Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Menhub Dudy Pimpin Rakor Kesiapan Nataru : Pengawasan keselamatan Harus Dijalankan Tanpa Toleransi

    Menhub Dudy Pimpin Rakor Kesiapan Nataru : Pengawasan keselamatan Harus Dijalankan Tanpa Toleransi

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Kesiapan menghadapi arus Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026 di lintasan penyeberangan Ketapang–Gilimanuk terus dimatangkan. Kali ini, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memimpin langsung rapat koordinasi (rakor) kesiapan tersebut di Pelabuhan ASDP Ketapang, Banyuwangi, Selasa malam (16/12/2025).

    Rakor dihadiri Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho, Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry Heru Widodo, KSOP, operator penyeberangan, BPTD, pengusaha kapal, dan mitra terkait.

    Hadir pula dalam kesempatan tersebut Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Danantara, Ditlantas Polda Jatim, Dishub Provinsi Jatim, ASDP Ketapang, Kapolresta Banyuwangi, Danlanal Banyuwangi, Kapolres Jembrana, Dishub Jembrana, Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap), serta stakeholder terkait lainnya.

    Menhub Dudy menyampaikan pergerakan masyarakat pada periode Nataru diprediksi akan meningkat signifikan sehingga diperlukan upaya agar layanan penyeberangan selama masa libur Nataru berjalan aman dan nyaman.

    “Melalui rapat koordinasi kesiapan Nataru di Pelabuhan Ketapang ini, kita sepakati langkah-langkah strategis terkait kualitas layanan, serta menjaga standar keselamatan dan keamanan dalam setiap aspek operasional,” ujarnya.

    Menhub juga mengingatkan seluruh pihak untuk belajar dari insiden kecelakaan kapal yang menimpa KM Tunu Pratama Jaya dan KM Barcelona beberapa bulan lalu. Tragedi tersebut menjadi pengingat agar setiap aspek, mulai dari kelaikan kapal, kesiapan awak, hingga mitigasi potensi cuaca ekstrem, dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Terlebih, periode Desember–Januari merupakan puncak musim penghujan.

    “Saya mengingatkan agar seluruh pihak senantiasa siaga dalam mengantisipasi berbagai potensi risiko dengan perhatian khusus pada empat aspek utama, yakni keselamatan dan keamanan pelayaran, kesiapan infrastruktur, keandalan operasional, serta mitigasi terhadap cuaca ekstrem dan kondisi darurat lainnya,” tegas Menhub.

    Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan Pemkab siap mendukung kelancaran arus Nataru baik dari Pulau Jawa menuju Bali dan NTB maupun sebaliknya.

    “Sebagai daerah penyangga penyeberangan, kami telah melakukan rapat koordinasi bersama Forkopimda Banyuwangi dan menyiapkan sejumlah langkah untuk mendukung kelancaran arus Nataru,” kata Ipuk.

    Ipuk memaparkan Pemkab Banyuwangi menyiapkan buffer zone di Terminal Sritanjung dan kawasan Grand Watu Dodol untuk mengurai kepadatan, termasuk lokasi parkir truk logistik agar tidak menumpuk di jalur pantura.

    “Kami juga akan menyiapkan posko layanan, fasilitas kesehatan, IGD, ambulans, serta bersinergi dengan Polresta, TNI, dan OPD terkait,” jelasnya.

    Selain itu, Pemkab memperkuat pengamanan perlintasan sebidang kereta api, memasang rambu dan marka tambahan, melakukan edukasi masyarakat, serta berkoordinasi dengan BMKG, BPBD, SAR, dan Pertamina terkait cuaca ekstrem dan ketersediaan BBM. “Tentunya kami ingin memastikan masa libur Nataru bisa dinikmati dengan aman dan nyaman untuk semua masyarakat,” tambah Ipuk.

    Direktur Utama ASDP Indonesia Ferry (Persero) Heru Widodo menyebut puncak arus diprediksi terjadi pada 21–23 Desember pada periode menjelang Natal dan 28–29 Desember pada periode menjelang Tahun Baru. ASDP telah menyusun skenario pola operasi kapal dengan penyesuaian jumlah armada sesuai tingkat kepadatan penumpang.

