Lapuk, Atap Rumah Warga Surabaya Tiba-tiba Ambruk, Penghuni Mengungsi
Tim Redaksi
SURABAYA, KOMPAS.com
– Atap rumah warga di Jalan Jepara, Kecamatan Bubutan, Surabaya, Jawa Timur, tiba-tiba ambruk pada Kamis (13/11/2025).
Hampir seluruh atap bangunan tersebut terbuka setelah ambruk. Serpihan genting dan kayu pun memenuhi sejumlah ruangan rumah berukuran lebar 8 meter dan panjang 10 meter itu.
“(Akibat atap ambruk) tidak ada korban jiwa, penghuni rumah dua KK (kepala keluarga) ada enam jiwa,” kata Kepala BPBD
Surabaya
, Irvan Wadyanto ketika dikonfirmasi, Kamis (13/11/2025).
Irvan mengatakan, berdasarkan keterangan pemilik rumah, Dili Mujianto (38), atap rumah tersebut ambruk disebabkan hujan yang melanda beberapa hari terakhir. Selain itu, kayu penyangga atas sudah lapuk.
“Untuk atap rumahnya yang ambrol dikarenakan atap kayu rumahnya yang sudah lapuk dan terkena hujan. Itu pemilik rumah langsung menghubungi ketua RT setempat,” ucapnya.
Saat ini, kata Irvan, rumah tersebut masih belum bisa ditinggali untuk sementara waktu oleh penghuninya. Sebab, dikhawatirkan bakal semakin parah setelah terkena hujan lebat kembali.
“Untuk rumah tidak bisa ditempati karena rusak berat bagian kamar tidur depan, ruang tamu dan kamar tidur belakang. Pemilik rumah mengungsi sementara di Jalan Dupak Baru Gang Buntu,” jelasnya.
“Penghuni yang terdampak berstatus warga Kota Surabaya dan penghuni rumah terdaftar Pramis (pra miskin). BPBD tidak melakukan pemasangan terpal dikarenakan kayu sudah lapuk,” tambahnya.
Irvan mengungkapkan, pihaknya telah menyalurkan bantuan makanan untuk waktu 10 hari bagi seluruh penghuni rumah. Selain itu, BPBD Surabaya juga memberikan kasur dan selimut.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Jenis Media: Regional
-
/data/photo/2025/11/13/6915a9e1ec4a5.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Lapuk, Atap Rumah Warga Surabaya Tiba-tiba Ambruk, Penghuni Mengungsi Surabaya 13 November 2025
-
/data/photo/2025/11/13/6915f946d4919.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Nilai Penunjukan KGPH Hangabehi Jadi Raja Cacat Hukum, Putri Tertua PB XIII: Tak Bisa Wakili Kami Regional 13 November 2025
Nilai Penunjukan KGPH Hangabehi Jadi Raja Cacat Hukum, Putri Tertua PB XIII: Tak Bisa Wakili Kami
Tim Redaksi
SOLO, KOMPAS.com
– GKR Timoer Rumbaikusuma Dewayani, putri tertua dari PB XIII, menyatakan bahwa penunjukan adiknya, KGPH Hangabehi atau Mangkubumi, sebagai raja berikutnya di Keraton Surakarta cacat hukum.
PenobatanKGPH Hangabehi
sebagai PB XIV ini merupakan hasil rapat keluarga besar yang dihadiri oleh putra-putri dalem PB XII dan PB XIII, namun hanya sedikit yang hadir.
Rapat keluarga besar tersebut difasilitasi oleh Maha Menteri
Keraton Surakarta
, Kanjeng Gusti Panembahan Agung Tedjowulan.
“Ini sudah cacat hukum. Tidak bisa mewakili kami sebagai putra-putri PB XIII karena tidak ada yang hadir kecuali Mangkubumi. Dari pihak PB XII yang hadir hanya enam, yang dua walk out dari 23 yang diundang,” kata Timoer di Keraton Surakarta, Kamis (13/11/2025).
Meskipun demikian, Timoer menambahkan bahwa hasil rapat keluarga besar tersebut tidak menghalangi rencananya untuk menggelar upacara adat kenaikan takhta atau jumenengan KGPAA Hamengkunegoro, yang menyatakan diri sebagai Pakubuwono (PB) XIV.
Ia mengungkapkan bahwa persiapan untuk jumenengan yang direncanakan pada Sabtu (15/11/2025) sudah mencapai 70 persen.
“Prosesnya ya tetap seperti upacara adat yang memang harus kita jalankan,” ungkapnya.
