Jenis Media: Regional

Deteksi Gerakan Tanah, Satu Titik EWS Longsor Akhirnya Terpasang di Krucil Probolinggo

Probolinggo (beritajatim.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mulai mengintensifkan pemasangan Early Warning System (EWS) atau sistem peringatan dini longsor di sejumlah wilayah rawan bencana dalam sepekan terakhir. Di Kabupaten Probolinggo, pemasangan alat vital ini baru terealisasi di satu titik lokasi, yakni di Dusun Brigeen, Desa Plaosan, Kecamatan Krucil.

Pemilihan lokasi di kawasan Krucil ini bukan tanpa alasan. Wilayah tersebut dinilai memiliki tingkat kerawanan tinggi setelah ditemukannya indikasi struktur tanah yang labil.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo, Oemar Sjarief, menjelaskan bahwa pemasangan alat ini didasarkan pada data lapangan terkait adanya aktivitas pergerakan tanah yang berpotensi memicu longsor.

“Setelah ada informasi mengenai gerakan tanah yang berpotensi longsor, kami melaporkan hal itu ke BPBD Provinsi Jawa Timur,” ujar Oemar, Selasa (16/12/2025).

Merespons laporan tersebut, BPBD Provinsi Jawa Timur menggandeng tim ahli dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya untuk melakukan verifikasi teknis. Tim gabungan melakukan kajian dan penelitian lapangan secara intensif selama tiga hari untuk memetakan tingkat risiko di area tersebut.

Berdasarkan analisis data geologi yang dikumpulkan tim ahli, Dusun Brigeen dinyatakan sebagai prioritas utama yang membutuhkan alat deteksi dini guna meminimalisasi risiko korban jiwa.

“Dari hasil penelitian lapangan, direkomendasikan pemasangan EWS sebagai peringatan dini kepada masyarakat,” jelas Oemar.

Kendati langkah mitigasi ini telah dimulai, cakupan perlindungan EWS di Kabupaten Probolinggo tercatat masih sangat terbatas. Pemasangan satu unit alat ini belum sebanding dengan luasnya bentang alam di wilayah tersebut yang didominasi perbukitan dan pegunungan, di mana potensi longsor masih mengintai banyak titik lainnya. [ada/beq]

16/12/2025 11:26
Hujan Deras Sebabkan Saluran Irigasi Jebol, Banjir Genangi Permukiman di Banyuwangi Surabaya 16 Desember 2025

Hujan Deras Sebabkan Saluran Irigasi Jebol, Banjir Genangi Permukiman di Banyuwangi
Tim Redaksi
BANYUWANGI, KOMPAS.com
– Saluran irigasi di Desa Karangsari, Kecamatan Sempu, Banyuwangi, Jawa Timur jebol pada Senin (15/12/2025) setelah wilayah tersebut diguyur hujan deras.
Saluran air yang terhubung dengan kanal sungai besar tersebut jebol diduga akibat tidak kuat menahan derasnya arus sungai.
Kapolsek Sempu AKP Satrio Wibowo mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pengecekan lokasi untuk memastikan kondisi keamanan warga serta memetakan dampak yang ditimbulkan akibat peristiwa tersebut.
“Kami langsung turun ke TKP di Dusun Karangrejo setelah menerima laporan. Berdasarkan hasil pendataan sementara, terdapat dua kepala keluarga terdampak, namun dipastikan nihil korban jiwa,” kata Satrio.
Imbas jebolnya saluran air menyebabkan air naik dan menggenangi rumah warga dengan ketinggian sekitar 10 sentimeter dan situasi kian membaik seiring redanya hujan.
Sebagai langkah cepat, pihak kepolisian bersama unsur terkait telah melakukan penanganan sementara dengan memasang tanggul darurat di sekitar lokasi jebolnya saluran irigasi.
“Tindak lanjut perbaikan akan dilakukan Selasa. Untuk sementara sudah kami pasangi tanggul agar aliran air tidak kembali meluap ke permukiman warga,” jelasnya.
Polisi disebutnya akan terus melakukan pemantauan, khususnya apabila terjadi hujan susulan yang berpotensi memperparah kondisi saluran air.
“Kami mengimbau warga sekitar tetap waspada dan segera melapor apabila terjadi peningkatan debit air atau kondisi darurat lainnya, sehingga bisa segera kami tindak lanjuti,” pesannya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

