Xcloud.id

Jenis Media: Regional

  • Dari Bumi Majapahit, Khofifah Ajak Humas Jahit Persatuan Indonesia Lahir Batin

    Dari Bumi Majapahit, Khofifah Ajak Humas Jahit Persatuan Indonesia Lahir Batin

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerukan pesan kebangsaan yang kuat saat membuka Konvensi Humas Indonesia (KHI) 2025 di Hotel Bumi Surabaya, Sabtu (13/12/2025). Mengambil semangat dari kejayaan sejarah masa lalu, Khofifah mengajak seluruh praktisi hubungan masyarakat (humas) untuk mengambil peran strategis dalam merajut konektivitas bangsa, tidak hanya sekadar narasi di atas kertas, melainkan sebuah gerakan nyata “menjahit” Indonesia secara lahir dan batin.

    Khofifah menyambut hangat para delegasi nasional dengan mengingatkan bahwa mereka kini berpijak di tanah yang menjadi cikal bakal penyatuan Nusantara. Ia berharap energi positif dari tempat tersebut dapat meresap ke dalam semangat para peserta konvensi.

    “Selamat datang di Jawa Timur. Ini Bumi Majapahit. Jadi, usahakan minum air Bumi Majapahit supaya kenusantaraan kita terwujud lahir batin,” ujarnya di hadapan ratusan praktisi humas, akademisi, dan pejabat publik.

    Menurut Khofifah, narasi tentang merajut suku, agama, dan tradisi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) saja tidak cukup tanpa implementasi pemerataan pembangunan. Ia menegaskan posisi Jawa Timur sebagai “Gerbang Baru Nusantara” yang bertugas menyeimbangkan kemajuan antara wilayah Indonesia Barat yang sudah pesat dengan wilayah Indonesia Timur yang masih perlu dorongan akselerasi.

    Prinsip utama yang ditekankan Gubernur perempuan pertama di Jatim ini adalah memastikan tidak ada satu pun warga bangsa yang tertinggal dalam pembangunan. Semangat inilah yang harus disuarakan oleh para humas.

    “Maka, kita semua profesi apapun, sektor apapun, saya rasa kita punya tugas supaya apa yang ada di dalam roof and didis, no one left behind itu betul-betul kita bangun, kita wujudkan,” tegasnya.

    Dalam upaya konkret merajut persatuan tersebut, Khofifah menekankan pentingnya pelibatan generasi muda. Ia mencontohkan program Misi Dagang Jawa Timur yang selalu menyertakan duta wisata Raka-Raki serta siswa berprestasi. Bukan sebagai pelengkap, anak-anak muda ini diberi keleluasaan untuk bernegosiasi dan berdiskusi tentang potensi daerahnya dengan perspektif mereka sendiri.

    Khofifah percaya bahwa cara pandang anak muda yang segar dan cerdas diperlukan untuk menyongsong masa depan bangsa. Ia memberikan kepercayaan penuh kepada mereka untuk mengambil peran aktif dalam diplomasi daerah.

    “Anak-anak muda ini biarlah menjahit negerinya dengan pola pikir dan perspektif mereka bagaimana hari ini kita bersiap menjemput Indonesia Emas 2045,” imbuh Khofifah.

    Oleh karena itu, Khofifah menilai profesi humas memiliki posisi yang sangat strategis untuk melanjutkan tugas “menjahit” kebangsaan ini secara utuh. Ia berharap humas tidak hanya berhenti pada pembentukan persepsi, tetapi turut serta membangun fondasi persatuan yang kokoh di tengah keberagaman, selaras dengan semangat inklusivitas yang diwariskan dari Bumi Majapahit. [beq]

  • Dari Bumi Majapahit, Khofifah Ajak Humas Jahit Persatuan Indonesia Lahir Batin

    Kutip Hadis Qudsi di KHI 2025 Surabaya, Khofifah: ‘Bicara Baik’ Adalah Doa untuk Kekuatan Bangsa

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memberikan dimensi spiritual yang mendalam saat membuka Konvensi Humas Indonesia (KHI) 2025 di Hotel Bumi Surabaya, Sabtu (13/12/2025). Di hadapan ratusan praktisi komunikasi dari seluruh Indonesia, Khofifah tidak hanya berbicara soal strategi teknis, melainkan menekankan bahwa narasi positif atau “Bicara Baik” merupakan manifestasi doa yang mampu menjadi kekuatan nyata bagi bangsa di tengah benturan peradaban digital.

