Xcloud.id

Jenis Media: Regional

  • 2 Rumah Hanyut, Ribuan Orang Mengungsi

    2 Rumah Hanyut, Ribuan Orang Mengungsi

    Liputan6.com, Padang – Hujan deras yang melanda Sumatera Barat satu minggu terakhir memicu banjir, banjir bandang, longsor, dan pohon tumbang di sejumlah wilayah Kota Padang.

    Banjir yang melanda Kota Padang pada Senin (24/11/2025) dan Selasa (25/11/2025) mengakibatkan setidaknya 27.433 warga dievakuasi akibat bencana yang melanda hampir seluruh kecamatan tersebut.

    Kepala Pelaksana BPBD Padang, Hendri Zulviton, menyebut intensitas hujan ekstrem berlangsung lama dan menyebabkan debit air sungai meningkat tajam.

    “Ketinggian air sempat mencapai 200 centimeter berdasarkan pantauan Water Level EWS Banjir di Gunung Nago pada pukul 01.20 WIB,” ujarnya, Rabu (26/11/2025).

    Saat ini banjir di Kecamatan Koto Tangah, Padang Barat, Pauh, Lubuk Begalung, Kuranji, Nanggalo, Padang Selatan, dan Padang Timur sudah surut meski hujan masih mengguyur hingga Rabu sore.

    BPBD mencatat sejumlah kerusakan, di antaranya dua rumah hanyut, 61 rumah rusak sedang, dan 17 rumah rusak ringan. Selain itu, dua titik longsor dan dua petak lahan pertanian juga mengalami kerusakan berat.

    “Warga yang terdampak langsung kami evakuasi ke tempat aman. Saat ini total pengungsi mencapai lebih dari 27 ribu jiwa atau sekitar 10.837 kepala keluarga,” kata Hendri.

    Pengungsian tersebar di berbagai posko darurat yang dibuka bersama pemerintah kelurahan, TNI, Polri, dan relawan.

    Petugas juga dikerahkan untuk membersihkan material longsor, mengevakuasi warga yang rumahnya terendam, serta menyingkirkan pohon tumbang yang menghambat akses jalan. Di beberapa kawasan, petugas harus menggunakan perahu akibat tingginya genangan air.

    Hendri juga mengimbau warga tetap waspada terhadap potensi banjir susulan mengingat kondisi cuaca belum sepenuhnya stabil.

    “Prioritas kami saat ini adalah keselamatan warga dan distribusi bantuan ke posko-posko pengungsian,” ujarnya.

     

  • Bibit Nanas di Sulsel Dikorupsi, Kejati Uber Jejak Pelaku hingga ke Bogor

    Bibit Nanas di Sulsel Dikorupsi, Kejati Uber Jejak Pelaku hingga ke Bogor

    Liputan6.com, Jakarta Pengadaan bibir nanas senilai Rp 60 miliar di Sulawesi Selatan (Sulsel) di tahun 2024 dikorupsi. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel menggeledah kantor penyedia PT C di Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Jabar), Selasa (25/11/2025).

    Sebelumnya, Kejati juga menggeledah Kantor Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan (TPHBun) Sulsel, kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sulsel serta kantor rekanan di Kabupaten Gowa.

    Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Soetarmi menuturkan penggeledahan dipimpin Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sulsel Rachmat Supriady didampingi Kasi Penyidikan beserta Tim Penyidik.

    “Tim bergerak cepat mengikuti jejak digital dan alur anggaran hingga melakukan penggeledahan ke Kabupaten Bogor,” ucap Soetarmi via telepon, Rabu (26/11/2025).

    Penggeledahan tersebut untuk memastikan seluruh bukti-bukti terkait PT C sebagai salah satu penyedia terkumpul, guna memperjelas konstruksi hukum dan kerugian negara dalam proyek pengadaan bibit nanas senilai Rp 60 miliar tersebut.

    Lebih lanjut, ia mengatakan, dari hasil penggeledahan di Kantor PT C, tim penyidik berhasil menyita beberapa dokumen penting yang sangat relevan dengan pengadaan bibit nanas tersebut, meliputi dokumen penawaran kontrak, dokumen transaksi keuangan, invoice atau faktur dan dokumen surat jalan terkait pengadaan bibit.

