Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Lestari: Tantangan-kendala tak boleh jadi alasan tunda penerapan PPKPT

    Lestari: Tantangan-kendala tak boleh jadi alasan tunda penerapan PPKPT

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua (Waka) MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan tantangan dan kendala yang dihadapi tidak boleh menjadi alasan untuk menunda penerapan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT).

    “Tantangan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PPKPT tidak boleh menjadi alasan untuk menunda implementasi aturan itu dan membiarkan kekerasan di lingkungan pendidikan terus berlangsung,” kata Lestari di Kudus, Jawa Tengah, seperti keterangan diterima di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, penanganan kasus kekerasan kerap terkendala karena adanya resistensi dari korban, di antaranya disebabkan faktor budaya, relasi kuasa, minoritas, dan konflik kepentingan.

    Dia menegaskan mahasiswa dan para dosen harus berani dan mampu menjadi agen perubahan untuk memastikan lahirnya gerakan antikekerasan di lingkungan kampus.

    Pernyataan itu disampaikan Lestari saat sosialisasi PPKPT di Universitas Muria Kudus di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Rabu (26/11). Kemudian, pada Kamis ini, Lestari juga melakukan bimbingan teknis Sosialisasi Permendikbudristek 55/2024 di Universitas Muhammadiyah Kudus.

    “Sosialisasi Permendikbudristek Nomor 55/2024 ini bersamaan dengan Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKTP) yang dimulai setiap 25 November. Dua momentum gerakan antikekerasan ini harus mampu disinergikan untuk menghadirkan ruang aman bagi setiap warga negara,” katanya pula.

    Kampanye 16 HAKTP dimulai pada setiap tanggal 25 November yang digagas oleh Women’s Global Leadership Institute sejak 1991. Kampanye berskala internasional ini bertujuan mendorong upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia.

    Menurut Lestari, Kampanye 16 HAKTP memberikan roh, semangat, dan kesadaran kolektif untuk melahirkan sikap antikekerasan di masyarakat.

    Di sisi lain, dia meyakini sosialisasi PPKPT memberikan pemahaman terkait kerangka kerja, regulasi, dan langkah-langkah operasional mewujudkan lingkungan kampus yang bebas dari kekerasan.

    “Upaya menyosialisasikan PPKPT ke berbagai kampus ini untuk memastikan bahwa peraturan tersebut dapat diimplementasikan seluruh civitas academica dengan baik demi mewujudkan ruang aman di lingkungan perguruan tinggi,” tuturnya.

    Ia mengatakan kampus merupakan miniatur dari suatu negara. Dalam hal ini, ia mengingatkan bahwa Indonesia dibentuk oleh pendahulu atas dasar komitmen bersama bahwa martabat manusia adalah fondasi peradaban.

    Menurut dia, kemanusiaan yang adil dan beradab harus menjadi kompas moral dan dasar etika bagi bangsa Indonesia. Perilaku kekerasan bukan sekadar pelanggaran etika, melainkan juga ancaman bagi masa depan bangsa.

    “Dengan dasar pemikiran itulah implementasi PPKPT di lingkungan kampus menjadi sebuah keharusan,” tuturnya.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenko IPK tingkatkan layanan mancanegara dengan “All Indonesia”

    Kemenko IPK tingkatkan layanan mancanegara dengan “All Indonesia”

    aplikasi tersebut merupakan inisiatif lintas sektor kementerian/lembaga untuk membangun layanan modern dan terintegrasi untuk mendorong perbaikan pelayanan publik

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) menyampaikan terus berupaya meningkatkan kualitas layanan perjalanan travel bagi warga mancanegara menjadi terintegrasi secara modern dan tersinkronisasi melalui aplikasi “All Indonesia” yang telah diluncurkan pada 1 Oktober 2025.

    “Kita tidak ingin ada warga negara asing yang merasa kesulitan memahami prosedur, terhambat pada proses imigrasi, atau mengalami ketidakjelasan pada pemeriksaan kesehatan dan karantina. Kita ingin memastikan bahwa ketika mereka tiba di tanah air, di Indonesia, yang mereka rasakan adalah ketertiban, kecepatan, keramahtamahan, dan kemudahan. Bukan sebaliknya,” ujar Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Kemenko IPK Arif Rahman di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Kamis.

