Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • PSI Diremehkan, Ahmad Ali: PSI Ini Anak Kecil Bagolok!

    PSI Diremehkan, Ahmad Ali: PSI Ini Anak Kecil Bagolok!

    FAJAR.CO.ID, TERNATE — Ketua Harian DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali menepis anggapan bahwa PSI adalah partai baru atau partai kecil yang dapat diremehkan. Menurutnya, PSI justru memiliki kekuatan politik yang signifikan dan tidak boleh dipandang sebelah mata.

    Saat membuka rapat koordinasi wilayah (Rakorwil) PSI Maluku Utara (Malut) di Hotel Bela, Ternate, Jumat (28/11/2025), Ahmad Ali mengibaratkan PSI sebagai anak kecil yang membawa senjata tajam.

    “PSI selalu diremehkan kalau kita berkritik selalu tidak dianggap. Baru-baru ini ketika patron politik kita Pak Jokowi disodok kiri-kanan kemudian ketua harian berbicara macam-macam keluhannya, karena kenapa? karena PSI itu dianggap kecil, tapi mereka lupa bahwa PSI ini anak kecil bagolok (bawa golok) jadi kecil-kecil tapi banyak yang dia tahu,” ujarnya.

    Ahmad Ali menegaskan bahwa PSI menargetkan kemenangan pada Pemilu 2029.

    “Nah untuk itu supaya kita bisa banyak berbicara di negeri ini saya minta di 2029 kader PSI harus menanamkan dalam dirinya bahwa tidak ada kata selain menang pemilu 2029 untuk menjadi pemenang 2029,” katanya.

    Ia menambahkan bahwa PSI memiliki modal besar berupa kedekatan dengan Presiden Joko Widodo sebagai patron politik.

    “Kita punya modal tadi modal patron ada Pak Jokowi banyak orang bertanya siapa Mr. J? yaudah jawab saja Pak Jokowi,” pungkasnya.

    Dalam arahannya, Ahmad Ali juga mengingatkan bahwa PSI didirikan untuk menjadi ruang politik yang inklusif, tanpa dominasi kelompok atau keluarga tertentu. Ia menilai hal itu pula yang membuat Jokowi memilih bergabung dengan PSI.

  • Dedek PSI: Roy Suryo Tuduh Jokowi Setahun Lebih, Masa Nggak Ada yang Bakar?

    Dedek PSI: Roy Suryo Tuduh Jokowi Setahun Lebih, Masa Nggak Ada yang Bakar?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dedek Prayudi, atau yang akrab disapa Uki, curiga terkait manuver Roy Cs yang terus menggulirkan isu dugaan ijazah palsu Presiden ke-7, Jokowi.

    Uki mencurigai adanya pihak tertentu yang menjadi penggerak utama di balik berlarut-larutnya isu tersebut.

    “Saya hanya bisa menyebutkan bahwa ada backup,” ujar Uki dikutip pada Jumat (28/11/2025).

    Uki menegaskan, rangkaian serangan terkait isu ijazah Jokowi sudah berlangsung sangat lama dan dilakukan tanpa bukti yang kuat.

    Padahal, menurutnya, tekanan publik atas isu itu terus dihembuskan secara konsisten.

    “Tapi begini, ini sudah berlangsung terlalu lama. Dan Mas Roy ini sudah menuduh ijazah Pak Jokowi itu palsu tanpa bukti selama satu tahun lebih,” ungkapnya.

    “Selama satu tahun lebih itu, pastikan ada bahan bakar,” tambah Uki.

    Ia menduga, ada kepentingan tertentu yang menjadi bahan bakar isu tersebut sehingga terus digaungkan dan mendapatkan perhatian publik.

    “Bahan bakar yang dipakai sebagai energi untuk Mas Roy terus-terusan nge-push terus, nge-push terus, nge-push terus, sehingga mendapatkan atensi media, publik, sehingga mendapatkan atensi dan lain-lain,” jelasnya.

