Jenis Media: Regional

  • Buntut Dugaan Pemerasan, Polda Sumut Copot 2 Pejabat Bidpropam

    Buntut Dugaan Pemerasan, Polda Sumut Copot 2 Pejabat Bidpropam

    Sebelumnya, dugaan pemerasan atau penyalahgunaan wewenang dilakukan oknum Bidang Propam Polda Sumut terhadap sejumlah polisi viral di media sosial, diunggah akun tiktok @tan_jhonson88.

    Terkait hal itu, Inspektorat Pengawasan Umum (Itwatsum) Polda Sumut membentuk tim untuk menelusuri dugaan pemerasan tersebut.

    Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan menjelaskan, berdasarkan informasi di media sosial, pihaknya melakukan penelusuran untuk membuktikan apakah informasi tersebut benar terjadi atau tidak.

    “Dari Polda dalam menyikapi pemberitaan akun @tanjonson88, kami melakukan pengecekan akun tersebut apakah fake atau anonymous. Tapi, tidak masalah Polda Sumut akan melakukan pengecekan atau klarifikasi, ataupun verifikasi terhadap pemberitaan di media sosial itu,” kata Ferry kepada wartawan di Mako Polda Sumut, Senin sore (24/11/2025).

    Diungkapkan Ferry, pembentukan tim dan penelusuran ini berdasarkan perintah dari Kapolda Sumut, Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto, kepada Itwatsum Polda Sumut.

    “Pemberitaan di media sosial tentang personel Polda Sumut untuk menyikapi pemberitaan akun itu, Bapak Kapolda sudah memerintahkan untuk menbentuk tim yang diketuai Bapak Irwasda Polda Sumut, untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi terkait pemberitaan yang ada atau informasi yang tersebar di sosial media tersebut,” ungkapnya. 

    Irwasda Polda Sumut, Kombes Pol Nanang Masbudhi menjelaskan, pembentukan tim ini sebagai respons Polda Sumut terkait informasi di media sosial teraebut, atas dugaan penyalahgunaan wewenang. 

    “Tim audit dengan tujuan tertentu dengan rubiknya Bid Prompa untuk mengklarifikasi dan memverifikasi berita yang terdapat dalam media tersebut. Hal ini bagian dari pada transparansi dan akuntabilitas publik dalam melaksanakan audit kinerja dalam menyikapi berita yang viral ini,” Masbudhi menjelaskan.

    Diketahui, dalam akun media sosial @tan_jhonson88 berisi video bernarasikan tentang BID Propam Polda Sumut melakukan pemerasan terhadap sejumlah kasus. Akun tersebut mengunggah pesan yang memuat berbagai keluhan dugaan pemerasan yang dialami oleh personel polisi di bawah jajaran Polda Sumut.

    Tim ini akan melakukan pemeriksaan dan meminta klarifikasi terhadap Kabid Propam Polda Sumut, Kombes Pol. Julihan Muntaha dan Kasubdit di Propam Polda Sumut. 

    “Ada yang diperiksa, yang sudah kami periksa terhadap materi yang ada dalam akun tersebut. Nanti akan kami sampaikan hasil dari pada keseluruhan hasilnya,” Masbudhi menandaskan.

  • Pembunuh Wanita dengan Tangan Terikat dan Kepala Terbungkus Plastik di Pemalang Terungkap, Ini Motif Pelaku

    Pembunuh Wanita dengan Tangan Terikat dan Kepala Terbungkus Plastik di Pemalang Terungkap, Ini Motif Pelaku

    Liputan6.com, Jawa Tengah- Kasus pembunuhan perempuan berinisial K (35) di Desa Saradan, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah pada 22 November 2025 akhirnya terungkap. Pelaku pembunuhan ternyata adalah teman dekat korban, R (37) warga Lawangrejo, Pemalang.

    “Tersangka R berhasil diamankan jajaran Satreskrim Polres Pemalang di wilayah Desa Sewaka, Kecamatan Pemalang,” kata Kasat Reskrim AKP Johan Widodo, dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (25/11/2025).

