Jenis Media: Politik

Atasi Banjir Sidoarjo, Subandi Kebut Pembangunan Bendungan Kedungpeluk

Sidoarjo (beritajatim.com) – Pembangunan rumah pompa dan bendungan di Desa Kedungpeluk, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, terus dikebut.

Proyek pembangunan rumah pompa dan bendungan ini memiliki fungsi strategis dalam mengatur aliran air. Termasuk mengendalikan volume air agar tidak meluap ke area hilir yang kerap menjadi titik langganan banjir.

Infrastruktur ini juga dirancang untuk meningkatkan kapasitas pengendalian air dari wilayah hulu, khususnya dari Kecamatan Tanggulangin.

Bupati H. Subandi menegaskan pentingnya penyelesaian proyek tepat waktu sesuai jadwal yang ditargetkan, yaitu pada 26 Desember 2025. Menurutnya, keberadaan rumah pompa dan bendungan ini akan sangat membantu kelancaran aliran sungai dari Tanggulangin dan berkontribusi besar dalam mengurangi risiko banjir di kawasan tersebut.

“Saya minta seluruh pihak terkait memastikan pekerjaan berjalan sesuai rencana dan selesai tepat waktu. Infrastruktur ini sangat penting untuk mengurangi dampak banjir, terutama di wilayah Tanggulangin yang selama ini terdampak signifikan,” tegas H.Subandi
saat meninjau perkembangan pembangunan rumah pompa bersama jajaran Dinas PUBMSDA, BPBD Sidoarjo, serta unsur Forkopimka di Candi, Kamis (27/11/2025).

Bupati juga menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pembangunan yang berlangsung di Kabupaten Sidoarjo sepanjang tahun 2025. Evaluasi tersebut mencakup aspek kualitas pekerjaan hingga ketepatan waktu penyelesaian proyek.

“Semua pembangunan akan kami evaluasi, mulai dari kualitas hingga kesesuaian target. Ini penting agar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ke depan bisa lebih baik dan tepat sasaran,” tambahnya.

Riyan, pelaksana lapangan mengutarakan pembangunan proyek ini sudah masuk tahap 49%, dan optimis selesai tepat waktu meski di musim penghujan.

“Pembangunan ini sudah berjalan 49% dan akan kita kebut agar selesai pada tanggal 26 Desember 2025. Pengerjaan akan kita fokuskan pada lantai dasar bendungan sesuai dengan arahan Bupati Sidoarjo,” ucapnya.

Sidak ini menjadi bagian dari komitmen Pemkab Sidoarjo dalam meningkatkan infrastruktur pengendalian banjir serta memastikan pembangunan berjalan efektif untuk kepentingan masyarakat. (isa/but)

27/11/2025 20:03
Wamen Komdigi: Dua regulasi tengah disiapkan sikapi perkembangan AI

Bandung (ANTARA) – Wakil Menteri (Wamen) Komunikasi dan Digital (Komdigi) Nezar Patria mengungkapkan dua regulasi tengah disiapkan pemerintah untuk menyikapi perkembangan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang sangat masif belakangan ini.

Nezar mengatakan dua dokumen yang disiapkan menjadi landasan hukum itu, antara lain panduan etika AI dan peta jalan nasional Artificial Intelligence, yang ditargetkan menjadi Peraturan Presiden (Perpres) guna menyikapi perkembangan saat ini, termasuk AI dalam ekosistem media yang kini telah mencapai ruang redaksi.

“Terkait pemakaian AI di ruang redaksi. Pemerintah telah membuat panduan etika AI, lalu yang kedua juga ada peta jalan nasional AI. Dua dokumen ini sedang kita siapkan untuk jadi Peraturan Presiden, saat ini sedang dibahas di Kementerian Hukum,” ujar Nezar usai acara MediaConnect: ‘Dari Cepat Jadi Cermat – Menyikapi AI di Meja Redaksi’ di Bandung, Kamis.

