Jenis Media: Regional

Bupati Aceh Utara Apresiasi Bantuan dari Kementan

Jakarta, Beritasatu.com – Bupati Aceh Utara Ismail Jalil menyampaikan terima kasih sekaligus apresiasi kepada Kementerian Pertanian (Kementan) atas bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana di wilayah Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe.

Ucapan tersebut disampaikan setelah bantuan dari Kementan diterima dan dipusatkan di Posko Makorem Lhokseumawe yang difungsikan sebagai Posko BNPB, sebelum didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Kami dari Pemerintah Kabupaten Aceh Utara menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas bantuan dari Bapak Menteri Pertanian. Alhamdulillah bantuan telah sampai dan saat ini telah disalurkan melalui posko kepada masyarakat terdampak,” ujar Bupati Ismail Jalil kepada wartawan, Senin (15/12/2025).

Ia berharap, bantuan tersebut dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana.

“Semoga amal kebaikan Pak Menteri dibalas Allah Swt,” tambahnya.

Kementerian Pertanian terus mempercepat penyaluran bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat melalui program Kementan Peduli.

Saat ini, proses pengiriman bantuan Tahap II telah berjalan, sementara Tahap III direncanakan akan dikirim menggunakan Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Makassar 590.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, bantuan tersebut merupakan wujud kehadiran negara dan kepedulian keluarga besar Kementerian Pertanian terhadap masyarakat yang terdampak musibah.

“Kementerian Pertanian berkomitmen untuk hadir dan bergerak cepat membantu saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah. Bantuan ini adalah amanah dan wujud gotong royong agar beban masyarakat dapat diringankan,” tegasnya.

Seluruh bantuan yang disalurkan mencakup kebutuhan pokok dan perlengkapan darurat, disesuaikan dengan hasil koordinasi bersama BNPB dan pemerintah daerah setempat.

Mentan Amran memastikan, pengawalan dilakukan secara ketat sejak proses pemuatan di dermaga hingga bantuan diterima di daerah tujuan.

“Semua bantuan kami kawal, dari dermaga hingga diterima di daerah dan disalurkan ke masyarakat. Ini tanggung jawab moral kami,” ujarnya.

Setiap pengiriman bantuan juga disertai mekanisme serah terima resmi kepada pihak berwenang sebelum disalurkan ke titik-titik terdampak.

Selain bantuan melalui program Kementan Peduli, pemerintah juga telah menyalurkan bantuan APBN senilai Rp 1,2 triliun.

Bantuan tersebut terbagi menjadi bantuan reguler, berupa dukungan pangan rutin, bantuan non-reguler, yang dikirim sesuai permintaan daerah terdampak

Termasuk di antaranya tambahan beras dan minyak goreng untuk wilayah Aceh dan Sumatra Utara.

15/12/2025 16:14
Dukung Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Wamentrans Viva Yoga Diapresiasi Bupati Polewali Mandar Regional 15 Desember 2025

