Xcloud.id

Jenis Media: Regional

  • 16 Orang Masih Hilang, Pencarian Difokuskan di Sektor C

    16 Orang Masih Hilang, Pencarian Difokuskan di Sektor C

    Liputan6.com, Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Basarnas menyampaikan bahwa Selasa, 25 November 2025, menandai hari ke-10 operasi pencarian 16 warga yang masih hilang akibat bencana tanah longsor di Dusun Kalibening, Desa Pandanarum, Banjarnegara, Jawa Tengah.

    Longsor yang terjadi pada malam 15 November 2025 ini telah menewaskan 12 orang yang tertimbun material longsor, sementara 16 korban lainnya belum terdeteksi. Kejadian ini juga menyebabkan 87 orang mengungsi dan 31 unit rumah tertimbun total.

    Menurut Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, hari ini adalah hari ke-10 sekaligus hari terakhir operasi SAR.

    “Fokus operasi di sektor C, yaitu bagian paling bawah atau ‘lidah longsoran’ yang memiliki ketebalan material lebih dari 10 meter hingga 25 meter di beberapa titik,” kata Abdul Muhari.

    Data BNPB per 25 November 2025 pukul 07.00 WIB, operasi ini melibatkan 900 personel gabungan dari Basarnas, TNI, Polri, BPBD, relawan, dan instansi terkait.

    Selain itu ada 25 unit alat berat, alat pendukung seperti alton untuk mengurai material longsor, serta tiga unit anjing pelacak (K9) untuk mendeteksi keberadaan korban di area seluas 10 hektare.

    “Pengurasan air juga terus dilakukan melalui pembuatan sodetan, sementara Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama TNI AU melaksanakan operasi modifikasi cuaca (OMC) guna mencegah hujan di area bencana, sehingga proses pencarian dapat berlangsung lebih aman dan efektif,” katanya.

     

  • Bocah 12 Tahun di Kebumen Jadi Korban Nafsu 3 Lelaki Bejat

    Bocah 12 Tahun di Kebumen Jadi Korban Nafsu 3 Lelaki Bejat

    Tersangka M diduga menyetubuhi korban pada September 2024. Dengan iming-iming uang, ia mengajak korban jalan-jalan lalu aksi jahatnya dilakukan saat korban terbujuk.

    Sedangkan tersangka S dan D dilakukan pada tahun 2025. Aksi dilakukan dengan pola yang hampir sama. Antara korban dan terduga pelaku saling mengenal dan berinteraksi cukup dekat.

    Diketahui pula, pencabulan dan persetubuhan itu dilakukan berulangkali di waktu berbeda.

    Polisi telah menyita sejumlah barang bukti, termasuk pakaian yang dikenakan korban pada saat kejadian. Proses hukum terhadap ketiga tersangka masih berlanjut.

    “Dari hasil kami melakukan penyidikan dan penyelidikan, didapati barang bukti yang kami amankan berupa pakaian korban dan pelaku saat kejadian,” jelas AKP Dwi Atma Yofi Wirabrata.

    Tersangka inisial M dijerat dengan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tentang persetubuhan terhadap anak.

    Sementara tersangka S dan D dijerat dengan Pasal 82 undang-undang yang sama tentang pencabulan terhadap anak. Kedua pasal tersebut mengancam hukuman pidana penjara maksimal 15 tahun.

     

  • Dulu Saya Lahirkan Banyak Pemain Timnas

    Dulu Saya Lahirkan Banyak Pemain Timnas

    Liputan6.com, Jakarta – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berencana setiap kecamatan memiliki satu lapangan sepak bola. Sebagai salah satu olahraga yang paling populer di Indonesia, Dedi juga ingin memajukan sepak bola di Jawa Barat.

    “Satu kecamatan harus ada satu lapangan yang representatif standar nasional. Itu untuk pusat ekosistem sepak bola,” kata Dedi di Gedung DPRD Jawa Barat, Selasa (25/11/2025).

    Dedi mengatakan, perawatan fasilitas sebuah stadion sepak bola dipastikan akan sangat mahal. Namun berbeda dengan lapangan biasa namun nyaman digunakan untuk para anak muda di Jawa Barat.