    Dalam pidatonya yang menyentuh hati, Khofifah mengutip sebuah Hadis Qudsi sebagai landasan filosofis bagi profesi humas. Ia mengingatkan bahwa kata-kata dan persepsi yang dibangun oleh humas memiliki dampak psikologis dan spiritual yang besar, karena Tuhan bekerja sesuai dengan prasangka hamba-Nya.

    “Hadis ini menyebut, ‘Aku akan memberikan apa yang dipersepsikan oleh hambaku.’ Maka memang bicara baik menjadi penting. Kalau Perhumas selalu menyampaikan bicara baik, bicara baik, bicara baik. Maka nanti yang di langit itu akan memberikan kekuatan kepada kita,” ujar Khofifah dengan nada optimis.

    Gubernur perempuan pertama di Jatim ini menyadari bahwa tantangan humas saat ini sangat kompleks, mulai dari disrupsi Artificial Intelligence (AI) hingga arus informasi digital yang tak terbendung. Namun, ia meyakini bahwa benturan persepsi dan budaya tersebut hanya bisa diredam jika praktisi humas konsisten membangun narasi positif dan menjauhkan diri dari pesimisme.

    “Meskipun mungkin kita berhadapan sangat banyak hal bahwa benturan-benturan budaya, benturan-benturan persepsi dan seterusnya melalui digital IT, melalui AI, tetapi yakinkan bahwa ana inda dhani abdihi,” tegasnya mengingatkan peserta untuk memegang teguh prinsip tersebut.

    Khofifah mengajak seluruh peserta untuk menanamkan keyakinan kolektif bahwa Indonesia adalah bangsa yang kuat dan inovatif. Menurutnya, optimisme ini harus terus disuarakan agar menjadi realitas yang terwujud dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

    “Tetaplah berprasangka yang baik. Tetaplah berprasangka yang positif, tetaplah berprasangka bahwa Indonesia kuat, warga Indonesia adalah warga yang punya daya saing yang bagus dan punya kekuatan inovasi yang bagus,” imbuh Khofifah.

    Selain pesan spiritual, Khofifah juga menekankan semangat persatuan yang digaungkan dari “Bumi Majapahit”. Ia mengundang para tamu untuk meresapi semangat Nusantara yang lahir dari tanah Jawa Timur, di mana persatuan bukan sekadar narasi, melainkan aksi nyata untuk memastikan pemerataan pembangunan.

    “Provinsi, selamat datang di Jawa Timur. Ini Bumi Mojopahit. Jadi, usahakan minum air Bumi Mojopahit supaya kenuntaraan kita terwujud lahir batin,” sapanya hangat kepada para delegasi.

    Menutup sambutannya, Khofifah berharap forum KHI 2025 ini tidak sekadar menjadi ajang diskusi teknis, tetapi menjadi titik tolak untuk “menjahit” kembali persatuan Indonesia secara lahir dan batin. Dengan memadukan kekuatan inovasi—di mana Jatim baru saja dinobatkan sebagai provinsi dengan Indeks Inovasi Terbaik oleh Kemendagri—dan kekuatan spiritual “Bicara Baik”, Khofifah optimis Indonesia mampu menjemput masa keemasan di tahun 2045. [beq]

  • HMI Blitar: Pemerintah Tak Tetapkan Bencana Nasional Sumut-Aceh, Diduga Lindungi Tangan-Tangan Elit

    HMI Blitar: Pemerintah Tak Tetapkan Bencana Nasional Sumut-Aceh, Diduga Lindungi Tangan-Tangan Elit

    Blitar (beritajatim.com) – Keputusan pemerintah pusat yang dinilai lamban dalam menetapkan status bencana nasional terhadap peristiwa banjir bandang di Sumatera Utara (Sumut) dan Aceh memicu reaksi keras.

    Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Blitar turun ke jalan, menggelar aksi panggung bebas di bawah Patung Presiden Pertama Republik Indonesia, Bung Karno di Pertigaan Herlingga, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar.

    Selain mengkritisi kebijakan pemerintah pusat, HMI Cabang Blitar juga melakukan penggalangan dana. Aksi yang dipenuhi nuansa perlawanan ini menampilkan serangkaian lagu kritik, puisi, hingga bentangan banner bekas yang dihiasi tulisan-tulisan tajam. Ini adalah bentuk dukungan moril yang kuat, bukan hanya sekadar penggalangan dana.

    “Aksi ini bukan hanya galang dana semata, namun dukungan moril agar pemerintah segera menetapkan status Bencana Nasional,” tegas Ketua HMI Cabang Blitar, Qithfirul Aziz pada Sabtu (13/12/2025).

    Lebih lanjut, Qithfirul Aziz tidak segan melontarkan spekulasi yang mengejutkan. Menurutnya, kelambanan pemerintah dalam menetapkan status bencana justru menimbulkan dugaan kuat adanya keterlibatan pihak elit yang ingin kasus ini tenggelam.

    “Kita bisa gali lebih dalam siapa yang memiliki atau mendapat hak guna paling banyak dari hutan yang ada disana, sehingga muncul dugaan sejumlah elit politik khawatir ini akan terbongkar media internasional,” imbuhnya dengan nada skeptis.

    HMI Cabang Blitar berkeyakinan penuh, jika status bencana nasional ditetapkan, peristiwa ini akan menarik perhatian media internasional. Sorotan global inilah yang dikhawatirkan akan memicu terkuaknya dalang hingga pihak-pihak yang turut andil dalam menyebabkan bencana alam tersebut, terutama yang terkait dengan isu deforestasi dan penguasaan lahan.

    Panggung Perlawanan dan Solidaritas

    Di tengah aksi, spanduk-spanduk berisi pesan-pesan kritis terpampang jelas menghadap jalan raya, menarik perhatian para pengguna jalan. Sejumlah kader HMI dengan sigap juga membawa kardus donasi, mendatangi setiap pengguna jalan yang hendak menyumbang. Aksi ini menjadi simbol solidaritas masyarakat Blitar terhadap korban bencana di ujung barat Indonesia.

    “Donasi dari masyarakat Blitar untuk warga Aceh dan Sumatera terdampak banjir kami lakukan di jalan serta online yang akan kami salurkan Senin mendatang,” pungkas Qithfirul.

    Aksi ini jelas mengirimkan pesan keras: penetapan status bencana bukan sekadar masalah administrasi, melainkan kunci pembuka transparansi dan pertanggungjawaban atas kerusakan lingkungan yang diduga melibatkan ‘tangan-tangan’ tersembunyi. Publik kini menanti, apakah desakan mahasiswa ini akan menggoyahkan sikap pemerintah pusat. (owi/ian)

  • Boy Kelana: Humas Bukan Lagi Pendukung, Tapi Aktor Strategis Penjaga Kedaulatan Informasi

    Boy Kelana: Humas Bukan Lagi Pendukung, Tapi Aktor Strategis Penjaga Kedaulatan Informasi

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Umum DPP Perhumas Boy Kelana Soebroto menegaskan bahwa paradigma kehumasan di Indonesia telah bergeser secara fundamental dari sekadar fungsi pendukung (support function) menjadi aktor strategis utama dalam menjaga kedaulatan informasi bangsa. Pernyataan tegas ini disampaikan Boy saat membuka Konvensi Humas Indonesia (KHI) 2025 di Hotel Bumi Surabaya, Sabtu (13/12/2025).

    Di hadapan ratusan praktisi komunikasi, Boy menyoroti urgensi transformasi peran humas di tengah era digitalisasi dan akselerasi global. Menurutnya, humas kini berdiri di garda terdepan untuk memastikan harmoni sosial, membangun optimisme, dan menciptakan konektivitas positif, baik dalam skala nasional maupun internasional.

