Menteri PPMI Sebut TKI Bermasalah di Luar Negeri Kebanyakan yang Berangkat Ilegal
Tim Redaksi
PALANGKA RAYA, KOMPAS.com
– Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Mukhtarudin mengungkapkan bahwa banyak pekerja migran Indonesia (PMI) mengalami masalah di luar negeri akibat berangkat secara ilegal, melalui calo, hingga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Dalam kunjungan kerjanya ke Poltekkes Kemenkes Palangka Raya, Kalimantan Tengah, pada Kamis (27/11/2025), Mukhtarudin menegaskan bahwa masalah yang sering dialami
pekerja migran
umumnya disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap
prosedur resmi
.
“Yang banyak masalah justru yang nonprosedural, yang berangkat secara ilegal, entah berangkat secara mandiri, melewati calo, korban TPPO, ini yang harus kita perhatikan,” ujarnya.
Mukhtarudin menambahkan bahwa sebagian besar pekerja migran yang bermasalah di luar negeri adalah mereka yang berangkat tanpa mengikuti prosedur.
“Karena yang bermasalah semuanya nonprosedural, kita enggak tahu kapan dia berangkat, begitu ada masalah kami baru tahu,” tuturnya.
Meskipun demikian, Mukhtarudin menegaskan bahwa negara akan tetap hadir untuk melindungi semua WNI yang mengalami masalah di luar negeri, baik yang berangkat secara prosedural maupun ilegal.
“Siapa pun WNI yang bermasalah di negara orang, mau dia berangkat prosedural ataupun tidak, selama dia WNI, negara wajib hadir melindungi, memfasilitasi, dan mendampingi,” ujarnya.
Dia juga menekankan pentingnya sinergisitas antara pemerintah pusat dan seluruh stakeholder untuk menjaga keamanan pekerja migran asal Indonesia.
“Kita perlu bersama-sama menjaga agar bagaimana menjadi imigran yang aman, prosedural, sehingga dengan migran aman, rakyat sejahtera, Indonesia akan maju,” tuturnya.
Mukhtarudin mengungkapkan bahwa pihaknya berupaya menekan kasus pemberangkatan imigran secara ilegal melalui program Desa Migran Emas.
Dalam program ini, edukasi diberikan kepada masyarakat di tingkat tapak agar memahami prosedur resmi bekerja di luar negeri.
“Ini ekosistem paling kecil, paling bawah, untuk bagaimana menjadi migran aman, di sini ada sosialisasi, edukasi, dan pemberian informasi tentang bagaimana mau jadi pekerja migran itu, ini dilakukan untuk menekan nonprosedural,” katanya.
Dia mengingatkan pentingnya mengikuti prosedur resmi untuk bekerja di luar negeri agar tidak menimbulkan masalah.
“Rata-rata pekerja migran yang bermasalah, itu kebanyakan berangkatnya tidak sesuai prosedur, seperti (kasus) di Malaysia (ada TKI) yang disekap 21 tahun, dan sebagainya itu, itu mereka yang tidak tahu kapan berangkatnya, lewat mana tidak tahu, begitu ada masalah baru kita tahu,” jelasnya.
Mukhtarudin juga menegaskan bahwa pekerja Indonesia yang bekerja di luar negeri harus terdaftar dalam Sistem Komputerisasi Pelayanan, Penempatan, dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKOPPMI).
“Kalau (pekerja luar itu) terdaftar di kami, dalam sisko kami, kami tahu di mana dia, sedang apa dia, ada masalah apa dia kita tahu, karena sudah terdata,” tuturnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Jenis Media: Regional
-
/data/photo/2025/11/27/69284098f3741.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Menteri PPMI Sebut TKI Bermasalah di Luar Negeri Kebanyakan yang Berangkat Ilegal Regional 27 November 2025
-
/data/photo/2025/11/27/69284e1a5be95.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Anak Kambing Mata Satu Gegerkan Warga Banyuwangi Surabaya 27 November 2025
Anak Kambing Mata Satu Gegerkan Warga Banyuwangi
Tim Redaksi
BANYUWANGI, KOMPAS.com
– Warga Banyuwangi, Jawa Timur digegerkan dengan kelahiran anak kambing bermata satu milik Suhailik, warga Desa Temuguruh, Kecamatan Sempu, Banyuwangi, Kamis (27/11/2025).
