Jenis Media: Regional

Bahlil Gerak Cepat Salurkan Bantuan dan Pulihkan Energi Aceh-Sumatera

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia terus membantu masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh dan Sumatera. Sejak kunjungan lapangan awal Desember 2025, berbagai bantuan kemanusiaan serta pemulihan pasokan dan infrastruktur energi dilakukan secara bertahap di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Di Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, realisasi bantuan telah terealisasi. Hingga Sabtu (13/12/2025), sebanyak 100 tenda telah tiba dan diserahkan kepada pemerintah daerah untuk segera didistribusikan kepada warga terdampak.

Sementara itu, 156 tenda lainnya masih dalam perjalanan dari Bandara Minangkabau menuju Batang Toru. Keterlambatan pengiriman disebabkan antrean kargo udara serta medan distribusi yang cukup sulit.

Ketua Tim ESDM Siaga Bencana, Rudy Sufahriadi, menjelaskan bantuan yang dikirim ke Sumatera Utara tidak hanya berupa tenda, tetapi juga berbagai peralatan pendukung lainnya.

“Untuk di Sumatera Utara, Kementerian ESDM mengirimkan bantuan berupa genset sebanyak 10 unit, matras angin 77 buah, Starlink lima unit, jet cleaner 10 unit, gergaji mesin sembilan unit, lampu emergency sebanyak tiga box, dan tenda sebanyak 256 set,” jelas Ketua Tim ESDM Siaga Bencana Rudy Sufahriadi, di Jakarta, Sabtu (13/12/2025).

Secara operasional, pemulihan infrastruktur energi di Sumatera Utara hampir sepenuhnya rampung. Seluruh 406 SPBU, 383 agen LPG, dan 46 SPBE telah kembali beroperasi. Pasokan listrik juga sudah menjangkau hampir seluruh pelanggan di wilayah terdampak.

Dapur Umum dan Listrik Aceh Jadi Prioritas

Di Aceh, Menteri ESDM meminta tim ESDM Siaga Bencana mendirikan dan mengoperasikan posko dapur umum di Kabupaten Bireuen sejak Rabu (3/12/2025). Posko ini berperan penting dalam memenuhi kebutuhan pangan ribuan pengungsi dan warga terdampak bencana.

Pemulihan pasokan listrik di Aceh juga terus dipercepat. Progres pemulihan transmisi Brandan–Langsa telah mencapai sekitar 85% dan ditargetkan kembali tersambung dengan sistem kelistrikan Sumatera Utara pada 17 Desember 2025.

“Pemulihan listrik di Aceh ini menjadi perhatian utama Kementerian ESDM. Berbagai upaya dilakukan untuk mengembalikan pasokan listrik sebagaimana mestinya. Penyambungan transmisi dengan sistem Sumut sedang dilakukan, ditambah dengan pemasangan PLTD untuk mendukung pasokan listrik,” ujar Rudy.

Untuk memperkuat sistem kelistrikan Banda Aceh, ESDM memasang pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) dengan total kapasitas 50 MW. Tambahan mesin 5 MW di PLTD Leung Bata telah masuk ke sistem 20 kV Aceh pada Sabtu (13/12/2025), sementara 5 MW lainnya dijadwalkan beroperasi pada Minggu (14/12/2025). PLTD Krueng Raya berkapasitas 15 MW ditargetkan beroperasi pada 23 Desember, sedangkan PLTD Ulee Kareng berkapasitas 25 MW ditargetkan commissioning pada 30 Januari 2026.

Distribusi BBM dan LPG Tetap Aman

Pasokan BBM dan LPG tetap menjadi prioritas, terutama bagi wilayah yang masih terisolasi. Distribusi dilakukan melalui jalur darat, laut, dan udara. Di Aceh, ketahanan stok BBM tercatat aman, dengan bensin hingga 30 jam dan solar 33 jam. Sebanyak 141 dari 156 SPBU dan 118 dari 133 agen LPG telah kembali beroperasi.

“Meskipun ada kendala aspek safety untuk pengangkutan LPG via pesawat, kami tidak menyerah. Suplai LPG untuk wilayah utara Aceh kini kami topang menggunakan kapal dari Terminal LPG Arun serta pengiriman tabung lewat jalur darat pantai barat,” ujar Rudy.

