Xcloud.id

Jenis Media: Regional

  • Pejabat Aceh Utara Wajib Tes Mengaji Sebelum Pelantikan, Mengaku Panik hingga Grogi Regional 17 November 2025

    Pejabat Aceh Utara Wajib Tes Mengaji Sebelum Pelantikan, Mengaku Panik hingga Grogi Regional 17 November 2025

    Pejabat Aceh Utara Wajib Tes Mengaji Sebelum Pelantikan, Mengaku Panik hingga Grogi
    Tim Redaksi
    LHOKSEUMAWE, KOMPAS.com
    – Sejumlah kepala dinas, badan, dan rumah sakit di Kabupaten Aceh Utara menjalani tes mengaji sebelum pelantikan, pada Senin (17/11/2025).
    Mereka mengantre di salah satu ruangan kantor Bupati, Ismail A Jalil, yang akrab disapa Ayahwa, untuk mengikuti ujian tersebut.
    Tes ini dilakukan oleh tiga orang tim penilai yang telah ditunjuk. Di dalam ruangan tertutup, Ayahwa turut mendengarkan bacaan para pejabat.
    Suara beberapa pejabat terdengar lantang hingga bisa didengar dari luar ruangan, sementara yang lainnya nyaris tidak terdengar.
    “Tiba-tiba dihubungi, seluruh pejabat yang akan dilantik wajib uji baca Quran. Saya grogi juga, karena tiba-tiba layaknya tes Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ),” ujar salah satu pejabat kepada Kompas.com.
    Pejabat lainnya menambahkan pertanyaan mengenai ayat yang dibaca dan berapa jumlah ayat yang harus dibaca.
    “Kalau sudah dites begini agak panik kita, agak grogi,” jelas pejabat tersebut sambil tersenyum.
    Bupati Ayahwa
    menjelaskan, sebelumnya guru dan kepala sekolah telah menjalani
    tes mengaji
    .
    “Masak pejabat lainnya tidak dites. Tidak
    fair
    . Harus
    fair
    dong. Maka, semua kita tes mengaji,” tegasnya.
    Awalnya, tes mengaji direncanakan berlangsung selama dua hari, yaitu Senin dan Selasa. Namun kemudian dipercepat menjadi satu hari saja, sehingga para pejabat hampir tidak memiliki waktu untuk persiapan.
    “Pejabat harus jadi contoh, minimal bisa menjadi imam shalat di kantornya,” tambah politisi Partai Aceh itu.
    Ayahwa juga mengungkapkan bahwa ke depan, seluruh pegawai akan menjalani tes mengaji secara bertahap di masing-masing dinas.
    Hasil uji baca Quran tersebut langsung dikantongi oleh Ayahwa, dan pada sore harinya, sebanyak 34 pejabat eselon II dilantik.
    Ini merupakan rotasi jabatan, di mana sebagian pejabat tetap di posisi yang sama dan sebagian lainnya berpindah ke dinas lain.
    Rincian pelantikan mencakup 30 pejabat eselon II dan empat pejabat eselon III dan IV.
    Selain itu, Ayahwa juga melantik Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Jamaluddin dan menunjuk Muntasir sebagai juru bicara.
    “Mari bekerja dengan ritme yang lebih baik. Bangun koordinasi agar pelayanan publik benar-benar dirasakan oleh warga,” pesan Ayahwa.
    Khusus untuk kemampuan membaca Quran, Ayahwa meminta sebanyak 8.153 pegawai dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu untuk belajar membaca Quran.
    “Desember ini kita tes juga baca Qurannya. Setelah itu baru dilantik,” terangnya.
    Dia juga telah mengeluarkan edaran yang mewajibkan penggunaan bahasa Aceh pada hari Kamis dan berbusana muslimah pada hari Jumat, di mana pria muslim diwajibkan mengenakan peci.
    “Ini berlaku untuk seluruh kantor di
    Aceh Utara
    ,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
    Fitur Apresiasi Spesial dari pembaca untuk berkontribusi langsung untuk Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
    melalui donasi.
    Pesan apresiasi dari kamu akan dipublikasikan di dalam kolom komentar bersama jumlah donasi atas nama
    akun kamu.

