Jenis Media: Regional

2 Rumah Ahmad Sahroni Dibongkar Usai Penjarahan Megapolitan

Rumah Ahmad Sahroni Dibongkar Usai Penjarahan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Rumah anggota DPR nonaktif, Ahmad Sahroni di Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara yang sempat dijarah pada kerusuhan Agustus lalu kini dibongkar.
Berdasarkan pemantauan
Kompas.com
di lokasi, Jumat (14/11/2025), terdapat dua ekskavator warna kuning di atas puing bongkaran rumah.
Kondisi rumah tersebut saat ini tinggal puing-puing berupa kayu, besi, bebatuan, dan pipa paralon kecil.
Terlihat puing-puing menumpuk dan ada yang berserakan ke jalan.
Beberapa kali debu dari pembongkaran rumah berhamburan. Terlihat sejumlah pekerja yang memakai baju partai warna biru bertuliskan
Ahmad Sahroni
.
Beberapa pekerja kemudian memanggul bahan bangunan berupa batu bata putih dari ujung jalan Swasembada Timur XXII ke depan rumah Sahroni.
Kemudian datang empat unit truk ke depan rumah tersebut.
Muatan truk tersebut lalu diisi puing-puing bongkaran menggunakan mesin ekskavator.
“Awas mobil mau masuk. Parkir paralel saja,” teriak salah seorang pekerja saat truk datang.
Beberapa pekerja terlihat menyiram air menggunakan selang ke arah pembongkaran rumah agar debu tidak berhamburan.
Di depan rumah yang dibongkar, terdapat lahan kosong yang digunakan para pekerja untuk menaruh beberapa barang.
Terlihat sejumlah tabung oksigen terjejer rapi dan sisa besi yang ditaruh oleh para pekerja ke lahan tersebut.
Abdullah, salah seorang pekerja, mengatakan pembongkaran rumah sudah dilakukan sejak Senin (10/10/2025).
“Mulai dari tanggal 10,” ungkapnya.
Ia mengatakan tidak mengetahui soal kondisi rumah tersebut sebelumnya sebab saat hendak melakukan pekerjaan, barang dari rumah yang memiliki luas sekitar 400 meter persegi sudah dirapikan.
“Saya masuk ke sini udah tinggal apa itu, beton aja. Udah enggak ada (barang),” jelasnya.
Kompas.com
sudah menghubungi Ahmad Sahroni untuk menanyakan alasan rumah tersebut dibongkar, namun hingga saat ini belum mendapatkan respons.
Sebelumnya, Ahmad Sahroni kembali muncul ke publik setelah lama menghilang pascaperistiwa
penjarahan
di rumahnya di Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Ia menghadiri acara doa bersama di depan kediamannya pada Minggu (2/11/2025) pagi dan untuk pertama kalinya menceritakan detik-detik mencekam saat insiden itu terjadi.
Dalam kesempatan itu, Ahmad Sahroni tampak mengenakan kemeja putih lengan panjang dan menyampaikan sambutan kepada warga.
Dalam acara tersebut, Sahroni menceritakan bagaimana ia bersembunyi di plafon rumahnya saat penjarahan terjadi pada akhir Agustus lalu.
Namun, karena plafon tersebut tidak kuat menahan beban, Sahroni pun terjatuh dan kemudian bersembunyi di kamar mandi.
Selain itu, dirinya juga mengaku bahwa sempat ditemui warga yang menjarah rumahnya. Namun, warga tersebut tidak menyadari bahwa orang di dalam kamar mandi itu adalah dirinya.
“Ada tiga orang bapak ibu menghampiri di kamar mandi melihat saya dan bertanya sama saya, kebetulan muka saya kasih debu dan sebelumnya saya bersembunyi di atas plafon, plafonnya enggak kuat saya jatuh. Akhirnya, plafonnya saya hancurin sekalian, tapi pintu kamar mandinya saya buka,” ungkap Sahroni.
“Saya satu jam pertama duduk, bapak ibu. Sudah berserah diri kepada Allah SWT. Kalaupun hari itu meninggal, saya Ikhlas,” imbuhnya.
Sahroni menambahkan, pada malam kejadian, dirinya sempat diselamatkan oleh warga sekitar.
“Saya ucapkan terima kasih buat Pak Haji Dhani dan istri yang telah menerima saya di rumah belakang pada saat saya persis jam 22.15 WIB malam, saya lompat dari belakang ke rumahnya beliau,” ujarnya.
Usai doa bersama, Sahroni menyampaikan rencananya untuk membangun kembali rumahnya yang rusak akibat dijarah massa.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/11/2025 13:01
Minibus Tabrak Truk Parkir di Jalur Pantura Tongas, Satu Penumpang Tewas

Probolinggo (beritajatim.com) – Kecelakaan tragis terjadi di jalur Pantura Probolinggo pada Jumat (14/11) sekitar pukul 01.30 WIB. Sebuah minibus Kia bernomor polisi L-1716-P menabrak truk Mitsubishi P-8819-UL yang sedang terparkir di bahu jalan di Desa Bayeman, Kecamatan Tongas.