16/12/2025 11:22
Anggota Polda NTT Cabuli Anak Tiri yang Masih SD Regional 16 Desember 2025

Anggota Polda NTT Cabuli Anak Tiri yang Masih SD
Tim Redaksi
KUPANG, KOMPAS.com
– Seorang anggota Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Timur (NTT), berinsial Aipda SAT (45) diduga mencabuli anak tirinya yang masih duduk di bangku SD, LJT (12).
Kasus pencabulan itu dilaporkan MI (41) yang merupakan ibu kandung LJT ke Kepolisian Sektor (Polsek) Alak, Sabtu (13/12/2025).
“Betul, kasusnya kini ditangani oleh Bidang Propam Polda
NTT
,” kata Kepala Bidang Humas
Polda NTT
Komisaris Besar Hendry Novika Chandra, kepada
Kompas.com
, Selasa (16/12/2025).
Korban mengaku dicabuli sang ayah sambung di rumah mereka di Kecamatan Alak, Kota Kupang.
Ketika itu, sang ibu sedang di luar rumah. Pelaku yang saat itu dipengaruhi minuman keras, lalu mencabuli korban.
Namun, korban melawan dan berhasil menghentikan aksi pelaku.
Karena ketakutan, korban mengurung diri di dalam kamarnya dan menghubungi ibunya untuk segera pulang.
Ketika ibunya tiba di rumah, pelaku sedang mengonsumsi minuman keras. Korban lalu menyampaikan semua yang dialaminya.
Karena kesal, MI lalu mengajak korban mendatangi Polsek Alak untuk melaporkan kejadian itu.
“Karena pelaku ini bertugas di Polda NTT, maka kasusnya kini ditangani Propam Polda NTT,” ujar dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

16/12/2025 11:21
Wakil DPRD Jabar Dukung Kebijakan Dedi Mulyadi Soal Penghentian Izin Perumahan, Tekan Risiko Bencana Bandung 16 Desember 2025