    Diduga tersangka R nekat membunuh K lantaran hubungan gelap keduanya telah diketahui oleh istri tersangka. Bukannya takut, korban, justru kerap mengancam istri tersangka.

    “Dari pengakuan tersangka, korban juga kerap mengintimidasi istri dari tersangka, dan mengancam akan menyebarkan foto mesra tersangka dan korban pada keluarga tersangka,” kata Johan.

    Menurut Johan, berdasar pengakuan tersangka, awalnya dia ingin mengakhiri hubungan terlarang itu dan mengundang korban untuk mengobrol di rumah tersangka yang belum ditempati. Tapi kemudian keduanya bertengkar hebat.

    “Akhirnya tersangka mencekik leher korban dan memukul wajah korban berulang kali,” kata Johan.

    Setelah korban tidak berdaya, tersangka lantas mengikat dan membawa korban ke kamar mandi. Tersangka juga menutup kepala korban dengan plastik.

  • Atasi Kekurangan Lahan, Unmul Pakai Tanah Negara untuk Pendidikan dan Riset

    Atasi Kekurangan Lahan, Unmul Pakai Tanah Negara untuk Pendidikan dan Riset

    Liputan6.com, Jakarta Badan Bank Tanah membuka akses pemanfaatan tanah negara untuk perguruan tinggi guna mengatasi keterbatasan lahan pendidikan dan penelitian di Kalimantan Timur. Universitas Mulawarman (Unmul) menjadi kampus pertama yang dijajaki, namun skema ini dipastikan tidak hanya untuk Unmul, melainkan juga untuk kampus lain yang membutuhkan lahan pendidikan berkelanjutan.

    Sekretaris Badan Bank Tanah, Jarot Wahyu Wibowo, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari mandat lembaganya untuk mendukung kepentingan umum, termasuk sektor pendidikan.

    “Kolaborasi dengan Unmul bukan hanya bagaimana kampus memanfaatkan lahan-lahan Badan Bank Tanah, tetapi sebaliknya juga kami mendapatkan tambahan dari sisi kompetensi akademiknya,” ujar Jarot saat menghadiri Landsmart Campus Series di Universitas Mulawarman, Selasa (25/11/2025).

    Jarot menegaskan bahwa sinergi dengan perguruan tinggi tidak berhenti pada Unmul. Model kolaborasi yang sama siap dibuka untuk kampus lain, terutama yang membutuhkan fasilitas lahan riset, fakultas baru dan laboratorium lapangan.

    “Kami ingin kolaborasi ini menghasilkan gagasan dan langkah nyata untuk bangsa dan negara, khususnya di Kalimantan Timur,” tegasnya.

    Selain penyediaan lahan pendidikan, BBT juga membuka peluang riset bersama di bidang pertanian, pengelolaan tanah, hingga investasi tata ruang. Salah satu konsep yang sedang dipertimbangkan adalah pembentukan pusat studi bersama untuk pengembangan lahan berkelanjutan dan skema investasi regional.

    Jarot juga menjelaskan bahwa Badan Bank Tanah menjalankan fungsi untuk proyek strategis nasional, reformasi agraria, dan kepentingan umum. Ia mencontohkan pembangunan Bandara VVIP IKN sebagai bukti peran lembaganya dalam mendukung pembangunan negara.

    Dari pihak kampus, Rektor Universitas Mulawarman, Prof Abdunnur, menilai kerja sama ini sebagai jawaban atas kebutuhan lahan pendidikan yang semakin mendesak.

    “Unmul saat ini sudah sangat kekurangan tanah pendidikan dan penelitian. Salah satunya Fakultas Kehutanan membutuhkan lahan untuk riset dan penelitian,” ucap Abdunnur.

    Dia menegaskan bahwa pihaknya menyambut terbuka pemanfaatan tanah negara untuk kampus melalui skema Badan Bank Tanah.

    “Badan Bank Tanah memberi peluang dari tanah milik negara yang bisa dimanfaatkan untuk sarana dan prasarana di dunia pendidikan,” pungkasnya.