  • Komplotan Pencurian Kabel Tower BTS di Tuban Diringkus Polisi, Pelaku Libatkan Karyawan Surabaya 17 November 2025

    Komplotan Pencurian Kabel Tower BTS di Tuban Diringkus Polisi, Pelaku Libatkan Karyawan Surabaya 17 November 2025

    Komplotan Pencurian Kabel Tower BTS di Tuban Diringkus Polisi, Pelaku Libatkan Karyawan
    Tim Redaksi
    TUBAN, KOMPAS.com
    – Penyidik Satreskrim Polres Tuban meringkus tujuh orang tersangka pencurian kabel di Tower BTS (
    base transceiver station
    ) Desa Bejagung dan Tegalagung, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Jawa Timur.
    Aksi
    pencurian kabel

    tower BTS
    milik
    provider
    XL Smart-ZTE itu dilakukan dengan melibatkan orang dalam atau karyawan dari PT KID selaku perusahaan pengelola dan
    maintenance
    tower BTS tersebut.
    Kasatreskrim Polres
    Tuban
    , AKP Bobby Wirawan Wicaksono Elsam mengatakan, tujuh orang tersangka berhasil diamankan petugas kepolisian di wilayah Kecamatan Turen, Kabupaten Malang.
    “Ada tujuh tersangka yang berhasil diamankan kemarin lusa, dan dua tersangka masih DPO (daftar pencarian orang),” kata AKP Bobby Wirawan Wicaksono Elsam, Senin (17/11/2025).
    Kasus pencurian yang dilakukan para tersangka terungkap setelah pihak kepolisian menerima laporan dari pihak perusahaan PT KID yang menjadi korban.
    Aksi pencurian tersebut terjadi sekitar pukul 18.00 WIB, Rabu (5/11/2025), dengan melibatkan pekerja atau karyawan dari pihak perusahaan itu sendiri.
    Para tersangka melakukan aksinya dengan cara memotong kabel tower tembaga dengan ukuran 2×10 mm, tipe D space 2×10 mm, panjang 1.000 meter, dengan jumlah kabel tiga.
    Selain itu, pihak pelapor mengaku kehilangan barang inventaris dari perusahaan yang berupa laptop, HP, GPS, kompas,
    tang climbing
    , apar, dan ada material milik ZTE yang dibawa kabur.
    “Awal mula kejadian adalah pelapor menerima informasi material Dismentel telah dicuri dengan cara dikupas kabelnya dan diambil tembaganya oleh orang tidak dikenal,” kata Bobby, Senin (17/11/2025).
    Adapun untuk kerugian material yang dialami pihak PT KID atas tindak pencurian dengan pemberatan tersebut ditaksir senilai Rp 50.000.000.
    Untuk perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan.
    “Ancaman hukuman pidana penjara maksimal tujuh tahun,” ujar dia. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
    Fitur Apresiasi Spesial dari pembaca untuk berkontribusi langsung untuk Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
    melalui donasi.
    Pesan apresiasi dari kamu akan dipublikasikan di dalam kolom komentar bersama jumlah donasi atas nama
    akun kamu.

  • Pria Paruh Baya 5 Hari Hilang Misterius di Hutan Gowa, Tim SAR Pakai Drone Perluas Area Pencarian

    Pria Paruh Baya 5 Hari Hilang Misterius di Hutan Gowa, Tim SAR Pakai Drone Perluas Area Pencarian

    Liputan6.com, Jakarta – Hari-hari di Dusun Panyikkokang, Desa Manuju, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan masih berjalan seperti biasa, meski warga beberapa hari terakhir lebih sering memperhatikan lalu-lalang tim SAR di sekitar kawasan hutan. Mereka menunggu perkembangan terbaru terkait pencarian Daeng Malla (65), warga setempat yang dilaporkan hilang sejak 9 November 2025 lalu.