Timoer juga mengungkapkan rasa kecewa dan merasa dikhianati oleh adiknya KGPH Hangabehi terkait penobatan tersebut.
Ia menilai bahwa situasi ini mengulangi sejarah suksesi PB XIII.
“Sedih saja Gusti Mangkubumi bisa berkhianat dengan kami kakak-kakaknya dan adik-adiknya. Itu yang saya sesalkan,” katanya.
Menurut Timoer, sebelumnya telah ada kesepakatan di hadapan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Wali Kota Solo Respati Ardi, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat melayat PB XIII, bahwa penerus berikutnya Keraton Surakarta adalah Putra Mahkota KGPAA Hamengkunegoro.
“Kan kami sudah berbicara. Sebelumnya kami di hadapan Gubernur, Bapak Respati, dan Bapak Gibran sudah berbicara. Kami sudah bersepakat ini kan Putra Mahkota di situ saya sudah menyebutkan sebagai penerus,” jelasnya.
Sementara itu, KGPH Hangabehi, yang dinobatkan sebagai PB XIV, enggan memberikan tanggapan terkait penobatannya dalam rapat keluarga besar Keraton Surakarta.
“Pokoknya nanti tunggu saja. Secepatnya nanti ada pemberitahuan dari keraton,” ujarnya.
Ia juga tidak memberikan komentar mengenai rencana jumenengan KGPAA Hamengkunegoro sebagai PB XIV.
“Nanti tunggu saja,” tambahnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/10/07/68e4bc4b3786d.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Walkot Medan Rico Waas Ingatkan OPD Usai 2 Kadis Jadi Tersangka Korupsi: Hati-hati… Medan 13 November 2025
Walkot Medan Rico Waas Ingatkan OPD Usai 2 Kadis Jadi Tersangka Korupsi: Hati-hati…
Tim Redaksi
MEDAN, KOMPAS.com
– Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk terus berhati-hati dalam bekerja, jangan sampai masuk ke ranah hukum.
“Hati-hati, jangan sampai melanggar hukum. Ini jadi
warning
untuk semuanya di Pemkot Medan,” ucap
Rico Waas
saat dihubungi Kompas.com melalui telepon seluler, Kamis (13/11/2025).
Ada dua kepala dinas di Pemerintah Kota Medan ditetapkan jadi tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan dalam kasus dugaan tindak pidana
korupsi
dana kegiatan
Medan Fashion Festival
tahun anggaran 2024.
Mereka adalah Benny Iskandar Nasution, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan. Lalu, Erwin Saleh, Kepala Dinas Perhubungan.
Selain itu, Kejari Medan juga menetapkan satu tersangka lainnya, yaitu Direktur CV Global Mandiri berinisial MH.
“Kepada seluruh pejabat Pemko Medan harus mengutamakan profesionalisme. Jangan bekerja tidak sesuai ketentuan hukum. Itu pesan dari saya,” ucap Rico Waas.
Namun, Rico Waas memastikan pelayanan pada dua dinas tersebut tetap berjalan.
“Insya Allah, kami pastikan pelayanan dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah) tersebut pasti tetap berjalan sebagaimana mestinya,” kata dia.
Dia juga menghormati proses hukum dan memercayakan semua penanganan kepada kejaksaan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
Kemudian terkait apakah dua kepala dinas yang ditangkap itu dinonaktifkan atau tidak, ia mengatakan masih akan menunggu proses hukum yang berjalan.
“Kami menunggu prosesnya dan akan berkoordinasi dengan pihak kejaksaan,” tutur Rico Waas.
Kini, dua dari tiga tersangka, yakni Benny dan MH, telah ditahan di Rutan Kelas I Medan. Sementara itu, Erwin tidak hadir dalam pemanggilan pertama dengan alasan sakit.
Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 subsidair Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/11/13/6915f5d67353b.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
25 Sepeda Mewah Milik Dirut RSUD Ponorogo Ikut Disita KPK Surabaya 13 November 2025
25 Sepeda Mewah Milik Dirut RSUD Ponorogo Ikut Disita KPK
Tim Redaksi
MADIUN, KOMPAS.com
– Tak hanya dua mobil mewah, sebanyak 25 sepeda mewah milik Dirut RSUD Ponorogo, Yunus Mahatma ikut disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Motor mewah berbagai merek itu disita di kediaman Yunus di Jalan Sumatera No 17, Kota Madiun, Jawa Timur, Kamis (13/11/2025) malam.
Yunus Mahatma yang merupakan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Harjono
Ponorogo
menjadi salah satu tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo.