Peristiwa itu bermula ketika minibus yang dikemudikan Kusdiarto Putro melaju dari arah timur membawa enam penumpang. Di lokasi kejadian, sebuah truk yang dikemudikan Puput Darmawan diketahui sedang berhenti untuk mengganti ban.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Probolinggo Kota, Ipda Muhammad Taufik Rahardian, menjelaskan bahwa pengemudi minibus diduga kurang fokus saat melintas. “Konsentrasi pengendara minim dan jaraknya terlalu dekat sehingga tabrakan tidak bisa dihindari,” ujarnya.

Benturan keras membuat bagian depan minibus ringsek dan seluruh penumpang mengalami luka serius. Petugas yang datang ke lokasi langsung melakukan evakuasi ke RSUD Tongas.

Beberapa penumpang yang terluka antara lain Abdul Wahid, Solehah, Dewi Qomariyah Hidayati, Mutmainah, dan Marhamah. Mereka berasal dari wilayah Rogojampi, Singojuruh, dan sekitarnya.

Namun, kondisi Marhamah ternyata paling parah dan korban tidak dapat diselamatkan. Ia meninggal dunia akibat luka berat yang dialaminya.

Sementara penumpang lainnya masih mendapat perawatan intensif di rumah sakit. Petugas medis menyebut kondisi beberapa korban masih membutuhkan pengawasan ketat.

Pihak kepolisian telah melakukan olah tempat kejadian perkara untuk memastikan kronologi lengkap kecelakaan. Kedua kendaraan yang terlibat juga telah diamankan sebagai barang bukti.

Ipda Taufik menegaskan bahwa penyelidikan lanjutan akan tetap dilakukan. “Kami masih mendalami penyebab kecelakaan dan memeriksa saksi-saksi,” katanya.

Polisi juga mengimbau para pengemudi agar meningkatkan kewaspadaan saat melintas di jalur Pantura, terutama pada malam hari. Kewaspadaan dinilai penting mengingat jalur tersebut kerap menjadi lokasi kecelakaan. [ada/aje]

14/11/2025 12:45
Geger Keraton Surakarta Soal Raja Kembar Terulang Kembali: Dua Putra Saling Klaim, Tedjowulan Pemimpin Sementara

Surakarta (beritajatim.com)- Dualisme kepemimpinan kembali mengguncang Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat setelah wafatnya Pakubuwono (PB) XIII.

Konflik memuncak ketika dua kubu dalam keluarga keraton menetapkan calon raja masing-masing sebagai penerus tahta.

Pada Kamis (13/11/2025) kemarin, Lembaga Dewan Adat (LDA) secara resmi menobatkan KGPH Hangabehi putra tertua mendiang PB XII sebagai Pakubuwono XIV.

Penetapan ini dilakukan cepat setelah beredarnya undangan jumenengan dari kubu KGPH Purboyo, sang putra mahkota, yang lebih dulu menyatakan diri sebagai PB XIV di hadapan jenazah ayahanda sebelum prosesi pemakaman.

Kubu Purboyo direncanakan menggelar penobatan tersendiri pada Sabtu (15/11/2025) besok, membuka babak baru pertarungan legitimasi di dalam Keraton Surakarta.

Prosesi jumenengan Hangabehi berlangsung di Sasana Handrawina dengan pengamanan ketat dari aparat TNI–Polri. Namun acara berubah tegang ketika GKR Timoer Rumbai, putri sulung PB XIII, masuk dan memprotes penobatan tersebut.

Menurut KGPH Suryo Wicaksono, putra PB XII, aksi GKR Timoer Rumbay terjadi karena acara dianggap menyalahi kesepakatan internal keluarga.

“Mereka menilai jumenengan ini tidak sesuai komunikasi sebelumnya. Sampai sekarang masih ada perdebatan antara Gusti Rumbai dan Gusti Moeng dari pihak LDA,” kata Suryo.