Anak kambing yang dinamai Sehati itu tak pelak menarik perhatian masyarakat karena kondisi langka yang dimilikinya dan membuat masyarakat setempat berdatangan untuk melihat langsung fenomena yang dianggap tak biasa ini.
Namun Sehati tak hidup bertahan lama.
Anak kambing tersebut hanya hidup beberapa jam setelah dilahirkan dan membuat Suhailik merasa sangat kehilangan.
Dikonfirmasi terkait peristiwa langka tersebut, dokter hewan, drh. Risa Isna Fahziar mengatakan bahwa kondisi yang dialami Sehati merupakan kelainan bawaan yang sangat langka yang disebut
cyclopia
.
Cyclopia adalah kondisi ketika mata tidak berkembang secara normal dan menyatu di satu rongga karena struktur tengkorak gagal terbentuk sempurna. Umumnya tidak kompatibel dengan kehidupan.
“Saat lahir terlihat matanya hanya satu di bagian tengah. Itu terjadi karena cavum orbita mengalami fusi atau menyatu, sehingga organ mata yang tumbuh hanya satu,” kata Risa.
Kelainan tersebut juga disertai tidak berkembangnya jaringan otak.
Selain mata, kelainan juga tampak pada bagian wajah lain sebab cyclopia membuat struktur tengkorak menyempit dan tidak normal, sehingga beberapa organ wajah tidak terbentuk sempurna.
“Karena volume tengkoraknya sangat kecil, hidungnya bisa tidak tumbuh atau hanya setengah,” jelasnya.
Risa yang juga Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Cabang Jatim IV tersebur mengurai bahwa mulut juga bisa terlihat menjadi satu bagian karena ada kelainan pada pembentukan tulang wajah.
Terkait faktor penyebab, Risa menjelaskan bahwa ada dua faktor utama yang menyebabkan cyclopia yaitu faktor genetik yang merupakan kelainan bawaan yang terjadi sejak fase awal perkembangan embrio.
Atau paparan zat teratogenik selama induk bunting yaitu zat atau kandungan tertentu dalam makanan yang dapat menyebabkan cacat bawaan pada janin.
“Ini multifaktor. Bisa karena faktor genetik, dan bisa juga karena induknya tanpa disadari mengonsumsi makanan yang mengandung zat teratogenik selama kebuntingan. Kondisi ini tidak bisa diperkirakan sebelumnya,” terangnya.
Dalam 18 tahun pengalamannya sebagai dokter hewan, Risa mengaku hanya menemui tiga kasus cyclopia, yaitu dua kasus pada kucing, dan satu pada kambing yaitu Sehati.
“Itu pun sangat jarang sekali. Peluang hidup hewan dengan cyclopia juga sangat kecil,” ujarnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/11/27/69284f707e1cd.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Eksploitasi TKI Seni di Malaysia: 2 Majikan Ditangkap, Menteri P2MI Ungkap Proses Hukum Regional 27 November 2025
Eksploitasi TKI Seni di Malaysia: 2 Majikan Ditangkap, Menteri P2MI Ungkap Proses Hukum
Tim Redaksi
PALANGKA RAYA, KOMPAS.com
– Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menyampaikan kondisi Seni, warga Desa Mergowati, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah yang menjadi korban eksploitasi berat saat bekerja di Malaysia.
Saat ini, TKI yang merantau di negeri jiran selama 20 tahun itu belum bisa pulang karena harus menyelesaikan
proses hukum
sebagai saksi. Sementara itu, dua majikannya sudah ditangkap.