    “Pada kondisi normal kami operasikan 28 kapal, saat padat 30 kapal, dan saat sangat padat hingga 32 kapal, serta penempatan buffer zone di Ketapang dan Gilimanuk,” ujarnya.

    Sementara itu, Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho memastikan skenario pengamanan telah disiapkan secara optimal di seluruh jalur transportasi.

    “Kami memastikan pengamanan Nataru berjalan optimal mulai 20 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026, baik di jalan tol, jalur arteri, pelabuhan, tempat ibadah, maupun kawasan wisata. Malam ini kami juga menyeberang ke Gilimanuk untuk meninjau langsung jalur darat menuju Bali,” tegasnya. [kun]

  • Realisasi Belum Maksimal, Eri Cahyadi Pastikan Tak Ada Kebocoran Pajak Parkir Surabaya

    Realisasi Belum Maksimal, Eri Cahyadi Pastikan Tak Ada Kebocoran Pajak Parkir Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, angkat bicara mengenai kinerja pendapatan retribusi pajak parkir sepanjang tahun 2025. Ia mengakui bahwa realisasi pendapatan dari sektor ini belum mencapai angka maksimal jika dibandingkan dengan potensi riil yang ada di lapangan, namun dengan tegas menepis anggapan adanya kebocoran anggaran.

    Menurut Eri, indikator tidak adanya kebocoran dapat dilihat dari capaian target yang selalu terpenuhi sesuai kontrak kinerja. Meski demikian, ia menyadari bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya seharusnya bisa mendapatkan pemasukan yang jauh lebih besar jika sistem pengawasan dilakukan lebih ketat.

    “Kalau terkait dengan kebocoran, tidak. Karena (targetnya) kita masih terpenuhi. Tapi potensinya (masih tergolong) kecil,” ungkap Eri Cahyadi, Rabu (17/12/2025).

    Untuk mengejar potensi maksimal tersebut, Eri berencana menerapkan sistem pengawasan digital atau tax surveillance secara menyeluruh di sektor parkir. Strategi ini berkaca pada kesuksesan sektor pajak restoran yang kepatuhannya melonjak drastis hingga lebih dari 90 persen setelah diawasi secara digital.

    Eri optimistis, jika sistem serupa diterapkan pada pengelolaan parkir, pendapatan daerah dari sektor ini bisa terdongkrak signifikan, bahkan mendekati 100 persen dari potensi yang ada. “Alhamdulillah, restoran itu sekarang sudah mencapai hampir 90 persen lebih ketika kita menggunakan tax surveillance. Sekarang semua restoran besar menggunakan sistem ini,” jelasnya.

    Lebih jauh, Wali Kota menjelaskan bahwa digitalisasi bukan hanya soal mengejar angka rupiah, melainkan membangun kepercayaan (trust) antara pemerintah dan pelaku usaha. Koneksi data real-time ke server pusat dinilai akan menghapus prasangka buruk di antara kedua belah pihak.

    “Tujuannya, satu, Pemerintah Kota tidak mencurigai pengusaha. Yang kedua, pengusaha juga tidak merasa diintimidasi oleh pemerintah kota. Seperti (hubungan) polisi sama maling. Akhirnya (kepatuhan pajak) tumbuh dengan kesadaran sendiri-sendiri,” urai Eri.

    Ke depan, Pemkot Surabaya akan memasukkan skema ini ke dalam kebijakan parkir kota, sembari terus mengedukasi masyarakat. Eri menekankan pemahaman bahwa pajak yang dibayarkan—seperti halnya di restoran—adalah kontribusi konsumen untuk pembangunan kota, bukan beban operasional pengusaha.

