Jenis Media: Regional

  • Gaji dan Pesangon Tak Kunjung Dibayar, Eks Karyawan Madiun Umbul Square Ancam Kemah di Gedung DPRD dan Kantor Bupati
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        26 November 2025

    Gaji dan Pesangon Tak Kunjung Dibayar, Eks Karyawan Madiun Umbul Square Ancam Kemah di Gedung DPRD dan Kantor Bupati Surabaya 26 November 2025

    Gaji dan Pesangon Tak Kunjung Dibayar, Eks Karyawan Madiun Umbul Square Ancam Kemah di Gedung DPRD dan Kantor Bupati
    Tim Redaksi
    MADIUN, KOMPAS.com
    – Kesal gaji dan pesangon tak kunjung dibayar hingga tujuh bulan, 14 eks karyawan Madiun Umbul Square (MUS) mengancam akan berkemah di gedung DPRD Kabupaten Madiun.
    Ancaman itu disampaikan 14 eks pekerja MUS setelah audiensi bersama Komisi C dan Komisi D DPRD Kabupaten Madiun, Rabu (26/11/2025). Dari hasil audiensi itu tak ada kejelasan pembayaran
    gaji dan pesangon
    .
    Ketua Serikat Buruh Madiun Raya (SBMR) Aris Budiono yang mendampingi 14
    eks karyawan
    MUS menyatakan kekecewaannya terhadap respon DPRD Kabupaten Madiun.
    Pasalnya saat bertatap muka dengan DPRD, para pekerja hanya diberikan janji tanpa adanya penyelesaian pembayaran gaji dan pesangon yang jelas.
    “Kami tidak puas. Karyawan Umbul ini butuh kepastian kapan gaji dan pesangonnya dibayar. Bukan hanya janji. Setidaknya ada skema cicilan atau langkah nyata pembayaran hak buruh,” kata Aris.
    Menurut Aris, selama tujuh bulan lamanya setelah diberhentikan, eks pekerja MUS yang merupakan perusahaan daerah tidak pernah mendapatkan pembayaran gaji dan pesangon.
    Padahal masing-masing pekerja memiliki tanggungan keluarga yang harus dinafkahi.
    Bagi Aris, para eks karyawan seperti dipingpong antara pengelola dan pemerintah daerah saat menuntut pembayaran gaji dan pesangon.
    Bila tidak ada kejelasan hingga pekan depan, SBMR akan turun dengan masa yang lebih banyak lagi dan menggelar tenda untuk berkemah di DPRD dan Kantor Bupati.
    “Kami akan pasang tenda di halaman DPRD dan Puspem (Pusat Pemerintahan Kantor Bupati Madiun) sampai hak gaji dan pesangon itu dibayarkan. Untuk itu empat belas orang ini harus mendapatkan haknya,” jelas Aris.
    Aris menilai sikap mengulur waktu terlihat dari pernyataan sejumlah pimpinan komisi yang masih meminta pekerja untuk bersabar.
    Para anggota DRPD Kabupaten Madiun berdalih pembahasan akan diteruskan dengan pengurus
    Madiun Umbul Square
    dan pemerintah daerah.
    Sementara itu Ketua Komisi C DPRD Rudy Triswahono yang dimintai tanggapannya usai menemu 14 eks karyawan MUS enggan banyak bicara.
    “Nanti-nanti… kita ngobrol sekalian, urusannya solusi dulu ya,” demikian ujar Rudy.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Operasi Zebra Semeru 2025: Satlantas Polres Malang Pangkas Ranting Pohon di Jalibar

    Operasi Zebra Semeru 2025: Satlantas Polres Malang Pangkas Ranting Pohon di Jalibar

    Malang (beritajatim.com) – Satlantas Polres Malang bersama Pemkab Malang melakukan pemangkasan ranting pohon di sepanjang Jalan Jalibar, Kepanjen, Rabu (26/11/2025). Langkah ini diambil untuk mencegah kecelakaan akibat ranting yang kerap jatuh ke jalan saat hujan deras dan angin kencang.

    Kasatlantas Polres Malang, AKP Muhammad Alif Chelvin Arliska, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari Operasi Zebra Semeru 2025 yang berfokus pada peningkatan keselamatan berkendara.

    “Pemangkasan dilakukan sebagai antisipasi potensi kecelakaan. Ranting patah sangat berbahaya bagi pengendara,” ujarnya.

