Jenis Media: Regional

  • 22 Desa di Kabupaten Cirebon Terendam Banjir, Ribuan Warga Terdampak

    22 Desa di Kabupaten Cirebon Terendam Banjir, Ribuan Warga Terdampak

    Liputan6.com, Jakarta – Banjir melanda 22 desa di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, pada 13–14 Desember 2025. Sebanyak 6.530 jiwa dari 1.843 kepala keluarga (KK) dilaporkan terdampak.

    Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Cirebon Hadi Eko menjelaskan peristiwa banjir pada akhir pekan ini, dipicu hujan berintensitas tinggi dengan durasi lama yang mengguyur wilayah Kabupaten Cirebon, sehingga menyebabkan sejumlah sungai meluap.

    Hadi merinci total warga terdampak banjir mencapai 6.530 jiwa, dengan jumlah pengungsi sementara tercatat 15 orang.

    “Banjir terjadi di 22 desa dan kelurahan yang tersebar di 10 kecamatan, di Kabupaten Cirebon,” katanya, dikutip dari Antara, Minggu (14/12/2025).

    Menurut dia, tinggi muka air di wilayah terdampak banjir bervariasi, mulai dari 10 cm hingga mencapai 100 cm, yang mengakibatkan jalan dan rumah warga terendam.

    Hadi menyebutkan wilayah dengan jumlah warga terdampak banjir cukup besar yakni di Desa Junjang Wetan, Kecamatan Arjawinangun, dengan lebih dari 4.000 jiwa.

    Selain itu, kata dia, BPBD Kabupaten Cirebon juga mencatat dampak dari peristiwa tersebut terhadap infrastruktur dan fasilitas umum, dengan total 1.306 unit terendam banjir.

    “Beberapa fasilitas umum seperti sekolah, tempat ibadah, dan tempat usaha turut terendam, serta terdapat kerusakan pada tanggul penahan sungai di Desa Kebarepan,” katanya.

     

  • Mobil Berisi 1 Keluarga Terjun ke Jurang Sedalam 20 Meter di Puncak Bogor, 4 Orang Luka-luka
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        14 Desember 2025

    Mobil Berisi 1 Keluarga Terjun ke Jurang Sedalam 20 Meter di Puncak Bogor, 4 Orang Luka-luka Bandung 14 Desember 2025

    Mobil Berisi 1 Keluarga Terjun ke Jurang Sedalam 20 Meter di Puncak Bogor, 4 Orang Luka-luka
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Sebuah mobil wisatawan terjun ke jurang sedalam kurang lebih 20 meter di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat.
    4 orang di dalam kendaraan mengalami luka dan langsung dievakuasi ke rumah sakit di Cisarua.
    Laka lantas itu terjadi pada Sabtu (13/12/2025) sekitar pukul 15.00 WIB tepatnya di Jalan Alternatif, pertigaan Babakan, Desa Kuta, Kecamatan Megamendung.
    “Betul kejadian sekitar jam 15.00 WIB. Kendaraan wisatawan, di dalam mobil ada 4 orang. Korban luka ada dan langsung dibawa ke rumah sakit di Cisarua,” kata Kapolsek Megamendung AKP Yulita Heriyanti, Minggu (14/12/2025).
    Yulita menjelaskan, mobil tersebut ditumpangi satu keluarga asal Bekasi yang hendak menuju vila untuk berkumpul keluarga.
    Mereka datang secara rombongan, namun kendaraan yang terjun ke jurang merupakan mobil terakhir.
    “Mobil keluarga yang lain sudah sampai vila. Dia mobil terakhir,” ujar Yulita.
    Kecelakaan diawali saat kendaraan mobil minibus melintasi tanjakan di Jalan Alternatif Pakancilan.
    Mobil bertransmisi otomatis itu diduga tidak kuat menanjak.
    Ditambah sang pengemudi sempat menghindari pejalan kaki yang berada di badan jalan.
    “Jadi mobilnya tidak kuat nanjak dan (saat bersamaan) menghindari ada ibu-ibu jalan kaki,” ucap Yulita.
    Akibat kehilangan tenaga, kendaraan meluncur mundur dan terperosok ke jurang dengan kedalaman sekitar 20 meter di sisi jalan.
    Warga yang melihat kejadian tersebut segera melapor ke kepolisian.
    Petugas Polsek Megamendung bersama unsur terkait melakukan penanganan awal, mengevakuasi korban menggunakan ambulans desa, serta mengevakuasi kendaraan dari jurang.
    “Mobil sudah terderek dan dievakuasi. Penanganan lanjutan ditangani Unit Laka Lantas Polres Bogor,” kata Yulita.
    4 korban dalam peristiwa ini mengalami luka memar dan lecet.
    Seluruhnya sempat mendapat perawatan di RSPG Cisarua, dengan beberapa korban diperbolehkan pulang setelah mendapat penanganan medis.
    Adapun korban luka dalam kecelakaan tersebut yakni SH (63), perempuan asal Kota Bekasi, mengalami luka memar di bagian dada kiri dan masih menjalani perawatan.
    Pengemudi berinisial AR (25), perempuan, mengalami luka memar di tangan dan kaki, serta telah diperbolehkan pulang.
    2 penumpang lainnya, RBS (65) dan ATL (38), juga mengalami luka memar dan lecet, dan telah mendapatkan perawatan medis.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pengungsi Korban Banjir di Pidie Jaya Butuh Tenda dan Fasilitas MCK