    “Kalau tribun dan lainnya, sesuaikan dengan tanah tapi jangan terlalu mewah. Itu pemeliharannya mahal dan barangnya nanti banyak hilang,” ujarnya.

    Selain itu, Dedi juga berencana membuat kurikulum khusus sepak bola seperti yang telah dilakukan saat masih menjabat Bupati Purwakarta. Menurutnya, masalah yang terjadi saat ini adalah anak-anak yang memiliki potensi menjadi pemain profeisonal namun lingkungannya tidak mendukung.

    “Yang menjadi problem itu lingkungan, diajarin ngerokok, minum, motoran, bobogohan (pacaran). Saya minta ke Kadispora untuk merekrut anak SMP yang potensial untuk mengikuti sekolah sepak bola. Seperti saya dulu di Purwakarta yang melahirkan banyak pemain nasional,” tuturnya.

  • Hilang Tiga Hari, Kontraktor Asal Malaysia Ditemukan Tewas Tersangkut di Aliran Sungai Patek

    Hilang Tiga Hari, Kontraktor Asal Malaysia Ditemukan Tewas Tersangkut di Aliran Sungai Patek

    Liputan6.com, Kukar – Seorang warga negara asing (WNA) asal Malaysia bernama Wong Sie Tuong (65) ditemukan tewas setelah dinyatakan hilang selama tiga hari di Kecamatan Tabang, Kutai Kartanegara. Korban ditemukan tersangkut di aliran Sungai Patek, KM 32 Jalur Hauling KUD Beringin Mulia, Tabang, Kutai Kartanegara, Minggu (23/11/2025).

    Wong tercatat sebagai karyawan PT Cahaya Riski Persada, kontraktor KUD Beringin Mulia, dan lahir di Sarawak, Malaysia. Ia diduga meninggal akibat kecelakaan saat melintasi Sungai Patek dalam perjalanan kerja.

    Pencarian korban dipimpin langsung Kabag Ops Polres Kukar Kompol Roganda, bersama Kapolsek Tabang Iptu Aldino Subroto. Tim gabungan menghadapi medan berat karena lokasi berada di kawasan hutan belantara dan jalur sungai yang sulit diakses.

    “Pukul 09.00 WITA tim gabungan bergerak dari Polsek Tabang menuju lokasi pencarian. Tim kedua dipimpin relawan Jus, warga Desa Umaq Bekuay,” kata Roganda, Selasa (25/11/2025).

    Untuk mempercepat penyisiran, petugas dibagi menjadi dua tim. Tim pertama menyusuri Sungai Patek dari titik awal kejadian menggunakan perahu karet, sementara tim kedua bergerak dari arah muara ke hulu dipandu Jus, warga lokal yang mengetahui jalur sungai.

    Kedua tim memulai pencarian dari Raung eks Logpond PT MKP, menyeberangi Sungai Belayan dengan longboat dan perahu ces, lalu melanjutkan perjalanan darat menuju KM 32 sebelum menyisir aliran Sungai Patek.

     

     

  • Dua Geng Antar Desa di Pati Nyaris Bentrok, Satu Kelompok Kabur ke Kantor Polisi

    Dua Geng Antar Desa di Pati Nyaris Bentrok, Satu Kelompok Kabur ke Kantor Polisi

    Aparat gabungan Pamapta 1 SPKT Polresta Pati dan Polsek Pati Kota langung melakukan koordinasi cepat, setelah menerima aduan masyarakat adanya indikasi rencana perkelahian antar pemuda di wilayah Pati Kota sekitar pukul 03.00 WIB.

    “Kami merespon cepat setiap aduan masyarakat, terlebih yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan,” ujar Kepala SPKT Polresta Pati, Ipda Sismiyarto mewakili Kapolresta Pati.

    Setelah memastikan informasi yang diterima, Pamapta 1 segera menghubungi piket fungsi Sat Samapta dan piket Polsek Pati Kota.