    “Penggeledahan berlangsung secara tertib dan transparan dengan disaksikan oleh pihak-pihak terkait, diantaranya staf Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor (Kejari Bogor), Sekretaris Desa, Babinsa, dan Linmas di desa tempat Kantor PT C berlokasi di Kabupaten Bogor,” terang Soetarmi.

  • Waketum PBNU Tegaskan Surat Beredar Soal Pemecatan Gus Yahya Bukan Dokumen Resmi

    Waketum PBNU Tegaskan Surat Beredar Soal Pemecatan Gus Yahya Bukan Dokumen Resmi

    Jakarta (beritajatim.com) – Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Amin Said Husni, menegaskan bahwa surat yang beredar dengan menggunakan kop surat PBNU Nomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025 bukan merupakan dokumen resmi organisasi. Kepastian ini didapat setelah PBNU melakukan verifikasi administratif dan digital terhadap dokumen tersebut.

    Menurut Amin Said, PBNU telah memberikan penjelasan resmi melalui surat bernomor 4786/PB.03/A.I.01.08/99/11/2025 tertanggal 26 November 2025 M/05 Jumadal Akhirah 1447 H. Dalam penjelasan itu ditegaskan bahwa surat yang beredar tidak memenuhi ketentuan administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pedoman Administrasi, khususnya mengenai keabsahan surat resmi PBNU.

    “Surat resmi PBNU harus ditandatangani oleh empat unsur, yakni Rais Aam, Katib Aam, Ketua Umum, serta Sekretaris Jenderal. Dokumen yang beredar tidak memenuhi ketentuan tersebut,” ujar Amin Said, di Jakarta, Rabu (26/11/2025).

    Ia menjelaskan bahwa sistem persuratan PBNU kini telah diperkuat dengan mekanisme keamanan berlapis. Termasuk di dalamnya stempel digital Peruri dengan QR Code pada bagian kiri bawah surat, serta footer resmi yang menyatakan bahwa dokumen ditandatangani secara elektronik oleh Digdaya Persuratan dan distempel digital oleh Peruri Tera. Dokumen yang beredar diketahui tidak memenuhi standar tersebut.

    Selain itu, surat tersebut memuat watermark “DRAFT”, menandakan bahwa dokumen itu bukan versi final dan tidak memiliki kekuatan administrasi. Pemindaian QR Code juga menunjukkan status “TTD Belum Sah”, sehingga tidak bisa diakui sebagai surat resmi PBNU.

    Lebih jauh lagi, saat nomor surat itu diverifikasi melalui laman resmi verifikasi.nu.id/surat, sistem memberikan keterangan “Nomor Dokumen tidak terdaftar”, sehingga mempertegas bahwa dokumen tersebut tidak valid dan tidak ada dalam basis data PBNU.

    Amin Said mengimbau seluruh jajaran pengurus serta warga Nahdlatul Ulama di berbagai tingkatan untuk tetap tenang dan selalu memeriksa keaslian dokumen yang mengatasnamakan PBNU melalui saluran resmi.

    “PBNU meminta seluruh pihak melakukan verifikasi keaslian surat melalui situs verifikasi-surat.nu.id atau menggunakan Peruri Code Scanner. Keabsahan dokumen PBNU ditentukan oleh prosedur administrasi resmi, bukan oleh beredarnya informasi,” tegasnya.

    Amin menekankan bahwa kedisiplinan administrasi menjadi hal penting untuk menjaga ketertiban organisasi dan mencegah simpang siur informasi. Hanya dokumen yang memenuhi seluruh ketentuan resmi yang dapat dinyatakan sah sebagai keputusan PBNU. [beq]

  • Selain Bandara Morowali, Ini Profil Bandara yang Dikelola Swasta di Sulteng

    Selain Bandara Morowali, Ini Profil Bandara yang Dikelola Swasta di Sulteng

    Liputan6.com, Jakarta Pernyataan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin soal ada bandara di Indonesia yang tidak memiliki perangkat negara, mengundang reaksi luas. Dengan tegas Sjafrie menyebutnya sebagai anomali.