Dalam parepatan ageng yang digelar pada hari yang sama, tokoh-tokoh sentana, abdi dalem, serta lebih dari 90 komunitas adat dari berbagai wilayah hadir memberikan suara. Hasil musyawarah menetapkan KGPH Hangabehi sebagai PB XIV.

Sementara Maha Menteri Kanjeng Gusti Panembahan Tedjowulan ditunjuk untuk tetap memimpin urusan pemerintahan keraton sambil menunggu pengaturan selanjutnya.

Ketua LDA, GKR Koes Moertiyah Wandansari yang akrab disapa Gusti Moeng menegaskan bahwa Keraton Surakarta adalah warisan seluruh dinasti Mataram Islam yang harus dijalankan sesuai adat sekaligus tunduk pada hukum negara.

Gusti Moeng menjelaskan bahwa penetapan Hangabehi mengikuti pakem adat Mataram. Selama raja tidak memiliki permaisuri yang sah, maka putra tertua adalah pewaris tahta.

“Gusti Behi tidak meminta lahir sebagai anak tertua. Itu kehendak Tuhan. Adat sudah jelas, tinggal kita jalankan,” ujarnya.

Ia juga menyoroti polemik pengangkatan permaisuri dan putra mahkota pada era PB XIII, yang menurutnya tidak sah dan bertentangan dengan hukum karena dianggap menyalahgunakan SK Mendagri 2022.

Dengan tegas, pihak keluarga besar yang berseberangan menolak penobatan KGPH Purboyo yang dijadwalkan dua hari setelahnya.

“Silakan jika tetap ingin melanjutkan. Kami fokus pada pembentukan kabinet dan langkah-langkah internal keraton. Hari ini juga Panembahan Tedjowulan membawa hasil parepatan ke pemerintah. Ini bukan cawe-cawe negara, tetapi kami yang meminta negara hadir,” tutup Gusti Moeng.

Geger Keraton Solo atas dualisme kepemimpinan ini mengingatkan pada kejadian beberapa tahun silam, yang mana juga terjadi perebutan kekuasaan dan dengan kemunculan raja kembar di Keraton Solo. Konflik ini terjadi antara Alm PB XIII dengan Tedjowulan.

Dalam gegeran dualisme kepemimpinan tersebut bahkan pemerintah sempat turut serta menyelesaikan permasalahan tersebut. Hasil penyelesaian disepakati Hangabehi menjadi Raja PB XIII dan Tedjowulan menjadi Mahapatih yang bergelar Maha Menteri Kanjeng Gusti Haryo Panembahan Agung Tedjowulan. [aje]

14/11/2025 12:15
4 Ada Putusan MK, Prabowo Diharapkan Tarik Polisi Aktif dari Jabatan Sipil Nasional

Ada Putusan MK, Prabowo Diharapkan Tarik Polisi Aktif dari Jabatan Sipil
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Anggota Komisi III DPR RI Benny Kabur Harman berharap Presiden Prabowo Subianto segera menarik anggota Polri aktif yang kini masih menduduki jabatan sipil.
Harapan itu disampaikan Benny menyusul putusan
Mahkamah Konstitusi
(MK) yang menegaskan bahwa polisi tak boleh menduduki jabatan sipil tanpa pensiun atau mundur dari institusi
Polri
terlebih dahulu.
“Presiden Prabowo adalah seorang presiden yang tunduk dan mematuhi konstitusi, apalagi
putusan MK
bersifat final dan mengikat,” kata Benny dalam keterangan tertulis yang diterima
Kompas.com
, Jumat (14/11/2025).
“Karena itu, kita mengharapkan Presiden Prabowo segera tarik dan kembalikan anggota Polri yang masih aktif di kementerian dan lembaga atau badan,” lanjutnya.
Politikus Demokrat itu pun berpandangan bahwa putusan yang dikeluarkan MK terbilang adil dan memberikan kepastian hukum.
Sebab, kata Benny, terdapat pilihan bagi anggota polisi untuk pensiun atau mundur dari institusi Polri jika tetap bertahan di posisi jabatan sipilnya.
“Jadi mereka diminta memilih apakah pensiun dini atau segera kembali ke organisasi induknya,” jelas Benny.
Benny menambahkan, putusan yang melarang Kapolri menunjuk anggotanya menduduki jabatan sipil ini sejalan dengan prinsip
rule of law
yang kerap disuarakan Presiden Prabowo.
Benny menilai, selama ini Prabowo memaknai pemerintahan bukan sekadar berdasarkan hukum, melainkan juga pembatasan kekuasaan oleh hukum.
“Putusan MK ini menambah bobot tinggi pada Presiden Prabowo sebagai presiden yang ingin menegakkan prinsip
rule of law
dan demokrasi substantif dalam pemerintahan yang dipimpinnya,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya,
Mahkamah Konstitusi
memutuskan bahwa anggota Polri aktif tidak boleh lagi menduduki jabatan sipil sebelum mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian, termasuk jika penugasan itu berdasarkan arahan atau perintah Kapolri semata.
Putusan itu dibacakan dalam sidang pleno dengan perkara nomor 114/PUU-XXIII/2025 di Gedung MK, Jakarta, Kamis (13/11/2025).
“Amar putusan, mengadili: 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Suhartoyo dalam pembacaan putusan.
Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur menegaskan, frasa “mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian” merupakan syarat mutlak bagi anggota Polri yang ingin menduduki jabatan sipil.
Menurut MK, rumusan tersebut sudah jelas dan tidak memerlukan penafsiran tambahan karena bersifat
expressis verbis
atau disebut secara tegas dalam norma hukum.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/11/2025 11:09
Polres Pasuruan Terus Dalami Dugaan Penyelewengan Dana Pilkada 2024 oleh KPU