    “Saat ini dalam mengemban profesi kehumasan kita bukan hanya berbicara tentang komunikasi saja tetapi juga mengenai persatuan narasi, menjaga kedaulatan dan martabat bangsa serta daya saing Indonesia di kancah global,” ujar Boy Kelana.

    Boy memaparkan bahwa tantangan komunikasi hari ini telah meluas jauh melampaui sekadar penyampaian pesan. Praktisi humas kini berhadapan langsung dengan destruksi teknologi, gempuran artificial intelligence (AI), otomatisasi ruang informasi, hingga risiko polarisasi sosial akibat disinformasi yang masif.

    Dalam situasi yang kompleks tersebut, posisi humas tidak bisa lagi dipandang sebelah mata dalam struktur organisasi maupun pemerintahan.

    “Profesi humas bukan lagi sebagai pendukung melainkan aktor strategis pembawa perubahan dan penjaga komunikasi kebangsaan,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Boy menjabarkan konsep komunikasi kebangsaan yang harus diemban oleh setiap insan humas. Konsep ini merupakan upaya kolektif untuk menghadirkan narasi yang menyatukan, menenangkan, dan memajukan. Ia menekankan pentingnya membingkai narasi konstruktif yang penuh nilai empati demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    “Bingkai narasi konstruktif dan penuh makna dapat membangun komunikasi yang positif penuh dengan nilai empati dan fokus pada kesatuan Indonesia,” tambah Boy.

    Visi ini selaras dengan tema besar konvensi tahun ini, yaitu “Inovasi Bersama Untuk Indonesia Berdaya Saing Global”. Boy juga menyinggung bahwa penguatan peran strategis ini didukung oleh jejaring internasional yang semakin solid, termasuk posisi Perhumas sebagai anggota aktif Global Alliance for Public Relations and Communications Management. Hal ini memungkinkan humas Indonesia untuk memperkuat kanal diplomasi dan reputasi negara di mata dunia.

    “Bersama semangat Indonesia bicara baik, Perhumas berkomitmen untuk semakin memperkuat nation branding dan reputasi Indonesia di dalam negeri dan di luar kancah internasional,” pungkasnya. [beq]

  • Ratusan Rumah di Bangka Terendam Banjir Hampir 1 Meter

    Ratusan Rumah di Bangka Terendam Banjir Hampir 1 Meter

    Bangka Belitung. Beritasatu.com – Hujan deras yang melanda Sungailiat, Kabupaten  Bangka, Provinsi Bangka Belitung menyebabkan banjir di sejumlah lokasi, Sabtu (13/12/2025). Ketinggian air akibat meluapnya saluran air tersebut hampir mencapai satu meter.

    Bupati Bangka Fery Insani mengatakan ada tiga daerah yang terdampak  banjir terparah, yaitu Lingkungan Sidodadi, Lingkungan Samratulangi dan Sinar Jaya.

     

  • Gubernur Banten Andra Soni Kunjungi Sumbar Beri Bantuan Rp 1 M

    Gubernur Banten Andra Soni Kunjungi Sumbar Beri Bantuan Rp 1 M

    Serang, Beritasatu.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menunjukkan wujud nyata solidaritas antardaerah dengan menyalurkan bantuan langsung kepada korban bencana banjir dan longsor di Pulau Sumatera. Gubernur Banten Andra Soni menyerahkan bantuan di Sumatera Barat (Sumbar), sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Deden Apriandhi meninjau lokasi terdampak di Aceh.

    Dalam kunjungannya ke Kota Padang, Gubernur Andra Soni menyerahkan bantuan keuangan senilai Rp 1 miliar serta bantuan logistik. Bantuan tersebut diterima langsung oleh Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah di Istana Gubernur Provinsi Sumbar, (13/12/2025).

    “Kami ingin menyampaikan secara langsung kepada bapak gubernur Sumatera Barat belasungkawa kami atas musibah yang dihadapi saudara-saudara di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Ini adalah bentuk dukungan masyarakat Banten kepada saudara kita yang terdampak,” ujar Andra Soni.