Diberitakan sebelumnya, Seni diduga menjadi
korban eksploitasi
berat selama lebih dari 20 tahun sebagai pekerja rumah tangga di
Malaysia
.
Selama periode tersebut, Seni tidak mendapatkan gaji dan mengalami penganiayaan, sementara kabar mengenai keberadaannya sempat tidak jelas bagi keluarga dan tetangga.
Mukhtarudin menegaskan, kasus ini sudah dalam perlindungan pemerintah Indonesia. Selain itu, juga telah diproses hukum di Malaysia.
“Untuk yang kasus di Malaysia itu sudah dalam perlindungan kami, dalam perlindungan KBRI bersama dengan otoritas Malaysia, majikannya sudah ditangkap dua-duanya, dan sekarang proses hukum,” ujar Mukhtarudin saat diwawancarai awak media dalam kunjungan kerjanya di Poltekkes Kemenkes Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Kamis (27/11/2025).
Mukhtarudin menyebutkan bahwa yang bersangkutan masih diperiksa sebagai saksi, sehingga belum boleh pulang ke Indonesia.
Seni baru bisa dipulangkan setelah menyelesaikan proses hukum di Malaysia.
“Karena dia (Seni) sebagai saksi yang nanti mengungkap bahwa dia korban, dengan begitu jadi alat bukti untuk memperkuat tuduhan hukum kepada majikan yang bermasalah itu,” tuturnya.
Dia berjanji bahwa pemerintah RI akan mendampingi WNI tersebut sampai dengan proses hukum atas kasusnya selesai dan membawanya pulang dengan selamat.
“Setelah proses hukum selesai baru yang bersangkutan bisa pulang, kami akan dampingi, kami pulangkan, sampai ke rumahnya,” ucap dia.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengaku telah menghubungi Kedutaan Besar Indonesia untuk Malaysia untuk memastikan kondisi kesehatan dan perlindungan keamanan Seni.
“Saya sudah komunikasi dan koordinasi dengan Dubes. Saya cek, pendampingan hukum sudah diberikan untuk Bu Seni. Sekarang dalam perlindungan Kedutaan,” kata Luthfi dalam keterangan tertulis, Rabu (26/11/2025).
Berdasarkan hasil komunikasi, yang bersangkutan dalam kondisi aman, sehat, dan dalam pengawasan Kedutaan.
Untuk itu, ia berharap agar keluarga menjadi lebih tenang. “Pemprov Jawa Tengah akan mengupayakan pemulangannya secara cepat, berikut berkoordinasi dengan Kementerian
Perlindungan Pekerja Migran
Indonesia,” lanjutnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/11/27/69283e24a5d8b.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Banjir Aceh Utara: Akses Jalan Putus, Evakuasi Sulit Imbas Signal dan Listrik Mati Regional 27 November 2025
Banjir Aceh Utara: Akses Jalan Putus, Evakuasi Sulit Imbas Signal dan Listrik Mati
Tim Redaksi
ACEH UTARA, KOMPAS.com
– Banjir yang melanda Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, menyebabkan kesulitan akses jalan dan informasi menuju lokasi-lokasi terisolasi.
Pemerintah setempat mengumumkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari, terhitung 26 November 2025 hingga 10 Desember 2025.
Bupati
Aceh Utara
, Ismail A Jalil menyatakan, cuaca ekstrem yang terus menerus terjadi dalam beberapa hari terakhir mengakibatkan terputusnya akses jalan nasional, provinsi, kecamatan, dan desa akibat banjir.
“Diperlukan langkah strategis untuk menangani dampak yang ditimbulkan,” ungkapnya.
Pria yang akrab disapa
Ayahwa
ini menegaskan, penetapan status tanggap darurat bertujuan untuk mempermudah koordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya membantu warga yang terdampak.
“Sampai saat ini fokus utama kami adalah evakuasi dan penyelamatan warga yang terjebak serta distribusi logistik yang masih tersendat ke tempat pengungsian,” ujar Ayahwa kepada Kompas.com, Kamis (27/11/2025).