    Pengungsi Korban Banjir di Pidie Jaya Butuh Tenda dan Fasilitas MCK

    Banda Aceh, Beritasatu.com – Pengungsi korban bencana banjir bandang dari Gampong Manyang Cut, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Aceh berharap bantuan tenda khusus perempuan atau hunian sementara, karena saat ini mereka mengungsi ke kompleks kantor Pemkab Pidie Jaya.

    “Kami sangat berharap adanya bantuan tenda agar para perempuan bisa tinggal dan tidur di kampung sendiri,” kata Koordinator Posko Pengungsi Banjir Bandang Dusun Meunasah Krueng Baroh, Armiati di Meureudu, Minggu (14/12/2025).

    Ia menjelaskan warga gampong itu terpaksa tinggal di Kantor Serbaguna Teungku Chik Pante Geulima Cot Trieng, Kecamatan Meureudu atau sekitar 3 kilometer dari desa asal tempat tinggal mereka.

    Ia mengatakan warga terkadang harus berjalan 3 kilometer untuk pulang ke kampungnya untuk makan dan kembali ke kompleks perkantoran untuk tidur pada malam hari.

    “Mohon kami dibantu tenda agar kami bisa tidur di sini dan tidak perlu bolak-balik dari kampung ke lokasi posko yang ada di kompleks kantor bupati,” kata Armiati dikutip dari Antara.

    Dia mengatakan dengan tersedia tenda tersebut, mereka dapat tinggal di kampung sendiri serta menjaga harta benda mereka yang masih terendam lumpur banjir bandang.

    Selain kebutuhan tenda atau hunian sementara, para pengungsi juga meminta fasilitas sanitasi dasar berupa ruangan untuk mandi, mencuci, dan buang air besar atau mandi cuci kakus (MCK).

    “Fasilitas dasar MCK ini juga sangat diperlukan karena rumah dan fasilitas yang ada saat ini tertimbun tanah dan masih tergenang banjir,” katanya.

    Ia mengatakan untuk pemenuhan kebutuhan makanan saat ini memadai, sedangkan hal yang diperlukan secara mendesak berupa tenda atau hunian sementara serta fasilitas dasar MCK.

    Meunasah Krueng Baroh, Meunasah Cut, dan Meunasah Blang, terdampak bencana alam, belum lama ini, sedangkan Meunasah Krueng Baroh salah satu dusun paling parah terdampak banjir pada akhir November 2025.

    Ia menyebutkan 350 kepala keluarga atau 1.200 jiwa di gampong tersebut mengungsi.