    Dalam pelaksanaannya, petugas berkoordinasi dengan Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang dan melakukan pengaturan lalu lintas bergantian selama proses pemangkasan.

    “Kami bergerak cepat menindaklanjuti laporan masyarakat. Keselamatan pengguna jalan tetap menjadi prioritas,” tambahnya.

    Satlantas Polres Malang juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan titik rawan lainnya guna mendukung upaya pencegahan kecelakaan selama Operasi Zebra Semeru 2025. (yog/ian)

  • 9 Jam Geledah Kantor Kontraktor di Surabaya, KPK Bawa 3 Koper Berisi Berkas Monumen Reog
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        26 November 2025

    9 Jam Geledah Kantor Kontraktor di Surabaya, KPK Bawa 3 Koper Berisi Berkas Monumen Reog Surabaya 26 November 2025

    9 Jam Geledah Kantor Kontraktor di Surabaya, KPK Bawa 3 Koper Berisi Berkas Monumen Reog
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa sebanyak 3 koper, setelah menggeledah Kantor PT Widya Satria di Surabaya, Rabu (26/11/2025).
    Berdasarkan pantauan Kompas.com, terlihat penyidik
    KPK
    mulai keluar dari kantor yang berada di Jalan Ketintang Permai, Jambangan, Surabaya, sekitar pukul 20.00 WIB.
    Awalnya, seseorang pria tampak membawa dua koper berwarna hitam dan satu biru ketika keluar dari kantor kontraktor tersebut. Kemudian, beberapa penyidik KPK ikut meninggalkan lokasi.
    “Penggeledahan mulai pukul 11.00 WIB sampai 20.00 WIB. Lihat data-data proyek di sana, di Ponorogo,” kata pemilik saham
    PT Widya Satria
    , Erlangga Satriagung, di kantornya, Rabu (26/11/2025).
    Erlangga menyebut, petugas hanya melakukan penggeledahan di lantai satu bangunan. Sebab, hanya ruangan tersebut yang dimanfaatkan untuk operasional perusahaan.
    “(Penggeledahan di lantai) satu tadi, (lantai dua) enggak. Dilihat semua komputer sudah dilihat, kami menghormati beliau-beliau memeriksa, mudah-mudahan teliti itu pemeriksaannya,” ujarnya.
    Sedangkan, kata dia, berkas yang dimasukkan ke dalam koper adalah yang berhubungan proyek pembangunan
    Monumen Reog
    . Kasus itu menyangkut kasus korupsi Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko.
    “(Barang bukti yang dibawa) ya berkas-berkas yang berkaitan dengan proyek (Monumen Reog) kan begitu. Yang lama itu kan apa kumpulin berkasnya,” ucapnya.
    “Ya, itu berkas-berkas kontrak, berkas-berkas semuanya. Enggak masalah kan kami melayani mulai pagi sampai selesai pukul 20.00 WIB,” tambahnya.
    Lebih lanjut, kata Erlangga, pihaknya hanya membangun Monumen Reog Ponorogo dalam proyek tersebut. Dia mengaku tidak mengetahui perusahaan lain yang bangun di kompleks wisata itu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK Kembali Lakukan Penggeledahan dalam Kasus Bupati Ponorogo

    KPK Kembali Lakukan Penggeledahan dalam Kasus Bupati Ponorogo

    Jakarta (beritajatim.com) – Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo membenarkan, pihaknya melakukan penggeledahan di sebuah kantor di wilayah Surabaya.

    Penggeledahan terkait terkait penyidikan dugaan korupsi yang menjerat Sugiri Sancoko selaku Bupati Ponorogo periode 2021-2025 dan 2025-2030.

    “Benar, terkait perkara Ponorogo, mas,” kata Budi, saat dikonfirmasi, Rabu (26/11/2025).

    Budi tidak menjelaskan lebih lanjut lokasi mana saja yang digeledah petugas KPK. Begitu juga, apa saja yang diamankan dalam penggeledahan tersebut.

    Seperti diberitakan, KPK melakukan penggeledahan di sebuah kantor di Jalan Ketintang Permai Blok BB No.20, Kota Surabaya, Rabu (26/11/2025). Diduga, kantor tersebut milik perusahaan konstruksi yang merupakan kontraktor penggarap Monumen Reog di Ponorogo.

    Sebelumnya, KPK melakukan serangkaian penggeledahan terkait penyidikan dugaan korupsi yang menjerat Sugiri.