    Andra menekankan pentingnya semangat gotong royong dan kesetiakawanan sosial dalam menghadapi musibah. Ia meyakini di bawah kepemimpinan Gubernur Mahyeldi serta kekompakan para kepala daerah, Sumbar dapat segera pulih.

    “Kami juga pernah mengalami musibah seperti ini. Kami masyarakat Banten akan terus menggalang dukungan agar kesetiakawanan sosial ini bisa terus kita pertahankan, karena itu adalah jati diri kita,” tambahnya.

    Turut mendampingi gubernur dalam kunjungan ini antara lain Kepala BPBD Banten Lutfi Mujahidi, Kepala DLHK Wawan Gunawan, Kepala Dinas Perkim M Rahmat Roegianto, Kepala Dinas Sosial Lukman, Kasatpol PP Nana Suryana, serta Ketua TP PKK Banten Tinawati Andra Soni.

    Seusai penyerahan bantuan, rombongan gubernur Banten meninjau lokasi terdampak di Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, untuk menyerahkan paket sembako. Peninjauan dilanjutkan ke dapur umum yang didirikan relawan Banten di Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah.

    Di lokasi tersebut, Andra Soni berdialog langsung dengan warga mengenai pengalaman mereka saat bencana terjadi. Kehadiran Gubernur Banten disambut antusias oleh warga yang tengah bahu-membahu menyiapkan makanan di dapur umum.

    Sekda Banten Tinjau Kerusakan di Pidie Jaya

    Di lokasi terpisah, Sekda Banten Deden Apriandhi mengunjungi Provinsi Aceh untuk melihat kondisi pascabanjir yang melanda akhir November lalu. Didampingi Kepala Bappeda Mahdani dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Nasir, Deden meninjau Desa Blang Cut, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya.

    Sama halnya dengan di Sumbar, Pemprov Banten juga menyerahkan bukti pemindahbukuan bantuan keuangan senilai Rp 1 miliar kepada Pemprov Aceh yang diterima oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asda II) Provinsi Aceh, Zulkifli, serta menyalurkan bantuan logistik dari BPBD dan UPZ Baznas Banten.

    “Kedatangan kami selain untuk menyampaikan rasa duka langsung, juga menyampaikan amanat bantuan dari masyarakat Banten. Meski nilainya mungkin tak seberapa dibandingkan musibah yang dialami, kami harap ini dapat meringankan beban,” tutur Deden.

    Deden mengungkapkan keprihatinannya melihat kondisi di Pidie Jaya, di mana banyak infrastruktur tertimbun lumpur, termasuk lahan pertanian.

    “Banyak rumah dan fasilitas masyarakat tertimbun lumpur. Bahkan ada hamparan sawah yang berubah menjadi hamparan lumpur, yang tentunya akan mengganggu ketahanan pangan di sana. Mohon doanya kepada seluruh masyarakat Banten agar saudara-saudara kita di Sumatra segera pulih,” pungkasnya.

  • Laka di Tol Malang–Pandaan, Dua Orang Meninggal Dunia

    Laka di Tol Malang–Pandaan, Dua Orang Meninggal Dunia

    Malang (beritajatim.com) – Kecelakaan lalu lintas terjadi di ruas Tol Malang–Pandaan KM 84.700 A, wilayah Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Sabtu (13/12/2025) dini hari.

    Insiden tersebut melibatkan sebuah kendaraan Toyota Hiace nopol B 7769 TDB dengan dump truck tronton nopol L 9322 UK. Akibat kecelakaan itu, dua orang penumpang meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara sembilan lainnya mengalami luka-luka.

    Kecelakaan terjadi sekitar pukul 03.50 WIB saat Toyota Hiace yang dikemudikan AI (32), asal Jagakarsa, Jakarta Selatan, melaju dari arah Surabaya menuju Malang di lajur kanan. Rombongan tersebut ditengarai merupakan warga Jakarta Timur yang hendak berlibur di wilayah Malang Raya.

    Ketika sampai di lokasi kejadian, kendaraan tiiba-tiba menabrak sudut kanan belakang dump truck yang disopiri TH (47), warga Porong, Sidoarjo, berjalan searah di lajur kiri.