    Lebih jauh, Uki menyebut tidak mungkin tuduhan tanpa dasar dapat menjaga intensitas dalam waktu panjang tanpa dukungan pihak lain.

    “Dan kami menengarai bahwa, ya memang ada seseorang lah, ada seseorang yang memiliki kepentingan, kami tidak tahu apakah orang itu sejak awal sudah bersama Mas Roy,” Uki menuturkan.

  • Polemik Pembangunan Batalyon di Lekok–Nguling Menghangat, Warga Desak Kejelasan Legalitas Tanah

    Polemik Pembangunan Batalyon di Lekok–Nguling Menghangat, Warga Desak Kejelasan Legalitas Tanah

    Pasuruan (beritajatim.com) – Polemik rencana pembangunan Batalyon di wilayah Lekok–Nguling kembali memasuki tahap krusial setelah pembahasan kembali digelar di DPRD Kabupaten Pasuruan. Rapat dengar pendapat (RDP) Jumat (28/11) menjadi forum besar yang mempertemukan Forkopimda, camat, kepala desa, perwakilan warga, serta jajaran TNI AL.

    Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, menyampaikan bahwa forum ini dibuka untuk memberi ruang kepada semua pihak yang mengajukan keberatan maupun dukungan. “Kami ingin semua suara didengar, karena keputusan ini menyangkut hajat hidup masyarakat,” ujarnya.

    Perwakilan warga tetap mempertanyakan legalitas tanah yang selama ini menjadi sumber konflik terkait proyek tersebut. Ketua Forum Komunikasi Tani Antar Desa, Lasminto, menegaskan bahwa SHP tahun 1992 tidak memenuhi prosedur karena didasarkan pada peta situasi 1987 yang dianggap tidak memuat informasi lengkap tentang hak atas tanah.

    Ia menambahkan bahwa sejumlah dokumen lama menunjukkan peruntukan tanah seluas sekitar 600 hektare adalah permukiman, bukan pertahanan. Lasminto juga menyebut stagnasi revisi RTRW sejak 2019 semakin membuat warga terhimpit dan berharap Forkopimda memfasilitasi pertemuan langsung dengan Kementerian Pertahanan.

    Keluhan juga datang mengenai dampak sosial dan fasilitas umum yang dinilai terhambat akibat status tanah yang belum tuntas. Ketua BPD Semedusari, Amir, menyebut pembatasan pemasangan trafo listrik hingga kerusakan akses jalan berdampak pada pelayanan publik dan mobilitas pendidikan anak.

    Dari pihak TNI AL, Komandan Kolatmar Brigjen TNI (Mar) Agus Dwi Laksana Putra menegaskan bahwa perbedaan pandangan hukum tidak seharusnya membentuk sekat antara institusi dan masyarakat. “Semua putusan sudah jelas, mulai PN Bangil hingga kasasi, tapi kami tidak ingin memperlebar perbedaan,” ujarnya.

    Agus menambahkan bahwa Batalyon 15 bukan batalyon tempur dan rencananya berfungsi untuk upaya ketahanan pangan dan pembangunan wilayah. Ia juga memastikan tidak ada warga yang akan tergusur dan menyatakan pihaknya sejalan dengan warga dalam hal tidak merugikan masyarakat sekitar.

    Sumber ketegangan, menurut Agus, muncul dari misinformasi yang berkembang di tengah masyarakat. Ia menyampaikan bahwa Kementerian Pertahanan telah menyiapkan sejumlah alternatif penyelesaian dan para pejabat pusat dijadwalkan turun langsung ke wilayah.

    Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan asal Nguling, Eko Suryono, menyebut bahwa 40 ribu warga tinggal di atas tanah yang disengketakan seluas 3.676 hektare dengan berbagai bangunan fasilitas umum yang dibangun menggunakan instruksi dan dana pemerintah. Ia menilai kondisi saat ini sebagai anomali.

