Xcloud.id

Jenis Media: Regional

  • Gratis, 4 Ribu Penumpang di Tuban Keliling Naik Bus Simasganteng

    Gratis, 4 Ribu Penumpang di Tuban Keliling Naik Bus Simasganteng

    Tuban (beritajatim.com) – Program wisata keliling Kota Tuban secara gratis menggunakan Bus Simasganteng yang diinisiasi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan (DLHP) Kabupaten Tuban sukses besar. Dalam waktu lima hari, mulai 2 hingga 6 April 2025, tercatat sekitar 4.000 penumpang telah memanfaatkan layanan ini.

    Kepala DLHP Tuban, Bambang Irawan, menyampaikan bahwa animo masyarakat sangat tinggi. “Hari ini adalah hari terakhir, dan kami tidak menyangka antusiasme masyarakat bisa sebanyak ini. Artinya, program ini sangat didukung,” ujarnya, Minggu (6/4/2025).

    Di awal pelaksanaan, DLHP hanya mengoperasikan tujuh unit bus dan dua feeder. Namun, karena meningkatnya jumlah penumpang, jumlah armada ditambah secara bertahap hingga mencapai 9 hingga 12 unit per hari.

    “Tujuan dari program ini adalah untuk mengajak warga yang sedang mudik mengenal perkembangan terbaru di Kota Tuban. Kami ingin menunjukkan bahwa kota ini terus berbenah dan berkembang,” tambah Bambang.

    Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan (DLHP) Tuban Bambang Irawan. [foto: Diah Ayu/beritajatim.com]Program ini juga memberi fleksibilitas bagi penumpang. Meski titik awal dan akhir berada di kawasan Tuban Abirama, masyarakat yang ingin menikmati suasana Alun-Alun Tuban diperbolehkan turun di sana. Bus tetap beroperasi dengan rute keliling hingga jam operasional berakhir.

    “Besok layanan Bus Simasganteng akan kembali digunakan untuk kebutuhan reguler, seperti antar jemput pelajar. Kami berharap program seperti ini bisa menjadi agenda tahunan saat libur Lebaran,” pungkas Bambang.

    Sebagai informasi, Bus Simasganteng merupakan salah satu transportasi ramah lingkungan dan inovatif yang disiapkan Pemkab Tuban untuk mendukung mobilitas masyarakat, termasuk pelajar dan wisatawan. [dya/but]

  • UGM Pecat Guru Besar Farmasi Usai Terbukti Lakukan Kekerasan Seksual terhadap Mahasiswi sejak 2023 – Halaman all

    UGM Pecat Guru Besar Farmasi Usai Terbukti Lakukan Kekerasan Seksual terhadap Mahasiswi sejak 2023 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Universitas Gadjah Mada (UGM) memecat Guru Besar Fakultas Farmasi berinisial EM sebagai dosen.

    EM terbukti telah melakukan kekerasan seksual terhadap sejumlah mahasiswi.

    Sekretaris UGM, Andi Sandi Antonius mengatakan, pemberhentian terhadap yang bersangkutan berdasarkan hasil pemeriksaan Komite Pemeriksaan, bagian dari Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) UGM.

    “Pimpinan Universitas Gadjah Mada sudah menjatuhkan sanksi kepada pelaku berupa pemberhentian tetap dari jabatan sebagai dosen. Penjatuhan sanksi ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku,” kata Andi Sandi Antonius dalam keterangan yang diberikan ke Tribun Jogja, Minggu (6/4/2025).

    Ia menerangkan bahwa sanksi diberikan berdasarkan hasil temuan, catatan, serta bukti-bukti yang diperoleh selama proses pemeriksaan oleh Satgas PPKS UGM.

    Komite Pemeriksa menyimpulkan bahwa EM terbukti melakukan kekerasan seksual yang melanggar ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) huruf l dan m Peraturan Rektor UGM Nomor 1 Tahun 2023.

    Selain itu, EM juga dinyatakan melanggar kode etik dosen.

    Keputusan pemberian sanksi tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 95/UN1.P/KPT/HUKOR/2025 tentang Sanksi terhadap Dosen Fakultas Farmasi, yang ditetapkan pada 20 Januari 2025.