    “Pajak untuk restoran itu kan orang yang makan yang membayar, bukan restoran yang diminta. Kita harus mengedukasi itu. Makanya kita juga akan coba (atur ke dalam kebijakan parkir),” pungkasnya. [rma/beq]

  • Wali Kota Eri Cahyadi Terbitkan SE Nataru 2025, Perketat Keamanan Wisata Surabaya

    Wali Kota Eri Cahyadi Terbitkan SE Nataru 2025, Perketat Keamanan Wisata Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya resmi menerbitkan Surat Edaran (SE) Wali Kota tentang peningkatan keamanan, ketentraman, dan toleransi guna menjamin kenyamanan publik selama masa libur Hari Raya Natal serta Tahun Baru (Nataru) 2025. Kebijakan ini secara spesifik memperketat pengawasan di kawasan destinasi wisata, akomodasi, hingga penyedia jasa kuliner di seluruh penjuru Kota Pahlawan.

    Langkah strategis tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Dalam Negeri serta Menteri Pariwisata RI untuk memastikan stabilitas keamanan di daerah.

    Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa seluruh pelaku usaha pariwisata wajib mematuhi poin-poin krusial yang tertuang dalam regulasi tersebut demi menjaga standar keselamatan wisatawan.

    “Para pengelola destinasi, akomodasi, hingga penyedia jasa makan dan minum diwajibkan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan sesuai protokol CHSE (Cleanliness, Health, Safety, and Environment sustainability),” ujar Eri Cahyadi di Balai Kota Surabaya, Rabu (17/12/2025).

    Selain protokol CHSE, Eri mengingatkan pelaku usaha untuk disiplin mematuhi standar usaha berbasis risiko sesuai regulasi Kemenparekraf Nomor 4 Tahun 2021. Pengelola diwajibkan memperkuat sistem pengamanan internal serta menyusun perencanaan mitigasi bencana yang matang guna mengantisipasi berbagai risiko di lapangan.

    “(Secara teknis) peningkatan keamanan ini mencangkup pengecekan kesiapan pengelola, penyedia aktivitas wisata, dan standar operasional prosedur (SOP), terutama untuk kegiatan berisiko tinggi seperti arena outbound, jembatan gantung, arung jeram, hingga pendakian gunung,” rincinya.

    Guna mendukung kebijakan ini, Wali Kota Eri menginstruksikan kesiapsiagaan penuh dari seluruh personel lapangan. Hal ini mencakup petugas informasi, pemandu wisata, hingga tim penyelamat air (Balawista) yang harus bersiaga di titik-titik keramaian.

    Faktor cuaca ekstrem juga menjadi perhatian utama dalam SE tersebut. Para pelaku usaha diminta rutin memantau informasi terkini dari BMKG untuk mencegah dampak bencana alam yang berpotensi terjadi di tengah musim liburan akhir tahun.

    “(Jika terjadi kondisi darurat) masyarakat dapat segera melapor ke Pos Polisi terdekat, Call Center 110, atau menghubungi Command Center 112 yang siaga selama 24 jam,” pungkasnya. [rma/ian]

  • Banjir Bandang Tapteng, Hasva Pasaribu dan Yayasan Generasi Bangsa Bergerak Salurkan Bantuan

    Banjir Bandang Tapteng, Hasva Pasaribu dan Yayasan Generasi Bangsa Bergerak Salurkan Bantuan

    FAJAR.CO.ID, TAPANULITENGAH — Kepedulian terhadap masyarakat terdampak bencana kembali ditunjukkan oleh Hasva Pasaribu, tokoh masyarakat Tapanuli Tengah. Pembina Yayasan Generasi Bangsa Tapanuli Tengah itu untuk kesekian kalinya turun langsung menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada para korban bencana banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatra.

    Bantuan yang disalurkan berupa berbagai kebutuhan pokok, mulai dari beras, mi instan, telur, ikan kaleng, minyak goreng, susu bayi, pampers, baju layak pakai hingga perlengkapan kebersihan dan kebutuhan mendesak lainnya. Penyaluran bantuan dilakukan langsung ke lokasi terdampak dengan melibatkan pengurus Yayasan Generasi Bangsa Tapanuli Tengah serta berkoordinasi dengan masyarakat setempat.

    Dalam keterangannya, Hasva Pasaribu menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian sekaligus tanggung jawab sosial terhadap masyarakat yang tengah menghadapi musibah. Ia menegaskan, kehadirannya di tengah warga tidak hanya bertujuan menyalurkan bantuan materi, tetapi juga memberikan dukungan moril agar para korban tetap kuat dan mampu bangkit dari dampak bencana.

