Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Komisi E DPRD Jatim Tuntaskan Raperda Kebencanaan, Respons Ancaman 241 Bencana pada 2025

    Komisi E DPRD Jatim Tuntaskan Raperda Kebencanaan, Respons Ancaman 241 Bencana pada 2025

    Surabaya (beritajatim.com) – Komisi E DPRD Jawa Timur menuntaskan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana. Langkah ini ditempuh untuk memperkuat payung hukum sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat, khususnya kelompok rentan.

    “Perubahan Perda ini bukan hanya penyesuaian regulasi, tetapi kebutuhan mendesak untuk memastikan negara hadir melindungi seluruh warga, terutama kelompok rentan,” kata Juru Bicara Komisi E DPRD Jatim, Cahyo Harjo Prakoso saat paripurna di DPRD Jatim, Kamis (27/11/2025).

    Cahyo menyebutkan berdasarkan kajian risiko kebencanaan, Provinsi Jawa Timur tercatat memiliki 14 ancaman bencana yang tersebar di 38 kabupaten dan kota, dan selama Januari hingga September 2025 telah terjadi 241 kejadian bencana. Ratusan bencana itu menyebabkan korban jiwa, ribuan rumah rusak, serta puluhan ribu kepala keluarga terdampak.

    “Data BPBD menunjukkan bahwa risiko bencana kita sangat tinggi dan hampir merata di seluruh wilayah Jawa Timur,” ujar Ketua DPC Gerindra Surabaya ini.

    Komisi E DPRD Jatim menilai Perda Nomor 3 Tahun 2010 sudah tidak relevan dengan perkembangan kondisi kebencanaan saat ini. Dari total 107 pasal, lanjut Cahyo, sebanyak 50 pasal mengalami perubahan, baik berupa revisi, penambahan pasal baru, maupun penghapusan. “Perda ini sudah berlaku 15 tahun, sementara tantangan kebencanaan terus berkembang dan semakin kompleks,” kata Cahyo.

    Dalam revisi tersebut, penguatan perlindungan bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak, dan penyandang disabilitas menjadi salah satu fokus utama. Salah satu langkah konkret yang diatur adalah pembentukan Unit Layanan Disabilitas di lingkungan BPBD.

    “Kelompok rentan harus mendapatkan perlindungan sejak pra bencana, saat tanggap darurat, sampai tahap pemulihan,” tutur alumnus FH Universitas Airlangga Surabaya ini.

    Komisi E juga mendorong penguatan peran relawan sebagai mitra strategis BPBD di daerah. Selain itu, kata dia, pola kolaborasi pentahelix yang melibatkan masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha, dan media massa digariskan lebih tegas dalam Perda hasil revisi. “Penanggulangan bencana tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, semua unsur harus terlibat,” ujar dia.

    Pengaturan rencana operasi darurat, rencana kontinjensi, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana beserta skema pendanaannya juga masuk dalam materi perubahan. Dengan demikian, penanganan bencana diharapkan tidak lagi bersifat sementara atau reaktif. “Kami ingin seluruh tahapan penanggulangan bencana berjalan sistematis dan terukur,” tutur dia.

    Cahyo berharap revisi Perda ini dapat memperkuat kesiapsiagaan daerah menghadapi berbagai ancaman, mulai dari banjir hingga erupsi gunung api. Dia menilai regulasi yang adaptif menjadi kunci keselamatan masyarakat di tengah perubahan iklim dan dinamika lingkungan. “Tujuan akhirnya adalah melindungi masyarakat Jawa Timur agar lebih siap, lebih aman, dan lebih cepat pulih ketika bencana terjadi,” pungkas Cahyo. [asg/kun]

  • Komisi E DPRD Jatim Tuntaskan Raperda Kebencanaan, Respons Ancaman 241 Bencana pada 2025

    Komisi E DPRD Jatim Tuntaskan Raperda Kebencanaan, Respons Ancaman 241 Bencana pada 2025

    Surabaya (beritajatim.com) – Komisi E DPRD Jawa Timur menuntaskan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana. Langkah ini ditempuh untuk memperkuat payung hukum sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat, khususnya kelompok rentan.

