Jenis Media: Politik

  • Polda ungkap enam orang jadi tersangka perusakan rumah Brigadir Rizka

    Polda ungkap enam orang jadi tersangka perusakan rumah Brigadir Rizka

    “Sesuai hasil gelar, enam orang kami tingkatkan statusnya dari saksi menjadi tersangka,”

    Mataram (ANTARA) – Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat mengungkap ada enam orang yang kini berstatus tersangka dalam kasus dugaan perusakan rumah Brigadir Rizka Sintiani, istri sekaligus tersangka pembunuhan suaminya, Brigadir Esco Faska Rely.

    Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB Kombes Pol. Syarif Hidayat di Mataram, Kamis, menegaskan bahwa tersangka merupakan para saksi yang sebelumnya sudah menjalani pemeriksaan di tahap penyidikan.

    “Sesuai hasil gelar, enam orang kami tingkatkan statusnya dari saksi menjadi tersangka,” katanya.

    Penyidik menetapkan mereka sebagai tersangka dengan menerapkan Pasal 160 KUHP dan/atau Pasal 170 KUHP sesuai yang tertuang dalam kelengkapan alat bukti.

    Tindak lanjut penetapan, lanjut dia, penyidik menahan enam tersangka di Rutan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Dittahti) Polda NTB.

    Perihal identitas dari enam tersangka, Syarif memilih untuk tidak mengungkapkan ke publik karena pertimbangan keamanan.

    Dia hanya memastikan bahwa enam tersangka bukan hanya berasal dari pihak keluarga suami Brigadir Rizka yang berasal dari Bonjeruk, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah.

    “Yang jelas, ada yang bukan dari pihak keluarga almarhum (Brigadir Esco),” ucapnya.

    Lebih lanjut, Syarif menerangkan bahwa penyidikan kasus ini masih terus berjalan dan tidak menutup kemungkinan akan ada terungkap tersangka tambahan.

    “Jadi, semua masih bisa berkembang nantinya sesuai hasil pemeriksaan,” ujar dia.

    Sebelumnya, kepolisian dalam kasus ini telah mengungkap adanya sembilan orang berpotensi menjadi tersangka kasus perusakan rumah Brigadir Rizka Sintiani yang berada di Dusun Nyiur Lembang, Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat.

    Adapun bukti penguat dalam kasus ini berkaitan dengan keterangan saksi dari kalangan warga dan polisi yang berada di lokasi saat aksi perusakan, rekaman video, serta pendapat ahli dari Laboratorium Forensik Polda Bali.

    Aksi perusakan ini disinyalir dilakukan oleh sekelompok warga karena motif belum puas dengan hasil penyidikan kepolisian yang saat itu belum mengungkap peran tersangka selain Brigadir Rizka dalam kasus pembunuhan Brigadir Esco.

    Kesan lamban melihat adanya peran orang lain dari penanganan di kepolisian tersebut memicu aksi yang masuk dalam perbuatan anarkis ini.

    Tidak lama usai aksi tersebut terjadi, penyidik Polres Lombok Barat mengumumkan peran tersangka lain dalam kasus pembunuhan Brigadir Esco sebanyak empat orang dengan tiga di antaranya kerabat Brigadir Rizka dan satu lagi merupakan sahabat dari almarhum Esco.

    Pewarta: Dhimas Budi Pratama
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • UPNV Jakarta dan UP Diliman kolaborasi diskusikan demokrasi di ASEAN

    UPNV Jakarta dan UP Diliman kolaborasi diskusikan demokrasi di ASEAN

    Jakarta (ANTARA) – Program studi Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta berkolaborasi dengan University of the Philippines Diliman untuk mendiskusikan perkembangan terbaru demokrasi di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN.

    Wakil Rektor Bidang Akademik UPNVJ Henry Binsar Hamonangan Sitorus memandang kolaborasi yang terjalin dalam forum ilmiah internasional bertajuk Biennial International Conference on Politics and Democracy in Southeast Asia (PoDSEA) 2025 merupakan hal penting untuk penguatan demokrasi di ASEAN.

    “PoDSEA bukan hanya ruang akademik, melainkan platform strategis bagi negara-negara Asia Tenggara untuk saling belajar, berbagi pengalaman, dan membangun komitmen bersama menghadapi tantangan demokrasi yang semakin kompleks,” ujar Henry dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Sementara itu, perwakilan UP Diliman, Prof. Jean Paul L. Zialcita memandang kolaborasi tersebut sebagai kemitraan akademik yang terus berkembang.