Di ruang redaksi, Nezar mengungkap AI telah masuk cukup dalam dan telah sedikit banyak membantu media dalam membuat analisis-analisis yang prediktif dalam distribusi konten serta melakukan riset dengan cepat.

“Adopsi teknologi baru seperti artificial intelligence (AI) ini juga sudah masuk begitu dalam ke media. Kita lihat bagaimana AI ini membantu proses produksi di newsroom ya, untuk membuat produksi konten lebih efisien, lebih optimal juga,” ujar Nezar.

Khusus untuk media juga, Nezar mengatakan pemerintah melihat bagaimana industri media membuat aturan internal untuk adopsi AI dalam proses produksi konten.

Dewan Pers, kata dia, telah mengatur penggunaan AI dalam jurnalisme melalui Peraturan Dewan Pers Nomor 1/PERATURAN-DP/I/2025 untuk memastikan integritas, etika, dan kepercayaan publik terjaga.

Pedoman ini menekankan bahwa AI adalah alat bantu yang harus digunakan secara bertanggung jawab dengan tetap berada di bawah kendali manusia (jurnalis), menekankan pentingnya verifikasi, transparansi (memberi label konten AI), dan melindungi hak cipta karya jurnalistik dari pengambilan data tanpa izin untuk melatih model AI.

“Jadi saya kira sejumlah regulasi-regulasi itu, baik eksternal maupun internal, mungkin bisa jadi acuan untuk sementara ini ya, bagaimana media menyikapi perkembangan AI di ruang redaksi,” kata Nezar menambahkan.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

27/11/2025 20:01
Bahlil: Penambahan kuota LPG 3 kg untuk Nataru tak tambah beban APBN

Kuota LPG bersubsidi untuk 2025 telah ditetapkan sebesar 8,16 juta metrik ton, namun pemerintah telah sepakat untuk menambah kuota sebesar 350 ribu metrik ton guna menjamin pasokan selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru)

Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan penambahan kuota pasokan LPG bersubsidi 3 kilogram untuk kebutuhan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) tidak akan menambah beban anggaran pemerintah/APBN.

Setelah menghadiri rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, Bahlil mengatakan tambahan anggaran tidak diperlukan karena harga minyak mentah dunia maupun Indonesian Crude Oil Price (ICP) saat ini berada di bawah asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

“Nggak ada penambahan anggaran, karena harga ICP dunia turun. Karena alokasi kita dalam APBN 2025 itu kan Rp82 triliun, sementara realisasi dengan menambah 350 ribu metrik ton itu nggak sampai Rp80 triliun, hanya sekitar Rp77-78 triliun,” ujar Bahlil.

Dengan demikian, penambahan kuota LPG bersubdisi masih berada dalam batas kewenangan fiskal pemerintah dan tidak melampaui pagu anggaran yang telah ditetapkan.

Kuota LPG bersubsidi untuk 2025 telah ditetapkan sebesar 8,16 juta metrik ton, namun pemerintah telah sepakat untuk menambah kuota sebesar 350 ribu metrik ton guna menjamin pasokan selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru).

“Ini untuk menjaga antisipasi kebutuhan Nataru sehingga saudara-saudara kita yang menjalankan ibadah Natal dan tahun baru, untuk kita semua di 2025. Insya Allah clear menyangkut dengan LPG, jadi nggak ada masalah,” jelasnya.

Dalam rapat yang sama, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyetujui usulan menambah pasokan kebutuhan LPG bersubsidi menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Purbaya menyebut usulan tersebut tidak akan membebani APBN 2025 karena harga gas dunia sedang menurun.

“Jadi, kira-kira ini subsidi untuk LPG itu kan dari sisi volume-nya mungkin akan melebihi (saat Nataru). Tapi, karena harganya turun, kalau kita penuhi pun tidak melebihi anggaran tahun 2025,” katanya kepada awak media.

Purbaya menjelaskan bahwa meski volume subsidi kemungkinan meningkat, total belanja subsidi tetap berada dalam batas anggaran yang wajar.