    “Komite Pemeriksa melakukan pemeriksaan mulai dari meminta keterangan lebih lanjut dari para korban secara terpisah, melakukan pemeriksaan pada terlapor, para saksi, memeriksa bukti-bukti pendukung yang ada hingga tahap pemberian rekomendasi,” ungkap Andi.

    Kasus kekerasan seksual ini terungkap setelah pihak Fakultas Farmasi menerima laporan pada Juli 2024.

    Dari hasil penelusuran, dugaan kekerasan seksual tersebut terjadi dalam rentang waktu 2023 hingga 2024, dengan modus melalui pertemuan dalam bentuk diskusi, bimbingan, atau pembahasan lomba, yang mayoritas berlangsung di luar lingkungan kampus.

    “Kalau dilihat (modus) ada diskusi, ada juga bimbingan, ada juga pertemuan di luar untuk membahas kegiatan-kegiatan ataupun lomba yang sedang diikuti,” kata Andi.

    Mendapat laporan tersebut, pimpinan Fakultas Farmasi langsung berkoordinasi dan melaporkan kasus tersebut kepada Satgas PPKS. 

    Satgas PPKS segera melakukan tindakan dengan melakukan pendampingan terhadap korban dan selanjutnya melakukan proses pemeriksaan terhadap saksi-saksi serta terhadap Terlapor sesuai dengan peraturan dan SOP yang berlaku.

    Selain itu, EM juga telah dibebastugaskan dari tugas mengajar serta jabatan sebagai Ketua Cancer Chemoprevention Research Center (CCRC) Fakultas Farmasi sejak pertengahan 2024.

    “Salah satu tindakan cepat awal yang dilakukan oleh universitas dan fakultas adalah dengan membebaskan Terlapor dari kegiatan tridharma perguruan tinggi dan jabatan sebagai Ketua Cancer Chemoprevention Research Center (CCRC) Fakultas Farmasi. Jabatan Terlapor selaku Ketua CCRC dicopot berdasarkan pada Keputusan Dekan Farmasi UGM pada 12 Juli 2024,” paparnya.

    Ia menyebut, keputusan Dekan Farmasi ini ditetapkan jauh sebelum proses pemeriksaan selesai dan dijatuhkan sanksi kepada yang bersangkutan, untuk kepentingan para korban dan untuk memberikan jaminan ruang aman bagi seluruh sivitas akademika di fakultas.

    Secara kronologis, Satgas PPKS UGM langsung menindaklanjuti laporan dari Fakultas Farmasi dengan pembentukan Komite Pemeriksa melalui Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 750/U N1.P/KPT/HUKOR/2024 dengan perubahan masa kerja Komite Pemeriksa dari tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJogja.com dengan judul UGM Berhentikan Seorang Guru Besar Fakultas Farmasi, Diduga Lakukan Kekerasan Seksual

    (Tribunnews.com/Falza) (TribunJogja.com/Ardhike Indah) (Kompas.com/Wijaya Kusuma)

  • Ini Para Kandidat Kuat Kajati Jatim Pengganti Mia Amiati

    Ini Para Kandidat Kuat Kajati Jatim Pengganti Mia Amiati

    Surabaya (beritajatim.com) – Mia Amiati resmi pensiun pada 27 Maret 2025 lalu. Jabatan terakhir dia sebagai jaksa adalah sebagai kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Timur. Paska Mia pensiun, hingga saat ini Jaksa Agung Burhanuddin belum menunjuk siapa pengganti Kajati wanita pertama tersebut.

    Namun, beberapa kandidat mulai bermunculan untuk memimpin krops Adhyaksa yang ada di Jalan Ahmad Yani Surabaya tersebut.

    Ketiga nama tersebut adalah:
    • Didik Farkhan Alisyahdi, yang saat ini menjabat sebagai Inspektur V pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Kejagung.
    • Kuntadi, yang saat ini mengemban amanah sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Lampung.
    • Ketut Sumedana, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Bali.

    Ketiga pejabat tinggi kejaksaan tersebut diketahui telah mengikuti serangkaian seleksi, termasuk uji kompetensi calon Kepala Kejaksaan Tinggi Berkualifikasi Pemantapan Type A.