    “Kolaborasi ini menunjukkan bahwa riset dan dialog lintas batas tetap menjadi fondasi penting untuk memperkuat demokrasi di kawasan,” ujar Zialcita.

    Diketahui, PoDSEA 2025 menghadirkan 80 presenter internasional dengan berbagai topik, seperti transformasi politik digital, populisme dan polarisasi, hingga masalah tata kelola data dan ruang sipil di era post-pandemi.

    Forum ilmiah tersebut diharapkan dapat memfasilitasi jaringan peneliti dan praktisi yang mampu menghasilkan kerja sama riset, publikasi bersama, dan rekomendasi kebijakan yang relevan bagi kawasan.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden luncurkan program Digitalisasi Pembelajaran Untuk Indonesia Cerdas

    Presiden luncurkan program Digitalisasi Pembelajaran Untuk Indonesia Cerdas

    Senin, 17 November 2025 14:57 WIB

    Presiden Prabowo Subianto (tengah) didampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno (kiri), Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti (kedua kanan), dan perwakilan siswa menuliskan pesan pada papan interaktif digital (PID) dalam peluncuran program Digitalisasi Pembelajaran Untuk Indonesia Cerdas di SMP Negeri 4 Bekasi, Jawa Barat, Senin (17/11/2025). Berdasarkan data Kemendikdasmen per 16 November 2025, Pemerintah telah menyalurkan sebanyak 172.550 interaktif flat panel (IFP) atau papan interaktif digital (PID) ke berbagai sekolah dan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) di Indonesia atau 75 persen dari target keseluruhan 288.865 IFP untuk tahun anggaran 2025 sebagai bagian dari program digitalisasi pembelajaran. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/bar

    Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidatonya sebelum meluncurkan program Digitalisasi Pembelajaran Untuk Indonesia Cerdas di SMP Negeri 4 Bekasi, Jawa Barat, Senin (17/11/2025). Berdasarkan data Kemendikdasmen per 16 November 2025, Pemerintah telah menyalurkan sebanyak 172.550 interaktif flat panel (IFP) atau papan interaktif digital (PID) ke berbagai sekolah dan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) di Indonesia atau 75 persen dari target keseluruhan 288.865 IFP untuk tahun anggaran 2025 sebagai bagian dari program digitalisasi pembelajaran. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/bar

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wabup Sumenep Dorong PWI Jadi Lokomotif Jurnalisme Berintegritas

    Wabup Sumenep Dorong PWI Jadi Lokomotif Jurnalisme Berintegritas

    Sumenep (beritajatim.com) – Wakil Bupati Sumenep, Imam Hasyim mendorong PWI Sumenep menjadi lokomotif gerakan jurnalistik berintegritas, menjadi penggerak ekosistem jurnalisme yang sehat.

    “Lokomotif gerakan jurnalistik berintegritas ini artinya menghadirkan ruang informasi positif tanpa menghilangkan fungsi kritis yang konstruktif. Kritik yang bertanggung jawab adalah vitamin bagi pemerintah,” katanya, Rabu (26/11/2025).

    Menurutnya, keberadaan wartawan dan media bukan sekadar penyampai informasi, tetapi juga penjaga etika publik sekaligus mitra strategis pemerintah dalam memastikan masyarakat menerima informasi yang akurat dan mencerahkan.

    “Kita hidup pada era ketika informasi bergerak lebih cepat daripada kebijakan itu sendiri. Karena itu, pers bukan hanya organisasi profesi, tetapi juga penjaga moral informasi dan ruang kontrol sosial yang harus terus kita jaga,” tandasnya.

    Ia menyatakan, pemerintah daerah tidak dapat bekerja optimal tanpa dukungan media yang sehat dan profesional. “Media adalah jembatan antara kebijakan pemerintah dan masyarakat, sekaligus ruang kontrol sosial yang sangat penting,” ungkapnya.

    Ia menegaskan bahwa hubungan pemerintah dan media harus dibangun secara setara, saling menguatkan sesuai fungsi masing-masing.

    “Pemerintah menjalankan pembangunan, sementara media mengawal, mengkritisi, dan menyampaikan informasi yang benar. Di ruang inilah masyarakat dapat berpartisipasi aktif,” paparnya.

