Jenis Media: Regional

  • HUT ke-61 Golkar: Ali Mufthi Tegaskan Suara Rakyat Adalah Suara Golkar

    HUT ke-61 Golkar: Ali Mufthi Tegaskan Suara Rakyat Adalah Suara Golkar

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur, Ali Mufthi, menegaskan kembali komitmen partainya untuk menjadi representasi aspirasi masyarakat.

    Penegasan ini disampaikan pada acara tasyakuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 Partai Golkar di Kantor DPD Partai Golkar Jatim, Surabaya, Jumat (5/12/2025) malam.

    ​”Suara rakyat adalah suara Golkar. Itu bukan hanya slogan, tetapi prinsip perjuangan kami,” ujar Ali Mufthi dalam sambutannya.

    Ia menekankan bahwa Golkar hadir untuk menyerap, memperjuangkan, dan mewujudkan aspirasi masyarakat dalam kebijakan pembangunan.

    ​Menurut Ali, Golkar sebagai partai besar harus selalu berpihak pada kebutuhan rakyat. “Kita ingin memastikan Golkar menjadi rumah perjuangan rakyat. Apa yang diinginkan masyarakat, itulah yang kita bawa menjadi agenda politik partai,” tegasnya.

    ​Dalam rangkaian tasyakuran tersebut, Golkar Jatim menggelar doa bersama sebagai ikhtiar menguatkan komitmen kebangsaan dan memohon agar Indonesia selalu aman, tertib, kondusif, dan sejahtera.

    ​Acara diawali dengan pembacaan doa Rabbij’al haadzal balada aamina yang dipimpin oleh tokoh agama, sekaligus mendoakan masyarakat yang sedang tertimpa bencana di sejumlah daerah, seperti Sumatra Utara, Sumatra Barat dan Aceh.

    ​Ali menyebut usia ke-61 menunjukkan kedewasaan dan kematangan Golkar dalam berpolitik. Momen ini digunakan untuk mempertegas peran partai dalam perjalanan bangsa.

    ​”Usia 61 ini adalah usia puncak semangat. Golkar tidak muda, tidak pula tua. Ini usia matang. Semangat kuning harus terus mengalir untuk menyejahterakan rakyat,” pungkasnya, sembari menegaskan orientasi Golkar yang berpihak pada rakyat sebagai kunci keberlangsungan partai. (tok/ted)

  • Gempa Bumi Magnitudo 5,3 Guncang Sumba Barat NTT
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        6 Desember 2025

    Gempa Bumi Magnitudo 5,3 Guncang Sumba Barat NTT Regional 6 Desember 2025

    Gempa Bumi Magnitudo 5,3 Guncang Sumba Barat NTT
    Tim Redaksi
    KUPANG, KOMPAS.com
    – Gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 5,3 mengguncang Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Sabtu (6/12/2025) sekitar pukul 04.42 Wita.
    Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono, menjelaskan bahwa episenter gempa terletak pada koordinat 10,57 derajat lintang selatan dan 119,33 derajat bujur timur.
    Lokasi gempa berada di laut, tepatnya 88 kilometer arah barat daya Kota Wanokaka, dengan kedalaman 44 kilometer.
    “Gempa yang terjadi merupakan jenis gempa dangkal akibat adanya deformasi batuan dalam slab Lempeng Samudera Hindia (intra slab),” ungkap Daryono dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com pada Sabtu pagi.
    Berdasarkan estimasi peta guncangan (shakemap), gempa ini menimbulkan guncangan di daerah Wanokaka, Lamboya, dan Laboya Barat, dengan skala intensitas III – IV MMI.
    Hingga saat ini, belum ada laporan mengenai dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa tersebut.
    Daryono juga menambahkan bahwa hasil pemodelan menunjukkan gempa ini tidak berpotensi menimbulkan tsunami.
    Sampai pukul 04.57 WIB, hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa susulan (aftershock).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Imbas Banjir dan Longsor, Operasional 3 Perusahaan di DAS Batang Toru Dihentikan 
                
                    
                        
                            Medan
                        
                        6 Desember 2025

    Imbas Banjir dan Longsor, Operasional 3 Perusahaan di DAS Batang Toru Dihentikan Medan 6 Desember 2025

