Jenis Media: Regional

Blunder Pernyataan Cucun soal “Tak Perlu Ahli Gizi” di Program MBG, Memicu Amarah Ahli
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Polemik penggunaan istilah ahli gizi dalam rekrutmen petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencuat setelah pernyataan Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menuai reaksi keras dari kalangan profesional gizi.
Pernyataan tersebut dinilai merendahkan profesi ahli gizi dan memunculkan kekhawatiran akan turunnya standar layanan gizi dalam program prioritas nasional tersebut.
Polemik bermula ketika seorang peserta Forum Konsolidasi SPPG se-Kabupaten Bandung menyoroti persoalan sulitnya BGN mencari ahli gizi untuk ditempatkan di SPPG.
Ia mengusulkan agar istilah ahli gizi tidak digunakan jika tenaga yang direkrut bukan lulusan gizi.
“Jika memang pada akhirnya tetap ingin merekrut dari non-gizi, tolong tidak menggunakan embel-embel ahli gizi lagi,” ujar peserta itu.
Ia menyarankan agar posisi cukup disebut pengawas produksi dan kualitas atau tenaga QA/QC. Peserta itu juga mendorong BGN menggandeng Persagi.
“Nanti mungkin ke depannya, BGN bisa berkolaborasi dengan organisasi profesi Persagi,” katanya. Selain Persagi, ia juga menyebut Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI).
Namun sebelum peserta itu menyelesaikan penjelasannya, Cucun memotong dan mengkritik gaya penyampaiannya.
“Kamu itu (bicaranya) terlalu panjang. Yang lain kasihan,” kata Cucun. Ia juga menilai peserta tersebut arogan.
“Saya enggak suka anak muda arogan kayak gini. Mentang-mentang kalian sekarang dibutuhkan negara, kalian bicara undang-undang. Pembuat kebijakan itu saya,” ujarnya.
Dalam rekaman yang beredar, Cucun bahkan menyebut istilah ahli gizi tidak diperlukan dalam program MBG.
“Tidak perlu ahli gizi. Cocok enggak? Nanti saya selesaikan di DPR,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa posisi itu bisa diisi lulusan SMA yang mengikuti pelatihan singkat.
“Nanti tinggal ibu Kadinkes melatih orang. Bila perlu di sini, di kabupaten itu, punya anak-anak yang fresh graduate, anak-anak SMA cerdas, dilatih sertifikasi, saya siapkan BSNP. Program MBG tidak perlu kalian yang sombong seperti ini,” ucap Cucun.
Cucun kemudian menyampaikan permohonan maaf dan mengklarifikasi maksud ucapannya melalui unggahan di Instagram @Cucun_Center. Ia menegaskan tidak pernah bermaksud menyinggung profesi ahli gizi.
“Saya menyampaikan permohonan maaf apabila dinamika pembahasan di dalam ruangan terkait tuntutan aspirasi sempat menjadi konsumsi publik dan dianggap menyinggung profesi ahli gizi,” kata Cucun, Senin (17/11/2025).
Menurut dia, pernyataannya saat itu bertujuan meluruskan usulan yang muncul dalam forum konsolidasi SPPG MBG se-Kabupaten Bandung. Terutama terkait ide mengganti istilah “ahli gizi” di dalam proses rekrutmen petugas MBG.
“Sejak awal, tujuan saya adalah meluruskan bahwa apabila terjadi perubahan diksi terdapat kekhawatiran bahwa kualitas makanan bergizi, termasuk aspek pengawasannya, menjadi tidak dapat dipastikan,” ujar dia.
Menurutnya, menghilangkan nomenklatur profesi justru berbahaya karena memungkinkan masuknya tenaga tanpa kompetensi gizi ke ruang kerja ahli gizi.
“Oleh karena itu, penegasan nomenklatur profesi menjadi penting untuk menjaga kepastian peran serta kualitas layanan gizi dan pangan bergizi,” ujar dia.
Cucun mengklaim bahwa DPR tetap memperhatikan seluruh aspirasi publik.
“Setiap aspirasi yang disampaikan sangat berarti bagi penguatan program Presiden RI Prabowo yang begitu luar biasa dalam mempersiapkan masa depan dan kualitas generasi penerus bangsa,” ucapnya.
Usai pertemuan tertutup dengan perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) dan Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi), Cucun menegaskan polemik ini berawal dari pembahasan soal kelangkaan tenaga ahli gizi di Komisi IX DPR RI.
“Saya sudah sampaikan di media sosial saya. Bahkan, semalam kita diskusi sama Ketua Persagi. Pemikiran-pemikiran beliau luar biasa tadi dibahas di sini. Tadi juga di awal pertemuan sudah kita sampaikan,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa usulan perubahan istilah semula muncul ketika DPR dan pemerintah mencari solusi atas kurangnya tenaga ahli tertentu.