Sebanyak 25 sepeda balap itu disita setelah tim KPK menggeledah rumah Yunus selama 3,5 jam. Sepeda balap yang disita langsung diangkut menggunakan truk milik Polres Madiun Kota.
Pantuan di rumah Yunus Mahatma, beberapa sepeda yang disita bermerek Polygon, Santacruz, Dahon,Trex dan Brompton. Diperkirakan, per satu sepeda bernilai belasan hingga ratusan juta rupiah.
Sebelum disita, tim KPK mendata dan mendokumentasi setiap sepeda milik Yunus yang hendak disita.
Selanjutnya, sepeda-sepeda tersebut dimasukkan satu persatu ke mobil dalmas Polres Madiun Kota.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo yang dikonfirmasi terpisah menyatakan akan mengecek informasi tersebut. “Kami cek dulu informasi tersebut,” kata Budi.
Diberitakan sebelumnya, tim Komisi Pemberantasam Korupsi (KPK) menyita dua mobil mewah bernomor cantik milik Dirut RSUD dr Harjono Ponorogo, Yunus Mahatma yang terparkir di rumah pribadinya di Jalan Sumatera Kota Madiun, Jawa Timur, Kamis (13/11/2025) malam.
Dua mobil yang disita yakni satu merek Rubicon warna merah bernopol N 47MA dan BMW warna silver bernomor polisi cantik yakni L 47 MA.
Pantauan di lokasi, lima personel tim KPK tampak mengecek kondisi dua mobil mewah yang terparkir di rumah bertingkat dua milik Yunus Mahatma. Selain masuk dalam kabin mobil, tim KPK juga menguji kondisi mobil dengan menyalakan mesinnya hingga menyalakan lampu depan.
Tak hanya itu, tim KPK juga memberikan tali plastik berwarna merah bertuliskan KPK. Tali itu dibentangkan di bagian depan mobil mewah yang disita.
Penyitaan dua mobil mewah itu disaksikan langsung oleh Kasat Reskrim Polres Madiun Kota, AKP Agus Riadi dan beberapa anak buahnya.
Agus yang dikonfirmasi saat keluar dari rumah Yunus Mahatma enggan jauh berkomentar.
“Bukan kewenangan saya,” kata Agus.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/11/13/691566384f140.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
KSAD Maruli Resmikan Pompa Hidram di Banyumas, 1.000 Hektar Sawah Diklaim Terairi Regional 13 November 2025
KSAD Maruli Resmikan Pompa Hidram di Banyumas, 1.000 Hektar Sawah Diklaim Terairi
Tim Redaksi
BANYUMAS, KOMPAS.com
– Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak meresmikan instalasi pompa hidram di Bendung Gerak Serayu, Rawalo, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, pada Kamis (13/11/2025).
Instalasi ini akan menyedot air dari Sungai Serayu untuk mengairi lebih dari 1.000 hektar lahan pertanian di enam desa sekitarnya yang selama ini bergantung pada tadah hujan.
Maruli menyatakan bahwa kegiatan ini bertujuan mendukung program
ketahanan pangan
yang dicanangkan pemerintah.
“Kami bersyukur program untuk pengairan persawahan di Rawalo yang kedua ini bisa selesai dengan baik. Jadi sampai dengan sekarang bisa 1.004 hektar yang bisa terairi,” ungkap Maruli usai acara.
Tahun lalu, di lokasi yang sama, TNI AD juga telah menyelesaikan instalasi pompa hidran untuk tahap pertama.
Maruli menambahkan bahwa dengan program tersebut, petani di wilayah tersebut dapat melakukan panen dua hingga tiga kali dalam setahun.
“Fokus utama program ini adalah meningkatkan pengairan untuk lahan tadah hujan, yang dinilai berdampak langsung terhadap masyarakat yang rentan secara ekonomi,” jelasnya.
Lebih lanjut, Maruli menekankan bahwa program ini juga mencakup pengeboran untuk menyediakan air bersih, serta peningkatan sanitasi dan kesehatan.
Sejak program dimulai pada tahun 2022, telah dibangun hampir 80 titik air bersih dan ratusan rumah tangga hijau (RTH) di Kabupaten Banyumas.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi yang hadir dalam acara tersebut memberikan apresiasi atas kontribusi TNI dalam mendukung swasembada pangan.
“Memang air ini sangat krusial sekali di Jateng karena merupakan lumbung nasional yang menjadi roadmap kami dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah. Sehingga kehadiran ini sangat kami perlukan,” kata Luthfi.