    Imbas Banjir dan Longsor, Operasional 3 Perusahaan di DAS Batang Toru Dihentikan
    Tim Redaksi
    MEDAN, KOMPAS.com
    – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) memutuskan untuk menghentikan sementara operasional perusahaan Agincourt Resources, PTPN III, dan North Sumatera Hydro Energy (NSHE), pengembang PLTA Batang Toru, pada Jumat (5/12/2025).
    “Berdasarkan temuan lapangan, pemerintah memutuskan menghentikan sementara operasional ketiga perusahaan tersebut,” ujar Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH), Hanif Faisol Nurofiq.
    Langkah tersebut diambil setelah melakukan inspeksi udara dan darat di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS)
    Batang Toru
    dan Garoga.
    Inspeksi tersebut bertujuan untuk memverifikasi penyebab bencana dan menilai kontribusi aktivitas usaha terhadap meningkatnya risiko banjir dan longsor, serta memastikan kepatuhan terhadap standar perlindungan lingkungan hidup.
    Hanif juga mengunjungi PT
    Agincourt Resources
    , PT Perkebunan Nusantara III (
    PTPN III
    ), dan PT
    North Sumatera Hydro Energy
    (NSHE).
    Selain menghentikan operasional, pemerintah juga mewajibkan audit lingkungan sebagai langkah pengendalian tekanan ekologis di hulu DAS yang memiliki fungsi vital bagi masyarakat.
    Mulai 6 Desember 2025, seluruh perusahaan di hulu DAS Batang Toru diwajibkan untuk menghentikan operasional dan menjalani audit lingkungan.
    “Kami telah memanggil ketiga perusahaan untuk pemeriksaan resmi pada 8 Desember 2025 di Jakarta. DAS Batang Toru dan Garoga adalah kawasan strategis dengan fungsi ekologis dan sosial yang tidak boleh dikompromikan,” tegas Hanif dalam keterangan tertulis.
    Hanif menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap seluruh kegiatan usaha di kawasan tersebut, terutama dengan curah hujan ekstrem yang kini mencapai lebih dari 300 mm per hari.
    “Pemulihan lingkungan harus dilihat sebagai satu kesatuan lanskap. Kami akan menghitung kerusakan, menilai aspek hukum, dan tidak menutup kemungkinan adanya proses pidana jika ditemukan pelanggaran yang memperparah bencana,” jelasnya.
    KLH/BPLH kini memperketat verifikasi persetujuan lingkungan dan kesesuaian tata ruang untuk seluruh kegiatan di lereng curam, hulu DAS, dan alur sungai.
    Penegakan hukum akan ditempuh apabila ditemukan pelanggaran yang menambah risiko bencana.
    “Kami tidak akan ragu menindak tegas setiap pelanggaran. Penegakan hukum lingkungan adalah instrumen utama untuk melindungi masyarakat dari bencana yang bisa dicegah,” ucap Hanif.
    Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH/BPLH, Rizal Irawan, menambahkan bahwa hasil pantauan udara menunjukkan adanya pembukaan lahan masif yang meningkatkan tekanan pada DAS.
    “Dari
    overview
    helikopter, terlihat jelas aktivitas pembukaan lahan untuk PLTA, hutan tanaman industri, pertambangan, dan kebun sawit. Tekanan ini memicu turunnya material kayu dan erosi dalam jumlah besar. Kami akan terus memperluas pengawasan ke Batang Toru, Garoga, dan DAS lain di Sumatera Utara,” ungkap Rizal.
    Lembaga itu memastikan verifikasi lapangan akan terus dilakukan terhadap perusahaan lain yang terindikasi memberikan kontribusi signifikan terhadap tekanan lingkungan di Sumatera.
    Pemerintah berkomitmen untuk menjadikan penegakan hukum lingkungan sebagai fondasi utama dalam mencegah bencana ekologis dan melindungi masyarakat.
    Langkah tegas ini diambil pasca banjir besar dan longsor yang melanda Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BGN Bekukan 3 SPPG di Ngawi Usai Ratusan Siswa Keracunan

    BGN Bekukan 3 SPPG di Ngawi Usai Ratusan Siswa Keracunan

    Ngawi (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Ngawi memastikan 3 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) resmi dibekukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) setelah temuan kasus dugaan keracunan makanan yang menimpa ratusan siswa di Kecamatan Mantingan.