    Arif mengatakan peluncuran aplikasi All Indonesia bertujuan untuk merealisasikan cita-cita layanan perjalanan mancanegara di Indonesia dapat sejajar dengan pusat transportasi global di berbagai negara, termasuk memudahkan wisatawan mancanegara dalam menghadirkan pengalaman seamless saat berkunjung ke Indonesia.

    “Untuk mencapainya, tidak cukup hanya membangun infrastruktur secara fisik saja, kita harus menampilkan kualitas layanan yang modern, terintegrasi, aman, cepat, dan konsisten. Pemerintah secara resmi meluncurkan All Indonesia, sebuah sistem yang terintegrasi, yang dirancang untuk menghadirkan seamless travel experience bagi seluruh pelaku perjalanan yang masuk ke wilayah negara kita,” katanya.

    Menurut Arif, aplikasi tersebut merupakan inisiatif lintas sektor kementerian/lembaga untuk membangun layanan modern dan terintegrasi untuk mendorong perbaikan pelayanan publik.

    “All Indonesia adalah sebuah inisiatif lintas sektor. Sebuah langkah kolektif pemerintah untuk menyatukan alur pemeriksaan, menyederhanakan proses, dan menyelaraskan data dari berbagai institusi yang sebelumnya bekerja secara sendiri-sendiri. Sistem ini dibangun atas dasar pemahaman bahwa modernisasi layanan publik tidak dapat dikerjakan oleh satu kementerian saja, melainkan membutuhkan orkestrasi nasional,” ucapnya.

    Untuk itu, Kemenko IPK menyempurnakan aplikasi All Indonesia bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai pemegang kewenangan utama dalam pemeriksaan keimigrasian, Kementerian Keuangan yang memastikan kelancaran dan kepatuhan kepabeanan, dan Kementerian Kesehatan yang bertanggung jawab terhadap kelengkapan dan validitas persyaratan kesehatan.

    Selain itu, Badan Karantina Indonesia juga mengawasi standar karantina hewan, tumbuhan, dan produk terkait menjaga keamanan hayati nasional. Hal tersebut, ucap Arif, aplikasi All Indonesia bukan sekadar digitalisasi layanan perjalanan antarnegara, tetapi transformasi tata kelola.

    Dengan sinergi tersebut, kata dia, pelaku perjalanan tidak lagi mengulang-ulang pengisian data. Selain itu, validasi dapat dilakukan secara real time dan pemeriksaan dapat dipercepat tanpa mengurangi aspek keamanan.

    “Pemerintah menekankan pengisian All Indonesia dari negara origin sebagai elemen paling kritikal. Pengisian data sejak sebelum keberangkatan memastikan bahwa saat mereka tiba, nanti seluruh data sudah tersinkronisasi. Inilah yang memungkinkan pengalaman yang benar-benar seamless tanpa antrian panjang, tanpa hambatan administratif, dan tanpa repetisi informasi,” jelasnya.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah/Muhammad Rizki
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenkomdigi: Setiap usaha pembuatan AI berdaulat Indonesia

    Kemenkomdigi: Setiap usaha pembuatan AI berdaulat Indonesia

    Bandung (ANTARA) – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) menyatakan pihaknya akan mendorong dan mendukung setiap usaha pembuatan kecerdasan buatan yang berdaulat oleh dalam negeri Indonesia (Sovereign AI).

    “Pemerintah mendorong, mendukung, dan akan memberikan support untuk semua inisiatif membangun sovereign AI di Indonesia, AI yang berdaulat dan kita butuh itu,” kata Wakil Menteri (Wamen) Komdigi, Nezar Patria usai acara MediaConnect: ‘Dari Cepat Jadi Cermat-Menyikapi AI di Meja Redaksi’ di Bandung, Kamis.

    Nezar mengatakan AI yang berdaulat ini juga kini menjadi tren di tingkat global mengingat perkembangan kecerdasan buatan yang begitu masif belakangan waktu ini.