  • Seperti Botol Soda yang Diguncang dan Dibuka Tiba-Tiba

    Seperti Botol Soda yang Diguncang dan Dibuka Tiba-Tiba

    Menurut dia, bahaya sekunder berupa aliran lahar tidak hanya bergantung pada volume curah hujan, tetapi juga geometri sungai. Aliran lahar yang memiliki viskositas atau kekentalan tinggi memiliki keterbatasan gerak saat melewati topografi sungai yang berkelok.

    “Lahar yang kental tidak bisa bermanuver saat menghadapi tikungan atau belokan sungai secara tiba-tiba. Akibatnya, area kelokan sungai menjadi lokasi dengan potensi luapan terbesar yang harus dihindari warga,” ujarnya.

    Terkait peningkatan status aktivitas Semeru, Mirzam menyebutkan hal tersebut didasarkan pada parameter terukur seperti intensitas gempa vulkanik, perubahan komposisi gas, kenaikan temperatur, dan deformasi tubuh gunung.

    Sebagai langkah mitigasi taktis bagi warga yang masih harus beraktivitas di radius aman namun terdampak abu, ia menyarankan penggunaan masker basah daripada masker kering.

    “Masker yang dibasahi memiliki daya rekat dan daya hisap yang lebih tinggi terhadap partikel abu vulkanik, sehingga lebih efektif melindungi sistem pernapasan,” katanya.

  • Identitas 550 Warga Lampung Dimanipulasi untuk Cairkan Dana Kredit Rp 2,4 Miliar

    Identitas 550 Warga Lampung Dimanipulasi untuk Cairkan Dana Kredit Rp 2,4 Miliar

    Liputan6.com, Jakarta Identitas 550 warga di Provinsi Lampung dimanipulasi oleh delapan tersangka untuk pencarian dana kredit senilai Rp 2,4 miliar pada Bank himpunan bank milik negara (himbara) di dua unit berbeda, yakni Unit Pasar Tugu serta Unit Kedaton tahun 2023 hingga 2024.

    Kajari Bandar Lampung, Baharuddin mengatakan, dari delapan tersangka tersebut, satu orang tidak hadir pemeriksaan karena mengaku sedang menjalani perawatan sejak pagi.

    “Sementara tujuh lainnya hadir dan langsung dilakukan penahanan,” kata Baharuddin, Selasa (25/11/2025).

    Baharuddin menjelaskan delapan tersangka itu berasal dari dua perkara berbeda. Pertama kasus korupsi penyaluran dana pinjaman keredit cepat himbara Unit Pasar Tugu total lima tersangka yakni SU, SI, ES dan RH selaku agen. Kemudian DA pihak internal bank sebagai marketing.

    Kedua, kasus korupsi penyaluran dana pinjaman kredit cepat himbara Unit Kedaton (2023-2024). Total tiga tersangka yakni DV dan SY selaku agen. Kemudian, FB dari internal bank sebagai marketing.

    Sebelum penetapan tersangka, penyidik telah memeriksa 67 saksi dan satu ahli. Dari hasil gelar perkara, penyidik menyimpulkan adanya bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan delapan orang tersebut sebagai tersangka.

  • Longsor Sumbar, Akses Jalan Simpang Empat-Talu-Panti Kabupaten Pasaman Putus Total

    Longsor Sumbar, Akses Jalan Simpang Empat-Talu-Panti Kabupaten Pasaman Putus Total

     

    Liputan6.com, Pasaman – Longsor parah yang terjadi pada Selasa (25/11/2025), pukul 14.50 WIB, menyebabkan jalan provinsi di Rimbo Kejahatan Nagari Kajai Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, terputus. 

    Sekda Pasaman Barat Doddy San Ismail, Selasa sore, membenarkan adanya peristiwa longsor di Pasaman Barat yang memutus akses jalan tersebut.

    “Benar, longsor kembali terjadi mengakibatkan akses jalan terputus total dari Simpang Empat-Talu-Panti Kabupaten Pasaman,” katanya.

    Menurutnya saat ini pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pihak provinsi untuk pembersihan material longsor.

    “Informasi awal tidak ada korban jiwa namun membuat lalu lintas terputus,” katanya.