Pasuruan (beritajatim.com) – Polres Pasuruan masih terus melakukan pendalaman terkait dugaan penyelewengan anggaran Pilkada 2024. Proses penyelidikan ini disebut masih berada pada tahap awal dengan pemeriksaan sejumlah pihak terkait.

Kasat Reskrim Polres Pasuruan, AKP Adimas Firmansyah, menyampaikan bahwa hingga kini jumlah saksi yang sudah diperiksa masih terbatas. “Masih kami dalami untuk kasus penyelewengan anggaran Pilkada, sejauh ini baru sedikit yang kami periksa,” ujarnya.

Menurut Adimas, proses pemeriksaan dilakukan secara bertahap untuk memastikan semua data dan dokumen terkait anggaran Pilkada terverifikasi dengan baik. Ia menegaskan pihaknya berhati-hati agar tidak terjadi kesalahan dalam pengumpulan bukti.

Hingga saat ini, kata dia, jumlah orang yang telah dimintai keterangan belum mencapai lima orang. “Yang sudah kami periksa masih belum banyak, tidak sampai lima orang,” tambahnya.

Penyelidikan ini berawal dari laporan adanya dugaan penyimpangan dana yang seharusnya digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Pasuruan tahun 2024. Dugaan tersebut kemudian menarik perhatian publik karena melibatkan lembaga penyelenggara pemilu di tingkat daerah.

Pihak kepolisian memastikan bahwa penyelidikan akan dilakukan secara transparan dan profesional. Langkah ini diambil agar masyarakat mengetahui bahwa pengelolaan dana publik diawasi secara ketat.

Selain memeriksa sejumlah saksi, penyidik juga tengah menelusuri dokumen-dokumen keuangan yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Pasuruan. Pemeriksaan dokumen ini dinilai penting untuk memastikan aliran dana sesuai dengan peruntukannya.

Adimas menambahkan bahwa pihaknya juga akan berkoordinasi dengan instansi lain bila diperlukan, termasuk lembaga pengawas keuangan. “Kami akan bekerja sama dengan pihak terkait agar penyelidikan ini berjalan objektif,” jelasnya.

Hingga berita ini diturunkan, penyelidikan masih berlangsung dan belum ada tersangka yang ditetapkan. Polres Pasuruan berkomitmen menuntaskan kasus ini demi menjaga integritas pelaksanaan Pilkada 2024 di Kabupaten Pasuruan. (ada/ted)

14/11/2025 10:56
Longsor Parah di Cilacap, 2 Orang Ditemukan Tewas, 21 Masih Hilang

Sementara di Dusun Cibuyut terdapat 14 korban terdiri atas beberapa keluarga yang masih dalam pencarian, yakni Rastum, Rahma, Aca, Cahyanto, Kasri, Zahra, Nilna, Asmanto, Isna beserta anaknya, serta keluarga Dani (istri dan dua anak).

Berdasarkan pendataan sementara yang dilakukan BPBD, tanah longsor tersebut merusak 12 rumah serta mengancam 16 rumah lainnya di antaranya milik Surip, Ahmad, Kuswoyo, Subakir, Muslihin, Rohman, Abdul, Econg, Hendrik, Ayu, Atit, Ekem, Warim, Tarim, Warko, dan Imong.