    Kejati Jatim masul dalam 7 Kejaksaan Tinggi dengan kualifikasi pemantapan atau Tipe A.

    Selain tiga nama yang santer disebut, muncul pula beberapa nama lain yang berpotensi untuk menggantikan posisi Kajati Jatim. Nama-nama tersebut di antaranya adalah:

    • Harli Siregar, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung.
    • Siswanto, yang saat ini menjabat sebagai Kajati Banten.
    • Hermon Dekristo, yang saat ini menjabat sebagai Kajati Jambi.
    • Hendro Dewanto, yang saat ini menjabat sebagai Kajati Sulawesi Tenggara (Sultra).
    • Patris Yusrian Jaya, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Kejati DKI Jakarta.

    Penunjukan Kajati Jatim yang baru tentunya akan menjadi perhatian publik mengingat posisi Jawa Timur yang strategis dan banyaknya kasus yang ditangani oleh Kejati Jatim. Masyarakat menantikan sosok yang mampu memimpin Kejati Jatim dengan tegas, profesional, dan berintegritas.

    Kejagung RI diperkirakan akan segera mengumumkan nama Kajati Jatim yang baru dalam waktu dekat untuk mengisi kekosongan jabatan dan memastikan roda organisasi Kejati Jatim tetap berjalan efektif. Nama yang terpilih nantinya akan mengemban tugas berat dalam penegakan hukum di wilayah Jawa Timur. [uci/but]

  • 8.667 Penumpang Gunakan KA Di Stasiun Malang

    8.667 Penumpang Gunakan KA Di Stasiun Malang

    Malang (beritajatim.com) – PT KAI Daop 8 Surabaya mencatat jumlah penumpang yang menggunakan moda kereta api sebanyak 8.667 penumpang pada Minggu (6/4/2025) di Stasiun Malang.

    Data ini termutakhirkan pada pukul 10.00 WIB dengan rincian sebanyak 3.216 penumpang berangkat dan 5.451 penumpang turun di Stasiun Malang.

    Minggu terakhir di libur Lebaran menunjukan kepadatan masih terjadi di Stasiun Malang. Untuk arus balik angkutan Lebaran 2025, penumpang yang berangkat di Stasiun Malang lebih merata karena tidak ada lonjakan penumpang yang banyak pada hari tertentu.

    “Stasiun Malang mulai tanggal 21 Maret hingga 6 April atau 17 hari pelaksanaan masa angkutan Lebaran 2025, PT KAI Daop 8 mengangkut sebanyak 120.954 penumpang, dengan rincian 62.882 penumpang naik dan 58.072 penumpang turun di Stasiun Malang,” ujar Manager Humas PT KAI Daop 8 Surabaya Luqman Arif.

    Untuk status arus balik angkutan Lebaran 2025 dimulai 2 April atau H+1 sampai 6 April atau H+5. Stasiun Malang telah mengangkut sebanyak 39.816 penumpang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 16.477 penumpang naik dan 23.339 penumpang turun.

    Selama masa angkutan Lebaran 2025, setiap harinya di Stasiun Malang memberangkatkan 13 KA Jarak jauh, terdiri dari 11 KA jarak jauh regular dan 2 KA Jarak jauh tambahan.

    “Total tempat duduk yang disediakan perhari berjumlah 6.614 tempat duduk,” ujar Luqman.

    Tingginya animo menaiki kereta api diklaim karena kepercayaan masyarakat yang memilih kereta api sebagai moda transportasi andalan saat Lebaran.

    ‘KAI terus berkomitmen memberikan layanan terbaik, memastikan perjalanan yang aman, nyaman, dan berkesan bagi seluruh pelanggan,” ujar Luqman. (luc/but)

     

  • Bansos Dicairkan Ponakan, Lansia di Bondowoso Tak Terima Haknya

    Bansos Dicairkan Ponakan, Lansia di Bondowoso Tak Terima Haknya

    Bondowoso (beritajatim.com) – Seorang lansia bernama Supatmi (80) asal Dusun Trebung, Desa Karanganyar, Kecamatan Tegalampel, Kabupaten Bondowoso, diketahui tidak lagi menerima bantuan sosial (bansos). Padahal namanya masih tercatat sebagai penerima aktif dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

    Fakta tersebut terungkap setelah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Bondowoso melakukan asesmen lapangan bersama sejumlah pihak pada Sabtu (5/4/2025).

