Jenis Media: Regional

Pemerintah Akui Kerusakan Lingkungan Ikut Picu Bencana di Sumatera
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Pemerintah mengakui bahwa kerusakan lingkungan turut memperparah bencana banjir bandang dan tanah longsor di tiga provinsi, yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
“Selain faktor cuaca yang ekstrem, tentunya ada faktor
kerusakan lingkungan
yang memperparah bencana,” kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam jumpa pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (3/12/2025).
Oleh karena itu, pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) tengah menelusuri asal sejumlah kayu gelondongan yang turut terbawa arus dalam
bencana banjir bandang
.
“Dan seiring dengan evakuasi dan penanganan sebagai fokus utama, pemerintah melakukan evaluasi dan investigasi secara menyeluruh terkait bencana ini,” jelas dia.
Dalam kesempatan serupa, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, memastikan bahwa Satgas PKH tengah menelusuri asal kayu gelondongan tersebut.
“Saat ini Satgas Penertiban Kawasan Hutan sudah turun tangan menelusuri dugaan gelondongan kayu yang banyak terbawa arus banjir,” tegas dia.

Pratikno menyebutkan, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar situasi bencana banjir dan tanah longsor di Aceh,
Sumatera Utara
, dan Sumatera Barat diperlakukan sebagai prioritas nasional.
“Bapak Presiden memberikan instruksi agar situasi ini diperlakukan sebagai prioritas nasional, termasuk jaminan bahwa dana dan logistik nasional tersedia secara penuh, salah satunya pada saat tanggap darurat ini menggunakan
Dana Siap Pakai
,” kata Pratikno.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan akan menggelar rapat dengan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni untuk menyelidiki dugaan pembalakan liar usai banyaknya gelondongan kayu yang hanyut saat banjir di Sumatera.
Ia menyatakan, hal ini merupakan bagian dari penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian untuk mencari tahu dugaan pelanggaran tersebut.
“Penegakan hukum terkait temuan kayu gelondong yang terkupas, kami secara lisan sudah berkoordinasi dengan Menhut dan kami akan besok melaksanakan rapat,” kata Listyo dalam konferensi pers penanganan bencana banjir dan longsor di Posko Terpadu TNI, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (3/12/2025).
Ia menyebut, dua institusi itu akan membentuk tim gabungan untuk menyelidiki dan mendalami. Adapun rapat, bertujuan untuk memproses rencana pembentukan tim tersebut.
Diberitakan sebelumnya, sebanyak 753 jiwa dinyatakan meninggal dunia akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Data Dashboard Penanganan Darurat Banjir dan Longsor Sumatera Tahun 2025 yang tertulis di situs Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Bencana (Pusdatin BNPB) menunjukkan jumlah korban jiwa, korban hilang, dan korban luka-luka.
“Jumlah meninggal dunia 753 jiwa, hilang 650 jiwa, dan korban luka-luka 2.600 jiwa,” tulis data tersebut pada Rabu (3/12/2025), sebagaimana dilihat Kompas.com pada pukul 06.30 WIB.
Data Pusdatin BNPB juga memperlihatkan jumlah kerusakan pada rumah-rumah warga di tiga provinsi tersebut.
“3.600 rumah rusak berat, 2.100 rumah rusak ringan, dan 3.700 rusak ringan,” tulis data tersebut.
Banjir bandang dan tanah longsor mengakibatkan sejumlah fasilitas umum yang rusak, termasuk fasilitas pendidikan dan tempat ibadah.
“Jembatan 39,34 persen mengalami kerusakan, fasilitas ibadah 16,97 persen, fasilitas pendidikan 42,5 persen, dan fasilitas kesehatan 1,18 persen,” tulis data Pusdatin BNPB.
Sementara itu, jumlah pengungsi per hari ini mencapai 106.200 di Sumatera Barat, 538.000 di Sumatera Utara, dan 1,5 juta warga Aceh.
Dengan demikian, ada 141.800 warga Sumbar yang terdampak, 1,5 juta di Aceh, dan 1,7 juta di Sumut.
Total yang terdampak bencana ini adalah 3,3 juta jiwa.
Data ini pun masih terus diperbarui oleh BNPB secara berkala.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.