    Hasva Pasaribu, tokoh masyarakat Tapanuli Tengah dan Pembina Yayasan Generasi Bangsa Tapanuli Tengah (ist)

    “Bencana ini adalah duka kita bersama. Kami berharap bantuan yang diberikan dapat sedikit meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak, sekaligus menjadi penyemangat agar tetap tabah dan tidak kehilangan harapan,” ujar Hasva Pasaribu.

    Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menunjukkan solidaritas dan semangat gotong royong dalam membantu para korban bencana. Menurutnya, dukungan kolektif sangat dibutuhkan agar proses pemulihan pascabencana dapat berjalan lebih cepat dan kehidupan masyarakat kembali normal.

  • 33 Dapur Umum MBG Lumajang Resmi Beroperasi, Siapkan 66 Ribu Porsi Setiap Hari

    33 Dapur Umum MBG Lumajang Resmi Beroperasi, Siapkan 66 Ribu Porsi Setiap Hari

    Lumajang (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang memperkuat akselerasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mengoperasikan 33 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum. Fasilitas ini tersebar di berbagai titik strategis untuk memastikan distribusi layanan gizi bagi masyarakat berjalan merata dan tepat sasaran.

    Berdasarkan data operasional, setiap unit SPPG di Lumajang memiliki kapasitas produksi yang signifikan, yakni berkisar antara 2.000 hingga 3.700 porsi makanan bergizi setiap harinya.

    Jika dikalkulasi dari batas minimum produksi, sedikitnya terdapat 66.000 penerima manfaat yang terlayani setiap hari. Sasaran program ini mencakup berbagai klaster, mulai dari siswa sekolah, balita, hingga kelompok rentan seperti ibu menyusui dan ibu hamil.

    Bupati Lumajang, Indah Amperawati, menjelaskan bahwa pengoperasian puluhan unit SPPG ini dilakukan secara bertahap. Hal ini bertujuan untuk menjaga standar kualitas menu dan efektivitas distribusi seiring dengan meluasnya jangkauan program di wilayah Lumajang.

    “Capaian ini menunjukkan bahwa layanan gizi dapat berjalan dengan baik ketika disiapkan secara terencana. Terpenting, masyarakat bisa merasakan manfaatnya secara berkelanjutan,” terang Indah, Rabu (17/12/2025).

    Indah menegaskan bahwa kehadiran 33 unit SPPG aktif tersebut menjadi fondasi kuat bagi Pemkab Lumajang untuk terus menambah jumlah dapur umum MBG di masa depan. Namun, penambahan unit baru akan selalu didahului dengan evaluasi berkala terhadap standar operasional yang ada saat ini.

    Selain fokus pada kesehatan masyarakat, pengoperasian SPPG ini memberikan dampak turunan (multiplier effect) terhadap penguatan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Lumajang.

    “Tentu selain aspek layanan, operasional SPPG turut mendorong penguatan ekonomi lokal. Kebutuhan bahan pangan dalam jumlah besar disuplai melalui mitra lokal. Sehingga program ini berkontribusi pada perputaran ekonomi daerah,” ungkap Indah.

    Dengan sinergi antara pemenuhan gizi dan pemberdayaan mitra pangan lokal, program MBG di Lumajang diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menstimulasi pertumbuhan ekonomi di tingkat pedesaan. [has/beq]

  • 47 Desa di Pacitan Masih Terkendala Lahan Pembangunan Gerai KDMP

    47 Desa di Pacitan Masih Terkendala Lahan Pembangunan Gerai KDMP

    Pacitan (beritajatim.com) Pembangunan gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Pacitan terus dikebut. Sejak groundbreaking yang dilakukan pada Oktober lalu, beberapa desa mulai tahap pembangunan dan penyiapan lahan.

    Pembangunan dilakukan secara bertahap. Tahap pertama mencakup 20 titik, tahap kedua 30 titik, tahap ketiga 30 titik, tahap keempat 35 titik, dan tahap kelima sebanyak 57 titik.