    Wabup pun menyampaikan ucapan selamat kepada pengurus PWI Sumenep yang baru dilantik. Ia berharap agar PWI mampu memperkuat peran jurnalisme yang sehat dan berintegritas di tengah dinamika informasi yang kian cepat.

    “Atas nama Pemerintah Kabupaten Sumenep, saya menyampaikan selamat dan sukses kepada seluruh pengurus PWI yang baru dilantik. Semoga amanah ini dijalankan dengan penuh integritas, profesionalisme, dan keberanian dalam menjaga marwah jurnalistik,” ucapnya. (tem/but)

  • Pemkab Pamekasan Keluarkan Edaran Pembatasan Jam Malam Bagi Anak

    Pemkab Pamekasan Keluarkan Edaran Pembatasan Jam Malam Bagi Anak

    Pamekasan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, mengeluarkan edaran pembatasan jam malam bagi anak dalam rangka memperkuat perlindungan anak, sekaligus mencegah keterlibatan anak dan remaja dalam aktivitas yang berpotensi membahayakan.

    Kebijakan tersebut dituangkan melalui Surat Edaran Bupati Pamekasan, KH Kholilurrahman Nomor 300/309/432.305/2025 tentang Pembatasan Jam Malam Bagi Anak di Pamekasan, tertanggal 26 November 2025.

    Kebijakan yang dituangkan melalui surat edaran tersebut, mengacu pada berbagai regulasi nasional dan daerah berkenaan dengan perlindungan anak, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Perda Pamekasan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kabupaten Layak Anak.

    “Pembatasan ini diperlukan untuk memastikan anak tetap berada dalam pengawasan, dan tidak terpapar resiko kriminalitas maupun pergaulan bebas. Namun pembatasan ini bukan berarti membatasi ruang gerak anak, tetapi untuk menjamin keamanan, keselamatan, dan tumbuh kembang mereka,” kata Bupati Kholilurrahman.

    Dalam edaran tersebut juga dituangkan beberapa poin penting, di antaranya anak tidak diperkenankan beraktivitas di luar rumah pada pukul 22:00 hingga 04:00 WIB, kecuali untuk kegiatan sekolah, pendidikan, keagamaan, sosial yang diketahui orang tua, atau dalam keadaan darurat.

    Bahkan pemerintah juga menyoroti larangan anak berkumpul tanpa pengawasan, terlibat komunitas berisiko seperti gangster, balap liar, dan Napza, serta berada di lokasi yang rawan terhadap kenakalan remaja.

    “Untuk penegakan aturan ini kita kedepankan pendekatan persuasif dan edukatif, anak yang melanggar akan dibina dengan melibatkan orang tua. Sementara pelanggaran tertentu akan dikoordinasikan dengan Polres Pamekasan untuk penanganan khusus,” ungkapnya.

    Bupati yang akrab disapa Kiai Kholil, juga mengingatkan para orang tua yang memiliki tanggungjawab besar dalam pengawasan anak. Sementara pemerintah daerah mendorong pengaktifan kembali Siskamling dengan fokus perlindungan anak, serta meminta seluruh stakeholder terkait melakukan sosialisasi dan evaluasi rutin terhadap penerapan kebijakan ini.

    “Kebijakan ini diberlakukan sebagai pedoman wajib di seluruh kecamatan, desa dan kelurahan di Pamekasan. Sehingga kami berharap seluruh elemen masyarakat ikut memastikan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak-anak kita,” pungkasnya.

    Berdasar informasi yang dihimpun beritajatim.com, kebijakan tersebut dikeluarkan seiring dengan adanya kasus penganiyaan yang mengakibatkan korban jiwa yang dilakukan sejumlah remaja dan anak di depan Masjid Agung Asy-Syuhada’ Pamekasan, Minggu (9/11/2025).

    Termasuk tindak kekerasan terhadap perempuan berinisial R (26), warga Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, mengakibatkan inisial MYAP (27) warga Jl Gatot Koco, Kelurahan Kolpajung, Pamekasan, harus menginap dibalik ruang jeruji besi Polres Pamekasan. Di mana kasus tersebut terjadi di Desa Lesong Dhaja, Batumarmar, Pamekasan, Sabtu (15/11/2025).