Di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, bantuan juga telah disalurkan. Satu unit genset dikirim ke Masjid Suhada di Nagari Salareh Aia, sehingga warga dapat kembali melaksanakan salat Jumat dengan nyaman. Secara keseluruhan, sebanyak 35 genset disalurkan untuk warga Kecamatan Palembayan.

Selain itu, PLN mempercepat pemulihan jaringan listrik dengan memasang tiang listrik tegangan rendah, bahkan hingga malam hari. Untuk sektor energi, seluruh 147 SPBU, 172 agen LPG, dan 14 SPBE di Sumatra Barat telah kembali beroperasi normal.

Sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi, pemerintah turut menindaklanjuti kebijakan penghapusan utang kredit usaha rakyat (KUR) bagi debitur terdampak bencana di Aceh dan Sumatera. Kebijakan ini sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat kunjungan ke Aceh pada Minggu (7/12/2025), dengan sasaran utama petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro.

13/12/2025 22:57
7 Bus Wisatawan Jadi Tawanan Warga Lokal di Banyuwangi Gara-gara Tak Bayar Rp 150.000 Surabaya

Bus Wisatawan Jadi Tawanan Warga Lokal di Banyuwangi Gara-gara Tak Bayar Rp 150.000
Tim Redaksi
BANYUWANGI, KOMPAS.com – Bus wisatawan asal Surabaya ditawan warga lokal (warlok) di Desa Bangsring, Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi, Jawa Timur gara-gara tak bayar “uang pengawalan”, Sabtu (13/12/2025).
Saat insiden tersebut, para wisatawan tengah berwisata di kawasan Mutiara Pulau Tabuhan dan Bangsring Underwater.
Dari cerita yang beredar, selain membayar uang parkir sebesar Rp 25.000, bus juga dimintai tambahan pembayaran sebesar Rp 150.000.
Namun agen wisata yang membawa wisatawan mayoritas lanjut usia itu enggan membayar pungutan yang dianggap tak jelas peruntukannya, menyebabkan bus yang mereka tumpangi dilarang keluar dari area wisata.
Dikonfirmasi, pengelola wisata Bangsring Underwater, Wildan membenarkan kejadian yang ramai jadi bahan pembicaraan publik itu.
“Ya, awalnya karena bus wisatawan hendak masuk ke Bangsring tapi tidak bisa karena memang aturannya, bus tidak boleh masuk, harus shuttle,” terang Wildan.
Namun bus tersebut akhirnya diarahkan ke area wisata Mutiara Tabuhan oleh dua pria berinisial BO dan BU untuk kemudian melakukan pembayaran parkir di sana.
Sementara para lansia, setelah sempat terjadi perdebatan, mereka diminta untuk berjalan kaki dari area Mutiara Tabuhan ke wisata Bangsring Underwater yang memang menjadi tujuan utama mereka. Jaraknya sekitar 400 meter.
Namun kemudian, meski sudah membayar parkir di Mutiara Tabuhan, bus rombongan tersebut dipindah ke area Bangsring Underwater, dan dimintai uang pengawalan ketika hendak pulang.
“Agen tadi marah-marah, mau bayar tapi harus jelas. Sementara sudah jelas sebetulnya bahwa sesuai aturan, bus tidak boleh masuk,” tambahnya.
Terus didesak oleh dua warga lokal, agen wisata pun meminta bukti bayar berupa kwitansi namun mereka hanya diberi kwitansi tanpa stempel resmi dengan alasan stempel tak sedang berada di tangan para pria itu yang semakin membuat jengah agen wisata.
Agen wisata pun sempat mengancam akan melapor ke polisi atas peristiwa yang dialami, namun bukannya mereda, pria pemalak justru menantang balik. Ia mengatakan mereka tak takut.
“Akhirnya marah ke saya, ya saya bilang, ibarat tidak ikut makan nangka tapi saya kena getahnya,” tutur Wildan.
Sebab, selain kena marah meski tak terlibat dan menikmati tarikan pungutan liar tersebut, ramainya pemberitaan tersebut juga menyudutkan wisata Bangsring Underwater yang selama ini telah mematuhi aturan.
Para pengelola wisata Bangsring Underwater berharap, pihak berwajib dapat bertindak tegas, mengingat peristiwa serupa telah terjadi berulang kali.
Sementara itu, Kapolsek Wongsorejo, AKP Eko Darmawan mengatakan bahwa para pelaku telah diamankan pihak kepolisian.
“Sudah kita amankan. Saat ini masih kita lakukan pemeriksaan dan kita dalami,” kata Darmawan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

