Jenis Media: Regional

Gubernur Sherly Janji Beri 1 Hektare Lahan ke Keluarga Terdampak Tambang: “Saya Paham Mereka Marah”
Editor
KOMPAS.com
– Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda mengungkapkan, pihaknya mempunyai program memberikan satu hektare lahan kepada satu keluarga yang lahannya diambil untuk izin usaha pertambangan (IUP).
Hal tersebut ia sampaikan saat menanggapi isu pertambangan di
Maluku Utara
yang sebelumnya menjadi sorotan setelah Jaringan Advokasi
Tambang
(Jatam) merilis laporan terkait kekacauan tata kelola pertambangan di Halmahera, Maluku Utara.
Kekacauan yang dimaksud itu mulai dari tumpang tindih perizinan, dugaan manipulasi batas wilayah, benturan kepentingan antar-perusahaan, hingga kriminalisasi terhadap masyarakat yang berusaha mempertahankan ruang hidup mereka.
Menanggapi isu tersebut, Sherly tak menampik bahwa masyarakat Maluku Utara memang kehilangan lahan akibat tambang.
Akan tetapi, dia mengatakan bahwa program satu hektare untuk satu keluarga itu merupakan bentuk ganti rugi dari negara kepada pemegang lahan, meskipun saat ini program tersebut masih didalami secara teknis.
“Saya berencana untuk membagi setiap satu hektare kepada satu keluarga, untuk mereka yang selama ini hidup lahan adatnya diambil untuk kemudian dikonversi menjadi IUP dari pusat, akan kita inventariskan dan kita ganti,” ungkapnya dalam program Rosi
Kompas TV
, dikutip pada Jumat (21/11/2025).

Selain itu, kata Sherly, ada program dari pemerintah melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) untuk pemanfaatan lahan milik negara yang kemudian bisa diberikan kepada masyarakat.
“Kita akan menggantikan untuk memastikan bahwa mereka ada
income
(pemasukan),” katanya.
“Karena bagi kita, kalau di Maluku Utara, tanah itu adalah penghasilan, tanah itu yang bisa diwariskan, tanah itu tumbuh kelapa, tumbuh cengkeh, tumbuh pala, sumber penghasilan mereka itu, kalau petani ya harus memiliki tanah,” ucap Sherly.
Oleh karena itu, Sherly sangat memahami kemarahan masyarakat yang lahannya diambil untuk tambang tetapi tidak diberi ganti rugi yang layak.
“Saya sangat memahami ketika mereka marah karena sumber penghasilan mereka, penghidupan mereka tiba-tiba diambil tanpa ada kompensasi yang layak dan mereka marah, itu saya pahami dan sebagai pemerintah kami akan hadir untuk menggantikan itu,” paparnya.
Sherly pun menegaskan bahwa dirinya akan menepati janjinya untuk mewujudkan programnya tersebut.
Sherly menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi Maluku Utara ditopang oleh industri pertambangan.
Namun, dia menjanjikan akan ada diversifikasi ekonomi untuk masa depan Maluku Utara.
Diversifikasi ekonomi merupakan strategi untuk mengembangkan ekonomi dari ketergantungan pada satu sektor atau komoditas menjadi berbagai sektor yang lebih luas, seperti industri, jasa, pariwisata, dan teknologi.
“Memang pertumbuhan ekonomi saat ini kuartal tiga 39 persen itu mayoritas dari industri pertambangan. Masa depan Maluku Utara itu kita harus melakukan diversifikasi karena pertambangan ini kan jangka pendek.”
“Kita tidak boleh tergantung pada ekstraktif, kita lihat apa yang terjadi 15 tahun sudah lewat Maluku Utara fokus kepada ekstraktif,
nothing happened.
Bahwa pertumbuhan ekonomi tinggi tidak inklusif, tidak pemerataan sebenarnya juga karena salahnya kita, kita tidak menyiapkan infrastruktur untuk itu,” ujar Sherly.

Dalam laporan Jatam setebal 59 halaman tersebut, dalam dua dekade terakhir, Halmahera, terutama wilayah tengah dan timurnya memang mengalami transformasi paling dramatis akibat penetrasi industri
tambang nikel
berskala besar.
Hal ini didorong oleh kebijakan nasional hilirisasi nikel serta promosi kawasan industri berbasis mineral, yang mendorong investasi raksasa dan perubahan struktural ruang hidup masyarakat adat di kawasan ini.
Halmahera Timur merupakan kabupaten pesisir di bagian timur Pulau Halmahera yang terdiri dari gugusan desa-desa adat yang sudah sejak lama menggantungkan hidup pada hutan, kebun campuran, dan jaringan sungai sebagai penyangga pangan, budaya, dan identitas lokal.
Sebelum masuknya industri tambang, masyarakat di Maba Sangaji, Wasile, dan sekitarnya, hidup dari sagu, pala, kelapa, perikanan, dan hasil hutan non-kayu.
Ruang hidup yang didasari pengetahuan adat inilah yang menjadi fondasi ekonomi dan ekosistem berkelanjutan di wilayah timur Halmahera.
Kini, Halmahera Timur menjadi salah satu titik panas konflik pertambangan nikel di Indonesia. Wilayah ini bukan hanya menjadi arena ekspansi perusahaan-perusahaan raksasa, melainkan juga menjadi ladang perebutan modal transnasional, jaringan lokal, dan aparatur negara.
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul “Sherly Tjoanda Akan Beri 1 Hektare Lahan untuk 1 Keluarga Terdampak Tambang: Saya Paham Mereka Marah.”
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.