    Bahkan sebelumnya, Kamis (6/11/2025). Juga terjadi kasus tragis yang mengakibatkan pria berinisial M (35) warga Bira Timur, Sokobanah, Sampang, tewas dalam kondisi terbakar di pinggir jalan menggegerkan warga di Desa Lesong Dhaja, Kecamatan Batumarmar, Pamekasan. [pin/ian]

  • GRIB Jaya Jatim Minta Walikota Eri Cahyadi Perjelas Regulasi Pengaturan Lahan Parkir di Surabaya

    GRIB Jaya Jatim Minta Walikota Eri Cahyadi Perjelas Regulasi Pengaturan Lahan Parkir di Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Jawa Timur (Jatim) meminta agar pemerintah kota (pemkot) Surabaya mengeluarkan regulasi yang mengatur tentang tata kelola lahan parkir. Tuntutan tersebut merespon ramainya isu pengelolaan lahan parkir di kota Surabaya.

    Ketua DPD GRIB Jaya Jatim, Akhmad Miftachul Ulum mengatakan, permasalahan parkir di Surabaya merupakan isu sensitif yang tidak kunjung selesai. Sehingga perlu adanya regulasi yang jelas untuk mengatasi permasalahan tersebut.

    “Walikota Surabaya seharusnya membuat Peraturan Walikota (Perwali) terkait tata kelola lahan parkir di Surabaya dengan aturan yang melibatkan , RW, Karang Taruna, serta Koperasi Warga (Merah Putih) sebagai pihak yang menjadi bagian langsung dari wilayah setempat,” kata pria yang akrab dipanggil Cak Ulum itu.

    Menurut Cak Ulum, carut marut pengelolaan parkir di Kota Surabaya terjadi karena beberapa faktor. Salah satunya karena pengelolaan parkir sering melibatkan pihak ketiga tanpa kesepakatan yang jelas. Sehingga kerap kali berujung konflik karena adanya masyarakat yang resah dan pungutan liar (pungli) yang tidak jelas.

    “Kalau memang mau dikelola, libatkan struktur warga setempat. Jika tidak, kembalikan sepenuhnya kepada pengusaha pemilik tempat yang berhak. Atau malah gratiskan seluruhnya tanpa pungutan apa pun,” tegasnya.

    Ulum menegaskan jika selama ini GRIB Jaya tidak pernah memiliki kepentingan dalam pengelolaan lahan parkir di Surabaya. Apalagi mengambil alih pengelolaan lahan parkir untuk kepentingan dan keuntungan pribadi. Desakan GRIB Jaya Jatim kepada Walikota Eri Cahyadi mengeluarkan regulasi yang jelas murni supaya permasalahan lahan parkir bisa selesai. Sehingga, keamanan dan ketertiban masyarakat bisa terjaga.

    “Saya menjamin, GRIB Jaya tidak pernah, tidak sedang, dan tidak akan memiliki kepentingan mengambil alih parkir di Surabaya. Tujuan kami hanya satu: menjaga ketertiban, mencegah pungli, dan memastikan warga tidak terbebani,” ujarnya.

    Sebagai organisasi masyarakat (ormas), GRIB Jaya Jatim berkomitmen untuk berjalan berdampingan bersama warga. Hal ini demi menjaga kondusifitas dan kenyamanan warga.

    “Kami akan selalu berada di barisan depan jika warga dirugikan. Tapi kami tidak akan menjadi bagian dari praktik pemerasan oleh oknum mana pun,” tambah Cak Ulum.

    Cak Ulum berharap dengan terbitnya Perwali yang jelas dan implementasi yang tegas, persoalan parkir bisa selesai. Sehingga, potensi konflik di nasyarakat bisa ditekan. Selain itu, dengan pengelolaan parkir yang jelas nantinya keuntungan lahan parkir bisa transparan dan dirasakan masyarakat secara umum.

    “Ke depan, parkir harus menjadi aset sosial yang manfaatnya kembali ke masyarakat, bukan menjadi lahan pungutan liar,” pungkasnya. (ang/ian)

  • Wali Kota Malang Satu-Satunya Kepala Daerah Penerima 3 Penghargaan dari Gubernur Jatim

    Wali Kota Malang Satu-Satunya Kepala Daerah Penerima 3 Penghargaan dari Gubernur Jatim

    Malang (beritajatim.com) – Wali kota Malang Wahyu Hidayat menjadi satu-satunya kepala daerah yang menerima tiga penghargaan sekaligus dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Penghargaan itu diterima saat gelaran High Level Meeting (HLM) di Surabaya pada Selasa (25/11/2025) kemarin.