Kendala dalam proses evakuasi muncul akibat keterbatasan peralatan, personel, dan putusnya saluran komunikasi di lapangan.
“Oleh sebab itu, kami langsung menggelar rapat dengan Forkopimda untuk segera menggerakkan segala kekuatan dan peralatan, baik TNI/Polri, BNPB, SAR, dan relawan, untuk membantu evakuasi. Keselamatan warga adalah fokus utama kami, terkait persediaan logistik yang semakin menipis,” tutur dia.
Berdasarkan data sementara dari BPBD Aceh Utara, jumlah korban banjir mencapai 4.451 jiwa (2.668 KK), dengan 3.507 jiwa (1.270 KK) menjadi pengungsi yang tersebar di 16 titik lokasi pengungsian.
Pengungsi prioritas terdiri dari 15 ibu hamil, 373 balita, 148 lansia, dan 7 penyandang disabilitas.
Kebutuhan mendesak saat ini mencakup bantuan evakuasi, makanan pokok, bantuan logistik masa panik, dan alat berat untuk melakukan normalisasi saluran yang tersumbat.
“Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk penanganan banjir terparah sepanjang 20 tahun terakhir ini,” pungkasnya.
Sebelumnya, banjir juga merendam sejumlah daerah lain di Aceh, termasuk Kabupaten Aceh Timur, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Bireuen, Kota Langsa, Pidie, Pidie Jaya, dan Kabupaten Aceh Utara.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Anita Dewi Dipecat Setelah Kasus Tumbler Hilang di KRL Viral
Surabaya (beritajatim.com) – Kasus hilangnya tumbler Tuku milik penumpang KRL, Anita Dewi, yang sempat viral dan memicu gelombang kritik publik akhirnya berbuntut panjang. PT Daidan Utama, perusahaan tempat Anita bekerja, mengonfirmasi bahwa yang bersangkutan telah diberhentikan dari posisinya imbas polemik tersebut.
Pengumuman pemutusan hubungan kerja (PHK) itu disampaikan melalui akun Instagram resmi perusahaan, @daidanutama, pada Kamis (27/11/2025). Dalam pernyataannya, manajemen menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil setelah menelaah berbagai informasi yang berkembang serta melakukan proses investigasi internal.
“Kami turut prihatin atas pemutusan hubungan kerja yang dialami oleh karyawan perusahaan angkutan publik tersebut, dan mengapresiasi setiap tindakan empati serta solidaritas terkait kasus ini. Informasi kronologis kejadian, bukti-bukti thread dan percakapan, serta berbagai masukan yang masuk telah kami terima dan kami sikapi dengan serius,” tulis PT Daidan Utama dalam unggahan tersebut.
Perusahaan menjelaskan bahwa tindakan Anita yang berujung pada viralnya kasus tumbler hilang itu menimbulkan dampak negatif, terutama terhadap Argi, petugas PT KAI yang bertugas di Stasiun Rangkasbitung. Tindakan tersebut dianggap tidak mencerminkan nilai dan budaya kerja perusahaan.
“Kami telah melakukan proses investigasi dan mengambil langkah sesuai peraturan yang berlaku. Per tanggal 27 November 2025, yang bersangkutan resmi tidak lagi bekerja di perusahaan kami,” lanjut pernyataan tersebut.
Insiden ini sendiri bermula ketika Anita mengunggah keluhan di media sosial terkait hilangnya tumbler biru yang disimpan dalam cooler bag miliknya. Ia menaiki KRL Commuter Line rute Tanah Abang–Rangkasbitung pada Senin (24/11), sekitar pukul 19.00 WIB, dan turun di Stasiun Rawa Buntu pada pukul 19.40 WIB. Saat tiba di stasiun tujuan, Anita menyadari tasnya tertinggal di bagasi kereta.