    “Perubahan Perda ini bukan hanya penyesuaian regulasi, tetapi kebutuhan mendesak untuk memastikan negara hadir melindungi seluruh warga, terutama kelompok rentan,” kata Juru Bicara Komisi E DPRD Jatim, Cahyo Harjo Prakoso saat paripurna di DPRD Jatim, Kamis (27/11/2025).

    Cahyo menyebutkan berdasarkan kajian risiko kebencanaan, Provinsi Jawa Timur tercatat memiliki 14 ancaman bencana yang tersebar di 38 kabupaten dan kota, dan selama Januari hingga September 2025 telah terjadi 241 kejadian bencana. Ratusan bencana itu menyebabkan korban jiwa, ribuan rumah rusak, serta puluhan ribu kepala keluarga terdampak.

    “Data BPBD menunjukkan bahwa risiko bencana kita sangat tinggi dan hampir merata di seluruh wilayah Jawa Timur,” ujar Ketua DPC Gerindra Surabaya ini.

    Komisi E DPRD Jatim menilai Perda Nomor 3 Tahun 2010 sudah tidak relevan dengan perkembangan kondisi kebencanaan saat ini. Dari total 107 pasal, lanjut Cahyo, sebanyak 50 pasal mengalami perubahan, baik berupa revisi, penambahan pasal baru, maupun penghapusan. “Perda ini sudah berlaku 15 tahun, sementara tantangan kebencanaan terus berkembang dan semakin kompleks,” kata Cahyo.

    Dalam revisi tersebut, penguatan perlindungan bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak, dan penyandang disabilitas menjadi salah satu fokus utama. Salah satu langkah konkret yang diatur adalah pembentukan Unit Layanan Disabilitas di lingkungan BPBD.

    “Kelompok rentan harus mendapatkan perlindungan sejak pra bencana, saat tanggap darurat, sampai tahap pemulihan,” tutur alumnus FH Universitas Airlangga Surabaya ini.

    Komisi E juga mendorong penguatan peran relawan sebagai mitra strategis BPBD di daerah. Selain itu, kata dia, pola kolaborasi pentahelix yang melibatkan masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha, dan media massa digariskan lebih tegas dalam Perda hasil revisi. “Penanggulangan bencana tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, semua unsur harus terlibat,” ujar dia.

    Pengaturan rencana operasi darurat, rencana kontinjensi, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana beserta skema pendanaannya juga masuk dalam materi perubahan. Dengan demikian, penanganan bencana diharapkan tidak lagi bersifat sementara atau reaktif. “Kami ingin seluruh tahapan penanggulangan bencana berjalan sistematis dan terukur,” tutur dia.

    Cahyo berharap revisi Perda ini dapat memperkuat kesiapsiagaan daerah menghadapi berbagai ancaman, mulai dari banjir hingga erupsi gunung api. Dia menilai regulasi yang adaptif menjadi kunci keselamatan masyarakat di tengah perubahan iklim dan dinamika lingkungan. “Tujuan akhirnya adalah melindungi masyarakat Jawa Timur agar lebih siap, lebih aman, dan lebih cepat pulih ketika bencana terjadi,” pungkas Cahyo. [asg/kun]

  • Anggota DPR: BNPB harus peringati Pemda cegah risiko timbulnya bencana

    Anggota DPR: BNPB harus peringati Pemda cegah risiko timbulnya bencana

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania mengatakan bahwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) harus memperingatkan kepada pemerintah daerah (Pemda) guna mencegah risiko timbulnya bencana, merespons terjadinya bencana ekologis di sejumlah daerah di Indonesia akhir-akhir ini.