    Tim terdiri dari pekerja sosial Dinsos, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), petugas Puskesmas Tegalampel, perangkat desa, dan media.

    Rumah Supatmi (80)

    Kepala Dinsos P3AKB Bondowoso, Anisatul Hamidah menjelaskan, Mbah Supatmi tercatat masih menerima bansos Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran (JKN PBI) dan sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Namun, dana BPNT yang seharusnya ia terima tidak sampai ke tangannya.

    “Status bantuannya masih aktif dan sudah realisasi. Tapi ternyata dicairkan oleh oknum anggota keluarganya sendiri, dan tidak diserahkan kepada yang bersangkutan,” ungkap Anisatul Hamidah kepada BeritaJatim.com, Minggu (6/4/2025).

    Dalam asesmen itu juga ditemukan bahwa Supatmi hidup sendiri di rumah yang sangat memprihatinkan. Rumah berdinding gedek bambu dan berlantai tanah tersebut nyaris roboh dimakan usia. Suaminya telah lama meninggal dan ia tidak memiliki anak.

    Meski hidup dalam kondisi serba kekurangan, Mbah Supatmi menolak untuk tinggal di panti jompo maupun menerima bantuan permakanan lansia.

    “Beliau masih ingin mandiri, ingin beraktivitas dan memasak sendiri. Kami sangat menghormati keinginan itu,” kata Anisatul.

    Program bedah rumah sempat ditawarkan namun Mbah Supatmi menolak. Alasannya karena merasa tidak mampu menyediakan konsumsi untuk para tukang selama proses pembangunan.

    Untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, Dinsos P3AKB mengusulkan sejumlah bantuan yang bisa segera disalurkan kepada Supatmi.

    Di antaranya berupa bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RST), sembako, sandang, alat kebersihan diri, alat masak, serta kasur dan selimut.

    “Kami juga telah melakukan mediasi bersama Kepala Desa dan pihak keluarga. Dari situ terungkap bahwa ponakan beliau sendiri yang mencairkan bantuan tersebut. Yang bersangkutan sudah mengakui perbuatannya,” ujar Anisatul.

    Dinsos P3AKB Bondowoso memastikan akan terus memantau kondisi Mbah Supatmi dan mengupayakan hak-haknya agar dapat kembali diterima dengan layak. (awi/but)

    INFOGRAFIS

    Identitas Penerima Bansos
    – Nama: Supatmi
    – Usia: 80 tahun
    – Alamat: Dusun Trebung, Desa Karanganyar, Kec. Tegalampel
    – Status: Masih masuk DTKS

    Program:
    – JKN PBI (aktif)
    – Sembako/BPNT (aktif tapi tidak diterima)

    Fakta Temuan Dinsos P3AKB Bondowoso
    – Bansos BPNT dicairkan oleh ponakan
    – Mbah Supatmi tidak menerima uang tersebut
    – Tinggal sendiri, tanpa anak, rumah tidak layak huni
    – Menolak tinggal di panti dan bantuan permakanan
    – Menolak bedah rumah karena tak mampu biayai konsumsi tukang

    Usulan Bantuan Mendesak
    1. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RST)
    2. Bantuan Sembako
    3. Sandang
    4. Alat kebersihan diri
    5. Alat masak
    6. Kasur dan selimut

    Kutipan Kepala Dinsos
    > “Status bantuannya masih aktif dan sudah realisasi. Tapi ternyata dicairkan oleh oknum keluarganya sendiri.”
    — Anisatul Hamidah, Kepala Dinsos P3AKB Bondowoso

  • Puncak Arus Balik Lebaran, Terminal Seloaji Ponorogo Sediakan Bus Tambahan

    Puncak Arus Balik Lebaran, Terminal Seloaji Ponorogo Sediakan Bus Tambahan

    Ponorogo (beritajatim.com) – Memasuki puncak arus balik Lebaran 2025, Terminal Tipe A Seloaji Ponorogo mengambil langkah cepat. Guna menghindari penumpukan penumpang dan potensi penelantaran, pihak terminal menambah 15 unit armada bus antarkota antarprovinsi (AKAP) tujuan Jakarta.