Dukung Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Wamentrans Viva Yoga Diapresiasi Bupati Polewali Mandar
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi menerima ucapan terima kasih dari Bupati Polewali Mandar (Polman) Samsul Mahmud karena telah mendukung pengembangan dan pembangunan kawasan transmigrasi di Polman.
Ucapan terima kasih disampaikan Samsul saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Kementerian Transmigrasi (
Kementrans
), Kalibata, Jakarta Selatan, pada Rabu (15/12/2025).
Samsul menuturkan bahwa
kawasan transmigrasi
di Kabupaten
Polman
telah berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi baru dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ia ingin program transmigrasi terus dilakukan, baik transmigrasi lokal maupun umum.
“Kawasan transmigrasi di Polman juga sebagai sentra tanaman pangan berkat sistem pertanian yang berkelanjutan”, ujar Samsul dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (15/12/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Viva Yoga menyebut, Polman dan Sulawesi Barat (
Sulbar
) merupakan kabupaten dan provinsi produk transmigrasi.
Ia mengungkapkan bahwa sejak dijalankan pada masa pemerintahan Presiden Soekarno hingga Presiden Prabowo Subianto, program transmigrasi telah melahirkan 1567 desa, 466 kecamatan, 116 kabupaten, dan 3 provinsi.
“Tiga provinsi itu adalah Sulbar, Kalimantan Utara (Kaltara), dan Papua Selatan. Jumlah wilayah administratif ini akan terus bertambah,” kata Viva Yoga.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa transmigrasi dilakukan secara berkesinambungan untuk menyeimbangkan distribusi penduduk, mewujudkan keadilan ekonomi, menyejahterakan masyarakat atau mengentaskan kemiskinan, serta menjaga wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Dengan adanya transmigrasi, (mendorong) akulturasi masyarakat sehingga terjadi harmoni kehidupan”, tegas Viva Yoga.
Ia menambahkan, Kabupaten Polman memiliki satu kawasan transmigrasi dan dua satuan pemukiman (SP) Bina. Seperti halnya kawasan transmigrasi di kabupaten lain, Polman juga memiliki bidang tanah di kawasan transmigrasi yang belum mengantongi sertifikat hak milik (SHM).
Oleh karena itu, Viva Yoga mendorong seluruh kawasan transmigrasi, termasuk Polman, untuk segera mengurus legalitas demi menghindari masalah di masa mendatang.
Ia juga berpesan kepada Bupati Samsul agar lebih proaktif dalam menuntaskan masalah
sertifikat lahan
milik transmigran.
Hingga akhir 2025, Kementrans menargetkan 13.751 bidang di lahan transmigrasi telah memiliki sertifikat. Viva Yoga optimistis, target ini akan tercapai.
Sementara itu, sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan dan pembangunan kawasan transmigrasi di Kabupaten Polman, Kementrans telah mengalokasikan bantuan sebesar Rp 28,6 miliar pada Tahun Anggaran (TA) 2025.
Bantuan tersebut diharapkan dapat digunakan untuk rehabilitasi sekolah, pembangunan jalan dan fasilitas umum, serta program pendukung lainnya.
Viva Yoga menegaskan bahwa geliat pengembangan dan pembangunan transmigrasi di Polman telah dipantau sejak lama.
Sejak awal masa pemerintahan, ia mengaku pernah menerima pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang memproduksi
snack
atau camilan coklat bermerek Mandar Cocoa (Macoa).
Produk tersebut berasal dari Desa Sidorejo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polman, Sulbar, yang merupakan kawasan transmigrasi.
“Rasanya tak kalah dengan coklat yang ada di supermarket”, kata Viva Yoga.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

15/12/2025 15:10
Dua Kubu Keraton Surakarta Gelar Rapat Tertutup dengan Pemkot Solo Soal Peresmian Panggung Songgobuwono dan Museum Regional 15 Desember 2025