    Dia mengatakan bahwa BNPB memiliki mandat untuk melakukan koordinasi dan pembinaan. Karena itu, menurut dia, ketika ada indikasi bahwa kebijakan daerah berpotensi memperparah risiko bencana, BNPB harus mengeluarkan peringatan dini untuk mendorong Pemda memperbaiki tata kelola.

    “Peringatan ini bukan untuk menyalahkan Pemda, tetapi untuk memperkuat kesiapsiagaan nasional,” kata Dini di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, BNPB harus memperkuat sistem deteksi dini dengan berbagai cara. Di antaranya pemantauan berbasis data menggunakan citra satelit, radar cuaca, serta pemodelan risiko untuk memantau perubahan tutupan lahan dan potensi longsor atau banjir.

    Selain itu, BNPB juga perlu mengintegrasikan data pusat dan daerah dengan menyatukan informasi dari BMKG, KLHK, dan dinas daerah untuk memetakan risiko secara real time.

    BNPB, kata dia, juga jangan hanya mengingatkan tentang cuaca ekstrem, tetapi juga tentang kondisi DAS, perubahan morfologi sungai, atau pembukaan lahan yang membahayakan.

    “Dengan pendekatan ilmiah, berbasis data, dan koordinasi yang kuat, BNPB dapat memperingatkan Pemda dan masyarakat jauh sebelum bencana menimbulkan korban,” kata dia.

    Di sisi lain, menurut dia, pemerintah daerah seharusnya mengambil langkah tegas dan terukur. Pengawasan terhadap alih fungsi lahan, kata dia, harus diperketat, terutama di wilayah hulu yang menjadi penyangga ekosistem.

    Dia pun menegaskan bahwa bencana ekologis adalah konsekuensi dari kebijakan yang tidak berpihak pada keberlanjutan. Karena itu, menurut dia, Pemda harus memperbaiki tata kelola, bukan hanya merespons ketika bencana sudah terjadi.

    “Kami menyampaikan keprihatinan mendalam atas serangkaian bencana ekologis yang terjadi di berbagai daerah, termasuk Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Peristiwa ini menunjukkan bahwa kondisi lingkungan kita semakin rentan,” katanya.

    Bencana itu, kata dia, bukan semata-mata fenomena alam, melainkan akumulasi dari kerusakan lingkungan dan pengelolaan tata ruang yang belum sepenuhnya berkelanjutan.

    “Kita perlu melihat kejadian ini sebagai peringatan keras bahwa pengelolaan hulu, perlindungan kawasan resapan, dan tata kelola daerah aliran sungai tidak bisa ditunda lagi,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pasca-cemaran Cs-137, Komisi VII DPR dorong penguatan deteksi radiasi

    Pasca-cemaran Cs-137, Komisi VII DPR dorong penguatan deteksi radiasi

    Informasi awal menunjukkan kemungkinan cemaran sudah terjadi sejak 2021. Limbahnya disebut-sebut dipakai untuk benahi jalan. Itu bisa kemana-mana. Ini berbahaya sekali

    Cilegon (ANTARA) – Komisi VII DPR RI mendorong penguatan perangkat deteksi limbah radioaktif di kawasan industri pasca-cemaran Cesium-137 (Cs-137) di Cikande, Kabupaten Serang, Banten.

    DPR menegaskan isu keselamatan lingkungan akan menjadi salah satu prioritas dalam pembahasan rancangan undang-undang (RUU) Kawasan Industri.

    Pimpinan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII, Chusnunia, di Kota Cilegon, Kamis, mengatakan kementerian terkait mengakui keterbatasan alat pendeteksi radiasi sehingga pengawasan limbah berbahaya belum optimal.

    Ia mempertanyakan mengapa indikasi cemaran justru pertama kali diketahui dari pihak luar, bukan dari sistem pemantauan pemerintah sendiri.

    “Informasi awal menunjukkan kemungkinan cemaran sudah terjadi sejak 2021. Limbahnya disebut-sebut dipakai untuk benahi jalan. Itu bisa kemana-mana. Ini berbahaya sekali,” ujarnya.