Penambahan kuota berlaku untuk tahun berjalan. Sementara untuk 2026, keputusan akan diambil setelah melihat perkembangan harga energi global.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia / Fathur Rochman
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

27/11/2025 19:45
Menaker: Pusat siapkan range kenaikan UMP, daerah tentukan angka final

Kami memberikan panduan berupa range, nanti pemerintah daerah yang menentukan sendiri sesuai dengan kondisi pertumbuhan ekonomi masing-masing daerahnya, inflasinya, kemudian kebutuhan hidup layaknya dia jauh nggak dari upah sekarang

Jakarta (ANTARA) – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan pemerintah pusat menyiapkan rentang (range) kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 yang akan menjadi pedoman nasional, namun keputusan final tetap berada di tangan pemerintah daerah.

Menurutnya, skema penetapan UMP 2026 besarannya tidak lagi satu angka seperti tahun lalu. Konsep ini sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168 Tahun 2023 secara menyeluruh yang mempertimbangkan kebutuhan hidup layak, hingga pertumbuhan ekonomi dalam penetapan upah.

“Kami memberikan panduan berupa range, nanti pemerintah daerah yang menentukan sendiri sesuai dengan kondisi pertumbuhan ekonomi masing-masing daerahnya, inflasinya, kemudian kebutuhan hidup layaknya dia jauh nggak dari upah sekarang,” kata Yassierli setelah rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

Yassierli menjelaskan pendekatan satu angka nasional yang selama ini digunakan, tidak mampu mengatasi disparitas kondisi ekonomi antara daerah, karena itu format baru berupa rentang kenaikan lebih sesuai dengan amanat Mahkamah Konstitusi.

Namun, detail besaran rentang kenaikan UMP masih dirumuskan secara internal pemerintah. Formula baru tersebut juga akan diatur melalui revisi peraturan pemerintah (PP) yang akan segera diumumkan.

“Tunggu saja dulu ya. Kita revisi PP, nanti sesudah itu oke, nanti kita umumkan,” papar Yassierli.

Ia juga menegaskan bahwa Dewan Pengupahan Daerah akan memegang peran lebih aktif dalam mengusulkan besaran kenaikan upah sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah.

“Sesuai amanat dari MK itu, bahwa setiap Dewan Pengupahan Daerah diberikan wewenang untuk mengusulkan besaran kenaikan upahnya kepada Gubernur,” ujarnya.

Pemerintah menargetkan pengumuman besaran UMP 2026 dilakukan sebelum 31 Desember 2025 agar dapat ditetapkan mulai Januari 2026.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia / Fathur Rochman
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

27/11/2025 19:38
Anggota DPR minta KCI teliti info viral dan lindungi hak petugas

Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VI DPR RI Muhammad Sarmuji meminta KAI Commuter Indonesia (KCI) untuk menyikapi informasi viral di media sosial secara teliti dan mengutamakan perlindungan terhadap hak pekerja agar tidak menimbulkan persepsi keliru yang dapat merugikan pekerja maupun institusi.

Hal tersebut disampaikan Sarmuji menyikapi kabar yang viral di media sosial mengenai dugaan pemecatan seorang pegawai KCI hanya karena hilangnya tumbler milik penumpang yang tertinggal di kereta Commuter Line.

“Saya meminta manajemen KCI dan seluruh BUMN transportasi untuk berhati-hati sebelum memberikan sanksi atau mengambil keputusan penting berdasarkan informasi awal yang belum tentu benar. Verifikasi dan klarifikasi harus menjadi langkah pertama, bukan justru reaksi spontan karena tekanan opini publik,” kata Sarmuji dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Sarmuji menyambut baik bantahan resmi KCI yang menegaskan tidak ada pegawai yang dipecat terkait hilangnya botol minum tersebut.

Menurutnya, penjelasan ini penting untuk meredam persepsi negatif yang sempat berkembang dan memastikan publik mendapatkan informasi yang faktual.

“KCI sudah menegaskan bahwa pemecatan pegawai tidak bisa dilakukan sembarangan karena ada aturan kepegawaian dan ketenagakerjaan yang jelas. Itu langkah yang tepat. Keterbukaan informasi juga penting agar tidak ada ruang bagi rumor untuk berkembang,” ujarnya.