    “Di sisi lain, ada larangan membangun jalan, irigasi, bahkan mengurus KTP dan KK. Ini situasi yang sangat anomali bagi kami. Negara harus hadir menyamakan persepsi. Presiden pun menegaskan komitmen pemberantasan mafia tanah,” jelasnya.

    Menutup rapat, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, menegaskan bahwa persoalan tanah Lekok–Nguling sudah berulang kali dibahas dan tiga pansus telah dibentuk. Ia menambahkan bahwa penyelesaian berada di kewenangan pemerintah pusat dan pihaknya akan mengirim surat agar konflik ini masuk dalam pembahasan Pansus Agraria DPR RI untuk memastikan ada keputusan yang adil dan tidak menghambat pembangunan daerah. (ada/kun)

  • Buka Rakorwil di Ternate, Ahmad Ali Targetkan PSI Menang di Maluku Utara pada Pemilu 2029

    Buka Rakorwil di Ternate, Ahmad Ali Targetkan PSI Menang di Maluku Utara pada Pemilu 2029

    FAJAR.CO.ID, TERNATE — Ketua Harian DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali membuka rapat koordinasi wilayah (Rakorwil) PSI Maluku Utara (Malut) di Hotel Bela, Ternate, Jumat (28/11/2025). Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan harapan besar agar PSI mampu menjadi partai pemenang di Maluku Utara pada Pemilu 2029.

    “Pengurus daerah pemimpinan wilayah, pemimpinan daerah yang tadi baru selesai diambil sumpah jabatannya. Ketua umum percaya betul bahwa Bung Erwin dan teman-teman yang ada di Maluku Utara ini adalah salah satu provinsi andalan daripada PSI,” ucap Ahmad Ali kepada wartawan di sela acara.

    Ia menegaskan Maluku Utara sejak awal telah menunjukkan komitmen kuat terhadap perkembangan PSI.

    “Karena sejak awal berdirinya PSI wilayah ini adalah wilayah yang sudah memperlihatkan komitmennya, kader-kadernya telah memperlihatkan komitmennya untuk bekerja keras, bersungguh-sungguh bagaimana membangun, mengkonstruksi struktur kepertanyaan kita,” ujarnya.

    Lebih jauh, Ahmad Ali mengungkapkan pesan khusus dari Ketua Umum PSI terkait target kemenangan di Maluku Utara.

    “Nah, saya berharap di 2029 tidak hanya sekedar lolos tidak hanya menargetkan nomor tiga karena ketua umum tidak mau. Nomor tiga, ketua umum ingin Maluku Utara ini harus nomor satu. Nah, ini pesan ketua umum kepada saya,” ungkapnya.

    Menurutnya, Maluku Utara memiliki nilai strategis secara historis dan ekonomi. Apalagi memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia.

    “Nah, karena kenapa? Ini adalah daerah yang salah satu daerah yang memiliki akar sejarah yang sangat kuat di negeri ini. Salah satu provinsi yang merupakan provinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi secara nasional. Salah satu provinsi yang juga memiliki kepala daerah,” lanjutnya.

  • Paripurna Memanas! Fraksi PKB Tolak Penyertaan Modal Perseroda di Probolinggo

    Paripurna Memanas! Fraksi PKB Tolak Penyertaan Modal Perseroda di Probolinggo

    Probolinggo (beritajatim.com) – Rapat paripurna DPRD Kota Probolinggo berlangsung tegang ketika Fraksi PKB menyatakan penolakan terhadap Raperda Penyertaan Modal kepada Perseroda Bahari Tanjung Tembaga. Sikap penolakan itu disampaikan setelah seluruh fraksi mendengarkan hasil pembahasan Pansus dan evaluasi Gubernur Jawa Timur.

    PKB menilai raperda tersebut belum memenuhi standar kelayakan regulasi dan terlalu cepat dipaksa untuk disahkan. Mereka menganggap ada potensi persoalan besar terhadap keuangan daerah jika perda tetap dilanjutkan.