    Ia menilai penempatan industri yang memiliki potensi radioaktif harus berada di lokasi yang benar-benar terpisah dari industri lain yang memproduksi pangan, pakan ternak, atau barang konsumsi.

    “Bayangin saja, pakan ternak di dekat situ, alas kaki juga dekat. Banyak hal yang tidak terduga terjadi,” katanya.

    Chusnunia mendorong penataan ulang zonasi kawasan industri dengan memasukkan aspek risiko radiasi dalam desain, sehingga industri berisiko tinggi berada di bawah pengawasan yang lebih ketat dan berkala. Menurut dia, pengawasan radiasi harus menjadi standar wajib yang tak bisa ditawar.

    Selain persoalan limbah radioaktif, Komisi VII juga menyoroti tingginya tingkat polusi udara berdasarkan pemantauan kualitas udara di kawasan tersebut. “Warnanya orange dan merah. Tingkat polusinya tinggi dan dirasakan semua orang,” ujarnya.

    DPR menilai penggunaan energi rendah emisi perlu menjadi ketentuan wajib dalam kawasan industri, disertai pengetatan baku mutu polusi untuk melindungi warga sekitar. “Kawasan industri harus memperhatikan lingkungan, bagaimana polusi bisa kita tekan seminimum mungkin,” katanya.

    Menurut Komisi VII, pembahasan RUU Kawasan Industri akan difokuskan pada penguatan pengawasan limbah berbahaya, standar keamanan radiasi, dan persyaratan lingkungan guna mencegah kasus dugaan cemaran semacam ini terulang kembali.

    Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi X DPR soroti pengambilan besi kapal perang dunia Ke-2 Bangka

    Komisi X DPR soroti pengambilan besi kapal perang dunia Ke-2 Bangka

    Pangkalpinang (ANTARA) – Komisi X DPR Republik Indonesia menyoroti pengambilan besi-besi kapal perang dunia kedua yang tenggelam di Perairan Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung oleh perusahaan swasta yang beroperasi di daerah itu.

    “Ini sesuatu hal yang sangat memprihatinkan dan tidak boleh dibiarkan,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR Kurniasih Mufidayati saat melakukan kunjungan kerja di Pangkalpinang, Kamis.

    Ia mengatakan kapal-kapal perang dunia kedua yang tenggelam di laut Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini merupakan aset sejarah dan kekayaan cagar budaya Bangsa Indonesia yang harus dijaga dan dilindungi.

    “Pada rapat panja nanti, kita bersama kementerian-kementerian terkait akan membahas masalah pengambilan besi-besi kapal perang dunia kedua dan barang-barang bersejarah yang tenggelam di laut Bangka agar bisa dapat segera dihentikan,” katanya.

    Menurut dia, kondisi tersebut kemungkinan tidak hanya terjadi di Provinsi Kepulauan Babel, tetapi juga terjadi di provinsi lainnya.

    “Kami mengucapkan terima kasih kepada tokoh-tokoh adat di sini yang telah memberikan informasi dan data terkait pengambilan barang-barang bersejarah yang tenggelam di laut Bangka ini,” katanya.

    Sekretaris Lembaga Adat Melayu (LAM) Babel Ichsan Mukoginta mengatakan besi-besi kapal perang kedua itu diangkat dan dipotong untuk dijual oleh salah satu perusahaan swasta.

    “Bangkai kapal-kapal perang dunia kedua ini berada di perbatasan perairan Bangka dengan Bangka Tengah dan berada di dalam kawasan penangkapan ikan nelayan tradisional, sehingga pengambilan besi kapal ini sudah mengganggu aktivitas nelayan tradisional,” katanya.

    Ia menyatakan selama ini bangkai kapal-kapal perang ini sudah menjadi tempat gerombolan ikan dan wisata bawah laut bagi wisatawan yang berkunjung di daerah ini.