    Kasatlantas Polres Malang AKP Muhammad Alif Chelvin Arliska mengatakan, hasil pemeriksaan awal menunjukkan pengemudi Hiace diduga mengalami kelelahan saat mengemudi.

    “Berdasarkan olah TKP dan keterangan saksi, pengemudi Toyota Hiace diduga mengalami microsleep sehingga kendaraan bergerak ke kiri dan menabrak dump truck di depannya,” kata AKP Chelvin saat dikonfirmasi, Sabtu (13/12/2025).

    Akibat benturan keras tersebut, dua penumpang Hiace dinyatakan meninggal dunia di tempat kejadian perkara. Sementara pengemudi dan sembilan penumpang lainnya mengalami luka-luka dengan tingkat cedera berbeda dan langsung dievakuasi ke sejumlah rumah sakit di Malang.

    “Korban luka telah mendapatkan penanganan medis di RS Prima Husada dan RS Lawang Medika, sedangkan dua korban meninggal dunia dievakuasi ke RSSA Malang,” imbuhnya.

    Chelvin menambahkan, petugas gabungan dari Unit Gakkum Satlantas Polres Malang bersama PJR dan Jasa Marga langsung melakukan penanganan di lokasi. Olah tempat kejadian perkara, pengamanan barang bukti, hingga pengumpulan rekaman CCTV telah dilakukan untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut.

    “Kami telah melakukan olah TKP, memeriksa saksi-saksi, serta mengamankan kendaraan yang terlibat kecelakaan. Perkara ini masih dalam penanganan Unit Gakkum Satlantas Polres Malang,” tegasnya.

    Kasatlantas Polres Malang mengimbau seluruh pengguna jalan tol agar selalu memastikan kondisi fisik tetap prima sebelum berkendara, terutama pada jam-jam rawan dini hari.

    “Jika merasa lelah atau mengantuk, segera menepi dan beristirahat di rest area. Keselamatan adalah yang utama,” pungkas Chelvin. (yog/ian)

  • Gus Yahya Tegaskan Masih Ketum PBNU Sah, Serukan Islah demi Keutuhan Jam’iyyah

    Gus Yahya Tegaskan Masih Ketum PBNU Sah, Serukan Islah demi Keutuhan Jam’iyyah

    Jakarta (beritajatim.com) – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, secara resmi menegaskan posisi hukumnya sebagai pemegang mandat sah kepemimpinan PBNU periode 2021-2026. Dalam pernyataan sikap yang dirilis pada Sabtu (13/12/2025), Gus Yahya merespons dinamika internal organisasi dengan menyerukan jalan islah atau rekonsiliasi demi menjaga keutuhan jam’iyyah, alih-alih memperuncing konflik pasca munculnya klaim pemberhentian dirinya.

    Gus Yahya menyatakan bahwa dirinya bersama Rais ‘Aam PBNU KH Miftachul Akhyar adalah pemimpin yang dipilih secara sah melalui Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama di Lampung pada 2021. Mandat tersebut bersifat mengikat selama lima tahun dan dilindungi oleh Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi. Ia menilai Rapat Pleno pada 9 Desember 2025 yang menunjuk pejabat pengganti dirinya tidak memiliki dasar konstitusional.

    “Keputusan yang lahir dari Rapat Harian Syuriyah pada 20 November 2025 tidak memiliki landasan hukum yang sah. Dengan demikian, seluruh keputusan turunan yang dihasilkan dari proses tersebut, termasuk penunjukan Pejabat Ketua Umum PBNU, tidak sah dan ilegal,” tegas Gus Yahya dalam dokumen resmi bernomor 4811/PB.23/A.II.07.08/99/12/2025.

    Menurutnya, pemberhentian ketua umum di tengah masa jabatan memiliki mekanisme ketat yang hanya bisa dilakukan melalui Muktamar Luar Biasa (MLB) jika terbukti ada pelanggaran berat. Hingga detik ini, Gus Yahya juga memastikan namanya masih tercatat sebagai Ketua Umum PBNU dalam Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

    Meski memegang legitimasi hukum yang kuat, Gus Yahya memilih pendekatan persuasif untuk meredam gejolak. Ia menegaskan komitmennya untuk menempuh jalur damai sesuai arahan para ulama senior (kiai sepuh) yang sebelumnya telah bertemu di Pondok Pesantren Ploso, Kediri, dan Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang.