    “Selama empat hari maraton, dari hari selasa (11/11) hingga jumat (14/11), tim penyidik melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi, diantaranya di dinas PU, RSUD Ponorogo, rumah dinas bupati, rumah dinas sekda, rumah pribadi Sdr. SUG (Sugiri Sancoko, red), rumah Sdr. YUM (Yunus Mahatma (YUM) selaku Direktur RSUD Dr. Harjono Kabupaten Ponorogo), rumah Sdr. SC (Sucipto selaku pihak swasta rekanan RSUD),” ujar Budi, beberapa waktu lalu.

    Dia menambahkan, dalam rangkaian penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan dan menyita beberapa dokumen dan barang bukti elektronik yang terkait dengan perkara ini, seperti dokumen penganggaran maupun proyek.

    “Selain itu, dari rumah Sdr. YUM, penyidik juga mengamankan sejumlah aset bergerak, di antaranya sejumlah jam tangan mewah, 24 sepeda, serta 2 mobil mewah Jeep Rubicon dan BMW,” ujarnya.

    Selanjutnya, masih menurut Budi, penyidik akan mengekstrak dan mempelajari setiap dokumen dan barang bukti elektronik yang disita untuk mendukung proses penyidikan ini. “Termasuk penyitaan aset-aset tersebut, selain untuk proses pembuktian juga sebagai langkah awal asset recovery,” katanya.

    Seperti diketahui, KPK menetapkan Sugiri Sancoko (SUG) selaku Bupati Ponorogo periode 2021-2025 dan 2025-2030 dan Agus Pramono (AGP) selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo yang telah menjabat sejak tahun 2012 hingga sekarang, sebagai tersangka. Penetapan tersangka menyusul operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK di lingkungan pemerintah kabupaten Ponorogo.

    KPK juga menetapkan dua tersangka lainnya yakni Yunus Mahatma (YUM) selaku Direktur RSUD Dr. Harjono Kabupaten Ponorogo dan Sucipto (SC) selaku pihak swasta rekanan RSUD.

    Terhadap para tersangka dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama yang terhitung sejak hari Sabtu, 8 November 2025 s.d. 27 November 2025. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Cabang Merah Putih, KPK.

    KPK mengungkapkan, terdapat tiga tiga klaster perkara yang menjerat Sugiri selaku Bupati Ponorogo periode 2021-2025 dan 2025-2030. Dari ketiga klaster perkara: dugaan suap terkait pengurusan jabatan, suap proyek pekerjaan di RSUD Ponorogo, dan penerimaan lainnya (gratifikasi).

    KPK menetapkan Sugiri sebagai tersangka dalam hal paket pekerjaan di lingkungan Pemkab Ponorogo diduga melakukan perbuatan TPK sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b, dan/atau Pasal 13 UU TPK.

    Kemudian Sugiri bersama-sama dengan Direktur RSUD Dr. Harjono Kabupaten Ponorogo Yunus Maulana diduga melakukan perbuatan TPK sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a atau b dan/atau Pasal 11 dan/atau Pasal 12B UU TPK jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kemudian, terhadap Yunus dalam hal pengurusan jabatan diduga melakukan perbuatan TPK sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b, dan/atau pasal 13 UU TPK.

    Sedangkan terhadap Sugiri bersama-sama dengan Sekda Agus Pramono diduga melakukan perbuatan TPK sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a atau b dan/atau Pasal 11 dan/atau Pasal 12B UU TPK jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. [hen/ian]

  • Atap Bocor dan Banjir Tak Menghalangi Frido Mengajar di Sanggar Pijar untuk Anak-anak Kelompok Marjinal di Surabaya
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        26 November 2025

    Atap Bocor dan Banjir Tak Menghalangi Frido Mengajar di Sanggar Pijar untuk Anak-anak Kelompok Marjinal di Surabaya Surabaya 26 November 2025

    Atap Bocor dan Banjir Tak Menghalangi Frido Mengajar di Sanggar Pijar untuk Anak-anak Kelompok Marjinal di Surabaya
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Terkadang, sosok guru tidak harus berbalut seragam atau bekerja di bawah atap bangunan sekolah megah.
    Guru juga bukan hanya sosok dengan gelar pendidikan berlapis untuk mengajarkan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan.
    Terkadang, guru juga dikenal di tengah-tengah kampung padat penduduk dengan ekonomi ke bawah dan kelompok terpinggirkan.
    Itulah yang dilakukan
    Frido Yoga
    (39), pengajar sekaligus salah seorang pendiri
    Sanggar Pijar