    “Perusahaan ini tidak hanya mengambil besi-besi kapal tetapi juga barang antik seperti guci, piring-piring kuno dan aktivitas pengambilan barang-barang bernilai sejarah ini masih berlangsung,” katanya.

    Pewarta: Aprionis
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamendagri laporkan penanganan bencana Sumatera ke Prabowo

    Wamendagri laporkan penanganan bencana Sumatera ke Prabowo

    “Nanti, kami akan laporkan mengenai itu,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan dirinya akan melaporkan mengenai penanganan bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatera kepada Presiden Prabowo Subianto, dalam rapat terbatas yang digelar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis sore.

    “Nanti, kami akan laporkan mengenai itu,” kata Bima Arya saat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

    Dia mengatakan pihaknya terus memantau kondisi di sejumlah wilayah yang terdampak bencana dan masih mengalami gangguan akses, seperti di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

    Kemendagri, kata dia, terus menjalin komunikasi dengan para kepala daerah terkait penanganan korban, lokasi akses yang terputus, hingga gangguan telekomunikasi.

    Kemendagri juga telah menugaskan Direktur Jenderal Bina Administrasi Wilayah Safrizal Zakaria Ali untuk meninjau langsung situasi di lapangan.

    “Kami mengirim Dirjen Bina Adwil Pak Safrizal untuk memonitor di sana. Yang paling penting itu sekarang bagaimana memulihkan akses, ya,” ucap dia.

    Bima Arya mengatakan prioritas pemulihan saat ini meliputi akses komunikasi dan listrik. Pihaknya telah berkoordinasi dengan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo untuk pemulihan jaringan melalui PLN dan operator seluler.

    Dia menambahkan penambahan akses transportasi juga turut dikoordinasikan, termasuk pemanfaatan helikopter untuk menjangkau daerah-daerah yang masih terisolasi.

    “Pak Safrizal telah mengoordinasikan untuk akses tambahan ke sana dalam hal transportasi, helikopter dari Polda, dari Provinsi, dari Polri begitu ya, untuk diutamakan, karena sampai saat ini masih terputus ke banyak daerah,” kata Bima Arya.

    Diketahui, bencana alam banjir bandang dan longsor yang terjadi pada Senin (24/11) telah menyebabkan empat kecamatan terdampak di Kota Sibolga, sedangkan di Tapanuli Tengah terdapat 20 kecamatan yang terdampak bencana.

    Hujan deras di Kota Sibolga sejak Senin (24/11) hingga Selasa (25/11) memicu serangkaian longsor yang berdampak ribuan warga mengungsi, termasuk kejadian di Aceh.

    Lalu di Sumatera Barat, hujan selama lima hari berturut-turut menyebabkan ribuan rumah terdampak banjir.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jombang Raih Penghargaan di Peringatan Harkanas 2025, Tunjukkan Komitmen Tinggi dalam Gerakan Konsumsi Ikan

    Jombang Raih Penghargaan di Peringatan Harkanas 2025, Tunjukkan Komitmen Tinggi dalam Gerakan Konsumsi Ikan

    Jombang (beritajatim.com) – Kabupaten Jombang mencatatkan prestasi membanggakan pada Peringatan Hari Ikan Nasional (Harkanas) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 yang berlangsung di Dyandra Convention Center Surabaya, Kamis (27/11/2025).

    Forikan (Forum Peningkatan Konsumsi Ikan) Kabupaten Jombang berhasil meraih penghargaan dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Timur atas peran aktifnya dalam menggerakkan konsumsi ikan di wilayah tersebut.

    Penghargaan ini diberikan kepada Jombang sebagai apresiasi atas berbagai program edukasi makan ikan yang telah dijalankan dengan dampak nyata. Kampanye Gemarikan (Gemar Makan Ikan), edukasi di sekolah-sekolah, pelatihan olahan ikan untuk UMKM dan kader PKK, serta kolaborasi lintas OPD yang mendukung ketahanan pangan berbasis perikanan, menjadi beberapa contoh dari upaya yang sukses dilakukan.