Tas tersebut sempat ditemukan oleh petugas dan difoto dalam kondisi lengkap. Namun, Anita diminta mengambil barang itu keesokan harinya di Stasiun Rangkasbitung. Ketika tas dibuka, tumbler yang dicari tidak lagi ada.
Nama Argi Budiansyah kemudian ikut terseret setelah disebut-sebut sebagai petugas yang menangani penyerahan barang temuan. Argi mengaku menerima tas tersebut dari petugas lain tanpa mengecek isinya. Ia juga telah menawarkan penggantian tumbler, namun Anita menolak dan meminta pemeriksaan CCTV sesuai prosedur.
Spekulasi bahwa Argi kehilangan pekerjaan akibat kejadian ini sempat heboh di media sosial dan memicu kemarahan warganet. Banyak yang menilai bahwa kehilangan tumbler bernilai sekitar Rp300 ribu tidak seharusnya berdampak pada nasib pekerjaan seseorang.
Menanggapi isu tersebut, pihak KAI Commuter akhirnya memberikan klarifikasi. Mereka memastikan tidak ada pemecatan terhadap Argi. Perusahaan masih melakukan penelusuran internal dan berkoordinasi untuk evaluasi lebih lanjut. (fyi/aje)
-

TPS Bau Tak Sedap dan Kumuh, Ini yang Dilakukan DLH Gresik
Gresik (beritajatim.com)- Kondisi Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di Jalan AIS Nasutin sebelah GOR Giri Krida Gresik, dikeluhkan warga akibat bau menyengat. Selain menimbulkan ketidaknyamanan, area TPS tersebut terlihat kumuh, dan mengganggu aktivitas masyarakat sekitar.
Keluhan warga sudah berlangsung beberapa pekan terakhir. Beberapa di antara mereka mengaku terganggu, terutama saat melintas atau beraktivitas di sekitar TPS yang menimbulkan bau menyengat.
Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Gresik, Sri Zubaidah mengatakan, pihaknya segera melakukan sejumlah langkah penanganan.
“Petugas kami sebenarnya melakukan pembersihan rutin pada dinding TPS, dan lantai sekurang-kurangnya dua hari sekali menggunakan cairan pembersih,” katanya, Kamis (27/11/2025).
Selain itu lanjut Sri Zubaidah, DLH akan menambah ritase pengangkatan sampah dengan menyesuaikan timbulan sampah supaya tidak sampai meluber.
“Terkait dengan ini, saya juga menghimbau kepada pemulung untuk tidak terlalu lama menumpuk barang pilihannya di lokasi TPS,” ujarnya.
Ia menambahkan, dirinya tak henti-hentinya terus menghimbau kepada warga untuk membuang sampah sesuai jadwal agar tidak menumpuk, serta memastikan sampah organik, dan anorganik dipisahkan untuk memudahkan proses pengelolaan.
“Petugas kami di lapangan akan terus memantau kondisi TPS tersebut hingga bau tidak sedap dapat teratasi sepenuhnya,” imbuhnya.
Sebelumnya, warga sekitar TPS ini mengaku mengeluhkan kondisi sampah yang menimbulkan bau tak sedap. Terlebih lagi, setelah hujan deras. Air dari tumpukan sampah kadang meluber di jalan yang menyebabkan warga melintas terganggu.
“Sampahnya kadang sampai menumpuk, lalu baunya menyengat. Saya berharap pihak terkait seger mengatasi permasalahan ini,” pungkas Tovan salah satu warga. [dny/aje]
-

Dimulai 21 November Kemarin, Pos Indonesia Salurkan BLTS kepada 5,5 Juta KPM di Indonesia
Surabaya (beritajatim.com) – PT Pos Indonesia (Persero) kembali menunjukkan kapasitas dan keandalannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial periode 2025.
Hingga 27 November 2025 pukul 10.20 WIB, Pos Indonesia telah berhasil menyalurkan 5,5 juta Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.