    Selain menjadi ajang diskusi kepala daerah kabupaten/kota bersama pemangku kepentingan terkait juga sebagai ajang pemberian apresiasi bagi kabupaten/kota di Jawa Timur khususnya Kota Malang.

    Untuk ketiga penghargaan tersebut di antaranya TP2DD Kota dengan Realisasi Kartu Kredit Indonesia Tertinggi tahun 2025. Terbaik jumlah fase etalase pengendalian inflasi kabupaten/kota terbanyak. Dan Kota dengan Indeks Masyarakat Digital Indonesia Tertinggi tahun 2025.

    Wahyu mengatakan penghargaan ini dicapai dengan proses bisnis yang telah dibangun Pemerintah Kota Malang. Pemkot Malang berusaha membuat kebijakan terkait digitalisasi yang diharapkannya bisa diimplementasikan dengan baik oleh jajarannya.

    “Alhamdulillah, kita patut bersyukur karena ini bukan instan tetapi sudah dilakukan secara matang lewat proses bisnis yang baik, jadi keberhasilan ini sangat membanggakan dan tidak lupa saya ingin mengapresiasi seluruh elemen dan perangkat daerah, yang terus bersinergi,” kata Wahyu.

    Pria yang akrab disapa Pak Mbois itu mengatakan penghargaan yang diterima Kota Malang menjadi bukti bahwa transformasi digital berjalan ke arah yang tepat. Dalam aspek pengendalian inflasi, Wahyu ingin memastikan bahwa Pemkot Malang terus memperkuat pemantauan harga komoditas. Terkait bahwa penggunaan KKPD dan digitalisasi di Pemkot Malang akan terus ditingkatkan.

    “Realisasi penggunaan KKPD sebagai sarana transaksi di Perangkat Daerah serta peningkatan indeks masyarakat digital menjadi salah satu fokus kinerja kami utamanya untuk mengendalikan inflasi” ujar Pak Mbois.

    Pemprov Jawa Timur terus mendorong percepatan digitalisasi sebagai dasar tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pemprov Jatim berharap pemerintah daerah memperluas implementasi QRIS, mengoptimalkan penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen pemerintah daerah, serta memperkuat ekosistem layanan digital agar kinerja fiskal semakin efisien dan kredibel.

    Dalam kesempatan yang sama, juga dilakukan Kick Off TP2DD Jawa Timur oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Percepatan digitalisasi dianggap fondasi utama tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. (luc/ian)

  • Kepala Bapperida Tuban Sosialisasikan Perencanaan Pembangunan 5 Tahun Ke Depan

    Kepala Bapperida Tuban Sosialisasikan Perencanaan Pembangunan 5 Tahun Ke Depan

    Tuban (beritajatim.com) – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Tuban merilis perencanaan pembangunan Kabupaten Tuban tahun 2025-2029.

    Kepala Bapperida Tuban Abdul Rakhmat mengatakan, berkaitan dengan program Pemerintah Kabupaten Tuban dulu Bappeda kini bertambah programnya menjadi Bapperida yakni ada riset dan inovasi daerah yang menjadi ranah tanggung jawab saat ini.

    “Perencanaan pembangunan di Kabupaten Tuban, utamanya dalam kepemimpinan Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky pada periode pertama banyak keberhasilan dan capaian yang diraih,” ujar Abdul Rakhmat. Rabu (26/11/2025).

    Sedangkan, pada periode kedua telah disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 dan nantinya akan disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) selama 20 tahun ke depan. Berdasarkan visi dan misi Bupati Tuban yakni telah ditentukan untuk 5 tahun ke depan, Mbangun Deso Noto Kutho, Kolaborasi, Inovasi, Karya, Lanjutkan, Untuk Tuban Sejahtera, Berkeadilan, Berbudaya dan Berkelanjutan.

    “Untuk 5 tahun ke depan, beliau tetap berharap mohon dukungannya pada Pemerintah Kabupaten Tuban sehingga program-program yang sudah dijalankan dapat berjalan dengan baik,” ucap mantan Kepala Dinas Pendidikan itu.