Dia menekankan bahwa isu-isu kecil yang viral di media sosial sering kali dapat menciptakan tekanan yang tidak proporsional bagi pekerja lapangan.

Oleh karena itu, ia mendorong KCI untuk memperkuat komunikasi internal, memastikan SOP dijalankan secara konsisten, dan melakukan evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak kembali menimbulkan kegaduhan publik.

“Petugas front liner bekerja dalam tekanan tinggi setiap hari. Jangan sampai mereka menjadi korban dari miskomunikasi atau rumor yang belum terverifikasi. Evaluasi penting, tapi harus disertai perlindungan terhadap hak-hak pekerja,” kata Sarmuji.

Legislator dari Jawa Timur itu juga mengingatkan masyarakat bahwa barang pribadi yang tertinggal di KRL tetap merupakan tanggung jawab pengguna.

Layanan lost and found yang sudah tersedia di setiap stasiun seharusnya dimanfaatkan dengan baik, dan penumpang tetap perlu memastikan barang bawaannya aman saat naik maupun turun kereta.

“Transportasi publik hanya bisa berjalan dengan nyaman jika ada saling pengertian antara operator dan pengguna. Kesadaran menjaga barang pribadi harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan,” tuturnya.

Pada kesempatan terpisah, PT KAI Commuter menegaskan tidak melakukan pemecatan terhadap petugas yang diduga menghilangkan barang di dalam tas milik penumpang yang tertinggal di Commuter Line.

“KAI Commuter tidak melakukan pemecatan sebagaimana isu beredar karena memiliki aturan dan prosedur terkait kepegawaian yang tetap mengacu pada regulasi ketenagakerjaan,” kata VP Corporate Secretary KAI Commuter, Karina Amanda dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

KAI Commuter akan melakukan evaluasi secara menyeluruh agar situasi serupa dapat dicegah ke depannya.

Pihaknya mengingatkan kembali bahwa barang pribadi yang tertinggal di dalam commuter line merupakan tanggung jawab pengguna.

“Karena itu kami mengimbau agar seluruh pengguna tetap menjaga dan memperhatikan barang bawaannya dengan baik,” katanya.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

27/11/2025 19:34
Bupati Sidoarjo H Subandi Apresiasi Wajib Pajak Panutan

Sidoarjo (beritajatim.com) – Bupati Sidoarjo H. Subandi mengapresiasi Wajib Pajak Panutan dalam acara Bulan Panutan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025, dengan diikuti oleh 250 peserta dari berbagai sektor.

Termasuk wajib pajak badan dan perorangan, instansi pemerintah, BUMD, serta pemenang lomba karya Tiktok dan Instagram Reels “Taxcited Sidoarjo 2025”, yang digelar di Pendopo Delta Wibawa, Kamis (27/11/2025).

Bupati Sidoarjo menyampaikan bahwa penghargaan ini ditujukan kepada wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakannya secara baik dan tepat waktu. Dikatakannya, pajak daerah menjadi salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan penting dalam membiayai pembangunan.

“Pajak adalah kontribusi kita bersama untuk pembangunan infrastruktur, layanan publik, pendidikan hingga pemberdayaan masyarakat. Kepatuhan wajib pajak sangat menentukan keberlanjutan pembangunan Sidoarjo,” ujarnya.

H. Subandi berharap penghargaan ini dapat memotivasi seluruh pelaku usaha, wajib pajak badan maupun perorangan untuk semakin patuh dan berkontribusi dalam membangun Sidoarjo yang lebih maju.

“Semoga semangat para wajib pajak teladan ini menjadi inspirasi bagi yang lain untuk ikut serta membangun daerah melalui kepatuhan pembayaran pajak,” terangnya.

Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo, Noer Rochmawati dalam laporannya menyampaikan realisasi penerimaan pajak daerah hingga 26 November 2025 mencapai Rp 1,581 Triliun atau 93,21 persen dari target Rp 1,696 Triliun. Angka ini naik dibandingkan realisasi tahun 2024 yang tercatat Rp 1,407 Triliun.