    “Koordinasi dengan piket fungsi dan Polsek Pati Kota merupakan langkah penting untuk memastikan penanganan yang cepat dan terukur,” tambah Ipda Sismiyarto.

  • Gunung Semeru Erupsi 8 Kali Selasa Pagi, Luncurkan Abu hingga 1 Km

    Gunung Semeru Erupsi 8 Kali Selasa Pagi, Luncurkan Abu hingga 1 Km

    Liputan6.com, Jakarta – Gunung Semeru kembali erupsi sebanyak delapan kali pada Selasa sejak pukul 00.20 hingga 05.33 WIB dengan tinggi letusan mencapai 1 kilometer di atas puncak.

    Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru, Liswanto mengatakan erupsi pertama terjadi pukul 00.20 WIB dengan tinggi kolom letusan mencapai 700 meter di atas puncak.

    “Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang ke arah utara,” kata Liswanto dalam laporan tertulis yang diterima di Lumajang, dikutip dari Antara, Selasa (25/11/2025).

    Erupsi selanjutnya terjadi berturut turut pukul 00.41 WIB dengan letusan setinggi 600 meter, pukul 00.53 WIB dengan tinggi letusan teramati sekitar 800 meter di atas puncak, dan pukul 01.18 WIB dengan tinggi letusan 400 meter.

    Kemudian erupsi kembali pukul pukul 01.34 WIB dengan tinggi letusan sekitar 800 meter di atas puncak, pukul 01.37 WIB dengan tinggi letusan teramati 500 meter di atas puncak, serta pukul 04.45 WIB dengan tinggi letusan 800 meter di atas puncak.

    “Terjadi erupsi lagi pukul 05.33 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 1.000 meter di atas puncak,” tuturnya.

    Menurutnya, kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang ke arah utara. Saat laporan itu dibuat, erupsi masih berlangsung.

    Ia menjelaskan Gunung Semeru berstatus Level IV atau Awas, sehingga Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) memberikan sejumlah rekomendasi bahwa masyarakat tidak boleh melakukan aktivitas apa pun di sektor tenggara sepanjang Besuk Kobokan sejauh 20 kilometer dari puncak.

     

  • Tito Karnavian Pastikan Pembebasan BPHTB di Denpasar Berjalan Efektif

    Tito Karnavian Pastikan Pembebasan BPHTB di Denpasar Berjalan Efektif

    Liputan6.com, Denpasar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meninjau layanan Mal Pelayanan Publik (MPP) Sewaka Dharma, Denpasar, Bali, Senin (24/11/2025).

    Dalam kunjungan tersebut, Tito ingin memastikan layanan MPP Sewaka Dharma berjalan efektif dalam menyederhanakan akses masyarakat, khususnya terkait pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi warga yang ingin membangun rumah.

    Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan pusat layanan terpadu yang mengintegrasikan berbagai urusan publik dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah (pemda), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga swasta dalam satu lokasi. Tujuannya adalah mempermudah, mempercepat, serta meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam pengurusan dokumen, perizinan, dan berbagai layanan lainnya.

    Tito mengatakan Presiden Prabowo Subianto tengah mempercepat realisasi Program 3 Juta Rumah. Untuk itu, ia meminta seluruh pemerintah daerah berperan aktif mendukung percepatan penyediaan hunian. 

    “Untuk perumahan, kami sudah menggratiskan BPHTB dan PBG. Ini sangat memudahkan masyarakat. Kami mendorong harga rumah bisa turun dan pengembang semakin semangat bekerja,” ujar Tito.

    Meski memahami keterbatasan anggaran Pemerintah Kota Denpasar, Tito tetap meminta Pemkot merancang program perumahan yang berpihak pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan belum memiliki rumah. “Misalnya rumah susun untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Tidak harus di pusat kota, bisa di wilayah pinggiran Denpasar agar harganya lebih terjangkau,” katanya.

    Program 3 Juta Rumah merupakan program prioritas nasional yang bertujuan menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Targetnya mencakup pembangunan atau renovasi masing-masing 1 juta rumah di perkotaan, 1 juta di perdesaan, dan 1 juta di kawasan pesisir.