    Surabaya
    .
    Tanpa bet seragam yang ternama, ia mengajarkan anak-anak yang tinggal di pinggiran rel kereta Jalan Tambak Mayor Utara, Kecamatan Asemrowo, Surabaya, Jawa Timur.
    Padahal, mereka masih harus menumpang rumah warga dengan atap yang sering bocor dan banjir menggenang kala hujan. Tapi itu tak mematahkan semangat Frido untuk mencerdaskan generasi bangsa.
    Sanggar Pijar merupakan sebuah lembaga belajar nonformal bagi anak-anak dari kalangan keluarga ekonomi bawah, anak yatim piatu, hingga kelompok marjinal.
    Ia menuturkan, seringkali kegiatan belajar mengajar terpaksa diliburkan karena Kawasan Tambak Mayor selalu menjadi langganan banjir saat musim hujan tiba.
    “Setiap banjir, sekolah-sekolah termasuk kegiatan sanggar terpaksa libur,” ungkapnya, saat dihubungi Kompas.com.
    Selain mengganggu mobilitas, banjir juga meningkatkan potensi penyebaran penyakit karena air selokan dan sampah yang meluap.
    “Masyarakat, terutamanya anak-anak, menjadi rawan terserang penyakit karena banyak sampah-sampah yang meluap terbawa arus air,” tutur dia.
    Frido menceritakan mulanya saat masih bergabung dengan Serikat Buruh pada tahun 2020, dia diajak oleh seorang teman untuk membantu mengolah Sanggar Pijar.
    “Awalnya cuma diminta untuk membantu, ya sebagai pengajar, kadang juga sebagai pengurus kalau ada acara-acara di sanggar,” jelas Frido saat dihubungi Kompas.com.
    Ada sekitar enam orang, termasuk Frido sebagai pelopor pendirian sanggar tersebut.
    Awalnya hanya berbentuk kelompok belajar kecil di kampung Tanjungsari Jaya, Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur.
    Tujuannya, memberikan akses dan kesempatan anak-anak di wilayah tersebut memperoleh pendidikan yang layak, serta mengembangkan bakat dan kemampuan mereka.
    Meskipun kala itu pandemi Covid-19 melanda Indonesia, kegiatan belajar mengajar di sanggar tetap berlangsung sebisa mungkin.
    “Jadi ya lumayan ribet juga sih, ada pembatas, pakai masker, tapi mau gimana lagi,” tuturnya.
    Walaupun hanya beralaskan lapangan umum dan papan tulis sederhana, tidak menyurutkan semangat 20 siswa yang belajar di Sanggar Pijar.
    “Jadi belajar kita memang biasanya di lapangan, kadang balai RT tapi tempatnya terlalu sempit dengan jumlah anak yang semakin banyak,” ujarnya.
    Karena kurangnya fasilitas yang memadai ditambah kondisi pandemi yang semakin buruk, memaksa Sanggar Pijar vakum pada tahun 2022 hingga Agustus 2024.
    “Selama itu juga banyak teman-teman yang dari Serikat Buruh itu keluar, akhirnya sekarang saya yang menjadi koordinator meneruskan,” jelasnya.
    Saat Sanggar Pijar aktif kembali, markas berpindah ke perkampungan di Jalan Tambak Mayor Utara, Surabaya.
    Beruntungnya ada salah seorang warga sukarela mau meminjamkan rumahnya untuk tempat belajar Sanggar Pijar.
    “Kan memang target kita masyarakat ekonomi bawah dan terbatas, kebetulan juga di sini ada warga yang secara sukarela mau menampung kami selama kegiatan belajar mengajar,” paparnya.
    Kini, Sanggar Pijar semakin berkembang dan berlokasi di dua tempat yakni di Jalan Tambak Mayor Utara dan Pulo Wetan, Kecamatan Wonokromo dengan siswa berumur antara 7 hingga 13 tahun.
    Kelasnya dimulai setiap hari Sabtu sekitar pukul 15.00-18.00 WIB.
    “Kalau di Tambak Mayor ada sekitar 16 murid, kalau di Wonokromo sekitar 10 sampai 15 siswa,” sebutnya.
    Pria yang bekerja sebagai ojek online (ojol) itu menerangkan, alasan dirinya tetap bertahan sebagai pekerja sosial karena kesadaran sosial yang didapatkannya sejak bergabung dengan Serikat Buruh.
    “Dulu kan saya di Serikat Buruh juga aktif dalam kegiatan-kegiatan pendidikan, literasi dan isu HAM yang lingkupnya juga masyarakat kelas bawah,” terangnya.
    Meski demikian, ia kerap kali harus mendapati kendala biaya untuk mengembangkan kegiatan sanggar.
    “Kadang mau gak mau kita harus rogoh dari kantong sendiri, tapi kalau sekarang kita biasanya ada kas dari anak-anak seikhlasnya itu digunakan untuk beli buku, spidol, pensil mereka,” jelasnya.
    Terlepas dari itu, Frido merasa senang setiap kali melihat perkembangan diri para muridnya.
    “Ada yang dulu salah satu anak awalnya takut sampai nangis dengan matematika, tapi sekarang sudah mulai berani,” ucapnya.
    Ia berharap, ke depannya pemerintah dapat lebih memperhatikan nasib para pekerja sosial di Indonesia karena terdapat kontribusi dan dampak yang cukup besar kepada masyarakat.
    “Termasuk saat pemerintah mencanangkan sekolah rakyat, menurut saya kenapa engga dari sanggar-sanggar pendidikan yang ada saja dikembangkan dulu,” tutupnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jelang Ulang Tahun ke-75, Polairud Gelar Bakti Sosial, Fun Run, Hingga Balap Sepeda di GBT Surabaya