    Dia mengungkap ekosistem digital Indonesia dan sejumlah perusahaan teknologi Indonesia juga telah berinisiatif dan bergerak ke arah pembuatan AI yang berdaulat.

    “Pemerintah sebagai regulator dan akselerator, kita coba membagikan, melindungi dengan kerangka hukum, dan kemudian memberikan kemudahan agar sovereign AI ini bisa dibuat dan dikerjakan di sini. Sekarang infonya telah dikerjakan, kita tunggu saja,” ucapnya.

    Sebelumnya, Kementerian Komdigi telah merampungkan Buku Putih Peta Jalan Kecerdasan Artifisial Indonesia (AI Nasional) sekitar Agustus 2025. Pedoman tersebut disusun oleh 443 orang yang terdiri dari praktisi di pemerintahan, akademisi, industri, komunitas masyarakat, dan media.

    Buku Putih yang memiliki 179 halaman ini merekomendasikan terkait kedaulatan AI, termasuk sovereign AI yang sebagian besar ditangani oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia.

    Buku tersebut tidak merinci jumlah dana yang dibutuhkan, tetapi memperkirakan jangka waktu dari tahun 2027 hingga 2029 untuk menyiapkan dana tersebut. Selain itu ada pula model pendanaan publik-swasta untuk membiayai dorongan AI di Indonesia.

    Buku tersebut juga menyarankan peningkatan insentif fiskal bagi investor domestik di bidang AI, tanpa memberikan detail lebih lanjut. Disebutkan bahwa Komdigi saat ini masih terbuka atas masukan publik.

    Dokumen itu juga menyebut para pelaku industri, termasuk raksasa teknologi Huawei dan perusahaan teknologi GoTo, kemungkinan akan berkontribusi dalam usaha ini.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Audiensi dengan Kantor BPN Surabaya, Genta Indonesia Kecewa

    Audiensi dengan Kantor BPN Surabaya, Genta Indonesia Kecewa

    Surabaya (beritajatim.com) – Gerakan Nasionalisasi Penyelemat Aset & Anti-Korupsi Indonesia (GENTA Indonesia) menyatakan kekecewaan terhadap kantor BPN Kota Surabaya 1.

    Audiensi yang seharusnya menjadi forum transparansi justru ditanggapi dengan sikap bungkam, mengelak, dan penolakan.

    Sikap ini secara nyata memperkuat dugaan GENTA Indonesia bahwa sedang terjadi skema besar manipulasi aset negara yang diselimuti oleh agenda kaum ‘Serakahnomics’ dan praktik mafia tanah di Surabaya.

    Dalam audiensi dengan BPN Kota Surabaya 1 yang diwakili Sukamto (Kasubag), BPN tidak berani bersikap dan menolak menjelaskan asal-usul surat SHM/HPL dan memilih bersembunyi di balik rekomendasi RDP Pusat.

    Selain itu BPN Kota Surabaya 1 mengemukakan bahwa ditemukan adanya dugaan perbedaan lokasi yang disengketakan sehingga BPN tidak berani bersikap.

    Ini bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan indikasi kuat terjadinya manipulasi data pertanahan. Tindakan ini memenuhi unsur penyalahgunaan wewenang dan/atau membuat dokumen palsu yang bertujuan untuk menguntungkan pihak tertentu dan merugikan keuangan negara (aset pertamina) serta hak-hak warga.

    “Kami melihat BPN telah gagal menjalankan fungsinya sebagai pelayan publik yang transparan dan berkualitas sesuai UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Sikap berlindung di balik ‘pusat’ adalah strategi ambigu untuk memfasilitasi dugaan korupsi. Keengganan menjelaskan asal-usul sertifikat, ditambah temuan BPN yang mengatakan adanya perbedaan lokasi lahan dalam surat, adalah indikasi kuat bahwa BPN sedang melindungi paper trail (jejak dokumen) mafia tanah” ujar Koordinator GENTA Indonesia, Trio Marpaung.

    Sementara hal yang sama juga terjadi di Kantor Perwakilan Pusat Pertamina Jatimbalinus yang berada di Jalan Jagir Surabaya yang menolak menerima audiensi GENTA Indonesia tanpa memberikan alasan yang jelas.