    Program ini diwujudkan melalui percepatan penyaluran pembiayaan bersubsidi seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), serta berbagai insentif pemerintah. Salah satunya adalah kebijakan pembebasan BPHTB dan PBG oleh Kementerian Dalam Negeri.

    Sementara, Tito yang hadir bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait di MPP Denpasar sempat mengejutkan masyarakat yang sedang mengurus administrasi kependudukan maupun layanan perumahan. Tak sedikit masyarakat yang kemudian meminta swafoto.

  • 3 Prabowo Dengar Kasus Ibu Hamil Meninggal di Papua, Langsung Perintahkan Audit Nasional

    3 Prabowo Dengar Kasus Ibu Hamil Meninggal di Papua, Langsung Perintahkan Audit Nasional

    Prabowo Dengar Kasus Ibu Hamil Meninggal di Papua, Langsung Perintahkan Audit
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kasus ibu hamil bernama Irene Sokoy yang meninggal dunia usai ditolak empat rumah sakit di Papua kini sampai ke telinga Presiden Prabowo Subianto.
    Presiden Prabowo
    membicarakan kasus tersebut dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (24/11/2025).
    Setelah menerima laporan itu, Presiden Prabowo meminta rumah sakit hingga para pejabat di Papua diaudit.
    Kepala Negara ingin penyebabnya diketahui karena menyebabkan nyawa melayang.
    “Saya melapor pada beliau (Presiden Prabowo). Jadi di antaranya itu, perintah beliau untuk segera lakukan perbaikan, audit,” kata Tito usai bertemu Presiden Prabowo, Senin.
    Ia menyampaikan, audit internal itu menyasar pada rumah sakit dan pejabat-pejabat terkait, termasuk pejabat di dinas kesehatan, pejabat provinsi, hingga kabupaten.
    Audit juga termasuk aturan-aturan di Kementerian Dalam Negeri, termasuk peraturan kepala daerah.
    “Peraturan Bupati itu kan melibatkan Rumah Sakit Kabupaten Jayapura, kemudian juga aturan dari Peraturan Gubernur karena yang terakhir kan di Rumah Sakit Umum Provinsi,” ujar Tito.
    Tito juga sudah berkomunikasi dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin untuk melakukan audit.
    Sebagai tindak lanjut, Menkes Budi dan pihak Kemendagri sudah menuju Jayapura, Papua, kemarin.
    “Kemudian Menkes mengirimkan tim khusus juga untuk melakukan audit teknis mengenai masalah layanan kesehatan. Kita enggak ingin terulang lagi. Sama tadi pesan dari Pak Presiden jangan sampai terulang lagi hal yang sama,” kata Tito.
    Mendagri juga meminta
    Gubernur Papua
    Mathius D Fakhiri memberikan bantuan kepada Irene.
     “Saya sudah sampaikan, saya sudah komunikasi dengan Gubernur. Saya minta Gubernur, begitu saya dapat informasi, Gubernur Pak Mathius Fakhiri sesegera mungkin ke rumah korban, keluarga korban, semua dibantu,” kataTito.
    Sementara itu,Mathius Fakhari telah meminta maaf dan menyebut tragedi tersebut sebagai bukti kebobrokan layanan kesehatan di Papua dan berjanji melakukan evaluasi total.
    “Saya mohon maaf atas kebodohan jajaran pemerintah dari atas sampai bawah. Ini contoh kebobrokan pelayanan kesehatan di Papua,” kata Fakhiri usai mendatangi rumah keluarga Irene di Kampung Hobong, Distrik Sentani, dikutip dari rilis yang diterima, Sabtu (22/11/2025).
    Mathius juga mengakui banyak fasilitas kesehatan di Papua tidak dikelola dengan baik, termasuk peralatan medis yang rusak.
    Oleh karena itu, ia memastikan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rumah sakit, termasuk mengganti para direktur RS yang berada di bawah pemerintah provinsi.
    Ia juga telah meminta bantuan langsung kepada Menteri Kesehatan untuk memperbaiki layanan rumah sakit di Papua.
    “Saya mengaku banyak peralatan medis rusak karena tidak dikelola dengan baik,” ujar Mathius.
    Peristiwa nahas itu terjadi pada Minggu (16/11/2025) ketika Iren yang sedang hamil mulai merasakan kontraksi dan dibawa menggunakan speedboat menuju RSUD Yowari.
    Sesampainya di RSUD, Irene tidak ditangani cepat padahal kondisinya memburuk.
    Proses pembuatan surat rujukan ke rumah sakit lainnya pun sangat lambat.
    Keluarga kemudian membawa Irene ke RS Dian Harapan dan RSUD Abepura, namun kembali tidak mendapat layanan.
    Perjalanan dilanjutkan ke RS Bhayangkara, tempat keluarga diminta membayar uang muka Rp 4 juta karena kamar BPJS penuh.
    Irene akhirnya meninggal dunia pada Senin (17/11/2025) pukul 05.00 WIT setelah melalui perjalanan panjang dan melelahkan dari RSUD Yowari, RS Dian Harapan, RSUD Abepura, hingga RS Bhayangkara tanpa mendapatkan penanganan memadai.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 6 Pemprov Aceh Nilai Tudingan Mentan soal 250 Ton Beras Ilegal Berlebihan dan Didramatisasi Regional