    Pembekuan itu dilakukan berdasarkan rekomendasi Satgas Kabupaten yang menemukan sejumlah pelanggaran dalam tata kelola penyajian makanan.

    Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono menyampaikan bahwa total sekitar 200 anak sempat mengalami gejala keracunan.

    Sebagian besar sudah membaik, namun 13 siswa masih menjalani perawatan di dua puskesmas dan satu rumah sakit. Dari jumlah tersebut, enam anak masih dalam observasi.

    “Dari 200-an itu kita lakukan penanganan. Sampai detik ini sudah berangsur membaik. Tinggal yang dirawat kurang lebih 13 anak,” kata Ony.

    Ony menjelaskan, pembekuan tiga SPPG dilakukan setelah Satgas Kabupaten melakukan evaluasi menyeluruh terkait kejadian tersebut. Temuan lapangan kemudian dilaporkan kepada BGN sebagai pihak yang berwenang memberikan sanksi.

    Beberapa catatan evaluasi yang ditemukan Satgas meliputi:

    Pengadaan air bersih yang tidak higienis

    Prosedur penyajian makanan

    Pemilihan bahan baku

    Pengolahan dan penggunaan bumbu masak

    “Temuan itu kita laporkan ke BGN. BGN yang menetapkan sanksi, termasuk pembekuan,” ujarnya.

    Di Kabupaten Ngawi terdapat 36 SPPG yang menjalankan layanan menu bergizi gratis (MBG) untuk sekolah. Setiap SPPG kini dibatasi untuk melayani 2.000–2.500 siswa, sesuai aturan terbaru BGN.

    “Dulu ada yang melayani sampai 3.000 lebih. Sekarang rata-rata maksimal 2.500 anak-anak,” jelas Ony.

    Ia menambahkan bahwa total penerima manfaat MBG di Ngawi mencapai sekitar 120.000 penerima manfaat. Baik siswa, lansia, balita stunting, dan ibu hamil. [fiq/ted]

  • Penampakan Pantai Pandan Tapanuli Tengah: Penuh Gelondong Kayu dan Air Cokelat
                
                    
                        
                            Medan
                        
                        6 Desember 2025

    Penampakan Pantai Pandan Tapanuli Tengah: Penuh Gelondong Kayu dan Air Cokelat Medan 6 Desember 2025

    Penampakan Pantai Pandan Tapanuli Tengah: Penuh Gelondong Kayu dan Air Cokelat
    Tim Redaksi
    TAPANULI TENGAH, KOMPAS.com
    — Pantai yang terletak di Kota Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, kini menyuguhkan pemandangan yang tak biasa dan memprihatinkan.
    Destinasi wisata andalan wisatawan Kota Pandan ini dipenuhi
    gelondongan kayu
    usai diterjang
    banjir bandang
    pada Selasa (25/11/2025) lalu.
    Pantauan Kompas.com di lokasi pada Jumat (5/12/2025) sore, terlihat tumpukan material sisa banjir mendominasi lanskap pantai yang biasanya bersih.
    Aroma lembap dari kayu basah bercampur lumpur sesekali tercium saat angin laut berembus ke arah daratan.
    Terlihat banyak gelondong kayu berserakan di sepanjang hamparan pasir pantai berwarna putih itu.
    Kayu-kayu dengan beragam ukuran, mulai dari ranting kecil hingga batang pohon besar berdiameter lebih dari 30 sentimeter, tersebar acak di bibir pantai, membuatnya terlihat seperti tempat yang tak terawat.
    Sejumlah gelondongan kayu terlihat sudah berubah warna menjadi kehitaman karena digunakan sebagai kayu bakar oleh sejumlah warga saat malam hari, menyisakan sisa abu dan tumpukan kayu yang sebagiannya masih meninggalkan jejak asap.
    Fenomena perubahan warna air laut juga menjadi sorotan.
    Meski air laut di bibir pantai masih terlihat normal dengan warna kebiruan, pemandangan kontras terlihat jelas di kejauhan.
    Air di bagian tengah laut terlihat berwarna keruh dan membentuk garis panjang berwarna cokelat pekat.
    Warna cokelat tersebut merupakan air sisa banjir yang dipenuhi tanah serta lumpur yang terbawa arus banjir.
    Pertemuan antara air tawar yang keruh dan air laut ini terlihat mencolok, meninggalkan jejak tingginya sedimentasi yang terjadi akibat banjir bandang sepuluh hari lalu.
    Di sisi lain, sejumlah anak justru tetap mencoba menjalankan hidup seperti biasa di tengah kondisi tersebut.
    Mereka terlihat tetap menikmati momen berenang di laut, seolah tak terganggu dengan kondisi air yang belum sepenuhnya pulih.
    Anak-anak tersebut bermain air sambil saling melempar bola pasir satu sama lain, diselingi tawa yang terdengar samar dari kejauhan.
    Sementara itu, upaya pemulihan mulai dilakukan warga secara mandiri.
    Sejumlah warga terlihat sibuk mengumpulkan gelondongan kayu untuk dibuang atau dimanfaatkan menjadi kayu bakar, agar pantai kembali terlihat bersih.
    Namun, upaya ini tampak kewalahan menghadapi volume sampah yang cukup masif.
    Terlihat satu orang bertugas menggendong kayu berukuran kecil dan sedang, sementara yang lainnya perlahan mengumpulkannya menggunakan sapu lidi dan alat seadanya.
    Warga pun mengungkapkan harapannya agar pemerintah daerah segera menurunkan alat berat untuk mempercepat proses pembersihan, mengingat
    Pantai Pandan
    adalah salah satu ikon wisata di
    Tapanuli Tengah
    .
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Banjir Sumatera, Kemenhut yang Beri Izin Penebangan Hutan Juga Harus Diperiksa
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        6 Desember 2025