    Jelang Ulang Tahun ke-75, Polairud Gelar Bakti Sosial, Fun Run, Hingga Balap Sepeda di GBT Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Jelang Hari Ulang Tahun ke-75, Direktorat Polisi Air dan Udara (Ditpolairud) Polda Jawa Timur menggelar serangkaian acara yang bisa dinikmati masyarakat umum. Mulai Bakti Sosial, Fun Run, hingga Balap Sepeda motor kelas Criterium.

    Direktur Polairud Polda Jatim Kombes Pol Arman Asmara Syarifuddin mengatakan rangkaian acara HUT Polairud ke-75 akan dimulai dengan acara anjangsana (silahturahmi) kepada para mantan pejabat satuan seperti Brigjen Pol (purn) Drs. RB. Sadarum, S.H., M.H dan KBP (Purn) Agoes Doeta S.

    “Kegiatan anjangsana ke para senior kami bukan hanya acara seremonial. Kegiatan ini merupakan bentuk penghargaan atas dedikasi dan jasa para senior dalam membangun pondasi kuat bagi Polairud Polda Jatim,” kata Arman, Rabu (26/11/2025).

    Selain anjangsana, Ditpolairud Polda Jatim juga menggelar tradisi upacara tabur bunga di laut. Acara rutin tahunan itu berlangsung khidmat diikuti seluruh peserta yang ada di Kapal Polisi Bima-7002 Korpolairud Baharkam Polri BKO Ditpolairud Polda Jatim.

    Upacara dipimpin langsung oleh Dirpolairud Polda Jatim, Kombes Pol Arman Asmara Syarifuddin, sebagai Inspektur Upacara. Upacara diawali dengan prosesi penghormatan, dilanjutkan pelarungan bunga di perairan Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS).

    “Tabur bunga ini mengingatkan kita pada pengorbanan para pendahulu yang telah menjaga keamanan perairan republik ini. Semangat perjuangan mereka harus terus kita teladani dalam menjaga kamtibmas dan kedaulatan NKRI,” jelasnya.

    “Kami juga melakukan bakti sosial dengan membersihkan fasilitas ibadah dan lingkungan asrama meliputi Masjid dan Asrama Polisi Airud Bama Prapat Kurung, Tanjung Perak Surabaya, Masjid Nur Ukuwah Islamiyah, Kalimas Baru II Surabaya dan Seluruh lingkungan Gang Asrama Airud Bama Prapat Kurung,” lanjut Arman.

    Guna mempererat sinergi dengan masyarakat, Ditpolairud Polda Jatim juga akan menggelar Air Run 2025 yang terdiri dari fun run, fun walk, serta berbagai hiburan masyarakat. Kegiatan ini menyediakan total hadiah senilai Rp75 juta dan ratusan doorprize yang bisa langsung dibawa pulang.