    Prestasi ini menempatkan Kabupaten Jombang sebagai salah satu daerah yang paling aktif dalam mempromosikan konsumsi ikan sebagai budaya sehat di masyarakat. Jombang menunjukkan bahwa konsumsi ikan bukan hanya soal pangan, tetapi juga investasi masa depan bagi generasi muda.

    Yuliati Nugrahani Warsubi: Penghargaan Ini Bukti Kerja Keras Kolektif

    Ketua Forikan sekaligus Ketua TP PKK Kabupaten Jombang, Yuliati Nugrahani Warsubi, menyampaikan rasa syukur atas penghargaan yang diterima. Ia menyebutkan bahwa penghargaan ini merupakan bukti kerja keras dari seluruh kader dan pemangku kepentingan di Kabupaten Jombang.

    “Atas nama TP PKK dan Forikan Kabupaten Jombang, kami sangat bersyukur dan bangga. Penghargaan ini menjadi bukti bahwa upaya yang dilakukan di Jombang tidak sia-sia. Edukasi makan ikan yang kami gerakkan selama ini telah memberikan dampak dan diakui di tingkat provinsi,” ujar Yuliati.

    Yuliati menegaskan bahwa Jombang telah konsisten menjalankan berbagai program yang berfokus pada peningkatan konsumsi ikan, terutama untuk mendukung tumbuh kembang anak sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia.

    “Ikan adalah sumber protein terbaik bagi tumbuh kembang anak. Karena itu, kami aktif menjalankan kampanye Gemar Makan Ikan, edukasi di sekolah, serta pelatihan olahan ikan bagi UMKM dan ibu-ibu PKK. Target kami jelas: membangun generasi Jombang yang lebih sehat, cerdas, kuat, dan produktif,” ungkapnya.

    Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah dan Ketahanan Pangan

    Ketua Forikan sekaligus Ketua TP PKK Kabupaten Jombang, Yuliati Nugrahani Warsubi (tengah)

    Menurut Yuliati, upaya ini juga selaras dengan program provinsi dalam menurunkan angka stunting, di mana pemenuhan protein hewani melalui ikan menjadi faktor kunci dalam percepatan penurunan stunting di Jawa Timur.

    “Pemenuhan protein hewani dari ikan sangat penting dalam percepatan penurunan stunting. Kami terus mendorong inovasi olahan ikan yang menarik bagi anak-anak sehingga pesan gemar makan ikan dapat diterima lebih mudah oleh keluarga,” tambahnya.

    Yuliati menekankan bahwa penghargaan ini tidak lepas dari dukungan penuh Bupati Jombang, H. Warsubi, yang menjadikan ketahanan pangan keluarga sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah.

    “Abah Bupati selalu memberikan dukungan agar konsumsi ikan menjadi bagian dari budaya sehat keluarga. Beliau menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia harus dimulai dari pemenuhan pangan bergizi, dan ikan adalah pilihan terbaik,” ungkap Yuliati.

    Penghargaan Dinas Kelautan dan Perikanan Jatim

    Para penerima penghargaan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Jatim

    Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur mengapresiasi berbagai kabupaten dan kota yang telah menunjukkan komitmen kuat dalam menggerakkan konsumsi ikan, yang dinilai sebagai investasi masa depan bagi generasi muda.

    Dalam forum Harkanas Jatim 2025, DKP Jatim menyampaikan pesan utama bahwa “Konsumsi ikan bukan hanya urusan pangan, tetapi merupakan investasi masa depan Jawa Timur, karena ikan mampu menjadikan generasi Jatim lebih sehat, cerdas, kuat, dan berdaya saing.”