    Juru Bicara Fraksi PKB, Eko Purwanto, menegaskan bahwa raperda ini masih penuh ketidakjelasan dan belum memaparkan arah pengelolaan modal secara transparan. “Fraksi PKB tidak bisa menerima raperda yang disusun secara tergesa-gesa tanpa kesiapan perusahaan dan instrumen pengawasan,” tegasnya.

    Fraksi PKB juga menyoroti bahwa penyertaan modal harus berdampak langsung pada pendapatan asli daerah dan kesejahteraan masyarakat. Mereka menilai tujuan tersebut masih jauh dari tercapai karena konsep bisnis perseroda belum dipaparkan secara konkret.

    Rekomendasi Pansus yang sudah dibahas melalui kajian panjang dinilai diabaikan saat penyusunan raperda final. Hal ini membuat PKB mempertanyakan komitmen pemerintah daerah dalam menghasilkan regulasi yang berkualitas.

    Dalam kesempatan yang sama, Eko Purwanto kembali menyoroti ketidakjelasan investor dan potensi beban APBD. “Jika investor tidak jelas kontribusinya, maka modal akan ditanggung penuh oleh pemerintah daerah dan itu sangat berisiko bagi fiskal kota,” ungkapnya.

    Fraksi PKB juga memperingatkan bahwa penempatan anggaran tanpa peruntukan yang jelas membuka celah penyalahgunaan. Mereka menekankan bahwa hingga kini belum ada RAB, belum ada tanda tangan direksi, bahkan legalitas direksi disebut belum terdaftar di Kemenkumham.

    Kekhawatiran PKB bertambah ketika mempertimbangkan kemungkinan anggaran justru mengendap di BPKAD tanpa kepastian proyek berjalan. Mereka mempertanyakan siapa yang berhak atas bunga anggaran jika kondisi tersebut terjadi.

    Selain itu, PKB menilai mustahil menetapkan penyertaan modal ketika direksi dan komisaris perseroda belum terbentuk. Ketidakjelasan penerima modal disebut sebagai alasan mengapa raperda dianggap tidak realistis untuk dilanjutkan.

    Atas seluruh temuan dan pertimbangan itu, Fraksi PKB menutup pandangan akhirnya dengan penolakan tegas. Mereka menyatakan raperda tersebut tidak layak ditetapkan sebagai perda hingga memenuhi seluruh aspek regulasi dan kesiapan manajerial. (ada/kun)

  • Paripurna Memanas! Fraksi PKB Tolak Penyertaan Modal Perseroda di Probolinggo

    Paripurna Memanas! Fraksi PKB Tolak Penyertaan Modal Perseroda di Probolinggo

    Probolinggo (beritajatim.com) – Rapat paripurna DPRD Kota Probolinggo berlangsung tegang ketika Fraksi PKB menyatakan penolakan terhadap Raperda Penyertaan Modal kepada Perseroda Bahari Tanjung Tembaga. Sikap penolakan itu disampaikan setelah seluruh fraksi mendengarkan hasil pembahasan Pansus dan evaluasi Gubernur Jawa Timur.

    PKB menilai raperda tersebut belum memenuhi standar kelayakan regulasi dan terlalu cepat dipaksa untuk disahkan. Mereka menganggap ada potensi persoalan besar terhadap keuangan daerah jika perda tetap dilanjutkan.

    Juru Bicara Fraksi PKB, Eko Purwanto, menegaskan bahwa raperda ini masih penuh ketidakjelasan dan belum memaparkan arah pengelolaan modal secara transparan. “Fraksi PKB tidak bisa menerima raperda yang disusun secara tergesa-gesa tanpa kesiapan perusahaan dan instrumen pengawasan,” tegasnya.