    Banjir Sumatera, Kemenhut yang Beri Izin Penebangan Hutan Juga Harus Diperiksa Regional 6 Desember 2025

    Banjir Sumatera, Kemenhut yang Beri Izin Penebangan Hutan Juga Harus Diperiksa
    Tim Redaksi
    PEKANBARU, KOMPAS.com
    – Bencana banjir bandang yang terjadi di tiga provinsi di Pulau Sumatera, bukan hanya karena faktor alam, tapi akibat penebangan hutan.
    Untuk itu Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (
    Apkasindo
    ) meminta aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh.
    Hal itu disampaikan Ketua Umum DPP Apkasindo, Gulat Medali Emas Manurung, yang menanggapi pihak yang menyebut perkebunan kelapa sawit menjadi penyebab banjir.
    Banyak publik yang menyerukan agar aparat penegak hukum menindak aktas ilegal pemanfaatan kayu maupun alih fungsi hutan yang izinnya berasal dari Kementerian Kehutanan. 
    Menurutnya fokus pemeriksaan tidak boleh hanya berhenti pada perusahaan saja.
    “Titik awal bencana bukan di
    perkebunan sawit
    . Kayu-kayu gelondongan itu jelas bukan dari kebun sawit, tapi dari pemanfaatan kayu hutan atau HTI (hutan tanaman industri),” kata Gulat saat diwawancarai Kompas.com di Pekanbaru, Jumat (5/12/2025).
    Ia meminta penegak hukum, agar tidak hanya perusahaan yang diperiksa, tetapi juga Kementerian Kehutanan (Kemenhut).
    “Jangan hanya perusahaan yang diperiksa, tapi juga Kementerian Kehutanan sebagai pemberi izin dan lalainya tugas utama kementerian teknis tersebut,” kata Gulat.
    Gulat juga meminta evaluasi harus menyeluruh, terutama terkait prosedur perizinan pemanfaatan kawasan hutan.
    “Kejadian ini harus menjadi cermin untuk masa mendatang,” jelasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hamil 9 Bulan di Pengungsian Tapteng, Monalisa Bertahan Menunggu Persalinan Tanpa Suami
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        6 Desember 2025

    Hamil 9 Bulan di Pengungsian Tapteng, Monalisa Bertahan Menunggu Persalinan Tanpa Suami Regional 6 Desember 2025