    Jalan yang putus itu merupakan akses yang menghubungkan Kabupaten Pasaman Barat menuju Kabupaten Pasaman. Juga bisa menuju Medan Sumatera Utara.

    Dia mengimbau agar masyarakat tetap waspada karena tanah yang ada dekat perbukitan masih labil karena hujan saat belum berhenti.

    Pasaman Barat saat ini dalam masa tanggap darurat bencana karena sejumlah bencana alam melanda daerah itu. Mulai dari banjir, longsor dan jalan terban. Masyarakat diingatkan agar tetap waspada karena cuaca ekstrem.

    Pemkab Pasaman Barat saat ini terus memberikan bantuan kepada warga terdampak banjir. Selain itu juga telah mendirikan dapur umum di Nagari (Desa) Aia Gadang Kecamatan Pasaman.

     

  • 8
                    
                        AHY Singgung Perebutan Demokrat Secara Inkonstitusional Saat Sambut Presiden PKS
                        Nasional

    8 AHY Singgung Perebutan Demokrat Secara Inkonstitusional Saat Sambut Presiden PKS Nasional

    AHY Singgung Perebutan Demokrat Secara Inkonstitusional Saat Sambut Presiden PKS
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyinggung perebutan Partai Demokrat secara inkonstitusional pada polemik isu kudeta yang melibatkan Kepala Staf Presiden Moeldoko tahun 2021 lalu.
    Mulanya, AHY menyambut kedatangan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf beserta jajaran petinggi PKS lain yang ikut dalam silaturahmi ini.
    “Jadi saya mengucapkan selamat datang di Dewan Pembinaan Pusat
    Partai Demokrat
    ini adalah rumah perjuangan kami tempat yang kami pertahankan selama dua tahun ketika dicoba untuk direbut secara inkonstitusional,” kata AHY ketika sambutan di DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Selasa (25/11/2025).
    AHY mengatakan, ia termasuk orang yang mudah memaafkan tetapi sulit untuk melupakan.
    “Kami mudah memaafkan, tapi sulit melupakan. Mengapa tidak boleh cepat dilupakan? Karena itu adalah peristiwa yang buruk bagi kehidupan demokrasi dan politik di negeri ini,” ujarnya.
    AHY lalu mengatakan, ia tidak ingin ada partai lain yang merasakan hal serupa seperti yang dialami Demokrat.
    “Saya mendoakan tidak ada partai manapun di Indonesia yang mengalami musibah serupa, tapi Allah selalu memberikan kekuatan bagi yang berikhtiar,” ucapnya.
    AHY mengatakan, silaturahmi kebangsaan antara PKS dengan Demokrat kali ini merupakan kesekian kali setelah Ketua Majelis Syuro Muhammad Sohibul Iman dan Presiden PKS bertemu dengan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Cikeas, Jawa Barat.
    “Alhamdulillah beliau senang sekali dan tentunya mendoakan agar kita semua bisa semakin dekat hubungannya dalam sinergi dan kolaborasi yang juga positif ke depan,” tuturnya.
    “Jadi harapan ke depan semakin sering kita bersilaturahim, bertukar pikiran baik substansi politik maupun hal-hal lain yang menyangkut hajat hidup masyarakat kita,” tambah AHY.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Penertiban Angkutan Barang dan Orang, Dishub Jombang Gelar Operasi Gabungan

    Penertiban Angkutan Barang dan Orang, Dishub Jombang Gelar Operasi Gabungan

    Jombang (beritajatim.com) – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Jombang menggelar operasi gabungan penertiban dan sosialisasi angkutan barang dan orang pada Senin, 25 November 2025, bertempat di Terminal Jombang.

    Kegiatan ini merupakan bagian dari operasi rutin yang dilaksanakan oleh Dishub untuk memastikan keselamatan, ketertiban, dan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas serta angkutan jalan di wilayah Jombang.

    Operasi ini melibatkan sejumlah instansi terkait, di antaranya Satlantas Polres Jombang, UPT Dishub Provinsi, serta Polisi Militer wilayah Jombang. Tujuan dari operasi gabungan ini adalah untuk menyongsong musim liburan Natal dan Tahun Baru (NATARU) 2025 serta mendukung pelaksanaan Operasi Zebra Semeru 2025 yang digelar serentak di seluruh wilayah Indonesia.