    “Ini merupakan hal yang anomali, di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita harus menegakkan regulasi, tapi ternyata masih terdapat celah-celah,” kata Sjafrie di Morowalo, Sulawesi Tengah, Kamis (20/11/2025).

    Sjafri tidak menjelaskan detail mengenai bandara tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun, bandara yang dimaksud Sjafrie tersebut diduga berada di Morowali. 

    Sjafrie menegaskan fakta seperti ini yang menjadi salah satu alasan TNI menggelar simulasi latihan intercept (pencegahan), terhadap pesawat-pesawat yang dimungkinkan mempunyai indikasi kegiatan-kegiatan ilegal. Hal ini sebagai bentuk kehadiran negara.

    Tidak hanya di udara, latihan juga digelar oleh prajurit-prajurit TNI terhadap bandara yang tidak memiliki perangkat negara yang bertugas di dalam bandara tersebut.

    “Ini menjadi bagian evaluasi kita untuk melakukan suatu penertiban dan pengamanan dengan melakukan deregulasi terhadap ketentuan-ketentuan yang sudah dikeluarkan, akan tetapi ketentuan yang kita keluarkan sendiri tidak bisa kita kendalikan sendiri,” ujar Sjafrie.

    Sebagaimana diketahui, terdapat dua bandara di Morowali. Pertama adalah Bandara Morowali. Kedua adalah Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP).

    Berdasarkan informasi yang dirangkum Liputan6.com dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Berikut profil kedua bandara:

  • Kajati Jatim Berganti, Sosok Yang Kawal Perkara David Ozora Bakal Gantikan Kuntadi

    Kajati Jatim Berganti, Sosok Yang Kawal Perkara David Ozora Bakal Gantikan Kuntadi

    Surabaya (beritajatim.com) – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Timur Kuntadi baru-baru ini mendapatkan promosi sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung (Kaban PPA) menggantikan posisi Amir Yanto yang sudah pensiun.

    Sebelumnya, Kuntadi menjabat sebagai Kajati Jatim sejak April 2025, menggantikan Mia Amiati yang memasuki pensiun.

    Dari Lampiran Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor 1064 tahun 2025 tanggal 25 November 2025 tercatat sosok yang bakal menempati orang nomor satu di Korps Adhyaksa Jawa Timur ini adalah Agus Sahat Sampe Tua Lumban Gaol.

    Dia adalah seorang jaksa yang telah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalimantan Tengah (Kalteng) sejak Juli 2025. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Direktur D pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI.

    Agus Sahat juga pernah menjabat sebagai Kajari Pontianak, Koordinator pada Jam Pidsus Kejagung RI, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Februari 2022, Wakajati DKI Jakarta, Direktur D pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI.

    Agus Sahat Lumban Gaol dikenal karena mengawal dakwaan dalam kasus penganiayaan David Ozora yang melibatkan Mario Dandy saat dia menjadi Wakajati DKI Jakarta.

    Sementara sosok Kuntadi yang mendapat promosi sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung (Kaban PPA) ini memiliki latar belakang yang kuat dalam bidang hukum, dengan gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Jenderal Soedirman.

    Kariernya di Kejaksaan Republik Indonesia dimulai pada tahun 1996, dengan berbagai penugasan strategis, antara lain sebagai Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejati Jatim, Kepala Kejaksaan Negeri Linggau, dan Direktur Penyidikan Jampidsus. [uci/ted]

  • 46 Siswa SD SMP di Ngawi Diduga Keracunan Menu MBG

    46 Siswa SD SMP di Ngawi Diduga Keracunan Menu MBG

    Ngawi (beritajatim.com) – Puluhan siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, dilarikan ke Puskesmas Gemarang setelah diduga mengalami keracunan usai menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG), Rabu (26/11/2025) siang. Sejumlah ambulans dikerahkan untuk mengevakuasi para siswa yang mengalami gejala mual, muntah, dan pusing.

    Siswa dari SMP Negeri 2 Kedunggalar menjadi kelompok terbesar yang mengalami keluhan kesehatan. Mereka tiba secara bergelombang di Puskesmas Gemarang untuk mendapatkan penanganan medis. Hingga siang hari, sebanyak 35 siswa kelas VII, VIII, dan IX menjalani pemeriksaan karena diduga keracunan lauk telur puyuh yang kondisinya telah basi.