    Kepala Terminal Seloaji, Purwanto, menuturkan bahwa lonjakan jumlah pemudik yang hendak kembali ke perantauan pada Minggu (6/4/2025) ini telah diprediksi sebelumnya. Diperkirakan, sebanyak 5.000 hingga 6.000 penumpang memadati terminal sejak pagi hari.

    “Karena ini puncak arus balik Lebaran, ada penambahan armada untuk bus AKAP. Ini langkah antisipatif agar semua penumpang terlayani,” ungkap Purwanto saat dikonfirmasi, Minggu siang.

    Purwanto menyebutkan, pihaknya telah menjalin komunikasi intensif dengan sejumlah perusahaan otobus (PO) sejak jauh-jauh hari. Koordinasi itu dilakukan untuk mengamankan tambahan armada, termasuk dari jalur bus pariwisata yang disiapkan sebagai cadangan operasional.

    “Bus AKAP reguler sudah penuh. Jadi alternatifnya, kami minta PO menyiapkan armada cadangan. Kalau perlu, bisa pakai bus pariwisata,” katanya.

    Fenomena ludesnya tiket AKAP reguler sejak sebelum Lebaran menjadi salah satu pemicu utama keputusan tersebut. Permintaan yang tinggi dari para pemudik asal Ponorogo dan sekitarnya menyebabkan banyak PO harus membuka penjualan tiket tambahan dan menyiapkan bus ekstra.

    “Sebagian besar tiket untuk bus reguler tujuan Jakarta sudah habis sejak beberapa hari lalu. Makanya, penambahan armada ini jadi solusi agar semua tetap bisa berangkat,” ujarnya.

    Jika pada hari biasa, terminal Seloaji hanya melayani sekitar 50 armada bus AKAP. Dengan penambahan ini, total sekitar 65 armada bus AKAP diberangkatkan dari Terminal Seloaji kali ini. Suasana terminal pun tampak padat, namun tetap tertib. Petugas terminal berjaga penuh untuk memastikan arus penumpang berjalan lancar dan sistem pemberangkatan tidak mengalami kendala berarti. [end/but]

  • Lecehkan Sejumlah Mahasiswi, Guru Besar UGM Dipecat sebagai Dosen Yogyakarta 6 April 2025

    Lecehkan Sejumlah Mahasiswi, Guru Besar UGM Dipecat sebagai Dosen Yogyakarta 6 April 2025