    Fokus utama dari operasi kali ini adalah pada kendaraan angkutan umum dan angkutan barang yang beroperasi di Jombang.

    Pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas mencakup berbagai aspek, mulai dari kelengkapan administrasi kendaraan seperti izin trayek, KIR, hingga dokumen lainnya yang menjadi syarat wajib bagi kendaraan untuk beroperasi.

    Tidak hanya itu, petugas juga memeriksa kelaikan jalan kendaraan untuk memastikan kendaraan tersebut aman dan layak digunakan, serta tidak membahayakan penumpang atau pengguna jalan lainnya.

    Kepala Dinas Perhubungan Jombang, Sugianto, menyampaikan bahwa operasi gabungan ini tidak hanya bertujuan untuk menertibkan, tetapi juga untuk memberikan pemahaman kepada pengemudi mengenai pentingnya keselamatan berlalu lintas.

    “Tujuan utama kami adalah memastikan keselamatan dan ketertiban lalu lintas. Operasi ini bukan sekadar penindakan, tetapi juga edukasi agar para pengemudi memahami pentingnya kelayakan kendaraan dan kepatuhan terhadap aturan,” ujar Sugianto.

    Sugianto menambahkan bahwa pelanggaran seperti over dimension and overload (ODOL) masih sering ditemukan di lapangan. Hal ini berpotensi menimbulkan kecelakaan dan kemacetan, sehingga sangat penting untuk meminimalkan pelanggaran ODOL di jalan.

    Operasi gabungan di terminal Jombang

    “Kami ingin meminimalisir pelanggaran ODOL dan mengingatkan kembali bahwa keselamatan adalah tanggung jawab bersama. Pengemudi, pemilik kendaraan, dan pemerintah harus berperan aktif,” tegasnya.

    Selain pemeriksaan, petugas juga melakukan sosialisasi langsung mengenai etika berlalu lintas, seperti batas kecepatan, pentingnya menjaga jarak aman, dan kewajiban administrasi kendaraan. Sugianto menjelaskan bahwa edukasi ini dilakukan agar pengemudi dapat mengutamakan keselamatan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas.

    Menurutnya, hasil dari operasi serupa dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan administrasi kendaraan dan makin banyak angkutan yang lebih laik jalan. “Pelanggaran yang ditemukan akan ditindak sesuai aturan, mulai dari teguran hingga tilang, tergantung tingkat pelanggaran,” ungkapnya.

    Sugianto memastikan bahwa operasi gabungan ini akan terus dilakukan secara berkala sebagai tindak lanjut dari peraturan daerah maupun kebijakan pemerintah pusat terkait angkutan barang dan orang.

    “Kami ingin menciptakan lalu lintas yang aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh warga Jombang. Edukasi dan penertiban ini harus berjalan beriringan demi keselamatan bersama,” jelasnya. [suf]

  • 10
                    
                        Istana Ungkap Alasan Prabowo Beri Rehabilitasi Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi
                        Nasional