    Menu MBG yang dibagikan kepada siswa pada hari itu terdiri dari nasi, telur puyuh, acar, pisang, dan susu. Namun lauk telur puyuh menjadi fokus dugaan kuat penyebab keracunan.

    Tidak hanya siswa SMP, kasus serupa juga dialami siswa SD Negeri Jenggrik 6 di Kecamatan Kedunggalar. Sebanyak 11 siswa SD itu mengalami gejala serupa setelah menyantap menu MBG dan langsung dibawa pihak sekolah ke puskesmas.

    Beberapa siswa mengaku langsung merasa mual dan muntah setelah memakan telur puyuh.

    “Makan telur itu terus mual, muntah. Makanan dari MBG diduga telur basi. Banyak teman saya juga keracunan,” kata Dwi Nur Aini, siswi SMP.

    “Pas makan, telurnya baunya sudah tidak enak. Terus mual dan muntah. Banyak teman saya dilarikan ke puskesmas,” Adtya Tri Cahya, siswa lain.

    “Telurnya sudah dingin, berlendir, bau. Terus banyak yang keracunan. Sudah dua ambulans yang bawa teman-teman ke puskesmas,” kata
    Aringga Indra Permadi.

    Dari SDN Jenggrik 6, guru bernama Meilinda menjelaskan bahwa keluhan muncul hampir bersamaan.“Kan makan MBG itu, terus anak-anak perutnya sakit. Saya kasih pertolongan, tambah banyak yang mengeluh, terus kita bawa ke puskesmas,” katanya.

    Kapolsek Kedunggalar, AKP Karno, membenarkan adanya laporan dugaan keracunan massal yang melibatkan dua sekolah.“Ada laporan diduga keracunan dari telur MBG. Siswa SD ada 11, dan SMP 35. Kita bawa ke puskesmas,” jelasnya.

    Sebagian besar siswa yang dirawat sudah menunjukkan perkembangan kesehatan yang membaik. Bahkan beberapa di antaranya sudah diperbolehkan pulang. Namun sepanjang siang, masih ada siswa lainnya yang berdatangan ke puskesmas dengan keluhan serupa setelah menyantap menu MBG yang sama.

    Pihak puskesmas dan kepolisian masih mendata jumlah pasti korban serta melakukan pengawasan terhadap perkembangan kesehatan siswa. [fiq/beq]

  • Mobil Ngebut di Tol Ngawi-Kertosono Dirazia, Fokus Tekan Angka Kecelakaan

    Mobil Ngebut di Tol Ngawi-Kertosono Dirazia, Fokus Tekan Angka Kecelakaan

    Madiun (beritajatim.com) – Aparat gabungan dari Satlantas PJR Jatim VI, Denpom Madiun, serta petugas Jasa Marga PT JNK memperketat pengawasan kecepatan kendaraan di Tol Ngawi – Kertosono.

    Dalam operasi keselamatan yang digelar di KM 597, Rabu (26/11/2025), belasan kendaraan kedapatan melaju melebihi batas yang ditentukan.

    Operasi ini menyasar pengendara dari arah Solo menuju Surabaya yang melintas melalui jalur tol dengan kontur lurus dan minim hambatan.

    Panit PJR Jatim VI, Iptu Yudhi, menuturkan pengawasan dilakukan secara mobile sekaligus statis dengan memanfaatkan kamera pengawas tersembunyi. Kamera tersebut ditempatkan sebelum titik pemeriksaan untuk merekam kecepatan kendaraan saat melintas. Rekaman kemudian ditampilkan langsung di Pos Pemeriksaan Rest Area KM 597 sebagai dasar peneguran bagi pengendara.

    “Ruas Ngawi–Kertosono ini sering menjadi lokasi kecelakaan karena pengemudi cenderung memacu kendaraan lebih cepat dari batas aman. Upaya kami bersama Jasa Marga adalah menekan risiko kecelakaan dengan meningkatkan kedisiplinan pengendara,” terangnya.

    Menurutnya, karakter jalan tol yang panjang dan lurus membuat pengemudi mudah kehilangan fokus maupun mengalami microsleep, terlebih pada jam-jam tertentu atau saat fisik tidak prima. Karena itu, operasi dipusatkan di titik yang dianggap rawan kelelahan dan rawan pelanggaran kecepatan.