Ia mengapresiasi sinergi antara pemerintah daerah, wajib pajak, dan mitra pemungut pajak yang selama ini turut membantu optimalisasi penerimaan daerah.

“Peningkatan realisasi pajak tidak terlepas dari kepatuhan wajib pajak yang terus membaik dan dukungan berbagai pihak. Kami berkomitmen meningkatkan kualitas layanan pajak melalui inovasi digital, kemudahan akses layanan, serta peningkatan kualitas SDM agar masyarakat semakin mudah dalam melaksanakan kewajiban pajaknya,” ujarnya.

Dalam acara tersebut, penghargaan diberikan kepada sejumlah kategori, di antaranya:

826 Wajib Pajak Restoran
128 Wajib Pajak Hotel
773 Wajib Pajak Parkir
100 Wajib Pajak Hiburan
385 Wajib Pajak Non-PLN
2.413 Wajib Pajak Air Tanah
8.929 Wajib Pajak Reklame
836.066 objek Wajib Pajak PBB-P2
19.220 Wajib Pajak BPHTB
2.820 Wajib Pajak Instansi Pemerintah/BUMD
7 Mitra Kerja Pemungut Pajak

BPPD juga melaporkan keberhasilan kegiatan penyuluhan pajak melalui program “Taxcited Sidoarjo 2025” yang diikuti lebih dari 110 peserta dari pelajar, mahasiswa, hingga masyarakat umum. (isa/ted)

27/11/2025 19:33
Waktu Mepet, Banggar DPRD Magetan Kritik Pembahasan PAD yang Tidak Maksimal

Magetan (beritajatim.com) – Persoalan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kembali menjadi titik krusial dalam pembahasan Rancangan APBD 2026.

Meski pemerintah daerah memaparkan serangkaian strategi optimalisasi, Badan Anggaran DPRD Magetan menilai pembahasan PAD berlangsung tidak maksimal, sehingga banyak persoalan mendasar tak tersentuh.

Hal itu ditegaskan Anggota Banggar DPRD Magetan, Didik Haryono, yang menyampaikan bahwa proses pembahasan PAD terlalu mepet atau sempit waktunya sehingga badan anggaran tidak dapat melakukan penilaian objektif terhadap sumber-sumber pendapatan daerah.

“PAD ya, kita pembahasan PAD sekali lagi karena keterbatasan waktu ini pembahasan PAD enggak maksimal. Badan anggaran tidak bisa melihat secara objektif terkait persoalan PAD,” tegas Didik.

Kenaikan PAD 15 Persen Dinilai Tidak Realistis

Dalam Raperda APBD 2026, pemerintah daerah menetapkan proyeksi kenaikan PAD dari sekitar Rp310 miliar menjadi Rp340 miliar atau naik 15 persen. Namun menurut Didik, kenaikan itu tidak pernah diuji apakah sesuai dengan realitas potensi pajak di lapangan.

“Ini enggak pernah sebenarnya, ini real enggak sesuai dengan potensi pajak? Terus bagaimana sih ada nggak langkah-langkah yang bisa menaikkan lagi? Ini enggak pernah terungkap,” ujarnya.

Banggar menilai pemerintah tidak membuka secara rinci peta potensi, strategi jangka menengah, maupun sumber-sumber PAD yang masih bocor.

Sorotan Tajam ke Sarangan: Potensi Besar, Kebocoran Juga Besar

Salah satu titik kritis yang disorot Banggar adalah Objek Wisata Telaga Sarangan, penyumbang PAD terbesar kedua di Kabupaten Magetan.

Tahun lalu, Sarangan ditargetkan menyumbang Rp24 miliar, namun tidak tercapai. Tahun ini targetnya naik menjadi sekitar Rp25 miliar. Dengan kontribusi sekitar 10 persen dari total PAD Rp200 miliar lebih, Sarangan merupakan aset strategis yang tidak boleh dibiarkan bocor.