    Asal Mula Sengketa: Warisan Kolonial dan Penguasaan Aset Negara.

    Sengketa ini berakar pada konflik penguasaan lahan eks Eigendom Verponding (EV) yang sebelumnya dimiliki oleh pihak swasta/kolonial Belanda. Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960, lahan ini seharusnya beralih menjadi Aset Negara.

    Dalam perkembangannya, aset EV seluas ratusan hektar ini dikuasai oleh PT Pertamina (Persero) dan sebagiannya telah didiami oleh masyarakat Surabaya selama puluhan tahun. Sumber utama konflik saat ini adalah rekomendasi pelepasan aset EV melalui pemberian Sertifikat Hak Milik (SHM) kepada warga, yang oleh Genta Indonesia dilihat sebagai celah masif bagi pejabat negara, developer dan spekulan untuk merebut aset negara dari Pertamina (BUMN) dengan cara legalisasi yang cacat hukum, memicu sengketa berkepanjangan dengan masyarakat. (ted)

  • Simbol persahabatan, Prabowo – Ratu Maxima bertukar cendera mata

    Simbol persahabatan, Prabowo – Ratu Maxima bertukar cendera mata

    Jakarta (ANTARA) – Suasana hangat terlihat ketika Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertukar cendera mata dengan Ratu Máxima usai pertemuan bilateral di Istana Negara, Jakarta, Kamis, menjadi simbol persahabatan sekaligus apresiasi budaya antara Indonesia dan Belanda.

    Sebagaimana keterangan yang diterima, dalam kesempatan itu Prabowo memberikan tiga buah cendera mata, yakni vas bunga dari Pesisir Utara Jawa, batik sutera buatan tangan “Boketan” khas Pekalongan, Jawa Tengah bernuansa ungu dengan motif bunga, dan miniatur rumah adat tradisional.

    “Suvenir… Ini vas. Ini dari pesisir utara Jawa,” kata Prabowo sambil memperlihatkan hadiah tersebut.

    Ratu Maxima tampak antusias, terutama ketika melihat kain sutra bermotif bernuansa ungu yang menurutnya sangat cantik.

    “Kain sutra, itu indah sekali. Banyak cendera mata,” ujar Ratu Maxima.

    “Tidak setiap hari Anda datang,” balas Prabowo.

    Selain itu, Prabowo juga memberikan miniatur rumah adat Tongkonan dari Sulawesi, yang merepresentasikan kekayaan budaya dan tradisi masyarakat Toraja, Sulawesi Selatan.

    “Ini dari Sulawesi,” jelas Prabowo sambil memperlihatkan miniatur tersebut.

    Sebagai balasan, Ratu Maxima memberikan cendera mata berupa buku “Between The Sea & The Sky” karya fotografer dunia Jimmy Nelson yang merupakan penulis buku ikonik “Before They Pass Away”, sebagai tanda penghargaan dan persahabatan.

    Tak hanya itu, Ratu Maxima juga memberi hadiah khusus untuk Bobby Kertanegara, kucing peliharaan Prabowo berupa boneka memakai jersey oranye, warna kebanggaan Belanda yang berasal dari nama keluarga kerajaan, Wangsa Oranje-Nassau.

    “Ini untuk Bobby, yang oranye itu, benar, jersey,” kata Ratu Maxima.

    “Dia yang paling setia. Terima kasih,” ucap Prabowo.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Forum Pembauran Kebangsaan Tuban Tekankan Penguatan Toleransi dan Persatuan

    Forum Pembauran Kebangsaan Tuban Tekankan Penguatan Toleransi dan Persatuan

    Tuban (beritajatim.com) – Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Tuban menggelar Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Tuban yang diikuti anggota Komisi II DPRD Tuban, masyarakat lintas suku dari Kecamatan Tuban, Semanding, Palang, Jenu, serta puluhan pelajar.

    Kepala Kesbangpol Tuban, Yudi Irwanto, menjelaskan bahwa penyelenggaraan FPK bertujuan memperkuat persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman masyarakat Kabupaten Tuban. Hal ini juga penting untuk mencegah provokasi dan menciptakan lingkungan sosial yang rukun, aman, dan damai.