  • Mayat Perempuan Mengambang di Bengawan Madiun, Ini Identitas Korban

    Mayat Perempuan Mengambang di Bengawan Madiun, Ini Identitas Korban

    Magetan (beritajatim.com) – Penemuan mayat perempuan yang mengapung di aliran Sungai Bengawan Madiun, wilayah Desa Kiringan, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan, Minggu (14/12/2025), menggegerkan warga sekitar. Kepolisian memastikan korban merupakan seorang lanjut usia yang sebelumnya dilaporkan hilang oleh pihak keluarga.

    Kapolsek Takeran AKP Agus Sumariyono mengungkapkan, hasil penelusuran awal menunjukkan korban bernama Sutinah (85), warga Desa Balerejo, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun. Identitas korban diketahui setelah petugas berkoordinasi dengan pihak keluarga.

    “Berdasarkan keterangan keluarga, korban memiliki riwayat pikun. Korban meninggalkan rumah dengan berjalan kaki dan sempat dicari selama satu hari, namun belum sempat dilaporkan secara resmi ke kepolisian,” jelas AKP Agus.

    Menurutnya, korban diduga terjatuh ke sungai saat beraktivitas mencari rambanan atau pakan ternak, yang biasa dilakukan korban sehari-hari. Saat kejadian, kondisi Sungai Bengawan Madiun tidak dalam keadaan banjir dan arus air relatif tenang.

    AKP Agus juga menegaskan bahwa hingga saat ini belum ditemukan indikasi adanya unsur kekerasan. Namun demikian, pihak kepolisian tetap melakukan prosedur standar dengan membawa jenazah ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut.

    “Untuk memastikan penyebab kematian, jenazah kami bawa ke RSUD Dolopo guna dilakukan visum. Dugaan sementara mengarah pada musibah,” tegasnya.

    Sebelumnya, jasad korban pertama kali diketahui warga yang sedang berada di sekitar sungai. Awalnya, benda yang mengapung tersebut disangka bukan manusia, hingga akhirnya dipastikan sebagai jenazah perempuan dan segera dilaporkan ke perangkat desa serta aparat kepolisian.

    Proses evakuasi melibatkan petugas gabungan dari TNI-Polri, BPBD, serta warga setempat. Lokasi penemuan yang berada di tepi sungai dengan vegetasi bambu cukup lebat sempat menyulitkan proses pengangkatan jenazah.

    Peristiwa ini menjadi perhatian serius aparat kepolisian, khususnya terkait keselamatan warga lanjut usia. AKP Agus mengimbau keluarga agar meningkatkan pengawasan terhadap anggota keluarga yang memiliki keterbatasan daya ingat, guna mencegah kejadian serupa terulang. [fiq/aje]

  • 2
                    
                        Disorot Pakar Hukum, Dedi Mulyadi Tegaskan Surat Edaran untuk Mitigasi Bencana, Lindungi Warga
                        Bandung