    Selain RPJPD dan RPJMD, ada Rencana Strategis (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah 5 tahun suatu organisasi atau perangkat daerah yang berisi strategi, arah dan kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan, penyusunan RKPD yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk periode satu tahun.

    “Baru setelah itu ada Rencana Kerja yakni dokumen perencanaan satu tahunan yang membuat program dan kegiatan operasional yang akan dilaksanakan oleh suatu perangkat daerah atau organisasi,” kata Rakhmat sapanya.

    Pihaknya juga menyinggung soal capaian pembangunan di Kabupaten Tuban seperti capaian indeks layak atau nyaman tinggal (livability) pada tahun 2024 mencapai 78,82 % dari target 76, yang meliputi 9 kategori yaitu keamanan dan kebencanaan, politik dan demokrasi, ekonomi dan ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, lingkungan hidup, perumahan dan pemukiman, sarana kawasan, prasarana kawasan dan transportasi.

    “Sedangkan, untuk laju pertumbuhan ekonomi tahun 2024 sebesar 3,86 persen lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Bojonegoro 1,67,” imbuhnya.

    Lalu, untuk tingkat kemiskinan yang dirilis oleh BPS dari tahun 2021, 2022, 2023, 2024 dan 2025 Kabupaten Tuban secara konsisten juga mengalami penurunan angka kemiskinan. Dari tahun 2025 menurun menjadi 14,1% jika dibandingkan tahun 2024 sebesar 14,3%.

    “Kemudian, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga terus mengalami kemajuan, selama 2021-2024 IPM Kabupaten Tuban rata-rata meningkat sebesar 0,96% per tahun dari 70,10 pada tahun 2021 menjadi 72,31 pada tahun 2024,” bebernya.

    Sementara untuk prevalensi stunting berdasarkan SSGI tahun 2024 prevalensi stunting Kabupaten Tuban juga mengalami penurunan 6,5% sehingga hasil prevalensi stunting menjadi 11,3% dan 3 dari 20 Kecamatan yang ada di Kabupaten Tuban memiliki prevalensi stunting kurang lebih 14% yakni Kecamatan Singgahan, Tambakboyo dan Grabagan. [dya/ian]

  • Resmi Pimpin ASDP Ketapang Banyuwangi, Ardhy Ekapaty Mulai Siapkan Strategi Kelancaran Penyebrangan Selama Nataru

    Resmi Pimpin ASDP Ketapang Banyuwangi, Ardhy Ekapaty Mulai Siapkan Strategi Kelancaran Penyebrangan Selama Nataru

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Masa pimpinan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ketapang kini resmi beralih komando. Ardhy Ekapaty resmi dilantik sebagai GM ASDP Cabang Ketapang menggantikan Yannes Kurniawan pada Selasa (25/11/2025).

    Sebagai General Manager (GM) yang baru, Ardhy Ekapaty langsung siapkan sejumlah strategi menghadapi lonjakan arus angkutan di pelabuhan Ketapang-Gilimanuk ketika libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025-2026.

    Sebelumnya, dalam acara serah terima jabatan yang digelar di Ruang Rapat Kantor ASDP Cabang Ketapang mantan GM ASDP Ketapang Yannes Kurniawan, menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam atas kolaborasi yang terjalin erat.

    Sejumlah apresiasi juga ditujukan kepada jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), yaitu Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol. Rama Samtama Putra, Danlanal Banyuwangi, Letkol Laut (P) Muhammad Puji Santoso, dan Dandim Banyuwangi, serta Pemkab Banyuwangi dan seluruh pihak terkait.

    Menurut pria yang kini beralih menjabat sebagai Expert Teknik, Direktorat Teknik PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) itu, dinilai telah para stakeholder sangat sigap mendampingi dan membantunya dalam penanganan insiden tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya.

    “Terima kasih atas semua bantuan dan support kepada Kapolresta Banyuwangi yang ikut begadang atas tragedi tenggelamnya KMP Tunu. Termasuk semua Stakeholder yang turut terlibat,” kata Yannes.

    Mengenang masa jabatannya, Yannes menceritakan kilas balik yang penuh tantangan. Baru dilantik pada 1 Juli 2025, di hari kedua ia langsung dihadapkan pada tragedi tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya.