Dua Kubu Keraton Surakarta Gelar Rapat Tertutup dengan Pemkot Solo Soal Peresmian Panggung Songgobuwono dan Museum
Tim Redaksi
SOLO, KOMPAS.com – Dua kubu Keraton Surakarta mendatangi Balai Kota Solo, Jawa Tengah, pada Senin (15/12/2025).
Masing-masing diwakili oleh Pakubuwono (PB) XIV Hangabehi dan Pakubuwono XIV Hamengkunegoro, yang diwakili oleh GKR Panembahan Timoer dan GKR Devi.
Kedatangan mereka diterima oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Budi Murtono.
Mereka kemudian melakukan rapat secara tertutup di ruang Natapraja Kompleks Balai Kota.
Hadir dalam rapat tersebut Kapolresta Solo Kombes Pol Catur Cahyono Wibowo dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Solo Agus Santoso.
PB XIV Hangabehi mengatakan, kedatangannya ke Balai Kota untuk menyampaikan rencana peresmian
Panggung Songgobuwono
dan tahap awal Museum
Keraton Surakarta
pasca
revitalisasi
pada Selasa (16/12/2025).
“Hanya koordinasi untuk persiapan besok peresmian Panggung Songgobuwono dan peresmian tahap awal Museum,” katanya di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, pada Senin.
Menurut dia, revitalisasi
Museum Keraton
Surakarta telah memasuki tahap penataan dan dipastikan hari ini selesai.
“Ini sudah tahap penataan. Insyaallah hari ini selesai. Besok ada tahap-tahap berikutnya di ruang-ruang berikutnya. Nanti kalau tidak dilanjutkan kan jomplang (tidak seimbang), kan ada etalase baru dan lama tata ruangnya berbeda,” kata dia.
Sementara itu, untuk revitalisasi Panggung Songgobuwono Keraton Surakarta sudah selesai dan tinggal penambahan lampu. “Kalau untuk Panggung Songgobuwono sudah selesai. Mungkin tinggal tambahan lighting untuk pencahayaan,” ungkap dia.
Pangageng Sasana Wilapa Keraton Surakarta, GKR Panembahan Timoer, mengatakan kedatangannya ke Balai Kota untuk peresmian Panggung Songgobuwono dan Museum Keraton Surakarta.
Rencananya, peresmian akan dilakukan oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon.
“Untuk peresmian besok. Peresmian Songgobuwono dan Museum. Kebetulan besok akan diadakan peresmian di mana Pak Menteri Kebudayaan akan rawuh untuk meresmikan,” kata GKR Panembahan Timoer.
Mengenai alasan PB XIV Hamengkunegoro tidak hadir dan mewakilkan, kata GKR Panembahan Timoer, karena sudah memiliki kelembagaan sehingga tidak harus dihadiri oleh PB XIV Hamengkunegoro.
“Sinuhun (PB XIV Hamengkunegoro) punya kelembagaan, tidak harus semua rapat yang datang harus Sinuhun. Kan punya kelembagaan. Di dalam kelembagaan, siapa tupoksinya itu yang rawuh begitu,” ujar dia.
Sekda Solo, Budi Murtono, mengatakan Pemkot Solo melalui Wali Kota menerima surat dari Maha Menteri Keraton Surakarta Kanjeng Gusti Panembahan Agung Tedjowulan untuk membantu dukungan kegiatan Keraton Surakarta.
“Prinsipnya kemarin Wali Kota itu mendapat surat dari Kanjeng Gusti Tedjowulan untuk mohon bantuan dukungan pengamanan kegiatan. Hanya itu saja,” kata Budi.
Agar kegiatan peresmian Panggung Songgobuwono dan Museum berjalan lancar, katanya, Pemkot Solo menginisiasi rapat dengan mengundang keluarga besar Keraton Surakarta.
“Kita menginisiasi rapat ini biar semua pihak yang terlibat di keraton itu bisa tahu dan sepakat besok bisa berjalan dengan lancar,” kata dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

15/12/2025 15:06
Tersangka KDRT Ustad EE Tak Penuhi Panggilan Polisi, Alasannya Umrah Bandung 15 Desember 2025

Tersangka KDRT Ustad EE Tak Penuhi Panggilan Polisi, Alasannya Umrah
Tim Redaksi
BANDUNG, KOMPAS.com
– Ustaz kondang berinisial EE tidak hadir dalam pemanggilan pertama setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap anak kandungnya.
Satuan Reserse Kriminal Polrestabes
Bandung
pun kembali melayangkan surat pemanggilan kepada tersangka EE.
Kasatreskrim
Polrestabes Bandung
Kompol Anton membenarkan ketidakhadiran tersangka dalam pemanggilan pertama tersebut.
“Iya, tidak datang,” ujar Anton saat dikonfirmasi, Senin (15/12/2025).
Menurut Anton, EE tidak memenuhi panggilan karena tengah menjalankan ibadah umrah dan meminta penjadwalan ulang pemeriksaan.
“Baru pulang umrah, minta
reschedule
minggu ini,” katanya.
Atas alasan tersebut, kepolisian kembali mengirimkan surat panggilan agar tersangka EE memenuhi pemeriksaan yang dijadwalkan pada pekan ini.
Anton menegaskan, apabila tersangka kembali tidak hadir tanpa alasan yang sah, kepolisian akan menempuh prosedur lanjutan sesuai ketentuan hukum.
“Kalau tidak datang tanpa alasan yang jelas, tentu akan kami tindak lanjuti sesuai prosedur,” ujarnya.
Sebelumnya diberitakan,
ustaz EE
dilaporkan oleh anak kandungnya berinisial NAT (19) ke Polrestabes Bandung pada 4 Juli 2025 dengan nomor laporan LP/B/985/VII/2025/SPKT/Polrestabes Bandung/Polda Jawa Barat.
Kasatreskrim Polrestabes Bandung saat itu, AKBP Abdul Rahman, menyampaikan bahwa laporan tersebut tidak hanya ditujukan kepada EE, tetapi juga kepada beberapa orang lainnya. Berdasarkan laporan, korban diduga mengalami kekerasan tidak hanya dari ayahnya, tetapi juga pihak lain.
“Ada beberapa lagi yang dilaporkan oleh pelapor. Namun saat ini kami masih dalam proses penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi,” kata Abdul Rahman.
Penyidik juga telah meminta korban untuk menjalani visum sebagai bagian dari pembuktian.
“Berdasarkan keterangan pelapor, bentuk kekerasannya berupa pemukulan. Terhadap pelapor sendiri, kami sudah meminta visum ke rumah sakit,” ujarnya.
Setelah melakukan rangkaian pemeriksaan terhadap saksi dan korban, polisi menetapkan ustaz EE dan tiga kerabatnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan KDRT.
“Pasal yang disangkakan Undang-Undang KDRT, sesuai laporan dari anaknya,” kata Anton.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