“Warga di zona rawan telah dievakuasi. Tanah masih bergerak di sejumlah titik sehingga kami meminta warga menjauhi area dan mengikuti arahan petugas,” kata Budi.

Ia mengimbau warga tetap waspada dan segera menjauhi lokasi rawan mengingat retakan tanah masih terpantau di beberapa titik.

Data terkait korban dan kerusakan diperkirakan masih akan berkembang seiring proses pencarian yang terus berlangsung.

Sementara itu, Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap Priyo Prayudha Utama mengatakan operasi akan dilanjutkan hingga seluruh korban ditemukan.

“Tim langsung melakukan asesmen dan menyusun rencana pergerakan. Pencarian terus dilakukan meski kondisi medan cukup menantang,” katanya.

Ia mengatakan proses pencarian dilakukan secara manual karena medan terjal dan kondisi tanah yang masih bergerak.

14/11/2025 10:31
3 Ahok: Jika Tanggul Pantai Mutiara Jebol, Banjirnya Bisa Sampai Monas Megapolitan

Ahok: Jika Tanggul Pantai Mutiara Jebol, Banjirnya Bisa Sampai Monas
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mewanti-wanti potensi banjir hingga pusat kota, jika tanggul laut di Pantai Mutiara, Penjaringan, Jakarta Utara, jebol.
“Jika (
tanggul Pantai Mutiara
) jebol air laut pasang dan hujan turun, bisa banjir sampai Monas,” ujar
Ahok
kepada Kompas.com, Kamis (13/11/2025).
Maka dari itu, Ahok memutuskan menormalisasi Waduk Pluit saat masih menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta.
“Itu yang saya kerjakan di Waduk Pluit agar warga di bantaran Waduk Pluit tidak mati jika jebol (tanggul laut di Pantai Mutiara),” kata Ahok.
Pasalnya, Waduk Pluit merupakan pusat pengendalian banjir dari Sungai Ciliwung. Normalisasi Waduk Pluit sendiri dilakukaan kurang lebih dua tahun lamanya.
Pertama Ahok melakukan pembebasan lahan terlebih dahulu karena kawasan Waduk Pluit dipenuhi dengan ratusan bangunan semipermanen.
Keberadaan ratusan bangunan semipermanen tersebut membuat waduk tak dapat menampung air hujan secara optimal, sehingga banjir terus menghantui Jakarta.
Kemudian, setelah pembebasan lahan dilakukan, pengerukan lumpur di dasar waduk pun dilaksanakan secara rutin dari kedalamannya yang hanya dua meter menjadi lima meter, sehingga bisa menampung lebih banyak air.
Dengan normalisasi itu, Ahok berharap agar kawasan Pluit bisa terhindar dari banjir. Kemudian, juga sebagai antisipasi ketika tanggul laut di Pantai Mutiara jebol.
Kini, Waduk Pluit sudah menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang asri dan terus berfungsi untuk mengendalikan banjir.
Kondisi tanggul Pantai Mutiara menjadi sorotan publik usai videonya diunggah oleh akun Instagram @hypeinjkt.
Dalam video yang beredar, salah satu warga menunjukan, kondisi air laut lebih tinggi dari tanggul Pantai Mutiara.
“Air laut ama jalan udah tinggi air laut, ini air laut udah di atas jalan, sampai takut kita guys,” ucap warga dalam video tersebut.
Pengamatan
Kompas.com
di lokasi, tanggul laut Pantai Mutiara membentang kurang lebih 1,2 kilometer (Km).
Ketinggian tanggul hanya sekitar satu meter dengan lebar sekitar 10 hingga 15 sentimeter (Cm).
Tanggul laut Pantai Mutiara terlihat hampir sejajar dengan air laut. Bahkan, ketika sedang gelombang tinggi, air laut juga kerap meluber ke jalan.
Namun, sebenarnya tanggul itu masih terlihat sangat kokoh. Belum ada bagian yang retak atau rapuh.
Bahkan, salah satu titik, ada tanggul sepanjang 500 meter yang sudah ditinggikan menjadi 1,5 meter.
Di area yang sudah ditinggikan tersebut, air laut terlihat lebih rendah dari tanggul dan tidak pernah meluber ke jalan.
Ketika air laut tumpah ke darat, maka jalan di depan perumahan Pantai Mutiara akan licin.
“Dia cuma air dari ombak aja sih, cuma becek aja jalanan sini semuanya, cuma kan tanggul di sana tetap bahaya lama-lama,” ujar Komanda Regu (Danru) PJLP Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kepulauan Seribu, Agus Suyanto (39), saat diwawancarai Kompas.com di lokasi, Kamis.
Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai, jebolnya tanggul Pantai Mutiara berpotensi menyebabkan banjir hingga ke pusat kota.