13/12/2025 22:39
Gubernur Sumbar Perintahkan Bupati-Wali Kota Siapkan Lahan Huntara

Padang Pariaman, Beritasatu.com – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi menginstruksikan seluruh bupati dan wali kota di daerah terdampak bencana segera menyiapkan lahan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat. Langkah ini dinilai mendesak agar penyintas bencana dapat segera menempati tempat tinggal yang aman dan layak.

“Pembangunan huntara ini harus kita percepat. Masyarakat terdampak perlu tempat tinggal yang aman dan manusiawi,” kata Mahyeldi saat meninjau kondisi pascabencana di Kabupaten Padang Pariaman, Sabtu (13/12/2025).

Menurut Mahyeldi, pembangunan huntara menjadi kebutuhan utama setelah bencana meluluhlantakkan permukiman warga di sejumlah kabupaten dan kota di Sumbar. Huntara diharapkan menjadi solusi sementara bagi penyintas sambil menunggu proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

“Saya minta bupati dan wali kota segera menyiapkan lahannya, dengan memastikan lokasinya tidak berada di kawasan rawan bencana,” tegasnya.

Mantan wali kota Padang itu menjelaskan, seluruh pembiayaan pembangunan huntara akan ditanggung oleh pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sementara itu, pemerintah daerah bertanggung jawab menyiapkan data rumah terdampak, pembebasan lahan, hingga memastikan kesiapan lokasi pembangunan.

Hingga saat ini, Mahyeldi menyebut baru empat daerah yang melaporkan kesiapan lahan untuk pembangunan huntara, yakni Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Agam, Kabupaten Limapuluh Kota, dan Kabupaten Padang Pariaman.

“Baru empat daerah yang menyampaikan kesiapan lahannya. Kita berharap daerah lain segera menyusul agar penanganan pascabencana bisa berjalan serentak,” ujarnya.

Selain penyediaan lahan, gubernur juga menekankan pentingnya percepatan pendataan di lapangan. Data yang akurat dinilai menjadi kunci agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat segera dimulai setelah masa tanggap darurat berakhir.

“Masa tanggap darurat Sumbar sampai 22 Desember. Kalau data sudah rampung, setelah itu kita ingin langsung masuk ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi,” katanya.

Mahyeldi menambahkan, terdapat dua skema bantuan bagi masyarakat yang rumahnya rusak berat atau hancur akibat bencana. Pertama, skema dana tunggu hunian (DTH) bagi warga yang melakukan relokasi secara mandiri. Kedua, skema huntara dan hunian tetap (huntap) untuk relokasi yang difasilitasi pemerintah.

“Kedua skema tersebut ditanggung oleh BNPB. Pemerintah daerah berperan menyiapkan lahan dan memastikan data masyarakat terdampak benar-benar valid,” pungkasnya.

13/12/2025 22:30
BMKG Juanda Peringatkan Ancaman Cuaca Ekstrem, Mojokerto Raya Masuk Zona Waspada

Mojokerto (beritajatim.com) — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Juanda menetapkan Kabupaten dan Kota Mojokerto sebagai salah satu wilayah di Jawa Timur yang perlu mewaspadai potensi cuaca ekstrem. Potensi cuaca ekstrem tersebut dikeluarkan selama periode 11–20 Desember 2025.

Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda Sidoarjo, Taufiq Hermawan, mengatakan bahwa dalam 10 hari ke depan diprakirakan terjadi peningkatan intensitas hujan di sejumlah daerah, termasuk Mojokerto Raya, yakni Kabupaten dan Kota Mojokerto. Hal ini seiring aktifnya dinamika atmosfer di wilayah Jawa Timur.

“Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai petir dan angin kencang berpotensi terjadi di Mojokerto. Dampaknya bisa berupa banjir, tanah longsor, hingga pohon tumbang,” ungkapnya dalam rilis yang diterima Beritajatim.com, Sabtu (13/12/2025).