15/12/2025 15:06
Usai Terima SK, PPPK Paruh Waktu Semarang Langsung Galang Dana untuk Korban Bencana Regional 15 Desember 2025

Usai Terima SK, PPPK Paruh Waktu Semarang Langsung Galang Dana untuk Korban Bencana
Tim Redaksi
UNGARAN, KOMPAS.com
– Sebanyak 1.664 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menerima surat keputusan (SK) pengangkatan dari Bupati Semarang Ngesti Nugraha, Senin (15/12/2025).
Di sela acara penyerahan SK, para
PPPK
Paruh Waktu tersebut mengumpulkan donasi yang akan disumbangkan kepada daerah di Sumatera dan
Jawa Tengah
yang terdampak bencana alam.
Dari aksi spontan itu, terkumpul dana sebesar Rp 6.056.500.
Aksi sosial tersebut mendapat apresiasi langsung dari Bupati
Semarang
Ngesti Nugraha.
“Terima kasih atas kepedulian dan sumbangannya untuk saudara kita yang tertimpa bencana,” ucapnya dalam keterangan tertulis.
Dalam kesempatan itu, Ngesti berharap para
PPPK Paruh Waktu
dapat bekerja secara maksimal, disiplin, serta menaati peraturan yang berlaku.
“Selain itu, bagi yang sudah berkeluarga dilarang selingkuh. Kalau ada laporan dan terbukti, maka akan langsung dievaluasi,” ujarnya.
Ngesti juga menegaskan Pemerintah Kabupaten Semarang tidak akan memberhentikan 889 pegawai non-ASN yang belum dapat diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu.
“Mereka akan ditempatkan di Disdikpora, namun informasi terakhir ada empat orang yang mengundurkan diri,” paparnya.
Kepala BKPSDM Kabupaten Semarang Wenny Maya Kartika menyampaikan bahwa awalnya terdapat 1.667 orang yang memperoleh persetujuan Nomor Induk PPPK Paruh Waktu.
“Dari jumlah tersebut ada tiga orang yang mengundurkan diri, sehingga yang menerima SK sebanyak 1.664,” ujarnya.
Adapun penerima SK tersebut terdiri dari 220 formasi guru, lima tenaga kesehatan, dan 1.439 tenaga teknis pelaksana.
PPPK Paruh Waktu dijadwalkan mulai melaksanakan tugas pada 2 Januari 2026.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

15/12/2025 15:04
Polisi Jombang Gerebek Rumah Kontrakan, Sita 110 Batang Tanaman Ganja dalam Pot Surabaya 15 Desember 2025

Polisi Jombang Gerebek Rumah Kontrakan, Sita 110 Batang Tanaman Ganja dalam Pot
Tim Redaksi
JOMBANG, KOMPAS.com
– Kepolisian Resor (Polres) Jombang, Jawa Timur, menggerebek sebuah rumah kontrakan yang difungsikan menjadi tempat penanaman ganja, Senin (15/12/2025).
Rumah yang beralih fungsi menjadi lahan penanaman
ganja
dengan sistem Greenhouse tersebut, selama ini ditempati oleh R (43), warga Surabaya.
Dalam
penggerebekan
yang dipimpin Kapolres
Jombang
AKBP Ardi Kurniawan, petugas menemukan 110 batang tanaman ganja, yang memanfaatkan pot sebagai media tanam.
Dari dalam rumah kontrakan tersebut, polisi juga menemukan dan menyita daun ganja sebanyak 5,3 kilogram.
“Dari hasil penggerebekan, kita mengamankan 110 batang tanaman ganja dan barang bukti daun sebanyak 5,3 kilogram,” kata Ardi Kurniawan, Senin.
Ia menjelaskan, dari ratusan batang tanaman ganja yang diperoleh dalam penggerebekan itu, diidentifikasi ada sekitar 15 jenis ganja.
Berbagai jenis tanaman ganja tersebut ditanam sejak awal, di mana penghuni kontrakan membeli bijinya dari luar negeri secara online.
“Berdasarkan keterangan dari saudara R, ini sudah 3 bulan berjalan. Bijinya dibeli dari luar negeri secara online,” ungkap Ardi.
Ardi menuturkan, pengeberekan rumah kontrakan tersebut dilakukan berdasarkan hasil pengembangan kasus yang ditangani Satuan Reserse Narkoba
Polres Jombang
.
“Kemarin, kita mengamankan seseorang atas nama Y, warga Diwek, yang mendapatkan ganja dari TKP ini,” ujar dia.
Ia menambahkan, pihaknya masih melakukan pemeriksaan intensif dan menahan R, selaku penghuni rumah kontrakan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