    Hamil 9 Bulan di Pengungsian Tapteng, Monalisa Bertahan Menunggu Persalinan Tanpa Suami
    Tim Redaksi
    TAPANULI TENGAH, KOMPAS.com
    – Wajah lelah namun tegar tampak jelas pada Monalisa (26), warga asal Pardagangan, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Ia menjadi korban banjir bandang dan tengah bertahan di posko pengungsian.
    Di tengah hiruk-pikuk posko
    pengungsian
    yang padat, ia duduk dengan perut yang kian membesar. Usia kandungannya kini sudah menginjak sembilan bulan.
    Sudah sepuluh hari
    Monalisa
    terpaksa meninggalkan kenyamanan rumahnya dan tidur beralaskan tikar di pengungsian.
    Namun, beban yang dipikulnya terasa lebih berat karena ia harus melalui masa-masa kritis ini seorang diri, tanpa didampingi sang suami.
    “Sendiri saja memang di sini, karena suami berlayar. Sebatang kara lah di bencana ini,” kata Monalisa saat ditemui Kompas.com di lokasi, Jumat (5/12/2025).
    Di saat ia membutuhkan dukungan fisik dan mental menjelang
    persalinan
    , Monalisa harus menerima kenyataan bahwa suaminya sedang berada jauh di perantauan.
    “Kalau suami alhamdulillah sehat. Suami (di) Batang Arau, Padang,” ujar Monalisa.
    Ia menyebut, suaminya sedang bekerja jauh di laut, sehingga tidak bisa mendampinginya saat
    bencana banjir
    melanda, maupun saat ia bertahan di posko pengungsian.
    Ketidakhadiran sang suami memaksanya bertahan seorang diri menjaga keselamatan janin dalam kandungannya, sekaligus satu anaknya yang masih kecil.
    Monalisa mengenang detik-detik mengerikan saat air banjir bandang datang pada Selasa (25/11/2025) pagi.
    Tanpa suami yang bisa diandalkan untuk membantu evakuasi, ia harus berjuang sendiri menyelamatkan diri.
    “Dari rumah hampir terseret, hampir terseret arus, pegangan aja sama yang ada,” ujarnya.
    Kondisi fisiknya yang sedang hamil tua membuat pergerakannya terbatas, sementara derasnya air terus meninggi hingga 1 meter atau setara pinggang orang dewasa.
    Ia harus sekuat tenaga menahan arus sembari menjaga anaknya agar tidak hanyut.
    “Karena menarik ini (anak), karena air sudah hampir sepinggang. Apalagi hamil kan enggak bisa apa (banyak bergerak) karena kencang air. Tapi alhamdulillah masih dikasih selamat,” tuturnya.
    Beruntung, di tengah kepanikan tersebut, sebuah mobil datang menjemput dan mengevakuasinya keluar dari kawasan yang dinyatakan waspada itu.
    “Karena daerah rumah itu ternyata udah waspada, jadi dijemput sama tim penyelamat itu,” sambungnya.
    Kini, meski menjelang waktu persalinan, Monalisa memilih bertahan di pengungsian dengan fasilitas serba terbatas.
    Rumahnya yang berlumpur setinggi lutut belum layak untuk kembali dihuni.
    Namun, alasan utamanya bukan sekadar kondisi fisik rumah, melainkan ketakutannya menghadapi persalinan sendirian tanpa bantuan medis di tengah kondisi darurat.
    Di rumahnya, akses listrik terputus dan tidak ada sinyal komunikasi.
    Kondisi itu dinilai terlalu berbahaya bagi dirinya yang hidup sendirian dan tengah ditinggal suaminya.
    “Sebenarnya berat (di pengungsian). Tapi karena di sini ada tim medis, terpaksa harus di sini. Kalau di sana (rumah) kan jaringan enggak ada, lampu mati. Otomatis kan awak sendiri. Kalau di sini dirawat,” jelas Monalisa.
    Berdasarkan pemeriksaan dokter, Hari Perkiraan Lahir (HPL) Monalisa jatuh pada 20 Desember 2025.
    Namun, dokter yang memeriksa di pengungsian menyebutkan bahwa kelahiran bisa terjadi lebih cepat atau mundur.
    “HPL-nya itu tanggal 20. Tapi katanya bisa maju, bisa mundur,” ucapnya.
    “Kalau mundur, bisa jadi suami sudah bisa pulang. Tapi kalau maju, enggak tahu ya bagaimana,” sambungnya.
    Di tengah ketidakpastian itu, persiapan menyambut sang buah hati masih jauh dari kata cukup.
    Banjir telah merendam semua pakaian dan perlengkapan bayi yang sempat ia siapkan.
    Sementara itu, kondisi keuangan keluarga yang sedang sulit karena suami merantau menambah beban pikirannya.
    “Apalagi di sini pun juga masih ada kurang sih (bantuannya). Kayak pakaian bayi. Kan semua kena (banjir). Apalagi kondisi keuangan enggak ada,” tuturnya lirih.
    Monalisa pun kini hanya bisa berharap proses persalinannya nanti berjalan lancar dan ia bisa mendapatkan tempat yang lebih layak untuk membesarkan bayinya. Sebab rumahnya masih dipenuhi lumpur.
    Ia juga mengungkap bahwa dirinya selalu berdoa agar sang suami dapat segera pulang dan mendampingi proses persalinannya.
    “Penginnya iya sih, (dapat) tempat yang layak, ada suami. Kalau enggak ada suami, kenapa-kenapa nanti siapa lah yang bawa aku ke rumah sakit,” pungkasnya penuh harap.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 8
                    