“Sejak 21 November 2025, BLTS yang telah berhasil kami salurkan telah mencapai 5,5 juta KPM dari berbagai daerah di Indonesia. Kami optimistis, proses penyaluran akan selesai sesuai rencana pemerintah pada 11 Desember 2025,” kata Pelaksana Tugas Direktur Utama Pos Indonesia, Haris.
Penyaluran ini merupakan bagian dari program BLTS Kesra periode Oktober, November, dan Desember, dengan total sasaran sekitar 18,1 juta KPM yang disalurkan melalui Pos Indonesia.
Saat ini, Kementerian Sosial telah mengirimkan 11,6 juta data KPM kepada Pos Indonesia untuk diproses dan terus melakukan konsolidasi data untuk data tambahan berikutnya.
Menurut Haris, keberhasilan Pos Indonesia menyalurkan BLTS 2025 tidak lepas dari kekuatan jaringan yang dimiliki Pos Indonesia. Jaringan tersebut mencakup seluruh provinsi yang ada di Indonesia, yakni 42 Kantor Cabang Utama, 168 Kantor Cabang, dan 4.308 Kantor Cabang Pembantu.
“Dengan ribuan keberadaan Kantor Pos yang tersebar hingga tingkat kecamatan, serta didukung SDM yang terlatih di daerah terpencil, kami mampu mempercepat proses penyaluran bantuan secara tepat dan cepat. Kami memastikan seluruh bantuan diterima langsung oleh KPM. Kecepatan, keamanan, dan akurasi adalah prioritas kami,” tambahnya.
Pos Indonesia, lanjut Haris, telah berpengalaman menangani berbagai penugasan pemerintah seperti distribusi bantuan sosial tunai dan dalam bentuk barang atau sembako. Selama beberapa tahun, Pos Indonesia mampu membuktikan kehandalan jaringan dan SDM dengan menjangkau hingga pelosok Indonesia.
Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, Pos Indonesia menerapkan tiga skema pencairan, yaitu pembayaran di Kantor Pos, pembayaran di lokasi komunitas seperti balai desa atau gedung kecamatan, dan layanan antar ke rumah KPM, khusus bagi lansia, penyandang disabilitas, dan warga yang sedang sakit.
Bagi yang melakukan pencairan secara mandiri, proses pengambilan BLTS Kesra melalui Pos Indonesia dilakukan dengan mekanisme yang mudah, aman, dan memastikan bantuan diterima langsung oleh KPM. KPM hanya perlu datang ke lokasi pencairan dengan membawa KTP, Kartu Keluarga (KK) asli, dan Surat Pemberitahuan sebagai dokumen identitas wajib.
Setelah itu, KPM dapat mengambil bantuan di lokasi tertentu sesuai dengan yang tertera pada Surat Pemberitahuan.
Setibanya di lokasi, petugas atau juru bayar Pos Indonesia akan melakukan verifikasi data. Proses ini diawali dengan pemindaian (scan) QR code yang terdapat pada Surat Pemberitahuan untuk memastikan kecocokan data penerima.Selanjutnya, verifikasi wajah dilakukan menggunakan aplikasi untuk memastikan bahwa orang yang datang adalah penerima sah sesuai data Kementerian Sosial.
“Setelah wajah dan identitas dinyatakan sesuai, petugas akan mengambil foto KTP sekaligus foto penerima BLT sebagai bagian dari bukti penyaluran. Tahap terakhir adalah penandatanganan oleh penerima sebagai bukti serah terima bantuan, dan petugas akan menyerahkan uang BLT secara langsung,” imbuh dia.
Pos Indonesia juga menerapkan sistem antrean agar proses pencairan lebih tertib. Pos Indonesia memastikan proses penyaluran BLTS lebih tertib, transparan, dan tepat sasaran, sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat di seluruh Indonesia. [tok/aje]
-
/data/photo/2025/11/27/6927fbd37d511.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
8 Singgung 'Tot Tot Wuk Wuk', Kakorlantas: Kalau untuk Anggota Dewan Kita Kawal Nasional
Singgung Tot Tot Wuk Wuk, Kakorlantas: Kalau untuk Anggota Dewan Kita Kawal
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho berkelakar tetap mengawal anggota Dewan ketika sedang membahas soal pengawalan ‘tot tot wuk wuk’.