15/12/2025 15:03
Gubernur Kalteng Soroti Korupsi Zirkon: Kadis ESDM Dipecat, Perusahaan Main-main Dibabat Regional 15 Desember 2025

Gubernur Kalteng Soroti Korupsi Zirkon: Kadis ESDM Dipecat, Perusahaan Main-main Dibabat
Tim Redaksi

PALANGKA RAYA, KOMPAS.com
– Kepala Dinas (Kadis) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalimantan Tengah (Kalteng), Vent Christway (VC), telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi tambang zirkon.
Gubernur Kalteng
,
Agustiar Sabran
menegaskan,
Kadis ESDM
itu akan
dipecat
dari jabatannya.
Ia juga mengingatkan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tidak tergoda dalam tindakan korupsi.
Agustiar bahkan menegaskan akan
babat habis

perusahaan
yang mencoba main-main.
Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalteng menetapkan VC sebagai tersangka
kasus korupsi
tambang zirkon
yang melibatkan PT Investasi Mandiri (IM) pada Jumat (11/12/2025).
Ia diduga menerima suap penerbitan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) tambang zirkon.
Gubernur Kalteng Agustiar Sabran menjelaskan VC akan dipecat dari jabatannya sebagai kepala Dinas ESDM Kalteng.
“Dipecat, ada prosedurnya dalam pemerintahan ya, pasti dipecat (dari jabatannya),” beber Agustiar singkat saat diwawancarai wartawan di SMAN 3 Palangka Raya, Senin (15/12/2025).
Pihaknya menghormati proses hukum yang berjalan saat ini. “Kami hormati proses hukum yang berlaku, ya,” kata dia.
Agustiar memastikan Pemprov Kalteng telah menyiapkan sejumlah pegawai yang siap mengisi kekosongan jabatan Kadis ESDM Kalteng.
“Pasti itu kami siapkan (pengganti), kami cuman mengikuti proses hukum yang sedang berjalan, kami utamakan asas praduga tak bersalah, nanti kami carikan penggantinya,” kata dia.
Ia pun mengingatkan kepada jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemprov Kalteng agar berhati-hati dan tidak tergoda oleh tindakan korupsi.
“Kasus ini menjadi perhatian kami, kalau ada perusahaan yang bermain-main (menyuap), enggak ada urusan kami babat habis,” tegasnya.
Sebelumnya, Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Kalteng Hendri Hanafi menjelaskan, pihaknya telah melakukan rangkaian pemeriksaan dugaan tipikor penjualan zirkon dan mineral turunan lainnya oleh PT Investasi Mandiri dan entitas lainnya di Provinsi Kalteng Tahun 2020-2025 ini.
“Penyidik menetapkan tersangka VC selaku Kepala Dinas ESDM Kalteng, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas ESDM Kalteng dan tersangka HS selaku Direktur PT Investasi Mandiri,” beber Hendri dalam konferensi pers di Kantor Kejati Kalteng usai penahanan tersangka, Jumat (11/12/2025).
Selain VC, Kejati juga menetapkan Direktur PT Investasi Mandiri berinisial HS sebagai tersangka.
Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kalteng, Wahyudi Eko Husodo, menjelaskan, tersangka VC selaku Kadis ESDM Kalteng yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Mineral dan Batubara memberikan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT Investasi Mandiri Tahun 2020 s/d 2025 yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Dia diduga menerima pemberian atau janji sehubungan dengan jabatannya terkait dengan penerbitan persetujuan RKAB PT Investasi Mandiri dan penerbitan pertimbangan teknis dalam perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) perusahaan tersebut,” jelas Eko.
Kemudian, tersangka HS selaku Direktur PT Investasi Mandiri telah melakukan perbuatan mengajukan permohonan RKAB yang tidak memenuhi syarat dan tidak sesuai ketentuan yang berlaku.
“Tersangka HS juga melakukan penjualan zirkon dan mineral turunan lainnya baik domestik maupun luar negeri yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tambahnya.
Tak hanya itu, HS juga memberikan sesuatu kepada pegawai negeri sehubungan dengan penerbitan persetujuan RKAB dan penerbitan pertimbangan teknis dalam perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) PT Investasi Mandiri.
“Akibat adanya perbuatan melawan hukum dalam pemberian persetujuan RKAB dan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) kepada PT Investasi Mandiri ini, telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 1,3 triliun dan saat ini dalam proses penghitungan oleh BPKP Pusat,” jelasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