“Bisa juga bukan hanya utara yang merasakan dampaknya kalau tanggul jebol, tapi radiusnya mungkin bisa berpuluh-puluh kilo meter nantinya kan bisa disertai hujan deras,” kata Trubus.
Bahkan, banjir akibat tanggul laut jebol berpotensi membuat Jakarta tenggelam, jika disertai hujan besar dan adanya air kiriman dari Bogor atau wilayah lainnya.
Jika banjir besar terjadi, maka akses jalan di Jakarta akan lumpuh total dan membuat roda perekonomian berhenti, terutama di Jakarta Utara.
Mengingat hampir setiap detiknya perputaran ekonomi terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok yang ada di Jakarta Utara.
Jika roda perputaran ekonomi berhenti, maka negara dan masyarakat berpotensi mengalami kerugian yang luar biasa, meski hanya satu hari.
Trubus menilai, sampai detik ini kebijakan pemerintah untuk penanganan rob sering kali tidak serius.
“Penanganan rob, penanganan banjir sering dijadikan sebagai pendekatan politik di kita, jadi kalau ganti gubernur ya terabaikan,” ujar Trubus.
Padahal dahulu Ahok sudah melakukan berbagai cara untuk mengatasi banjir di Jakarta.
Namun, sayangnya program-program yang digagas Ahok untuk antisipasi banjir tidak dilanjutkan lagi.
“Jadi, ambisi pribadi itu yang seringkali merusak. Hampir semua gubernur bukan orang Jakarta dan enggak mengetahui Jakarta harusnya yang benar-benar tahu tentang Jakarta,” sambung dia.
Trubus juga menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta tidak hanya fokus melakukan pembangunan di pusat kota.
Melainkan juga harus melakukan pembangunan yang masif di Jakarta Utara, terutama tanggul-tanggul untuk mencegah rob.
Trubus mengatakan, solusi paling ampuh untuk mengatasi rob adalah dengan membangun Giant Sea Wall atau tanggul raksasa.
Dengan tanggul besar tersebut, air laut tak akan lagi tumpah ke daratan karena sudah tertahan.
Namun, pembangunan tanggul tersebut baru hanya sekedar wacana dan belum dikerjakan hingga saat ini.
“Kalau efektif ya Giant Sea Wall. Sampai sekarang cuma wacana, enggak ada yang mau nanggung toh dari mana duitnya,” ujar dia.
Oleh karena itu, Trubus belum melihat keseriusan pemerintah untuk membangun tanggul tersebut.
Pemprov Jakarta berencana untuk membangun
National Capital Integrated Coastal Development
(NCICD) untuk mencegah
banjir rob
.
NCICD adalah tanggul laut raksasa untuk mencegah banjir rob dengan menggunakan struktur spoon pile atau silinder beton yang ditanam dalam dan dihubungkan dengan capping beam.
Rencana pembangunan tanggul NCICD itu akan dilakukan Pemprov Jakarta bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum.
Sejauh ini, rencana pembangunan tanggul tersebut masih dalam tahap perencanaan dan pengkajian.
“Terkait panjang dan tinggi tanggul NCICD yang dimaksud pada lokasi Pantai Mutiara, saat ini sudah dilakukan survey lapangan dan masih tahap perencanaan. Untuk detail dimensi tanggul sedang dikaji oleh Konsultan Perencana,” ujar Sekertaris Dinas (Sekdis) SDA DKI Jakarta Nugraharyadi kepada Kompas.com, Kamis.
Sebab, tanggul eksisting yang ada di Pantai Mutiara saat ini sudah mengalami
overtopping,
terutama pada saat gelombang tinggi seperti yang terjadi di awal bulan November ini.
Kondisi
overtopping
ini menyebabkan lompatan air laut lebih tinggi dan ketika membentur tanggul air akan tumpah ke daratan.
Oleh karena itu, Pemprov Jakarta dalam membangun NCICD akan memperhitungkan tingkat keamanan tanggul, serta tingkat efektivitasnya dalam mengurangi dampak banjir rob.
Pemprov Jakarta menargetkan pembangunan NCICD itu dilaksanakan dalam waktu cepat.
Namun, pengerjaannya harus berdasarkan persetujuan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Jakarta.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/11/2025 10:05
Suksesi Keraton Solo Kian Panas, GKR Timoer Sebut Sang Adik Berkhianat

Liputan6.com, Solo – Prosesi Hajad Dalem Jumeneng Dalem Nata Binayangkare KGPAA Hamangkunegoro sebagai SISKS Pakubuwono (PB) XIV dipastikan tetap digelar pada Sabtu (15/11/2025) besok.