Wakil DPRD Jabar Dukung Kebijakan Dedi Mulyadi Soal Penghentian Izin Perumahan, Tekan Risiko Bencana
Tim Redaksi
BANDUNG, KOMPAS.com
– Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, MQ Iswara menilai, kebijakan Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi yang menghentikan sementara izin pembangunan perumahan sebagai langkah yang diperlukan untuk menekan risiko bencana banjir dan longsor.
Ia mengatakan kebijakan tersebut bukan keputusan mendadak, melainkan tindak lanjut dari Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 11 Tahun 2025 tentang Alih Fungsi Lahan.
“Pemberhentian izin sementara untuk pembangunan perumahan se-Jawa Barat itu tidak serta merta. Awalnya, Pemprov Jabar telah mengeluarkan Pergub nomor 11 tahun 2025 tentang alih fungsi lahan,” kata Iswara saat ditemui di DPD Partai Golkar Kota Bandung, Senin (15/12/2025) malam.
Iswara menjelaskan, setelah Pergub tersebut, gubernur menerbitkan sejumlah surat edaran pada 13 dan 14 Desember.
Mulai dari penghentian sementara
izin perumahan
di Bandung Raya hingga diperluas ke seluruh wilayah Jawa Barat.
Seiring meningkatnya curah hujan dan kejadian banjir serta longsor, kebijakan tersebut kemudian diperluas dengan menghentikan sementara izin pembangunan restoran, hotel, kafe, dan destinasi wisata di kawasan rawan
bencana
.
“Jadi sebenarnya bukan hanya satu, sudah empat yang dikeluarkan oleh gubernur untuk mencegah terjadinya bencana di Jawa Barat,” katanya.
Menurut Iswara, DPRD Jabar sebelumnya juga telah mendorong agar pemerintah provinsi menerapkan moratorium izin pembangunan untuk memberi ruang kajian bersama pemerintah kabupaten/kota.
“Apakah Persetujuan Bangun Gedung (PBG) yang dulu IMB itu dilaksanakan sesuai dengan izinnya. Di PBG itu kan disyaratkan juga agar melakukan reboisasi, penanaman dan sebagainya apakah itu dilakukan atau tidak,” terangnya.
Ia menilai tahapan tersebut penting dilakukan sebelum izin pembangunan kembali dibuka.
“Jadi tahapan-tahapan itu memang harus dilakukan dulu, jadi kami di
DPRD Jawa Barat
mendukung apa yang di aturan-aturan yang dilakukan gubernur,” tutur Iswara.
DPRD Jabar juga berencana mendorong agar kebijakan terkait perlindungan lingkungan tersebut diperkuat dalam bentuk peraturan daerah (Perda), mengingat kedudukan surat edaran berada di bawah Pergub dan Perda.
“Kami akan meminta kepada Banleg untuk mengajukan Perda inisiatif atau Perda prakarsa terkait dengan kondisi lingkungan di Jawa Barat. Jadi ini sejalan dengan yang dilakukan oleh (Gubernur) Jabar,” pungkas Iswara.
Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperluas kebijakan penghentian sementara penerbitan izin perumahan.
Kebijakan tersebut sebelumnya hanya berlaku di Bandung Raya, tetapi kini diterapkan di seluruh wilayah Jawa Barat.
Perluasan kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran
Gubernur Jawa Barat
Nomor: 180/HUB.03.08.02/DISPERKIM yang diterbitkan pada 13 Desember 2025.
Gubernur Jawa Barat
Dedi Mulyadi
menerangkan, alasan memperluas kebijakan tersebut adalah karena tingginya ancaman bencana hidrometeorologi yang tidak lagi bersifat lokal di Bandung Raya saja.
“Potensi bencana alam hidrometeorologi berupa banjir bandang dan tanah longsor bukan hanya terjadi di wilayah Bandung Raya, tetapi juga di seluruh wilayah Jawa Barat,” kata Dedi dalam surat edaran yang diterima Kompas.com, Senin (15/12/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

16/12/2025 11:14
Bandara Dhoho Kediri Bersolek Sambut Natal dan Tahun Baru Surabaya 16 Desember 2025

Bandara Dhoho Kediri Bersolek Sambut Natal dan Tahun Baru
Tim Redaksi
KEDIRI, KOMPAS.com
– Bandara Internasional Dhoho Kediri, Jawa Timur, yang beroperasi kembali sejak 10 November lalu, kini bersolek dalam menyambut perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
Pihak bandara mendirikan posko terpadu yang akan melayani para pengguna jasa penerbangan pada momentum
peak season
mulai 15 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026.
Selain itu,
Bandara Dhoho
juga telah dihias dengan sejumlah ornamen perayaan Natal maupun hiasan lain untuk memeriahkan tahun baru.
General Manager Bandar Udara Dhoho
Kediri
, Rahmat Yoni Saputra mengatakan, pihaknya memastikan kesiapan penuh untuk melayani perjalanan udara masyarakat pada periode
Natal dan Tahun
Baru 2025/2026 (
Nataru
) ini.
“Kesiapan ini mencakup infrastruktur, fasilitas dan personel yang telah disiagakan secara optimal guna mengantisipasi peningkatan lalu lintas penerbangan pada
peak season
akhir tahun ini,” ujar Rahmat Yogi Saputra dalam keterangan tertulisnya, Selasa (16/12/2025).
Pihaknya juga telah mendirikan posko yang berfungsi sebagai wadah kolaborasi seluruh pemangku kepentingan di bandara dalam optimalisasi pelayanan penumpang.
“Dengan dibukanya Posko Terpadu Nataru 2025/2026, kami berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang melakukan perjalanan melalui
Bandara Dhoho Kediri
,” ujar Rahmat.
Pihaknya juga memastikan operasional bandara berjalan secara aman, lancar dan nyaman, serta senantiasa meningkatkan koordinasi dengan seluruh mitra terkait selama periode puncak pergerakan penumpang.
Manajemen Bandara Internasional Dhoho Kediri juga mengimbau masyarakat untuk memperhatikan beberapa hal dalam melakukan perjalanan pada periode Nataru ini.
Yaitu, melaksanakan pedoman “321” yakni 3 jam sebelum terbang sudah tiba di bandara, 2 jam sebelum terbang sudah melakukan proses pelaporan diri dan bagasi, 1 jam sebelum terbang sudah berada di ruang tunggu.
Selain itu juga memastikan kelengkapan dokumen perjalanan dan bagasi maupun mengikuti arahan petugas untuk kelancaran pemeriksaan keamanan.
Sebelumnya diberitakan, Bandara Internasional Dhoho Kediri sempat vakum penerbangan komersil hingga dimulainya lagi penerbangan tepat pada 10 November 2025.
Hingga kini, bandara yang dibangun sepenuhnya oleh pihak swasta yakni PT Gudang Garam itu melayani penerbangan rute Kediri-Jakarta dengan tiga kali penerbangan tiap minggunya, yakni Senin-Rabu-Jumat.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