    Memasuki hari kelima, tim SAR gabungan terus melanjutkan upaya pencarian. Basarnas Makassar terus berupaya menggunakan semua metode penyisiran sesuai kondisi pegunungan dan kawan hutan.

    “Memasuki hari kelima, kami memperluas area pencarian menjadi sekitar 5 km ke arah barat dari titik awal korban dilaporkan hilang. Fokus penyisiran dilakukan secara bertahap untuk memaksimalkan peluang ditemukannya tanda-tanda keberadaan korban,” jelas Kepala Kantor Basarnas Kelas A Makassar, Muhammad Arif Anwar, Senin (17/11/2025).

    Pencarian dilakukan melalui jalur darat dengan menyusuri punggungan hutan, jalur sekitar air terjun, dan aliran sungai. Dari udara, tim memanfaatkan drone thermal untuk mengamati area-area yang sulit dijangkau oleh tim gabungan.

    “Drone thermal membantu kami memetakan area yang memiliki kemungkinan adanya jejak panas tubuh manusia. Namun hingga saat ini, hasil pemantauan udara maupun penyisiran darat belum memberikan temuan yang signifikan,” tambah Arif.

     

  • Isu Kuota Haji Luwu Utara Dipangkas Jadi Satu Orang, Bikin Cemas Calon Jamaah Regional 17 November 2025

    Isu Kuota Haji Luwu Utara Dipangkas Jadi Satu Orang, Bikin Cemas Calon Jamaah Regional 17 November 2025

    Isu Kuota Haji Luwu Utara Dipangkas Jadi Satu Orang, Bikin Cemas Calon Jamaah
    Tim Redaksi
    LUWU UTARA, KOMPAS.com
    – Isu mengenai pengurangan drastis kuota haji Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, untuk musim haji 2026 membuat resah para calon jamaah.
    Informasi yang beredar di kalangan calon jemaah menyebutkan bahwa kuota
    Luwu Utara
    kemungkinan besar akan dialihkan ke daerah lain, sehingga kabupaten tersebut hanya mendapat jatah satu orang.
    Kabar itu membuat banyak calon jamaah cemas, termasuk warga Masamba, Rudi.
    Ia mengaku terkejut mendengar isu tersebut karena berbeda dengan kondisi pada tahun-tahun sebelumnya, di mana Luwu Utara selalu memperoleh kuota ratusan jamaah.
    “Jika kuota haji tahun 2026 dialihkan ke kabupaten lain, kasihan calon jamaah haji yang sudah mengurus paspor, kesehatan, dan melakukan pelunasan dana haji,” kata Rudi, Senin (17/11/2025).
    Rudi menambahkan, banyak calon jamaah telah berjuang keras agar bisa berangkat tahun depan, bahkan ada yang menggadaikan atau menjual kebun demi melunasi biaya haji.
    “Banyak yang sudah berkorban besar untuk melunasi biaya. Kasihan calon jamaah jika kuota tahun depan hanya satu orang,” ucapnya.
    Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Luwu Utara, Umar Maradde, menjelaskan isu tersebut berangkat dari kebijakan Kementerian Haji yang membagi kuota berdasarkan daftar tunggu per provinsi.
    “Itu kebijakan Kementerian Haji bahwa pembagian kuota berdasarkan waiting list per provinsi. Nah, kalau itu dipedomani, otomatis Luwu Utara cuma dapat satu orang,” ujar Umar.
    Menurut Umar, wilayah Luwu Raya memiliki jumlah daftar tunggu yang relatif kecil dibandingkan kabupaten lain di Sulawesi Selatan.
    Karena itu, jika sistem baru diberlakukan, Luwu Utara berpotensi mendapat kuota yang sangat sedikit.
    “Jadi bukan Kementerian Agama yang keluarkan kebijakan kuota, tetapi Kementerian Haji dan Umrah. Itu juga kan baru estimasi. Sampai hari ini belum ada nama-nama yang dikeluarkan,” tuturnya.
    Umar menegaskan pihaknya terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat agar calon jamaah yang sudah melengkapi dokumen tetap bisa diberangkatkan, minimal melalui skema lunas tunda.
    “Terus terang, kami perjuangkan masyarakat, apalagi dokumennya sudah lengkap. Paspornya sudah ada, kesehatannya sudah melalui pemeriksaan. Kami selalu berkomunikasi untuk diusahakan minimal lunas tunda yang diberangkatkan,” ujarnya.
    Ia berharap pemerintah pusat dapat meninjau ulang regulasi pembagian kuota tersebut mengingat banyaknya calon jamaah yang telah melakukan persiapan maksimal.
    “Mudah-mudahan ada kebijakan baru. Kasihan jamaah, sudah korban biaya tiba-tiba kuotanya dipotong berdasarkan daftar tunggu,” terangnya.
    Selama beberapa tahun terakhir, Luwu Utara secara rutin mendapatkan kuota sebanyak 217 jamaah, sama seperti tahun 2024 dan 2025. Bahkan pada musim haji tahun lalu, sebanyak 230 jamaah berhasil diberangkatkan berkat tambahan kuota.
    “Kuota Luwu Utara setiap tahun 217, kadang ada penambahan. Tahun kemarin yang berangkat itu 230 orang karena ada lansia dan penggabungan keluarga,” jelas Umar.
    Hingga kini, Kemenag Luwu Utara masih menunggu pengumuman resmi dari pemerintah pusat dan berharap
    kuota haji 2026
    tidak dipangkas seperti isu yang beredar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemkab Puncak Minta BNPB Rehabilitasi 250 Unit Rumah Warga Terdampak Longsor dan Konflik Sosial Regional 17 November 2025