Ia menjelaskan, hampir seluruh wilayah Jawa Timur saat ini telah memasuki musim hujan. Kondisi tersebut diperkuat oleh kemunculan Bibit Siklon Tropis 935 di Samudra Hindia selatan NTB yang memberikan dampak tidak langsung berupa peningkatan suplai uap air ke wilayah Jawa Timur.

Selain itu, aktivitas gelombang atmosfer Low, Kelvin, dan Rossby, serta suhu muka laut Selat Madura yang masih hangat, turut mendukung pertumbuhan awan-awan hujan yang berpotensi menimbulkan cuaca ekstrem. BMKG Juanda mengimbau masyarakat Mojokerto, khususnya yang berada di wilayah rawan banjir dan perbukitan.

“Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan bencana hidrometeorologi. Pengguna jalan juga diminta berhati-hati karena hujan lebat berpotensi menyebabkan jalan licin dan jarak pandang terbatas. Masyarakat juga diharapkan rutin memantau informasi cuaca terkini dan peringatan dini dari BMKG,” katanya.

Tujuannya agar dapat melakukan langkah antisipasi lebih awal. Taufiq menambahkan, informasi cuaca dan peringatan dini dapat diakses melalui laman resmi BMKG Juanda maupun kanal media sosial @infobmkgjuanda, serta layanan informasi cuaca 24 jam. [tin/kun]

13/12/2025 21:56
3 Awal Mula 6 Anggota Polri Keroyok 2 Matel hingga Tewas, Tak Terima Kunci Motor Dicabut Megapolitan

Awal Mula 6 Anggota Polri Keroyok 2 Matel hingga Tewas, Tak Terima Kunci Motor Dicabut
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Pengeroyokan yang menewaskan dua
debt collector
atau mata elang di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, bermula dari ketidakpuasan enam anggota Polri terhadap penarikan sepeda motor milik salah satu rekannya.
Peristiwa ini terjadi pada Kamis (11/12/2025), memicu kematian korban serta kerusakan fasilitas warga sekitar.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budhi Hermanto menjelaskan, kejadian bermula ketika satu unit kendaraan milik tersangka AM dihentikan oleh pihak
mata elang
.
“Pada saat terjadi penarikan kunci kontak dicabut, pihak anggota Polri tidak terima atas perbuatan tersebut. Sehingga terjadi cek-cok dan penganiayaan pengroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia,” jelas Budhi di Polda Metro Jaya, Sabtu (13/12/2025).
Budhi menambahkan, polisi masih mendalami peran masing-masing tersangka mengingat penetapan enam tersangka baru dilakukan 1×24 jam sebelumnya.
“Polda Metro Jaya bekerja cepat dan transparan, namun pendalaman tetap diperlukan untuk memastikan semua fakta di lapangan,” ujarnya.
Terkait motif pengeroyokan, Budhi mengatakan, pihak tersangka diduga emosi karena keberatan motor yang mereka gunakan diberhentikan secara paksa. Polisi juga masih mendalami status tunggakan kendaraan tersebut.
“Nominal tunggakan masih kami dalami, begitu pula surat-surat kendaraan,” katanya.
Budhi menekankan bahwa praktik penarikan kendaraan di jalanan oleh pihak ketiga atau
debt collector
tanpa prosedur administrasi yang tepat bukanlah tindakan yang dianjurkan.
“Ini menjadi evaluasi bagi seluruh lembaga pembiayaan untuk menertibkan SOP penarikan kendaraan dan memberikan peringatan secara resmi kepada customer,” ujar Budhi.
Peristiwa ini memicu kemarahan warga dan rekan korban, sehingga terjadi perusakan sejumlah fasilitas.
Berdasarkan laporan sementara, kerugian diperkirakan mencapai hampir Rp 1,2 miliar, meliputi empat mobil, tujuh sepeda motor, 14 lapak pedagang, dua kios, dan kerusakan kaca dua rumah warga.
Identitas korban telah dikonfirmasi, yaitu MET (41) dari Jakarta Pusat, yang meninggal di lokasi. Serta NAT (32) dari Bekasi yang meninggal di Rumah Sakit Budi Asih.
Berdasarkan visum luar, korban mengalami luka akibat pukulan benda tumpul atau tangan kosong, tanpa indikasi penggunaan senjata berbahaya.
Enam tersangka yang merupakan anggota Satuan Pelayanan Markas (Yanma) Mabes Polri, yakni JLA, RGW, IAB, IAM, BN, dan AN, telah diamankan dan diperiksa terkait dugaan pengeroyokan serta pelanggaran Kode Etik Profesi Polri.
Mereka dijerat Pasal 170 ayat 3 KUHP tentang pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia.
Kapolsek Pancoran Komisaris Polisi Mansur menambahkan, pengeroyokan terjadi sekitar pukul 15.45 WIB saat dua mata elang menghentikan pengendara motor di Jalan Raya Kalibata.
Melihat hal itu, lima orang dari mobil yang berada di belakang turun untuk membantu dan kemudian memukuli korban, menyeret mereka ke pinggir jalan.
“Polsek Pancoran menerima laporan melalui layanan 110, dan sekitar pukul 16.00 WIB personel tiba di lokasi. Salah satu korban meninggal di tempat, korban lainnya meninggal di rumah sakit,” jelas Mansur.
Polri menegaskan proses penyidikan dilakukan secara profesional dan transparan. Keenam terduga pelaku akan menjalani Sidang Komisi Kode Etik pada Rabu, 17 Desember 2025.
Polisi juga terus melakukan komunikasi dengan keluarga korban, pemilik kios dan kendaraan, serta unsur pemerintah dan masyarakat setempat untuk menjaga keamanan dan memastikan situasi kondusif.
Budhi menekankan pentingnya evaluasi prosedur penarikan kendaraan oleh lembaga pembiayaan.
“Jika kendaraan diberhentikan secara paksa, masyarakat bisa melapor ke layanan kepolisian 110. Ini menjadi PR bersama, termasuk bagi Polri, untuk menata SOP dan edukasi kepada debt collector,” ujar Budhi.
Polri juga masih mendalami keterlibatan massa di lokasi, asal-usul kendaraan yang digunakan pelaku, serta kemungkinan tersangka lain yang melarikan diri.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