    6 Pemprov Aceh Nilai Tudingan Mentan soal 250 Ton Beras Ilegal Berlebihan dan Didramatisasi Regional

    Pemprov Aceh Nilai Tudingan Mentan soal 250 Ton Beras Ilegal Berlebihan dan Didramatisasi
    Tim Redaksi
    BANDA ACEH, Kompas.com –
      Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh menilai reaksi Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman terlalu berlebihan saat menyebut 250 ton beras impor yang masuk ke Sabang, Aceh, sebagai beras ilegal.
    Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem) melalui juru bicaranya, Muhammad MTA mengatakan, tidak ada regulasi yang dilanggar oleh Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) dan pihak terkait lainnya dalam hal impor beras tersebut. 
    “Menteri Amran dalam pernyataannya, kami nilai terlalu reaksioner dan minim terhadap sesitivitas daerah, terutama Aceh sebagai bekas konflik. Tanggapan Menteri terkait impor 250 ton di Sabang, kami nilai terlalu didramatisir seakan-akan sebuah tindakan pidana serius dan melawan undang-undang,” kata MTA lewat keterangan tertulis kepada Kompas.com, Senin (24/11/2025) malam.
    Menurut MTA, kebijakan memasukkan beras dari luar menjadi salah satu kebijakan transisi yang startegis berpihak kepada masyarakat setempat.
    Hal ini sendiri atas keistimewaan yang dimiliki Sabang sebagai kawasan bebas.
    MTA juga menyebut salah satu hal yang dihadapi oleh pemerintah kota Sabang adalah tingginya harga beras apabila membawa dari daratan, sehingga memberatkan masyarakat di tengah kondisi ekonomi seperti saat ini.
    Karena itu, sebut MTA, pernyataan beras ilegal yang disampaikan Amran jelas tidak mendasar dan mereduksi kewenangan Aceh, terutama BPKS dengan segala kewenangannya sesuai aturan perundang-undangan.
    “Kami meminta ke depan apabila ada permasalahan kewenangan dan regulasi seperti yang terjadi ini, semua pihak terutama pemegang otoritas bisa menjaga keharmonisan dan menjaga stabilitas nasional dengan memegang teguh persatuan. Sesuai cita-cita Presiden Prabowo untuk mewujudkan Indonesia maju dan kuat,” ujarnya. 
    Gubernur Aceh, kata MTA, berharap agar Mentan untuk segera melakukan uji lab terhadap beras 250 ton tersebut. 
    “Uji lab sesuai mekanisme perundang-undangan dan segera dilepaskan kepada masyarakat kawasan Sabang,” pungkasnya.
    Sebelumnya diberitakan, Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkapkan adanya praktik impor beras ilegal di Sabang, Aceh, tatkala produksi beras dalam negeri diperkirakan surplus tahun ini.
    Menteri Pertanian (Mentan)
    Amran Sulaiman
    mengatakan, pihaknya telah menyita 250 ton beras impor di sebuah gudang di Sabang, Aceh.
    Gudang tersebut diketahui milik perusahaan swasta bernama PT Multazam Sabang Group.
    Saat ini pihaknya masih mengusut siapa pemilik beras ilegal itu untuk ditindak sesuai hukum yang berlaku.
    Amran mengecam impor beras ilegal ini. Sebab selain melanggar aturan, praktik ini juga melanggar perintah Presiden Prabowo Subianto yang melarang melakukan impor beras.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Radiator Bocor dan Kerap Mogok, Mobil Damkar Bangkalan Berusia 39 Tahun Masih Dipakai Surabaya 25 November 2025