15/12/2025 14:57
KPK Geledah Rumah Dinas Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto Regional 15 Desember 2025

KPK Geledah Rumah Dinas Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto
Tim Redaksi
PEKANBARU, KOMPAS.com
– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Rumah Dinas Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, di Kota Pekanbaru, Senin (15/12/2025).
Penggeledahan tersebut terkait
dugaan pemerasan
dan
gratifikasi
.
Juru Bicara
KPK
, Budi Prasetyo membenarkan penggeledahan tersebut.
Ia menyampaikan bahwa tim penyidik saat ini masih berada di lokasi.
“Benar, tim sedang melakukan giat penggeledahan di rumah dinas SFH (
SF Hariyanto
, Plt Gubernur
Riau
),” kata Budi Prasetyo saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Senin.
Budi menyampaikan, penggeledahan dilakukan dalam rangka penyidikan perkara dugaan tindak pidana pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
Perkara tersebut berawal dari kegiatan tangkap tangan yang dilakukan
KPK
pada awal November 2025 lalu.
Saat itu, KPK melakukan OTT terhadap
Gubernur Riau
Abdul Wahid, terkait dugaan pemerasan.
Selain Abdul Wahid, KPK menangkap Kadis PU Riau dan seorang staf ahli.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

15/12/2025 14:52
Dishub dan Satlantas Polres Magetan Uji Kelaikan Jeep Wisata Sarangan Jelang Libur Nataru Surabaya 15 Desember 2025

Dishub dan Satlantas Polres Magetan Uji Kelaikan Jeep Wisata Sarangan Jelang Libur Nataru
Tim Redaksi
MAGETAN, KOMPAS.com
– Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Magetan bersama Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Magetan, Jawa Timur melakukan uji kelaikan atau ramp check terhadap kendaraan jeep wisata di Sarangan.
Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan
Dishub Magetan
, Titik Suharsih, mengatakan, kegiatan rampchek dilaksanakan sebagai bagian dari persiapan menghadapi libur panjang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
“Ramp check dilakukan untuk memastikan seluruh armada
jeep wisata Sarangan
dalam kondisi laik jalan sebelum digunakan melayani wisatawan,” ujar Titik melalui pesan singkat, Senin (15/12/2025).
Titik menambahkan, jumlah pengunjung
Telaga Sarangan
di momentum libur akhir tahun diperkirakan akan meningkat.
Seluruh jeep yang akan dioperasikan selama libur Nataru di kawasan Telaga Sarangan harus memenuhi persyaratan teknis yang telah ditetapkan.
“Kami menempatkan keselamatan wisatawan sebagai prioritas utama,” imbuhnya.
Dalam ramchek petugas melakukan pengecekan berbagai komponen penting kendaraan, mulai dari fungsi rem, lampu, ban, wiper, klakson, sistem kemudi, hingga komponen penunjang keselamatan lainnya.
“Langkah ini dilakukan untuk melindungi keselamatan pengemudi dan wisatawan selama perjalanan dengan jalur yang lumayan ekstrem,” ucapnya.
Jeep wisata Sarangan merupakan salah satu wahana wisata yang dikembangkan oleh komunitas jeep lokal di kawasan Sarangan dan lereng Gunung Lawu, Magetan.
Wahana ini menawarkan paket wisata keliling lereng Gunung Lawu dengan berbagai rute tujuan.
Seperti kawasan Sarangan, Kampung Susu Lawu, jalur off-road hutan pinus, kebun sayur, kebun stroberi, dan Mojosemi Park.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