    Fraksi PKB juga menyoroti bahwa penyertaan modal harus berdampak langsung pada pendapatan asli daerah dan kesejahteraan masyarakat. Mereka menilai tujuan tersebut masih jauh dari tercapai karena konsep bisnis perseroda belum dipaparkan secara konkret.

    Rekomendasi Pansus yang sudah dibahas melalui kajian panjang dinilai diabaikan saat penyusunan raperda final. Hal ini membuat PKB mempertanyakan komitmen pemerintah daerah dalam menghasilkan regulasi yang berkualitas.

    Dalam kesempatan yang sama, Eko Purwanto kembali menyoroti ketidakjelasan investor dan potensi beban APBD. “Jika investor tidak jelas kontribusinya, maka modal akan ditanggung penuh oleh pemerintah daerah dan itu sangat berisiko bagi fiskal kota,” ungkapnya.

    Fraksi PKB juga memperingatkan bahwa penempatan anggaran tanpa peruntukan yang jelas membuka celah penyalahgunaan. Mereka menekankan bahwa hingga kini belum ada RAB, belum ada tanda tangan direksi, bahkan legalitas direksi disebut belum terdaftar di Kemenkumham.

    Kekhawatiran PKB bertambah ketika mempertimbangkan kemungkinan anggaran justru mengendap di BPKAD tanpa kepastian proyek berjalan. Mereka mempertanyakan siapa yang berhak atas bunga anggaran jika kondisi tersebut terjadi.

    Selain itu, PKB menilai mustahil menetapkan penyertaan modal ketika direksi dan komisaris perseroda belum terbentuk. Ketidakjelasan penerima modal disebut sebagai alasan mengapa raperda dianggap tidak realistis untuk dilanjutkan.

    Atas seluruh temuan dan pertimbangan itu, Fraksi PKB menutup pandangan akhirnya dengan penolakan tegas. Mereka menyatakan raperda tersebut tidak layak ditetapkan sebagai perda hingga memenuhi seluruh aspek regulasi dan kesiapan manajerial. (ada/kun)

  • 45 Desa di Pacitan Ngaplo, Dana Desa Tahap II Gagal Cair

    45 Desa di Pacitan Ngaplo, Dana Desa Tahap II Gagal Cair

    Pacitan (beritajatim.com) – Sebanyak 45 desa di Kabupaten Pacitan terancam tidak bisa membiayai sejumlah program penting karena Dana Desa (DD) tahap II tidak kunjung terserap hingga akhir November 2025.

    Berbagai kegiatan desa mulai dari BLT Desa, Ketahanan Pangan, Penanganan Cuaca Ekstrem,Pengembangan Potensi dan Keunggulan Desa Potensi Desa, Desa Teknologi Informasi, hingga Padat Karya Tunai Desa (PKTD) sudah dibiayai menggunakan DD tahap pertama sebanyak 60 persen.

    Kabid Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pacitan, Sigit Dani Yulianto, menjelaskan bahwa desa yang gagal mencairkan DD tahap II otomatis tidak dapat membiayai kegiatan non-earmark. “Bagi 45 desa yang tidak bisa salur, kegiatan non-earmark tidak bisa dibiayai,” tegasnya Jumat (28/11/2025)

    Dani mengatakan penyebab utama keterlambatan pencairan karena banyak desa belum memenuhi syarat realisasi anggaran minimal 60 persen. Padahal pemerintah sudah membuka penyaluran tahap II sejak Mei hingga September.

    “Memasuki September, menu penyaluran tahap II pada aplikasi Omspan sudah diblokir, sehingga desa tidak bisa mengusulkan pencairan lagi,” jelasnya.

    Selain itu, terbitnya PMK 81 makin mempertegas bahwa DD tahap II yang belum tersalur ke rekening desa tidak dapat disalurkan lagi, sehingga desa-desa yang terlambat memenuhi persyaratan otomatis kehilangan kesempatan pencairan.