                        Prabowo Merasa Sering Diejek sebagai "Rambo Podium"
                        Nasional

    8 Prabowo Merasa Sering Diejek sebagai "Rambo Podium" Nasional

    Prabowo Merasa Sering Diejek sebagai “Rambo Podium”
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto membantah anggapan bahwa dirinya “Rambo podium” alias hanya berani berbicara di depan podium soal penegakan hukum.
    “Kalau saya bicara, saya sering diejek, Prabowo itu Rambo di podium, hanya berani di podium. Tapi begitu nanti Jaksa Agung, KPK, bertindak (mereka bilang), ‘Ah, begitu Prabowo bertindak semena-mena’, tidak,” kata Prabowo dalam pidato di puncak HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (5/12/2025).
    Meski dia dinilai sebagai ”
    Rambo podium
    “, tetapi ketika dirinya benar-benar menegakkan hukum melalui Kejaksaan Agung (Kejagung) hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dia merasa dianggap semena-mena.
    Kepala Negara menegaskan, ia tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum.
    Siapa pun yang melanggar hukum akan diusutnya.
    Oleh karena itu, ia meminta semua pihak taat kepada hukum.
    Pelaku ekonomi pun harus taat membayar pajak.
    “Kepada sahabat-sahabat, kawan-kawan, kawan-kawan yang berkecimpung di ekonomi, patuhilah hukum, bayarlah pajakmu, patuhi semua ketentuan. Rakyat kita sudah tidak mau dipermainkan lagi, mereka pintar-pintar, mereka mengerti,” ucap Prabowo.
    Ia pun mengajak para koruptor untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar, kemudian mengembalikan semua uang negara.
    Uang itu, lanjut Prabowo, akan digunakan untuk membangun infrastruktur yang dibutuhkan warga.
    “Saya berkata siapa yang melanggar hukum, kembalilah ke jalan yang benar. Kalau kau tobat, yang kau utang kepada negara ya kau bayar. Emang bikin jembatan pakai apa? Rakyat kita susah, rakyat kita perlu rumah, perlu sekolah yang baik, tidak bisa bangun sekolah hanya dengan omong-omong,” jelasnya.
    Di sisi lain, Prabowo mempersilakan orang lain tetap gaduh dan mencari-cari kesalahannya.
    Ia meyakini bahwa masyarakat akan mampu menilai sendiri siapa yang bekerja dan siapa yang hanya modal berbicara.
    “Ada yang suka ribut saja, gaduh saja, ya tapi kalau dia mau gaduh silakan saja. Tapi saya percaya rakyat kita mengerti siapa yang bekerja dan siapa yang hanya bisa omong, omong, omong saja,” tandasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ada yang "Menghilang" Saat Ketua RT/RW Tuntut Insentif Tak Dibayar Selama 10 Bulan
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        6 Desember 2025

    Ada yang "Menghilang" Saat Ketua RT/RW Tuntut Insentif Tak Dibayar Selama 10 Bulan Regional 6 Desember 2025