    Namun demikian, dari total 172 desa di Kabupaten Pacitan, masih terdapat 47 desa yang mengalami kendala dalam penyiapan lahan pembangunan gerai KDMP.

    “Masih ada 47 desa yang terkendala karena belum memiliki lahan,” ujar Komandan Kodim 0801 Pacitan, Letkol Arh Imam Musahirul, Rabu (17/12/2025).

    Imam menjelaskan, kondisi topografi wilayah Pacitan menjadi salah satu faktor utama penghambat kesiapan lahan. Sebagian besar desa belum memiliki lahan yang benar-benar siap bangun.

    “Seharusnya lahan sudah siap, tetapi kenyataannya masih berupa perengan atau sawah. Sehingga perlu dilakukan pengurukan maupun perataan terlebih dahulu,” jelasnya.

    Ia menambahkan, hampir tidak ada lahan yang bisa langsung dibangun tanpa melalui proses penyiapan.
    Terkait polemik penggunaan lapangan desa sebagai lokasi pembangunan gerai KDMP karena keterbatasan lahan alternatif, Dandim Pacitan merekomendasikan agar pemerintah desa menggelar musyawarah desa (musdes).

    “Harus ada keputusan bersama antara pemerintah desa dan masyarakat. Meskipun ini program strategis nasional, tetap perlu dicari titik tengahnya,” tegas Imam.

    Ia juga menekankan bahwa apabila lahan membutuhkan proses pemotongan, pengerukan, atau pengurukan agar memenuhi syarat pembangunan, maka seluruh biaya dan pengerjaannya menjadi tanggung jawab pemerintah desa. Pasalnya, penyiapan lahan tidak termasuk dalam pembiayaan PT Agrinas selaku pelaksana pembangunan fisik gerai KDMP.

    Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, Kodim 0801 Pacitan bersama pihak terkait mengupayakan sejumlah solusi alternatif. Salah satunya dengan berkoordinasi bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) guna memanfaatkan sedimentasi sungai sebagai material urukan.

    “Kami koordinasikan dengan BBWS. Ada keluhan masyarakat terkait sungai yang semakin dangkal, sehingga sedimentasinya bisa dimanfaatkan untuk pengurukan lahan,” jelasnya.

    Selain itu, Kodim Pacitan juga menjajaki kerja sama dengan pihak PLTU untuk memanfaatkan limbah FABA (Fly Ash Bottom Ash) sebagai bahan uruk lahan.

    “Kami juga meminta bantuan PLTU untuk memanfaatkan limbah FABA sebagai tanah uruk,” pungkas Imam. (tri/but)

  • Gatot Nurmantyo: Secara De Facto Listyo Sigit Presiden, De Jure Prabowo, Keduanya Dikendalikan Jokowi

    Gatot Nurmantyo: Secara De Facto Listyo Sigit Presiden, De Jure Prabowo, Keduanya Dikendalikan Jokowi

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, Gatot Nurmantyo menyebut Preside Prabowo Subianto hanya presiden secara de jure. Secara de facto adalah Listyo Sigit Prabowo.

    Itu diungkapkan eks Sekretaris Badan Usaha Milik Negara Muhammad Said Didu. Mengutip pernyataan Gatot.

    “Pernyataan Jendral TNI (Purn) Gatot Nurmantyo: secara De Jure, Prabowo adalah Presiden tapi secara de Facto Presiden adalah Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (Kapolri) yang keduanya dikendalikan oleh Jokowi,” tulis Didu dikutip dari unggahannya di X, Rabu (17/12/2025).

    Ungkapan Didu itu berdasar pada pidato Gator yang diunggah di YouTube Hesubeno Point. Di situ, Gatot memulai piadtonya dengan membahas Jokowi.

    “Pak Jokowi ini tidak menyerahkan kedaulatan pada Prabowo. Karena kedaulatan, baik itu politik, ekonomi, kemudian hukum, sumber daya alam, dan wilayah sebagian sudah diberikan kepada oligarki,” kata Gatot.