    Pemkab Puncak Minta BNPB Rehabilitasi 250 Unit Rumah Warga Terdampak Longsor dan Konflik Sosial Regional 17 November 2025

    Pemkab Puncak Minta BNPB Rehabilitasi 250 Unit Rumah Warga Terdampak Longsor dan Konflik Sosial
    Tim Redaksi
    JAYAPURA, KOMPAS.com
    – Bupati Puncak, Elvis Tabuni, didampingi oleh Penjabat Sekda Puncak, Nenu Tabuni menggelar pertemuan dengan Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Jarwansah, di Graha BNPB Jakarta Timur.
    Dalam pertemuan tersebut, Bupati
    Elvis Tabuni
    meminta dukungan dari
    BNPB
    untuk merehabilitasi sekitar 250 unit rumah bagi warga Kabupaten Puncak yang terkena dampak bencana
    longsor
    serta konflik sosial yang mengakibatkan puluhan rumah warga dibakar.
    Elvis menyebut, usulan rehabilitasi ini merupakan langkah strategis untuk memulihkan kehidupan sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung program pemerintah pusat dalam pengentasan kemiskinan ekstrem dan pemerataan pembangunan di wilayah tertinggal seperti Kabupaten Puncak.
    “Akibat bencana alam longsor dan konflik sosial, banyak masyarakat kehilangan tempat tinggal dan harus mengungsi ke daerah yang lebih aman. Untuk itu, kita mencari dukungan dari pemerintah pusat melalui
    BNPB
    untuk mencari solusi bagaimana masyarakat ini memiliki rumah. Ini juga sebagai bagian dari upaya pemulihan sosial dan percepatan rehabilitasi pasca bencana dan konflik sosial,” ujar Bupati Puncak Elvis Tabuni usai pertemuan pada Senin (17/11/2025).
    Sementara itu, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Jarwansah menyambut baik langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Puncak yang bertemu dengan BNPB dalam rangka mencari solusi untuk menangani persoalan infrastruktur di Kabupaten Puncak.
    “Kami berharap usulan tersebut bukan saja ke BNPB, namun juga disampaikan kepada seluruh kementerian dan lembaga terkait, sehingga kami semua bisa berkolaborasi untuk mencari solusi, sehingga apa yang diinginkan oleh masyarakat bisa kita wujudkan,” tuturnya.
    Khusus untuk Kabupaten Puncak, sejak tahun 2024, pemerintah pusat sudah memberikan perhatian yang dibuktikan dengan pembangunan dua gudang logistik di Sinak dan di Agandugume.
    Pembangunan dua gudang tersebut sebagai tindak lanjut dari adanya koordinasi lintas kementerian dan ditunjuklah BNPB yang membangun dua gudang tersebut.
    “Kami pasti akan sampaikan usulan ini ke Kepala BNPB. Harapan kami, sesegera mungkin rumah warga bisa dibangun, sehingga masyarakat di sana bisa kembali ke rumah masing-masing dan menghuni yang layak huni,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Nestapa PMI Sukabumi Meninggal di Arab Saudi, Jenazah Sulit Dipulangkan Karena Status Ilegal