Kepastian itu disampaikan putri tertua PB XIII, GKR Timoer Rumbay Kusuma Dewayani usai muncul penetapan KGPH Hangabehi sebagai PB XIV dalam pertemuan keluarga pada Kamis di Keraton Kasunanan Surakarta pada Kamis (13/11/2025).

“(Untuk penobatan KGPAA Hamangkunegoro sebagai PB XIV) masih berjalan, masih berjalan (sesuai rencana pada Sabtu). Persiapan sudah 70 persen berjalan. Prosesi ya tetap seperti prosesi adat yang harus kita jalankan,” kata GKR Timoer kepada wartawan di Keraton Kasunanan Surakarta, Kamis (13/11/2025).

GKR Timoer mengaku sedih dengan munculnya dualisme raja di Keraton Kasunanan Surakarta setelah pertemuan putra-putri dalem PB XII dan PB XIII menetapkan adiknya, KGPH Hangabehi sebagai PB XIV.

Padahal sebelumnya sang adik di depan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wali Kota Solo Respati Ardi saat melayat itu, telah sepakat jika putra mahkota KGPAA Hamangkunegoro menjadi raja penerusnya.

“Saya cuma sedih saja, Gusti Mangkubumi (KGPH Hangabehi) bisa berkhianat dengan kami putra-putri, kakak-kakak dan adik-adiknya, itu saja yang saya sesalkan. Kan kami sudah berbicara, sebelumnya kami kan sudah berbicara bahkan di hadapan gubernur, Bapak Respati dan Mas Gibran sudah berbicara. Kami sudah bersepakat putra mahkota (menjadi PB XIV), di situ saya sudah menyebutkan itu,” ujarnya.

Menurut GKR Timoer, munculnya dualisme raja di Keraton Kasunanan Surakarta yang terjadi saat ini seolah mengingatkan kembali saat muncul raja kembar di masa ayahnya, PB XIII Hangabehi dan PB XIII Tedjowulan, sepeninggal PB XII pada 2004 silam.

Ia pu menilai penetapan KGPH Hangabehi sebagai PB XIV dalam pertemuan keluarga itu seperti memecah belah keutuhan Keraton Kasunanan Surakarta.

“Saya hanya kasihan keraton dipecah belah seperti ini. Ini seperti suksesi PB XIII yang lalu,” kata dia sambil menahan tangis.

14/11/2025 09:36
Suksesor Pakubuwono XIV, Maha Menteri Tedjowulan Kaget Ada Penobatan Hangabehi Saat Rembug Keluarga

Meski mengaku tidak tahu menahu tetapi Tedjowulan tetap memberi restu karena menghormati posisinya sebagai sesepuh dalam rembug keluarga putra-putri dalem PB XII dan PB XIII.

“Saya ini wong tuwek, sesepuh. Ya sudah saya pangestoni saja. Tapi prinsipnya, saya tidak tahu ada tambahan acara seperti itu. Tidak tahu tentang perencanaannya,” jelasnya.

Seperti diketahui adanya penetapan KGPH Hangabehhi sebagai PB XIV dapat memunculkan dua raja kembat di Keraton Kasunanan Surakarta. Karena adiknya yang merupakan beda ibu itu telah mengikrarkan sebagai PB XIV saat prosesi tutup jenazah ayahnya mendiang PB XIII sebelum diberangkatkan menuju tempat peristirahatannya di Pajimatan Imogiri pada Rabu (5/1/2025) lalu.

Tedjwolan pun menyingung bahwa ikrar KGPH Hangabehi sebagai PB XIV dalam pertemuan kemarin harusnya melalui mekanisme adat yang helas serta lembaga yang berwenang. Pengangkatan kemarin disaksikan oleh Gusti Moeng yang merupakan Ketua Lembaga Adat Keraton Kasunanan Surakarta, sentana dalem dan lainnya.

“Kalau penobatan itu kan duduk bersama, membahas siapa leluhurnya dan seterusnya. Harus ada lembaganya. Ini belum ada penobatan apa-apa. Ya belum sah,” ucapnya.