    Sikap islah ini diambil untuk mencegah perpecahan di akar rumput dan menjaga marwah Nahdlatul Ulama sebagai ormas Islam terbesar. Gus Yahya meminta seluruh jajaran pengurus, mulai dari tingkat Wilayah (PWNU), Cabang (PCNU), hingga Anak Ranting, untuk tetap tenang dan solid.

    “Saya mengimbau agar untuk sementara waktu tidak mengindahkan instruksi yang mengatasnamakan Pejabat Ketua Umum PBNU demi menghindari kebingungan organisasi,” imbaunya.

    Gus Yahya juga mengingatkan pihak eksternal, termasuk pemerintah dan mitra strategis PBNU, untuk berhati-hati dalam merespons situasi ini. Ia meminta agar tidak ada tindak lanjut atas kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak yang tidak memiliki otoritas sah, guna menghindari potensi sengketa hukum di kemudian hari.

    Menutup pernyataannya, Gus Yahya mengajak seluruh warga Nahdliyin untuk mendoakan agar badai internal ini segera berlalu dengan solusi yang bermartabat. Ia menekankan pentingnya menjaga persatuan dan mempererat tali silaturahmi di tengah ujian organisasi. [beq]

  • Penemuan Mayat Pelajar SMK Gegerkan Warga Tulang Bawang Lampung, Diduga Korban Pembunuhan

    Penemuan Mayat Pelajar SMK Gegerkan Warga Tulang Bawang Lampung, Diduga Korban Pembunuhan

    Liputan6.com, Jakarta – Warga Kampung Cempaka Jaya, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, digegerkan dengan penemuan mayat seorang pelajar SMK di area perkebunan sawit, Kamis (11/12/2025). Korban ditemukan dalam kondisi sudah membusuk.

    Korban diketahui berinisial R, pelajar kelas X salah satu SMK di Tulang Bawang. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh seorang mandor kebun sawit yang mencium bau menyengat saat melintas di area perkebunan.

    “Awalnya mandor sawit mencium bau menyengat, kemudian melapor ke pihak perusahaan dan diteruskan ke pihak desa. Setelah dicek bersama-sama, ditemukan mayat yang sudah membusuk,” kata Kasatreskrim Polres Tulang Bawang, AKP Noviarif Kurniawan, saat dikonfirmasi Liputan6.com, Sabtu (13/12/2025).

    Korban ditemukan tergeletak di tengah kebun sawit dengan sebagian tubuhnya tertutup pelepah sawit. Saat ditemukan, kondisi jasad sudah mengalami pembusukan dan dipenuhi belatung.

    “Dugaan kami dari hasil lidik sampai saat ini korban kemungkinan dibunuh. Untuk motifnya apa, masih kami perdalam lagi,” jelasnya.

     

  • Boy Kelana: Humas Bukan Lagi Pendukung, Tapi Aktor Strategis Penjaga Kedaulatan Informasi

    Respon Tantangan AI, Perhumas Rilis Kode Etik Baru dan Indikator Terukur di KHI 2025

    Surabaya (beritajatim.com) – Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (Perhumas) resmi meluncurkan pemutakhiran Kode Etik Kehumasan yang mengakomodasi penggunaan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) serta memperkenalkan Perhumas Indicators 2025 dalam pembukaan Konvensi Humas Indonesia (KHI) 2025 di Hotel Bumi Surabaya, Sabtu (13/12/2025). Langkah strategis ini diambil untuk menjawab tantangan disrupsi teknologi sekaligus memastikan kinerja humas dapat diukur secara presisi berbasis data.

    Ketua Umum DPP Perhumas, Boy Kelana Soebroto, menegaskan bahwa pembaruan standar profesi ini mendesak dilakukan. Menurutnya, humas kini berhadapan langsung dengan otomatisasi ruang informasi yang menuntut standar etika baru.