    Melalui penghargaan ini, diharapkan Jombang dapat terus memperkuat peranannya dalam membangun generasi yang sehat dan siap bersaing menuju Generasi Emas 2045. [suf]

  • Antisipasi Banjir dan Kebakaran, Wali Kota Mojokerto Resmikan Tim Siaga Bencana

    Antisipasi Banjir dan Kebakaran, Wali Kota Mojokerto Resmikan Tim Siaga Bencana

    Mojokerto (beritajatim.com) – Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari meresmikan Tim Siaga Bencana Kelurahan Prajurit Kulon. Peresmian ini dirangkai dengan sosialisasi kebencanaan sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto dalam memperkuat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana, terutama banjir dan kebakaran.

    Dalam sambutannya, Wali Kota yang akrab disapa Ning Ita itu menyampaikan bahwa kondisi geografis Kota Mojokerto membuat wilayah ini memiliki tingkat kerawanan yang perlu diantisipasi. Ia mengingatkan masyarakat agar tetap waspada menghadapi musim penghujan, mengingat potensi pohon tumbang maupun banjir masih bisa terjadi.

    “Harus tetap waspada di tengah cuaca yang musim penghujan belum pada masa puncaknya, maka pohon-pohon yang sudah kategori tua dan potensi terjadi tumbang harus menjadi kewaspadaan kita semuanya. Kota Mojokerto berada di topografi rendah dengan ketinggian rata-rata 22 meter dan kemiringan lahan 0–3 persen,” ungkapnya, Kamis (27/11/2025).

    Posisi tersebut membuat wilayah Kota Mojokerto menjadi tempat berkumpulnya air ketika hujan deras terjadi secara berkepanjangan. Kondisi tersebut, lanjutnya, diperparah dengan keberadaan tujuh aliran sungai besar yang mengitari Kota Mojokerto. Yakni Sungai Brantas, Brangkal, Sadar, Cemporat, Ngrayung, Watu Dakon, serta Ngotok/Pulo.

    Selain risiko banjir, Ning Ita juga menyoroti ancaman kebakaran yang meningkat seiring padatnya permukiman penduduk. Sekitar 57 persen wilayah Kota Mojokerto merupakan kawasan permukiman sehingga penyebaran api dapat terjadi dengan cepat apabila insiden kebakaran muncul.

    Melalui pembentukan Kampung Siaga Bencana di Prajurit Kulon, Pemkot Mojokerto menargetkan masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek dalam penanganan bencana. Hal ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat agar masyarakat memiliki langkah cepat, sistematis, dan terukur saat bencana terjadi.

    “Masyarakat jangan hanya sebagai objek tapi sudah harus menjadi subjek, yang artinya harus sudah sadar bagaimana menjadi masyarakat yang tangguh terhadap bencana, bagaimana mendeteksi potensi bencana, bagaimana kalau bencana terjadi langkah pertama yang harus dilakukan,” tegasnya.

    Prajurit Kulon merupakan kelurahan ketiga yang ditetapkan sebagai Kelurahan Siaga Bencana, setelah Gunung Gedangan dan Surodinawan. Ning Ita menargetkan seluruh kelurahan di Kota Mojokerto memiliki tim siaga bencana serupa demi memperkuat kesiapan di tingkat wilayah.

    Pada kesempatan itu, Ning Ita juga menekankan pentingnya koordinasi tiga pilar kelurahan serta pelatihan berkelanjutan bagi masyarakat. Ia menutup sambutannya dengan mengingatkan potensi ancaman khusus di Prajurit Kulon yang berada dekat tanggul sungai dan memiliki kepadatan penduduk tinggi.

    “Ini adalah kampung yang sangat padat penduduk dan di sebelahnya tanggul sungai, jangan sampai banjir atau tanggul jebol terjadi, tapi kita harus sadar potensi ancaman itu,” pungkasnya. [tin/kun]

  • Ahmad Ali Sebut Jokowi Dicintai di Sulut: Orang Manado Tidak Gampang Balupa

    Ahmad Ali Sebut Jokowi Dicintai di Sulut: Orang Manado Tidak Gampang Balupa

    FAJAR.CO.ID, MANADO — Ketua Harian DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali menyampaikan pesan khusus kepada masyarakat Sulawesi Utara terkait sosok Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Pesan itu disampaikan di sela gelaran Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) DPW PSI Sulawesi Utara di Manado Convention Center (MCC), Kota Manado, Kamis (27/11/2025).