“Teman-teman ahli gizi ini sudah tahu di bawah. Menyampaikan usulan, ada kalimatnya enggak sedikit, jangan pakai embel-embel apa? Ahli gizi, kalau memang mau diganti,” kata Cucun.
Respons Cucun dalam forum itu, kata dia, justru merupakan peringatan agar nomenklatur profesi tidak hilang.
“Kalau mau diganti, jangan pakai embel-embel ahli gizi. Kita respons, kita akan bawa, kalau memang misalkan seperti ini, nanti justru profesinya yang akan tereliminir sama yang profesi-profesi lain,” katanya.
Pernyataan Cucun memancing reaksi keras dari para ahli gizi. Dokter sekaligus Ahli Gizi Masyarakat Tan Shot Yen menyebut perkataan Cucun menunjukkan ketidakpahaman mendasar mengenai profesi gizi.
“Sudah jelas ngaco. Artinya dia tidak paham profesi ahli gizi,” ujar Tan kepada Kompas.com, Senin (17/11/2025).
Ia menilai pandangan bahwa ahli gizi dapat digantikan oleh tenaga non-profesional merupakan kekeliruan fatal.
Tan mengibaratkan hal tersebut seperti menyerahkan tugas pilot kepada petugas darat yang hanya mendapat pelatihan singkat.
“Ibarat pilot diganti dengan petugas darat yang dilatih selama tiga bulan, tahu-tahu menerbangkan pesawat,” ucapnya.
Tan menuturkan bahwa sebagian pejabat kerap tidak memahami perbedaan antara jabatan struktural dan jabatan fungsional yang membutuhkan keahlian tertentu.
Ia mencontohkan posisi Kepala Puskesmas atau Menteri Kesehatan yang bisa saja tidak berlatar belakang dokter, tetapi tetap tidak memiliki kewenangan melakukan praktik klinis.
“Pernah mikir enggak? Kepala puskesmas dan Menteri Kesehatan bisa saja bukan dokter tetapi mereka tidak berhak menangani pasien di poli. Nah, mikir mulai dari situ, kenapa ahli gizi enggak bisa diganti jika mau makanan kalian bergizi,” kata Tan.
Ia menegaskan bahwa keberadaan ahli gizi merupakan unsur esensial untuk memastikan standar gizi terpenuhi dalam program makan bergizi gratis.
Tan juga menyebut bahwa pernyataan pejabat yang meremehkan profesi ahli gizi justru menunjukkan sikap yang ia nilai arogan.
Ia berharap pembuat kebijakan memahami bahwa program MBG menyangkut kesehatan generasi muda, sehingga tidak boleh disederhanakan hanya sebatas penyediaan makanan tanpa kendali profesional.
“Yang arogan itu orang bicara tanpa paham duduk perkara,” ujarnya.
Senada dengan Tan Shot Yen, dokter spesialis gizi dr Raissa E. Djuanda menilai pernyataan Cucun keliru dan dapat menurunkan kualitas program MBG.
Dalam perbincangan dengan Kompas.com, Raissa menilai, progam unggulan pemerintah itu merupakan kebijakan baik yang perlu ditangani oleh profesional.
“Sebagai dokter yang bergerak di bidang gizi, saya melihat bahwa program MBG adalah program yang sangat baik,” kata Raissa.
“Namun, ketika disebutkan bahwa program ini tidak memerlukan ahli gizi dan cukup diawasi oleh petugas non-profesional, ada beberapa hal penting yang perlu diluruskan,” kata Raissa.
Raissa menjelaskan bahwa pengelolaan gizi adalah proses ilmiah yang kompleks, bukan hanya memastikan makanan dibagikan.
Ia menyebut tujuh kompetensi kunci ahli gizi, termasuk penentuan menu, perhitungan energi dan mikronutrien, pencegahan kekurangan gizi, hingga penanganan kondisi khusus.
“Ini adalah kompetensi yang hanya dimiliki oleh tenaga gizi sesuai pendidikan dan regulasi,” ujarnya.
Raissa yang merupakan dokter yang berpraktik di RS Metropolitan Medical Centre dan RS Pondok Indah Puri Indah ini bilang, petugas non-profesional tetap memiliki peran, tetapi bukan dalam perancangan gizi.
“Mereka tidak dibekali kemampuan untuk menghitung kebutuhan gizi, menyusun menu seimbang, atau melakukan evaluasi teknis status gizi,” katanya.
Ia menegaskan bahwa karena MBG merupakan program nasional berskala besar, tenaga gizi profesional tidak bisa ditiadakan.
“Sayang sekali jika program yang sudah baik dijalankan oleh petugas non-ahli; hasilnya tidak akan optimal dan tidak tepat sasaran,” kata Raissa.
“Tenaga gizi bukan untuk menggantikan peran petugas lapangan, namun keduanya saling melengkapi,” imbuhnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.