    Setelah insiden tersebut, Yannes harus menangani tantangan kemacetan panjang yang berlangsung lebih dari sepekan. Perjalanan kepemimpinannya juga sempat diwarnai oleh aksi demonstrasi.

    “Atas semua yang telah terjadi saya ucapkan terima kasih dan permintaan maaf mendalam apabila ada kesalahan dari saya,” jelasnya.

    Berbeda dengan Ardhy Ekapaty. Setelah resmi menjabat GM ASDP Cabang Ketapang, dirinya mengaku siap dihadapkan masalah klasik yang sering terjadi saat libur Nataru. Lonjakan arus mobilitas dari Banyuwangi menuju Bali di Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk dinilai sangat berpotensi menjadi kemacetan panjang.

    Meski demikian pria yang sebelumnya menjabat GM ASDP Cabang Bangka itu, telah menyiapkan beberapa skema strategi dalam memastikan keselamatan dan kelancaran arus penyeberangan, baik di jalur darat maupun laut.

    “Tentu saja akan kami optimalkan semua mulai dari pemesanan tiket melalui Ferizy, optimalkan kapal yang off, termasuk menambah trip penyeberangan,” ungkap Ardhy.

    Pihaknya juga menyiapkan berbagai langkah antisipasi, seperti mendirikan posko Nataru berlangsung dari H-10 hingga H+10 sesuai prediksi puncak arus di masa libur panjang.

    Menurutnya, menghadapi musim Nataru nantinya ada tiga skenario pada pola operasi kapal yang akan diterapkan. Yaitu normal, padat, dan sangat padat. Total 54 kapal disiapkan dengan penyesuaian jumlah perjalanan sesuai tingkat kepadatan penumpang.

    Pada pola normal, 28 kapal beroperasi dengan 224 trip per hari. Saat padat, 30 kapal disiapkan dengan 240 trip, dan kondisi sangat padat melibatkan 32 kapal berkapasitas 14.864 kendaraan.

    “Delapan dermaga serta dua buffer zone akan dioptimalkan termasuk dan akan ditambah sesuai kebutuhan lapangan,” pungkasnya. [tar/ian]

  • Bupati Kediri Bersama Pimpinan DPRD Tandatangani Persetujuan Raperda APBD 2026

    Bupati Kediri Bersama Pimpinan DPRD Tandatangani Persetujuan Raperda APBD 2026

    Kediri (beritajatim.com) – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana bersama Pimpinan DPRD Kabupaten Kediri menandatangani berita acara persetujuan bersama Raperda APBD 2026 dalam sidang paripurna yang digelar, Rabu (26/11/2025) siang.

    “Tadi telah disepakati bersama, kekuatan anggaran kita di 2026 Rp3,3 triliun, harapannya dengan kekuatan anggaran itu dapat berdampak kepada masyarakat,” kata Mas Dhito.

    Secara umum Raperda APBD 2026, pendapatan daerah Rp3.092.312.288.416, belanja daerah sebesar Rp3.298.595.617.436. Kemudian, pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah Rp235.960.748.376 dan pengeluaran pembiayaan daerah Rp29.677.419.356.

    Persetujuan bersama atas Raperda APBD 2026 tersebut, selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi sebelum nantinya ditetapkan sebagai Perda.

    Menurut Mas Dhito, 2025 menjadi tahun yang penuh tantangan, selain adanya pemotongan dana transfer kas daerah, pada akhir Agustus lalu gedung Pemerintah Kabupaten Kediri termasuk gedung DPRD menjadi sasaran pembakaran.

    Atas kondisi yang terjadi itu tentunya menjadikan tahun 2026 harus ada penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan. Pun demikian, tantangan yang dihadapi, lanjut Mas Dhito, bukan menjadi alasan untuk mengurangi komitmen pemerintah daerah dalam melayani dan bekerja untuk menyejahterakan masyarakat.

    Pihaknya mengapresiasi kepada kalangan legislatif yang selama ini telah bekerja sama dengan baik dan mendukung program yang dijalankan pemerintah daerah.

    “Kami di pemerintah Kabupaten Kediri dan teman-teman di DPRD tidak mengeluhkan soal turunnya transfer kas daerah, tapi kami menikmati apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat dan menjalankan apa yang menjadi kebijakan bapak presiden,” tandasnya. [ADV PKP/nm]