    Bagi masyarakat yang senang dengan dunia balap, pihak Ditpolairud Polda Jatim juga akan menggelar event balap sepeda nomor criterium yang digelar di Sirkuit Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Balap sepeda ini bertajuk Semeru Criterium 2025.

    Arman menuturkan, Semeru Criterium 2025 diharapkan bisa menjadi bagian dari pembinaan dan pembibitan atlet balap sepeda tingkat regional dan nasional. Karena, aturan yang dipakai menggunakan sistem yang sudah sesuai dengan regulasi PB ISSI dan UCI.

    Sehingga nantinya akan memberikan pengalaman kompetitif setara standar nasional dan internasional kepada para atlet.

    “Semeru Criterium merupakan bentuk nyata komitmen Polda Jatim dalam memajukan olahraga balap sepeda, sekaligus membuka ruang bagi atlet muda Jawa Timur untuk berkembang dan berprestasi,” pungkasnya. (ang/ian)

  • Eks Kadisdik Langkat Jadi Tersangka Korupsi "Smartboard" Rp 20 Miliar
                
                    
                        
                            Medan
                        
                        26 November 2025

    Eks Kadisdik Langkat Jadi Tersangka Korupsi "Smartboard" Rp 20 Miliar Medan 26 November 2025

    Eks Kadisdik Langkat Jadi Tersangka Korupsi “Smartboard” Rp 20 Miliar
    Tim Redaksi
    MEDAN, KOMPAS.com
    – Eks Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Langkat, Saiful Abdi, dan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana, Supriadi, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan
    smartboard
    senilai Rp 50 miliar pada tahun anggaran 2024.
    Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri
    Langkat
    , Ika Lius Nardo, mengatakan Saiful selaku Pejabat Pembuat Komitmen mengusulkan pengadaan
    smartboard
    sebanyak 312 unit, terdiri dari dua ratus unit untuk SD dan seratus dua belas unit untuk SMP dengan nilai anggaran Rp 49.916.000.000.
    “Dia (Saiful) sebelumnya telah menentukan perusahaan yang akan terpilih untuk kegiatan pengadaan
    smartboard
    tersebut yaitu PT GEE dan PT GHN,” kata Ika kepada Kompas.com melalui saluran telepon, Rabu (26/11/2025).
    Saiful kemudian mempercayakan pelaksanaan pengadaan tersebut kepada Supriadi. Supriadi mengunggah dokumen SIRUP dan menunjuk merek tertentu, yaitu Viewsonic.
    Selain itu, Supriadi juga mendaftarkan akun E-Katalog atas nama Saiful menggunakan nomor miliknya. Setelah itu, ia melakukan klik pada E-Katalog untuk memilih PT GEE dan PT GHN, dengan barang berupa Viewsonic Viewboard spesifikasi VS18472 ukuran 75 inch Paket 3 seharga Rp 158.000.000 per unit.
    “Proses pemesanannya terdapat beberapa kali negosiasi dengan pihak penyedia. Negosiasi hanya terjadi dalam satu hari. Negosiasi itu dilakukan agar seolah-olah tidak adanya persekongkolan,” ujar Ika.
    Smartboard
    kemudian dikirim ke sekolah SD dan SMP yang menjadi penerima bantuan. Namun, barang yang diterima tidak sesuai spesifikasi dan diduga ada mark up harga dibandingkan harga pasar.
    “Hal itu menimbulkan kerugian keuangan negara yang saat ini berdasarkan Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, ditemukan kerugian sebesar ± Rp 20.000.000.000,” kata Ika.
    Ika menyebutkan Saiful tidak ditahan karena masih menjalani penahanan dalam perkara lain di Rutan Kelas I Medan. Sementara Supriadi ditahan di Rutan Kelas I Medan sampai 15 Desember 2025.
    “Saat ini penyidikan masih terus dikembangkan. Tak menutup kemungkinan ada tersangka lain,” ucap Ika.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kejari Pontianak Bongkar Skandal Kredit Mikro Rp 2,39 Miliar, 4 Tersangka Ditahan
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        26 November 2025

    Kejari Pontianak Bongkar Skandal Kredit Mikro Rp 2,39 Miliar, 4 Tersangka Ditahan Regional 26 November 2025

    Kejari Pontianak Bongkar Skandal Kredit Mikro Rp 2,39 Miliar, 4 Tersangka Ditahan
    Tim Redaksi