    Ada yang “Menghilang” Saat Ketua RT/RW Tuntut Insentif Tak Dibayar Selama 10 Bulan
    Tim Redaksi
    PALOPO, KOMPAS.com –
    Sejumlah ketua RT, RW, dan pengurus LPMK di Kota Palopo, Sulawesi Selatan, pada Jumat (5/12/2025) sore mendatangi Gedung DPRD Palopo untuk menanyakan kepastian pembayaran insentif yang belum mereka terima sejak 2024.
    Mereka berkumpul di halaman gedung usai mengetahui bahwa
    Wali Kota Palopo
    , Naili Trisal, menghadiri rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan rancangan awal RPJMD Kota Palopo 2025–2029.
    Namun, harapan itu berubah menjadi kekecewaan.
    Pantauan
    Kompas.com
    di lokasi, Wali Kota keluar melalui pintu samping Gedung DPRD dan langsung meninggalkan area kantor tanpa menemui para ketua RT, RW, dan LPMK yang sudah menunggu berjam-jam.
    Rapat paripurna RPJMD yang dijadwalkan pukul 14.00 Wita molor lebih dari dua jam.
    Wali Kota baru hadir sekitar pukul 16.05 Wita, dan sidang dimulai pada pukul 16.22 Wita.
    Di luar gedung, sejumlah personel kepolisian berjaga, sementara Satpol PP menutup rapat pintu ruang sidang.
    Beberapa ketua RT, RW, dan LPMK yang hadir tampak menangis karena merasa perjuangan panjang mereka belum membuahkan hasil.
    Korlap Forum LKK Kota Palopo, Feryanto, menegaskan bahwa pemerintah telah berulang kali menjanjikan penyelesaian pembayaran, namun tidak ada realisasi.
    “Demonstrasi kami mulai 27 Oktober 2024 sampai kemarin, 4 Desember 2025. Satu tahun lebih tidak ada jawaban,” kata Feryanto.
    Menurut Feryanto, Forum LKK telah menempuh berbagai jalur resmi, termasuk RDP dengan DPRD, audiensi dengan BPKD dan Inspektorat, hingga konsultasi ke Kanwil Kemenkumham.
    Ia juga menyebut inspektorat provinsi telah menegaskan bahwa pembayaran insentif dan penghargaan untuk LKK aman secara regulasi.
    “Sekda, Asisten I, para Kabag, semua bilang dokumennya sudah selesai. Kami hanya menunggu keputusan Wali Kota. Tapi sampai hari ini tidak ada realisasi,” ucapnya.
    Feryanto menegaskan batas akhir penggunaan anggaran 2025 tinggal beberapa hari lagi.
    “Tanggal 15 Desember kas daerah ditutup. Kalau tidak dibayar tahun ini, kami dipaksa lagi menunggu 2026,” tambahnya.
    Ketua LPMK Kelurahan Binturu, Nur Salam, merinci bahwa insentif tahun 2024 belum dibayar selama 10 bulan, dari Januari hingga Oktober.
    “Nilainya hanya Rp 300.000 per orang per bulan. Kecil, tapi itu hak kami. Sampai sekarang belum dibayar,” katanya.
    Nur Salam menambahkan, sebagian insentif 2025 seharusnya sudah tercover dalam APBD pokok dan APBD Perubahan 2025.
    “Pemerintahan itu berkesinambungan. Kalau pemerintah pusat bisa bayar beban pemerintahan sebelumnya, kenapa di Palopo tidak?” ujarnya.
    Wakil Ketua DPRD Palopo, Alfri Jamil, menegaskan bahwa pihaknya telah mengalokasikan anggaran dalam APBD Perubahan 2025.
    “Kami sudah anggarkan. Kami konsultasi ke BPKP, Inspektorat, dan Kemenkumham. Tiga lembaga itu menyampaikan bahwa teknisnya ada pada pemerintah,” tutur Alfri.
    Alfri menegaskan DPRD hanya memiliki fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran.
    “Regulasi sudah dipayungi Perda. Secara dasar hukum sudah kuat. Tinggal tindakan teknis dari pemerintah,” jelasnya.
    Sebelumnya diberitakan, ratusan Ketua RT, RW, dan pengurus LPMK se-Kota Palopo, Sulawesi Selatan, menggelar
    aksi unjuk rasa
    di Kantor Wali Kota pada Kamis (4/12/2025).
    Mereka menuntut pembayaran insentif dan penghargaan yang disebut belum dibayarkan sejak 2024.
    Jika sampai dengan 15 Desember masih belum ada kejelasan, mereka akan mengundurkan diri serentak.
    Pantauan di lokasi, aksi tersebut sempat ricuh.
    Massa berusaha masuk ke halaman Kantor Wali Kota untuk menyampaikan langsung tuntutannya.
    Namun, pagar kantor tidak dibuka oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
    Situasi memanas ketika massa terus mendorong pagar sambil mendesak petugas membuka akses masuk.
    Aksi saling dorong pun tak terhindarkan dan membuat suasana hampir berujung bentrok antara massa dan Satpol PP.
    Koordinator aksi, Feryanto, mengatakan tuntutan yang dibawa hari ini merupakan kelanjutan dari aksi sebelumnya sejak 27 Oktober 2024 lalu.
    Ia menyebut pemerintah Kota Palopo tidak membayarkan insentif dan penghargaan yang menurut mereka telah selesai dibahas dalam Banggar dan dimasukkan dalam Ranperda APBD Perubahan 2025.
    “Pertanyaan kami masih sama, mengapa Pemkot tidak membayarkan penghargaan yang sudah dibahas bersama DPRD. Padahal ini sudah masuk dalam pembahasan APBD Perubahan,” ujar Feryanto saat dikonfirmasi. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kondisi Infrastruktur Transportasi setelah Banjir Bandang di Sumatera