Sementara itu, Kepala Desa Sanggreman, Wito Setiadi, menjelaskan bahwa program ini bermula dari keprihatinan warga sekitar yang hanya dapat melihat aliran Sungai Serayu tetapi tidak bisa memanfaatkannya karena lahan pertanian yang lebih tinggi.
“Warga Tambaknegara dan desa sekitar setiap hari melihat air melimpah di
Bendung Gerak Serayu
, tapi tidak mendapat setetes pun. Air di bendung itu 100 persen mengalir untuk wilayah Cilacap,” kata Wito.
Atas kondisi tersebut, pemerintah desa setempat mengajukan permohonan kepada KSAD untuk membangun
pompa hidram
di Bendung Gerak Serayu.
Wito menambahkan bahwa teknologi pompa hidram mampu mengalirkan air hingga 14 kilometer tanpa menggunakan bahan bakar, hanya memanfaatkan gravitasi dan tekanan air alami.
“Alhamdulillah, sekarang enam desa sudah mendapat manfaat langsung. Ada Desa Tambaknegara, Rawalo, Sawahan, Dawuhan Wetan, Tipar, dan Sanggreman,” jelas Wito.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2022/09/23/632d5e73953c1.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
ASN Pemkab Gresik Laporkan Rekan Kerja ke Polisi atas Kasus Kekerasan Surabaya 13 November 2025
ASN Pemkab Gresik Laporkan Rekan Kerja ke Polisi atas Kasus Kekerasan
Tim Redaksi
GRESIK, KOMPAS.com
– Perempuan berinisial DRA (31) yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kabupaten Gresik, Jawa Timur, melaporkan rekan kerjanya ke polisi atas dugaan tindak kekerasan.
DRA yang merupakan warga Kecamatan Menganti,
Gresik
, tersebut mengaku telah menjadi korban tindak kekerasan yang dilakukan oleh rekan kerja berinisial SB, yang sama-sama bekerja di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Gresik.
“Ada (laporan masuk). Saat ini masih kami tangani,” ujar Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reskrim Polres Gresik Ipda Hendri Adiwoso saat dikonfirmasi, Kamis (13/11/2025).
Dugaan tindak kekerasan tersebut terdaftar di Polres Gresik dengan nomor: STTLP/B/234/IX/2025/SPKT/POLRES GRESIK/POLDA JAWA TIMUR, tertanggal 17 September 2025.
Peristiwa kekerasan tersebut terjadi 17 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WIB. SB diduga melempar botol air mineral berukuran 600 mililiter yang mengenai bagian hidung DRA hingga menyebabkan patah tulang.
Korban harus menjalani operasi di bagian hidung di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ibnu Sina Gresik akibat luka yang dialami.
Unit PPA Satuan Reskrim Polres Gresik saat ini tengah mendalami kasus dugaan tindak kekerasan tersebut, termasuk telah memanggil beberapa orang saksi untuk dimintai keterangan.
“Sudah (pemanggilan saksi). Sementara ada empat saksi, namun tidak menutup kemungkinan ada saksi tambahan yang perlu kami panggil,” tutur Hendri.
Sementara itu, DRA mengaku sudah bersabar dengan menunggu selama satu tahun supaya kasus itu diselesaikan di internal kantor.
Namun, sampai sejauh ini tidak ada tindakan atau sanksi apa pun yang diberikan kepada SB, sehingga korban memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.
“Saya berharap, proses hukum dapat berjalan adil dan transparan, tanpa memandang status jabatan dan kedekatan personal (di lingkup Pemkab Gresik),” ucap DRA.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/11/13/6915f66aac861.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
PNS di Banten Singgung PPPK via Status WhatsApp, Berujung Minta Maaf Regional 13 November 2025
PNS di Banten Singgung PPPK via Status WhatsApp, Berujung Minta Maaf
Tim Redaksi
SERANG, KOMPAS.com
– Seorang oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten bernama Roni Nur Isman menyinggung Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melalui status WhatsApp.
Wakil Ketua Umum Asosiasi PPPK Nasional, Taufik Hidayat, mengatakan permasalahan ini berawal dari adanya cuitan di
status WhatsApp
dari
Roni Nur Isman
.
Menurut rekan-rekan PPPK, status Roni dinilai telah merendahkan dengan adanya rencana pemberian tukin sebesar Rp 350.000 per bulan untuk PPPK tahun 2025.
“Berawal dari status WA oknum PNS menimbulkan kegaduhan, jadi ramai,” kata Taufik melalui pesan WhatsApp, Kamis (13/11/2025).