    PONTIANAK, KOMPAS.com
    — Kejaksaan Negeri Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar) menahan empat orang terkait dugaan korupsi penyaluran kredit usaha mikro di salah satu bank pada periode 2023–2024.
    Penahanan dilakukan setelah penyidik pidana khusus menemukan rangkaian bukti yang menguatkan adanya rekayasa dan penyimpangan dalam proses pengajuan hingga pencairan kredit.
    Kepala
    Kejaksaan Negeri Pontianak
    , Agus Eko Purnomo, mengatakan penahanan terhadap para tersangka dilakukan untuk mempercepat proses penyidikan sekaligus mencegah mereka melarikan diri atau menghilangkan barang bukti.
    “Kami melihat ada rangkaian tindakan terstruktur dalam penyaluran kredit yang tidak semestinya. Penahanan diperlukan untuk kepentingan penyidikan,” kata Agus dalam keterangan tertulis, Rabu (26/11/2025).
    Keempat tersangka itu adalah MFV dan CJ, masing-masing mantri bank yang bertugas pada 2023–2024, serta dua calo, RMN dan MNS, yang diduga menjadi penghubung antara para debitur dan oknum bank.
    Mereka ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak selama 20 hari, mulai 26 November hingga 15 Desember 2025.
    Penyidik menduga para tersangka itu terlibat dalam pengajuan kredit terhadap 59 debitur yang belakangan berstatus macet.
    Para debitur ini disebut tidak sepenuhnya memenuhi syarat, namun tetap memperoleh pencairan kredit karena proses pengajuan dibantu para calo.
    Modus percaloan ini dilakukan secara sistematis.
    Calo mengumpulkan data calon debitur, sementara dua mantri bank diduga memanipulasi kelengkapan administrasi sehingga pengajuan kredit dapat disetujui tanpa proses verifikasi sesuai standar operasional bank.
    Dalam mekanisme normal, verifikasi dilakukan berlapis.
    Namun, dalam kasus ini terdapat indikasi kuat bahwa proses itu dipotong dan direkayasa.
    Indikasi fraud pertama kali mencuat dari laporan hasil pemeriksaan unit audit internal bank pada 8 Juli 2024.
    Laporan itu mengungkap adanya ketidakwajaran data serta pola kesamaan dokumen dalam sejumlah pengajuan kredit.
    Audit internal kemudian menetapkan potensi kerugian negara atau perekonomian sebesar Rp 2,39 miliar.
    Nilai kerugian itu muncul setelah 59 debitur dinyatakan gagal bayar dalam periode penyaluran kredit.
    Penyidik menduga pencairan kredit dilakukan tanpa mempertimbangkan kemampuan bayar, dan sebagian debitur bahkan disebut tidak mengetahui bahwa namanya digunakan untuk pengajuan pinjaman.
    Kejaksaan Negeri Pontianak menegaskan bahwa penyidikan belum berhenti pada empat tersangka tersebut.
    Penyidik masih mendalami aliran dana, peran masing-masing tersangka, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain di internal bank.
    “Kami tidak menutup kemungkinan menetapkan tersangka baru apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup,” kata Agus.
    Selain memeriksa pejabat bank dan para debitur, penyidik juga menelusuri transaksi keuangan yang mengalir ke para tersangka, termasuk dugaan pembagian komisi dari pencairan kredit.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kesabaran Habis, Pekerja Umbul Square Bakal Gelar Aksi Bermalam di DPRD

    Kesabaran Habis, Pekerja Umbul Square Bakal Gelar Aksi Bermalam di DPRD

    Madiun beritajatim.com – Polemik pembayaran gaji dan pesangon 14 pekerja Madiun Umbul Square (MUS) kembali menemui jalan buntu. Audiensi yang digelar di ruang rapat DPRD Kabupaten Madiun bersama Komisi C dan Komisi D, Rabu (26/11/2025), tak mampu menghasilkan keputusan penyelesaian yang jelas.

    Ketua Serikat Buruh Madiun Raya (SBMR) Aris Budiono menyebut pertemuan tersebut jauh dari harapan para pekerja. Ia menilai respons dewan masih sebatas wacana tanpa langkah nyata.

    “Kalau dinilai, hasil hari ini mungkin hanya 40 persen. Sisanya? Kami kecewa. Kawan-kawan Umbul Square butuh kepastian. Minimal ada skema pembayaran bertahap, bukan sekadar janji,” kata Aris.