Ia menilai proses suksesi tidak boleh dilakukan tergesa-gesa, mengingat sejarah Keraton menunjukkan penetapan raja dapat berlangsung berbulan-bulan setelah raja sebelumnya wafat.

“Contohnya Sri Sultan Hamengku Buwono X itu tujuh bulan baru dinobatkan. Kalau sekarang kesusu-susu, ngoyak apa?” katanya.

Tedjowulan menyatakan akan tetap berpegang pada masa tunggu 40 hari, atau diperpanjang hingga 100 hari bila belum tercapai kesepakatan. “Kalau 40 hari belum rukun ya 100 hari. Yang penting rukun dulu siapa yang pantas Nanti bicara visi misi lima tahunn ke depan,” kata dia.

Lebih lanjut, Gusti Tedjowulan mengungkapkan bahwa pada pertemuan keluarga di Keraton Kasunanan Surakarta itu juga turut mengundang putra-putri mendiang PB XIII seperti GKR Timoer RUmbay Kusuma Dewayani dan adik-adiknya. Tetapi dalam pertemuan itu mereka tidak hadir. Rencananya pertemuan keluarga itu akan digelar kembali dengan mengundang semua putra-putri dalem.

“Sebenarnya tadi sudah mengundang semuanya tapi belum bisa. Pasti nanti saya undang lagi di pertemuan keluarga lanjutan,” ujarnya.

Ia juga memastikan tidak bahwa dirinya berpihak pada Hangabehi maupun Purboyo. “Nggak ada dukung-dukungan. Dari awal sudah saya sampaikan saya itu dunungke,” ujarnya.

Saat ditanya apakah ia merasa dijebak karena tiba-tiba diminta menjadi saksi, Tedjowulan menjawab singkat, “Ya saya tidak diberitahu. Tahu-tahu diminta jadi saksi dan memberi restu di hadapan banyak orang. Wes ngono tok,” tegasnya

Tedjowulan menutup dengan menegaskan bahwa penetapan raja Keraton Kasunanan Surakarta harus memenuhi tiga unsur, yakni adat, agama, dan hukum negara. “Semua itu harus lulus dari tiga hal itu,” bebernya.

14/11/2025 09:33
Isi Surat Tulisan Tangan Mahasiswa Universitas Pakuan yang Jatuh dari Lantai 3 Gedung Kampus

Liputan6.com, Bogor – Kasus mahasiswi Universitas Pakuan yang terjatuh dari lantai 3 Gedung Manajemen kampus tersebut menemukan fakta baru. Kapolsek Bogor Tengah Kompol Waluyo di Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (14/11/2025) mengatakan, polisi menemukan surat tulisan tangan yang ditemukan di barang pribadi korban, dan kini menjadi bagian dari proses penyelidikan.

Berikut isi surat tersebut:

“Maafkan Ira bu, ayah, Ira cape Ira nyerah mental Ira rusak mental Ira hancur maafin Ira nyuhunkeun hampura saageung – ageung an hate ira tos teu kiat dinyenyeri ira cape maaf bu, ayah ira gagal jadi anak ibu sareng ayah teu cocok jadi anak yg baik.”

Arti dari isi surat itu “Maafkan Ira, bu, ayah. Ira lelah Ira menyerah, mental Ira rusak, mental Ira hancur. Maafkan Ira, mohon maaf sebesar-besarnya, hati Ira sudah tidak kuat menahan sakit, Ira lelah, maaf bu, ayah, Ira gagal menjadi anak ibu dan ayah, tidak pantas menjadi anak yang baik”.

Waluyo menegaskan, hingga kini polisi belum menyimpulkan penyebab insiden terjatuhnya Ira dari ketinggian.

Pihaknya juga menjelaskan, insiden terjatuhnya Ira dari lantai tiga agedung kampus terjadi pada Kamis (12/11/2025), sekitar pukul 12.15 WIB saat tiga saksi melihat korban berada seorang diri di lantai tiga sebelum kemudian terjatuh dan tidak sadarkan diri.

Pihak kampus mengevakuasi korban menggunakan ambulans ke Rumah Sakit Mayapada (BMC) Bogor Timur. Korban diketahui bernama Ira Siti Nurazizah (21), mahasiswa semester tiga Program Studi Manajemen.

Rekaman kamera pengawas di sekitar lokasi juga diperiksa untuk melengkapi keterangan saksi dan memastikan rangkaian peristiwa secara objektif.

14/11/2025 09:16