    2 Disorot Pakar Hukum, Dedi Mulyadi Tegaskan Surat Edaran untuk Mitigasi Bencana, Lindungi Warga Bandung

    Disorot Pakar Hukum, Dedi Mulyadi Tegaskan Surat Edaran untuk Mitigasi Bencana, Lindungi Warga
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa penerbitan surat edaran yang dilakukannya merupakan langkah mitigasi bencana.
    Hal ini menyusul kritik dari pakar hukum yang menilai
    surat edaran
    tidak boleh menabrak aturan karena memiliki kekuatan hukum yang lemah.
    Sebelumnya, Pakar Hukum dari Universitas Islam Bandung (Unisba), Rusli K. Iskandar, mengingatkan kepala daerah, termasuk Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    , yang gemar mengeluarkan surat edaran (SE).
    Selama menjabat, Dedi Mulyadi sudah beberapa kali mengeluarkan SE, seperti larangan
    study tour
    dan wisuda, penerapan jam malam, pembinaan karakter di barak, penghapusan tunggakan PBB, donasi harian Rp 1.000, pengaturan operasional kendaraan ODOL, dan lainnya.
    Mantan Bupati Purwakarta itu mengakui bahwa secara hierarki, surat edaran memang tidak lebih tinggi dari undang-undang maupun peraturan daerah.
    Namun, menurut dia, kondisi Jawa Barat saat ini berada dalam situasi kebencanaan yang membutuhkan respons cepat.
    “Saya memahami bahwa surat edaran yang dikeluarkan itu pasti memiliki kekuatan hukum yang lemah, jauh di atas undang-undang. Saya memahami itu. Namun, situasi kita hari ini adalah situasi kebencanaan, di mana banjir terus terjadi, longsor terus terjadi,” ucap Dedi dalam rekaman video yang diterima Kompas.com, Minggu (14/12/2025).
    Dedi menyebut bahwa bencana yang berulang terjadi tidak terlepas dari kesalahan tata ruang dan perizinan.
    Akibatnya, banyak bangunan berdiri di kawasan rawan bencana.
    Kesalahan tersebut, lanjutnya, berawal dari penetapan tata ruang yang keliru hingga berujung pada izin mendirikan bangunan yang tidak tepat.
    “Sehingga banyak bangunan yang dibangun di atas rawa. Banyak bangunan yang dibangun di atas permukaan sawah. Banyak bangunan yang dibangun di atas daerah aliran sungai. Banyak bangunan yang dibangun di atas perbukitan yang memiliki potensi bencana,” katanya.
    Dedi menilai terdapat kekeliruan dalam penyusunan regulasi daerah maupun penerbitan izin bangunan yang berpotensi menimbulkan bencana.
    Oleh sebab itu, surat edaran diterbitkan sebagai langkah pencegahan.
    “Kekeliruan itu berpotensi menimbulkan bencana sehingga surat edaran itu adalah sebagai upaya mitigasi untuk mencegah terjadinya bencana yang lebih besar,” tegasnya.
    Gubernur menegaskan bahwa dalam kondisi darurat, keselamatan warga menjadi prioritas utama pemerintah.
    Aturan tidak akan bermakna jika bencana menelan korban jiwa.
    Dedi menambahkan bahwa pemimpin harus memiliki tanggung jawab untuk mengambil
    kebijakan strategis
    guna melindungi masyarakat.
    “Pemimpin harus mengambil kebijakan-kebijakan strategis. Untuk apa? Melindungi warganya dari bencana,” tuturnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KHI 2025 Hari Kedua: Perhumas Sebut Gen Z Arsitek Komunikasi, Ajak Lawan Budaya Clickbait

    KHI 2025 Hari Kedua: Perhumas Sebut Gen Z Arsitek Komunikasi, Ajak Lawan Budaya Clickbait

    Surabaya (beritajatim.com) – Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (Perhumas) menyoroti peran vital generasi muda sebagai arsitek masa depan komunikasi dalam agenda hari kedua Konvensi Humas Indonesia (KHI) 2025 yang digelar di Surabaya, Minggu (14/12/2025). Melalui forum Pertemuan Humas Muda (Pemuda), Perhumas mendorong praktisi muda dan mahasiswa untuk tidak sekadar menjadi penerus, melainkan game changer yang berani melawan dominasi narasi negatif di ruang digital.

    Ketua Umum Perhumas, Boy Kelana Soebroto, menegaskan bahwa lanskap komunikasi yang berkembang pesat membutuhkan perspektif segar namun tetap berpegang pada nilai kebangsaan. Forum ini dirancang khusus sebagai ruang dialog reflektif untuk mengasah kepemimpinan narasi generasi penerus.

    “Generasi muda bukan hanya menjadi penerus, tetapi juga aktor utama yang berperan sebagai arsitek masa depan komunikasi Indonesia. Di tengah tantangan dan peluang dunia komunikasi yang terus berkembang, merekalah penggerak utama perubahan sekaligus penjaga nilai komunikasi kebangsaan di ruang digital,” ujar Boy Kelana di hadapan ratusan peserta yang terdiri dari praktisi muda, akademisi, hingga mahasiswa.