    Lecehkan Sejumlah Mahasiswi, Guru Besar UGM Dipecat sebagai Dosen
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com –
    Universitas Gadjah Mada (UGM) memecat EM, Guru Besar
    Fakultas Farmasi
    UGM, sebagai dosen, karena melakukan pelecehan seksual terhadap sejumlah mahasiswi.
    Pemecatan dilakukan setelah
    UGM
    melakukan penyelidikan dengan memeriksa saksi dan EM.
    Dari hasil pemeriksaan, EM terbukti melakukan tindakan
    kekerasan seksual
    yang melanggar Pasal 3 ayat (2) Huruf I Peraturan Rektor UGM No 1 Tahun 2023.
    EM juga telah melanggar kode etik dosen.
    “Pimpinan Universitas Gadjah Mada juga sudah menjatuhkan sanksi kepada pelaku berupa pemberhentian tetap dari jabatan sebagai dosen. Penjatuhan sanksi ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku,” ucap Sekretaris UGM, Andi Sandi, dalam keterangan tertulis, Minggu (6/4/2025).
    Andi mengatakan kasus kekerasan seksual yang dilakukan EM, diketahui setelah ada laporan ke pihak Fakultas Farmasi pada Juli 2024.
    Berdasarkan laporan tersebut, pimpinan Fakultas Farmasi langsung berkoordinasi dan melaporkan kasus tersebut kepada Satgas Pencegahan dan Penanganan
    Kekerasan Seksual
    (PPKS) UGM.
    Satgas mengambil langkah dengan melakukan pendampingan terhadap korban, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi serta terhadap terlapor.
    Selain itu, salah satu tindakan awal yang dilakukan oleh UGM adalah dengan membebastugaskan EM dari kegiatan Tridharma perguruan tinggi dan jabatan sebagai Ketua Cencer Chemoprevention Research Center Fakultas Farmasi.
    “Jabatan terlapor selaku ketua CCRC dicopot berdasarkan kepada keputusan Dekan Farmasi UGM 12 Juli 2024. Keputusan Dekan Farmasi jauh sebelum proses pemeriksaan selesai dan dijatuhkan sanksi kepada yang bersangkutan, untuk kepentingan korban dan untuk memberikan jaminan ruang aman bagi seluruh sivitas akademika di fakultas,” ucapnya.
    Satgas PPKS menindaklanjuti laporan dari Fakultas Farmasi dengan pembentukan komite pemeriksaan melalui Keputusan Rektor UGM Nomor 750/U N1.P/KPT/HUKOR/2024 dengan perubahan masa kerja komite dari 1 Agustus 2024 sampai 31 Oktober 2024.
    Berdasarkan temuan, catatan, dan bukti-bukti dalam proses pemeriksaan, komite pemeriksaan menyimpulkan bahwa terlapor terbukti melakukan tindakan kekerasan seksual yang melanggar Pasal 3 ayat (2) Huruf I Peraturan Rektor UGM No 1 Tahun 2023.
    Hasil putusan penjatuhan sanksi berdasarkan pada putusan Rektor UGM Nomor 95/UN1.P/KPT/HUKOR/2025 tentang sanksi terhadap dosen Fakultas Farmasi tertanggal 20 Januari 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kejanggalan Rekonstruksi Pembunuhan Juwita, Tak ada Adegan Rudapaksa hingga Waktu Kejadian – Halaman all

    Kejanggalan Rekonstruksi Pembunuhan Juwita, Tak ada Adegan Rudapaksa hingga Waktu Kejadian – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Jumran, seorang oknum TNI Angkatan Laut dari Balikpapan, Kalimantan Timur, telah menjalani rekonstruksi pembunuhan wartawati bernama Juwita.

    Proses rekonstruksi ini dilaksanakan di Jalan Trans Gunung Kupang, Kiram, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dan berlangsung selama satu jam.

    Dalam rekonstruksi tersebut, Jumran yang mengenakan baju tahanan memperagakan 33 adegan yang terkait dengan pembunuhan tersebut.

    Namun, kuasa hukum keluarga korban, M.Pazri, mengungkapkan adanya kejanggalan dalam proses tersebut.

    M.Pazri, menyoroti ketidakhadiran adegan-adegan penting dalam rekonstruksi, terutama yang berkaitan dengan dugaan rudapaksa.

    “Memang ada beberapa adegan, tapi ada beberapa peristiwa yang tertinggal. Tapi akan kami dalami lebih dalam lagi ke depan, kami juga akan berkomunikasi dengan penyidik untuk memberikan masukan,” ucapnya.

    Hal ini menunjukkan bahwa ada aspek-aspek vital dari kejadian tersebut yang mungkin belum sepenuhnya terungkap dalam rekonstruksi.

    Lebih lanjut, Pazri juga mempertanyakan kurangnya penjelasan detail waktu kejadian saat rekonstruksi.

    “Ketika rekonstruksi, tidak disebutkan pukul berapa saja, hari, dan tahunnya,” ujarnya.

    Pertanyaan ini mencerminkan keinginan untuk transparansi dalam proses hukum yang sedang berlangsung.

    Menurutnya, penting untuk mengaitkan setiap adegan dengan alat bukti dan saksi-saksi yang relevan.

    Rekonstruksi mengungkapkan bahwa Juwita meninggal setelah dicekik di dalam mobil, dan jasadnya kemudian dibuang ke semak-semak pada 22 Maret 2025.

    Mobil Daihatsu Xenia berwarna hitam yang digunakan untuk pembunuhan juga ditampilkan dalam rekonstruksi.

    Usai melakukan pembunuhan, Jumran mengambil sepeda motor korban dari sebuah toko di Cempaka, Banjarbaru, dan membersihkan sidik jarinya sebelum membuangnya di dekat jasad korban.