    Radiator Bocor dan Kerap Mogok, Mobil Damkar Bangkalan Berusia 39 Tahun Masih Dipakai Surabaya 25 November 2025

    Radiator Bocor dan Kerap Mogok, Mobil Damkar Bangkalan Berusia 39 Tahun Masih Dipakai
    Tim Redaksi
    BANGKALAN, KOMPAS.com
    – Mobil pemadam kebakaran (Damkar) milik Satpol PP Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur mulai rusak.
    Dari tiga unit mobil damkar yang dimiliki, dua unit di antaranya sudah rusak, bahkan salah satunya telah berusia 39 tahun.
    Kepala Satpol PP Kabupaten
    Bangkalan
    , Moh Hasbullah mengatakan bahwa tiga unit yang dimiliki saat ini usianya beragam. 
    Satu unit Dyna Izusu telah berusia 39 tahun dengan kapasitas 3.000 liter, unit Mitsubishi berusia 15 tahun, dan satu unit Hino berusia 6 tahun, masing-masing berkapasitas 5.000 liter air.
    Tiga unit mobil damkar itu memiliki kendala masing-masing.
    Untuk unit tertua, saat ini mengalami kendala radiator bocor dan kerap mogok.
    Adapun satu unit damkar Mitsubishi mengalami kerusakan pada kampas kopling dan juga sering mogok usai digunakan.
    “Sering kali kami harus dorong karena armada mogok, selain itu juga sering rusak usai digunakan. Yang sehat itu hanya ada satu armada,” ujarnya, Selasa (25/11/2025).
    Menurutnya, banyaknya kerusakan di dua unit damkar yang berumur puluhan tahun itu membutuhkan peremajaan.
    Dengan begitu, anggota di lapangan bisa memberikan pelayanan yang lebih maksimal untuk masyarakat.
    “Sangat butuh peremajaan. Unit yang tua ini sudah ada sejak 1986, kalau bukan karena anggota yang pintar merawat, mungkin ini sudah tidak bisa jalan,” ucap dia.
    Selain unit damkar yang sudah renta, minimnya jumlah mobil membuat pelayanan untuk masyarakat yang memiliki lokasi jauh cukup sulit dijangkau.
    Apalagi, secara geografis, wilayah Bangkalan cukup luas.
    Bahkan, salah satu wilayah bisa ditempuh dengan waktu 2 jam dari pusat kota.
    “Kami pernah melakukan pemadaman di Kecamatan Modung dan Konang, itu kami menghabiskan waktu selama 2 jam di jalan,” kata dia. 
    Padahal, menurutnya, waktu ideal untuk tiba di lokasi kurang dari 15 menit.
    Sebab, setiap detik sangat berarti untuk bisa memadamkan api.
    Karena keterbatasan armada itu,
    Damkar Bangkalan
    saat ini butuh unit pelaksana teknis (UPT) damkar yang disebar di sejumlah kecamatan, sehingga tim damkar bisa tiba tepat waktu.
    “Idealnya, dengan wilayah Bangkalan yang memiliki 18 kecamatan, ini memiliki 5 UPT dengan masing-masing satu damkar yang tersebar di sejumlah tempat,” kata dia. 
    Untuk itu, pihaknya sudah mengajukan penambahan armada pada tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) agar pelayanan untuk masyarakat lebih optimal.
    “Sudah kami ajukan, tapi belum dapat,” ucap dia. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.