    “Sehingga wajar ketika terjadi lemahnya supremasi hukum, rusaknya etika kekuasaan, memburuknya tata kelola keamanan, serta meningkatnya ketimpangan sosial dan kecemasan generasi muda,” tambahnya.

    Dia pun mengingatkan kepada penguasa har ini. Bahwa negara runtuh karena akumulasi pembiaran sistemik.

    “Kami menegaskan dengan tegas, persoalan Gibran bukankalah menang Pemilu. Ini adalah etika kekuasaan dan konstitusionalisme,” ucapnya.

    “Pencalonan Gibran bukan kecelakaan hukum, ia dalah hasil dari pembengkokan konstitusi, penyalahgunaan Mahkamah Konstitusi, dan normalisasi politik dinasti,” sambungnya.
    (Arya/Fajar)

  • Dilantik di Benteng Van den Bosch Ngawi, Ini Susunan Pengurus PMI Jatim 2025-2030

    Dilantik di Benteng Van den Bosch Ngawi, Ini Susunan Pengurus PMI Jatim 2025-2030

    Surabaya (beritajatim.com) – Pelantikan Pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Jawa Timur masa bakti 2025-2030 berlangsung istimewa dengan memilih Benteng Van den Bosch (Benteng Pendem), Kabupaten Ngawi, sebagai lokasi acara pada Rabu (17/12/2025).

    Pelantikan ini menjadi yang kali pertama digelar di ruang terbuka dan kawasan cagar budaya, sekaligus menegaskan semangat kemanusiaan yang sejalan dengan nilai sejarah.

    Acara tersebut dihadiri langsung Ketua PMI Pusat, H. Jusuf Kalla serta seluruh perwakilan PMI kabupaten/kota se-Jawa Timur. Sebanyak 38 PMI daerah hadir menyaksikan pengukuhan kepengurusan PMI Jawa Timur di bawah kepemimpinan H. Imam Utomo untuk periode kedua.

    Ketua PMI Jawa Timur, H. Imam Utomo, mengatakan pemilihan Benteng Van den Bosch bertujuan menghadirkan suasana berbeda sekaligus memperkuat semangat pengabdian pengurus dan relawan PMI. Menurutnya, pelantikan di lokasi bersejarah ini juga terlaksana berkat dukungan PMI Kabupaten Ngawi dan Pemerintah Kabupaten Ngawi.

    “Baru kali ini pelantikan pengurus PMI Jawa Timur digelar di ruang terbuka dan tempat bersejarah. Kami ingin menghadirkan nuansa berbeda yang sarat makna,” ujar Imam Utomo.

    Ia menegaskan bahwa soliditas antara PMI provinsi dan kabupaten/kota menjadi kunci utama keberhasilan gerakan kemanusiaan. “PMI adalah organisasi kerelawanan. Tanpa kekompakan dan kerja sama, tugas kemanusiaan tidak akan berjalan optimal,” katanya.

    Pelantikan ini dirangkaikan dengan Apel Hari Relawan PMI, menegaskan peran sentral relawan dalam setiap aksi kemanusiaan. Ketua PMI Pusat H. Jusuf Kalla menekankan bahwa relawan merupakan ujung tombak PMI, sementara pengurus berperan sebagai pengambil kebijakan.

    “PMI bekerja untuk kemanusiaan. Pengurus jumlahnya terbatas, karena yang bekerja langsung di lapangan adalah para relawan,” tegas Jusuf Kalla.

    Ia menjelaskan, struktur kepengurusan PMI sengaja dibuat ramping agar organisasi tetap efektif dan fokus pada pelayanan kemanusiaan. Jusuf Kalla juga menyoroti pentingnya kecepatan respons PMI dalam penanganan bencana.

    “Prinsip kami, maksimal enam jam setelah bencana, relawan PMI sudah berada di lapangan,” ujarnya.

    Selain tanggap darurat, ia mengingatkan pentingnya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, serta penanganan akar masalah, seperti kerusakan lingkungan. Jusuf Kalla turut mengapresiasi PMI Jawa Timur yang dinilai konsisten dalam penanganan bencana dan pelayanan donor darah, bahkan kerap mencatat capaian tertinggi secara nasional.