    Ia juga memasangkan helm di kepala Juwita agar masyarakat mengira bahwa kematian korban merupakan akibat kecelakaan.

    Kuasa hukum keluarga korban, Dedi Sugianto, menyatakan bahwa tindakan Jumran dapat dikategorikan sebagai pembunuhan berencana.

    “Dari gelar rekonstruksi ini, kita sudah mendapatkan gambaran bagaimana tersangka merencanakan perbuatannya.”

    Rekonstruksi ini menunjukkan bahwa segala sesuatunya telah disusun dengan hati-hati oleh Jumran, mulai dari penempatan jasad hingga pengaturan barang-barang milik korban.

    Hingga kini, penyidik masih mendalami motif di balik pembunuhan ini, dan kasus ini tetap menjadi perhatian publik.

    Dengan penyerahan seluruh barang bukti kepada Oditur Militer, diharapkan proses persidangan berjalan secara transparan dan akuntabel.

    Sebagian artikel telah tayang di TribunBanjarbaru.com dengan judul TNI AL Janji Hukum Berat Jumran, Satu Saksi Saksikan Pelaku Buang Tubuh Juwita Jurnalis Banjarbaru

    (Tribunnews.com/Mohay) (TribunBanjarbaru.com/Frans Rumbon/Nurholis Huda)

  • Gubernur Tinjau Lokasi Longsor Mojokerto, Ini Langkah Pemprov Jatim

    Gubernur Tinjau Lokasi Longsor Mojokerto, Ini Langkah Pemprov Jatim

    Mojokerto (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau lokasi terjadinya bencana tanah longsor di wilayah kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Raden Soerjo, Blok Watu Lumpang, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Sejumlah langkah telah disiapkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim).

    Didampingi Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra serta jajaran Perangkat Daerah Pemprov Jatim terkait, Gubernur Khofifah meninjau langsung titik bencana longsor. Gubernur Khofifah berkoordinasi dengan jajaran terkait termasuk juga Kepala Desa setempat pasca, bencana longsor terjadi akibat aliran sungai yang tersumbat pohon tumbang.

    “Saya sebenarnya ingin melihat langsung aliran sungai di atas tapi karena kendala kontur tanah yang masih rentan maka tidak direkomendasikan. Tapi bahwa sungai di atas itu posisinya cukup penting karena mengairi sekitar 50 hektar sawah,” ungkapnya, Minggu (6/4/2025).

    Sumbatan di aliran sungai tersebut menyebabkan longsor terutama saat kejadian curah hujan yang turun beintensitas cukup tinggi. Lebih lanjut terkait penanganan longsor, Gubernur Khofifah menegaskan bahwa dalam dua hari ke depan pihaknya meminta agar proses pembersihan bisa segera dilakukan secara intensif.

    “Melalui rapat dengan seluruh pihak kemarin dan hari ini, langkah pertama adalah melalukan operasi pembersihan di lokasi kejadian. Mudah-mudahan besok cuaca bagus jadi jam 8 sampai 12 bisa dilakukan pembersihan. Setelah pembersihan, langkah selanjutnya adalah pemasangan Bronjong untuk mencegah longsor di waktu mendatang,” katanya.

    Pihaknya juga meminta dinas terkait agar bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto untuk segera melakukan normalisasi sungai yang ada di atas. Tujuannya agar puluhan hektar sawah yang selama ini menggantungkan dari aliran sungai tersebut bisa tetap mendapatkan sumber air.

    “Penanganan longsor secara teknis menggunakan biosoil engineering yaitu perbaikan tebing tanah dentan sistem terasering dengan penahan tanah menggunakan bambu dan diatasnya ditanami gebalan rumput vetifer. Rencananya bronjong akan dibangun setinggi 70 meter sepanjang 40 meter di area terdampak tanah longsor,” ujarnya.

    Tujuan pemasangan bronjong untuk memberikan penguatan kontur tanah yang ada sehingga dari hasil mirigasi, ada tiga pohon yang akan ditebang agar terasering bisa dilakukan. Pemasangan bronjong akan dilakukan melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Provinsi Jatim. Sedangkan, di sisi jurang pada kiri jalan akan dilakukan mekanisme penguatan termasuk pembangunan tanggul.