Adanya kegaduhan tersebut, perwakilan PPPK akhirnya bertemu dengan Roni Nur Isman dengan difasilitasi oleh Komisi 5 DPRD
Banten
pagi tadi.
“Sekitar pukul 10.00 WIB dilakukan mediasi, dan akhirnya oknum yang bersangkutan menyampaikan permohonan maaf secara langsung di hadapan teman-teman,” ujar Taufik.
Dari hasil pertemuannya, kata Taufik, Roni mengaku khilaf telah membuat status yang telah menyenggol PPPK.
Taufik berharap kejadian yang telah melukai hati PPPK semoga tidak terulang dan ini menjadi yang pertama dan terakhirnya.
Menurutnya, masih ada pihak yang memandang sebelah mata kepada PPPK karena dinilai menjadi beban APBD Banten.
“Ini menjadi pelajaran kita bersama. Ini menjadi keluhan teman-teman (PPPK) yang selalu dimarjinalkan, merasa direndahkan dan tersisihkan,” ujar dia.
Dalam video yang dikirimkan Taufik Hidayat, Roni Nur Isman dengan mengenakan batik secara langsung meminta maaf di hadapan perwakilan PPPK.
“Saya Roni Nur Isman memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan PPPK atas kesalahan saya, kekhilafan saya membuat status WA yang menyinggung rekan-rekan semua. Sekali lagi saya memohon maaf,” kata Roni.
“Itu menjadi pelajaran bagi saya dan saya tidak akan mengulangi, saya mohon maaf dan memohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya,” tuturnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2024/12/20/6765731680cd0.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Suporter PSIS Akhiri Boikot, Akan Kembali Nonton di Stadion Saat Laga Kandang, Ini Alasannya Regional 13 November 2025
Suporter PSIS Akhiri Boikot, Akan Kembali Nonton di Stadion Saat Laga Kandang, Ini Alasannya
Tim Redaksi
SEMARANG, KOMPAS.com
– Suporter PSIS Semarang, Panser Biru, mengumumkan akan kembali memberikan dukungan kepada tim kebanggaan mereka setelah saham PSIS dibeli oleh David Glen, pemilik Malut United.
Langkah ini diambil setelah sebelumnya
Panser Biru
melakukan boikot sebagai bentuk kekecewaan terhadap performa tim.
Boikot yang dilakukan Panser Biru berlangsung sejak Rabu (10/9/2025) pada laga kandang
PSIS Semarang
.
Ketua Umum Panser Biru, Kepareng Wareng, mengonfirmasi bahwa suporter kini siap untuk kembali mendukung tim.
“Karena tujuan kita sudah tercapai yaitu YS (Yoyok Sukawi, CEO PSIS Semarang sebelumnya) out,” kata Wareng, Kamis (13/11/2025).
Wareng menegaskan bahwa Panser Biru akan mendukung PSIS Semarang baik di kandang maupun di laga tandang.
“Mulai nanti kita akan dukung,” ujarnya.
Terkait dengan pergantian pemilik saham PSIS Semarang, Direktur Utama PT Mahesa Jenar Semarang, Agung Buwono, mengonfirmasi adanya komunikasi dengan calon investor baru.
Dia menjelaskan bahwa langkah ini adalah bagian dari upaya
Yoyok Sukawi
untuk mencari sosok yang dapat membawa PSIS kembali ke jalur kejayaan.
“Iya benar, kami sudah komunikasi dengan calon investor baru sejak satu bulan lalu. Komunikasinya intens dan sudah beberapa kali bertemu. Mohon doanya semoga semuanya lancar,” ujar Agung saat dikonfirmasi.
Agung menegaskan bahwa Yoyok Sukawi sejak awal terbuka untuk melepas sahamnya, asalkan calon investor memiliki komitmen yang kuat terhadap masa depan PSIS.
“Yang perlu digarisbawahi, Mas Yoyok akan melepasnya kepada sosok yang tepat dan mumpuni untuk mengelola PSIS ke depan. Prioritasnya adalah menyelamatkan PSIS dan mengembalikan kejayaannya,” lanjutnya.
Namun, Agung belum bersedia mengungkapkan siapa sosok calon investor tersebut.
Ia memastikan bahwa proses negosiasi masih berlangsung. “Nanti saja kalau prosesnya sudah selesai semua, baru akan diumumkan secara resmi,” katanya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
/data/photo/2025/11/13/6915dff00e679.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/11/13/6915e9d16d8fb.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)