Didik Haryono menyebut tiga rekomendasi penting dari Badan Anggaran untuk memperbaiki tata kelola retribusi Sarangan:

1. Perubahan sistem pencetakan tiket – harus diambil alih BPKAD

Selama ini, tiket retribusi dicetak oleh Dinas Pariwisata. Banggar menilai sistem ini rawan terjadi ketidakseimbangan data.

“Maka harus dirubah. Yang cetak itu BPKAD. BPKAD cetak tiap bulan, diserahkan ke Pariwisata untuk cek balance-nya di situ,” tegas Didik.

2. Sistem “cek dan ricek” di pintu masuk

Didik menyoroti minimnya pengawasan di pintu masuk Sarangan. Menurutnya, setiap pengunjung yang sudah membeli tiket harus menunjukkan bukti tersebut di pos pemeriksaan.

“Ini sederhana saja seperti di pasar malam. Yang masuk dicek, pakai gelang atau tiket. Ini yang bikin loss ini,” katanya.

Banggar menilai pola pengawasan saat ini membuka peluang kebocoran retribusi yang sangat besar.

3. Rotasi petugas pintu masuk

Rekomendasi ketiga adalah penyegaran SDM di pos retribusi Sarangan.

“Penjaga pintu masuk bertahun-tahun enggak pernah berubah, itu-itu saja. Itu enggak sehat bagi organisasi. Maka perlu dirotasi,” ujar Didik.

Banggar berharap Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD segera menindaklanjuti tiga rekomendasi tersebut agar disampaikan kepada OPD terkait.

Pemerintah Klaim Optimalisasi PAD, Namun Banyak Masalah Struktural Tersisa

Dalam jawaban resmi atas pemandangan umum fraksi , Pemerintah Kabupaten Magetan menyebut beberapa langkah optimalisasi PAD seperti:

pendataan objek baru,

elektronifikasi pembayaran pajak,

peningkatan kepatuhan wajib pajak,

penjajakan pemanfaatan aset di luar mekanisme sewa, dan

optimalisasi piutang daerah.

Namun banyak persoalan masih menggambarkan lemahnya struktur PAD Magetan:

Pendataan pajak dan retribusi belum mapan

Elektronifikasi belum mencakup seluruh transaksi

Aset daerah belum produktif

Piutang tidak tertagih karena berumur lama dan kurang dokumen

Retribusi wisata rawan kebocoran

Dari catatan pemerintah maupun kritik Banggar, tampak jelas bahwa PAD Magetan masih rapuh. Dengan proyeksi TKD turun pada 2026, ketergantungan pada dana pusat bisa menjadi ancaman serius bagi ruang fiskal daerah.

Sorotan DPRD terutama pada Sarangan menunjukkan bahwa potensi penerimaan sebenarnya besar, namun tata kelola masih lemah.

Tanpa perbaikan struktural, transparansi yang kuat, dan komitmen reformasi retribusi di sektor strategis, target PAD naik 15 persen akan sulit dicapai. [fiq/ted]

27/11/2025 19:23
MPR RI: Metode sosialisasi Empat Pilar perlu adaptif terhadap Gen-Z

Kalau hanya bagi-bagi buku, mereka tidak akan baca. Pendekatannya harus diubah. Lewat cerita, membandingkan dengan negara maju, dan lainnya, salah satu pendekatan kreatif yang dinilai lebih efektif yaitu melalui lomba lagu bertema kebangsaan, serta p

Manokwari (ANTARA) – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia menilai metode sosialisasi Empat Pilar perlu pembaruan agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan pola konsumsi informasi generasi milenial serta Gen Z.

Anggota MPR RI Abraham Paul Liyanto di Manokwari, Papua Barat, Kamis, mengatakan kemajuan teknologi dan kecerdasan buatan memudahkan generasi muda mengakses informasi, sehingga edukasi kebangsaan perlu dilakukan secara kreatif.

“Tanpa dijelaskan generasi muda bisa buka AI. Tetapi, pengalaman dan cerita sejarah tidak dapat digantikan. Itu yang harus kita hidupkan kembali,” ujarnya.