    “Ini untuk memberikan rasa aman pada masyarakat yang melintas di jalur tersebut. Proses pembuatan terasering sendiri disebutnya memerlukan waktu satu bulan. Untuk itu, ia menegaskan akan terus dilakukan koordinasi mendalam dengan berbagai pihak kaitan penutupan-pembukaan jalan selama proses pengerjaan,” jelasnya.

    Selain perbaikan akses jalan, lanjutnya, guna menambah sistem keamanan di sepanjang akses Cangar-Pacet tersebut, akan diberlakukan bentuk peringatan berbasis digital atau Early Warning System (EWS). Menurutnya, dari pintu masuk Tahura R Soerjo telah banyak terpasang warning atau peringatan bagi para pengguna.

    “Namun dengan keberadaan EWS ini nantinya diharapkan bisa memberikan pengamanan ganda bagi para pengguna jalan. Tentu di lihat di titik-titik strategis yang memberikan warning kepada masyarakat yang juga terkonfirmasi dengan pihak kepolisian untuk kemudian disampaikan kepada masyarakat kaitan jalan ditutup,” tegasnya.

    Masih kata mantan Menteri Sosial RI ini, pihaknya bersama-sama stockholder terkait dan pemerintah daerah menjaga rasa aman kepada masyarakat agar merasa nyaman dan tidak ada kekhawatiran terhadap hal yang tidak dinginkan. Seperti bencana alam, tanah longsor yang terjadi di jalur alternatif Mojokerto – Batu pada, Kamis (3/4/2025).

    Sekedar diketahui, total ada 10 korban dalam bencana longsor di wilayah kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Raden Soerjo, Blok Watu Lumpang, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Sebanyak 10 korban tersebut berada di dua mobil yang berbeda melintas saat terjadi longsor yakni pikap dan minibus. [tin/but]

  • Pilkada Berdarah di Papua Tengah: 12 Orang Tewas, 658 Luka, 201 Bangunan Dibakar Regional 6 April 2025

    Pilkada Berdarah di Papua Tengah: 12 Orang Tewas, 658 Luka, 201 Bangunan Dibakar Regional 6 April 2025

    Pilkada Berdarah di Papua Tengah: 12 Orang Tewas, 658 Luka, 201 Bangunan Dibakar
    Tim Redaksi
    JAYAPURA, KOMPAS.com –
    Bentrokan yang dipicu oleh pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, menyebabkan 12 orang tewas.
    Adapun pertikaian terjadi antara massa pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1, Yuni Wonda-Mus Kogoya, dan paslon nomor urut 2, Miren Kogoya-Mendi Wonerengga.
    Bentrokan antara kedua kubu pendukung berlangsung sejak 27 November 2024 hingga 4 April 2025.
    “Dari pendataan, delapan orang meninggal dunia berasal dari paslon nomor urut 1 dan sisanya berasal dari paslon nomor urut 2,” ujar Kepala Operasi Satgas Damai Cartenz, Brigadir Jenderal Polisi Faizal, dalam keterangan tertulis di Jayapura, Minggu (6/4/2025).
    “Korban luka-luka berjumlah 658 orang, dengan rincian 423 orang merupakan pendukung paslon 1 dan 230 orang lainnya dari kubu paslon nomor urut 2,” kata Faizal yang juga menjabat Wakapolda Papua.
    Akibat eskalasi konflik ini, ratusan warga terpaksa mengungsi untuk mencari tempat yang lebih aman setelah rumah mereka ikut terbakar.
    Pertikaian antara massa pendukung menyebabkan ratusan bangunan di Kota Mulia, ibu kota Kabupaten Puncak Jaya, serta sejumlah distrik sekitarnya, dirusak dan dibakar.
    ”
    Kerugian material
    tercatat cukup besar. Di mana ada 201 bangunan yang terbakar selama bentrokan antara massa pendukung yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya,” ujar Faizal.
    Selebihnya, satu bangunan SD Pruleme Belakang Toba Jaya, satu Kantor Balai Kampung Trikora, satu Kantor Distrik Irimuli, satu kantor Partai Gelora, dan satu kantor Balai Desa Pagaleme.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.