13/12/2025 21:45
THM De Tonga Medan Digerebek, 4 Butir Inex dan 82 Miras Ilegal Disita serta 7 Orang Ditangkap Medan 13 Desember 2025

THM De Tonga Medan Digerebek, 4 Butir Inex dan 82 Miras Ilegal Disita serta 7 Orang Ditangkap
Tim Redaksi
MEDAN, KOMPAS.com – Satresnarkoba Polrestabes Medan menangkap tujuh orang terkait peredaran narkoba saat menggerebek tempat hiburan malam De Tonga, di Jalan Sei Belutu, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan.
Kasatres Narkoba Polrestabes Medan Kompol Rafli Yusuf Nugraha mengatakan, penggerebekan itu dilakukan bersama tim dari Bea Cukai Medan dalam rangka operasi menjelang Natal dan Tahun Baru pada Jumat (12/12/2025) malam.
“Tadi malam sudah kita ungkap adanya peredaran narkoba di dalam THM ini dan melibatkan orang-orang dalam yang bekerja di THM De Tonga,” kata Rafli usai pra-rekonstruksi di De Tonga, Sabtu (13/12/2025).
“Ada tujuh orang yang ditangkap, empat di antaranya pekerja di THM tersebut. Lalu, ada tiga orang yang dites urine hasilnya positif narkoba,” tambahnya,
Ia menuturkan, ada berang bukti empat butir ektasi jenis inex.
Di sisi lain Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Bea Cukai Medan, Musliadi menerangkan, pihaknya menemukan beberapa minuman keras yang ilegal.
“Ada sekitar 82 botol minuman keras yang terindikasi ilegal. Hal itu diketahui dari pita cukai yang palsu,” sebut Musliadi.
Berangkat dari temuan itu, petugas kepolisian masih melakukan pengembangan untuk mengungkap peredaran narkoba di THM tersebut.
Sementara itu, bea cukai menyelidiki lebih lanjut perihal jaringan penjualan botol miras ilegal.
“Sampai saat ini, kami sedang mengupayakan untuk memanggil pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk dilakukan pemeriksaan. Informasi lebih detail nanti disampaikan,” tutup Musliadi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