16/12/2025 11:11
Pecat Resbob Secara Tidak Terhormat, GMNI Tegaskan Tak Beri Bantuan Hukum Surabaya 16 Desember 2025

Pecat Resbob Secara Tidak Terhormat, GMNI Tegaskan Tak Beri Bantuan Hukum
Tim Redaksi
SURABAYA, KOMPAS.com
– Organisasi kemahasiswaan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) memecat secara tidak terhormat
influencer
Muhammad Adimas Firdaus Putra Nasihan alias Resbob.
Pemecatan itu tertuang dalam surat Dewan Pengurus Komisariat (DPK) GMNI Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS), nomor 038/Int/DPC.GMNI-Surabaya/XII/2025.
Ketua DPC
GMNI Surabaya
Virgiawan Budi Prasetyo mengatakan,
Resbob
merupakan mahasiswa yang baru tiga bulan jadi kader di organisasi kemahasiswaan tersebut.
“Per tahun ini anggota dan kader GMNI Surabaya. Sudah melalui proses pengaderan, jadi memang betul Resbob itu kader kami,” kata Virgiawan saat dikonfirmasi, Selasa (16/12/2025).
Akan tetapi, kata Virgiawan, ucapan Resbob dinilai sudah menyinggung suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
Menurutnya, tindakan itu tidak sesuai dengan ideologi GMNI.
“Organisasi kami menjunjung tinggi persatuan, tidak memandang suku, ras, agama, budaya dari siapa pun itu. Kita menolak keras terkait adanya SARA atau rasis,” jelasnya.
Oleh karena itu, GMNI menganggap ujaran kebencian yang dilontarkan Resbob merupakan pelanggaran berat.
Dengan demikian, pihaknya memutuskan untuk memecat Resbob secara tidak hormat.
Lebih lanjut, Virgiawan mengaku, organisasinya tidak akan memberikan bantuan hukum kepada Resbob.
Dia memercayakan seluruh proses hukum ke aparat kepolisian.
“Jadi, kita tidak akan membela Resbob karena memang di aturan organisasi kami juga menolak keras terhadap bentuk SARA,” ucapnya.
“Kita kembalikan ke pihak yang berwenang saja. Kalau memang Resbob memenuhi unsur penghinaan atau dari apa pun pasalnya, kami serahkan yang berwenang,” tutupnya.
Diberitakan sebelumnya, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS) menjatuhkan sanksi
drop out
(DO) kepada
Youtuber
Resbob usai melontarkan ujaran kebencian.
Rektor UWKS Rr. Nugrahini Susantinah Wisnujati membenarkan bahwa Resbob merupakan mahasiswa Program Studi (Prodi) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) di kampusnya.
Nugrahini menyebutkan, ucapan Resbob yang ramai di media sosial merupakan bentuk penghinaan kepada suku Sunda. Pihaknya pun mengecam tindakan yang dilakukan mahasiswanya itu.
“Perlu kami tegaskan bahwa tindakan tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila maupun karakter dan budaya Universitas Wijaya Kusuma Surabaya,” kata Nugrahini dalam video pernyataannya, Senin (15/12/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