    Hundreds of vehicles melintas selama operasi berlangsung. Dari hasil pemantauan kamera, sekitar 15 kendaraan tercatat melaju di atas kecepatan maksimum yang diperbolehkan, yakni 100 km/jam. Para pelanggar kemudian dihentikan dan diberikan teguran langsung, mengingat operasi ini difokuskan pada pembinaan dalam rangka persiapan arus mudik dan libur panjang Natal–Tahun Baru 2025.

    “Untuk saat ini belum ada tindakan tilang. Ini masih pembinaan agar pengendara lebih aware terhadap aturan dan potensi bahayanya,” imbuh Iptu Yudhi.

    Sesuai regulasi, batas kecepatan minimal di ruas tersebut adalah 60 km/jam. Sementara batas maksimal ditetapkan 100 km/jam untuk kendaraan golongan I, termasuk mobil pribadi yang mendominasi arus lalu lintas hari itu.

    Sementara itu Manajer JMTO PT JNK, Noer Tjahyo, menambahkan bahwa kewaspadaan perlu ditingkatkan karena Jawa Timur memasuki periode curah hujan tinggi. Kondisi jalan yang basah, jarak pandang menurun, dan potensi aquaplaning disebut menjadi faktor tambahan yang perlu diantisipasi pengendara.

    “Kecepatan yang tidak terkontrol itu penyebab terbesar kecelakaan. Ketika hujan turun, risiko makin tinggi. Maka pastikan kondisi kendaraan, tekanan angin ban, rem, hingga stamina pengemudi dalam kondisi optimal sebelum masuk tol,” jelasnya.

    Ia menegaskan bahwa pihak operator jalan tol akan terus mendukung kegiatan pengawasan dan edukasi bagi pengguna jalan. Termasuk penempatan papan imbauan, informasi cuaca, peringatan kecepatan, hingga kesiapan petugas patroli selama 24 jam.

    PJR Jatim VI menyebutkan operasi serupa akan digelar berkala hingga menjelang puncak arus Nataru. Selain untuk menekan angka kecelakaan, kegiatan ini diharapkan menjadi pengingat bagi pengguna tol agar tidak terlena oleh kondisi jalan yang tampak aman namun menyimpan risiko tinggi ketika aturan dilanggar. (rbr/ted)

  • Guru di Surabaya Wajib Jemput Siswa yang Bolos, Disdik: Cegah Rawan Putus Sekolah

    Guru di Surabaya Wajib Jemput Siswa yang Bolos, Disdik: Cegah Rawan Putus Sekolah

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menerapkan kebijakan baru yang mewajibkan guru menjemput siswa yang bolos sekolah tanpa keterangan izin maupun sakit. Kebijakan ini disampaikan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Surabaya, Yusuf Masruh, sebagai upaya mencegah meningkatnya angka putus sekolah di Kota Pahlawan.

    “Penanganan rawan putus sekolah itu sudah lama (diterapkan). Tapi model itu harus diupdate sesuai dengan kondisi anak-anak saat ini,” kata Yusuf, Rabu (26/11/2025).

    Secara teknis, sebelum melakukan penjemputan, guru wajib memastikan kondisi murid dengan terlebih dahulu menghubungi orang tua atau wali siswa. Langkah ini menjadi prosedur dasar untuk membedakan antara siswa yang memang izin dan siswa yang tidak memberikan keterangan apa pun.

    “Kita lihat kondisinya, misalnya ada yang memang izin itu kan sudah jelas. Tapi kalau yang enggak izin satu, dua hari itu sudah (harus) home visit,” jelasnya.

    Yusuf menambahkan bahwa kebijakan menjemput siswa bolos sekolah mendapat dukungan dari orang tua. Menurutnya, banyak orang tua berharap kebijakan ini dapat membuat anak lebih giat belajar dan meningkatkan kedisiplinan selama berada di sekolah.