13/12/2025 21:34
Tanpa Dukungan Pusat, Tak Mungkin Aceh Utara Bisa Dibangun Pascabanjir… Regional 13 Desember 2025

Tanpa Dukungan Pusat, Tak Mungkin Aceh Utara Bisa Dibangun Pascabanjir…
Tim Redaksi
ACEH UTARA, KOMPAS.com
– Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, TA Khalid, di depan Ketua MPR RI Ahmad Muzani meminta agar pemerintah pusat mendukung sepenuhnya pemulihan Kabupaten Aceh Utara paska banjir.
Hal itu disampaikan saat meninjau lokasi pengungsian korban banjir di Desa Leubok Pusaka, Kecamatan Langkahan, Kabupaten
Aceh Utara
, Provinsi Aceh, Sabtu (13/12/2025).
Dia menyebutkan, tanpa dukungan pusat tidak mungkin Aceh Utara bisa dibangun pascabanjir.
“Kami sudah merasakan tsunami laut, kali ini “tsunami” darat. Kerusakannya mulai pesisir hingga pinggir gunung. Tanpa dukungan pusat tak mungkin Aceh Utara bisa dibangun pascabanjir,” katanya.
Dia menyatakan komitmen mengawal seluruh dukungan rehabilitasi dan rekontruksi dari Kabupaten Aceh Utara dalam APBN.
“Saya juga akan mengajak teman-teman DPR RI untuk membantu Aceh Utara, ini daerah pemilihan saya, saya pasti akan mendukung sepenuhnya,” terang
TA Khalid
.
Dia berterima kasih atas kehadiran Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Wakil Menteri Kesehatan RI Benjamin Paulus Oktavianus, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras. Sehingga dapat membantu pemulihan kabupaten itu pascabanjir.
Sekadar diketahui, 150 orang tewas dalam banjir sejak 22 November 2025 di Aceh Utara.
Ratusan orang mengungsi dan ratusan orang kehilangan tempat tinggal. Ratusan bangunan pemerintah hancur.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

13/12/2025 21:29
Lima Bulan Mediasi Gagal, Tabrakan Truk Tanki dan Toyota Vios Lanjut Proses Hukum Regional 13 Desember 2025

Lima Bulan Mediasi Gagal, Tabrakan Truk Tanki dan Toyota Vios Lanjut Proses Hukum
Tim Redaksi
BANGKA, KOMPAS.com –
Kecelakaan lalu-lintas yang melibatkan truk tanki dan mobil sedan Toyota Vios di jalan lintas Desa Air Belo, Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung yang terjadi lima bulan lalu, tepatnya 20 Agustus 2025, berbuntut panjang.
Pengemudi truk tanki bernama Agus Priyadi Wiraputra secara resmi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi setelah upaya mediasi gagal mencapai kesepakatan.
Kapolres Bangka Barat AKBP Pradana Aditya Nugraha mengatakan, Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) melanjutkan penanganan perkara yang terjadi di Jalan Raya Pangkalpinang–Mentok, Desa Air Belo, karena salah satu pengemudi, Agus Pryadi Wiraputra membuat laporan polisi pada 12 Desember 2025.
“Para pihak yang terlibat telah menempuh upaya penyelesaian secara kekeluargaan. Bahkan, pihak kepolisian juga telah memfasilitasi mediasi guna mencari solusi damai.”
“Namun demikian, hingga batas waktu yang ditentukan, tidak tercapai kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak,” kata Pradana pada awak media, Sabtu (13/12/2025).
Atas laporan tersebut, Sat Lantas Polres Bangka Barat menerbitkan laporan polisi dan melanjutkan penanganan perkara sesuai Pasal 310 Ayat 2 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
“Bahwa setiap perkara kecelakaan lalu lintas yang tidak mencapai kesepakatan damai akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” kata Pradana.
Insiden yang terjadi sekitar pukul 12.15 WIB itu bermula saat kedua kendaraan melaju dari arah berlawanan. Kecelakaan tak terelakkan setelah bagian depan kanan kedua mobil bertabrakan.
Kepala Seksi Humas Polres Bangka Barat Iptu Yos Sudarso menambahkan, truk tangki dengan nomor polisi BN 8057 TU yang dikemudikan Agus Pryadi Wiraputra (39), warga Mentok, mengalami ringsek parah.
Sementara Toyota Vios dengan nomor polisi B 1662 SEG yang dikendarai Permana Putra (28), warga Pangkalpinang mengalami kerusakan berat di bagian depan.
Akibat benturan tersebut, mobil tangki sempat terbalik dua kali di tikungan jalan dekat SPBU Pal 6 Mentok. Tumpahan BBM jenis solar di sekitar lokasi sempat memicu kekhawatiran warga akan bahaya kebakaran.
Dalam kejadian itu dilaporkan bahwa pengemudi truk tangki Agus Pryadi Wiraputra (39), warga Mentok, tidak mengalami luka.
Sementara dari kendaraan Toyota Vios, pengemudi Permana Putra (28) warga Pangkalpinang mengalami luka ringan dan penumpangnya, Malinda Anggraini (29) dalam kondisi stabil.
Yos mengungkapkan bahwa peristiwa kecelakaan bermula ketika Toyota Vios hendak mendahului kendaraan yang berada di depannya, namun dalam waktu bersamaan ada truk tanki dari arah berlawanan.
Saat itu, pengemudi truk telah membanting setir. Namun kecelakaan tidak terhindarkan karena jarak sudah terlalu dekat dan mobil sedan yang melaju dengan kecepatan tinggi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

