Jenis Media: Regional

Sabung Ayam, Nyawa Melayang
Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan & Sekretaris APHTN HAN Jawa Barat
PENGGEREBEKAN
arena
judi sabung ayam
di Karang Manik, Way Kanan, Lampung, berakhir tragis. Tiga anggota kepolisian gugur setelah ditembak anggota TNI.
Dalam kasus ini, ada dua prajurit TNI yang ditangkap, yaitu Peltu Lubis selaku Dansubramil Negara Batin, dan Kopka Basarsyah selaku anggota Subramil Negara Batin.
Tragedi ini menyingkap banyak persoalan dalam sistem keamanan kita—dari masih kuatnya jaringan perjudian ilegal, lemahnya penegakan hukum, hingga keterlibatan aktor-aktor berseragam yang seharusnya berada di garis depan pemberantasan kejahatan.
Di tengah gempuran janji reformasi penegakan hukum, insiden ini mengingatkan kita bahwa praktik perjudian ilegal bukan sekadar soal uang, tetapi juga menyangkut nyawa.
Kejadian di Lampung menandai bahwa perjudian yang terorganisir bukan hanya beroperasi di bawah radar hukum, melainkan juga mampu menantang aparat yang mencoba memberantasnya.
Judi sabung ayam
bukan hal baru di Indonesia. Dari kampung-kampung terpencil hingga kota besar, praktik ini sudah berakar kuat di masyarakat.
Bagi sebagian orang, sabung ayam bukan sekadar perjudian, melainkan budaya dan hiburan yang diwariskan turun-temurun.
Namun, di balik itu semua, bisnis ini telah berkembang menjadi industri kriminal dengan jaringan yang luas dan kuat.
Judi ilegal tak bisa bertahan tanpa adanya pembiaran. Dalam banyak kasus, bisnis semacam ini berjalan dengan “izin tak tertulis” dari oknum aparat, mulai dari level lokal hingga nasional.
Sistem pelindungannya begitu rapi: ada jatah keamanan, koordinasi dengan aparat setempat, hingga jaringan politik yang membuatnya terus eksis meski berkali-kali digerebek.
Kasus Way Kanan adalah alarm keras bahwa kejahatan ini sudah melampaui batas. Tiga polisi gugur dalam tugas, membuktikan bahwa perjudian ini tak sekadar perkara iseng warga, tetapi sudah menyentuh level yang lebih serius.
Penembakan terhadap aparat negara adalah tantangan langsung terhadap wibawa hukum dan penegakannya.
Judi ilegal kerap dikaitkan dengan mafia yang memiliki akses luas ke berbagai institusi. Tak jarang, aparat yang seharusnya memberantas justru terseret dalam pusaran ini.
Insiden di Lampung kembali memunculkan pertanyaan lama: apakah polisi dan militer benar-benar bisa netral dalam pemberantasan kejahatan?
Dalam kasus ini, dugaan keterlibatan oknum TNI semakin memperumit persoalan. Polisi dan militer, dua institusi yang bertanggung jawab atas keamanan negara, justru terjebak dalam skenario saling tuduh.
Jika benar ada anggota berseragam yang melindungi bisnis judi ilegal ini, maka ini bukan sekadar pelanggaran disiplin, tetapi pengkhianatan terhadap tugas dan amanah yang diberikan negara.
Kita tentu ingat kasus serupa yang terjadi sebelumnya. Judi ilegal, narkotika, hingga tambang ilegal sering dikendalikan oleh jaringan yang melibatkan aktor negara.
Kekuatan modal dari bisnis-bisnis ilegal ini mampu membangun sistem perlindungan tersendiri, membuat hukum seolah ompong di hadapan mereka yang memiliki akses kekuasaan.
Wilayah dengan tingkat peredaran senjata api rakitan yang tinggi, minimnya kontrol keamanan, dan lemahnya pengawasan membuat kejahatan bersenjata semakin leluasa.
Dalam banyak kasus, daerah dengan tingkat kejahatan tinggi sering kali menjadi medan sulit bagi aparat penegak hukum.
Wilayah semacam ini bukan sekadar titik kriminalitas biasa, tetapi juga tempat di mana hukum sering kali tunduk pada kekuatan senjata dan modal.
Kasus ini menjadi peringatan bahwa negara masih kalah dalam pertarungan melawan kejahatan terorganisir. Jika tiga polisi bisa ditembak mati di siang bolong dalam tugas resmi, bagaimana dengan masyarakat sipil yang tak memiliki perlindungan?
Peristiwa ini seharusnya mendorong evaluasi besar terhadap sistem penegakan hukum kita. Ada beberapa hal yang harus segera dibenahi jika kita ingin melihat perubahan nyata dalam pemberantasan perjudian dan kejahatan bersenjata.
Pertama, pengawasan terhadap aparat penegak hukum harus diperketat. Tidak bisa lagi ada ruang bagi oknum yang bermain di dua kaki—di satu sisi menegakkan hukum, di sisi lain menjadi bagian dari jaringan kejahatan.
Sistem disiplin internal di kepolisian dan militer harus diperkuat, dengan mekanisme kontrol yang transparan dan tegas.
Kedua, operasi pemberantasan kejahatan harus lebih terencana dan melibatkan koordinasi yang matang.
Penggerebekan di Way Kanan menunjukkan betapa kurangnya persiapan dalam operasi yang berisiko tinggi.
Penegakan hukum di daerah rawan harus dilakukan dengan strategi yang lebih cermat, termasuk dukungan intelijen yang kuat dan koordinasi lintas sektor yang lebih baik.
Ketiga, negara harus menunjukkan keberpihakan yang jelas dalam perang melawan kejahatan terorganisir. Tidak cukup hanya menangkap pelaku di lapangan, tetapi juga membongkar jaringan di baliknya.
Pemimpin kepolisian dan militer harus berani mengambil langkah tegas untuk membersihkan institusi mereka dari pengaruh mafia perjudian dan bisnis ilegal lainnya.
Keempat, membangun sistem keamanan berbasis komunitas. Polisi dan militer tidak bisa bekerja sendiri dalam menciptakan keamanan.
Masyarakat harus dilibatkan dalam upaya ini, baik melalui pendidikan hukum, pemberdayaan ekonomi, maupun pelaporan dini terhadap aktivitas mencurigakan.
Kasus ini harus menjadi pelajaran besar bagi sistem keamanan di Indonesia. Kita tidak bisa lagi membiarkan perjudian ilegal berkembang tanpa kendali, membentuk jaringan sendiri yang mampu menantang negara.
Ketika tiga polisi gugur dalam tugas, ini bukan sekadar angka statistik kriminalitas. Ini adalah tanda bahaya bahwa hukum sedang diuji, bahwa kejahatan telah mencapai titik yang mengancam wibawa negara.
Tidak ada alasan untuk membiarkan kasus ini berlalu begitu saja. Pemerintah harus menjadikannya momentum untuk membersihkan institusi keamanan, memastikan tidak ada lagi ruang bagi kejahatan terorganisir untuk berkembang.
Sabung ayam boleh jadi hanya satu bagian kecil dari fenomena perjudian ilegal. Jika kejahatan kecil ini dibiarkan, maka akan terus membesar dan menciptakan korban-korban baru. Kita tidak ingin melihat nyawa kembali melayang hanya karena negara gagal bertindak tegas.
Waktunya bertindak. Sebelum yang gugur bukan hanya aparat, tetapi juga kepercayaan kita pada hukum dan keadilan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.