    “Tujuannya agar masyarakat memahami pentingnya pembauran, toleransi, dan rasa nasionalisme, sehingga keragaman tidak menjadi sumber perpecahan melainkan kekuatan bangsa,” ujar Yudi Irwanto.

    Sementara itu, Sekda Tuban Budi Wiyana menekankan pentingnya sosialisasi FPK sebagai upaya membangun kesadaran masyarakat mengenai nilai-nilai kerukunan dan keharmonisan sosial. Ia menilai FPK merupakan sarana integrasi masyarakat dari berbagai ras, suku, dan etnis.

    Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Tuban

    “FPK merupakan proses integrasi anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, dan etnis,” terang Budi Wiyana.

    Menurutnya, interaksi sosial dalam bidang bahasa, adat-istiadat, seni budaya, pendidikan, dan perekonomian perlu terus diperkuat. Melalui FPK, diharapkan terbentuk kebangsaan Indonesia tanpa menghilangkan identitas ras, suku, dan etnis masing-masing dalam bingkai NKRI.

    “Kami berharap FPK mampu mengambil setiap peluang yang ada demi kemajuan bangsa. Keberagaman Indonesia adalah kekuatan pemersatu,” imbuhnya.

    Budi juga mengingatkan bahwa kemajemukan bangsa menuntut kesadaran kolektif untuk mengelola potensi Indonesia secara baik agar mampu menjawab berbagai tantangan.

    “Jangan melihat perbedaan dari sisi kekurangan, tapi lihat dari sisi kelebihan dan keindahannya,” tutup Budi Wiyana. [dya/but]

  • Literasi Keuangan hingga Kesehatan Mental Jadi Fokus Penguatan ASN Tuban

    Literasi Keuangan hingga Kesehatan Mental Jadi Fokus Penguatan ASN Tuban

    Tuban (beritajatim.com) – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tuban membahas pentingnya kesehatan sebagai pondasi kinerja pelayanan publik dengan menyasar sebanyak 600 peserta terdiri dari ASN, Kepala Desa beserta Perangkat Desa, Kepala Sekolah dan Pelajar.

    Dalam diskusi ini, BKPSDM kemas menjadi Gelaran Tuban Rapakat Sesi 2 di Jatirogo dengan narasumber yang dihadirkan yaitu Indrawan Nugroho dari Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Timur, dr. Ita Fajria Tamim, M.Kes., seorang dokter dan penulis, dan Umi Kulsum sebagai Kepala Kantor Kemenag Tuban.

    Dalam paparannya, Indrawan Nugroho selaku Asisten Direktur Pengawasan Pelayanan Publik Dan Perlindungan Konsumen mengatakan bahwa kesehatan masyarakat juga harus dilihat pada aspek finansial. Menurutnya, literasi keuangan yang baik, akan menjadi aparatur dan masyarakat bisa lebih terjamin kehidupannya.

    “Mereka akhirnya terhindar dari berbagai tindak kejahatan finansial seperti pinjaman online illegal, penipuan, hingga pencurian data pribadi,” ujar Indrawan Nugroho.

    Namun, disisi lain dr. Ita Fajria Tamim menekankan perlunya kesadaran secara personal maupun kolektif untuk menjaga kesehatan fisik dan mental. Fisik yang kuat hendaknya dibarengi dengan mental yang sehat. “Upaya ini dapat ditempuh dengan menghindarkan diri dari perilaku negatif, seperti bullying dan berprasangka buruk,” ungkap dr. Ita Fajria Tamim.

    Sedangkan, Kepala Kantor Kemenag Tuban, Umi Kulsum justru mengajak masyarakat untuk mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Sehingga, untuk mewujudkannya dengan mempersiapkan generasi penerus mulai dari sebelum pernikahan. “Dengan membekali remaja dengan pemahaman yang lengkap, akan melahirkan generasi penerus yang unggul,” jelas Umi Kulsum.

    Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Tuban, dr. Moh. Masyhudi menjelaskan soal tema yang diangkat, menjadi ASN yang sehat merupakan pondasi pelayanan yang berkualitas. Artinya, kondisi ASN sehat secara fisik dan mental akan menunjang tata pemerintahan maupun pelayanan publik.

    “Selain sehat fisik dan mental, aparatur Pemkab Tuban diharapkan mampu mewujudkan sehat sosial dan digital. Kondisi ini mendukung tranformasi digital dan inovasi pelayanan,” kata Moh. Masyhudi.

    Mantan Direktur RSUD dr. R. Koesma ini juga menekankan ASN agar selalu menjaga perilaku hidup sehat, mampu mengelola stres, pemeriksaan kesehatan berkala, dan mewujudkan perilaku kerja yang sehat. Sehingga, dalam pelaksanaannya, diperlukan komitmen kuat agar 4 dimensi kesehatan tersebut bisa terjaga.

    “Harapannya, adanya kegiatan ini kian memperkuat komitmen ASN Tuban untuk menjadi aparatur yang sehat, berintegritas, dan lebih dekat dengan masyarakat,” pungkasnya. [dya/aje]

  • Seskab: Prabowo minta respons cepat dan bantuan ke wilayah bencana

    Seskab: Prabowo minta respons cepat dan bantuan ke wilayah bencana

    Pada malam terjadinya bencana di Tapanuli, Presiden langsung menghubungi Kepala BNPB dan Kepala Basarnas, beserta tim untuk segera menuju lokasi melakukan evakuasi cepat

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar seluruh sektor bergerak cepat dalam respons penanganan korban terdampak bencana dan bantuan ke wilayah bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

    “Salah satu pokok pembahasan penting adalah instruksi Presiden agar seluruh sektor terus bergerak cepat dalam mengevakuasi korban terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat serta memastikan bantuan terus-menerus dikirimkan ke lokasi-lokasi terdalam,” ujar Teddy dalam pertemuan bersama 20 anggota Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis.

    Dalam akun Instagram Sekretariat Kabinet, Seskab Teddy mengatakan Presiden telah memerintahkan Panglima TNI, Kapolri, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kepala Basarnas, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, serta tim medis dan kesehatan TNI-Polri untuk terus dikerahkan dalam penanganan bencana tersebut.

    Pada malam terjadinya bencana di Tapanuli, Presiden langsung menghubungi Kepala BNPB dan Kepala Basarnas, beserta tim untuk segera menuju lokasi melakukan evakuasi cepat.

    Presiden juga memerintahkan penggunaan teknologi modifikasi cuaca untuk mengurangi curah hujan.

    “Menteri Koordinator Bidang PMK Pratikno, selaku koordinator, ditugaskan Bapak Presiden untuk terus memantau dan mengkoordinasikan jalannya evakuasi serta penanganan para korban terdampak,” kata Teddy.

    Dalam rapat terbatas tersebut, Presiden Prabowo juga membahas sejumlah hal, antara lain stimulus ekonomi serta kesiapan menghadapi Natal 2025 dan tahun baru 2026 di seluruh wilayah Indonesia.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • IPB: Kebijakan afirmatif atasi kebun rakyat dalam kawasan hutan

    IPB: Kebijakan afirmatif atasi kebun rakyat dalam kawasan hutan

    Kota Bogor (ANTARA) – Kepala Pusat Studi Sawit Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof Budi Mulyanto mendorong pemerintah segera menetapkan kebijakan afirmatif untuk menyelesaikan persoalan kebun rakyat yang terlanjur masuk dalam kawasan hutan.

    Hal itu ia ungkapkan di sela Forum Group Discussion (FGD) bertajuk “Menakar Pansus Konflik Agraria dalam Perspektif Klaim Kawasan Hutan” yang berlangsung di IPB International Convention Center (IICC), Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis.

    Ia menjelaskan keresahan petani sawit meningkat karena banyak kebun yang dibangun lebih dari 30 tahun lalu dan memiliki legalitas lengkap, justru kemudian diklasifikasikan sebagai kawasan hutan melalui penetapan peta kehutanan.

    Menurut dia, kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat, termasuk mereka yang menjadi peserta program transmigrasi, PIR, serta berbagai program pembangunan masa lalu yang didorong pemerintah.