13/12/2025 21:25
Dinas ESDM Jawa Tengah Ungkap Dua Titik Tambang di Kaki Gunung Slamet Berizin, Satu Ditutup Sementara Regional 13 Desember 2025

Dinas ESDM Jawa Tengah Ungkap Dua Titik Tambang di Kaki Gunung Slamet Berizin, Satu Ditutup Sementara
Tim Redaksi
SEMARANG, KOMPAS.com
– Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Tengah buka suara mengenai dua lokasi tambang di kaki Gunung Slamet di Banyumas yang mendapat kecaman di media sosial.
Kegiatan tambang di Desa Gendatapa Kecamatan Sumbang dan Desa Baseh Kecamatan Kedungbanteng disebut telah mendapat izin dari ESDM Jateng.
Titik di Desa Gendatapa hanya viral di media sosial, tapi tidak ditolak warga setempat.
Sedangkan di Bukit Jenar, Desa Baseh saat ini ditutup sementara karena diketahui tidak melakukan proses penambangan sesuai dengan ketentuan.
“Hasil dari investigasi lapangan, masyarakat Gandatapa tidak mempermasalahkan tambang tersebut, bahkan banyak juga warga setempat yang ikut menggantungkan hidupnya dari tambang tersebut,” ujar Kepala ESDM Cabang Slamet Selatan,
Mahendra Dwiatmoko
saat dihubungi melalui pesan singkat, Sabtu (13/12/2025).
Dia menuturkan PT Keluarga Sejahtera Bumindo telah mendapat izin tambang seluas 5,3 hektare sejak 31 Desember 2023.
Saat ini area yang sudah ditambang sekitar 2 hektare. Dia memastikan penambangan milik warga lokal setempat dan berada di luar kawasan hutan.
“Hasil tambang dijual di retail, permintaan masyarakat untuk kebutuhan infrastruktur kontruksi bangunan dan jalan untuk wilayah Banyumas.”
“Izin skala kecil, bukan milik korporasi besar tapi milik warga lokal setempat dan yang ditambang tanah mereka sendiri,” imbuhnya.
ESDM juga mengeklaim tidak ada kerusakan jalan menuju lokasi tambang dan tidak ada air limpasan yang keluar dari lokasi tambang.
Namun dia memberi peringatan lantaran praktik penambangan di lereng berisiko membahayakan pekerja di lapangan.
“Hasil pengawasan ditemukan lereng penambangan yang kemiringannya terlalu tinggi dengan sudut terlalu terjal yang membahayakan pekerja. Saat ini telah kami lakukan teguran dan peringatan untuk pembenahan teknis penambangannya,” tuturnya.
Sementara itu, penambangan di Baseh dilakukan PT Dinar Batu Agung sejak 2021 dengan izin tambang seluas 9,7 hektare untuk batu granit dan diorit.
Hingga 2025, sekitar 2 hektare sudah ditambang dari lahan milik pribadi warga setempat.
“Kalau di Desa Baseh ada penolakan sebagian warga setempat. Sebagian warga lainnya ada yang menggantungkan hidupnya dengan tambang tersebut,” beber Mahendra.
Namun
izin penambangan
dihentikan sementara lantaran praktiknya tidak mengikuti prosedur yang berlaku.
Hal itu tertuang dalam Surat Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah Nomor 500.10.29.17/1720/2025 tanggal 4 November 2025.
“Yang Baseh juga berizin, sebelum viral kami dari Dinas ESDM sepanjang tahun 2024-2025 sudah beberapa kali melakukan pengawasan dan memberikan surat peringatan,” ungkapnya.
Menurut Mahendra, sebelum viral di media sosial, ESDM telah mengambil tindakan terhadap limbah limpasan air penambangan yang berdampak ke sawah dan perikanan warga.
“Memang saat ini tanpa viral pun tahapannya untuk memberikan sanksi penghentian sementara agar mereka fokus melakukan penataan tambangnya, agar memenuhi kaidah teknik penambangan yang baik, melakukan pengelolaan lingkungan serta agar bukaan tambangnya tidak membahayakan masyarakat sekitar,” imbuhnya.
Dia mengungkap dua kali teguran tertulis dan rekomendasi tak ditanggapi oleh PT DBA. Sanksi penghentian operaisonal tambang sementara berlaku hingga rekomendasi dilakukan.
“Sesuai prosedur perundang-undangan, setelah penghentian sementara diberikan waktu 60 hari, setelah itu akan dilakukan evaluasi untuk menentukan apakah sanksinya meningkat untuk dilakukan pencabutan izin atau tidak,” katanya.
Lebih lanjut, Mahendra juga mengklarifikasi pertanyaan tentang kekhawatiran yang berlebihan bila membandingkan longsor di Sumatera dengan potensi longsor akibat penambangan di Banyumas.
“Khawatir perlu untuk meningkatkan kewaspadaan, tetapi jika kekhawatirannya terlalu berlebihan malah menjadikan tidak produktif. Saya perlu menyampaikan bahwa jangan khawatir yang terlalu berlebihan agar masyarakat tidak ketakutan,” ujanya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