    Salah satu sorotan utama dalam diskusi lintas sektor ini adalah isu kesehatan ruang digital yang kini dipenuhi sensasi. CEO Good News From Indonesia (GNFI), Wahyu Aji, mengkritisi fenomena media yang lebih mengejar sisi emosional audiens ketimbang substansi, sehingga memicu pesimisme publik.

    “Pesimisme itu lahir bukan karena tidak ada hal baik di Indonesia, tetapi karena ruang publik lebih banyak dipenuhi narasi negatif. Budaya ‘bad news is good news’ membuat sesuatu yang biasa menjadi luar biasa lewat clickbait, karena yang dikejar bukan lagi demografi, melainkan psikografi dan emosi audiens,” tegas Wahyu Aji.

    Senada dengan Aji, praktisi komunikasi profesional Stefanny Imelda mengingatkan bahwa di tengah gempuran teknologi, etika tetap menjadi mata uang utama. Menurutnya, kemampuan mendengar sama pentingnya dengan kemampuan menyampaikan pesan.

    “Komunikasi bukan hanya soal menyampaikan pesan, tetapi juga memahami dan mendengarkan. Di era digital, struktur, etika, dan empati menjadi fondasi agar komunikasi dapat dipercaya dan diikuti,” jelas Stefanny.

    Agenda hari kedua ini juga menekankan pentingnya komunikasi yang inklusif dan partisipatif dengan menghadirkan perspektif beragam, termasuk dari mahasiswa tunanetra Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Zelda Maharani dan Mohammad Hilbram, serta wawasan strategis dari Director of Strategic Partnership IPB University Dr. Alfian Helmi, dan Tenaga Ahli Komdigi Anton Motulz.

    Sebagai wujud komitmen nyata dalam mencetak talenta unggul, Perhumas juga menyelenggarakan PEMUDA Awards 2025. Ajang penghargaan ini menjadi langkah strategis untuk menyiapkan generasi muda yang memahami peran vital humas dalam membangun kepercayaan publik serta mampu menjawab tantangan isu secara bertanggung jawab. [beq]

  • Pertamina Optimalkan Distribusi BBM dan LPG di Aceh Melalui Skema Alternatif Pascabencana

    Pertamina Optimalkan Distribusi BBM dan LPG di Aceh Melalui Skema Alternatif Pascabencana

    Jakarta (beritajatim.com) – PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatra Bagian Utara (Sumbagut) terus mengupayakan pemulihan distribusi energi di sejumlah wilayah Aceh pascabencana dengan menerapkan berbagai skema alternatif, baik untuk penyaluran BBM maupun LPG.

    Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Fahrougi Andriani Sumampouw menegaskan, seluruh upaya pemulihan distribusi energi dilakukan secara bertahap dan kolaboratif.

    “Pemulihan distribusi energi di wilayah terdampak bencana terus dilakukan bersama berbagai pihak dan difokuskan pada skala prioritas, seperti operasional fasilitas layanan publik, rumah sakit, serta kelancaran penyaluran bantuan kemanusiaan bagi masyarakat,” kata Fahrougi.

    Untuk komoditas LPG, dia mengungkapkam, kendala distribusi terjadi di beberapa wilayah Aceh akibat terbatasnya akses logistik pascabencana. Sebagai langkah mitigasi, Pertamina telah menyalurkan LPG melalui jalur laut menggunakan kapal Ro-Ro dari Lhokseumawe ke Banda Aceh dengan total pengiriman mencapai 990 metrik ton LPG.

    “Langkah ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan pasokan LPG bagi masyarakat dan mempercepat proses pemulihan distribusi di wilayah terdampak,” ujarnya.

    Sementara itu, lanjut Fahrougi, untuk komoditas BBM, kendala distribusi terjadi di wilayah Aceh Tamiang. Pertamina melakukan penguatan suplai dengan mengoptimalkan jalur distribusi yang masih memungkinkan agar layanan kepada masyarakat tetap berjalan.

    Saat ini, terdapat dua SPBU di Aceh Tamiang yang beroperasi dengan dukungan genset sebagai sumber listrik karena kondisi kelistrikan yang belum sepenuhnya pulih. Selain itu, penyaluran BBM juga dilakukan melalui skema canting, yaitu penyaluran BBM dari drum dengan metode sedot manual, sebagai solusi sementara agar masyarakat tetap dapat memperoleh BBM di tengah keterbatasan sarana operasional.