    10 Istana Ungkap Alasan Prabowo Beri Rehabilitasi Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi Nasional

    Istana Ungkap Alasan Prabowo Beri Rehabilitasi Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan alasan Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada mantan Direktur Utama PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi.
    Prasetyo menjelaskan, pemberian
    rehabilitasi
    ini diawali dari aspirasi masyarakat yang ditampung oleh DPR.
    Selain itu, kata dia, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum (Kemenkum) juga menerima aspirasi terkait kasus-kasus hukum, termasuk apa yang menimpa
    Ira Puspadewi
    .
    “Segala sesuatu yang berkenaan dengan kasus-kasus yang terjadi, dan itu ada jumlahnya banyak sekali, yang dalam prosesnya dilakukan pengkajian dilakukan telaah dari berbagai sisi, termasuk pakar hukum yang kemudian atas surat usulan dari permohonan dari DPR yang kemudian ditindaklanjuti dalam satu minggu ini oleh Menteri Hukum,” ujar Prasetyo di Istana, Jakarta, Selasa (25/11/2025).
    Selanjutnya, Kemenkum bersurat kepada Presiden
    Prabowo Subianto
    agar kepala negara menggunakan hak rehabilitasi untuk Ira Puspadewi, serta dua pejabat ASDP lainnya, yakni Harry Muhammad Adhi Caksono dan Muhammad Yusuf Hadi.
    Kemudian, isu pemberian rehabilitasi Ira Puspadewi ini dibawa ke dalam rapat terbatas (ratas) bersama Prabowo.
    “Dan Bapak Presiden memberikan keputusan untuk menggunakan hak beliau di dalam kasus yang tadi sudah disebutkan kasusnya, sudah berjalan cukup lama kepada menimpa kepada Dirut ASDP beserta beberapa orang jajaran di ASDP,” jelasnya.
    “Berdasarkan permohonan dari Kementerian Hukum, Bapak Presiden memberikan persetujuan dan alhamdulillah baru pada sore hari ini beliau membubuhkan tanda tangan dan kami bertiga diminta menyampaikan ke publik,” imbuh Prasetyo.
    Prasetyo menjelaskan, keputusan rehabilitasi ini selanjutnya akan diproses sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    Sebelumnya, mantan Direktur Utama PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero), Ira Puspadewi, dijatuhi vonis 4,5 tahun penjara.
    Ira Puspadewi dinyatakan bersalah dalam perkara
    korupsi
    terkait kerja sama usaha (KSU) dan proses akuisisi PT Jembatan Nusantara (PT JN) pada periode 2019–2022.
    “Mengadili, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ira Puspadewi dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan penjara, dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan penjara,” kata Hakim Ketua Sunoto, saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dikutip pada Selasa (25/11/2025).
    Selain Ira, dua pejabat ASDP lainnya juga menerima vonis dengan kasus serupa.
    Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP Ferry, Muhammad Yusuf Hadi, serta mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP Ferry, Harry Muhammad Adhi Caksono, masing-masing dijatuhi hukuman penjara 4 tahun dan denda Rp 250 juta subsider 3 bulan kurungan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Momen Truk Milik Pemkab Sukabumi Kelebihan Muatan Sampah Terguling di Tanjakan

    Momen Truk Milik Pemkab Sukabumi Kelebihan Muatan Sampah Terguling di Tanjakan

    Liputan6.com, Jakarta Sebuah truk pengangkut sampah milik Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sukabumi mengalami kecelakaan tunggal dan terguling di Kampung Baeud, Kecamatan Warungkiara, Selasa (25/11/2025). Peristiwa ini terjadi di ruas jalan yang dikenal sebagai titik rawan kecelakaan (blackspot).

    ​Truk dengan Nomor Polisi (Nopol) F 8339 U itu dikemudikan oleh Akus Mawan (45), warga Limusnunggal, Desa Cijambe, Kecamatan Cikidang.

    Akus sedang dalam perjalanan dari Palabuhanratu menuju Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di Cikembar.

    ​Kecelakaan bermula saat pengemudi berupaya menghindari kondisi jalan yang buruk. Akus Mawan menjelaskan bahwa gabungan antara jalan menikung, menanjak dan berlubang menjadi pemicu utama.

    ​”Ya, kondisi jalan belokan, menanjak, miring dan berlubang. Saya berusaha menghindari lubang, tapi karena jalan miring akhirnya truk terguling,” ungkap Akus Mawan.

    ​Kapolsek Warungkiara AKP Retno Panji Setiaji membenarkan bahwa lokasi kejadian memiliki kondisi jalan yang sulit.

    Menurutnya, selain kondisi jalan yang berkelok dan curam, diperparah dengan kontur jalan yang rusak, faktor Over Dimension dan Over Load (Odol) atau muatan melebihi kapasitas turut menjadi salah satu penyebab.

    ​”Kondisi jalannya menikung miring, menanjak dan berlubang. Maka dari itu, jika kendaraan bermuatan over kapasitas rentan terjadi kecelakaan,” jelas AKP Panji.