Candaan ini disampaikan Agus di hadapan jajaran Komisi III
DPR
RI dalam rapat Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/11/2025).
“Kalau untuk
anggota dewan
kita kawal semuanya, Pak, tidak berani kami, Pak,” ucap Agus, sambil tertawa.
Dalam kesempatan ini, Korlantas menjelaskan pihaknya membekukan sementara pengawalan dengan suara sirene ‘tot tot wuk wuk’.
Dia mengatakan, pembekuan sirene ini juga sedang dalam tahap evaluasi.
“Kami bekukan untuk sementara, Pak, dan kami sekarang ditanya, sampai kapan pembekuannya ini. Terus terang, kami akan evaluasi, dan ini dampaknya sangat positif, Pak,” ucap dia.
Menurut dia, Korlantas sedang berkoordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) untuk membuat skala prioritas dalam memberikan pengawalan.
“Ada aturan yang jelas dan bahkan untuk pengawalan adalah prioritas, dan kami sedang koordinasi dengan Setneg jadi mana yang harus dikawal dan mana yang tidak harus dikawal,” ucap Agus dalam rapat.
Diketahui, muncul gerakan ‘
Stop Tot Tot Wuk Wuk
‘ sempat viral di ruang publik dan media sosial pada beberapa bulan lalu.
Kampanye ini muncul sebagai respons kejenuhan masyarakat terhadap maraknya penggunaan sirene, strobo, dan rotator di jalan, termasuk oleh kendaraan pejabat yang sedang tidak bertugas.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Truk Trailer Tabrak Sepeda Motor di Jombang
Jombang (beritajatim.com) – Kecelakaan lalu lintas (Laka Lantas) melibatkan truk trailer dengan sepeda motor terjadi di Jalan Raya Desa Denanyar, Kecamatan/Kabupaten Jombang, Kamis (27/11/2025). Insiden ini mengakibatkan satu orang mengalami luka-luka.
Menurut informasi yang dihimpun dari Kanit Gakkum Satlantas Polres Jombang, Ipda Siswanto, kecelakaan bermula ketika sepeda motor Honda Beat S 4043 OAW yang dikendarai oleh AZ Zahra Bil Arabella (17), warga Desa Karangdagangan Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang.
Dia melintas dari arah utara ke selatan. Setibanya di lokasi kejadian, pengendara sepeda motor tersebut diduga tidak memperhatikan kondisi di depan saat menyeberang, sehingga menabrak truk trailer yang melaju dari arah selatan ke utara.
Kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan ini adalah truk trailer dengan nomor polisi L-8954-UO yang dikendarai oleh Teguh Rudianto (24), asal Desa Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya.
Beruntung, sopir truk trailer tidak mengalami luka dalam kejadian ini.Korban dari insiden ini, AZ Zahra Bil Arabella, yang mengalami luka ringan, segera dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jombang untuk mendapatkan perawatan medis. Kejadian ini juga disaksikan oleh dua warga setempat, yaitu Badrodin (54) dan Rahmat (37), keduanya merupakan pekerja swasta yang tinggal di Desa Denanyar.
Polres Jombang melalui Satlantas terus melakukan penyelidikan untuk mengetahui lebih lanjut tentang faktor penyebab kecelakaan ini. Seperti yang diungkapkan oleh Ipda Siswanto.
“Kecelakaan ini disebabkan oleh kelalaian pengendara sepeda motor yang tidak memperhatikan lalu lintas di sekitarnya, yang berujung pada tabrakan dengan truk trailer yang melintas,” ujarnya. [suf]
/data/photo/2025/08/11/68992ff35f4a8.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)