    “Pertamina juga mengimbau masyarakat untuk melakukan pembelian BBM secara bijak dan sesuai kebutuhan, serta mengatur waktu pembelian agar tidak dilakukan secara bersamaan,” katanya. [hen/aje]

  • Sudah Terjadi, Mau Bagaimana lagi

    Sudah Terjadi, Mau Bagaimana lagi

    Liputan6.com, Jakarta – Nasrudin menatap panjang bidang tanah yang dipenuhi lumpur dan bebatuan di hadapannya. Tidak ada sisa bangunan di tanah itu, hanya sisa-sisa material banjir bandang yang menghantam kampungnya, Toboh, Malalak Timur, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada 26 November 2025 sore.

    Rumahnya habis disapu banjir bandang, rumah bertingkat dengan cat putih itu hanya tersisa di dalam ingatan Nasrudin.

    “Saya sudah 63 tahun hidup lahir dan besar di sini, belum sekalipun peristiwa seperti ini terjadi,” kata Nasrudin kepada Liputan6.com. Sabtu (13/12/2025).

    Namun dia tetap merasa bersyukur karena masih diberi keselamatan, karena ketika galodo atau banjir bandang menghantam kampungnya, ia bisa menyelamatkan diri dan lari ke tempat yang dirasa aman.

    “Iya sore hari, saya sedang duduk di rumah adik saya, lalu dari bagian atas sana terdengar gemuruh dan orang-orang berlarian, saya ikut lari bersama keluarga,” ujarnya.

    Saat ini ia hanya bergantung pada bantuan yang disalurkan ke kampungnya. Sebab ketika kejadian, hanya baju yang lekat di badan yang tersisa.

    “Lah tajadi, baa lai (sudah terjadi, mau bagaimana lagi),” kata Nasrudin.

    Data BPBD Agam, sebanyak 14 orang meninggal dunia di Toboh Malalak dan hingga kini 3 orang masih dalam pencarian. Pantauan Liputan.com di Malalak, dua minggu setelah galodo, kondisi Malalak masih jauh dari pulih.

    Material galodo berupa lumpur, pohon dan bebatuan masih menutup rumah-rumah warga. Sementara dari informasi yang dihimpun, setidaknya 75 rumah di Toboh rusak berat hingga hanyut.

    Sementara Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Agam, Rahmad Lasmono mengatakan, secara umum di Kabupaten Agam, dampak kerusakan rumah akibat bencana, meliputi 256 unit rumah hanyut, 511 unit rusak berat, 396 unit rusak sedang, dan 486 unit rusak ringan.

    “Penanganan akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan tingkat kerusakan,” ujarnya.

  • Viral Polisi Diduga Salah Tangkap Gadis di Blora Usai Dituduh Buang Bayi, Ini Kata Polda Jateng

    Viral Polisi Diduga Salah Tangkap Gadis di Blora Usai Dituduh Buang Bayi, Ini Kata Polda Jateng

    Bangkit kemudian menceritakan cerita pilu yang dialami AT pada 9 April 2025 silam. Saat itu, AT yang sedang berada di rumah didatangi sejumlah polisi dan bidan. Mereka datang tanpa surat panggilan maupun bukti permulaan yang memadai.

    “Langsung dituduh sebagai pelaku pembuangan bayi. Tidak ada pemeriksaan awal, tidak ada surat penggeledahan, dan tidak ada dua alat bukti yang cukup,” ujarnya usai membuat laporan di Bidpropam Polda Jateng.

    Tak sampai di situ kesedihan AT. Saat pemeriksaan dilakukan, AT juga diperlakukan tidak manusiawi.

    “Diminta membuka pakaian dan mengalami tindakan pemeriksaan fisik yang tidak semestinya dilakukan kepada anak di bawah umur. Pemeriksaan tersebut bahkan menyentuh area sensitif yang sama sekali tidak relevan dan tidak sesuai prosedur,” katanya.