    Kondisi Infrastruktur Transportasi setelah Banjir Bandang di Sumatera

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengungkapkan kondisi infrastruktur pasca bencana banjir dan longsor yang menimpa tiga provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.  Dudy melaporkan hasil kunjungannya yang meninjau kondisi bandara, pelabuhan hingga jalur kereta api yang berada disana.

    Dudy menjelaskan, untuk Sumatera Utara, kondisi bandara dan pelabuhan telah beroperasi dengan baik. Ia mengatakan bandara dan pelabuhan masih bisa melayani masyarakat.

    “Kalau di Sumatera Utara alhamdulillah fasilitas bandara dan pelabuhan masih bisa melayani masyarakat maupun para pengguna fasilitas pelabuhan dan bandara,” jelas Dudy saat media briefing Kemenhub, Jumat (5/12/2025).

    Dudy mengungkapkan, untuk jalur kereta api di Sumatera Utara, memang terdampak cukup parah oleh banjir dan longsor. Namun demikian, Dudy mengatakan jalur kereta api sudah beroperasi walau masih dibatasi kecepatannya.

    “Untuk kereta, memang terdampak tetapi alhamdulillah sudah bisa aktif kembali walaupun untuk kecepatan tertentu, ada pembatasan kecepatan,” jelas Dudy.

    Sementara itu di Aceh, Dudy mengatakan Bandara Malikussaleh tetap bisa digunakan terutama untuk penyaluran logistik bantuan kepada masyarakat. Hal serupa juga terjadi untuk pelabuhan di Aceh, terutama di Lhokseumawe.

    “Memang kami melihat di sana seperti yang di Lhokseumawe masih ada bekas-bekas lumpur waktu kami menuju ke arah pelabuhan, tetapi bisa dilalui dan pelabuhan di Lhokseumawe bisa digunakan untuk sebagai tempat untuk menerima bantuan logistik dari luar,” jelas Dudy.

    Namun, Dudy mengatakan untuk Sumatera Barat, dirinya belum sempat mengunjungi kondisi infrastruktur transportasi yang ada di sana. Dia memastikan dalam waktu dekat akan mengecek langsung situasi dan kondisi yang terjadi di provinsi beribukota Padang tersebut.

    “Kami belum sempat ke Sumatera Barat. Mungkin dalam waktu dekat kami akan meninjau khususnya untuk melihat pak dirjen kereta api ya. Nanti akan dilaporkan oleh pak dirjen,” terang Dudy.

    Diketahui, perbaikan sarana dan prasarana transportasi di daerah terus dilakukan seusai terdampak bencana, antara lain di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat.

    Dudy memastikan proses perbaikan dilakukan secara cepat, terukur, serta mengutamakan keselamatan.

    “Kemenhub telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait agar layanan transportasi dapat kembali berjalan normal secepat mungkin demi mendukung mobilitas dan aktivitas masyarakat,” ujar Dudy.