    “Banyak kebun yang sudah punya sertifikat tiba-tiba masuk kawasan hutan. Itu menjadi tantangan besar bagi petani,” kata Prof Budi.

    Ia menegaskan persoalan tersebut bersumber dari peta kawasan hutan yang sejak tahun 80-an memasukkan banyak wilayah permukiman dan kebun rakyat ke dalam batas kawasan, meskipun secara hukum agraria tanah itu diakui.

    Prof Budi mencontohkan pernyataan Dirjen Planologi masa lalu yang mengakui garis luar kawasan hutan sering kali menutup wilayah yang sesungguhnya bukan kawasan hutan, sehingga perlu koreksi kebijakan.

    “Ini bisa menjadi patokan saat kita melakukan proses pembelaan terbaik. Pemerintah perlu segera membuat affirmative policy untuk menyelesaikan persoalan masyarakat,” ujarnya.

    Ia menekankan penyelesaian harus memperhatikan tiga prinsip utama, yakni kepastian, keadilan, dan kemanfaatan agar tidak menciptakan konflik baru dan memberikan manfaat, baik bagi masyarakat maupun negara.

    Prof Budi juga menyoroti kondisi di Bogor, di mana terdapat sekitar 73 desa yang diklaim berada dalam kawasan hutan, termasuk Desa Sukawangi yang disebut memiliki 700 hektare lahan terimbas kebijakan tersebut.

    “Apa gunanya mempertahankan itu sebagai kawasan hutan kalau sudah dikelola masyarakat secara baik dan legal?” katanya.

    Ia menilai Pansus Konflik Agraria DPR RI perlu melakukan verifikasi lapangan secara menyeluruh untuk memastikan tata kelola penguasaan tanah, pemetaan sengketa, serta harmonisasi aturan antar-kementerian.

    Menurut dia, solusi yang diambil pemerintah tidak boleh menimbulkan pendekatan konfrontatif. Negara harus memprioritaskan solusi bersama masyarakat dalam kerangka agraria yang berkeadilan.

    “Highlight saya, segera membuat solusi afirmatif. Kalau tidak, persoalan ini akan terus muncul,” kata Prof Budi.

    Pewarta: M Fikri Setiawan
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR minta PU renovasi “jembatan horor” Sidoarjo-Mojokerto

    Anggota DPR minta PU renovasi “jembatan horor” Sidoarjo-Mojokerto

    jembatan tersebut dibangun sejak tahun 1997 pada era Presiden Soeharto, tetapi hingga kini belum mendapatkan renovasi memadai. Kondisi itu, menurut dia, membuat masyarakat kerap merasa tidak aman saat melintas

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi V DPR RI Tom Lifawa meminta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk segera merenovasi jembatan tua yang disebut “jembatan horor” di wilayah perbatasan Sidoarjo-Mojokerto, Jawa Timur.

    Dia mengatakan jembatan yang viral di masyarakat itu telah lama dikeluhkan warga karena kondisi fisiknya yang kian memburuk dan membahayakan pengguna jalan.

    “Saya di sini menyampaikan aspirasi dari kawan-kawan. Karena ini cukup viral, di Sidoarjo dan Mojokerto itu ada jembatan horor,” kata Tom di Jakarta, Kamis.

    Dia menjelaskan bahwa jembatan tersebut dibangun sejak tahun 1997 pada era Presiden Soeharto, tetapi hingga kini belum mendapatkan renovasi memadai. Kondisi itu, menurut dia, membuat masyarakat kerap merasa tidak aman saat melintas.

    Jika kondisi jembatan dibiarkan, menurut dia, insiden yang membahayakan masyarakat berpotensi bisa terjadi.

    “Kalau dibiarkan, nanti akan terus viral. Apalagi kalau sampai terjadi sesuatu di situ. Saya pasti akan mencari yang paling realistis untuk segera direalisasikan,” kata dia.

    Dia pun sudah menyerahkan dokumen dan laporan lengkap terkait kondisi jembatan kepada Kementerian PU agar proses evaluasi dan penanganan dapat dilakukan segera.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.