    “Tantangan hari ini bukan hanya tentang penyampaian pesan, tetapi juga sudah meluas masuk ke dalam destruksi teknologi. Termasuk artificial intelligence, automatisasi ruang informasi, kompetisi reputasi bangsa, di mata global,” ujar Boy di hadapan ratusan praktisi humas.

    Dalam peluncuran tersebut, Boy menjelaskan bahwa kode etik terbaru ini dirancang untuk menjadi panduan moral praktisi saat menggunakan teknologi canggih. Pemanfaatan AI dalam produksi konten komunikasi tidak boleh mengaburkan fakta atau melanggar privasi.

    “Hari ini kita bersama-sama akan melakukan peluncuran pemutakhiran kode etik Perhumas yang merupakan wujud tekad kita bersama dalam menjaga integritas profesi di tengah kompleks dan perkembangan zaman. Di dalam kode etik ini tertanam prinsip kebenaran, transparansi, akurasi, tanggung jawab, dan keberpihakan pada kepentingan publik. Dan tentu saja sudah memasukkan unsur-unsur terkait teknologi terkini yaitu artificial intelligence,” paparnya.

    Langkah Perhumas ini mendapat dukungan penuh dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Dirjen Komunikasi Publik dan Media Komdigi, Fifi Aleyda Yahya, yang turut hadir, mengingatkan bahwa regulasi dan etika adalah pagar pengaman agar teknologi tetap memanusiakan manusia.

    “Kami juga membuat regulasi dan etika teknologi termasuk pedoman etika kecerdasan artifisial. Tujuannya agar inovasi tetap manusiawi dan bertanggung jawab insyaallah,” kata Fifi.

    Fifi menambahkan, meski teknologi seperti AI mempercepat proses kerja, peran manusia dalam menimbang rasa tidak tergantikan. “AI bisa membantu menyaring data tapi hanya kita yang bisa memberikan rasa atau empati,” tegasnya.

    Selain aspek etika, sorotan utama dalam KHI 2025 adalah peluncuran Perhumas Indicators 2025. Bekerja sama dengan lembaga riset Populix, instrumen ini dihadirkan untuk mengubah cara praktisi humas dalam menilai keberhasilan komunikasi. Humas tidak lagi sekadar bekerja berdasarkan intuisi, melainkan data konkret yang dapat dipertanggungjawabkan.

    Boy Kelana Soebroto memaparkan bahwa indikator ini berfungsi ganda: mengukur tingkat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah maupun swasta, serta menilai kualitas narasi yang beredar di masyarakat.

    “Perhumas Indicators hadir untuk mengukur tingkat kepercayaan terhadap institusi, pemerintah, swasta, dan juga membaca kualitas narasi publik serta menilai efektivitas strategi komunikasi yang dilakukan oleh sebuah institusi,” jelas Boy.

    Pentingnya pengukuran ini didasari oleh pemahaman bahwa reputasi adalah modal vital bagi keberlangsungan organisasi maupun negara.

    “Kita semua memahami dengan sangat jelas bahwa kepercayaan dan reputasi bukan hanya sekedar persepsi, tetapi juga merupakan aset strategi yang dapat berdampak pada stabilitas pertumbuhan bangsa,” tambah Boy.

    Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyambut baik inisiatif berbasis data dan etika ini. Sebagai tuan rumah, Khofifah menekankan bahwa inovasi dan pengukuran kinerja adalah hal yang juga diterapkan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

    “Awal tahun biasanya saya berhari-hari untuk mendeteksi, mengetahui dan mengukur inovasi-inovasi yang mereka sudah lakukan,” ungkap Khofifah.

    Ia juga menekankan bahwa narasi positif atau “Bicara Baik” yang dikampanyekan Perhumas harus berjalan beriringan dengan kemampuan adaptasi teknologi. Khofifah menutup pandangannya dengan optimisme bahwa kolaborasi antara data, etika, dan inovasi akan membawa Indonesia lebih kompetitif.

    “Maka memang bicara baik menjadi penting. Kalau perhumas selalu menyampaikan bicara baik, bicara baik, bicara baik. Maka nanti yang di langit itu akan memberikan kekuatan kita,” pungkas Khofifah. [beq]