13/12/2025 21:18
Ketua MPR RI: Kerusakan Parah, 100.000 Lebih Pengungsi Belum Tertampung di Aceh Utara Regional 13 Desember 2025

Ketua MPR RI: Kerusakan Parah, 100.000 Lebih Pengungsi Belum Tertampung di Aceh Utara
Tim Redaksi
ACEH UTARA, KOMPAS.com
– Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani tiba di lokasi pengungsian korban banjir di Desa Leubok Pusaka, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, Sabtu (13/12/2025).
Ahmad Muzani
menyatakan setelah melihat langsung dampak banjir, sekitar 100.000 lebih warga belum mendapat tempat pengungsian. Mereka kini tersebar di rumah keluarga dan saudara.
Selain itu, 25 kecamatan mengalami kerusakan parah akibat banjir dan dua kecamatan rusak ringan.
“Praktis seluruh kabupaten itu rusak parah. Kami sudah melihat kondisi
Aceh Utara
dan datang langsung mendengar keluhan warga,” terang Muzani didampingi Bupati Aceh Utara Ismail A Jali.
Dia pun menyebutkan keberpihakan Presiden RI Prabowo Subianto untuk penanganan banjir di Provinsi Aceh.
“Sudah tiga kali Presiden datang ke Aceh, mulai di Aceh Tenggara, Bireuen, Aceh Tamiang, Bener Meriah dan Aceh Tengah,” kata Muzani.
Politisi senior Gerindra ini menyatakan pemerintah memastikan seluruh pemulihan Aceh pascabencana banjir dan longsor akan ditangani dengan baik.
“Kita akan kawal pemulihan Aceh Utara,” katanya.
Muzani datang dengan helikopter menuju daerah pedalaman itu. Dia bersama Wakil Menteri Kesehatan RI Benjamin Paulus Oktavianus, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras dan anggota DPR RI Asal Gerindra TA Khalid.
Selain itu, Muzani menyerahkan bantuan 2.000 paket kebutuhan bahan pangan untuk Aceh Utara.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

13/12/2025 21:06