    “Beberapa orang tua yang empati langsung saling saling support (kebijakan) ini. Harapan kami, nanti anak-anak semakin giat, belajarnya semakin meningkat,” ucap Yusuf. [rma/beq]

  • Eks Pelatih PSM Bernardo Tavares Mencuat Jadi Kandidat Pelatih Baru Persebaya

    Eks Pelatih PSM Bernardo Tavares Mencuat Jadi Kandidat Pelatih Baru Persebaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Kabar panas berembus dari Kota Pahlawan. Mantan pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares, disebut-sebut menjadi kandidat terkuat untuk menggantikan posisi Eduardo Perez sebagai juru taktik Persebaya Surabaya.

    Persebaya baru saja melakukan pergantian pelatih di tengah ketatnya persaingan Super League 2025/2026, tepatnya menjelang laga penting kontra Arema FC.

    Performa kurang meyakinkan di sejumlah pekan terakhir membuat manajemen tidak punya banyak waktu untuk menunda perubahan.

    Situasi tersebut membuat nama Tavares kembali mencuat ke permukaan. Pelatih asal Proença-a-Nova Portugal  itu dikabarkan sudah mencapai kesepakatan awal dengan manajemen Persebaya dan hanya menunggu proses finalisasi kontrak.

    Meski belum ada pengumuman resmi, tanda-tanda kehadirannya makin sulit dibantah.

    Salah satu pemicu mencuatnya kabar ini berasal dari unggahan akun Instagram @ownerwakanda.id pada Minggu (23/11/2025). Akun tersebut menuliskan kalimat singkat namun penuh kode keras: “HERE WE GO”, yang langsung memantik spekulasi bahwa Tavares sudah sangat dekat dengan kursi pelatih Persebaya.

    Unggahan itu seolah memberi sinyal bahwa manajemen Persebaya bergerak cepat setelah berpisah dengan Eduardo Perez dan kini tengah merampungkan tahapan akhir sebelum meresmikan pelatih baru.

    Jika benar Tavares merapat ke Surabaya, Green Force diperkirakan akan membawa wajah permainan baru untuk mengembalikan performa tim menuju jalur persaingan teratas musim ini. (way/ted)

  • Akhir 2025, Serapan APBD Bojonegoro Rendah, Baru 51 Persen

    Akhir 2025, Serapan APBD Bojonegoro Rendah, Baru 51 Persen

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro baru merealisasikan penyerapan anggaran sebesar Rp4,02 triliun atau hanya 51,56 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025, per 25 November 2025.

    Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bojonegoro Edi Susanto mengatakan, total APBD 2025 Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp7,8 triliun. Namun, hingga 25 November 2025 yang terserap baru Rp4,02 triliun.

    “Penyerapan anggaran sampai tanggal 25 November 2025, sebesar 51,56 persen dengan realisasi nominal Rp4.022.923.488.271,” ujar Edi saat rapat kerja Badan Anggaran DPRD bersama TAPD dan OPD, Selasa (25/11/2025).

    Meski serapan masih rendah, mantan Sekretaris DPRD (Sekwan) Bojonegoro itu dihadapan hadirian rapat Pembahasan Raperda APBD tahun anggaran 2026 mengaku tetap optimis target akhir tahun dapat tercapai sesuai rencana.

    Optimisme TAPD ditepis Ketua Banggar DPRD Bojonegoro sekaligus Ketua DPRD Bojonegoro, Abdullah Umar. Ia menilai rendahnya serapan hingga November 2025 menjadi sinyal bahwa target sulit terpenuhi. Bahkan, pihaknya mengaku berkali-kali mengingatkan dan mendorong Pemkab agar segera mempercepat penyerapan program.

    “Kalau serapan dikejar di akhir tahun, hasilnya tidak optimal dan tidak mendukung pertumbuhan ekonomi,” ujar politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

    Umar menyebut rendahnya realisasi anggaran berdampak langsung pada lambatnya pertumbuhan ekonomi daerah. Sementara angka kemiskinan dan pengangguran di Bojonegoro masih tergolong tinggi. Ia juga mengingatkan risiko keterlambatan proyek yang berpotensi menimbulkan persoalan baru jika tidak segera direalisasikan.

    “Ini menyangkut kesejahteraan masyarakat secara langsung. Kalau program lambat berjalan, otomatis perputaran ekonomi juga ikut melambat,” pungkasnya. [lus/ted]