    Ia menegaskan, para pekerja sudah terlalu lama diputar-putar antara pengelola dan pemerintah daerah tanpa titik akhir. Karena itu, SBMR menyiapkan aksi lanjutan bila sampai awal Desember tak muncul perkembangan berarti.

    “Kami akan dirikan tenda di halaman DPRD maupun Puspem. Mereka bekerja, mereka berhak. Empat belas orang ini harus menerima gaji dan pesangonnya,” tegasnya.

    Di sisi lain, sejumlah pimpinan komisi meminta buruh kembali bersabar karena pembahasan disebut masih harus dilanjutkan bersama pengurus MUS dan pihak eksekutif. Namun, usai audiensi, Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Madiun, Rudy Triswahono, tak memberikan pernyataan gamblang.

    “Nanti saja, kita bicarakan sambil cari solusi. Kalau dijawab sepotong-sepotong malah rancu,” ujarnya sembari meninggalkan wartawan. (rbr/ian)

  • Kreativitas Warga Binaan Lapas Mojokerto Meledak di Panggung Fashion Show

    Kreativitas Warga Binaan Lapas Mojokerto Meledak di Panggung Fashion Show

    Mojokerto (beritajatim.com) – Kreativitas warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Mojokerto kembali mendapat sorotan. Dalam peringatan Hari Pahlawan dan Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ke-1 Tahun 2025, mereka menampilkan karya-karya unik melalui fashion show dan drama pendek di halaman tengah Lapas Kelas IIB Mojokerto.

    Di tengah berbagai keterbatasan, para warga binaan menunjukkan bahwa kreativitas tidak mengenal tembok. Sepuluh kamar blok tahanan berkompetisi menampilkan kostum, aksesori, dan properti buatan tangan yang dirancang selama beberapa minggu terakhir. Kain perca, kardus, plastik, hingga barang daur ulang disulap menjadi busana bertema kepahlawanan dan persatuan.

    Gelak tawa dan tepuk tangan undangan, termasuk UPT Pemasyarakatan Korwil Bojonegoro, menghiasi jalannya acara. Para warga binaan tampil percaya diri, memeragakan karakter yang mereka perankan dalam drama singkat yang mengiringi fashion show. Mulai dari perjuangan para pahlawan saat kemerdekaan RI hingga pahlawan Covid-19 yakni para tenaga medis.

    Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Jawa Timur, Kadiyono menyebut penampilan warga binaan sebagai bukti bahwa pembinaan di Lapas mampu membuka ruang ekspresi positif. “Fashion show dan drama singkat hari ini membuktikan bahwa kreativitas tanpa batas ada di Lapas,” ungkapnya, Rabu (26/11/2025).

    Masih kata Kakanwil, warga binaan mampu menciptakan kostum dan pertunjukan yang inovatif meski dalam keterbatasan. Ia menegaskan bahwa kegiatan seni seperti ini bukan sekadar hiburan, tetapi bagian dari pembinaan karakter. Menurutnya, Kementerian Migrasi dan Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan juga hadir bisa memberikan sumbangsih kepada masyarakat.

    “Memberikan layanan yang baik kepada masyarakat, juga bisa melakukan pembinaan-pembinaan baik kepribadian maupun kemandirian kepada warga binaan dengan hasil yang sangat baik. Kami ingin mereka memahami nilai-nilai kepahlawanan, gotong royong, dan kemandirian. Kreativitas yang terasah di sini menjadi bekal mereka saat kembali ke masyarakat,” tambahnya.

    Sementara itu, Kepala Lapas (Kalapas) Kelas IIB Mojokerto, Rudi Kristiawan mengatakan, kegiatan tersebut sengaja dirancang sebagai sarana ekspresi dan hiburan bagi para warga binaan. “Di balik keterbatasan, mereka bisa berkreasi dan menghasilkan karya luar biasa. Ini bagian dari upaya kami menciptakan lingkungan yang harmonis dan penuh kebersamaan,” ujarnya.

    Saat ini, Lapas Kelas IIB Mojokerto menampung 914 warga binaan. Kalapas menambahkan, Lapas Kelas IIB Mojokerto juga kerap menggelar kegiatan internal untuk memupuk kreativitas dan memperkuat hubungan sosial, seperti sarapan bersama dan berbagai pelatihan keterampilan. [tin/ian]