    Beberapa hari kemudian, ujar Bangkit, pihaknya menerima hasil pemeriksaan dari RSUD Blora. AT dinyatakan tidak pernah hamil maupun melahirkan. Anehnya, setelah keluarga menerima hasil pemeriksaan, penanganan kasus justru tidak dilanjutkan kepolisian.

    “Begitu polisi tahu korban tidak pernah hamil, kasusnya menguap begitu saja. Ini indikasi kuat adanya penyalahgunaan prosedur. Karena itu kami melaporkan oknum Polsek Jepon dan Polres Blora ke Propam Polda Jateng,” tegasnya.

    Kejadian ini menimbulkan kecurigaan keluarga bahwa ada yang tidak beres.

    “Ini bukan sekadar ulah individu, tetapi ada rantai komando. Bahkan pihak Polres pernah mengatakan supaya masalah ini tidak terlalu dipikirkan. Ini fatal,” ujarnya.

    Bangkit sangat miris dengan peristiwa ini. Bagaimana bisa anak di bawah umur menjadi korban salah tangkap sekaligus mengalami perbuatan tak manusiawi.

    “Kalau memang AT pelakunya, kami siap menyerahkan. Tapi kalau tidak, harus ada pemulihan nama baik dan kompensasi. Anak ini sudah mengalami tekanan luar biasa,” pungkasnya.

     

  • Viral Polisi Diduga Salah Tangkap Gadis di Blora Usai Dituduh Buang Bayi, Ini Kata Polda Jateng

    Viral Polisi Diduga Salah Tangkap Gadis di Blora Usai Dituduh Buang Bayi, Ini Kata Polda Jateng

    Bangkit kemudian menceritakan cerita pilu yang dialami AT pada 9 April 2025 silam. Saat itu, AT yang sedang berada di rumah didatangi sejumlah polisi dan bidan. Mereka datang tanpa surat panggilan maupun bukti permulaan yang memadai.

    “Langsung dituduh sebagai pelaku pembuangan bayi. Tidak ada pemeriksaan awal, tidak ada surat penggeledahan, dan tidak ada dua alat bukti yang cukup,” ujarnya usai membuat laporan di Bidpropam Polda Jateng.

    Tak sampai di situ kesedihan AT. Saat pemeriksaan dilakukan, AT juga diperlakukan tidak manusiawi.

    “Diminta membuka pakaian dan mengalami tindakan pemeriksaan fisik yang tidak semestinya dilakukan kepada anak di bawah umur. Pemeriksaan tersebut bahkan menyentuh area sensitif yang sama sekali tidak relevan dan tidak sesuai prosedur,” katanya.

    Beberapa hari kemudian, ujar Bangkit, pihaknya menerima hasil pemeriksaan dari RSUD Blora. AT dinyatakan tidak pernah hamil maupun melahirkan. Anehnya, setelah keluarga menerima hasil pemeriksaan, penanganan kasus justru tidak dilanjutkan kepolisian.

    “Begitu polisi tahu korban tidak pernah hamil, kasusnya menguap begitu saja. Ini indikasi kuat adanya penyalahgunaan prosedur. Karena itu kami melaporkan oknum Polsek Jepon dan Polres Blora ke Propam Polda Jateng,” tegasnya.

    Kejadian ini menimbulkan kecurigaan keluarga bahwa ada yang tidak beres.

    “Ini bukan sekadar ulah individu, tetapi ada rantai komando. Bahkan pihak Polres pernah mengatakan supaya masalah ini tidak terlalu dipikirkan. Ini fatal,” ujarnya.

    Bangkit sangat miris dengan peristiwa ini. Bagaimana bisa anak di bawah umur menjadi korban salah tangkap sekaligus mengalami perbuatan tak manusiawi.

    “Kalau memang AT pelakunya, kami siap menyerahkan. Tapi kalau tidak, harus ada pemulihan nama baik dan kompensasi. Anak ini sudah mengalami tekanan luar biasa,” pungkasnya.