15/12/2025 14:50
Bupati Pohuwato Keluhkan Akses Jalan di Sandalan, Wamentrans Siap Bantu dan Dukung Regional 15 Desember 2025

Bupati Pohuwato Keluhkan Akses Jalan di Sandalan, Wamentrans Siap Bantu dan Dukung
Penulis
KOMPAS.com
– Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga mengatakan bahwa program transmigrasi yang ada di wilayahnya sudah ada sejak 1981.
Dalam perjalanan waktu, Saipul mengatakan bahwa program itu mampu mengubah kehidupan transmigran menjadi sejahtera. Kawasan transmigrasi yang ada pun sekarang menjadi sentra tanaman pangan.
Hal tersebut dikatakan
Bupati Pohuwato
Saipul A. Mbuinga kepada Wakil Menteri Transmigrasi (
Wamentrans
) Viva Yoga Mauladi di Gedung C, Kantor Kementerian Transmigrasi (Kementrans), Kalibata, Jakarta, Selasa (4/11/2025).
Meski sukses, Saipul mengungkapkan, ada kendala dalam mengembangkan salah satu lokasi transmigrasi, yakni Sandalan. Hal ini karena akses jalan yang belum sesuai dengan warga transmigran dan masyarakat lainnya.
“Akses itu menghubungkan Sandalan ke ibu kota kecamatan. Akses penting untuk mengirimkan berbagai produk pertanian”, ungkap Saipul dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (15/12/2025).
Oleh karena itu, ia meminta bantuan ke Kementrans untuk membangun akses jalan dan jembatan yang menghubungkan dari dan ke Sandalan. Pasalnya Kabupaten Pohuwato memiliki keterbatasan dana di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Wamentrans Viva Yoga menyatakan, siap mendukung pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi di kabupaten yang berada paling barat di Gorontalo itu.
“Ok, siap mendukung”, ujar Wamentrans.
Wamentrans Viva Yoga mengatakan, di Kabupaten Pohuwato memiliki satu kawasan transmigrasi bidang dan satu kawasan Satuan Permukiman (SP) Bina yang berlokasi di Sandalan. Di Lokasi ini ada 165 kepala keluarga.
“Sebab masih di bawah pembinaan Kementrans, kita wajib memonitor, mengawasi, dan membantu pembangunan di sana”, ujarnya.
Selain masalah infrastruktur, Wamentrans Viva Yoga juga mengatakan, ada masalah lain yang menjadi tantangan pembangunan di Sandalan, yaitu sebanyak 94 bidang kawasan yang masuk dalam HPK (Hutan Produksi yang Bisa dikonversi).
Viva Yoga mengatakan, keputusan rapat Komisi V DPR meminta pemerintah untuk mengeluarkan seluruh kawasan hutan yang berada di kawasan transmigrasi, harus dilepaskan status kawasan hutannya.
“Berdasarkan keputusan DPR maka apa yang terjadi di Sandalan bisa dituntaskan. Permasalah pertanahan harus diselesaikan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari”, tegasnya.
Dalam membangun kawasan transmigrasi, mantan Anggota Komisi IV DPR dua periode itu mengatakan, Kementrans tidak bisa bekerja sendirian.
Kementerian ini harus bersinergi dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Pertanian; pemerintah daerah serta badan usaha milik negara (BUMN).
“Kita juga akan bersinergi dengan Permodalan Nasional Madani (PNM) dalam memberdayakan warga transmigran. Banyak bantuan dari PNM yang bisa disalurkan di kawasan transmigrasi”, ungkapnya.
Selain itu, ada juga program penanaman kelapa di Pohuwato dari Kementerian Pertanian yang bisa disinergikan dengan Kementrans.
“Kita jadikan Pohuwato tidak hanya menjadi sentra beras dan jagung namun juga kelapa. Bila perlu ada rumah produksi olahan kelapa. Kita dorong Sandalan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru”, harap pria asal Lamongan, Jawa Timur itu.
Untuk mewujudkan keinginan itu, Kementrans memberi bantuan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 1,3 miliar kepada wilayah transmigrasi, termasuk di Pohuwato. Bantuan ini untuk rehabilitasi sekolah dan peningkatan fasilitas umum.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

15/12/2025 14:50