    Jusuf Kalla mengucapkan selamat kepada pengurus PMI Jawa Timur yang baru dilantik. Ia menegaskan bahwa masa kepengurusan PMI merupakan masa bakti untuk kemanusiaan.

    “Setetes darah adalah sumber kehidupan. Itulah tugas PMI. Selamat mengabdi untuk kemanusiaan,” pungkasnya.

    Berikut Susunan Pengurus PMI Jatim 2025-2030:

    Pelindung : Gubernur Jawa Timur

    Dewan Kehormatan

    Ketua : Dr. H. Emil Elestianto Dardak, B. Bus, M.Sc
    Sekretaris : Dr. Ir. RB Fattah Jasin, MS
    Anggota
    1. Ang Herman Anggrek
    2. Baidowi
    3. Yamin Achmad
    4. Loddy Gunadi
    5. Hermawan Santoso

    Pengurus PMI Provinsi

    Ketua : H. Imam Utomo S
    Wakil Ketua : Dr. Ir. R. Eddy Indrayana
    Ketua Bidang Organisasi : Dr. Muchamad Taufiq, SH, MH,CLM
    Ketua bidang Penanggulangan Bencana : Dr. Edi Purwinarto,M.Si
    Ketua Bidang Pelayanan Kesehatan, Sosial dan Rumah Sakit : dr. Harsono
    Ketua Bidang Pelayanan Darah : dr. Betty Agustina Tambunan, SpPK (K)
    Ketua Bidang Anggota dan Relawan : H.EA. Zaenal, SH, M.H
    Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan : Drs. Budi Supriyanto,M.Si
    Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi : Dr. Turmudzi, SH,MBA
    Ketua Bidang Pengembangan Sumber Daya : Robert Simangungsong, SH, M.H
    Ketua Bidang Kerjasama dan Kemitraan : Dr Suprianto, SH, M.H
    Sekretaris : Drs. Nurwiyatno,M.Si
    Wakil Sekretaris/Kepala Markas : Drs. Dwi Suyatno,M.Si
    Bendahara : Drs. Soedjarno
    Anggota :
    1. Drs. H. Abdul Mujib Hasyim, M.Pd.I
    2. Dr. Budi Sawitri, SST, M.Si
    3. H. Amin Istighfarin

    [tok/beq]

  • Penantian Puluhan Tahun Berakhir, Air PDAM Resmi Mengalir ke Desa Palebon Gresik

    Penantian Puluhan Tahun Berakhir, Air PDAM Resmi Mengalir ke Desa Palebon Gresik

    Gresik (beritajatim.com) – Warga Desa Palebon, Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik, kini resmi menikmati akses air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) setelah menanti selama puluhan tahun.

    Masuknya jaringan pipa air bersih ini menjadi solusi permanen bagi masyarakat yang selama ini bergantung pada air telaga, tadah hujan, dan pembelian air tangki.

    Momen bersejarah ini disambut antusias oleh warga setempat pada Rabu (17/12/2025). Kehadiran suplai air yang stabil diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat secara signifikan, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga sehari-hari.

    Musyawaroh, salah seorang warga Desa Palebon, menyampaikan rasa syukurnya atas realisasi infrastruktur yang telah lama diimpikan tersebut. Baginya, akses air bersih ini adalah perubahan besar bagi kondisi ekonomi dan sosial warga.

    “Kami tidak menyangka akhirnya air PDAM benar-benar masuk ke desa kami. Ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan setelah menunggu puluhan tahun,” ungkapnya saat ditemui di lokasi.

    Ia menceritakan betapa sulitnya perjuangan warga mendapatkan air sebelum adanya jaringan PDAM. Selama ini, warga harus patungan untuk membeli air tangki guna menyiasati sumber air telaga yang kerap mengering.

    “Susahnya kalau musim kemarau, air dari telaga mengering. Sementara untuk beli air tangki satu minggu sekali dan penggunaannya tidak boleh berlebihan,” tambah Musyawaroh.

    Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, menjelaskan bahwa saat ini tercatat ada 593 sambungan rumah tangga di wilayah Kecamatan Duduksampeyan yang sudah teraliri air. Angka tersebut merupakan bagian dari proyek strategis percepatan akses air bersih di wilayah rawan kekeringan.

    “Total ada 888 sambungan rumah tangga yang sudah dialiri air PDAM. Jumlah ini akan terus bertambah di wilayah Kecamatan Duduksampeyan dan Kebomas,” tutur Bupati yang akrab disapa Gus Yani tersebut.

    Lebih lanjut, Gus Yani merinci bahwa pendanaan proyek ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Pemerintah Kabupaten Gresik pun telah menyiapkan langkah keberlanjutan untuk memperluas cakupan layanan di wilayah lain.

    “Tahun depan kita membangun lagi reservoir di daerah utara. Tepatnya di Kecamatan Bungah dan Manyar dengan menggunakan anggaran APBD 2026. Tujuannya untuk mengambil air dari Bendung Gerak Sembayat (BGS) yang saat ini masyarakat masih kesulitan mendapatkan air bersih,” imbuhnya.

    Pemerintah daerah berharap ketersediaan air bersih ini tidak hanya menyelesaikan persoalan kekeringan tahunan di Duduksampeyan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendukung program kesehatan nasional di tingkat lokal.

    “Kami terus berkomitmen menyediakan air bersih bagi masyarakat terutama di daerah yang wilayahnya kesulitan mendapatkan sumber air. Selain itu, sarana dan prasarana air tersebut diharapkan juga bisa meminimalisir angka stunting,” tutup Gus Yani. [dny/ian]

  • Nama PWI Bojonegoro Dicatut untuk Minta Sumbangan ke Kades

    Nama PWI Bojonegoro Dicatut untuk Minta Sumbangan ke Kades

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bojonegoro secara resmi menyangkal adanya permintaan sumbangan kepada para kepala desa. Penegasan ini dikeluarkan sebagai respons atas beredarnya dokumen dan percakapan digital yang mencatut nama organisasi tersebut.

    Ketua PWI Bojonegoro, Sasmito Anggoro, menegaskan bahwa segala bentuk permintaan dana yang mengatasnamakan dirinya atau organisasi adalah tidak benar. “PWI Bojonegoro tidak pernah menugaskan atau meminta sumbangan dalam bentuk apa pun kepada kepala desa. Itu jelas bukan dari kami,” tegas Sasmito, Selasa (16/12/2025).

    Menurutnya, oknum tidak bertanggung jawab telah menggunakan tangkapan layar percakapan, foto kartu identitas, hingga kuitansi palsu. Materi itu diduga dipakai untuk meminta sejumlah uang ke sejumlah kepala desa di Bojonegoro.

    “Tindakan ini sangat merugikan dan mencoreng nama baik organisasi yang selalu menjaga profesionalisme,” ujar Sasmito yang akrab disapa Kang Sas.

    Imbauan Kehati-hatian dan Klarifikasi

    PWI Bojonegoro mengimbau seluruh kepala desa dan masyarakat untuk lebih waspada. Masyarakat diminta melakukan verifikasi langsung ke pengurus resmi jika mendapatkan permintaan yang mengatasnamakan PWI.

    Organisasi ini juga membuka opsi untuk menempuh langkah hukum jika penyalahgunaan nama dan atributnya terus berlanjut. “PWI adalah organisasi profesi wartawan, bukan lembaga penggalangan dana,” tegas Kang Sas.

    Nama PWI Daerah Lain Juga Dicatut

    Kasus penipuan serupa juga menyeret nama PWI daerah lain. Dalam pesan yang beredar, oknum tersebut mencatut foto-foto kegiatan PWI Jawa Timur dan PWI Tuban.

    Menanggapi hal itu, Ketua PWI Tuban, Suwandi, menyatakan keberatan. “PWI Tuban tidak pernah mengirim chat via WhatsApp untuk meminta uang kepada para kades, apalagi di wilayah Bojonegoro,” tegas Suwandi.

    PWI Bojonegoro berharap klarifikasi ini dapat meluruskan informasi sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap organisasi wartawan tersebut. [lus/but]