    Dari 12 kecamatan di Pacitan, hanya dua yang berhasil mencairkan DD tahap II secara penuh, yakni seluruh desa di Kecamatan Tegalombo dan Kecamatan Bandar. Sementara itu sisanya tersebar di Kecamatan Pacitan (9 desa), Tulakan (8 desa), Ngadirojo (5 desa), Kebonagung (4 desa), Pringkuku (5 desa), Nawangan (4 desa), Donorojo (1 desa), Punung (1 desa), dan Arjosari (2 desa).

    Pada Pasal 29B menegaskan bahwa DD tahap II yang tertunda terdiri dari dua jenis, yaitu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya dan yang tidak ditentukan penggunaannya. Untuk dana yang ditentukan penggunaannya, penyaluran bisa dilakukan kembali sepanjang desa melengkapi syarat hingga batas waktu yang ditetapkan.

    Namun untuk Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya, aturan secara tegas menyatakan bahwa dana tersebut tidak disalurkan kembali. Anggaran yang tidak tersalurkan ini kemudian dapat dialihkan untuk mendukung prioritas pemerintah atau menjadi sisa Dana Desa di RKUN dan tidak dibawa kembali pada tahun anggaran berikutnya. (tri/kun)

  • Presiden Prabowo Kerahkan A400 dan 3 Hercules untuk Kirim Bantuan Darurat Siklon Tropis Senyar di Sumatera

    Presiden Prabowo Kerahkan A400 dan 3 Hercules untuk Kirim Bantuan Darurat Siklon Tropis Senyar di Sumatera

    Jakarta (beritajatim.com) – Pemerintah mengerahkan peralatan bantuan untuk mengirimkan berbagai kebutuhan logistik bagi para korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, setelah Siklon Tropis Senyar melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Sesuai instruksi Presiden RI Prabowo Subianto, TNI mengoperasikan tiga pesawat Hercules dan satu pesawat angkut berbadan besar terbaru, Airbus A400, untuk mendistribusikan bantuan darurat pada Jumat (28/11/2025).

    Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno mengatakan bahwa Presiden Prabowo telah menginstruksikan koordinasi intensif sejak malam sebelumnya guna memastikan seluruh bantuan mendesak dapat diberangkatkan tepat waktu.

    “Sejak hari pertama terjadinya bencana, Bapak Presiden sudah perintahkan kepada kami, tim PMK, langsung bergerak dibantu TNI, Polri, Pemda aktif. Dan untuk tanggap darurat itu, tenda-tenda pengungsian, terus makanan dengan segala kebutuhan sehari-hari sudah dikirim,” ujarnya di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta.

    Menurut Pratikno, bantuan yang dikirim hari ini merupakan kebutuhan paling mendesak di lapangan. Ia menyebut alat komunikasi, perahu karet, hingga genset listrik sebagai logistik penting untuk membuka akses dan mempercepat penanganan di wilayah terdampak. “Itu hal-hal yang sangat diperlukan supaya pekerjaan-pekerjaan tanggap darurat ini semakin efisien,” ucapnya.

    Ia menambahkan, tim dari Kementerian Pekerjaan Umum juga telah bergerak untuk membuka akses ke sejumlah titik yang terputus akibat tanah longsor. “Jadi, kami fokus pada tanggap darurat,” katanya.

    Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa empat pesawat militer diberangkatkan pada pukul 07.30 WIB, terdiri atas tiga unit Hercules dan satu pesawat A400 yang baru tiba awal bulan ini. Pesawat-pesawat tersebut diterbangkan menuju tiga provinsi terdampak: Sumatera Barat melalui Bandara Minangkabau, Sumatera Utara melalui Bandara Silangit di Tapanuli, serta Aceh melalui Bandara Banda Aceh dan Lhokseumawe.

    “Jadi sejak hari pertama, tanggal 25 November, Bapak Presiden sudah langsung menginstruksikan kepada Bapak Menko PMK untuk mengoordinir secara langsung terkait penanganan bencana. Dan beberapa hari lalu, sampai dengan hari ini juga bantuan terus menuju ke sana,” ujar Teddy.