Saat ini, kata dia, jajaran MPR sedang melakukan evaluasi efektivitas metode sosialisasi Empat Pilar, termasuk berkolaborasi dengan media nasional untuk menilai pelaksanaan selama tahun berjalan.

Penyampaian materi serta penyebarluasan informasi kebangsaan tidak lagi cukup dengan menggunakan metode tradisional seperti pembagian buku fisik, namun sudah semestinya bertransformasi.

“Kalau hanya bagi-bagi buku, mereka tidak akan baca. Pendekatannya harus diubah. Lewat cerita, membandingkan dengan negara maju, dan lainnya,” ucap Paul.

Menurut dia, salah satu pendekatan kreatif yang dinilai lebih efektif yaitu melalui lomba lagu bertema kebangsaan, serta pemanfaatan popularitas lagu daerah yang kini semakin dikenal luas oleh generasi muda.

Perubahan kemasan edukasi kebangsaan dan penguatan ideologi harus mengakomodasi keinginan publik, seperti menggunakan musik yang mampu membangkitkan semangat nasionalisme secara emosional.

“Yang harus diperbaiki itu sistemnya, dan itu tugas MPR. Setiap perubahan yang dilakukan harus mendengar keinginan rakyat,” kata Paul.

Ke depan, dirinya berharap agar konsep sosialisasi kebangsaan melibatkan generasi muda melalui pelatihan training of trainers (TOT) dari jenjang pendidikan dasar, menengah, hingga lembaga pendidikan tinggi.

“Kami berupaya untuk terus mengembangkan metode agar pesan kebangsaan diterima generasi saat ini,” ucap Paul.

Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Filep Wamafma menilai, arus informasi global yang semakin terbuka luas dapat memengaruhi karakter generasi muda apabila tidak dibantengi dengan wawasan kebangsaan.

Internalisasi nilai-nilai Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kemajemukan, dan keadilan sosial merupakan hal yang sangat penting untuk memperkuat cara pandang generasi muda di masa mendatang.

“Karena manusia membutuhkan nilai kehidupan, nilai kebangsaan, dan nilai ideologi sebagai dasar berpikir,” ujarnya.

Filep menjelaskan setiap anggota MPR atau DPD biasanya memperoleh alokasi minimal enam kegiatan Empat Pilar dalam setahun, namun saat ini masih menunggu pembagian resmi sesuai masa sidang.

“Kalau ada kesempatan, saya ingin menyasar lebih banyak kampus agar pemahaman ideologi Pancasila semakin kuat,” kata Filep yang juga menjabat sebagai Ketua STIH Manokwari.

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

27/11/2025 19:16
TNI AU kirim genset dan starlink ke lokasi banjir Sumatera Utara

Jakarta (ANTARA) – Asisten Teritorial Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Muda TNI Palito Sitorus mengatakan pihaknya berupaya mengirim genset dan starlink untuk kebutuhan korban banjir di Sumatera Utara.

Dua alat tersebut menurut Palito harus dilakukan lantaran akses internet dan listrik di lokasi banjir terputus.

“Mudah-mudahan hari ini, tadi pagi, sudah ada rencana dari Medan itu untuk mengirimkan bantuan, minimal pasukan bersama genset dan satelit starlink, supaya komunikasi bisa terjadi di sana,” kata Palito saat ditemui di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis.

Menurut Palito, TNI AU sebelumnya berupaya memberikan bantuan ke lokasi banjir wilayah Sumatera Utara, salah satunya kawasan pesisir Sibolga.

Namun, pihaknya terkendala lantaran akses jalan yang rusak karena tertimbun tanah longsor. Palito melanjutkan, pihaknya juga telah berupaya untuk mengirim helikopter untuk mengantar logistik ke wilayah banjir.

Namun demikian, rencana itu urung dilakukan karena terkendala kondisi cuaca yang ekstrim di sana.

“Ketika akan dilakukan bantuan, memang cuaca juga cukup tidak bersahabat ya, sehingga pasukan kita belum bisa di-drop (logistik),” kata Palito.