    Nestapa PMI Sukabumi Meninggal di Arab Saudi, Jenazah Sulit Dipulangkan Karena Status Ilegal

    Kematiannya diduga disebabkan oleh sakit vertigo yang mendadak kambuh.

    “Menurut informasi yang diperoleh, N sempat jatuh dan tidak pernah pulih hingga akhirnya meninggal dunia di Saudi Arabia,” kata Jejen dalam keterangannya, Senin (17/11/2025).

    Ironisnya, N diketahui bekerja secara unprosedural (ilegal). Ia dilaporkan telah melarikan diri dari majikannya dan memilih tinggal di kontrakan bersama rekan sesama buruh migran.

    Status ilegal ini menjadi kendala utama yang menghambat proses pemulangan jenazahnya ke Indonesia. Meskipun pihak SBMI telah berkoordinasi dengan KBRI, untuk membicarakan opsi terbaik.

    “Korban memang bekerja secara tidak prosedural dan sempat melarikan diri dari majikannya. Saat sakit dan meninggal dunia, tidak ada dokumen formal yang bisa menjadi dasar pemulangan jenazah,” ujarnya.

    Mengingat proses pemulangan dinilai tidak memungkinkan dan berisiko tinggi akibat status keimigrasian yang bertentangan dengan aturan, pihak keluarga akhirnya menyepakati jenazah N dimakamkan di Arab Saudi.

    “Dalam koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja, DP3A, Camat, hingga Kepala Desa, keluarga menyatakan merelakan N dimakamkan di sana. Bahkan pihak KBRI meminta surat pernyataan resmi dari keluarga untuk mengesahkan keputusan itu,” jelasnya.

  • Utamakan Edukasi Keselamatan, Kerahkan 967 Personel

    Utamakan Edukasi Keselamatan, Kerahkan 967 Personel

    Sementara itu, Dirlantas Polda Riau, Kombes Taufiq Lukman Nurhidayat menjelaskan, selama 14 hari pelaksanaan Operasi Zebra, jajarannya akan memperkuat edukasi melalui kunjungan ke sekolah dan kampus, penyuluhan di traffic light dan pusat keramaian, sambang komunitas motor dan ojek online, serta sosialisasi digital melalui media sosial.

    “Kita ingin masyarakat memahami risiko dari setiap pelanggaran. Edukasi akan terus kita intensifkan agar angka kecelakaan dapat ditekan sebelum memasuki masa libur akhir tahun,” jelasnya.

    Lulusan Akpol tahun 2000 ini mengungkapkan, Polda Riau mengerahkan 967 personel untuk Operasi Zebra Lancang Kuning 2025, terdiri dari 122 personel jajaran Polda dan 846 personel Polres.

    Kombes Taufiq menegaskan, perlunya sinergi lintas sektor untuk menjaga situasi lalu lintas tetap aman, nyaman, dan terkendali menjelang pelaksanaan Operasi Lilin.