    Bantuan yang diberangkatkan disesuaikan dengan kebutuhan vital di lokasi, terutama bagi kelompok rentan seperti ibu hamil, bayi, anak-anak, dan lansia. Logistik utama yang dikirim antara lain sekitar 150 unit tenda pengungsian, 64 perahu karet, 100 perangkat alat komunikasi untuk pemulihan sinyal dan koordinasi, serta sejumlah genset untuk kebutuhan listrik darurat.

    “Kemudian juga bahan makanan siap saji, kemudian tim medis dari TNI, kemudian juga dari Kementerian Kesehatan. Tim medis terdiri dari dokter dan perawat serta bantuan obat-obatan,” kata Teddy.

    Ia menegaskan bahwa pengiriman bantuan hari ini bukan yang pertama. Sejak hari pertama bencana pada 25 November, Presiden Prabowo telah menginstruksikan jajarannya untuk mempercepat respons di seluruh wilayah terdampak.

    “Beberapa hari lalu sampai hari ini bantuan terus menuju ke sana,” ucapnya.

    Sejumlah peralatan penting lainnya juga dikirimkan, antara lain 150 tenda tambahan, 64 perahu karet, sejumlah alat bantu listrik, serta 100 perangkat sinyal untuk memastikan komunikasi di wilayah terdampak dapat segera dipulihkan. “Agar komunikasi bisa dimulai kembali,” tutur Teddy. [hen/beq]

  • Pungli dan Perampasan di Jalan Lingkar Utara Lamongan Viral, Dishub Turun Tangan

    Pungli dan Perampasan di Jalan Lingkar Utara Lamongan Viral, Dishub Turun Tangan

    Lamongan (beritajatim.com) – Pungutan liar (pungli) dan aksi perampasan kembali menyeret Jalan Lingkar Utara (JLU) Lamongan ke dalam sorotan publik. Polemik ini mencuat setelah sebuah video keluhan sopir truk terkait penarikan parkir Rp5.000 beredar luas di media sosial.

    Dalam video tersebut, sang sopir memperlihatkan karcis parkir bertuliskan Jalan Lingkar Utara Tengah beserta nominal pungutan. Temuan ini memunculkan pertanyaan besar di kalangan sopir truk yang kerap melintasi JLU mengenai legalitas penarikan parkir tersebut.

    “Kalau resmi, maksudnya benar dikelola, misalnya oleh karang taruna atau desa, ya nggak apa-apa. Tapi kalau tidak resmi itu yang menjadi masalah,” ujar Adim, sopir truk asal Kecamatan Manyar, Gresik, saat ditemui di JLU, Jumat (28/11/2025).

    Meski demikian, Adim mengaku belum pernah mengalami penarikan parkir meskipun ia memarkir truk di tepi jalan untuk beristirahat di lapak pedagang. “Saya dari tadi di sini, tidak ada yang narik parkir,” katanya.

    Hal serupa disampaikan Sandi, sopir truk asal Tegal. Ia menegaskan tidak akan memberikan uang parkir apabila ada pihak yang meminta pungutan. “Kalau ada yang minta-minta gitu, saya tidak akan kasih. Karena saya berhenti cuma mau istirahat sebentar, sama mengurangi panas ban,” ujarnya.

    Selain isu pungli, dua kasus perampasan juga terjadi pada hari yang sama. Dalam kejadian pertama, seorang sopir dirampas ponsel dan uang tunainya saat turun untuk buang air kecil. Kasus kedua menimpa sopir dump truk yang kehilangan uang tunai akibat aksi serupa. Kedua insiden tersebut kini ditangani Polres Lamongan.

    Menanggapi viralnya pungutan parkir di JLU, Kepala Dinas Perhubungan Lamongan, Dianto Hari Wibowo, memastikan pihaknya telah menerjunkan petugas untuk menelusuri informasi tersebut.

