 258 Pekerja Migran Indonesia (PMI) non prosedural atau ilegal asal Indonesia dipulangkan dari Malaysia melalui Pelabuhan Batam Center.
    Dari keseluruhan PMI, tujuh diantaranya merupakan
    PMI ilegal
    yang mengalami kecelakaan laut saat akan masuk ke
    Malaysia
    .
    Kepala
    BP3MI
    Kepri, Kombes Imam Riyadi, mengatakan untuk ketujuh PMI yang dimaksud saat ini telah diserahkan ke Polda Kepulauan Riau (Kepri) guna pemeriksaan lebih lanjut.
    Selain itu, dari total PMI yang diamankan satu diantaranya telah dinyatakan meninggal dunia paska ditemukan di wilayah perairan Batam beberapa waktu lalu.
    “Keseluruhan PMI yang dibantu kepulangannya oleh Konsulat RI di Johor Bahru, telah tiba di Batam kemarinn melalui Pelabuhan Batam Center,” katanya saat dihubungi melalui sambungan telepon Jumat (12/12/2025). 
    Namun tujuh diantaranya saat ini tengah diperiksa oleh Polda Kepri.
    “Mereka merupakan PMI kita yang diamankan Angkatan Laut Malaysia setelah boat yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan saat masuk ilegal ke Malaysia,” ujarnya melalui sambungan telepon, Jumat (12/12/2025) sore.
    Imam menyebutkan dari kecelakaan itu diketahui tujuh orang ditemukan selamat dan dievakuasi oleh otoritas Malaysia.
    Dua diantaranya dicurigai sebagai tekong atau komplotan penyalur PMI non prosedural yang ada di Kota Batam.
    “Mereka diamankan oleh APMM (Angkatan Laut di Malaysia). Dari hasil pendalaman awal, lima orang korban dan dua lainnya diduga pelaku yang membawa mereka menyeberang secara ilegal. Untuk satu calon PMI yang meninggal dunia ditemukan di perairan Batam,” ujarnya.
    Berdasarkan pemeriksaan awal yang dilakukan bersama dengan KJRI Johor Bahru, para calon PMI yang berangkat ilegal melalui jalur belakang mengaku membayar biaya sebesar Rp5 juta kepada tekong dan ABK speedboat.
    “Saat ini proses penyelidikan dilanjutkan oleh Polda Kepri. Para terduga pelaku dan korban sudah diserahkan untuk pemeriksaan lanjutan guna mengungkap sindikat penyelundupan PMI ilegal yang beroperasi menggunakan jalur laut,” ujarnya.
    Untuk ratusan WNI lainnya yang dideportasi, pendataan masih terus dilakukan. BP3MI mencatat ada yang sakit, anak-anak, hingga yang membutuhkan layanan medis khusus.
    “Proses identifikasi diperlukan untuk memastikan kategori pemulangan mereka, apakah termasuk deportasi, repatriasi, atau overstay,” ujarnya.
    Terpisah, Kasubdit IV Ditreskrimum Polda Kepri AKBP Andyka Aer memastikan proses hukum terhadap dua terduga pelaku penyelundupan terus berjalan secara intensif untuk mengejar jaringan sindikat.
    “Keduanya langsung menjalani pemeriksaan untuk mengejar sindikat penyelundupan PMI ilegal ke luar negeri. Pendalaman kasus dan proses penegakan hukum akan lanjut,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.