    Dirlantas mengajak masyarakat tetap disiplin, menggunakan helm SNI, tidak memainkan handphone saat berkendara, tidak ugal-ugalan, tidak mengonsumsi alkohol saat mengemudi, serta memastikan anak-anak tidak mengendarai sepeda motor sebelum cukup umur.

    “Keselamatan adalah tanggung jawab kita semua. Dengan disiplin, kepedulian, dan komitmen bersama menjaga lingkungan, mari kita wujudkan Riau yang aman, nyaman, dan berkeselamatan menjelang Operasi Lilin 2025,” dia menutup.

     

  • Warga Cidahu Resah, Pembalakan Liar di Hutan Gunung Salak Sukabumi Ancam Ketersediaan Air Bersih

    Warga Cidahu Resah, Pembalakan Liar di Hutan Gunung Salak Sukabumi Ancam Ketersediaan Air Bersih

    Liputan6.com, Jakarta – Masyarakat dibuat waswas akan ancaman bencana ekologis yang ditimbulkan akibat pembalakan pohon di hutan Blok Cangkuang Gunung Salak, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi.

    Masyarakat setempat merasa khawatir bahwa kerusakan yang diakibatkan oleh para pelaku tidak bertanggung jawab ini akan mengancam kelestarian hutan dan ketersediaan air bersih, serta memicu potensi bencana alam.

    Tokoh masyarakat, Jumroni (50), menegaskan betapa pentingnya hutan tersebut bagi kehidupan mereka. “Kami sebagai warga Cidahu hanya ingin hutan Blok Cangkuang dipulihkan secepatnya. Kerusakan yang terjadi bukan hal kecil, karena wilayah itu adalah sumber air bagi tiga kecamatan. Kalau hutan rusak, kehidupan kami juga terancam,” kata Jumroni dikonfirmasi pada Senin (17/11/2025).

    Blok Cangkuang diketahui merupakan salah satu sumber air vital bagi tiga kecamatan di kaki Gunung Salak. Oleh karena itu, warga menilai pemulihan kawasan ini adalah kebutuhan mendesak yang tak bisa ditunda. 

    Tuntutan warga mencakup rehabilitasi hutan, penataan kembali area yang rusak, dan penguatan pengawasan untuk mencegah aksi pembalakan liar terulang.

    Warga juga mendesak adanya tindakan hukum yang tegas terhadap perusak lingkungan ini. “Kami juga meminta aparat menindak tegas para pelaku pembalakan liar. Jangan sampai mereka yang merusak dibiarkan, sementara warga yang menjaga lingkungan tidak mendapatkan perlindungan,” tegasnya.

    Mereka berharap pemerintah daerah dapat mencontoh semangat pengelolaan hutan yang partisipatif, seperti yang diterapkan pada masa mantan Menteri Bustanil Arifin, demi keberlanjutan sumber air dan ekosistem.

    “Dulu, saat pengelolaan masih mendapat perhatian dari almarhum Menteri Bustanil Arifin, masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya. Program berjalan jelas, kami diajak terlibat, dan lingkungan dijaga bersama. Kami berharap pola seperti itu bisa kembali diterapkan,” ungkap dia.

  • Pemuda Asal Gresik Tewas Usai Menabrak Truk Parkir

    Pemuda Asal Gresik Tewas Usai Menabrak Truk Parkir

    Gresik (beritajatim.com)– Naas dialami Jadid Adrian Maulana (22) pemuda asal Desa Sidomukti, Kecamatan Kebomas, Gresik. Pemuda tanggung itu, tewas usai menabrak truk yang diparkir di Jalan Mayjen Sungkono Gresik.

    Kejadian kecelakaan yang menyebabkan nyawa melayang itu bermula korban yang mengendarai motor Honda Vario W 5405 ER. Melaju dari arah utara ke selatan.

    Sewaktu melintas di Jalan Mayjen Sungkono Gresik. Korban tidak memperhatikan arah depan. Sehingga, menabrak bagian belakang truk tronton H 9753 OF yang dikemudikan Gabriel (27) asal Desa Keligejo, Kecamatan Aimere, Ngada, NTT.