16/12/2025 11:09
Lonjakan Kendaraan Diprediksi 17 Persen, Dishub Jatim Siapkan Ribuan Armada Periode Nataru Surabaya 16 Desember 2025

Lonjakan Kendaraan Diprediksi 17 Persen, Dishub Jatim Siapkan Ribuan Armada Periode Nataru
Tim Redaksi
SIDOARJO, KOMPAS.com
– Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Timur memprediksi lonjakan arus kendaraan selama masa Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025–2026 mencapai sekitar 17 persen.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, berbagai moda transportasi telah disiapkan guna menjamin kelancaran mobilitas masyarakat, Selasa (16/12/2025).
Kepala
Dishub Jatim
Nyono menyampaikan, pihaknya telah melakukan perhitungan awal sembari menunggu rilis resmi dari Badan Kebijakan Transportasi (BKT).
Namun secara umum, lonjakan pergerakan masyarakat dipastikan terjadi selama periode Nataru.
“Kita masih menunggu update dari BKT, tapi secara keseluruhan Dinas Perhubungan Jawa Timur memprediksi kenaikan berada di angka 17 persen periode libur Natal dan Tahun Baru,” ujar Nyono saat ditemui di Pasar Puspa Agro, Selasa (16/12/2025).
Untuk mengakomodasi lonjakan tersebut, Dishub Jatim telah menyiapkan ribuan armada dari berbagai moda transportasi.
Mulai dari bus antarkota, kereta api, pesawat udara, hingga angkutan laut dan penyeberangan yang akan efektif di kerahkan sejak tanggal 19 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026.
“Bus yang kita siapkan ada 6.637 armada, kereta api 148 trainset, pesawat 302 jadwal tambahan, kapal laut 55 unit, serta penyeberangan sebanyak 241 trip atau sekitar 71 kapal. Semua armada sudah kami siapkan, dan akan dikerahkan selama 18 hari di seluruh Jawa Timur,” jelasnya.
Menurut Nyono, puncak kepadatan arus mudik Natal diprediksi akan terjadi pada 24 Desember 2025.
Sementara arus balik diperkirakan memuncak pada 4 Januari 2026 mendatang.
“Prediksi arus padat saat Natal itu tanggal 24 Desember, sedangkan untuk arus baliknya sekitar 4 Januari 2026,” tambahnya.
Dengan kesiapan armada dan koordinasi lintas sektor, Dishub Jatim optimistis penyelenggaraan angkutan Nataru tahun ini dapat berjalan aman, lancar, dan terkendali.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

16/12/2025 11:01
Pertumbuhan Ekonomi Kendal Tembus 8,84 Persen, Bupati Sebut KEK Jadi Motor Utama Regional 16 Desember 2025

Pertumbuhan Ekonomi Kendal Tembus 8,84 Persen, Bupati Sebut KEK Jadi Motor Utama
Tim Redaksi
KENDAL, KOMPAS.com –
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) menjadi faktor kunci dalam pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal.
Melalui optimalisasi kawasan tersebut,
pertumbuhan ekonomi
kedua daerah diperkirakan dapat mencapai angka 8–9 persen.
Pada triwulan III tahun 2025, perekonomian Kabupaten Kendal tercatat tumbuh sebesar 8,84 persen, menjadikannya sebagai yang tertinggi di Provinsi Jawa Tengah.
Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya aktivitas industri dan investasi di kawasan industri serta KEK Kendal.
Menanggapi capaian tersebut, Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada triwulan ketiga tahun 2025 tidak terlepas dari dampak positif keberadaan KEK Kendal.
“Di triwulan ketiga ini, pertumbuhan ekonomi Kendal mencapai 8,84 persen. Salah satu faktornya adalah kontribusi dari
Kawasan Ekonomi Khusus
Kendal,” ujar Dyah Kartika Permanasari, yang akrab disapa Mbak Tika, pada Senin (15/12/2025).

Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kendal melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait terus melakukan integrasi
tenaga kerja lokal
dengan kebutuhan industri.
Langkah ini bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Alhamdulillah, capaian
investasi di Kendal
pada triwulan ketiga ini juga menjadi yang tertinggi se-Jawa Tengah,” tambahnya.
Mbak Tika juga berharap adanya kerja sama yang lebih erat antara perusahaan-perusahaan yang beroperasi di KEK dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.
Menurutnya, kemitraan tersebut dapat dijadikan salah satu syarat dalam pemberian insentif pajak bagi perusahaan di KEK.
“Pertumbuhan ekonomi yang baik di Kabupaten Kendal ini juga berdampak pada penurunan angka kemiskinan,” katanya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif KEK Kendal, Juliani Kusumaningrum, mengungkapkan bahwa hingga saat ini terdapat 135 perusahaan yang telah bergabung di KEK Kendal.
Dari jumlah tersebut, 51 perusahaan sudah beroperasi, 37 perusahaan masih dalam tahap konstruksi, dan sisanya dalam proses persiapan pembangunan.
“Total investasi yang terserap hingga akhir September 2025 mencapai Rp 182 triliun,” ungkap Juliani.
Selain itu, penyerapan tenaga kerja langsung di KEK Kendal telah mencapai sekitar 38.000 orang, dengan 79 persen di antaranya merupakan tenaga kerja asal Kabupaten Kendal.
“Penyerapan tenaga kerja akan terus bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah perusahaan yang masuk dan beroperasi di KEK Kendal,” tambahnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

16/12/2025 10:58
Tiga Pekan Pascabanjir di Tapanuli Tengah, Kayu dan Lumpur Masih Menumpuk di Sibuluan Nauli Medan 16 Desember 2025

Tiga Pekan Pascabanjir di Tapanuli Tengah, Kayu dan Lumpur Masih Menumpuk di Sibuluan Nauli
Tim Redaksi
MEDAN, KOMPAS.com
– Tumpukan kayu dan lumpur yang dibawa oleh banjir masih terlihat di tepi jalan Lingkungan I, Kelurahan Sibuluan Nauli, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Selasa (16/12/2025).
Kondisi ini belum teratasi sejak musibah banjir dan longsor melanda Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga pada Selasa (25/11/2025) lalu.
Seorang warga setempat, Bina mengungkapkan, jalan masih dipenuhi
lumpur
dan tumpukan
kayu
yang belum diangkut.
Warga juga mengalami kesulitan dalam membersihkan rumah mereka setelah terendam banjir selama hampir lima hari.
“Sampai sekarang mobil Dinas Kebersihan belum ada masuk untuk mengangkut sampah-sampah dan puing-puing sisa banjir,” kata Bina kepada Kompas.com melalui telepon seluler.
Bina mengaku tidak mengetahui sampai kapan tumpukan kayu dan lumpur yang menutupi jalan tersebut akan dapat dipulihkan.
Sementara itu, warga masih fokus mengurus rumah masing-masing, mengingat banyak barang yang hancur dan hunian mereka mengalami kerusakan parah.
Beberapa warga memilih untuk menyewa pekerja guna membersihkan lumpur dari dalam rumah mereka.
“Selain itu, ada yang gotong royong, tapi ya sesama keluarga saja,” imbuhnya.
Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat hingga Senin (15/12/2025) malam, jumlah korban jiwa akibat banjir dan longsor di Sumatera mencapai 1.030 jiwa, dengan 206 orang masih dinyatakan hilang.
Data ini merupakan hasil rekapitulasi dari tiga provinsi di Sumatera, yaitu Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, dalam konferensi pers pada Senin (15/12/2025), menjelaskan bahwa terdapat penambahan 14 korban jiwa yang ditemukan.
“Untuk korban meninggal dunia bertambah 14 jiwa, dari 1.016 jiwa pada hari Minggu kemarin, 14 Desember, saat ini menjadi 1.030 jiwa,” ujarnya.
Rincian jumlah korban jiwa akibat banjir di Sumatera berdasarkan provinsi adalah sebagai berikut: Aceh 431 jiwa, Sumatera Utara 355 jiwa, dan Sumatera Barat 244 jiwa.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