    “Tadi malam teman-teman juga sudah saya perintahkan untuk mendalami informasi itu. Ternyata memang ada sebagian pengemudi yang mendapatkan karcis seperti itu. Tapi belum ditemukan siapa yang mengedarkan atau menarik dari truk-truk parkir,” jelas Dianto.

    Sebagai langkah cepat, Dishub Lamongan akan menertibkan pedagang kaki lima di sepanjang JLU yang diduga menjadi pemicu truk berhenti. Ia juga mengimbau para sopir agar tidak berhenti di bahu jalan JLU demi mencegah potensi pungli dan gangguan keamanan.

    “Dengan adanya penarikan parkir ini menjadi pijakan kami untuk kemudian mengimbau tidak parkir di sepanjang JLU. Kita akan lakukan bersama rekan-rekan Satlantas. Kita juga akan koordinasi dengan Satpol PP untuk menertibkan PKL, karena ini yang membuat truk-truk berhenti,” ucapnya.

    Dianto menambahkan bahwa pemerintah daerah tengah mempertimbangkan fasilitas jangka panjang berupa rest area khusus kendaraan besar di sekitar JLU. “Memang kita ini butuh seperti rest area di area-area yang kita lihat perlu. Itu nanti perlu dipikirkan bagaimana sekitaran JLU itu punya rest area untuk istirahat kendaraan besar,” tuturnya.

    Sementara itu, proses penyelidikan kasus perampasan terhadap sopir truk tengah berlangsung di Polres Lamongan. [fak/beq]

  • Pemkab Tuban Buka Peluang Investasi Demi Memperluas Industri dan Perdagangan

    Pemkab Tuban Buka Peluang Investasi Demi Memperluas Industri dan Perdagangan

    Tuban (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban buka peluang investasi melalui Forum Investment tahun 2025 yang digelar di Ballroom Hotel Mustika pada 27 November 2025. Serta dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding antara pelaku usaha besar dan UMKM.

    Wakil Bupati (Wabup) Tuban Drs. Joko Sarwono, menyoroti pentingnya peningkatan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan menyebut penanaman modal mampu menciptakan efek berganda bagi masyarakat. Sebab, investasi dapat memperluas kegiatan industri dan perdagangan, meningkatkan daya beli serta membuka lapangan kerja baru.

    “Salah satu faktor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah peningkatan investasi karena sektor ini mampu memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat,” ujar Wabup Tuban.

    Selain itu, menurutnya Bupati Tuban juga menekankan perlunya mengenalkan potensi unggulan daerah kepada calon investor. Karena produk unggulan dan investasi merupakan dua elemen yang saling memperkuat dan menentukan daya saing daerah.

    “Pemerintah daerah didorong untuk aktif melakukan pembinaan, pendampingan dan monitoring penyampaian LKPM sesuai amanat regulasi,” imbuhnya.

    Sementara itu, pihaknya menegaskan bahwa forum bisnis menjadi strategi efektif dalam promosi investasi dan mempertemukan calon investor dengan peluang usaha, tetapi juga membuka ruang pertemuan langsung melalui sesi one on one meeting agar kolaborasi dapat terwujud secara konkret.

    “Kami berharap Tuban Investment Forum Tahun 2025 ini sebagai ajang mempromosikan potensi investasi Kabupaten Tuban kepada para calon investor agar bersedia menanamkan modalnya di wilayah Kabupaten Tuban,” terang Wabup.

    Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Tuban, dra. Esti Surahmi, Apt. menyampaikan forum bisnis ini diikuti sebanyak 100 peserta dari pelaku usaha, perangkat daerah, asosiasi bisnis dalam dan luar negeri serta calon investor.

    “Harapannya meningkatkan realisasi investasi serta menarik lebih banyak investor, menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif dan bertujuan mempromosikan potensi investasi yang dimiliki Kabupaten Tuban,” tutup Esti Surahmi. [dya/aje]