    Kanit Gakkum Satlantas Polres Gresik, Ipda Andro Aswoko mengatakan, penyebab kecelakaan ini akibat pengendara motor tidak memperhatikan arah depan dengan jelas.

    “Korban menabrak truk tronton yang sedang diparkir di sisi timur, dan semoga dibawa ke RSUD Ibnu Sina Gresik karena mengalami luka parah dibagian kepala,” katanya, Senin (17/11/2025).

    Pama Satlantas Polres Gresik ini menuturkan, korban sempat mendapat perawatan medis di rumah sakit setempat. Namun, dinyatakan meninggal dunia.

    “Jenazahnya sudah diambil sama keluarganya dan langsung disemayamkan,” tuturnya.

    Sementara pengemudi truk tronton lanjut Aswoko, sudah dimintai keterangan termasuk memeriksa sejumlah saksi-saksi.

    “Motor milik korban, dan truk tronton juga turut diamankan untuk proses penyelidikak lebih lanjut,” ungkapnya. (dny/ted)

  • 8 KPK Ungkap Modus Korupsi Whoosh: Tanah Punya Negara Dibeli Lagi Oleh Negara Nasional

    8 KPK Ungkap Modus Korupsi Whoosh: Tanah Punya Negara Dibeli Lagi Oleh Negara Nasional

    KPK Ungkap Modus Korupsi Whoosh: Tanah Punya Negara Dibeli Lagi Oleh Negara
    Tim Redaksi
    JAKARTA KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap salah satu modus dugaan korupsi proyek pengadaan lahan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.
    Juru Bicara
    KPK
    Budi Prasetyo menyatakan bahwa modus kasus ini masih dalam penyelidikan. Namun, diduga negara membeli kembali tanah yang dijual yang dipelukan untuk pembangunan proyek ini.
    “Jadi, nanti kita akan terus menelusuri adanya tanah-tanah yang diduga punya negara kemudian dijual kembali begitu, ya, dalam proses pengadaan lahan,” jelas dia di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta Selatan, Senin (17/11/2025).
    “Artinya negara membeli kembali yang sebetulnya tanah itu adalah milik negara. Nah, modus-modus seperti ini masih terus didalami terkait dengan pengondisian-pengondisian dalam proses pengadaan lahannya,” tegas dia.
    Dalam pengondisian-pengondisian tersebut, KPK juga masih menelusuri apakah memang ada
    mark up
    dana atau tidak.
    Sejauh ini, KPK enggan membeberkan lebih perinci pihak-pihak yang sudah diperiksa sebagai saksi dalam perkara tersebut.
    “Nah, karena ini memang di tahap penyelidikan, kami belum bisa menyampaikan pihak-pihak mana saja yang didalami, dimintai keterangan,” tegas dia.
    KPK berjanji akan memberikan perkembangan jika memang pembaruan dari tim yang menangani kasus tersebut.
    Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan
    Korupsi
    (KPK) menduga ada tanah yang seharusnya milik negara yang dijual lagi oleh oknum ke negara dalam penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek
    Kereta Cepat

    Jakarta-Bandung
    (KCJB) atau Whoosh.
    “Ada oknum-oknum, di mana yang seharusnya ini milik negara, tetapi dijual lagi ke negara,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (10/11/2025).
    Selain itu, Asep menyebut, lahan-lahan milik negara tersebut kemudian tidak dijual sesuai dengan harga pasar, bahkan lebih tinggi.
    Padahal, tanah-tanah milik negara karena dipakai untuk proyek pemerintah, maka seharusnya negara tidak perlu membayar untuk memanfaatkan lahan tersebut.
    “Kalaupun itu misalkan kawasan hutan, ya dikonversi nanti dengan lahan yang lain lagi, seperti itu,” kata Asep.
    Oleh karena itu, dia mengatakan, KPK menyelidiki soal dugaan pengadaan lahan untuk Whoosh yang tidak wajar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.