Dia melanjutkan, hingga saat ini pihak Korpasgat bersama TNI AD dan AL masih melakukan upaya evakuasi di wilayah Sibolga.

Palito memastikan, pihaknya akan segera mengirimkan bantuan lebih banyak setelah cuaca kondusif dan jalur lalu lintas layak dilalui.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

27/11/2025 19:04
Khofifah tegaskan komitmen bangun pemerintahan modern akuntabel

Alhamdulillah, Pemprov Jatim berhasil meraih IKK Award 2025 untuk provinsi kualifikasi unggul, bahwa kualitas kebijakan menjadi penentu arah pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur

Surabaya (ANTARA) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa komitmen membangun pemerintahan modern, akuntabel, dan berdampak setelah Pemprov Jatim meraih Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Award 2025 dari Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI).

“Alhamdulillah, Pemprov Jatim berhasil meraih IKK Award 2025 untuk provinsi kualifikasi unggul, bahwa kualitas kebijakan menjadi penentu arah pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur,” ujarnya dalam keterangan di Surabaya, Kamis.

Menurut Khofifah, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras, koordinasi, inovasi, dan ketangguhan aparatur pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang responsif dan adaptif.

Ia berharap penghargaan ini menjadi energi positif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. “Ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen dalam membangun pemerintahan yang lebih modern, akuntabel, dan berdampak,” tuturnya.

Karena, menurutnya, kebijakan yang berkualitas sesungguhnya adalah yang dapat dipastikan benar-benar berdampak bagi masyarakat yang mampu mengubah kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera.

Khofifah juga menyebut mekanisme pengukuran IKK oleh LAN RI sebagai instrumen strategis untuk menjaga standar, transparansi, dan akuntabilitas kebijakan daerah.

“Standar, transparansi dan akuntabilitas dari kebijakan yang ditetapkan harus terus diukur dan dijaga,” ucapnya.

Ia menilai pengukuran nasional yang terstandar relevan dengan tantangan tata kelola pemerintahan modern yang membutuhkan ketepatan keputusan dan ketangkasan implementasi.

“Tantangan ke depan begitu kompleks dan dinamis maka kebijakan-kebijakan yang diambil juga harus mampu menjadi instrumen menghadapi tantangan yang begitu dinamis,” katanya.

Gubernur perempuan pertama di Jatim itu menegaskan bahwa IKK Award menjadi pengingat bagi seluruh jajaran agar terus memperbaiki dan menyiapkan langkah inovatif.

“Seluruh tantangan ini menuntut kebijakan yang tidak hanya tepat, tetapi juga adaptif, inklusif, dan berkesinambungan,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa Pemprov Jatim dalam beberapa tahun terakhir memperkuat perencanaan berbasis data, integrasi big data pembangunan, peningkatan kapasitas aparatur, perluasan partisipasi publik, digitalisasi layanan, serta evaluasi kebijakan berkala.

“Kita luaskan partisipasi publik dan kolaborasi lintas sektor, inovasi kebijakan yang adaptif terhadap perubahan zaman, termasuk digitalisasi layanan publik serta evaluasi kebijakan secara berkala untuk memastikan keberlanjutan dampak,” ujarnya.

Khofifah menegaskan bahwa Jawa Timur berkomitmen memperkuat ekosistem kebijakan berkualitas karena pembangunan membutuhkan perencanaan matang dan implementasi konsisten.

“Artinya, penganugerahan ini bukan semata-mata penobatan, tetapi apresiasi atas dedikasi daerah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, dimana semua dilakukan atas perencanaan yang matang,” tuturnya.

Ia menegaskan Jawa Timur siap menjadi bagian penting dalam ekosistem kolaborasi antar-pemerintah daerah di Indonesia, berbagi praktik baik dan inovasi kebijakan.

“Ini sesuai dengan yang tengah kita upayakan untuk menjadi gerbang baru nusantara, semangat kita adalah semangat maju bersama, no one left behind,” katanya.

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

27/11/2025 19:01