    Ia menegaskan bahwa wilayah Sulawesi Utara memiliki modal politik besar, terutama karena kedekatan emosional masyarakat dengan Jokowi.

    “Apalagi di mana di Sulawesi Utara ini, kita punya modal yang besar karena di sini patron kita yang namanya Pak Jokowi, Kakek Jokowi itu sangat dikenal, sangat dicintai oleh masyarakat Sulawesi Utara,” ucapnya.

    Ahmad Ali juga menyampaikan keyakinannya bahwa masyarakat Manado tidak mudah melupakan jasa Jokowi.

    “Kita percaya orang Manado tidak gampang balupa. Tidak gampang balupa. Terus tentunya dengan modal itu kita berharap bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi sebagai patron politik PSI ini nanti akan terus disuarakan oleh kader-kader PSI,” ucapnya.

    Ia menyoroti banyaknya program pembangunan Jokowi yang menurutnya dikapitalisasi oleh pihak lain tanpa memberikan pengakuan yang layak.

    “Sehingga kemudian kerja-kerja yang sudah dilaksanakan oleh Pak Jokowi tidak hanya dikapitalisasi oleh partai tertentu. Karena dalam beberapa tahun terakhir banyak sekali kerja-kerja politik, kerja-kerja pembangunan yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi atau Kakek Jokowi yang kemudian dikapitalisasi oleh partai tertentu, tapi tidak diakui,” ujarnya.

  • Ahmad Ali Buka Rakorwil PSI Sulut, Tegaskan Kesiapan Hadapi Pemilu 2029

    Ahmad Ali Buka Rakorwil PSI Sulut, Tegaskan Kesiapan Hadapi Pemilu 2029

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Harian DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali membuka Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) DPW PSI Sulawesi Utara di Manado Convention Center (MCC), Kota Manado, Kamis (27/11/2025). Agenda tersebut menjadi tahap verifikasi awal untuk memastikan kesiapan struktur partai di daerah menjelang verifikasi resmi KPU menghadapi Pemilu 2029.

    “Hari ini kan sebenarnya rakorwil ini adalah verifikasi awal. Verifikasi awal untuk memastikan kesiapan tiap-tiap wilayah untuk persiapan menghadapi verifikasi yang nanti akan dilakukan oleh KPU sekaligus persiapan untuk menghadapi rapat kerja nasional yang akan dilaksanakan di Makassar tanggal 30 Januari 2026,” ucap Ahmad Ali kepada media.

    Ahmad Ali berharap struktur DPW PSI Sulut dapat terbentuk hingga tingkat kecamatan agar verifikasi faktual nanti berjalan lancar. Ia menegaskan pihaknya ingin memastikan kesesuaian laporan yang masuk ke DPP dengan kondisi nyata di lapangan.

    “Nah, harapan kita kalau dari laporan yang sudah disampaikan kepada DPP. Insyaallah semua kecamatan sudah terbentuk pengurusannya, sehingga hari ini kita ingin memastikan secara faktual apakah laporan yang sudah disampaikan kepada kami itu sudah betul adanya, sesuai dengan nama dan orang-orangnya kita akan nanti verifikasi satu persatu berdasarkan NIK-nya dan orangnya,” ujarnya.

    Ia menyebut laporan kesiapan struktur sudah mencapai 100 persen, jauh di atas batas minimal 85 persen yang diperlukan untuk pelaksanaan Rakerwil.

    Selain kesiapan organisasi, Ahmad Ali juga menargetkan DPW PSI Sulut dapat meraih capaian politik yang lebih tinggi pada Pemilu 2029. Ia berharap Sulut bisa menghadirkan keterwakilan di tingkat nasional serta membentuk fraksi penuh di semua tingkatan legislatif.