16/12/2025 10:57
Usai Pakunden Lumpuh, SPPG Tanjungsari Blitar Paksakan Menu Kering Buntut Anggaran MBG Belum Cair

Blitar (beritajatim.com) – Tanda tanya besar mengenai tata kelola anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Blitar semakin meruncing. Setelah sebelumnya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pakunden, Kota Blitar mengumumkan penghentian operasional mendadak pada Senin (15/12/2025), kini giliran SPPG Tanjungsari yang mengibarkan bendera putih.

Berbeda dengan Pakunden yang berhenti total tanpa kompensasi, SPPG Tanjungsari Kota Blitar melakukan langkah darurat yakni mengganti menu makan bergizi basah dengan makanan kering yang dirapel (diberikan sekaligus) untuk jatah tiga hari.

Alfia, salah satu warga penerima manfaat MBG dari SPPG Tanjungsari, membenarkan adanya perubahan drastis layanan tersebut. Berdasarkan informasi yang ia terima dari pihak sekolah anaknya pada Selasa (16/12/2025), jatah makan untuk hari Senin, Selasa, dan Rabu diberikan bersamaan dalam bentuk menu kering.

“Iya, dapat menu kering dan dapat informasi itu (penghentian sementara),” ungkap Ninda, mengonfirmasi kabar yang beredar.

Jika SPPG Pakunden menggunakan istilah halus kendala administrasi, pihak SPPG Tanjungsari justru lebih transparan mengungkap akar masalahnya. Melalui pesan WhatsApp yang disebar kepada warga. Mereka secara eksplisit menyebutkan bahwa Bantuan Pemerintah belum cair.

Berikut petikan pesan dramatis dari SPPG Tanjungsari yang diterima penerima manfaat :

“Selamat sore bapak/ibu, dikarenakan Bantuan Pemerintah yang belum cair. Untuk menu yang hari ini kami kirimkan terpaksa keringan untuk hari Senin, Selasa, dan Rabu, karena sebenarnya kami disarankan untuk berhenti operasional di hari Senin, namun tetap kami usahakan dengan dana terbatas dan kami cukup-cukupkan agar anak-anak tetap mendapatkan haknya menerima MBG,” tulis dalam pengumuman itu.

Informasi dari SPPG Tanjungsari ini menambah daftar panjang ketidakpastian program MBG di Blitar Raya. Sehari sebelumnya, Senin (15/12/2025), warga Pakunden, Kota Blitar, lebih dulu dibuat syok.

Lorenza, warga Pakunden, menerima pesan dari Kepala SPPG Kota Blitar Sukorejo Pakunden / “Dapur Gemilang”, Suprayitno Fitra B.P, yang menyatakan penghentian operasional total mulai tanggal 15 Desember 2025.

“Sehubungan dengan kendala administrasi akhir tahun dan penyesuaian anggaran SPPG Pakunden akan menghentikan sementara operasional hingga batas waktu yang belum dipastikan,” tulis Suprayitno dalam surat edarannya.

Rentetan kejadian ini memicu kekhawatiran serius. Pola kejadian di Pakunden dan Tanjungsari mengindikasikan adanya masalah sistemik dalam pencairan anggaran pusat atau daerah di penghujung tahun anggaran 2025.

Akibatnya ribuan anak dan balita yang menjadi target penerima manfaat kini terancam tidak mendapatkan asupan gizi yang dijanjikan negara. Baik Lorenza di Pakunden maupun Ninda di Tanjungsari kini hanya bisa menunggu tanpa kepastian kapan dapur umum akan kembali mengepul.

“Kami berharap semoga MBG bisa segera normal kembali,” pungkas Lorenza mewakili jeritan hati para ibu di Blitar. [owi/beq]

16/12/2025 10:53